Your SlideShare is downloading. ×
Pembinaan dan pendampingan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pembinaan dan pendampingan

1,338

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,338
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PEMBINAAN DAN PENDAMPINGANPusat Ketersediaan dan KerawananPanganBadan Ketahanan PanganKementerian Pertanian1TUGAS PENDAMPING & TIM PANGAN DESADESA MANDIRI PANGAN
  • 2. 221) PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN ADALAH AWAL MULA PERADABAN2) MERUPAKAN INVESTASI SOSIAL DAN EKONOMI. Pemenuhan kecukupanpangan bukan hanya merupakan kewajiban, baik secara moral, sosialmaupun hukum (termasuk pemenuhan HAM), tetapi juga merupakaninvestasi dalam pembentukan SDM yang lebih baik dimasa datang3) MERUPAKAN PEMENUHAN HAK YANG PALING AZASI. Pemenuhankecukupan pangan merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasarlainnya (pendidikan, pekerjaan, dsb)a) Bagamaina dapat mencapai hasil pendidikan yang maksimal apabilaanak-anak kesekolah dengan perut lapar?b) Bagaimana dapat menghasilkan produktivitas kerja yang maksimalapabila para pkerja berangkat kerja dengan perut yng lapar?PERAN PENTING:URUSAN WAJIB PEMERINTAH:Dapat dituntut apabila tidak melaksanakan urusan wajibA. Latar BelakangI. PENDAHULUAN
  • 3. 333KETAHANAN PANGAN:Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap RUMAH TANGGA, yangtercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlahmaupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (UU No. 7/1996)IMPLEMENTASI UU No. 7/1996 tentang Pangan: harus diartikan dalam arti seluruh wilayah/rumah tangga dansepanjang waktu.pasal 50: Perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab pemerintah bersama-sama MASYARAKATDESA MANDIRI PANGAN untuk:1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan(masyarakat/kelompok) dalam memenuhi baikkepentingan kelompok masyarakat maupunkepentingan individual anggota2nya2. Pemenuhan, penghargaan dan perlindungan budayalokal
  • 4. 44B. Tujuan Proksi Desa Mapanadalah meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaandengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yangdimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirianpangan rumah tangga dan masyarakat.C. SasaranRumah tangga miskin di desa rawan pangan untukmewujudkan kemandirian pangan masyarakat.Dasar pelaksanaan kegiatan Desa Mapan :Dasar pelaksanaan kegiatan Desa Mapan :•FIA 2005/FSVA 2009/2010FIA 2005/FSVA 2009/2010•Data Kemiskinan Desa (BPS/BKKBN/SKPG/BLT)Data Kemiskinan Desa (BPS/BKKBN/SKPG/BLT)•Listing Data Dasar rumah Tangga (DDRT)Listing Data Dasar rumah Tangga (DDRT)
  • 5. Output :Output :• Peningkatan usaha produktif berbasis sumber daya lokal yangdimiliki kelompok dan perorangan;• Peningkatan kemampuan daya beli dan akses panganrumahtangga;• Perkembangan ketersediaan pangan masyarakat.5D. Indikator KeberhasilanD. Indikator KeberhasilanOutcome :Outcome :•Perkembangan pengelolaan dana dan pelayanan oleh LembagaPerkembangan pengelolaan dana dan pelayanan oleh LembagaKeuangan Desa (LKD);Keuangan Desa (LKD);•Perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbangPerubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbangdan aman;dan aman;•Penambahan jumlah penerima manfaat kegiatan di perdesaanPenambahan jumlah penerima manfaat kegiatan di perdesaan;;•Penurunan jumlah rumah tangga penerima Beras untukPenurunan jumlah rumah tangga penerima Beras untukMasyarakat Miskin (Raskin)Masyarakat Miskin (Raskin)..
  • 6. 66E. Pengertian Desa Mandiri Panganadalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untukmewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangansubsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistemkonsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secaraberkelanjutan.F. KRITERIA SELEKSI DESA PELAKSANA :a. Desa rawan pangan, dengan jumlah Keluarga miskinlebih dari 30 % dari jumlah Rumah Tangga di desa.
