66628016 teknis-pembuatan-sop
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

66628016 teknis-pembuatan-sop

on

  • 1,613 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,613
Views on SlideShare
1,613
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
23
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    66628016 teknis-pembuatan-sop 66628016 teknis-pembuatan-sop Presentation Transcript

    • Vol. 7 No. 64 Bulan Maret 2010 ttp://setjen.deptan.go.id/pusdatin 1 Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disyaratkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2009 Tentang: Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2009 Tentang: Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, Pusat Data dan Informasi Pertanian pada tanggal 24 – 25 Februari 2010 bertempat di Wisma Bogor Indah Nirwana Cipayung-Bogor telah melakukan Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Narasumber dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, Drs. Amrijon selaku Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur serta dihadiri oleh para pejabat Eselon III, IVdan Pejabat Fungsional sebanyak 35 orang. Adapun materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Penyusunan SOP adalah sebagai berikut: A. Beberapa ketentuan dalam penyusunan SOP administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertanian: 1. Format SOP berbentuk Flowchart. 2. Memakai kertas ukuran Legal/F4. 3. Bentuk penulisan Landscape. 4. Jenis huruf Arial, dengan ukuran 12 atau disesuaikan ISSN : 1411-9196 Pusat Data dan Informasi Pertanian Tim Redaksi : Pelindung : Dr. Edi Abdurachman, MS Penasehat : Drs. Hendrykris, MM Ir. Bayu Mulyana, MM Ir. M. Tassim Billah, MSc Ir. Yasid Taufik, MM Penanggung Jawab : Drs. Hendrykris, MM Redaksi : Eli David, S.Sos, MM Editor : Eko Nugroho, SKom, MM Dra. Laelatul Hasanah, MSi Ir. Noviati, MSi Herlina Purnamasari, SE Redaktur Pelaksana : Joko Santoso Sekretariat : Hadidja, SH Dian Prasetyorini Agus Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk Newsletter Pusdatin Kirimkan ke alamat redaksi : Pusat Data dan Informasi Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Gd. D Lantai IV Pasar Minggu – Jakarta 12550 Telp : 021-7805305, 7816384 Fax : 021-7822638 e-mail : newsletter@deptan.go.id Daftar Isi : • Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian…..(1) • Temu Koordinasi Kehumasan Hotel Grand Jayaraya, Cipayung 17 Februari 2010 …..(3) • T O T Sosialisasi Penggunaan GPS Untuk Areal Perkebunan.....(4) • Penyempurnaan Buku Pembakuan Statistik Perkebunan (PSP)....(6) • Asia Pacific Food Expo 2009 Singapore …..(7) • Pusat Informasi Agribisnis (PIA) Kementan untuk Mendorong Investasi di Bidang Pertanian.....(8) • Rapat Evaluasi Kinerja Kegiatan Pusat Data Dan Informasi Pertanian Triwulan I T.A 2010 di Wisma Bogor Indah Nirwana, Cipayung 5-6 April 2010.....(9) • Hasil Evaluasi Kegiatan Kinerja Pusdatin sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2010.....(10) • Workshop Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian.....(11)
    • Vol. 7 No. 64 Bulan Maret 2010 ttp://setjen.deptan.go.id/pusdatin 2 B. Langkah-langkah dalam penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Pertanian. 1. Tentukan Format SOP. SOP administrasi pemerintahan Kementerian Pertanian disusun dengan format berbentuk flowchart. 2. Tentukan Nama SOP. SOP memiliki nama (judul). Nama SOP mencerminkan batasan kegiatan awal yang ditandai dengan in-put dan batasan akhir kegiatan yang ditandai dengan out-put kegiatan. Dengan demikian maka nama SOP menentukan besaran SOP yang dicirikan dengan jumlah kegiatan dalam SOP. 3. Identifikasi Aktivitas (Kegiatan). Kegiatan apa saja yang harus dilakukan guna menghasilkan out-put kegiatan mulai dari awal hingga akhir. Aktivitas merupakan serangkaian kegiatan yang berurutan mulai dari awal hingga akhir yang ditandai dengan dicapainya tujuan aktivitas (out-put). 4. Identifikasi Aktor (Pelaksana) Siapa aktor (pelaksana) yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Aktor (pelaksana) adalah orang/jabatan/kelompok orang (tim)/unit organisasi yang aktif secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. 5. Isi Mutu Baku dan Keterangan. a. Kelengkapan, yaitu bahan-bahan yang diperlukan dalam proses kegiatan. Contoh: surat permohonan, ROK, dokumen renstra, data keuangan, dan lain- lain. b. Waktu, adalah jumlah satuan waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan (menit, jam, hari, bulan, dsb). c. Out-put, adalah hasil dari suatu kegiatan. Contoh : draft laporan, disposisi, surat yang telah diparaf. d. Keterangan/penjelasan singkat, adalah tambahan informasi untuk memperjelas kegiatan 6. Isi Identitas SOP Identitas yang perlu dilengkapi dalam penyusunan SOP adalah: a. Nama unit kerja tempat SOP diberlakukan. Diisi nama Nomenklatur Instansi tempat SOP diberlakukan, dan Nomenklatur Institusi tempat SOP diberlakukan. b. Nomor SOP. Diisi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan Kementerian Pertanian (Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan OT.140/4/2007). Penomoran untuk SOP dilakukan pada masing-masing unit kerja eselon II dengan kode klasifikasi SOP (OT.225), ditulis berurutan mulai dari nomor 1. c. Tanggal pembuatan SOP, yaitu tanggal SOP selesai dibuat. d. Tanggal revisi SOP, yaitu tanggal setahun setelah SOP disahkan. e. Tanggal efektif berlakunya SOP. Diisi tanggal SOP diberlakukan secara efektif f. Pengesahan SOP. SOP yang sudah disusun disahkan oleh pimpinan unit kerja Eselon II yang bersangkutan. g. Nama SOP. Diisi Judul SOP yang dibuat. h. Dasar hukum SOP. Peraturan Perundang- undangan yang mendasari Prosedur yang dibuat. i. Keterkaitan dengan SOP Lain. Keterkaitan antara SOP yang dibuat dengan SOP lainnya. j. Peringatan yang diperlukan. Kemungkinan yang terjadi jika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan k. Kualifikasi pelaksana SOP. Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan. l. Peralatan/perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan SOP. Penjelasan mengenai daftar perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan SOP. m. Pencatatan dan pendataan yang ada dalam SOP. Memuat berbagai hal yang perlu dibuat dan dicatat oleh setiap pegawai dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan. 7. Penulisan SOP. Untuk memudahkan penulisan SOP, yang harus dilakukan adalah : a. Identifikasi aktivitas (kegiatan) yang dilakukan mulai dari awal hingga akhir (selesainya) suatu kegiatan yang ditandai dengan dicapainya tujuan aktivitas (out put). b. Kemudian identifikasi aktor (pelaksana), yaitu siapa aktor (pelaksana) yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Aktor (pelaksana) adalah orang/jabatan/kelompok orang (tim)/unit organisasi yang aktif secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
    • Vol. 7 No. 64 Bulan Maret 2010 ttp://setjen.deptan.go.id/pusdatin 3 c. Buat symbol flowchart untuk melambangkan kegiatan yang dilakukan. d. Isi mutu baku dan keterangan : • Kelengkapan apa yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan. • Berapa lama waktu diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut. • Apa output (hasil/produk) yang dihasilkan. • Keterangan/penjelasan singkat apa yang perlu ditulis dalam melaksanakan kegiatan. e. Cek kembali kesesuaian nama SOP dengan input dan output akhir kegiatan. Apakah nama SOP sudah mencerminkan cakupan input dan output akhir ? Output dari kegiatan ini, Pusat Data dan Informasi Pertanian dapat menyusun sebanyak 94 (sembilan puluh empat) SOP, dengan rincian sebagai berikut : 1. Bagian Tata Usaha sebanyak 44 SOP; 2. Bidang Pengembangan Sistem dan Informasi Pertanian sebanyak 25 SOP; 3. Bidang Data Tanaman Pangan dan Peternakan sebanyak 13 SOP; 4. Bidang Data Hortikultura dan Perkebunan sebanyak 12 SOP. ( ln) Temu Koordinasi Kehumasan Hotel Grand Jayaraya, Cipayung 17 Februari 2010 Foto : Pembukaan Temu Kehumasan oleh Kapusdatin yang didampingi oleh Pejabat Eselon III di lingkup Pusdatin Temu Koordinasi Kehumasan Pusat Data dan Informasi Pertanian dengan topik “Dengan Temu Koordinasi Kehumasan 2010 Pusat Data dan Informasi Pertanian Siap Mendukung Pencapaian Target Empat Sukses Pembangunan Pertanian dan Pelaksanaan E-Government di Lingkungan Kementerian Pertanian” yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2010. Foto : Peserta dari Pusdatin Keragaman tayangan produk dan layanan yang disampaikan melalui arahan dan sambutan Temu Kehumasan serta oleh para penyaji dari Pusat Data dan Informasi Pertanian dalam acara ini, maka dihasilkan beberapa butir rangkuman yang perlu diketahui oleh instansi kehumasan lingkup Kementerian Pertanian, adalah sebagai berikut : 1. Kehumasan merupakan acara koordinasi dan saling tukar menukar informasi seluruh unit kerja kehumasan lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian. 2. Pusat Data dan Informasi Pertanian setiap tahun berperan aktif untuk menyelenggarakan forum kehumasan ini dalam rangka untuk mensosialisasikan hasil-hasil kegiatan Pusat Data dan Informasi Pertanian yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Tahun 2010 ini Pusat data dan Informasi Pertanian merupakan unit kerja pertama yang menyelenggarakan Temu Koordinasi Kehumasan ini. 3. Kegiatan Temu Kehumasan diawali dengan Sambutan selamat datang dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya perwakilan Dinas Kabupaten Bogor menyampikan tentang visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Bogor dalam mendukung kecukupan pangan bagi penduduk dan wisatawan yang berkunjung ke Bogor. Saat ini Kabupaten Bogor masih membutuhkan dukungan pangan dari daerah lainnya tetapi pada Tahun 2013 diharapkan Kabupaten Bogor dapat
