Pancasila sebagai etika politik ppt

8,261 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
383
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pancasila sebagai etika politik ppt

  1. 1. Oleh : Bagus Miftakhudin (133400 ) Fauzul Maulia Ulfah (13340018) Muhammad Nasikun (133400 )
  2. 2. Etika Nilai,Norma,Moral Hierarkhi Nilai Etika Politik Nilai Dasar, Nilai Instrumental, Nilai praksis Dimensi Politis manusia Hub. Nilai, Norma, Moral Nilai-nilai Pancasila sbg Sumber Etika Politik
  3. 3. Pengertian Etika (Etimologi) berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan (humaniora). Sebagai cabang falsafah ia membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral.
  4. 4. Kelompok Filsafat Praktis Etika Umum membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia, serta system nilai apa yang terkandung di dalamny Etika Khusus etika individual etika sosial
  5. 5. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan seharihari berdasarkan motivasi tertentu Moral Norma Nilai Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat, martabatnya Moral berasal dari kata mos (mores) yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia
  6. 6. Hierarki Nilai 4 Tingkatan Nilai – nilai menurut Max Scheler Nilai kenikmatan Nilai Kehidupan Nilai Kejiwaan Nilai Kerohanian Walter G Everet Nilai Ekonomis Nilai Kejasmanian Nilai estetis Nilai Intelektual Nilai watak Nilai Hiburan Nilai sosial Nilai keagaman
  7. 7. Nilai – nilai menurut Notonagoro Nilai Material Nilai Vital Nilai kebenaran Nilai Kerohanian Nilai Keindahan Nilai kebaikan Nilai Religius
  8. 8. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu misalnya hakikat Tuhan, manusia tau segala sesuatu lainnya. Nilai intrumental merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Nilai Praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata
  9. 9. nilai dan norma senatiasa berkaitan dengan moral dan etika. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali dan kadangkala keduanya disamakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Setiap orang memiliki moralitasnya sendirisendiri, tetapi tidak halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika. Etika tidak berwenang menetukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Wewenang ini dipandang berada ditangan pihak-pihak yang memberikan ajaran moral
  10. 10. Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang erdasarkan Pancasila sehingga amat diperlukan untuk menampung tindakantindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Karena itu, etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturanaturan moral.
  11. 11. Pokok – Pokok Etika Politik Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan Negara (John Locke) Kebebasan berpikir dan beragama (Locke) Pembagian kekuasaan (Locke, Montesquie) Kedaulatan rakyat (Rousseau) Negara hokum demokratis/republican (Kant) Hak-hak asasi manusia (Locke, dsb) Keadilan Sosial
  12. 12. Pengertian Politik Pengertian „politik‟ berasal dari kosakata „politics‟, yang memiliki makna bermacam – macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau „ negara‟, yang menyangkut proses penentuan tujuan – tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu Pengertian politik secara sempit, yaitu bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga – lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat serta birokrat dalam pelaksanaan dan penyelengaraan negara.
  13. 13. Dimensi Politis Manusia Manusia sebagai Makhluk Individu-Sosial Dimensi Politis Kehidupan Manusia Manusia adalah bebas sejauh ia sendiri mampu mengembangkan pikirannyadalam hubungan dengan tujuan-tujuan dan saranasarana kehidupannyadan sejauh ia dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengannya Dalam Kehidupan manusia secara alamiah, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial suit untuk dapat dilaksanakan, karena terjadinya perbenturan kepentingan di antara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat

×