  • 7. II. KERANGKA PIKIR DESA MAPANII. KERANGKA PIKIR DESA MAPANPELATIHAN dan PENDAMPINGAN• Pengembangan kerjasama dan partisipasi inklusif• Pengembangan kapasitas individu• Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat• Pengembangan sosial dan ekonomi• Pengembangan ketahanan panganDUKUNGAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA- ekonomi (jalan desa, irigasi desa, air bersih, listrik,transportasi, dll)- kesehatan- pendidikan- KemasyarakatanIntegrasi dengan Program Pemberdayaan lain(PNPM, PUAP, Desa Siaga, dll)OUTPUT1. Berkembangnyausaha produktifberbasis sumber dayalokal.2. Meningkatnyaketersediaan danproduksi pangan.3. Meningkatnya dayabeli rumah tangga4. Meningkatnya aksespangan rumahtangga.OUTCOME :Berkurangnya kerawananpangan dan gizi tingkatrumah tangga7ABCD7
  • 8. 8 Desa-desa mandiri pangan memiliki kekhasan kegiatanekonomi sebagai pengungkit kemandirian sesuai dengankondisi sosial dan sumberdaya alam yang dikuasainya:• Garut : simpan pinjam dan peranan leader lokal• Ciamis : pengolahan pangan dan peranan pemuda• Magelang : partisipasi masyarakat dan peranan birokrasi provinsidan kabupaten• Bantul : modernisasi tradisi dan pemanfaatan pangan lokal• Malang : Pemanfaatan SDA dan peranan swasta/koperasi• Bukittinggi : pemupukan modal masyarakat. Kelompok masyarakat (kelompok afinitas) mampuberkembang dengan baik dalam pengelolaan organisasidan manajemen. Perhatian, perlindungan, dan keberpihakan pemerintah(provinsi, kab, desa) kepada masyarakat rawan pangandan miskin cukup tinggi.
  • 9. 1. Kelompok afinitas  menjadi (Gapoktan) untukmeningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;2. TPD  sebagai koordinator dan penggerak pembangunanketahanan pangan tingkat desa;3. LKD  menjadi lemabaga Keuangan mikro pedesaan yangditumbuhkan oleh kelompok-kelompok afinitas untukmengelola keuangan sebagai modal usaha produktifperdesaan menjadi lembaga pelayanan usaha produktifmasyarakat desa;4. Desa Mapan yang telah mandiri akan menjadi laboratoriumlapangan, dan menjadi contoh bagi desa-desa sekitarnya.9C. Strategis Keberlanjutan Desa MapanC. Strategis Keberlanjutan Desa Mapan(Exit Strategy)(Exit Strategy)::
  • 10. 101010TahapPersiapanTahapPenumbuhanTahapKemandirianTahapPengembanganSeleksi Lokasi & pendamping/penyuluh, Sosialisasi Program,Pendampingan, Penyusunan Data Dasar Desa, Pelatihan, Penumbuhan &Pemberdayaan kelpk afinitas, TPD, LKD, Penyusunan RencanaPembangunan Desa Mapan Partisipatif1. Penumbuhan kelpk lumbung pangan, Penguatan Kelembagaan Masyarakat(Pemberdayaan kelompok afinitas, Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomiperdesaan), Pemberdayaan Kelembagaan Pelayanan2. Pemanfaatan dana bansos sesuai RUK3. Pelatihan administrasi & teknisTAHAPANKEGIATANIII. TAHAPAN KEGIATAN1. Pengembangan Lembaga Masyarakat (Pengembangan dan pemeliharaanprasarana, Pengembangan dan penerapan teknologi untuk perbaikanproduksi, Pengembangan usaha menuju skala yang mampu memberikanpendapatan yang layak secara ekonomi, Pengembangan diversifikasi usahauntuk meningkatkan pendapatan)2. Pengembangan Lembaga pelayanan Masyarakat (Gerakan konsumsiberagam, bergizi, berimbang dan aman, Pengembangan sistem pemantauan,deteksi dan respon dini kerawanan pangan)3. Pelatihan teknis & magang1. Peningkatan peran masyarakat dalam ketersediaan & distribusi pangan2. Berkembangnya usaha yang mapan,3. Mantapnya organisasi/kelembagaan yang ada4. Pembentukan jaringan usaha/kemitraan, pemupukan sumber permodalanmasyarakat5. Exit strategi pendamping kepada TPD6. Koordinasi & kerjasama lintas sektor utk dukungan sarana prasarana1010
