Bahan sos alokasi transfer akhir 14 nov 2012 jkt02
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Bahan sos alokasi transfer akhir 14 nov 2012 jkt02

on

  • 8,238 views

Materi Sosialisasi Kebijakan Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah TA 2012. 14 Nov 2012.

Materi Sosialisasi Kebijakan Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah TA 2012. 14 Nov 2012.

Statistics

Views

Total Views
8,238
Views on SlideShare
1,401
Embed Views
6,837

Actions

Likes
0
Downloads
28
Comments
0

5 Embeds 6,837

http://infotransfer.web.id 6828
http://translate.googleusercontent.com 4
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://106.10.137.112 2
http://infotransfer.web.id. 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Bahan sos alokasi transfer akhir 14 nov 2012 jkt02 Bahan sos alokasi transfer akhir 14 nov 2012 jkt02 Presentation Transcript

  • SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYALURAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAHKEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 14 November 2012
  • Langkah-langkah Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah dalam Menghadapi Akhir TA 2012 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Anggaran 1 Transfer ke Daerah Permasalahan Penyaluran Anggaran Transfer ke 2 Daerah Pola dan Perkembangan Penyaluran Anggaran 3 Transfer ke Daerah Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir TA 2012 4
  • Alokasi & Realisasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Tahun 2009 - 2013 (triliun rupiah) 2009 % 2010 % 2011 % 2012 ( 12 Nov.) % 2013No Jenis Transfer Pagu Real. Pagu Real. Pagu Real. Pagu Real. Pagu1 Dana 77,98 76,13 97,6 92,36 92,18 99,8 96,91 96,91 100,0 90,23 62,34 69,1 101,96 Bagi Hasil a. Pajak 41,07 39,27 95,6 45,98 45,82 99,7 41,52 41,53 100,0 39,54 26,88 68,0 48,10 b. SDA 35,85 35,80 99,9 45,17 45,17 100,0 53,97 53,97 100,0 49,20 34,26 69,6 52,01 c. CHT 1,07 1,07 100,0 1,22 1,20 98,9 1,42 1,41 99,5 1,49 1,20 80,7 1,852 DAU 186,41 186,41 100,0 203,61 203,57 100,0 225,53 225,53 100,0 273,81 250,57 91,5 311,143 DAK 24,82 24,71 99,5 21,13 20,96 99,2 25,23 24,80 98,3 26,12 16,07 61,5 31,694 Dana 9,53 9,53 100,0 9,10 9,10 100,0 10,42 10,42 100,0 11,95 8,96 75,0 13,45 Otsus5 Dana 11,81 11,81 99,9 19,58 18,92 96,6 54,04 53,66 99,3 58,74 48,93 83,7 70,39 Penyesuaian Jumlah 310,55 308,59 99,4 345,73 344,73 99,7 412,14 411,32 99,8 460,85 386,87 83,9 528,62
  • Permasalahan Transfer ke Daerah Relatif rendahnya realisasi penyaluran DBH Cukai; Karena keterlambatan sebagian Pemda dalam menyampaikan Laporan Semester II. Relatif rendahnya realisasi penyaluran DAK; karena: a. Faktor dari Pusat: • Juknis terlambat diterbitkan dan diterima daerah • Kegiatan yang diatur dalam juknis DAK terlalu rigid (kriteria dan proporsi dana antar kegiatan), dsb b. Faktor dari Daerah: • Keterlambatan Perda APBD dan/atau tender kegiatan • Keterlambatan Kontraktor dalam mengajukan pembayaran ke Satker Pemda, dsb Realisasi penyaluran dana transfer, utamanya DBH SDA, DBH Cukai, DAK, menumpuk di akhir tahun anggaran; karena: a. DBH SDA : terkait dengan realisasi penerimaan negara b. DBH Cukai, DAK, TPG dan Dana Tamsil: terkait dengan penyampaian laporan Terjadinya lebih salur DBH Pajak dan DBH SDA; karena: a. Kurang validnya data yang disampaikan oleh instansi/kementerian teknis sebagai dasar perhitungan alokasi sementara DBH; b. menurunnya realisasi penerimaan pajak/bukan pajak yang dibagihasilkan.
  • Opini dan Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Transfer ke Daerah (LKTD)1. Opini BPK atas LKTD : Tahun 2001-2007 2008 2009 2010 2011 Opini Disclaimer WDP – BA 70 WDP WTP - DPP WTP WTP - BA 712. Temuan/Rekomendasi :  Rekonsiliasi ulang realisasi penyaluran DBH PBB/BPHTB Bagian Daerah.  Penyaluran DBH PBB Migas terlambat dan tidak boleh mengacu pada ketetapan sementara yang tidak didukung dengan dokumen perpajakan.  Laporan realisasi penyerapan DAK dari Pemda perlu didukung dengan bukti pencairan dana oleh SKPD.  Penyaluran DBH pajak dan DBH SDA terlambat.  Penyelesaian lebih salur (tahun 2010 Rp221,9 miliar untuk 495 daerah dan tahun 2011 Rp120,9 miliar untuk 247 daerah).  Dana Penyesuaian tidak didasarkan pada kriteria yang jelas.