    • Vol. 7 No. 64 Bulan Maret 2010 ttp://setjen.deptan.go.id/pusdatin 4 memenuhi 75% kebutuhan pangannya dari produksi sendiri. Program yang telah dilaksanakan adalah dengan memacu peningkatan produktivitas padi dari 5,9 ton/Ha dan pada Tahun 2013 ditargetkan 6,5 ton/Ha. Kendala yang dihadapi antara lain penggunaan benih berlabel baru sekitar 60 %, sisanya hanya menggunakan benih tidak berlabel. Kabupaten Bogor menyambut baik penyelenggaraan kegiatan kehumasan ini dilaksanakan di wilayahnya dengan harapan para insan kehumasan juga dapat mempromosikan Kabupaten Bogor sehingga kunjungan ke Bogor akan meningkat. 4. Sambutan berikutnya adalah wakil dari Biro Humas. 5. Dalam sambutannya menekankan pentingnya forum kehumasan ini sebagai ajang untuk tukar menukar informasi serta menambah wawasan bagi para insan kehumasan dilingkup Kementerian Pertanian. Biro Humas juga mengucapkan terimakasih kepada Pusat Data dan Informasi Pertanian yang telah aktif sebagai penyelenggara forum kehumasan pertama pada Tahun 2010 ini. Diharapkan Pusat Data dan Informasi Pertanian juga dapat membimbing dan menularkan ilmu serta teknologi informasi yang up to date kepada seluruh insan kehumasan. 6. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian memberikan arahan dan sekaligus membuka Forum kehumasan ini. Dalam sambutannya Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian menekankan pentingnya kehumasan ini dalam rangka mendukung pembangunan 7. Pertanian untuk mewujudkan target 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada pangan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan petani. Guna mewujudkan 4 sukses tersebut akan ditempuh melalui 7 program pokok yaitu : 1. Revitalisasi Lahan 2. Revitalisasi perbenihan dan pembibitan 3. Revitalisasi infrastruktur dan saran 4. Revitalisasi SDM 5. Pembiayaan petani 6. Kelembagaan petani 7. Teknologi dan industri hilir Tujuan dari Kegiatan Penyelenggaraan Temu Kehumasan adalah untuk menyebarluaskan kepada mitra kerja dan masyarakat yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Informasi Pertanian serta memberikan pelayanan terhadap para mitra kerja, lembaga dan masyarakat umum. Temu Koordinasi Kehumasan Pusat Data dan Informasi Pertanian di laksanakan di Hotel Grand Jayaraya, Cipayung, dan dihadiri oleh pejabat yang membidangi kehumasan unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor serta wartawan. Foto : Peserta Temu Kehumasan dari Biro Humas Deptan ( hd) T O T Sosialisasi Penggunaan GPS Untuk Areal Perkebunan Foto : Pengarahan dari Bp Ir. Yassid Taufik, MM (Kabid) dan Ir. Djoko Husodo, MM (Kasubbid) Data Hortikultura dan Perkebunan Pusdatin Data perkebunan yang dipublikasikan selama ini meliputi data perkebunan rakyat dan perusahaan besar, baik perusahaan besar negara maupun swasta. Dalam pengumpulan data perkebunan rakyat atau plasma, petugas sering kesulitan untuk mendapatkan data luasan. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi lahan baku yang valid sehingga dapat diketahui potensi produksi perkebunan rakyat yang akurat. Salah satu upaya menuju kesana adalah melakukan pengukuran langsung
    • Vol. 7 No. 64 Bulan Maret 2010 ttp://setjen.deptan.go.id/pusdatin 5 dengan menggunakan alat GPS receiver yang relatif ringan dan menghasilkan data cukup akurat. Untuk menghasilkan data yang akurat perlu tahapan yang benar dalam penggunaan alat GPS receiver ini, sehingga sosialisasi penggunaan alat tersebut perlu dilakukan. Foto : Penjelasan dari Intruktur Penggunaan GPS oleh Bp. Drs. Paulus Basuki KS, MSi (baju kotak- kotak) Pelaksanaan sosialisi penggunaan GPS untuk pengukuran areal membutuhkan instruktur dan asisten yang akan memberikan materi tentang pengenalan alat, tata cara pengukuran areal menggunakan alat GPS receiver di lapangan serta pengetahuan dasar tentang GPS (Global Positioning System), hingga transfer data hasil pengukuran dari alat GPS receiver ke komputer . Agar supaya kegiatan berjalan sesuai yang diinginkan maka calon instruktur dan asisten dibekali terlebih dahulu melalui TOT (Training of Trainer) sehingga siap diterjunkan ke daerah untuk memberikan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Calon instruktur dan asisten yang dilatih berasal dari Pusdatin, bidang data Hortikultura-Perkebunan (Horbun) dan Ditjen Perkebunan. TOT diselenggarakan di Hotel Jayaraya-Cipayung pada tanggal 22-24 Pebruari 2010, dibuka oleh Kepala Bidang Data Horbun Pusdatin, mewakili Kapusdatin. Dalam pengarahannya, beliau ungkapkan pentingnya meningkatkan keakuratan data areal khususnya areal perkebunan sehingga menjadi bahan perencanaan dan kebijakan yang diharapkan. Salah satu upaya kearah itu adalah melakukan validasi data areal dengan pengukuran langsung menggunakan alat GPS. Untuk mensosialisasikan penggunaan alat GPS ke daerah perlu SDM sebagai instruktur dan asisten sehingga dilaksanakan TOT untuk mempersiapkannya. Diharapkan kegiatan TOT ini menghasilkan calon instruktur dan asisten seperti yang diharapkan. TOT diberikan di dalam kelas mengenai hal-hal berkaitan dengan penggunaan alat GPS receiver. Dalam transfer data menggunakan software pathfinder. Selain itu juga dilakukan praktek lapangan dalam menggunakan alat GPS receiver untuk pengukuran areal khususnya areal perkebunan. Praktek lapangan penting dilakukan supaya peserta paham betul cara penggunaan alat GPS receiver tersebut. Selama TOT, review terhadap hasil praktek lapangan dilakukan dengan cara mempresentasikan di dalam kelas oleh tiap kelompok, hal ini supaya calon instruktur dan asisten paham betul akan penggunaan alat GPS receiver dan paham cara penyampaian di kelas sehingga benar-benar siap melaksanakan tugas sebagai instruktur dan asisten di daerah. Foto : Peserta Sosialisasi Penggunaan GPS Dalam