  • 11. 11IV. PENGORGANISASIANIV. PENGORGANISASIANDESA MANDIRI PANGANDESA MANDIRI PANGAN1.1. Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten bertindak sebagaiDewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten bertindak sebagaikoordinator pelaksana program.koordinator pelaksana program.2.2. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi danBadan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dankabupaten bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.kabupaten bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.3.3. Pokja Desa Mapan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten bertindak sebagai pelaksanaPokja Desa Mapan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten bertindak sebagai pelaksanakegiatan Desa Mapan.kegiatan Desa Mapan. Pokja ini berada dalam Dewan Ketahanan Pangan.Pokja ini berada dalam Dewan Ketahanan Pangan.4.4. KoordinatorKoordinator Pendamping merupakan aparat kabupaten/provinsi yang dapatmelakukan fungsi sebagai koorditor pendampingan, yang ditunjuk oleh KepadaBadan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.Koordinator pendamping diupayakan mendapatkan honor dari APBD I/APBD II5.5. Camat bertindak sebagai koordinator desa pelaksana Kegiatan Desa Mapan diCamat bertindak sebagai koordinator desa pelaksana Kegiatan Desa Mapan diwilayah kerjanya.wilayah kerjanya.6.6. Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab operasionalKepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab operasional7.7. Kegiatan Desa Mapan di tingkat desa .Kegiatan Desa Mapan di tingkat desa .8.8. Tim Pangan Desa bertindak sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan diTim Pangan Desa bertindak sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan diDesaDesa
  • 12. 12Penerima ManfaatKelompok AfinitasKepala BKPKepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja Ketahanan PanganTingkat ProvinsiMenteriPertanianGubernurBupati/WalikotaKepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja Ketahanan PanganTingkat Kabupaten/KotaPokjaCamat :BPP ; KCD/POPT ; TPDDesaMapan + Kades;LKD desa,pengelola Lumbung dan P2KPTim Pangan DesaPendampingPokjaPokjaBAGAN PENGORGANISASIAN DESA MANDIRI PANGANPELAKSANA KEGIATANPENANGGUNGJAWAB KEGIATAN KOMANDOKeterangan :Hubungan koordinasiHubungan integrasi dariinstansi terkaitHubungan komandoHubungan PembinaanKoordinatorPendamping
  • 13. 1313131. Seleksi Lokasi SasaranKriteria : Memiliki unit kerja yang menangani ketahanan pangan Telah terbentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bersedia menyediakan dana pendamping dari APBD Merupakan kabupaten rawan pangana. Kabupaten Seleksi kabupaten dilakukan BKP/Unit kerja yang menanganiketahanan pangan di tingkat Propinsi kemudian diusulkan dandisetujui oleh Badan Ketahanan Pangan PusatPelaksanaan : pada saat pengalokasian dana tugas pembantuan (TP)Waktu :V. PELAKSANAAN KEGIATANV. PELAKSANAAN KEGIATANDESA MANDIRI PANGANDESA MANDIRI PANGAN
  • 14. 1414b. KecamatanKriteria : Adanya kelembagaan ekonomi dalam mendukungpengembangan ketahanan pangan (pasar, KUD, danlain-lain) Memiliki SDM aparat (penyuluh) yang dapat mendukungpelaksanaan programPelaksanaan : Seleksi kecamatan dilakukan oleh Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangandi tingkat kabupaten dan diverifikasi oleh propinsiJanuariWaktu
  • 15. 1515c. DesaKriteria: Termasuk desa rawan pangan (minimal 30 persenpenduduknya termasuk KK miskin) berdasarkan SurveiDDRT Memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belumdikembangkan Aparat desa dan masyarakat memiliki respon yangtinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan.Pelaksanaan : Membuat nominasi 5 (lima) desa rawan pangan yangdipilih oleh Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yangmenangani ketahanan pangan ditingkat Kabupatenberdasarkan data SKPG/BLT (untuk kabupaten lamapelaksana Desa Mapan) atau data BPS/BKKBN (untukkabupaten baru pelaksana Desa Mapan) dandiverifikasi oleh Provinsi.
