Makalah : Pancasila Sebagai Sistem Hukum
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Makalah : Pancasila Sebagai Sistem Hukum

on

  • 841 views

 

Statistics

Views

Total Views
841
Views on SlideShare
841
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Makalah : Pancasila Sebagai Sistem Hukum Makalah : Pancasila Sebagai Sistem Hukum Presentation Transcript

  •  Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila  Nilai Obyektif  1. Rumusan dari sila-sila pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal. 2. Inti dari nilai-nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam hidup keagamaan dan lain-lainnya. 3. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok norma (kaidah) fundamental negara, tidak dapat diubah oleh orang maupun lembaga manapun kecuali oleh pembentuk negara, in casu PPKI yang sekarang sudah tidak ada lagi. ini berarti nilai-nilai pancasila akan abadi dan objektif. 4. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No. XX / MPRS / 1966 menegaskan bahwa pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum dasar nasional, walaupun tidak disebut secara rinci apa yang dimaksud dengan sumber hukum dasar nasional itu, dapat disimpulkan bahwa Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tetap memberi tempat yang tinggi pada pembukaan UUD 1945. Artinya pembukaan UUD 1945 secara filsafat tidak mungkin dapat diubah, termasuk oleh MPR hasil pemilu karena mengubah pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan Negara hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.   
  •  Nilai Subyektif  1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sebagai hasil penilaian dan pemikiran filsafat bangsa Indonesia.  2. Nilai-nilai Pancasila merupakan Filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang paling sesuai yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil, dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  3. Nilai-nilai pancasila mengandung keempat macam nilai kerohanian, yang manifestasinya sesuai dengan sifat budi nurani bangsa Indonesia.  4. Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan atau dasar serta motivasi segala perbuatannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain nilai-nilai pancasila menjadi das sollen diwujudkan menjadi kenyataan (das sein).
  •  1. Nilai Ketuhanan ›  2. Nilai Kemanusiaan ›  Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia.. 4. Nilai Kerakyatan ›  Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. 3. Nilai Persatuan ›  Nilai ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang atheis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. 5. Nilai Keadilan › Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah maupun batiniah. View slide
  •  10 Arah Kebijakan  1. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyrakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adap serta memperbaharui perundangundang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan jender dan ketidaksesuainya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. 3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai HAM. 4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internsional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undangundang. 5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesional aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk menumbuhkan kepercyaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahtreaan, dukungan sarana prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif. 6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. 7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomin dalam menghadapi era perdangagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. 8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. 9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi mansuia dalam seluruh aspek kehidupan. 10. Menyelesaikan proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas.          View slide
  •      Sila pertama, sebagai dasar kehidupan beragama di Indonesia tidak tergoyahkan sekalipun ajaran HAM, khususnya ICCPR (International Convention on Cultural and Political Rights) dan juga ICSER (Intenational Convention on Social and Economical Rights). Sila kedua, merupakan nilai universal yang berlaku disemua negara dan bangsa. Dasar kedua ini sebenarnya merupakan perwujudan dari pengakuan bangsa Indonesia sebagai nation state, yang menempatkan diri sejajar dengan negara-negara modern lainnya. Sila ketiga, menunjukkan adanya integritas teritorial yang utuh. Setiap uapaya dari suatu daerah untuk memisahkan diri atau membuat pemerintahan sendiri berakhir dengan kegagalan. Memang setiap suku bangsa sebagaimana ditegaskan oleh Piagam PBB mempunyai hak dasar untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination. Namun, dalam realitasnya hak tersebut tidak selalu diartikan dengan pembuatan pemerintahan sendiri. Sila Keempat, merupakan subtansi demokrasi yang telah berlangsung sejak zaman Yunai kuno hingga zaman modern sekarang. Sila keempat ini adalah jelas mendapatkan pengakuan dari nilai global demokrasi dengan nilai-nilai luhur ajaran agama. Sila Kelima, adalah asas universal yang telah menjadi reason d’etre akan adanya tujuan negara. Dalam hampir seluruh negara, tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, terbebabas dari rasa takut dan miskin, dan menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi
