Prospek Kerjasama Asia Pasifik

1,950 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prospek Kerjasama Asia Pasifik

  1. 1. PROSPEKKERJASAMA EKONOMI ASIA PASIFIK (APEC) Oleh : Bermand HutagalungLembaga Studi Fenomena Globalisasi
  2. 2. 2 Bab. 1. Pendahuluan Forum kerjasama ekonomi APEC adalah forum kerjasama yang bersifatterbuka, informal, tidak mengikat dan tetap berada di dalam koridor disiplinOrganisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dan berbagaiperjanjian internasional. Keanggotaan APEC meliputi 21 ekonomi. DisebutEkonomi, karena Hongkong, sebagai salah satu anggotanya bukan merupakansebuah negara, melainkan bagian dari China. Anggota APEC ini terdiri dariAmerika Serikat, Kanada, Australia, Kanada, Jepang, Korea Selatan, RepublikRakyat China, Malaysia, Papua, Brunei, Singapura, Filipina, Taiwan, Thailand,Vietnam, Rusia, dan Cili dan Peru. Semestinya APEC sudah siap menelorkanhasil-hasil kongkrit dalam mewujudkan liberalisasi dan fasilitasi perdagangandan investasi. Namun dalam kenyataannya APEC masih menjadi macan kertas.APEC masih lebih banyak menghasilkan pernyataan-pernyataan retorika, sertakonsep-konsep kerjasama liberalisasi yang di lapangan belum sepenuhnyasecara kongkrit dilaksanakan. Kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik (APEC) ini sudah cukup lama dicanangkan. Sebagaimana diketahui, Pada 1993, untuk pertama kalinya para pemimpin APEC bertemu secara formal di Blake Island, Amerika Serikat (AS) dan berhasil membuahkan visi APEC, yakni “menciptakan stabilitas keamanan dan kemakmuran bagi warga kita (negara anggota)”. Setahun berikutnya, tepatnya pada 1994, para pemimpin negara APEC kembali berkumpul. Kali ini di kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Pertemuan penting dan bersejarah ini ternyata berhasil menetapkan tujuan
  3. 3. 3 APEC (Bogor Goals). Namun setelah sekian lama dicanangkan, perjalanan implementasi kerjasama APEC, malah terkesan kian menjauh dari tujuan awalnya, sehingga kedepan prospek kerjasamanya patut dipertanyakan.Kronologis Tujuan pada dasarnya merupakan deskripsi yang lebih jelas dari sebuah visi yang masih merupakan pernyataan ideal dari sebuah harapan yang didambakan dan ingin diwujudkan. Begitu sangat idealnya sebuah visi dan tingginya harapan yang diembannya, hingga terkadang sebuah visi terkesan seperti impian di awang-awang. Tujuan lebih kongkrit, lebih membumi, lebih jelas arahnya dan lebih dapat diukur. Tujuan APEC, atau yang lebih dikenal sebagai Bogor Goals itu, pada intinya menyatakan APEC akan mewujudkan “perdagangan dan aliran investasi yang bebas dan terbuka di Asia Pasifik pada 2010 (untuk anggota APEC yang tergolong negara maju) dan pada 2020 untuk anggota APEC yang masih tergolong negara berkembang” Pernyataan Bogor Goal ini sangat jelas sehingga langkah berikut yang harus dilakukan adalah menyusun rencana strategis (Strategic Plan) dan rencana aksi (Plan of Action/POA) yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut serta mengimplementasikannya dengan serius, konsisten dan konsekuen. Namun implementasi kerjasama APEC dalam rangka mewujudkan Bogor Goal itu nyatanya berjalan sangat lamban. Banyak pihak mengharapkan APEC segera melaksanakan kerjasama yang lebih kongkrit, dan lebih serius, ketimbang sekedar membuat pertemuan (konferensi), mengeluarkan deklarasi dan rencana aksi yang implementasinya lamban dan tersendat- sendat. Perkembangan pembahasan liberalisasi perdagangan dan investasi dalam forum-forum APEC, bila diikuti kronologinya dari tahun ke tahun, memang terasa semakin memudar bahkan tidak terarah dan
  4. 4. 4membuat stake holder (pihak-pihak yang merasa peduli dan berkepentinganpada implementasi kerjasama APEC secara kongkrit), menjadi frustasi.Kecenderungan yang nyaris memudar seperti kehilangan arah itu tampakjelas bila kita mempelajari kronologis pertemuan APEC dan hasil-hasil yangdicapainya. Tahun 1989, forum APEC secara informal mulai diadakan di Canberra,Australia, yang dihadiri oleh pejabat setingkat menteri mewakili 12 negara diAsia Pasifik, yakni Thailand, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,Filipina, Singapura, Jepang, Korea Selatan (Korsel), Kanada, Australia,Selandia Baru dan Amerika Serikat (AS). Pertemuan informal ini terusberlangsung hingga tahun 1992 yang menghasilkan kesepakatandiselanggarakannya pertemuan formal para kepala negara APEC pada 1993.Anggota forum APEC ini juga bertambah dengan masuknya China,Hongkong dan Taiwan pada 1991. Tahun 1993, pertemuan puncak APEC secara formal untuk pertamakalinya diselenggarakan di Blake Island, AS, dan berhasil menelorkan visiAPEC yakni “menciptakan stabilitas, keamanan dan kemakmuran bagiwarga kita (negara anggota APEC)” Pada tahun itu juga anggota APECbertambah dengan bergabungnya Meksiko dan Papua Nuigini. Tahun 1994, diadakan pertemuan tingkat tinggi APEC di Bogor,Indonesia, yang berhasil mendeklarasikan tujuan APEC yang dikenal sebagaiBogor goals, yang pada intinya menyatakan “APEC akan mewujudkan“perdagangan dan aliran investasi yang bebas dan terbuka di Asia Pasifikpada 2010 untuk anggota APEC yang tergolong negara maju dan pada 2020untuk anggota APEC yang masih tergolong negara berkembang” Pada tahunyang sama Cile masuk menjadi anggota baru APEC.