  • 16. 161616 Melakukan identifikasi ulang dengan memilih 2 desayang memiliki KK Miskin tertinggi, kemudiandilakukan survey DDRT Desa yang sudah terpilih kemudian ditetapan olehSurat Keputusan Bupati/Ketua Dewan KetahananPangan sebagai lokasi pelaksana Kegiatan DesaMandiri Pangan.Pelaksanaan (Lanjutan)FebruariWaktu
  • 17. 17172. Penetapan Pendamping, KoordinatorPendamping, dan TPDa. Pendamping Kabupaten melakukan penetapan penyuluh/pendampinglokal/mantan pendamping sebagai pendamping Demapansesuai wilayah binaan. Tenaga pendamping ditetapkan dengan SK KepalaBadan/Dinas/Unit kerja Ketahanan Pangan sesuai wilayahbinaan, pelaksanaan pada bulan Februari Kabupaten menyampaikan biodata penyuluh/pendampingdesa sasaran ke provinsi dan pusat dengan dilampiri: SK,Daftar riwayat hidup, ijazah terakhir, foto. Provinsi melaksanakan pelatihan pemberdayaan masyarakatbagi pendamping baru dan penyuluh yang membina DesaMapan.1). Penetapan Pendamping
  • 18. 18182). Syarat Tenaga Pendamping : Pendamping Demapan bisa berasal dari: (1) penyuluhpertanian dengan pendidikan minimum Sekolah PertanianMenengah Atas (SPMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) pertanian, peternakan, perikanan, (2) masyarakat lokalyang memiliki pengalaman/kompetensi dalam pemberdayaanmasyarakat, (3) pendamping Demapan tahun 2006 s/d 2008yang bersedia memberdayakan masyarakat. Pendamping Demapan TA. 2009 yang merupakan tenagakontrak memiliki pengalaman/kompetensi dalampemberdayaan masyarakat dan memiliki latar belakangminimal S1 jurusan pertanian, sosial, atau ekonomi.
  • 19. 1919Pendamping Demapan TA. 2009 yang merupakan tenagakontrak memiliki pengalaman/kompetensi dalampemberdayaan masyarakat dan memiliki latar belakangminimal S1 jurusan pertanian, sosial, atau ekonomi.Pernah mengikuti pelatihan PRA, serta menguasai substansiketahanan pangan. Bagi penyuluh pertanian: sudah menjadiPegawai Negeri Sipil (PNS), disertai surat tugas sesuaiwilayah desa binaan, dan berpengalaman minimal 5 tahun;Bersedia tinggal di desa pelaksana kegiatan.Memiliki komitmen, profesionalitas, dan motivasi untukmenggerakkan pembangunan masyarakat desa.Syarat Pendamping (Lanjutan)
  • 20. 2020203). Tugas Pendamping : Mengumpulkan data dasar kondisi sosial – ekonomimasyarakat setempat Menumbuhkan kelompok-kelompok afinitas. Membimbing kelompok dalam mengembangkanusaha produktif Membimbing dan bekerjasama dengan Tim PanganDesa (TPD) agar dapat berperan sebagai penggerakpembangunan ketahanan pangan di tingkat desa Bersama TPD dan kelompok-kelompok afinitasmenumbuhkan Lembaga Keuangan Desa (LKD) Menumbuhkan kader pangan desa.
  • 21. 21No Kegiatan Output1 Identifikasi kondisi sarana dan prasarana,SDA, SDM, kelembagaan, permasalahanketahanan pangan di wilayahnyaTersedianya data KK miskin, data potensi desa,profil desa2 Sosialisasi Program pemahaman kegiatan Desa Mapan, pelaksanaanpendampingan kepada kelompok afinitas.3 Memfasilitasi penumbuhan kelompok KKmiskin menjadi kelompok afinitasTerbentuknya kelompok afinitas4 Memfasilitasi dalam menumbuhkankelompok afinitas & pembentukan LembagaKeuangan Desa (LKD)Terbentuknya organisasi dan kepengurusankelompok afinitas & LKD5 Mendampingi kelompok dalammemantapkan organisasi.• Kemimpinan dan komunikasi• Penyusunan AD/ART organisasi• Manajemen Administrasi• Pengelolaan Keuangan• pengembangan SDM RT6 Memfasilitasi kelompok membuat rencanakerja kelompok afinitas (spesifik, terukur,dapat dicapai, relevan, tepat waktu)• Rencana Kegiatan Kelompok• Rencana Usaha Kelompok7 Memfasilitasi kelompok dalam pencairandana bantuan sosial (bansos)Kelengkapan administrasi untuk pencairan danabansos sudah dilengkapi oleh kelompok.8 Memantau pencairan dana untuk kelompokafinitasDana bansos dari KPKN masuk ke rekeningkelompok9 Pemantauan, Evaluasi dan PelaporanKinerja KelompokLaporan pelaksanaan kegiatan pendampingandan kinerja kelompok.3.1. Tugas Tenaga Pendamping Tahap Persiapan
  • 22. 223.2. Tugas Pendamping Tahap PenumbuhanNo Kegiatan Output1 Menyiapkan data statistikkelompok binaan.Data statistik kelompok mandiri pangan(organisasi, juml angt & gender, jenis usaha,simpanan/modal)2 Mendampingi kelompok &LKD dalam membuatpembukuan dan administrasikelompok.pembukuan & pencatatan yang dibuat kelompok :Buku pertemuan kelompok, Daftar kehadirananggota, Agenda pertemuan, Hasil pertemuanAdministrasi keuangan kelompok, Buku kas, Bukukas harian, Buku pas anggota(buku simpan pinjam anggota), Arsip tanda bukti,Buku simpan pinjam, Kwitansi penerimaan,Kwitansi pembayaran, Perjanjian pembayaran.3 Memantau dan melaksanakankegiatan sesuai program kerjapendampingLaporan perkembangan dan pelaksanaan kegiatandesa mapan .4 Mendampingi kelompokdalam menyalurkan &mengembangkan dana bansosLaporan perkembangan dan pemanfaatan danabansos.