melakukan transfer data, kepada calon instruktur dan asisten diberikan tata cara install software pathfinder ke komputer dengan tipe windows yang berbeda seperti : windows XP, windows Vista dan windows 7. Hal ini perlu dipahami karena cara instal ke tiap tipe windows bisa berbeda-beda. Supaya nantinya memiliki acuan yang sama, diberikan juga urutan materi yang akan disampaikan dan alokasi waktunya. Jadwal TOT Sosialisasi Penggunaan GPS Untuk Pengukuran Areal Perkebunan seperti berikut ini : Hari ke-1 (22 Pebruari 2010) - 10.00-10.30 Pembukaan (narasumber) - 10.30-10.45 Rehat - 10.45-11.45 Penyerahan Alat GPS untuk latihan selama TOT, sekaligus pengarahan (narasumber) - 11.45-13.30 Ishoma - 13.30-15.00 Hal-hal penting dalam pengukuran Areal dengan Alat GPS (instruktur) - 15.00-15.15 Rehat
    • Vol. 7 No. 64 Bulan Maret 2010 ttp://setjen.deptan.go.id/pusdatin 6 - 15.15-17.30 Latihan pengukuran areal di lapangan dengan Alat GPS-1 (instruktur) - 17.30-19.30 Ishoma - 19.30-21.00 Review hasil pengukuran di lapangan (presentasi kelompok)  (instruktur) Hari ke-2 (23 Pebruari 2010) - 08.00-09.30 Install dan cara transfer data hasil pengukuran dengan software pathfinder (instruktur) - 09.30-09.45 Rehat - 09.30-11.45 Lanjutan Install dan cara transfer data (instruktur) - 11.45-13.30 Ishoma - 13.30-15.00 Gambaran umum GPS (instruktur) - 15.00-15.15 Rehat - 15.15-17.30 Latihan pengukuran areal di lapangan dengan alat GPS-2 (instruktur) - 17.30-19.30 Ishoma - 19.30-21.00 Review hasil pengukuran (2) dan transfer data (instruktur) Hari ke-3 (24 Pebruari 2010) - 08.00-09.00 Teknik mengajar (instruktur) - 09.00-10.30 Penutupan dan pembekalan (narasumber) ( novi) Penyempurnaan Buku Pembakuan Statistik Perkebunan (PSP) Foto : Pengarahan dari Kapusdatin didampingi oleh Kabid Hortikultura dan Perkebunan Statistik pertanian yang akurat dapat merefleksikan kondisi pertanian yang ada, dan sangat diperlukan untuk penyusunan kebijakan serta program pembangunan pertanian. Pada perkebunan rakyat, data dikumpulkan melalui kegiatan Statistik Perkebunan yang dilakukan oleh petugas pengumpul data di tingkat kecamatan yang pelaksanaan pengumpulan data di lapangan dikoordinasikan oleh petugas kabupaten/kota (SKPD Perkebunan Kabupaten/Kota). Buku pedoman pengumpulan data perkebunan yang digunakan dikenal dengan sebutan PSP (Pembakuan Statistik Perkebunan). Sementara statistik perkebunan besar (PBN, PBSN dan PBS) dikumpulkan oleh BPS melalui instansi vertikalnya di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dengan cara pengiriman laporan melalui pos atau kunjungan ke perkebunan besar. Sedikit menengok kebelakang, selama beberapa tahun terakhir terdapat tendensi menurunnya keakuratan dan tersendatnya aliran data perkebunan, yang antara lain disebabkan petugas baru yang terlibat kegiatan statistik perkebunan di semua tingkatan yang kebanyakan tidak memiliki latar belakang bidang statistik maupun survei pertanian; belum samanya persepsi petugas pengumpul data mengenai konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data perkebunan; diberlakukannya kebijakan otonomi daerah mengakibatkan tidak ada hubungan vertikal antara instansi pengelola data di tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat, yang menyebabkan tersendatnya aliran pelaporan data perkebunan. Oleh karena itu perlu meningkatkan pengetahuan para petugas pengelola data perkebunan melalui kegiatan Refreshing Penerapan Metode Pengumpulan Data Perkebunan. Foto : Peserta Penyempurnaan Buku PSP Metode pengumpulan data perkebunan untuk pendataan perkebunan rakyat yang tertuang dalam PSP telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, terakhir tahun 2007 dengan judul buku ‘Pedoman PSP Berbasis E-form’. Seiring berjalannya waktu ternyata masih ada beberapa perlu disempurnakan antara lain terkait dengan konsep definisi, konversi rendemen, range produktivitas dan lain sebagainya. Pada tahun 2010 ini dilakukan
    • Vol. 7 No. 64 Bulan Maret 2010 ttp://setjen.deptan.go.id/pusdatin 7 penyempurnaan lagi berdasar masukan-masukan dari peserta refreshing penerapan metode pengumpulan data perkebunan tahun sebelumnya. Kegiatan penyempurnaan dilaksanakan pada tanggal 18-19 Pebruari 2010, bertempat di hotel Parama, Cisarua- Bogor. Kegiatan ini dibuka oleh Kapusdatin dengan peserta dari tim Pusdatin dan direktorat teknis Ditjen Perkebunan. Beberapa hal penyempurnaan terangkum dalam notulen hasil pembahasan penyempurnaan pedoman PSP Berbasis E-form seperti berikut ini : 1. Usaha perkebunan rakyat terdiri dari pengelola tanaman perkebunan dan pemelihara tanaman perkebunan. Bila kepemilikan ≥ BMU (batas minimal usaha) maka disebut pengelola tanaman perkebunan, maka bila < BMU hanya disebut sebagai pemelihara tanaman perkebunan, sehingga ada revisi di konsep definisi. Demikian pula konsep definisi tanaman semusim perlu diperbaiki. 2. Tambahkan di Bab 2: Landasan Hukum. Bahan ada di Ditjen Perkebunan. 3. Tabel 2. Judul kolom “Rendemen” diganti dengan “Faktor Konversi/Rendemen” 4. Wujud perdagangan Gambir adalah getah kering 5. Tabel 1 : judul kolom Wujud produksi (standar), kolom 7 hilang. 