  5. 5. 5 Tahun 1995, diadakan pertemuan APEC di Osaka, Jepang, yangmenghasilkan Agenda Aksi Osaka (Osaka Action Agenda). Agenda inimelengkapi Bogors Goals dengan kerangka liberalisasi perdagangan daninvestasi yang didalamnya termasuk pemberian kemudahan berbisnis danaktivitas sektoral. Kerangka ini dilengkapi dengan pembentukan forumdialog tentang kebijakan dan kerjasama teknis dan ekonomi yang diperlukandalam rangka mewujudkan Bogor Goals. Tahun 1997, pertemuan APEC diadakan di Vancouver, Kanada,menghasilkan kesepakatan sektor-sektor yang bisa diliberalisasikan secaradini (early voluntary sectoral liberation/EVSL), terutama yang menyangkut15 sektor usaha (produk makanan, mainan anak-anak, kehutanan, perikanan,oil seeds, produk kimia, pupuk, karet dan produk karet, barang perhiasan,otomotif, peralatan medis, jasa dan produk yang berkaitan denganpelestarian lingkungan hidup, jasa dan produk terkait dengan energi,telekomunikasi, dan penerbangan sipil. Selain itu juga disepakati bahwasetiap tahunnya, setiap negara anggota akan memperbaharui sektor-sektoryang bisa dibebaskan secara dini. Tahun 1998, diadakan pertemuan APEC di Kuala Lumpur, Malaysiamenghasilkan kesepakatan sembilan sektor pertama dari 15 sektor yangdiliberalisasikan secara dini. Dengan demikian, produk 9 sektor tersebutdiharapkan dapat diperdagangkan secara bebas dengan hambatan tarif dannon tarif yang lebih rendah dari sebelumnya. Hal ini juga diberlakukan baginegara non APEC sepanjang merupakan anggota Organisasi PerdaganganDunia (World Trade Organization/WTO) tanpa kewajiban bagi negaratersebut untuk melakukan asas resiprokal (memberikan balasan/kompensasiyang setimpal). Pada tahun itu juga, tiga anggota baru bergabung, yakni
  6. 6. 6Peru, Rusia dan Vietnam. Dengan demikian, jumlah negara anggota APECmenjadi 21 negara. Tahun 1999, pertemuan para petinggi APEC di Auckland, Selandia Barumendeklarasikan kesediaan APEC menjalankan perdagangan tanpa kertas(paperless trading) yang berlaku pada 2005 untuk negara maju dan 2010untuk negara berkembang anggota APEC. Selain menyepakati penggunaanperalatan elektroknik untuk memperlancar transaksi bisnis, juga disepakatipengintegrasian peran wanita di dalam berbagai kegiatan APEC. Tahun 2000, pertemuan APEC yang diselenggarakan di Bandar SriBegawan, Brunei, menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan sistemelektronik dalam transaksi perdagangan, serta kesepakatan untuk membuatRencana Aksi Individu (Individual Action Plan/IAP). Pada pertemuan inijuga negara APEC sepakat untuk bersiap menghadapi perkembanganekonomi bisnis baru (bisnis via internet). Pada masa itu pengelolaan situsinternet komersial (dotcom) memang sedang marak-maraknya bermunculandi manca negara, sehingga perhatian pemimpin APEC turut tersedot ke arahini. Melalui pengembangan kerjasama e-commerce ini diharapkan pada 2005APEC mengalami peningkatan dalam akses internet sebanyak tiga kali lipatdibanding tahun 2000. Namun kenyataannya kini kita ketahui e-commercedan perusahaan pengelola situs komersial di internet (perusahaan dotcom)banyak yang merugi, bahkan bangkrut, saham-sahamnya berguguran,sehingga dotcom tidak lagi menjadi bisnis yang menarik dan prospektifdalam blantika bisnis internasional. Tahun 2001 pertemuan APEC di Shanghai, China, berupayamengembalikan perhatian petinggi APEC ke arah pencapaian visi dan tujuansemula dari APEC. Maka, lahirlah kesepakatan Shanghai (Shanghai Accord)
  7. 7. 7yang intinya mencakup perluasan visi APEC, dan memperjelas peta jalan(road map) menuju Bogor Goals guna memperkuat mekanisme pelaksanaandi lapangan dalam rangka pencapaian tujuan awal APEC ini, yaknimeliberalisasikan aliran perdagangan dan investasi. Selain itu jugadisepakati penggunaan sistem elektronik untuk memperkuat struktur pasardan kelembagaan di APEC, serta menunjang kelancaran transaksi online.Pada pertemuan ini pembahasan masalah terorisme mulai mencuatkepermukaan dan dihasilkan kesepakatan tentang cara APEC menghadapiterorisme. Tahun 2002. pertemuan APEC di Los Cabos, Meksiko, menyepakatiRencana Aksi untuk Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation ActionPlan/TFAP), kebijakan perdagangan dan ekonomi digital, serta pernyataankedua menyangkut cara APEC menghadapi terorisme, bersamaan denganimplementasi konsep Perdagangan yang Aman di Kawasan APEC (SecureTrade in APEC Region/STAR). Tahun 2003 pertemuan APEC diselenggarakan di Bangkok, Thailand danberhasil membuahkan kesepakatan menyangkut pemberdayaan AgendaPembangunan Doha (hasil sidang WTO di Doha), yang memberikan aksesyang lebih besar bagi negara berkembang di dalam perdaganganinternasional. Tujuannya untuk mengurangi kemiskinan di negaraberkembang lewat upaya peningkatan perdagangan internasional yang fair.Selain itu diangkat kembali hasrat untuk mencapai Bogor Goals, dan sistemperdagangan multilateral yang sesuai dengan kaidah WTO. Selain itu,kontraterorisme diakui sebagai kelengkapan dari upaya APEC mencapaiBogor Goals.
  8. 8. 8 Namun sayangnya secara umum bisa dikatakan deklarasi APECakhirnya hanya menghasilkan kenihilan belaka, sehingga mendorong paratokoh bisnis APEC yang tergabung dalam sebuah organisasi yang dikenalsebagai APEC Business Advisory Council (ABAC), meminta para pemimpinAPEC untuk segera membentuk kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik(Asia Pacific Free Trade Area/APFTA).