  • 23. 23No Kegiatan Output5 Mendampingi kelompok dalammenyusun laporan keuangan.Laporan keuangan kelompok6 Pendampingan dan pemberdayaanmasyarakat kelompok afinitas,kelompok wanita, kelompok lumbung.- Perubahan perilaku danperkembangan organisasikelompok.- Peningkatan pendapatan.- Peningkatan ketrampilan onfarm/off farm/non farm)7 Mengembangkan sistem ketahananpangan (ketersediaan – distribusi –konsumsi) dalam lingkup kelompokrumahtangga miskin dan masyarakatdesa sasaran.Kegiatan dan laporan pengembangancadangan pangan, pemantauan danpengembangan sistem distribusi danharga pangan, perilaku konsumsipangan yang sehat, beragam, bergizidan seimbang.8 Bersama Tim Pangan dan Aparatdesa merancang program kerja didesa berdasarkan perencanaan desapartisipatif.Rencana kerja dantime schedule pengembangan saranaprasarana pendukung desa mandiripangan.9 Membuat evaluasi kegiatan dariaspek sosial/budaya, ekonomi danlingkungan.Hasil evaluasi apek sosial/budaya,kegiatan perekonomian,pengelelolaan lingkungan danpemanfaatan SDA.10 Bersama Tim Penggerak PKK Pemanfaatan pekarangan untuk
  • 24. 24No Kegiatan Output11 Bersama penyuluh & aparatmeningkatkan teknologi budi dayaproduksi panganHasil pengembangan teknologi budidaya atau produksi pangan wilayah12 Memantau ketersediaan saprodi &permodalan usaha.Jalur distribusi saprodi dan alternatifsumber permodalan.13 Bersama aparat melakukan pemantauanSKPGLaporan kondisi pangan dan gizi.14 Bersama aparat mengembangkan pasar Pasar komoditas unggulan spesifiklokasi15 Memantau dan memutus rantai distribusipangan & pedagang pengepul yangmerugikan petani.Koordinasi pedagang perantara danpetani produsen.16 Mengembangkan jaringan pemasaran. Jaringan pasar antar wilayah17 Mengembangkan produk pangan lokaldan pangan olahan kerjasama denganpihak terkait (perindustrian, pabrikan,Perguruan Tinggi, dll)Pangan olahan yang aman, berkualitasdan bergizi.18 Merencanakan perbaikan saranatransportasi yang dibutuhkan.Laporan pelaksanaan perbaikan saranatransportasi19 Bersama Tim Pangan Desa memperkuat Optimalisasi peran Lembaga
  • 25. 253.3 Tugas Pendamping Tahap PengembanganNo Kegiatan Output1 Pendampingan dalam rangka penguatankapasitas anggota kelompok:- Penyuluhan tentang pangan dan gizi- Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan- Pengembangan kelembagaan dan jaringanusaha- penerapan teknologi tepat guna- Pengetahuan bidangpangan dan gizi &perubahan perilaku- Pengetahuan &perilaku sehat- Perluasan jaringanusaha- Penggunaan teknologitepat guna2 Pendampingan dalam rangka pengembanganusaha produktif kelompok yang meliputi usahaon farm, off farm, maupun non farm, melaluilangkah-langkah :-Memperluas jaringan pemasaran-Membangun kemitraan dengan lembaga,instansi atau stakeholders lain yang terkait-Memperluas jaringan akses permodalah untukmengembangkan usaha.Berkembangnya usahaproduktif kelompok yangmeliputi usaha on farm,off farm, maupun nonfarm