6. Standar produktivitas (Tabel 3): a. Kelapa sawit, ada perubahan yaitu produktivitas berdasarkan kelas lahan dan akan dikonfirmasi lagi. b. Karet, sesuai usulan, angka produktivitas dan wujud produksi, konfirmasi lagi c. Kopi, kakao dan teh dalam buku PSP sdh dikoreksi d. Tebu, ada perubahan disesuaikan dengan tabel usulan perbaikan e. Jarak pagar disesuaikan dengan tabel usulan perbaikan f. Kelapa sama dengan PSP g. Aren, Pinang dan Sagu dihapus, karena informasi produktivitas difokuskan pada 15 komoditas unggulan nasional h. Komoditas yg belum adalah : cengkeh, lada, tembakau, kapas, jambu mete, dan nilam. Dengan penyempurnaan pedoman PSP ini diharapkan informasi pendukung lebih sesuai dengan kondisi saat ini yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas data itu sendiri. Foto : Peserta Penyempurnaan Buku PSP ( novi) Asia Pacific Food Expo 2009 Singapore Foto : Stand APFE 2009 di Singapore Asia Pacific Food Expo 2009 (APFE) kembali dilaksanakan sebagai salah satu event skala terbesar di Asia menampilkan makanan, baik lokal dan luar negeri yang dilaksanakan pada tanggal 20-24 November 2009 di Singapore Expo Hall 5. APFE 2009 bertujuan untuk membawa makanan terbaik dari wilayah Asia dan Pacific ke Singapura dan untuk menjadi pusat makanan Asia. Peserta pameran diikuti oleh beberapa Negara kawasan Asia dan Pacific negeri seperti Cina, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand dan Vietnam. Berdasarkan data Statistik BPS Tahun 2006, nilai ekspor makanan olahan Indonesia ke Singapura mencapai US$ 1,9 miliar, dan tahun ini diperkirakan naik menjadi US$ 2,1 miliar. Peluang pasar produk pertanian dan makanan olahan ke Singapura masih
    • Vol. 7 No. 64 Bulan Maret 2010 ttp://setjen.deptan.go.id/pusdatin 8 rendah hanya 6% dari kebutuhan produk pertanian dan manakan olahan Singapura. Acara kegiatan APFE 2009 adalah pameran berbagai produk pertanian dan makanan dan minuman olahan dengan disertai kegiatan demo masak, banyak permainan, kontes, makanan sampling, pembicaraan kesehatan serta banyaknya hadiah gratis yang akan disediakan oleh panitia berupa buah tangan (oleh-oleh) makanan olahan. Peserta APFE 2009 dari Indonesia terdiri dari instansi pemerintah dan pengusaha UKM makanan olahan yang dibina oleh Ditjen P2HP. Dari instansi pemerintah yaitu antara lain : Ditjen P2HP, Pusdatin, Dinas Peternakan dan Perikanan DKI Jakarta, Dinas Perikanan NAD, Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Tanaman Pangan Provinsi Riau. Sedangkan pengusaha UKM antara lain : pengusaha kue lapis dari bahan tepung garut, kue bagelen dari tepung garut, emping melinjo, dendeng sapi, keripik kentang, kue nastar, minuman rumput laut dan beberapa yang lain kurang lebih sebanyak 14 pengusaha makanan dan minuman olahan. Kebutuhan Singapura akan komoditas pertanian maupun makanan/minuman olahan masih cukup besar untuk menjadi peluang bagi pertanian Indonesia, apalagi jarak negara tersebut cukup dekat sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan. Namun karena Singapura merupakan negara yang cukup ketat dalam masalah kualitas, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa komoditas dan makanan/minuman hasil olahan yang akan dikirim harus memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : mutu, kemasan serta sertifikasi untuk makanan hasil olahan. Dan yang paling penting lagi adalah kontinuitas/kesinambungan dan jumlah produk dalam rangka pemenuhan ekspor. ( sbd) Pusat Informasi Agribisnis (PIA) Kementan untuk Mendorong Investasi di Bidang Pertanian Foto : Gedung Pusat Agribisnis Pertanian Jakarta, 7 Oktober 2009. Pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2009, Menteri Pertanian Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.S. meresmikan penggunaan Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA). Acara peresmian tersebut dihadiri oleh tidak kurang dari 250 orang hadirin yang mewakili berbagai kalangan, mulai dari para pemangku kepentingan pembangunan pertanian, wakil-wakil asosiasi, wakil-wakil kementerian dan lembaga negara, wakil dari LSM serta undangan lainnya. Mengawali kata sambutannya, Menteri Pertanian menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, dan berterimakasih kepada para pemangku kepentingan pertanian, terutama para petani yang telah berkontribusi terhadap kemajuan pertanian beberapa dekade terakhir ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada para Menteri Pertanian sebelumnya yang telah ikut meletakkan landasan kemajuan dan sangat membantu dalam capaian gemilang pertanian beberapa tahun terakhir ini. Pada bagian lain sambutannya Menteri Pertanian mengatakan bahwa PIA dapat dipandang sebagai salah satu pintu masuk (entry point) bagi masyarakat pertanian maupun masyarakat secara umum untuk mengenal secara lebih mendalam “dunia pertanian”, sekaligus dapat menjadi sarana edukasi bagi dunia pendidikan, serta sarana hiburan dan rekreasi bagi masyarakat. Gedung PIA ini dharapkan dapat menjadi land-mark bagi kawasan perkantoran Kementerian Pertanian, dan menjadi pemicu kreatifitas dan daya inovasi insan pertanian. Gedung PIA adalah gedung milik publik, dimana seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin.