  • Pola Penyaluran Dana Transfer1. DBH PPh2. DBH PBB Bagian Pusat dan PBB Bagian Daerah3. DBH PBB Migas & panas bumi4. DBH Cukai Hasil Tembakau5. DBH SDA6. DAU7. DAK8. Dana Otsus9. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD10. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD11. Bantuan Operasional Sekolah12. Dana Insentif Daerah13. Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Fsikal (P2D2)
  • Penyaluran DBH PAJAK dan CHT Jenis DBH Pajak Trw- I Trw- II Trw- III Trw- IVPPh 20% 20% 20% (Real. Penerimaan) – (Salur Trw I sd. III)PBB Migas & Panas 25% 25% 25% (Real. Penerimaan) –Bumi (Salur Trw I sd. III)Cukai HT 20% 30% 30% (Real. Penerimaan) – (Salur Trw I sd. III) Apabila s.d. 5 hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan belum ditetapkan alokasi definif, maka penyaluran DBH PPh, DBH PBB Migas & Panas Bumi, dan DBH CHT pada triwulan IV akan dilakukan berdasarkan sisa pagu alokasi sementara yg ditetapkan dalam PMK. Penyaluran DBH CHT triwulan IV dilakukan setelah DJPK menerima laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT semester I tahun berjalan dari Gubernur.
  • Rekapitulasi Penyampaian Laporan DBH CHT Semester I Tahun 2012No Kab./Kota di Provinsi Sudah Belum Jumlah 1 Aceh 0 24 24 2 Sumatera Utara 4 30 34 3 Sumatera Barat 11 9 20 4 Jambi 0 12 12 5 Sumatera Selatan 0 16 16 6 Lampung 0 15 15 7 Jawa Barat 17 10 27 8 Jawa Tengah 35 1 36 9 DI Yogyakarta 6 0 610 Jawa Timur 39 0 3911 Kalimantan Tengah 3 12 1512 Sulawesi Tengah 0 12 1213 Sulawesi Selatan 17 8 2514 Bali 10 0 1015 NTB 10 1 1116 NTT 1 21 22 Jumlah Seluruhnya 153 171 324
  • Penyelesaian Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH PPh T.A. 2008 - 2010 Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH PPh Tahun 2008 – 2010 telah ditetapkan dalam PMK Nomor : 157/PMK.07/2012 tgl 16 Oktober 2012. Kurang Bayar DBH PPh tahun 2008 – 2010 sebesar Rp2,67 triliun disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah tgl 14 Desember 2012. Lebih Bayar DBH PPh tahun 2008 – 2010 sebesar Rp164,24 miliar akan diperhitungkan dalam penyaluran DBH PPh triwulan I Tahun 2013.
  • Penyaluran DBH PBB Bagian Pusat yang Dikembalikansecara Merata kepada Daerah Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 25% dari 50% Alokasi perkiraan dari perkiraan Definitif minus alokasi alokasi Tahap 1 dan 2 Bulan April Bulan Agustus Bulan NovemberKeterangan:• Pada bulan November juga disalurkan insentif PBB kepada daerah yg realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya mencapai/melampaui target yang ditetapkan• Insentif PBB yg akan disalurkan pada November 2012 sebesar Rp 1.019.709.037.105
  • Penyaluran DBH SDA Jenis DBH SDA Trw- I Trw- II Trw- III Trw- IVMigas 20% 20% (Real. Penerimaan) – (Real. Penerimaan) – (Salur Trw I & II) (Salur Trw I sd. III)Panas Bumi 20% 20% (Real. Penerimaan) – (Real. Penerimaan) – (Salur Trw I & II) (Salur Trw I sd. III)Pertum 20% 15% (Real. Penerimaan) – (Real. Penerimaan) – (Salur Trw I & II) (Salur Trw I sd. III)Kehutanan 15% 15% (Real. Penerimaan) – (Real. Penerimaan) – (Salur Trw I & II) (Salur Trw I sd. III)Perikanan 15% 15% (Real. Penerimaan) – (Real. Penerimaan) – (Salur Trw I & II) (Salur Trw I sd. III)Keterangan:1. Penyaluran DBH SDA Migas & Panas Bumi pd Tw III & IV dilakukan berdasarkan hasil rekonsiliasi PNBP-DBH minus yg sudah disalurkan Tw I & II.2. Apabila s.d. 5 hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan belum ditetapkan alokasi definitif, penyaluran DBH SDA pd Tw IV sebesar sisa pagu alokasi sementara yang ditetapkan dalam PMK.
  • Hasil Rekonsiliasi Triwulan III 2012 (dalam milyar) Akan disalurkan setelah Jenis DBH SDA Disalurkan Revisi PMK Perkiraan Sept 2012 AlokasiMigas 9.661,5 556,9Panas Bumi 22,37 295,2Pertum 2.337,39 79,3Kehutanan 368,18 246,0Perikanan 72,71 -
  • Rekonsiliasi Triwulan IV 2012 Hasil Rekonsiliasi Jenis DBH SDA Tgl Rekonsiliasi Disalurkan paling Disalurkan paling lambat 21 Des lambat akhir Feb 2012 *) 2013 **)Migas 7-9 Nov 2012 9,9 triliun -Panas Bumi 12 Nov 2012 120 miliar -Pertum 21-23 Nov 2012 - -Kehutanan 19-21 Nov 2012 - -Keterangan:*) Akan disalurkan setelah adanya PMK mengenai penetapan alokasi DBH SDA**) Akan disalurkan setelah teridentifikasi daerah penghasil SDA berdasarkandata dari Kementerian/Lembaga Teknis.