  • 26. 263.4.Tugas Pendamping Tahap KemandirianNo Kegiatan Output1 Pendampingan dan pemberdayaanmasyarakat.- Perubahan perilaku dan perkembanganorganisasi kelompok.- Peningkatan pendapatan.- Peningkatan ketrampilan on farm/offfarm/non farm)2 Evaluasi pelaksanaan pendampingan dariaspek pemberdayaan, pengembangansistem ketahanan pangan danpengembangan sarana prasarana fisik sertadampaknya bagi kelompok afiitas padakhususnya dan masyarakat desa padaumumnya.- Hasil evalusi pelaksanaan pendampingan.- Perkembangan kegiatan usaha produktifanggota kelompok afinitas.- Evaluasi pelaksanaan kegiatan dari aspekketersediaan, distribusi dan konsumsi.- Tingkat pelaksanaan pembangunansarana prasarana pedesaan.3 Melakukan phase out (serah terima)kegiatan pendampingan masyarakat kepadaTim Pangan Desa (TPD) dengan menyusunrencana kerja yang masih perlu dilanjutkan.- Program Kerja Pendampingan danrencana kerja berdasarkan hasil evaluasipelaksanaan kegiatan.4 Membuat rancangan strategi peningkatankemandirian kelompok berdasarkanevaluasi pendampingan yang telahdilakukan.Strategi kegiatan pemberdayaan danpendampingan masyarakat lanjutan.
  • 27. 27b. Koordinator Pendamping1). Penetapan Koordinator PendampingKoordinator Pendamping adalah aparat yang ditunjuk olehKepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menanganiketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota2). Syarat Koordinator Pendamping Aparat yang menangani Demapan tingkat provinsi dankabupaten/kota, memiliki pengalaman/kompetensi dalampemberdayaan masyarakat. Memiliki komitmen, profesionalitas, dan motivasi untukmenggerakkan pendamping.3). Tugas Koordinator Pendamping(a). Koordinator Pendamping Kabupaten/Kota1. Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerjapendampingan.
  • 28. 282. Melakukan penilaian bersama penanggungjawabkabupaten/kota.3. Membuat laporan kinerja pendampingan dan memberikanrekomendasi kinerja pendampingan kepada KepalaBadan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahananpangan Kabupaten/Kota.4. Laporan disampaikan pada Koordinator Pendamping Provinsi.5. Mengadakan pertemuan dengan pendamping desa minimal 2bulan sekali.(b). Koordinator Pendamping Provinsi1. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pendampingkabupaten/kota.2. Mengadakan pertemuan dengan koordinator pendampingkabupaten/kota minimal 4 bulan sekali.3. Membuat laporan pelaksanaan kinerja pendampingan dandisampaikan ke Pusat
  • 29. 292929C. Tim Pangan Desa Tim Pangan Desa terdiri dari 5 orang yaitu aparatdesa (1 orang), tokoh masyarakat (1 orang), ketuatim penggerak PKK (1 orang), dan perwakilan darimasyarakat khususnya masyarakat miskin (2 orang),dan 2 orang perwakilan LKD. Kelembagaan TPD ditetapkan dengan SK. KepalaBadan, namun keanggotaan dapat berubah apabilatidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan. TPD menggantikan peran pendamping, setelahtahapan kegiatan Desa Mandiri Pangan berakhir(tahap kemandirian).
  • 30. 30Tugas Tim Pangan Desa Menemukenali kondisi, potensi dan masalah ketersediaan pangan,distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan Mengintegrasikan berbagai program pembangunan di perdesaan. Bersama pendamping, Tomas, perwakilan masyarakat, Badanpermusyawaratan desa, menyusun rencana pembangunanwilayah pedesaan (RPWD) Bersama pendamping, memverifikasi usulan RUK untukpemanfaatan dana bansos Bersama pendamping menumbuhkan LKD. Menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan gizi Bersama pendamping melaporkan perkembangan proksi mapan. Bersama pendamping mendampingi kelompok dalam menjalankandan mengembangkan usaha kelompok. Bersama pendamping memperkuat dan meningkatkan perankelembagaan masyarakat. Melanjutkan kegiatan pendampingan masyarakat.