  9. 9. 9 Bab.2. Lingkup Kerjasama APEC APEC memiliki visi tersendiri. Pada KTT APEC yang diselenggarakanpada tahun 1993 di Seattle, AS, visi APEC ditetapkan sebagai berikut:“mewujudkan komunitas ekonomi Asia Pasifik yang didasarkan atas semangatketerbukaan dan kemitraan, serta upaya kerjasama untuk menghadapitantangan perubahan, pertukaran barang, jasa dan investasi secara bebas,pertumbuhan ekonomi yang luas, serta standar kehidupan dan pendidikan yanglebih tinggi, serta pertumbuhan yang berkesinambungan memperhatikan aspek-aspek lingkungan“. Untuk mewujudkan visi kerjasama ekonomi ini, maka pada KTT APEC1994 yang diselenggarakan di Bogor, Indonesia, ditentukanlah tujuan dari APEC,yakni : 1. Menciptakan sistem perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka dan adil di kawasan Asia Pasifik pada 2010 untuk ekonomi maju, dan 2020 untuk ekonomi berkembang. 2. Memimpin dan memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan jasa, serta mengintensifkan pembentukan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Mempercepat proses liberalisasi melalui penurunan hambatan perdagangan dan investasi yang lebih jauh, meningkatkan arus barang, jasa dan modal secara bebas dan konsisten dengan WTO.
  10. 10. 10 Upaya mewujudkan Bogor Goals dilaksanakan dengan menyepakatipedoman kerjasama APEC yang dikenal sebagai “Agenda Aksi Osaka” yangmemuat tiga pilar kerjasama ekonomi APEC, prinsip umum kerjasama,instrumen pokok kerjasama dan bidang-bidang kerjasama APEC. Adapun tigapilar kerjasama APEC ini meliputi : 1. Liberalisasi 2. Fasilitasi perdagangan 3. Pengembangan kerjasama ekonomi dan teknik (Ecotech)Sedang prinsip umum kerjasama APEC mencakup prinsip-prinsip sebagaiberikut : 1. Bersifat menyeluruh (comprehensiveness). Kerjasama dalam APEC mencakup upaya menghapus semua hambatan di dalam sistem perdagangan dan arus investasi, secara menyeluruh agar menjadi bebas dan terbuka. 2. Konsiten terhadap ketentuan WTO (WTO-consistency). Upaya melakukan liberalisasi dan fasilitasi harus dilaksanakan secara konsisten dengan ketentuan GATT/WTO, sehingga tidak terjadi benturan antar liberalisasi APEC dengan ketentuan GATT/WTO. 3. Kesebandingan (comparability). Dalam kerjasama APEC harus diupayakan terwujudnya kesebandingan langkah liberalisasi dan fasilitasi yang ditempuh para anggota APEC.
  11. 11. 114. Tidak memihak (non-discrimination). Berdasarkan prinsip ini, setiap anggota berhak memperoleh perlakukan yang sama. Hasil liberalisasi dan fasilitasi harus dapat dimanfaatkan oleh semua anggota tanpa pengecualian.5. Transparan (transparency). Setiap anggota harus bersikap terbuka dengan memberikan informasi seluasnya kepada sesama anggota lainnya (bila diperlukan) menyangkut peraturan dan kebijakan yang berlaku dinegaranya. Prinsip ini dimaksudkan agar peraturan dan kebijakan perdagangan dan investasi di kalangan anggota APEC menjadi transparan sehingga terwujud kepastian berusaha di kawasan Asia pasifik.6. Standstill. Prinsip ini menekankan anggota untuk menahan diri untuk tidak menambah peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat menambah tinggi tingkat proteksi di negara yang bersangkutan.7. Simultaneous start, continous process and differentiated time table. Proses liberalisasi harus dilaksanakan segera dan secara simultan diantara anggota APEC, serta terus berlangsung secara berkesinambungan, dengan memperhatikan tingkat kemajuan ekonomi/pembangunan dari masing- masing anggota.8. Fleksibel (flexibility).
  12. 12. 12 Dalam menerapkan kerjasama, fleksibilitas dimungkinkan untuk mengatasi isu yang mungkin muncul akibat perbedaan tingkat kemajuan ekonomi/pembangunan masing-masing anggota. 9. Kerjasama (cooperation). Prinsip ini menegaskan implementasi kerjasama ekonomi dan teknik yang mendukung liberalisasi dan fasilitasi dalam APEC akan ditempuh secara aktif. Dalam mewujudkan kerjasama diantara sesama anggota APEC jelasdiperlukan adanya instrumen kerjasama. Adapun instrumen kerjasama APECini meliputi: 1) Rencana aksi kolektif (Collective Action Plans/CAPs). CAPs bersifat kolektif, dapat direview, dilaksanakan, terus dikembangkan dengan cakupan meliputi 15 bidang kerjasama Agenda Aksi Osaka (OAA). 2) Rencana aksi individu (Individual Action Plans/IAPs). IAPs memuat rencana aksi spesifik dari 15 bidang kerjasama OAA yang bersifat unilateral, sukarela (voluntary) dan dibuat setiap tahun. Adapun bidang-bidang kerjasama spesifik yang dilaksanakan dalam APECmeliputi : kebijaksanaan tariff, non tariff, perdagangan jasa, investasi, standarddan kesesuaian, prosedur kepabeanan, hak kekayaan intelektual, kebijaksanaanpersaingan, deregulasi, pengadaan pemerintah, mediasi sengketa, mobilitaspelaku usaha, ketentuan asal barang, pelaksanaan putaran Uruguay, sertapengumpulan dan analisis informasi.
  13. 13. 13 Berdasarkan Agenda Osaka, hal-hal yang akan dilakukan untukmelaksanakan liberalisasi dan fasilitasi meliputi aspek dan langkah terkaitberikut ini : 1) Kebijakasanaan tariff : melakukan penurunan tarif secara progresif dan menjaga transparansi sistem tarif dalam ekonomi APEC 2) Kebijaksanaan non tariff : mengurangi hambatan kebijaksanaan non tariff secara progresif dengan tetap menjaga transparansi sistem non tariff ini. 3) Perdagangan jasa : melakukan pengurangan atas hambatan akses pasar bagi perdagangan jasa secara progresif. 4) Investasi : mewujudkan penanaman modal bebas hambatan dan terbuka dengan cara meliberalisasi regim penanaman modal dan pemberian kemudahan berinvestasi serta pemberian bantuan dan kerjasama teknis. 5) Standar dan kesesuaian. Hal ini mencakup dua hal yakni : a) Menetapkan transparansi penilaian standar dan kesesuaian APEC, menyesuaikan standar secara sukarela (voluntary) dan penyesuaian terhadap standar internasional. b) Menuju kesaling-pengakuan standard dan kesesuaian APEC, peningkatan kerjasama dan pengembangan infrastruktur melalui pengembangan kerjasama teknik. 6) Prosedur kepabeanan ; melakukan penyederhanaan dan harmonisasi prosedur kepabeanan 7) Hak kekayaan intelektual (HKI) : melindungi HKI secara efektif melalui perundang-undangan, pengadministrasian dan pelaksanaan.