  • Langkah2 dlm Menghadapi Akhir TA 2012 (Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan No. SE-05/2012 tgl 15 Okt 2012)1. Batas Akhir Penyampaian Laporan utk dasar Penyaluran DAU, DAK, DBH Cukai, dan Tunjangan Profesi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan Guru2. Tatacara penyampaian laporan utk dasar Penyaluran DAU, DAK, DBH Cukai, dan Tunjangan Profesi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan Guru3. Batas akhir penerbitan SPM utk penyaluran Dana Transfer ke Daerah TA 2012;4. Penyaluran DBH PBB Bagian Daerah atas penerimaan PBB pada akhir TA 20125. Penyaluran DBH SDA Triwulan IV akhir TA 20126. Penyaluran DAU utk bulan Januari 2013
  • Penyaluran DBH PBB Bagian Daerah1. Penyaluran pada bulan Desember 2012 didasarkan atas :  penerimaan PBB periode tanggall 1 s.d. 28 Des 2012 pukul 15.00 waktu setempat, dan  penerimaan PBB bulan sebelumnya yang belum sempat disalurkan Bank Operasional III.2. Penerimaan PBB tgl. 28 Des 2012 setelah pukul 15.00 waktu setempat s.d. 31 Des 2012 pukul 24.00 waktu setempat, akan disalurkan pada bulan Jan 2013 sebagai DBH PBB.3. Bagi Daerah yang terhitung mulai 1 Januari 2013 akan memungut PBB-P2 sebagai pajak daerah, maka sisa DBH PBB tahun 2012 yang disalurkan pada awal 2013 tersebut dibukukan sebagai DBH PBB Bagian Daerah
  • Penyaluran DBH SDA1. Besarnya penyaluran triwulan IV memperhitungkan penyaluran pada triwulan I, II, dan III TA 2012 dan berdasarkan realisasi PNBP yang dibagihasilkan dari jenis SDA yang bersangkutan.2. Penyaluran DBH SDA triwulan IV pada bulan Desember 2012 dpt dilakukan dalam dua tahap: a. Tahap I: sebesar selisih antara perhitungan DBH SDA berdasarkan PNBP s.d. triwulan IV TA 2012 dengan realisasi penyaluran DBH SDA triwulan I s.d. III TA 2012 sepanjang tidak melampaui pagu perkiraan alokasi DBH SDA daerah yang bersangkutan. b. Tahap II : dilaksanakan apabila perhitungan DBH SDA berdasarkan PNBP s.d. triwulan IV TA 2012 melebihi pagu perkiraan alokasi DBH SDA yang bersangkutan, setelah dilakukan revisi pagu alokasi dg PMK.3. Apabila sampai dengan dilakukannya perhitungan DBH SDA untuk penyaluran triwulan IV ada sebagian DBH SDA yang belum dapat diidentifikasi menurut daerah penghasil, maka akan ditempatkan dalam Rekening Dana Cadangan DBH SDA dan akan dipindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat akhir Februari 2013.
  • Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)1. Ditjen Perimbangan Keuangan menyampaikan SPM untuk penyaluran Dana Transfer Ke Daerah TA 2012 dan SPM untuk penyaluran DAU bulan Januari 2013 kepada KPPN Jakarta II paling lambat hari Jum’at tanggal 21 Desember 2012.2. Berdasarkan SPM dimaksud, KPPN Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk disampaikan kepada Bank Operasional I di Jakarta.3. Untuk penyaluran Anggaran Transfer Ke Daerah TA 2012, Bank Operasional I di Jakarta akan segera memindahbukukan dana dari Rekening Kas Negara kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) segera setelah diterbitkannya SP2D tersebut (diperkirakan dana akan masuk di RKUD hari Senin tgl 24 Des 2012).4. Bank Operasional I di Jakarta akan memindahbukukan dana DAU bulan Januari 2013 dari Rekening Kas Negara kepada Rekening Kas Umum Daerah pada awal hari kerja pertama bulan Januari 2013.
  • Beberapa PMK perubahan Alokasi DBH yg akan diterbitkan pada akhir TA 2012Bulan November 2012:• PMK mengenai Alokasi Insentif PBBBulan Desember 2012:• PMK mengenai alokasi Definitif DBH PPh TA 2012• PMK mengenai alokasi Definitif DBH PBB Bagian Pusat dan DBH PBB Migas TA 2012• PMK mengenai alokasi DBH SDA Migas TA 2012• PMK mengenai alokasi DBH SDA Pertambangan Umum TA 2012• PMK mengenai alokasi DBH SDA Panas Bumi TA 2012• PMK mengenai alokasi DBH SDA Kehutanan TA 2012• PMK mengenai alokasi DBH SDA Perikanan TA 2012
  • Regulasi Lain yang Terkait dengan Transfer ke Daerah1. PMK No. 04/PMK.07/2011 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah2. PMK No. 94/PMK.07/2012 tentang penyaluran DBHPBB-P2 atas Penerimaan pada Akhir TA (terkait dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah);3. PMK No. 162/PMK.07/2011 tentang Tatacara Pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Induk/Provinsi yang tidak memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Daerah Otonom Baru;4. PMK No. 47/PMK.07/2011 tentang Tatacara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda kepada Pemerintah melalui Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH;5. Beberapa Perpres/PMK yang mengatur penetapan alokasi DAU, DAK, DBH, dan Dana Otsus dan Penyesuaian.
  • Pemotongan/Penundaan Dana Transfer Penundaan DAU sebesar 25% dari pagu rencana penyaluran per bulan dilakukan apabila Pemda terlambat menyampaikan Perda APBD (PMK No.4/PMK.07/2011 ttg Tatacara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah). Daerah yang terkena sanksi ini: tahun 2008 : 3 daerah tahun 2010 : 2 daerah tahun 2009: 3 daerah tahun 2011 : 19 daerah tahun 2012: 16 daerah Pemotongan DBH dan/atau DAU dilakukan apabila ada : a. Lebih salur Dana Bagi Hasil pd tahun sebelumnya (PMK No. 06/PMK.07/2012 dan Perdirjen Perimbangan Keuangan No: PER- 01/PK/2012); b. Tunggakan pinjaman daerah (PMK No.47/PMK.07/2011 ttg Tatacara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda kpd Pemerintah melalui Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH); c. Daerah Induk tidak memenuhi kewajiban pemberian hibah kepada daerah otonom baru (DOB) sesuai dengan UU pembentukan DOB (PMK No. 162/PMK.07/2011 ttg Tatacara Pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah Induk/Provinsi yang tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Daerah Otonom Baru.
  • Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Disalurkan pada awal hari kerja untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum awal hari kerja bulan berikutnya untuk bulan Februari s.d. Desember. Penyaluran setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing-masing daerah. Penyaluran untuk DAU TA. 2012 yang ditunda karena daerah belum menyampaikan Laporan Realisasi APBD Semester I TA. 2012 akan dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2012.
  • Langkah-langkah Akhir Tahun 2012 Penyaluran DAU1. Daerah yang mendapat sanksi penundaan penyaluran DAU karena belum menyampaikan Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2012, diminta segera menyampaikan laporan dimaksud kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan paling lambat tanggal 15 Desember 2012 pukul 17.00 WIB.2. Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2012 digunakan sebagai dasar penyaluran sisa pagu DAU yang ditunda.3. Apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 pukul 17.00 WIB, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan belum menerima Laporan Realisasi APBD semester I TA 2012, maka sisa pagu DAU TA 2012 yang ditunda akan disalurkan pada bulan Desember 2012 dan sanksi penundaan DAU akan diterapkan kembali untuk penyaluran DAU TA 2013.
  • Daftar 52 Daerah DAU TundaNo Nama Daerah No Nama Daerah1 Prov. Aceh 14 Kab. Bengkulu Utara2 Kab. Pidie Jaya 15 Kab. Lampung Utara3 Kab. Nias 16 Kab. Tanggamus4 Kota Sibolga 17 Kab. Pesawaran5 Kota Tanjung Balai 18 Kota Singkawang6 Kab. Serdang Bedagai 19 Kab. Barito Selatan7 Kab. Nias Utara 20 Kab. Barito Timur8 Kab. Nias Barat 21 Kota Kotamobagu9 Kab. Kampar 22 Kab. Bolaang Mongondow Utara10 Kota Dumai 23 Kab. Bolaang Mongondow Selatan11 Kab. Muaro Jambi 24 Kota Pare-Pare12 Kab. Sarolangun 25 Kab. Lembata13 Kab. Tanjung Jabung Barat 26 Kab. Manggarai
  • Daftar 52 Daerah DAU TundaNo Nama Daerah No Nama Daerah27 Kab. Ngada 40 Kab. Mamberamo Tengah28 Kab. Maluku Tenggara 41 Kab. Yalimo29 Kab. Seram Bagian Barat 42 Kab. Lanny Jaya30 Kab. Maluku Barat Daya 43 Kab. Puncak31 Kab. Buru Selatan 44 Kab. Dogiyai32 Kab. Sarmi 45 Kab. Intan Jaya33 Kab. Keerom 46 Kab. Deiyai34 Kab. Yahukimo 47 Kota Ternate35 Kab. Tolikara 48 Kab. Kepulauan Sula36 Kab. Boven Digoel 49 Kota Sorong37 Kab. Waropen 50 Kab. Raja Ampat38 Kab. Supiori 51 Kab. Teluk Bintuni39 Kab. Mamberamo Raya 52 Kab. Teluk Wondama
  • Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Penyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan1. RKUD dari RKUN ke RKUD. Penyaluran dilakukan secara bertahap:2. Bertahap Tahap 1 : 30% dari total pagu DAK. Tahap 2 : 45% dari total pagu DAK. Tahap 3 : 25% dari total pagu DAK.3. Tidak Penyaluran DAK tidak dapat dilakukan secara sekaligus dan Sekaligus tidak melampaui tahun anggaran berjalan. Penyaluran DAK tersebut dapat dilakukan setelah dokumen persyaratan diterima oleh DJPK.4. Syarat Penyaluran DAK Tahap I paling cepat dilakukan pada bulan Februari.
  • Dokumen persyaratan penyaluran DAK Tahap I :5. Tahap I a.Perda tentang APDB tahun berjalan, b.Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun sebelumnya, c. Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap III tahun sebelumnya, d. Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap III tahun sebelumnya*, e.Surat Pernyataan Dana Pendamping DAK tahun berjalan. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Tahap II :6. Tahap II a. Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap I tahun berjalan, b. Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap I tahun berjalan*. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Tahap III :7. Tahap III a. Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap II tahun berjalan, b. Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap II tahun berjalan*. *Rekap SP2D disertai dengan file softcopy Aplikasi LDT Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau II dapat dibuat8. Syarat setelah penggunaan/penyerapan DAK di daerah > 90% dari 90% DAK yang diterima Kasda. [ 0 < Sisa DAK di Kasda < 10%]
  • 9. Batas Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau II diterima waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Bila melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak dapat dicairkan (HANGUS) Untuk TA. 2012, sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-05/PK/2012 tentang batas penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau II diterima oleh Dirjen Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 19 Desember 2012 pukul 17.00 WIB.10. Dokumen Semua Dokumen Persyaratan tersebut harus di tanda tangani oleh kepala daerah, dengan kertas berkop dan distempel. Dokumen yang disampaikan kepada DJPK adalah Dokumen yang Asli (tanda tangan dan stempel basah).