  • 31. 31No Kegiatan Output1 a. Mengenali kondisi, potensi danmasalah ketersediaan pangan,distribusi, konsumsi, akses danpemanfaatan pangan maupun situasidan kondisi gizi masyarakat.b. Menjalankan fungsi pelaporan situasipangan dan gizi serta perkembanganpelaksanaan proksi mandiri pangan.c. Mengintegrasikan berbagai programpembangunan di perdesaan dalammewujudkan ketahanan pangan.d. Bersama pendamping menumbuhkanLKDa. Data potensi desab. Laporan situasipangan dan gizi sertaperkembanganpelaksanaan proksimandiri pangan.c. Integrasi programpembangunan diperdesaan dalammewujudkanketahanan pangan.d. Tumbuhnya LKD4.1. Tugas Tim Pangan Desa Tahap Persiapan
  • 32. 32No Kegiatan Output2 a. Mengumpulkan data-data potensi danpermasalahan ketersediaan pangan,distribusi, konsumsi, akses danpemanfaatan pangan maupun situasidan kondisi gizi masyarakat.b. Menyusun rencana pembangunanketahanan pangan di tingkat desabersama-sama dengan kelompokafinitas dan pendamping.c. Memverifikasi usulan rencana usahayang diajukan oleh kelompok dalamkaitannya dengan pemanfaatan danabansosa. Laporan SituasiPangan dan Gizidi desa tersebutb. Rencanapembangunanketahananpanganditingkat desac. Hasil Verifikasiusulan rencanausahakelompok4.2. Tugas Tim Pangan Desa Tahap Penumbuhan
  • 33. 334.3. Tugas Tim Pangan Desa Tahap PengembanganNo Kegiatan Output3 a. Bersama pendampingmendampingi kelompok dalammenjalankan danmengembangkan usaha kelompokb. Bersama pendampingmemperkuat dan meningkatkanperan kelembagaan masyarakata. Terjadinya diversifikasi usahab. Terjadinya peningkatanpendapatan usahac. Peningkatan perankelembagaan masyarakat4.4. Tugas Tim Pangan Desa Tahap KemandirianNo Kegiatan Output4 a. Melanjutkan kegiatanpendampingan terhadap masyarakatb. Memantau dan melaporkan masalahpangan kepada aparat desa/pokjamenyusun rencana tindak lanjutc. Memantau dan melanjutkankegiatan proksi mapan dalam rangkamewujudkan ketahanan pangana. Lahirnya kader pangan desab. Tumbuhnya usaha produktifdi masyarakatc. Terwujudnya cadanganpangan tingkat rumahtanggadan masyrakat
  • 34. 341. Menerima dan mengelola dana bansos (APBN danAPBD) atau dana yang disalurkan kepada kelompok-kelompok afinitas untuk kegiatan usaha ekonomiproduktif.2. Menerima pengembalian dana PMUK dari kelompokafinitas.3. Menyalurkan kembali dana penguatan modal kepadakelompok yang lama atau kelompok baru atasrekomendasi tim pangan desa dan pendamping.4. Pengajuan dana oleh kelompok afinitas didasarkan RUKdan kelengkapan organisasi, tertib administrasi, dantabungan kelompok.5. Ketua LKD memberikan laporan perkembangankeuangan kepada badan/kantor/dinas/unit ketahananpangan setiap bulan sekali kepada kabupaten.D. TUGAS LEMBAGA KEUANGAN DESA (LKD)
  • 35. 35BendaharawanPengeluaranKPPNKabupatenPendampingTim Pangan Desa danKepala DesaMenteri PertanianPejabat Penguji PerintahPembayaran (P4)Pejabat PembuatKomitmen (PPK)Kepala Badan/ Kantor/ Dinas/UnitKerja yang menangani ketahananpangan Kabupaten/Kota selaku KPAGubernur/Bupati/WalikotaKelompok AfinitasKelompok afinitasKelompok afinitasKelompok afinitasSubkelompokafinitasRekeningBankLKD1243591114106712134128VI. Mekanisme Pengusulan danPencairan Dana Bansos
  • 36. 36Keterangan :1. Pelimpahan wewenang Menteri Pertanian kepada Gubernur berupa danadekonsentrasi dan kepada Bupati/Walikota berupa tugas pembantuan.2. Atas usulan Gubernur/Bupati/Walikota, Menteri Pertanian menetapkanBadan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan panganprovinsi/kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) danditetapkan oleh Menteri Pertanian.3. Pendamping memfasilitasi penumbuhan subkelompok afinitas.4. Pendamping bersama subkelompok yang tergabung dalam kelompok afinitasmenumbuhkan LKD yang pengurusnya terdiri dari perwakilan sub-subkelompok afinitas.5. Pendamping memfasilitasi subkelompok afinitas yang tergabung dalamkelompok afinitas untuk menyusun RUK.6. RUK subkelompok yang dihimpun kelompok afinitas, diajukan ke Tim TeknisKabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pendamping, TPD, danKepala Desa.7. Setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota, kelompokafinitas membuat rekening bank.36