  •  Sistem hukum nasional menjelaskan tentang berbagai unsur yang secara terpadu dan sinergis berinteraksi untuk dapat mewujudkan suatu bentuk peraturan hukum efektif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun, karena sifat dari sistem hukum itu sendiri secara inheren dinamis, maka dengan sendirinya faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya tidak seluruhnya diterima. Melainkan ada proses penyaringan yang didasarkan pada kekuatan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai idiologi negara, kesepakatan politik secara nasional dari warisan the Founding Fathers ini, menimbulkan kewajiban hukum dan moral untuk mematuhinya sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila dipandang sebagai roh sistem hukum nasional dan fungsi dari idiologis Pancasila itu memiliki kemampuan menyaring budaya hukum yang tidak sesuai dengan tatanan masyarakat Indonesia.
  •  Sampai abad ke-14 penduduk dikepulauan Nusantara ini hidup dalam suasana hukum adat masing-masing daerah. Asas penting dalam kehidupan adat adalah sifat kekeluargaan (komunalitas). Dengan masukknya agama Islam ke Indonesia, banyak daerah adat yang meresap unsur-unsur agama Islam dalam kehidupan hukum adatnya. Demikian juga ketika abad ke-17 bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda datang, selain produk hasil industrinya, mereka juga mempengaruhi masyarakat setempat dengan ajaran agamanya sehingga hukum adat di daerah-daerah tersebut diresapi oleh ajaran agama Kristen Protestan dan Kristen Katholik. Secara sistemik sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Karena pluralisme hukum tidak dapat dipertahannkan, maka unsur-unsur hukum adat dan agama ditranformasikan atau menjadi bagian dari Sistem Hukum Nasional, yang akhir abad ke-21 ini telah berkembang tidak saja terdiri dari bidang-bidang reguler seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, tetapi telah berkembang pesat khususnya menyangkut hukum lingkungan, hukum ekonomi, hukum kesehatan, computer (cyberlaw) dan sebagainya.
  •  Sistem hukum yang dianut Indonesia sampai saat ini adalah sistem hukum peninggalan Kolonial yang berlandaskan Sistem Hukum Eropa Kontinental, walupun kita tidak pernah mengabaikan keberadaan Sistem Hukum Agama (Islam) dan Sistem Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat. Berkembangnya struktur sistem hukum di dunia yang umumnya bertitik tolak dari keberadaan 2 (dua) sistem hukum terkenal yaitu sistem Hukum Kontinental dan sistem hukum AngloSaxon, memberikan legitimasi kebijakan-kebijakan yang berskala global. Indonesia mau tidak mau terlibat di dalamnya dan pengaruh globalisasi telah memasuki kehidupan hukum kita. Terkadang, kita tidak bisa mengelak dari tekanan globalisasi, dengan mengamabil ”mentah” ketentuan dan norma hukum asing untuk dijadikan norma dan ketentuan hukum kita dengan cara ”harus” meratifikasi, padahal kita tahu bahwa ketentuan hukum tersebut tidak sejalan dengan nilainilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga yang terjadi dalam pengimplementasian mengalami banyak kendala atau bahkan merugikan kehidupan kita sebagai bangsa.
  •  Sistem Hukum Nasional kita berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dipengaruhi oleh Sistem Hukum Kolonial. Walaupun setelah kemerdekaan, kita berusaha mencari Sistem Hukum Nasional Indonesia, yakni sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang dipengaruhi sistem hukum adat nusantara yang telah lama tumbuh dan berkembang di nusantara, namun sampai saat ini belum kita temukan. Yang kita kenal sistem hukum kita sekarang adalah sistem hukum campuran, karena dalam realitas hukum kita di Indonesia memberlakukan : (1) Perundang-undangan (ciri Eropa Kontinental), (2) Hukum Adat (Customary Law), (3) Hukum Islam dan Eksistensi Peradilan Agama (ciri Muslim Law), (4) Hakim Indonesia didalam praktek mengikuti ”Yurisprudensi” (ciri Command Law).
  •  Nilai Pancasila yang memiliki sifat objektif, yakni umum dan universal telah mampu mempengaruhi seluruh sistem hukum yang ada di dunia termasuk Sistem Hukum Indonesia, tetapi untuk mengimplementasikan Pancasila ke dalam Sistem Hukum tidak mudah dan banyak kendala salah satunya adalah pengaruh globalisasi yang memaksa kita sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia mau tidak mau harus ikut aktif didalamnya. Dengan keikut sertaan kita ke dalam percaturan dunia memaksa kita harus mengambil/mengadopsi sistem-sistem yang ada di dunia termasuk salah satunya Sistem Hukum. Jadi menurut penulis Sistem Hukum Indonesia saat ini belum/tidak seluruhnya implementasi dari Pancasila. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang merupakan hasil filsafati yang mendalam oleh bangsa Indonesia belum/tidak seluruhnya di implementasikan/diejawantahkan ke dalam Sistem Hukum Indonesia.