    • Vol. 7 No. 64 Bulan Maret 2010 ttp://setjen.deptan.go.id/pusdatin 9 Terdapat 3 (tiga) kegiatan utama yang diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan di dalam gedung PIA ini, yaitu Pertama adalah kegiatan yang sifatnya pembelajaran (edukasi), yaitu dengan tersedianya informasi yang mendukung dalam mengedukasi masyarakat umum, khususnya di bidang pertanian, antara lain berupa perpustakaan digital, koleksi peraga di bidang pertanian, koleksi tanaman di area gedung (out door) dan beberapa program multimedia yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian. Kedua adalah kegiatan layanan informasi tentang pelaksanaan program pembangunan pertanian secara menyeluruh yang dikemas dalam bentuk semi detail sebagai penunjang pengembangan bisnis di bidang pertanian. Layanan informasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif dan prospektif, sehingga dapat memberi semangat kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasinya di sektor pertanian. Ketiga adalah kegiatan yang sifatnya rekreatif, yaitu dengan tersedianya berbagai peragaan baik dalam bentuk pameran atau display, maupun kegiatan yang telah dikemas dalam bentuk program multimedia. Di samping itu, disiapkan pula area rekreasi di luar gedung PIA yang berisi koleksi berbagai tanaman, serta lahan yang disediakan untuk bertanam tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Menteri Pertanian selanjutnya menekankan perlunya kesinambungan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan gedung PIA ini untuk memajukan program pembangunan pertanian. ( en) Kata-kata Bijak... Rapat Evaluasi Kinerja Kegiatan Pusat Data Dan Informasi Pertanian Triwulan I T.A 2010 di Wisma Bogor Indah Nirwana, Cipayung 5-6 April 2010 Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, sangat diperlukan pengelolaan yang memadai, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja yang dibuat secara periodik baik bulanan maupun Triwulan memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Untuk itu pada tanggal 5-6 April 2010 di Bogor Indah Nirwana, Cipayung diadakan Rapat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pusat Data dan Informasi Pertanian selama Triwulan I yang dipimpin langsung oleh bapak Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Rapat Evaluasi ini dihadiri oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV, Koordinator Fungsional Statistisi, Koordinator Fungsional Pranata Komputer, Bendahara pengeluaran dan Pengelola keuangan. Kegiatan ini merupakan media formal untuk mengadakan evaluasi Kinerja kegiatan di Pusdatin dimana akan diadakan evaluasi tentang penyerapan anggaran yang bersifat kumulatif dan pencapaian sasaran fisik kegiatan selama periode Triwulan I yang bersangkutan, termasuk kendala dan rencana tindaklanjutnya. Pusat Data dan Informasi Pertanian melalui pelaksanaan DIPA Pusdatin tahun 2010 mendapat alokasi dana sebesar Rp.54,775.862.000,- Saya telah mempelajari bahwa sukses tidak akan terlalu banyak diukur dengan kedudukan yang dicapai seseorang dalam kehidupannya, melainkan dengan rintangan yang telah diatasinya ketika berusaha meraih kesuksesan. Booker T. Washington
    • Vol. 7 No. 64 Bulan Maret 2010 ttp://setjen.deptan.go.id/pusdatin 10 yang terdiri dari Program Kepemerintahan Yang Baik sebesar Rp.7.448.859.000,- dan Program Kesejahteraan Petani sebesar Rp.47.327.003.000,- Dari Program tersebut telah diadakan evaluasi selama Triwulan I sbb : I. Program Pemerintahan Yang Baik meliputi kegiatan sbb : 1. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan dari Pagu sebesar Rp. 5.253.609.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 963.415.533,- atau setara dengan 18.34 % 2. Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran dari Pagu Rp. 2.195.250.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.150.291.660,- atau setara dengan 6.85% II. Program Kesejahteraan Petani 1. Kegiatan Penyusunan,Pengkajian Dan Pengembangan Data dan Informasi dari pagu sebesar Rp. 4.985.000.000,- telah direalisasikan sebesar RP. 362.333.019,- atau setara dengan 7.27 % 2. Pengadaan Meubelair dari pagu sebesar Rp.130.000.000,- belum direalisasikan 3. Pengadaan Alat pengolah Data dari pagu sebesar Rp. 725.000.000,- belum direalisasikan 4. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi dari pagu sebesar Rp. 75.000.000,- belum direalisasikan 5. Pengadaan Kendaraan Roda 4 dari pagu sebesar Rp. 306.040.000,- belum direalisasikan 6. Pembinaan Dan Pengembangan Pemanfatan Data Dan Informasi dari pagu sebesar Rp. 19.807.680.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 4 20.560.899,- atau setara dengan 2.12% 7. Pengembangan Sistem Informasi Multimedia dari pagu sebesar Rp.3.878.600.000,- telah direalisasikan rp.15.248.000,- atau setara dengan 0.39 % 8. Kegiatan Pembinaan Pembuatan/ Pengembangan sistem, Data, Statistik dan Informasi dari pagu sebesar Rp.5.850.