  14. 14. 148) Kebijaksanaan persaingan : menghilangkan distorsi perdagangan dan penanaman modal yang ditimbulkan oleh pengaturan atau regulasi, mencapai transparansi dalam sistem pengaturan perdagangan dan investasi.9) Kebijaksanaan deregulasi : menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi yang diakibatan oleh peraturan dan perundang-undangan domestik, yang menghambat kelancaran arus perdagangan dan investasi yang mestinya bebas dan terbuka.10) Ketentuan asal barang : menyesuaikan dengan aturan internasional, melaksanakan ketentuan asal barang secara impartial dan transparan.11) Mediasi perselisihan (senketa dagang): Upaya melakukan mediasi perselisihan diantara anggota APEC mencakup langkah-langkah berikut : a) Mendorong para anggota menyelesaikan persengketaan berdasarkan prinsip kerjasama sesegera mungkin, menghindari munculnya konfrontasi berdasarkan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian WTO dan perjanjian internasional lainnya. b) Memfasilitasi dan mendorong penggunaan prosedur resolusi secara efektif untuk menghindari perselisihan, baik antara kalangan pengusaha swasta, maupun antar pemerintah dengan swasta. c) Meningkatkan transparansi peraturan dan perundangan diantara anggota guna menghindari terjadinya perselisihan akibat minimnya informasi.
  15. 15. 15 12) Mobilitas Pelaku bisnis : meningkatkan mobilitas para pengusaha dalam menjalankan bisnis mereka di kawasan Asia Pasifik. 13) Pelaksanaan Putaran Uruguay (Uruguay Round): tiap anggota melaksanakan secara penuh hasil Putaran Uruguay dalam waktu yang telah disepakati. 14) Pengumpulan dan analisis informasi : Untuk ini akan diciptakan suatu bentuk kerjasama khusus di bidang pengumpulan dan analisis data dan informasi.Kelembagaan APEC Secara kelembagaan APEC didukung sepenuhnya oleh enam unit organisasidan sub komisi dibawah koordinasi Senior Officials Meeting (SOM). Enam unitorganisasi ini beraktivitas sesuai dengan jadwal pertemuan/meeting berikutdibawah ini : 1) APEC Economic Leader’s meeting (AELM). Ini merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri para menteri ekonomi APEC untuk menentukan arah kerjasama ekonomi APEC. 2) APEC Ministrial Meeting (AMM). Pertemuan ini dihadiri para Menteri Luar negeri dan Menteri Perdagangan dan Menteri Ekonomi terkait untuk membahas dan memutuskan pelaksanaan suatu program kerjasama APEC. 3) APEC Sectoral Ministrial Meeting. Ini merupakan pertemuan Menteri yang membidangi sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan, energi, keuangan, pembinaan tenaga kerja/sumber daya manusia, ilmu
  16. 16. 16 pengetahuan dan teknologi, usaha kecil dan menengah, industri telekomunikasi dan informasi, perdagangan dan perhubungan.4) Sekretariat APEC. Unit organisasi permanen ini dibentuk untuk mendukung kegiatan komisi dan kelompok kerja (working group) serta berperan penting dalam pelaksanaan program APEC serta memberikan jasa pelayanan infromasi tentang APEC, melalui situs internet http://www.apecsec.org.sg, dengan alamat e-mail : Info@mail.apecsec.org.sg.5) APEC Business Advisory Council (ABAC). Ini merupakan lembaga khusus sektor bisnis atau kalangan pengusaha swasta yang berperan memberikan masukan dan usulan kepada para pemimpin APEC mengenai hal-hal terkait dengan agenda liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi.6) Senior Official Meeting (SOM). SOM Bertugas mempersiapkan pertemuan tingkat menteri APEC berdasarkan rekomendasi dari menteri terkait, guna membahas implementasi kebijakan AELM di bidang liberalisasi perdagangan dan investasi (tarif dan non tarif, barang dan jasa), Rencana Aksi Kolektif, Rencana Aksi Individu, dan hasil kesepakatan sub-komisi.