  • REALISASI TRANSFER DAK PER TAHAP SAMPAI DENGAN 12 NOVEMBER 2012 JumlahTahapan Pagu Realisasi Persentase PemdaTahap I 7.834.784.400.000 7.834.784.400.000 100,00% 520Tahap II 11.752.176.600.000 7.982.078.748.000 67,92% 349Tahap III 6.528.987.000.000 251.567.311.000 3,85% 21Jumlah 26.115.948.000.000 16.068.430.459.000 61,53%
  • REALISASI SAMPAI DENGAN SAAT INI?31/1212/11 61,53% 99,55% 99,14% 98,30% 75,23% 50,94% 2009 2010 2011 51,20% 2012 29
  • Posisi Transfer DAK sampai dengan 12 November 2012daerah peserta sosialisasiNo Nama Daerah % No Nama Daerah %1 Kab. Simeulue 30% 16 Kab. Agam 75%2 Kota Sabang 30% 17 Kab. Padang Pariaman 30%3 Provinsi Sumatera Utara 30% 18 Kab. Kepulauan Mentawai 30%4 Kab. Asahan 30% 19 Kab. Bengkalis 30%5 Kab. Tanah Karo 30% 20 Kab. Kepulauan Meranti 30%6 Kab. Tapanuli Selatan 30% 21 Kab. Lingga 30%7 Kab. Tapanuli Tengah 30% 22 Kab. Musi Rawas 30%8 Kab. Tapanuli Utara 30% 23 Kota Palembang 30%9 Kab. Labuhan Batu 75% 24 Kota Pangkal Pinang 30%10 Kota Pematang Siantar 30% 25 Provinsi Bengkulu 30%11 Kota Sibolga 30% 26 Kab. Rejang Lebong 30%12 Kab. Padang Lawas 30% 27 Kab. Lebong 30%13 Kab. Labuhan Batu Utara 30% 28 Kab. Lampung Tengah 75%14 Kab. Labuhan Batu Selatan 30% 29 Kab. Lampung Utara 75%15 Kab. Humbang Hasundutan 30% 30 Kab. Pringsewu 30%
  • Posisi Transfer DAK sampai dengan 12 November 2012daerah peserta sosialisasiNo Nama Daerah % No Nama Daerah %31 Kab. Way Kanan 75% 46 Kab. Garut 30%32 Kab. Ketapang 75% 47 Kota Bekasi 30%33 Kab. Sanggau 75% 48 Kota Bogor 30%34 Kota Pontianak 30% 49 Kota Depok 30%35 Kab. Sekadau 30% 50 Kota Bandung 30%36 Provinsi Kalimantan Tengah 75% 51 Provinsi Banten 75%37 Kab. Hulu Sungai Tengah 30% 52 Kota Cilegon 30%38 Kab. Hulu Sungai Selatan 30% 53 Kota Tangerang Selatan 30%39 Kab. Tanah Laut 75% 54 Provinsi Jawa Tengah 75%40 Kab. Nunukan 30% 55 Kab. Karanganyar 30%41 Kab. Pasir 30% 56 Kab. Kebumen 75%42 Kab. Penajam Paser Utara 30% 57 Kab. Kendal 30%43 Kab. Tana Tidung 30% 58 Provinsi DI Yogyakarta 75%44 Kab. Bandung 75% 59 Kab. Kulon Progo 30%45 Kab. Bekasi 30% 60 Kab. Banyuwangi 30%
  • Posisi Transfer DAK sampai dengan 12 November 2012daerah peserta sosialisasiNo Nama Daerah % No Nama Daerah % 61 Kab. Blitar 30% 76 Kab. Sigi 30% 62 Kab. Nganjuk 75% 77 Kab. Barru 30% 63 Kab. Ngawi 75% 78 Kab. Tana Toraja 30% 64 Kota Blitar 75% 79 Provinsi Sulawesi Barat 30% 65 Kota Malang 75% 80 Kab. Mamuju Utara 30% 66 Kota Surabaya 30% 81 Kab. Bolaang Mongondow 75% 67 Kab. Jembrana 75% 82 Kab. Wakatobi 30% 68 Kab. Ende 30% 83 Kab. Maluku Tenggara 30% 69 Kota Kotamobagu 30% 84 Kota Ambon 30% 70 Kab. Banggai 30% 85 Kab. Seram Bagian Barat 75% 71 Kab. Banggai Kepulauan 30% 86 Kab. Kepulauan Sula 30% 72 Kab. Buol 30% 87 Kab. Merauke 30% 73 Kab. Toli-toli 30% 88 Kota Jayapura 75% 74 Kota Palu 75% 89 Kab. Mappi 30% 75 Kab. Parigi Moutong 75% 90 Kab. Maybrat 30%
  • JUMLAH DAERAH YANG DAK-NYA TIDAK TERSALUR 100% NAMA DAERAH 2008 2009 2010 2011Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 6 0 1 0Provinsi Sumatera Utara 7 3 5 4Provinsi Sumatera Barat 3 2 3 6Provinsi Riau 9 2 4 2Provinsi Kepulauan Riau 2 1 3 2Provinsi Jambi 0 1 1 0Provinsi Sumatera Selatan 1 0 1 1Provinsi Bangka Belitung 3 0 1 3Provinsi Bengkulu 3 0 0 0Provinsi Lampung 1 0 0 1Provinsi DKI Jakarta 0 0 0 0Provinsi Jawa Barat 3 0 2 6Provinsi Banten 2 1 0 1Provinsi Jawa Tengah 1 0 2 0Provinsi DI Yogyakarta 0 0 0 0Provinsi Jawa Timur 3 0 2 4Provinsi Kalimantan Barat 2 0 1 0Provinsi Kalimantan Tengah 0 0 0 1Provinsi Kalimantan Selatan 0 0 0 1Provinsi Kalimantan Timur 8 2 3 2
  • JUMLAH DAERAH YANG DAK-NYA TIDAK TERSALUR 100% NAMA DAERAH 2008 2009 2010 2011Provinsi Sulawesi Utara 1 0 1 0Provinsi Gorontalo 1 0 0 0Provinsi Sulawesi Tengah 0 1 0 0Provinsi Sulawesi Selatan 1 1 0 0Provinsi Sulawesi Barat 1 0 0 0Provinsi Sulawesi Tenggara 2 0 1 1Provinsi Bali 1 0 1 3Provinsi Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0Provinsi Nusa Tenggara Timur 4 0 0 0Provinsi Maluku 1 0 0 2Provinsi Maluku Utara 0 0 0 0Provinsi Papua 1 2 1 2Provinsi Papua Barat 1 0 0 0 JUMLAH 68 16 33 42