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.342.646.980,- atau setara dengan 5.86% ( wm) Hasil Evaluasi Kegiatan Kinerja Pusdatin sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2010 Dari dana yang tersedia pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. Rp.54,775.862.000,- baru terealisasi sebesar Rp.2.948.290.822,- atau setara dengan 5.38 % dibandingkan dengan target 34.67% terdapat deviasi sebesar 29,29% hal ini disebabkan dengan akan diberlakukannya perencanaan kas maka ada beberapa kegiatan yang harus direvisi baik revisi POK maupun revisi DIPA untuk penyesuaian ROK dan Jadwal Pelaksanaan sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan terutama untuk dana bantuan Luar Negeri (FEATI) . Hasil Evaluasi Administrasi dan Keuangan Dengan akan diberlakukannya perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan oleh KPPN dengan software dari KPPN yang akan diberlakukan efektif bulan Juni perlu segera diadakan uji coba intern perencanaan kas pada bulan Maret, untuk keperluan tersebut ditunjuk petugas khusus yang menangani hal tersebut untuk Bidang-bidang maupun Bagian sedangkan untuk mengkompilasi perencanaan kas Pusdatin telah ditunjuk Etty Trinaryanti , SIP. 1. Dana TUP bulan April sebesar Rp.1.301.940.000,- yang dibagi untuk Bagian Tata Usaha Rp.337.365.000,-, Hortikultura dan Perkebunan Rp.430.400.000,-
    • Vol. 7 No. 64 Bulan Maret 2010 ttp://setjen.deptan.go.id/pusdatin 11 Pelayanan Sistem Informasi Rp.216.450.000,- dan Tanaman Pangan dan Peternakan Rp.333.250.000,- 2. Untuk bulan April supaya kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal 3. maka perlu perencanaan kas jika uang TUP tidak mencukupi supaya sebagian kegiatan dilaksanakan dengan LS karena kalau tidak direncanakan sebelumnya pertanggung jawaban tidak akan dibayarkan oleh KPPN meskipun ada uang di bendahara tidak terkecuali pembayaran dengan LS. 4. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi keterlambatan pengembalian TUP a) Pertanggungjawaban keuangan supaya masuk ke bendahara paling lambat minus 3 (tiga) hari sebelum batas pengembalian TUP dengan catatan KPA ada di tempat b) Uang UP dan TUP di harapkan di kontrol kembali agar tidak terjadi kekosongan kas c) Pertanggung jawaban supaya diverifikasi lebih teliti baik oleh PUM maupun PPK d) Bendaharawan supaya mengadakan studi banding dengan bendaharawan lain pekerjaan sejenis sehingga mempunyai wawasan dalam pertanggungjawaban dan pembukuan. 5. Setiap PPK yang mempunyai kegiatan pengadaan barang dan jasa supaya menginventarisir kegiatan dan memberi tahu kepada panitia pengadaan apa saja yang akan di adakan/diorder oleh PPK supaya panitia pengadaan dapat membuat perencanaan jadwal pelaksanaan lelang lebih awal dan bertahap terutama untuk pengadaan dengan nilai yang besar, untuk mengantisipasi dan memonitor progressnya lebih intensif agar tidak terjadi keterlambatan. 6. Untuk menentukan harga yang wajar dalam menentukan Nilai HPS perlu diperhatikan sumber data dan referensi harga diusahakan supaya diambilkan dari beberapa sumber data antara lain dari internet, surat kabar maupun dari sumber lain seperti dari pihak ke III baik swasta maupun instansi pemerintah yang pernah melakukan pekerjaan sejenis. 7. Kegiatan yang perlu diprioritaskan oleh bagian Tata Usaha adalah pengurusan Barang Milik Negara, terutama alat ubinan, komputer dan GPS baik mengenai kelengkapan tanda terima barang, berita acara serah terima barang dan pelabelan barang maupun pencataan klasifikasi barang yang dihibahkan dan yang dipinjam pakaikan baik kepada daerah maupun instansi terkait di Pusat untuk penertiban asset- asset kita. Hasil Evaluasi Teknik 1. Sebagai dasar akan diberlakukannya sistem remunerasi, Bagian Tata Usaha telah menyusun SOP dan analisis jabatan pegawai Pusdatin. 2. Akan dilaksanakan Forum Komunikasi Statistik 3. Untuk pelaksanaan forum Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan di Palembang sedangkan untuk Indonesia bagian Timur dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Acara forum jika dimungkinkan akan dibuka oleh Wakil Kementerian Pertanian, sedangkan penutupan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Pada even tersebut salah satu materi yang perlu kita sajikan adalah mengadakan evaluasi pemanfaatan barang-barang yang telah kita serah terimakan/pinjam pakaikan ke daerah baik berupa Alat Ubinan, GPS, Komputer maupun kendaran Roda 2. 4. Agar dicermati kegiatan Bidang Pelayanan Sistem Informasi terutama dari bantuan luar negeri (FEATI) jika ada yang perlu direvisi/diluncurkan kembali untuk Tahun Anggaran 2010 supaya segera diselesaikan pada bulan April, untuk pelaksanaan pelatihan supaya dilaksanakan paralel/dengan IO untuk efisiensi waktu karena secara keseluruhan dana yang dikelola cukup besar sehingga akan berpengaruh pada realisasi secara keseluruhan Pusdatin jika realisasi rendah. 