  17. 17. 17 Bab. 3. APEC Menjauh Dari Tujuan AS merupakan negara adi kuasa, pemilik ekonomi dan pasar terbesar didunia, yang diharapkan menjadi lokomotif utama bagi derap kemajuanekonomi Asia Pasifik. Namun belakangan forum APEC lebih banyakdimanfaatkan dan diarahkan oleh AS sebagai ajang untuk menggalangaliansi menghadapi ancaman terorisme global. Pembahasan aspek ekonomidan liberalisasi perdagangan dan investasi yang menjadi tujuan utama APEC,seolah dimarjinalkan sehingga perkembangannya menjadi lamban. Takheran jika lambatnya proses liberalisasi telah membuat sejumlah negaraanggota APEC menjadi seperti frustasi dan mengambil langkah sendiri-sendiri, membentuk kesepakatan mewujudkan kawasan perdagangan bebassecara bilateral, dengan negara tertentu sesama anggota APEC, ketimbangmewujudkannya secara keseluruhan kawasan. Shujiro Urata, mahaguru ekonomi dari Universitas Waseda, Tokyo,Jepang, mengungkapkan hal yang senada. Menurut hasil pengamatan Prof.Shujiro, semakin banyak negara anggota APEC berpikir bahwa caraliberalisasi terbaik adalah membentuk kawasan perdagangan bebas lewatpembuatan kesepakatan/perjanjian bilateral atau lingkup regional yang lebihkecil, ketimbang seluas APEC yang mencakup 21 negara. Sebagai hasilnya,terjadilah pengembangbiakan kesepakatan pembentukan kawasanperdagangan bebas, yang membawa APEC ke dalam pembentukan rezimperdagangan yang beraneka ragam, dalam satu kawasan yang semuladiharapkan memiliki kesamaan dalam liberalisasi, sehingga tidak sesuai lagidengan semangat liberalisasi dan investasi sebagiamana yang dikandung
  18. 18. 18dalam Bogor Goal. Menurut Shujiro, setengah dari anggota APEC telahmenandatangani setidaknya satu perjanjian perdagangan bilateral denganmitra terpilihnya. Bayangkan saja, dari 184 perjanjian regional dan bilateral dimanca negara (baik yang sudah terbentuk maupun yang sedang dalamproses negosiasi), sekitar 79 diantaranya melibatkan anggota APEC. Keinginan anggota APEC untuk membentuk kawasan perdagangan bebassecara bilateral juga tampaknya berjalan tidak terlampau serius. MenurutRoberto Romulo, Ketua Dewan Penasehat Bisnis APEC, atau APEC BusinessAdvisory Council (ABAC), yang juga mantan Menteri Luar Negeri Filipinaitu, pembentukan kawasan perdagangan bebas AS-Australia (AS-AustraliaFTA), misalnya, memiliki periode masa transisi (hingga tercapai liberalisasipenuh) selama 18 tahun dari sekarang. Dengan demikian AS-Australia FTAbaru akan terwujud sepenuhnya pada 2022. Menurut Romulo yang kiniberpfofesi sebagai konsultan bisnis internasional itu, tengat waktu yangdiperlukan untuk mewujudkan FTA bilateral ini saja sudah melampaui batastengat waktu yang disepakati dalam Bogor Goal, dimana dinyatakan negara-negara maju anggota APEC akan membentuk kawasan perdagangan bebaspada 2010, sementara negara-negara berkembangnya pada 2020. Berapalama waktu yang diperlukan (secara kongkritnya) untuk mewujudkanperdagangan bebas APEC secara keseluruhan ? FTA bilateral AS-Singapura, jika diamati secara rinci dari item-itemproduct yang dimasukkan dalam program liberalisasi, juga terkesan kurangserius dan kurang memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembanganperdagangan bilateral kedua negara. Bagi Singapura, kerjasama dengan AStampaknya lebih ditekankan pada peningkatan kerjasama di bidangkeamanan, Ini dilakukan Singapura mengingat negeri kota itu sangatmemerlukan kehadiran kekuatan militer AS di kawasan Asia Tenggara untuk
  19. 19. 19menghadapi ancaman terorisme internasional. Sebagaimana diketahuiSingapura merupakan salah satu target teroris Al Qaedah. Jaringan teroristersebut di Asia Tenggara diberitakan bermaksud meledakkan pelabuhanudara dan pelabuhan laut kota dagang ini (dimana terdapat pangkalanmiliter AS). Namun rencana teroris ini tidak kesampaian, karena jaringannyasempat terbongkar lebih awal dan sejumlah aktivisnya di tahan oleh pihakkeamanan Singapura. Menarik pula untuk disimak hasil studi dua analis ekonomi dari lembagaResearch Analyst at The Asia Pacific Foundation of Canada, yakni : DavidMacduff dan Yuen Pao Woo yang dituangkan dalam makalahnya yangberjudul “APEC as Pasific OECD Revesited” Menurut hasil observasi dananalisa kedua analis ini, APEC kini berkembang nyaris menjadi lebih miripsebagai Organisasi Kerjasama Ekonomi Negara-negara Maju (OECD) yangberkantor pusat di Paris, ketimbang sebagai suatu organisasi negara-negarayang ingin melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi gunamembentuk suatu kawasan perdagangan bebas, bahkan suatu komunitasbersama di kawasan Asia Pasifik. Ini berarti APEC sudah berkembangmenjadi sama dengan OECD yang hanya membuat pertemuan berkalauntuk saling tukar menukar informasi dan masukan untuk kemajuanpembangunan. Padahal, menurut Macduff dan Yuen, jelas APEC dan OECD memilikitujuan yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Bogor APECbertujuan menciptakan perdagangan bebas diantara anggota-angotanya. Iniberarti diperlukan upaya yang lebih serius untuk membuat forum APECbukan hanya sekedar ajang perkumpulan atau pertukaran informasi. Karenastruktur APEC masih dibiarkan mengambang seperti OECD, tak heran jikasemakin banyak pihak terkait yang makin frustasi melihat kelambanan gerak
  20. 20. 20APEC dalam mewujudkan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasantersebut. Oleh karena itu, Macduff dan Yuen mengusulkan agar merubahstruktur lembaga APEC menjadi lembaga yang memiliki potensi untuk“memaksa” anggotanya mempercepat liberalisasi.