  • PERMASALAHAN DAN HAMBATAN Keterbatasan dana APBD untuk alokasi dana pendamping DAK; Perda APBD dan DPA terlambat ditetapkan; Terlambatnya pelaksanaan tender kegiatan Dokumen yang dipersyaratkan terlambat diterima oleh DJPK karena dikirim melalui pos; Dokumen yang dipersyaratkan tidak diterima oleh DJPK kerena tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK Pejabat pemda yang biasa menangani dipindah ke tempat lain dan tidak/belum ada regenerasi kepada pejabat baru/pejabat lainnya; Kurangnya koordinasi antara SKPD pengguna DAK dan SKPD pengelola keuangan daerah; Juknis terlambat diterima; Kegiatan yang diatur dalam juknis DAK terlalu rigid (kriteria dan porsi); Juknis DAK yang tidak sinkron dengan peraturan lainnya; Dll. 35
  • BEBERAPA KESALAHAN PELAPORAN YANG SERING TERJADI Laporan yang disampaikan bukan laporan yang Asli; Laporan tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah; Berkas Laporan tidak lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan; Format laporan tidak sesuai dengan lampiran PMK; Laporan salah hitung, jumlah ke kanan atau ke bawah tidak sama; Laporan pada halaman muka tidak sama dengan lampirannya; Terdapat SP2D yang dipertanggungjawabkan dua kali; Sisa pagu pada salah satu atau beberapa bidang minus; Laporan tidak konsisten dengan laporan tahap sebelumnya; Laporan tidak menyertakan softcopy aplikasi LDT; Laporan melebihi batas akhir penerimaan laporan. 36
  • Upaya Percepatan Penyaluran Transfer DAK 1 Surat PeringatanNo Nomor Surat Tentang Tujuan Tanggal1 S-218/PK/2012 Percepatan Penyampaian Dokumen Kepala daerah penerima DAK 12 Maret 2012 Persyaratan Penyaluran DAK2 S-511/PK/2012 Percepatan Penyampaian Dokumen Kepala daerah penerima DAK 15 Juni 2012 Persyaratan Penyaluran DAK3 S-657/PK/2012 Percepatan Penyampaian Dokumen Bupati Kepulauan Meranti dan 3 Agustus 2012 Persyaratan Penyaluran DAK kepada Bupati Boven Digoel dua daerah terakhir yang lambat dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Tahap I4 SE-05/PK/2012 Langkah-langkah dalam rangka Gubernur, bupati, dan walikota 15 Oktober 2012 Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah menjelang Akhir Tahun Anggaran 2012 kepada.5 S-825/PK/2012 Percepatan Penyampaian Dokumen Gubernur, bupati, dan walikota 23 Oktober 2012 Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi penerima DAK Khusus (DAK)
  • Upaya Percepatan Penyaluran Transfer DAK 2 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sosialisasi Percepatan Penyaluran DAK dalam kegiatan Pelatihan Tenaga Fungsional Lapangan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian PU Surabaya 15-16 Februari 2012 Banjarmasin 20-21 Februari 2012 Palembang, 23-24 Februari 2012 Makassar 27-28 Februari 2012 Medan 1-2 Maret 2012 Manado 5-6 Maret 2012 Bandung 8-9 Maret 2012 Sorong dan Batam 15-16 Maret 2012 Kupang. 26-27 Maret 2012 Sosialisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah Manado 6 Maret 2012 Batam 13 Maret 2012 Surabaya 21 Maret 2012 Yogyakarta 27 Maret 2012 Jakarta. 3 April 2012
  • Upaya Percepatan Penyaluran Transfer DAK Bimbingan Teknis Mekanisme Penyaluran Transfer DAK dan Dana Penyesuaian Tahun 2012 Semarang 3 Mei 2012 Pekanbaru 21 Juni 2012 Manado 9 Mei 2012 Malang 5 Juli 2012 Denpasar 22 Mei 2012 Sorong 12 Juli 2012 Palembang 7 Juni 2012 Lampung 18 September 2012. Balikpapan 14 Juni 2012 Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah Solo 15 Mei 2012 Jakarta 14 November 2012  Sosialisasi Kebijakan Alokasi Dan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2012 Palembang 24 Oktober 2012 Semarang 29 Oktober 2012 Denpasar 6 November 2012
  • Upaya Percepatan Penyaluran Transfer DAK 3 Upaya Lainnya Publikasi (upload) PMK.06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah TA 2012 melalui website resmi DJPK Mengingatkan dan asistensi terkait dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan Penyaluran Transfer ke Daerah via telepon, fax, email , dan sms kepada Pemerintah Daerah. Menginformasikan/mengingatkan/menjelaskan secara langsung kepada Pejabat/Staf Pemerintah Daerah pada setiap kesempatan.