5. Kegiatan Pelatihan Penggunaan alat GPS, dengan sasaran terlatihnya petugas pengelola data perkebunan tingkat propinsi dan kabupaten pada 9 Provinsi sampai dengan triwulan I telah dilaksanakan penggandaan buku pedoman sebanyak 250 buah, pelatihan untuk tenaga instruktur di Pusat sebanyak 13 orang sedangkan untuk sosialisasi alat telah dilaksanakan di Jogyakarta yang diikuti 10 orang pengelola data baik ditingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten. 6. Bagian Tata Usaha telah mendistribusikan alat GPS ke dinas Propinsi Tanaman Pangan/Perkebunan meliputi : Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Riau, Lampung. 7. Telah diterbitkan buletin indikator makro Triwulan I, buletin Harga bulan Januari dan Pebruari. 8. Telah dilaksanakan Pusdatin Workshop kehumasan yang dihadiri 85 orang
    • Vol. 7 No. 64 Bulan Maret 2010 ttp://setjen.deptan.go.id/pusdatin 12 bagian humas Eselon I Kementerian Pertanian di Grand Jaya Raya Ciawi 9. Kegiatan Sistem Informasi Pertanian 1) Aplikasi Sistem : Pelatihan SIMLUH bagi 10 kab prov. Sumbar, 15 kab prov jateng, 8 kab prov. Riau, 15 kab prov. Sumut, 15 kab prov sumsel, 6 kab prov. Jambi, 5 kab prov. Bengkulu. 2) Aplikasi Multimedia : membuat draft 1 perubahan rancangan interface deptan, draft 1 rancangan ini akan digunakan untuk dibahas pada rapat tim pokja web kementerian pertanian. 3) Sistem Jaringan Komputer : 10. Konfigurasi Virtual Box server ver 3.1 DHCP dengan mikrotik ver 2.6.7 untuk gedung A, B, C, D, E, Gedung Arsip, dan konfigurasi access point dengan reserve IP dan Mac Address 11. Sosialisasi E procurement : telah dilaksanakan pelatihan bagi panitia pengadaan barang untuk 3 angkatan : Ditjen Peternakan, Ditjen PPHP, Biro KLN, PSE-KP, Ditjen Tanaman Pangan, Puslitbangbun. ( ) Workshop Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Pada tanggal 30 Maret 2010 bertempat di ruang rapat Pusat Data dan Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian telah dilaksanakan ”Workshop Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian”, dengan mengundang narasumber dari Pusat Penelitian Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan yaitu Adrian Darmawan Lubis dan Irma Rahmawati. Workshop bertujuan memaparkan hasil analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian tahun 2009 serta dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang metode analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian sehingga hasil analisis kinerja perdagangan komoditas pertanain tahun 2010. Workshop dihadiri oleh 37 orang peserta yang berasal dari perwakilan dari unit eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian dan Pusdatin. Pemaparan hasil analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian tahun 2009 yang telah dilakukan oleh Pusdatin, diantaranya analisis Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) tahun 2004 – 2008 untuk komoditas kedele, jagung, daging sapi dan susu masih dalam tahap pengenalan dalam perdagangan dunia, sementara untuk komoditas kopi, kakao dan manggis telah berada pada tahap perluasan ekspor bahkan tahap pematangan ekspor yang berarti perlu diprioritaskan untuk terus dikembangkan sebagai produk yang berorientasi ekspor. Hal tersebut didukung oleh hasil analisis lainnya yaitu analisis Indeks Keunggulan Komparatif atau RCA (Revealead Comparative Advantage) dengan nilai cukup besar yang berarti pangsa nilai ekspor melebihi pangsa nilai ekspor komoditas tersebut dalam perdagangan dunia. Pada umumnya peserta workshop menilai analisis yang telah dilakukan cukup informatif dan sangat berguna namun juga sangat mengharapkan dapat dikembangkan pada komoditas lainnya. Selain itu, dalam kesempatan tersebut anggota tim analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian Pusdatin diupgrade pengetahuannya terkait model analisis daya saing yaitu Constant Market Share Analysist (CMSA) dan RCA yang dikembangkan lebih baik yaitu RSCA (Revealead Symmetric Compartive Advantage). Pemaparan materi model analisis daya saing disampaikan oleh narasumber dari kementerian Perdagangan. Dalam pemaparannya selain dipaparkan teori metode tersebut juga peserta melakukan praktek langsung pengolahan data dengan metode CMSA dan RSCA sehingga lebih memahami apa yang telah di paparkan dalam teori serta dilakukan juga diskusi interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini adalah akan digunakannya analisis CMSA dan RSCA hasil upgrade knowledge pada analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian tahun 2010. Analisis ini direncanakan akan terbit di bulan Agustus, Volume 2 No.1 tahun 2010 ( sb).