Tgs pratikum
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tgs pratikum

on

  • 508 views

berto

berto

Statistics

Views

Total Views
508
Views on SlideShare
505
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

1 Embed 3

http://bertokristanto.blogspot.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tgs pratikum Tgs pratikum Document Transcript

  • BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulered). Dalam fungsi anggaran (budgetair) , pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Di Negara ini juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia , salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara. Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara kesatuan Republik Indonesia, Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun berdasarkan pertimbangan social, ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilitas sosial. 1.2 Rumusan Masalah a. Apakah pengertian dari pajak dan fungsinya? b. Apakah itu SPT dan bagian-bagiannya? 1.3 Tujuan Tujuannya agar dapat mengetahui apa itu pajak, bagian-bagian pajak dan fungsinya. 1
  • BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pajak 2.1.1 Pengertian Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum atau pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian itu dapat disimpulkan unsurunsur yang terdapat dalam pajak ialah: 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksananya; 2. Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran perpajakan dapat dikenakan sanksi; 3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah; 4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. 2
  • 2.1.2 Fungsi Pajak Dibawah ini adalah fungsi pajak Menurut Mardiasmo, dalam buku “perpajakan” ( 2002:1 ) yaitu: 1. Fungsi Peneriamaan ( Budgetair ) Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran Pemerintah. 2. Fungsi Mengatur ( Regulerend ) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 2.1.3 Penggolongan Jenis – jenis Pajak Dibawah ini penggolongan Jenis – jenis pajak Menurut Mardiasmo dalam buku ”perpajakan” yaitu: 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan 2. Pajak tidak langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain Contohnya: Pajak pertambahan nilai 3
  • 2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak Dibawah ini adalah 3 cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam buku ”perpajakan”yaitu: 1. Stelsel nyata ( riel stelsel ) yaitu, pengenaan Pajak didasarkan pada objek ( penghasilan yang nyata ), sehngga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 2. Stelsel anggapan ( fictieve stelsel ) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 3. Stelsel campuran yaitu, Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 4
  • 2.1 Surat Pemberitahuan ( SPT ) 2.1.1 Pengertian SPT SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.1.2. Fungsi SPT Fungsi SPT adalah : - Bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang : a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun pajak atau bagian tahun pajak. b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. c. Harta dan kewajiban d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu ) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. - Bagi PKP adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : 5
  • a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. - Bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 2.1.3 Jenis-Jenis SPT a. Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. b. Surat Pemberitahuan Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 2.1.4 Batas Waktu Penyampaian SPT a. SPT Masa Jenis Pajak Yang Menyampaikan Batas Waktu PPh Pasal 21 Penyampaian Pemotong PPh Pasal 21Tanggal 20 Bulan Takwim berikutnya setelah Masa Pajak PPh Pasal 22 Impor PPN dan Direktorat Bea dan berakhir 14 hari setelah PPnBM Impor berakhirnya Masa Cukai PPh Pasal 22 Impor, PPn dan Direktorat Bea dan Pajak 7 hari setelah batas PPnBM atas Impor ( DJBC ) Cukai waktu penyetoran 6
  • PPh Pasal 22 Bendaharawan Bendaharawan Pajak berakhir Tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Pertamina berakhir 20 hari setelah Masa PPh Pasal 22 Pemungutan Pemungut Pajak Pajak berikutnya 20 hari setelah Masa Oleh Badan tertentu PPh Pasal 23 Pajak berakhir Pemotong PPh Pasal 23Tanggal 20 bulan PPh Pasal 22 Bahan Bakar Takwim berikutnya setelah Masa Pajak PPh Pasal 26 Wajib Pajak Yang Mempunyai NPWP PPh Pasal 25 berikutnya Tanggal 20 bulan Takwim setelah Masa Pajak berakhir Pemotong PPh Pasal 26Tanggal 20 bulan Takwim setelah Masa PPN dan PPnbM Pajak berakhir Tanggal 20 bulan PKP Takwim setelah Masa Pajak berikutnya 14 hari setelah Masa PPN dan PPnBM Bendaharawan Bendaharawan PPN dan PPnBM selain Pemerintah Pajak berikutnya Selain Bendaharawan 20 hari setelah Masa Bendaharawan Pajak berakhir b. SPT Tahunan - WP Badan ; Paling Lambat Tanggal 30 April. - WP Pribadi ; Paling Lambat Tanggal 31 Maret. 7