  • UPAYA PERCEPATAN PENYALURAN DARI PEMERINTAH DAERAH Menyampaikan laporan penyerapan 1 sesegera mungkin Meminta Kontraktor mempercepat 2 pelaksanaan pekerjaan Melakukan koordinasi antar perangkat 3 daerah melalui pertemuan rutin
  • Langkah-langkah Akhir Tahun 2012 Penyaluran DAK1. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau II TA 2012 disampaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan paling lambat tanggal 19 Desember 2012 pukul 17.00 WIB.2. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I TA 2012 digunakan sebagai dasar penyaluran DAK Tahap II TA 2012.3. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap II TA 2012 digunakan sebagai dasar penyaluran DAK Tahap III TA 2012.
  • Langkah-langkah Akhir Tahun 2012 Penyaluran DAK4. Apabila sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 pukul 17.00 WIB, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan belum menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I dan/atau II, maka sisa pagu DAK untuk Tahap II dan/atau III TA 2012 tidak disalurkan ke daerah.5. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau II TA 2012 disampaikan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
  • Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus)Dialokasikan untuk daerah se-Prov. Aceh, Prov. Papua, & Prov. Papua Barat• Disalurkan secara bertahap, tidak dapat dilakukan sekaligus, yaitu : Tahap I : 30 % dari alokasi (Maret) Tahap II : 45 % dari alokasi (Juli) Tahap III : 25 % dari alokasi (Oktober)• Penyaluran dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri• Realisasi Transfer Outsus sampai dengan 12 November 2012 : Tahapan Pagu Realisasi PersentaseTahap I 3.585.773.259.000 3.585.773.259.000 100,00%Tahap II 5.378.659.888.800 5.378.659.888.800 100,00%Tahap III 2.988.144.381.000 0 0 Jumlah 11.952.577.528.000 8.964.433.147.000 75%
  • Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Untuk Guru PNSD yg SUDAH mempunyai sertifikasi) Disalurkan secara triwulanan, masing-masing triwulan sebesar 25% pagu alokasi per daerah.  Triwulan I pada akhir Maret 2012.  Triwulan II pada akhir Juni 2012.  Triwulan III pada akhir September 2012.  Triwulan IV pada akhir November 2012. Penyaluran Triwulan II, III, dan IV TA 2012 dilakukan setelah Laporan Realisasi Semester II TP Guru PNSD TA 2011 diterima oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. Realisasi Transfer TPG PNSD sampai dengan 12 November 2012: Jumlah SIsa Tahapan Pagu Realisasi Persentase PemdaTriwulan I 7.639.950.000.000 7.639.950.000.000 100,00% 0Triwulan II 7.639.950.000.000 7.631.104.573.750 99,88% 7Triwulan III 7.639.950.000.000 7.631.104.573.750 99,88% 7Triwulan IV 7.639.950.000.000 0 0.00% 487 Jumlah 30.559.800.000.000 22.902.159.147.500 74.94%
  • Daftar 7 Daerah yang Belum Tersalur TPG PNSD Triwulan II dan Triwulan III No Nama Daerah 1 Kab. Nias Selatan 2 Kab. Maluku Barat Daya 3 Kab. Biak Numfor 4 Kab. Yahukimo 5 Kab. Tolikara 6 Kab. Raja Ampat 7 Kab. Teluk Bintuni
  • Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD(Untuk Guru PNSD yang BELUM mempunyai sertifikasi) Disalurkan secara triwulanan, masing-masing triwulan sebesar 25% pagu Alokasi per daerah.  Triwulan I pada akhir Maret 2012.  Triwulan II pada akhir Juni 2012.  Triwulan III pada akhir September 2012.  Triwulan IV pada akhir November 2012. Penyaluran Triwulan II, III, dan IV TA 2012 dilakukan setelah Laporan Realisasi Semester II DTP Guru PNSD TA 2011 diterima oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. Realisasi Transfer TAMSIL PNSD sampai dengan 12 November 2012: Jumlah SIsa Tahapan Pagu Realisasi Persentase PemdaTriwulan I 724.725.000.000 724.725.000.000 100,00% 0Triwulan II 724.725.000.000 709.139.250.000 97,85% 30Triwulan III 724.725.000.000 707.337.000.000 97,60% 31Triwulan IV 724.725.000.000 0 0.00% 516 Jumlah 2.898.900.000.000 2.141.201.250.000 73.86%
  • Daftar 30 Daerah yang Belum Tersalur TPG PNSD Triwulan II dan Triwulan III No Nama Daerah No Nama Daerah 1 Provinsi Aceh 16 Kab. Maluku Barat Daya 2 Provinsi Sumatera Utara 17 Kab. Biak Numfor 3 Kota Medan 18 Kab. Puncak Jaya 4 Kab. Nias Selatan 19 Kab. Tolikara 5 Kab. Lingga 20 Kab. Mamberamo Raya 6 Provinsi Bengkulu 21 Kab. Mamberamo Tengah 7 Provinsi Kalimantan Barat 22 Kab. Yalimo 8 Kab. Tanah Laut 23 Kab. Lanny Jaya 9 Provinsi Sulawesi Utara 24 Kab. Puncak 10 Kab. Minahasa 25 Kab. Intan Jaya 11 Kab. Minahasa Tenggara 26 Kab. Deyai 12 Kab. Barru 27 Provinsi Papua Barat 13 Provinsi Sulawesi Barat 28 Kab. Raja Ampat 14 Provinsi Maluku 29 Kab. Teluk Bintuni 15 Kab. Seram Bagian Timur 30 Kab. Teluk Wondama * Kab. Muaro Jambi belum tersalur tahap III – dalam proses
  • Langkah-langkah Akhir Tahun 2012 Penyaluran Dana TPG PNSD dan TAMSIL PNSD1. Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II TA 2011 disampaikan oleh Pemda dan diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan paling lambat pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 17.00 WIB.2. Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II TA 2011 digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan II, III, dan IV TA 2012.