  21. 21. 21 Bab. 4. Upaya Perundingan Chili Kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC), jika jadi terwujud sesuai denganrencana pembentukannya, bisa menjadi suatu kerjasama ekonomi yang palingbesar di dunia. Bayangkan saja, APEC memiliki populasi penduduk sebanyak2,561 miliar jiwa, dengan total produk domestik bruto (PDB) senilai 19,293 triliundolar AS atau sekitar 60 % dari total PDB dunia. Perdagangan di kawasan inimencapai 47 % dari total perdagangan dunia dengan realisasi impor-ekspordiantara sesama anggota APEC (intra-trade APEC) mencapai nilai tak kurangdari 6 triliun dolar AS. Namun sayangnya, implementasi kerjasama APEC masihbelum optimal, bahkan dapat dikatakan kian menjauh dari tujuan pembentukanawalnya, yang juga disebut sebagai Bogor Goals, yakni menciptakan kerjasamaekonomi dan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik.Wujud kongkritnya, atau lazimnya, negara-negara anggota organisasi kerjasamaekonomi yang memiliki tujuan semacam itu akan membentuk suatu kawasanperdagangan bebas (free trade area/FTA). Dalam beberapa tahun terkahir ini, topik pembahasan yang berlangsungdalam berbagai pertemuan APEC, semakin menyimpang dari tujuanpembentukannya, terdistorsi oleh kepentingan individual anggotanya. Apalagianggota APEC seperti kehilangan gairah mewujudkan kerjasama ekonominyatatkala Asia terlanda krisis moneter. Semangat menciptakan liberalisasi di APECtampaknya seperti semakin kehilangan gairah setelah Organisasi PerdaganganDunia (WTO) juga gagal mewujudkan upaya liberalisasi perdagangan dalamkonteks global. Yang marak berkembang justru liberalisasi perdagangan dalamkonteks regionalisasi perdagangan. Dengan demikian terjadi sekat-sekat dan
  22. 22. 22segmentasi di dalam liberalisasi perdagangan dunia. Tidak terintegrasi secarapenuh dan menyeluruh. Perkembangan forum APEC menjadi semakin tidak terarah ketikaAmerika Serikat menjadi korban serangan kelompok teroris Al Qaedahpimpinan Osama bin Laden yang berhasil membajak pesawat komersial AS danmerontokkan gedung World Trade Center (WTC) dengan cara menabrakkanpesawat bajakan ke gedung tersebut, sehingga memakan korban jiwa yang tidaksedikit. Pemerintah AS yang merasa kecolongan sangat berang atas terjadinyaperistiwa yang mengenaskan ini dan mengajak semua sekutunya di mancanegara untuk memerangi ancaman terorisme global. AS pun menggunakan beragam forum dunia untuk melaksanakankampanye anti terorismenya, termasuk juga forum APEC. Akibatnya,pertemuan APEC menjadi seperti didominasi AS yang gencar melontarkan isumemerangi terorisme globalnya. Padahal, oleh anggota APEC, AS sebenarnyajustru diharapkan berperan menjadi motor memajukan pertumbuhan ekonomidi kawasan Asia Pasifik. Namun selama pemerintahan AS berada dibawahkendali Presiden George W. Bush, isu terorisme tampaknya akan tetap menjaditopik utama, sementara isu ekonomi menjadi nomor dua. Hal yang sama bahkanjuga terjadi didalam perekonomian AS sendiri. Perang menghadapi terorisme terus dilakukan Bush. Usai menginvasiIrak yang dituding menyimpan senjata pemusnah massal, dan berhasilmenjungkalkan Sadham Husein, Bush mengarahkan target perhatiannya kepadaKorea Utara dan Iran yang juga dituding sebagai posos kejahatan pendukungterorisme global dan menjalankan program pengayaan nuklir yang dapatdimanfaatkan untuk membuat senjata nuklir. Senjata nuklir merupakan senjata
  23. 23. 23pamungkas yang ditakuti Bush karena bisa dipakai teroris untuk menyerangsasarannya dengan memakan korban yang lebih luas. Dalam pertemuan tingkat tinggi APEC di Santiago, Cile 2004, kehadiranBush tetap dengan mengusung isu terorisme. Bush yang kedatangannyadisambut demonstrasi massa yang menentang invasi AS ke Irak menyatakanharapannya untuk bisa menghidupkan kembali APEC. Namun dalamkenyataannya di forum APEC Cile itu, Bush tetap lebih mengutamakanpembahasan isu terorisme, ketimbang mewujudkan kerjasama ekonomi danliberalisasi perdagangan dan investasi secara kongkrit. Upaya untuk mengembalikan APEC yang beranggotakan 21 ekonomi itu(disebut demikian karena ada anggotanya seperti Hongkong yang bukan suatunegara berdaulat melainkan bagian dari China), kearah tujuan awalpembentukannya, memang sudah dilakukan. Terakhir diupayakan dalampertemuan APEC yang berlangsung di Cile, menjelang akhir tahun 2004 lalu.Pihak Cile yang sekaligus berperan sebagai tuan rumah perhelatan internasionalterbesar yang pernah diselenggarakan di Amerika Selatan itu. Sebagaimanadikatakan oleh Ketua Senior Official Meeting (SOM) yang juga petingggi DepluCile, Ricardo Weber, lebih menekankan maksud pertemuan ini padapembahasan isu perdagangan dan investasi. Cile ingin mencoba memfokuskankembali APEC pada tujuan APEC yang sesuai isi deklarasi Bogor, yaknimenciptakan kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik pada 2020 untukkelompok negara berkembang anggota APEC dan dan pada 2010 khusus untuknegara maju yang menjadi angggota APEC. Weber yakin bahwa anggota APEC kali ini akan serius membahas isu inidalam rangka membalikkan APEC ke jalur utamanya. Namun padakenyataannya, harapan tuan rumah yang ingin menjadikan APEC sebagai
  24. 24. 24kawasan yang terus berkembang dinamis dalam konteks liberalisasiperdagangan dan investasi itu, tidak sepenuhnya kesampaian. Topik APECberkembang menjadi topic gado-gado. Ada yang memang menyangkutpembahasan perdagangan dan investasi, namun selain itu muncul pembahasanmasalah kesehatan berkaitan dengan ancaman flu burung, SARS, isu korupsi,pemerintahan yang bersih, keamanan pelayaran dan bahkan yang palingmenyita perhatian adalah topik mengatasi terorisme global. China lebih menekankan upaya agar usulannya berhasil yakni APECmenyelenggarakan simposium hak intelektual dengan partisipasi aktif darianggota APEC, ketimbang memperjuangkan topik liberalisasi perdagangan daninvestasi. Rusia cenderung ikut arus memerangi terorisme global bersama ASdan negara anggota APEC lainnya. Rusia yang sudah terlibat dalampenanggulangan terorisme global, karena di dalam negerinya sendiri, korbanterorisme terus berjatuhan, ingin lebih meningkatkan kerjasama internasionalmemerangi terorisme dan berkeinginan menjadikan isu teroirisme sebagai topikbahasan penting pada forum APEC di Cile. Padahal forum APEC adalah forumekonomi, bukan forum politik dan keamanan global. Dikalangan anggota APEC yang juga anggota ASEAN, yang palinggetol menyuarakan perang terhadap terorisme dalam KTT APEC di Cile iniadalah Filipina. Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo, yang didalamnegerinya terus menerus berhadapan dengan gerakan separatisme dan terorisyang gemar menyandera warga negara asing dan berbasis di Filipina Selatan itu,menyatakan perang terhadap terorisme dan akan menjadikan isu terorismesebagai topik bahasan utama dalam pertemuan APEC di Cile. Arroyo bahkanmenyatakan sangat bangga Filipna ditunjuk sebagai Ketua Satuan TugasMelawan Terosrisme di dalam APEC. Menurut Arroyo penujukkan inimembuktikan kepercayaan dunia internasional atas keteguhan Filipina dalam