  • 2.1.5 Sanksi apabila SPT tidak disampaikan • Denda Administrasi : a. SPT Masa : - PPN = Rp 500.000,00 - Non PPN = Rp 100.000,00 b. SPT Tahunan : - Badan = Rp. 1.000.000,00 - OP = Rp. 100.000,00 c. Denda sebesar 2% dari DPP, jika : - pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP - PKP tetapi tidak membuat FP - PKP membuat FP tetapi tidak lengkap - PKP membuat FP tetapi tidak tepat waktu d. Denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar dalam hal WP dilakukan tindakan penyidikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya e. Denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan dalam hal terjadi penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas persetujuan MENKEU untuk kepentingan penerimaan negara. 8
  • • Sanksi Bunga = 2% x jumlah bulan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak dan akibat pembetulan tersebut. • Denda Kenaikan a. SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran. Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dengan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang kurang bayar dalam satu tahun pajak untuk PPh yang harus disetor sendiri dan 100% PPh pemotong dan pemungutan PPN b. WP yang berkewajiban melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21/23/26 atau PPN namun tidak melakukan pemotongan, melakukan pemotongan namun kurang, tidak menyetorkan pemotongan yang telah dilakukan maka dikenakan sanksi kenaikan 100% dalam hak WP tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran. c. Berdasarkan pemerikasaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan kelebihan pajaknya , dikenakan sanksi 100% d. WP karena kealfaannya sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara tidak dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%. • Pidana ; Jika WP melakukan perbuatan tidak benar dibidang perpajakan maka kepadanya tidak akan dilakukan penyidikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Atas kemauan sendiri WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya. b. Belum dilakukan tindakan penyelidikan. 9
  • c. Ketidakbenaran perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kealfaan Pasal 38, yaitu alfa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar ( ada indikasi penyelundupan ). d. Bersedia melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2x jumlah pajak yang harus dibayar. 2.1.6 Batas waktu Penympaian SPT Tahunan Jenis Pajak Yang menyampaikan Batas Waktu Penyampaian Pajak SPT Tahunan Wajib Pajak yang Selambatnya 3 bulan mempunyai NPWP setelah akhir tahin pajak (biasanya tanggal 31 maret Tahun berikutnya) PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal Selambatnya 3 bulan Tahunan 21 setelah akhir Tahun Pajak 2.1.7 Prosedur Penyampaian SPT a. SPT Tahunan di cetak oleh kantor Direktorat Jendral Pajak ( DJP ), lalu disalurkan keseluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian di sampaikan kepada para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP. b. Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan dengan mengambil sendiri blanko SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk di isi dengan lengkap, benar dan jelas. c. Setelah di isi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT Tahunan tersebut dikembalikan lagi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian pelayanan 10
  • untuk diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai pembayaran pajak. d. Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan kebagian Pemeriksaan Data dan Informasi ( PDI ) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman terjadi kesalahan, misalnya kurang bayar ( kb ), lebih bayar ( lb ) diperlukan pemeriksaan, untuk memeriksa kesalahan tersebut maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian Pengawasan dan konsultasi ( waskon ) 1 sampai waskon 1V atau menurut wilayah tempat si Wajib Pajak tinggal. e. Bagian pengawasan dan konsultasi ( waskon ) akan memeriksa kesalahan tersebut, Apabila setelah diperiksa terjadi kurang bayar ( kb ) maka Wajib Pajak akan dipanggil untuk diberikan himbauan dan diberikan SKPKB ( surat ketetapan kurang bayar ) dan Wajib Pajak harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, Tapi apabila lebih bayar ( lb ) maka Wajib Pajak akan diberikan restitusi atau uang milik Wajib Pajak akan dikembalikan ( konpensasi ) juga dapat diberikan restitusi. f. Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT di arsipkan oleh KPP sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan. BAB III PENUTUP 11
  • 3.1 Kesimpulan Bersadarkan uraian yang saya paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Dalam pajak ada juga yang dinamakan SPT yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 3.2 Saran Berdasarkan Uraian diatas sebaikanya dilakukan sosialisasi mengenai pajak kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui apa itu pajak dan apa saja bagian-bagian penting lainnya. Agar masyarakat lebih efektif dalam menerapkan wajib pajak dijaman sekarang ini. DAFTAR PUSTAKA 12
  • Sukmana, Wahyu, Pengantar Perpajakan, Universitas Padjadjaran Program D3 Fakultas Ekonomi PAAP. S. Gustiawan, Uwon, 2007, Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 13