  • Langkah-langkah Akhir Tahun 2012 Penyaluran Dana TPG PNSD dan TAMSIL PNSD3. Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tidak dilaksanakan sekaligus pada satu hari yang sama.4. Apabila sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 pukul 17.00 WIB Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan belum menerima Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II TA 2011, maka sisa pagu Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2012 tidak disalurkan ke daerah.
  • Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) • Disalurkan 25% dari pagu alokasiTriwulan 1 • DJPK menyalurkan ke Pemda Provinsi paling lambat 14 hari kerja pada awal Jan 2012 • Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD • Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 31 Maret • Disalurkan 25% dari pagu alokasiTriwulan 2 • DJPK menyalurkan ke Pemda Provinsi paling lambat 7 hari kerja pada awal April 2012 • Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD • Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK dan Kemendiknas paling lambat tgl 30 Juni • Disalurkan 25% dari pagu alokasiTriwulan 3 • DJPK menyalurkan ke Pemda Prov paling lambat 7 hari kerja pada awal Juli 2012 • Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD • Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 30 Sept. • Disalurkan 25% dari pagu alokasi • DJPK menyalurkan ke Pemda Prov paling lambat 7 hari kerja pada awal Oktober 2012Triwulan 4 • Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD • Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 31 Des Dana BOS saat ini telah tersalur hingga triwulan 4 pada Bulan Oktober 2012
  • Penyaluran Dana BOS untuk Daerah Terpencil • DJPK menyalurkan BOS utk daerah terpencil ke Pemda Provinsi paling lambat 14 hari setelah PMK diundangkan;Semester I • Besaran penyaluran sebesar 50% dari alokasi. • Pemda Provinsi menyalurkan ke masing-masing sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di RKUD. • DJPK menyalurkan BOS utk daerah terpencil ke Pemda Provinsi paling lambat 7 hari setelah awal bulan Juli 2012;Semester II • Besaran penyaluran sebesar 50% dari alokasi. • Pemda Provinsi menyalurkan ke masing-masing sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di RKUD.
  • Langkah-langkah Akhir Tahun 2012 Penyaluran Dana Kurang Salur BOS melalui Dana Cadangan BOS1. Hingga tanggal 17 Oktober 2012, DJPK telah menyalurkan dana kurang salur BOS TA 2012 hingga triwulan II setelah menerima rekomendasi Mendikbud untuk kurang salur BOS Triwulan I dan II TA 2012.2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kurang salur BOS TA 2012 berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima paling lambat tanggal 20 November 2012 pukul 17.00 WIB.3. Apabila sampai dengan tanggal 20 November 2012 pukul 17.00 WIB Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan belum menerima rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka sisa pagu Dana Cadangan BOS tidak disalurkan ke daerah.
  • Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Disalurkan sekaligus (100%) Penyaluran DID dilakukan setelah Dirjen Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan dari daerah penerima DID. Dokumen persyaratan penyaluran DID meliputi :  PERDA APBD tahun Anggaran 2011  Surat Pernyataan pencantuman DID dalam APBD/ APBD-P  Rencana Penggunaan DID
  • Penyaluran Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2) Alokasi DP2D2 Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar Rp 30M melalui PMK 149/PMK.07/2012 untuk seluruh daerah penerima DP2D2 sebanyak 66 daerah. Alokasi DP2D2 T.A. 2012 dialokasikan kepada masing-masing daerah penerima DP2D2 sebesar maksimal 10% dari nilai Verifikasi Keluaran yang dibagi secara proporsional. Dana P2D2 telah disalurkan sekaligus pada tanggal 17 Oktober 2012
  • Batas Waktu Penerimaan Laporan Diterima PalingNo Penyaluran Persyaratan Lambat1. DAU yang ditunda Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2012 15 Desember 2012 pukul 17.00 WIB2. DAK Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I 19 Desember 2012 atau II TA 2012 pukul 17.00 WIB3. DBH CHT Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Atas 19 Desember 2012 Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT Semester I pukul 17.00 WIB TA 20124. Dana Tunjangan Profesi Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi 12 Desember 2012 Guru PNSD Guru PNSD Semester II TA 2011 pukul 17.00 WIB5. Dana Tambahan Laporan Realisasi Dana Tambahan 12 Desember 2012 Penghasilan Guru PNSD Penghasilan Guru PNSD Semester II TA 2011 pukul 17.00 WIB6. Dana Kurang Salur BOS Rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan 20 November 2012 melalui Dana Cadangan Kebudayaan pukul 17.00 WIB BOSLaporan dapat disampaikan melalui :a. Pengiriman melalui pos yang dialamatkan kepada: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan u.p. Direktur Dana Perimbangan, Gedung Radius Prawiro Lantai 7, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, Kode Pos 10710b. Penyampaian secara langsung oleh Pejabat/Pegawai Pemda kepada Petugas Pelayanan Tamu di Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah Lantai 3, Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat.
  • KEMENTERIAN KEUANGAN Alamat : REPUBLIK INDONESIA Kementerian Keuangan RI DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7 Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445 Website: www.djpk.depkeu.go.id, Konsultasi: www.infotransfer.web.id