  25. 25. 25memerangi terorisme. Sebaliknya, Malaysia yang sejak awal mencurigai AS danAustralia akan menjadikan pertemuan APEC sebagai ajang mencari dukunganbagi pelaksanaan program melawan terorisme mereka, menginginkanpertemuan APEC lebih kepada pembahasan masalah ekonomi dan liberalisasiperdagangan dan investasi. Tak dapat dihindarkan, forum APEC seolah terbelah menjadi dua kubu.Kelompok pendukung AS yang antiterorisme di satu pihak, dengan kelompokyang ingin mengembalikan forum APEC ke tujuan awalnya yakni kerjasamaekonomi dan liberalisasi perdagangan dan investasi. Kelompok pendukungBush berpandangan, pengembangan kerjasama ekonomi dan perdagangan tidakdapat dilaksanakan jika berada dibawah bayangan ancaman terorisme danbahaya nuklir. Bukankah stabilitas ekonomi membutuhkan stabilitas keamanan.Sebaliknya, kelompok pendukung liberalisasi dan kerjasama ekonomimenyatakan isu teroisme dan nuklir tidak sepantasnya dibahas secara luas danmendetail di forum APEC, karena forum APEC adalah forum ekonomi bukanforum politik dan keamanan. Dikhawatirkan konsentrasi perhatian yangberlebihan terhadap isu terorisme dan isu lain akan membuat pembahasanliberalisasi dan kerjasama ekonomi menjadi terbelakang. Bukan prioritas. Sementara itu kalangan bisnis Asia Pasifik, diwakili oleh Asia PasificBusiness Adivisory Council (ABAC), yang sudah gerah melihat kelambananpetinggi APEC dalam mewujudkan liberalisasi perdagangan di kawasan itu,mengusulkan pembentukan kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik. UsulanABAC ini disampaikan kepada para pemimpin APEC dengan maksudmendorong timbulnya semangat APEC agar kembali berupaya mewujudkantujuan APEC, yakni melaksanakan liberalisasi perdagangan dan investasi.Beberapa anggota APEC mendukung usulan ABAC. Perdana Menteri SelandiaBaru, Helen Clark, misalnya, menyatakan negaranya akan berada di jajaran
  26. 26. 26terdepan dalam mempromosikan penciptaan kesepakatan pembentukankawasan perdagangan bebas di Asia Pasifik secepatnya, sebagaimana yangdiharapkan kalangan pebisnis, yang aspirasinya disalurkan lewat ABAC itu. Ketua ABAC Filipina, Roberto Romulo menyatakan APEC sudah tidakbergairah dan kehilangan arah sehingga semakin tidak disiplin dan tidakkonsisten dalam mewujudkan tujuan utamanya yakni liberalisasi perdagangandan investasi. Oleh karena itu pihak ABAC menyerukan agar APEC segeramembuat ksepakatan pembentukan kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik(Asia Pasific free trade area/APFTA) yang bertujuan agar anggota APECsemakin bergairah dan dipaksa untuk disiplin dalam meliberalisasikanperdagangan investasi dengan mengeliminasi hambatan-hambatan perdaganganyang masih ada dalam rangka mencapai tujuan awal pembentukan APEC. Namun usulan ABAC ini tampaknya tidak disokong oleh para Menterianggota APEC lainnya. Hal ini tampak pada pernyataan Ricardo Weber, yangjuga Ketua Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) APEC itu. Menurut Weberyang semula jor-joran memperjuangkan topik liberalisasi perdagangan daninvestasi itu. Weber menyatakan, pembentukan kawasan perdagangan bebasAsia Pasifik (Asia Pasific free trade area/APFTA) adalah sesuatu yang tidakmungkin diputuskan dalam petemuan APEC 2004.Penertiban FTA Kendati topik bahasan pertemuan APEC di Cili menjadi seperti gado-gado dan hasil pertemuannya menjadi mengambang, tidak kongkrit danterfokus pada liberalisasi perdagangan dan investasi, namun ada hal yang positifyang dihasilkan dalam pertemuan APEC di Cile. Sebagaimana diketahui,sebelum KTT APEC diselenggarakan, dilangsungkan pertemuan tingkat menteri
  27. 27. 27APEC yang telah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Para menteri sepakatuntuk mengutuk terorisme yang dinilai merupakan ancaman bagi kemakmurankawasan Asia Pasifik. Para menteri juga sepakat untuk mendukung kesepakatanliberalisasi perdagangan bebas berdasarkan kerangka Organisasi PerdaganganDunia (WTO). Yang menarik dari kesepakatan para Menteri APEC ini adalahditelorkannya kesepakatan untuk menertibkan pertumbuhan kawasanperdagangan bebas (free trade area/FTA) di wilayah Asia Pasifik. Dalam talianini disepakati penyusunan pedoman (guidelines) tentang pembentukan danimplementasi praktek FTA terbaik. FTA yang sudah terlanjur terbentuk dapatterus dipertahankan, namun hendaknya dilaksanakan secara transparan denganimplementasi praktek terbaik, sehingga kemungkinan munculnya ekses negatifmenjadi seminimal mungkin. Banyak negara anggota APEC yang sudah membuat FTA dengan negarayang menjadi anggota APEC atau non APEC. Eksesnya, ternyata banyakperaturan dalam lingkup FTA itu yang tidak diketahui dan dipahami denganjelas oleh negara-negara di luar FTA tersebut. Padahal APEC adalah organisasiyang mengutamakan transparansi dalam membina hubungan kerjasamadiantara sesama negara anggota APEC. Bila FTA dilaksanakan secara transparandan tidak diskriminatif, bukan tidak mungkin anggota APEC lainnya bisameminta turut bergabung ke dalam FTA yang sudah ada itu, kalau memangsudah memahami betul isi kesepakatannya serta manfaat ekonomisnya,sehingga FTA tersebut tidak bersifat ekslusif. Dalam kasus FTA bilateral Thailand-Australia, misalnya, Indonesiasebagai anggota APEC, tidak mengetahui berapa besar tariff yang dikenakanThailand atas produk Australia, atau sebaliknya. Hal serupa juga terjadi dengan
  28. 28. 28FTA di kalangan negara anggota APEC lainnya. Semestinya semua negaraanggota APEC tahu bagaimana bentuk peraturan dan pemberlakukan tariffdiantara negara-negara yang terlibat dalam pembentukan FTA itu, sehinggadapat juga memanfaatkannya dengan turut bergabung ke dalam FTA tersebut. Sejumlah ekonom pemerhati pengembangan kerjasama ekonomi dikawasan Asia Pasifik merisaukan pertumbuhan FTA yang berlangsung kianmarak di kawasan ini. Mereka menyatakan kemunculan FTA di kawasan yangterus berkembang ini jumlahnya sudah mencapai 40 FTA. Selain itu adasebanyak 40 FTA lainnya yang sedang dalam tahap perundingan. Jumlah FTAyang sedemikian banyak ini, dirasakan sudah berada pada level yangmengganggu. Mengapa dikatakan sudah mengganggu ? Pasalnya, keberadaanFTA itu mengakibatkan munculnya banyak peraturan perdagangan yangtumpang tindih (conflicting rules), dan pada gilirannya membuat peraturanperdagangan di APEC secara umum menjadi tampak rumit, kalau tak dapatdikatakan semrawut. Sebagai gambaran, antara Australia dan Thailand saja terdapat FTAbilateral yang membuat kedua negara saling memberikan kemudahan danperhatian, ketimbang kepada negara lain yang berada diluar FTA mereka. FTAbilateral ini akan menimbulkan aturan perdagangan yang berbeda (spesifik)yang hanya berlaku bagi mereka saja. Demikian pula FTA bilateral Singapura(negara anggota ASEAN yang paling bersemangat membentuk bilateral), denganJepang dan AS, akan mengutamakan kepentingan Singapura dengan mitra FTAbilateralnya. Kecenderungan semacam ini, menurut ekonom Korsel yang jugaketua Pasific Economic Cooperation Counsil (PECC), Profesor Kim Kih-wanakan menjauhkan APEC dari perwujudan keharmonisan dalam perdagangandan investasi.
  29. 29. 29 Bab. 5. Penutup Kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC), jika jadi terwujud sesuai denganrencana pembentukannya, bisa menjadi suatu kerjasama ekonomi yang palingbesar di dunia. Bayangkan saja, APEC memiliki populasi penduduk sebanyak2,561 miliar jiwa, dengan total produk domestik bruto (PDB) senilai 19,293 triliundolar AS atau sekitar 60 % dari total PDB dunia. Perdagangan di kawasan inimencapai 47 % dari total perdagangan dunia dengan realisasi impor-ekspordiantara sesama anggota APEC (intra-trade APEC) mencapai nilai tak kurangdari 6 triliun dolar AS. Namun sayangnya, implementasi kerjasama APEC masihbelum optimal, bahkan dapat dikatakan kian menjauh dari tujuan pembentukanawalnya, yang juga disebut sebagai Bogor Goals, yakni menciptakan kerjasamaekonomi dan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik.Wujud kongkritnya, atau lazimnya, negara-negara anggota organisasi kerjasamaekonomi yang memiliki tujuan semacam itu akan membentuk suatu kawasanperdagangan bebas (free trade area/FTA). Upaya untuk mengembalikan APEC kepada pencapaian tujuanpembentukannya perlu terus dilanjutkan. Kendati isu-isu yang lebih besar danhangat, khususnya isu memerangi terorisme kemungkinan masih akan terusmuncul dalam forum APEC berikutnya. Pertemuan APEC di Cile memangmenghasilkan kesepahaman perlunya mendorong liberalisasi perdagangandunia lewat WTO, namun tidak secara spesifik menyatakan kapan dimulainyaprogram liberalisasi perdagangan atau lebih tegas lagi pembentukan kawasanperdagangan bebas Asia Fasifik. Padahal, targetnya sudah ditetapkan dalam
  30. 30. 30deklarasi Bogor. Perjuangan memang masih panjang. Yang penting upayamewujudkan Bogor Goals harus tetap diteruskan. Prospek kerjasama APEC kedepan tampaknya memang masih kelabu.Implementasi kerjasama APEC secara kongkrit harus diakui berjalan sangatlamban. Negara maju yang diharapkan sebagai lokomotif pertumbuhan kawasanAPEC, seperti AS, Jepang dan Australia, tampaknya begitu kurang bersemangatuntuk mewujudkan Bogor Goals sesuai dengan tengat waktu yang telahdisepakati bersama, bahkan terkesan seperti kian menyimpang dari tujuannya.Belakangan forum APEC lebih banyak dimanfaatkan oleh AS sebagai ajanguntuk menggalang aliansi menghadapi ancaman terorisme global, sementaraJepang cenderung kurang bergairah menciptakan liberalisasi perdagangandalam konteks APEC. Jepang lebih bersemangat membangun FTA dalamkonteks yang lebih kecil seperti ASEAN-Jepang FTA, sementaraAustraliacenderung bersikap tetap menjadi “follower” AS yang setia di kawasan Timur. Oleh karena itu, diperlukan penggalangan kerjasama diantara anggotaASEAN untuk secara lebih aktif berperan sebagai insiator, fasilitator dandinamisator bagi terbentuknya gerakan dalam APEC guna mempercepatpencapaian Bogor Goals dengan upaya kongkrit yang lebih serius dankonsekuen. Bukan sekedar menghasilkan deklarasi. ASEAN tidak dapatberpangku tangan dan hanya mengikuti arus utama atau mengikuti iramagendang yang dimainkan AS, Australia dan Jepang. ASEAN harus mengambilinisiatif dan partisipasi lebih aktif ke arah perwujudan Bogor goals. Kalau melihat paparan diatas, semestinya APEC sudah siap menelorkanhasil-hasil kongkrit dalam menciptakan liberalisasi dan fasilitasi perdagangandan investasi. Namun dalam kenyataannya APEC tampaknya masih menjadimacan kertas. Hasil konferensi APEC masih lebih banyak menghasilkan
  31. 31. 31pernyataan-pernyataan retorika, serta konsep-konsep kerjasama liberalisasi yangbelum sepenuhnya secara kongkrit dilaksanakan. Bahkan belakanganperkembangan APEC cenderung semakin menjauh dari tujuan awalpembentukannya (Bogos Goals). Kita berharap para pemimpin APEC segerameluruskan kembali langkah APEC agar kembali ke tujuan semula menciptakankerjasama ekonomi serta liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan AsiaPasifik. -00o-

×