  • 37. 37lanjutan mekanisme bansos …8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yangmenangani Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota :a. Membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan kelompok/LKDb. Membuat Surat Berita Acara Serah Terima Paket Bansos Usaha Produktifdengan kelompok penerima manfaat/ LKDc. Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dan diajukanke Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan PanganProvinsi atau Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan, denganmelampirkan :(1) Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Unit kerjaatau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran;(2) Rekapitulasi RUK/RUB;(3) Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok/gabungan kelompok,diketahui/disetujui oleh KPA Kabupaten/Kota dan Bendaharawan yangbersangkutan;(4) Surat Perjanjian Kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengankelompok/gabungan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana Bansoskelompok/gabungan kelompok.d. Mengajukan SPP-LS yang disetujui KPA provinsi atau kabupaten/kotakepada Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (P4).
  • 38. 389. P4 Provinsi atau Kabupaten/Kota:a. Menguji SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)provinsi atau kabupaten/kota, dan ;b. Memberikan rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsiatau Satker TP di kabupaten.10.Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi atau Satker TP di kabupatenmengajukan SPM-LS kepada Kantor Penerimaan Pengeluaran Negara (KPPN)provinsi atau kabupaten/kota.11.KPPN provinsi atau kabupaten/kota menerbitkan Surat Perintah Pencairandana (SP2D) dan mentransfer dana Bansos ke rekening kelompok afinitas/LKDpada paling lambat tanggal 31 Juli tahun yang bersangkutan12.Dana Bansos yang telah ditransfer ke bank, dapat dicairkan oleh kelompokafinitas setelah mendapat rekomendasi dari pendamping dan TPD.13.Kelompok afinitas mendistribusikan dana Bansos kepada masing-masingsubkelompok sesuai dengan RUK yang diajukan dan sudah diverifikasi olehpendamping dan TPD. Pemanfaatan dana Bansos oleh subkelompok dapatdilakukan mulai bulan Agustus, sesuai dengan kesiapan kelompok.14.Kelompok afinitas bersama LKD menyampaikan laporan penyaluran danaBansos kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menanganiketahanan pangan Kabupaten/Kota selaku KPA.
  • 39. 39Pemanfaatan Dana Bansos• Usaha on-farm : budidayapertanian, peternakan, danperikanan;• Usaha off-farm : pengolahanhasil-hasil pertanian;• Usaha non-farm : usaha lainnyadiluar pertanian.Dana Bansos Desa MapanBersumber dari APBN, yang dialokasi sebesar :- Rp. 100 juta/desa untuk Desa Mapan Reguler TA. 2012-Rp. 0 / desa replikasi TA. 2012 (diharapkan bersumberdari dana APBD I dan APBD II)
  • 40. VII.VII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI,PEMANTAUAN DAN EVALUASI,PENGENDALIAN, PENGAWASANPENGENDALIAN, PENGAWASAN ,, DAN PELAPORANDAN PELAPORAN401. Pemantauan dan Evaluasi1. Pemantauan dan Evaluasi• Pemantauan, adalahPemantauan, adalah penilaian yang sistematis dan terus meneruspenilaian yang sistematis dan terus menerusterhadap perkembangan suatu pekerjaan dalam suatu jangkaterhadap perkembangan suatu pekerjaan dalam suatu jangkawaktu.waktu.• EvaluasiEvaluasi untuk mengetahui secara langsung perkembanganuntuk mengetahui secara langsung perkembanganpelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahanpelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahanyang muncul di lapangan sehingga upaya penyelesaian dapatyang muncul di lapangan sehingga upaya penyelesaian dapatsegera dilaksanakan serta perbaikan dan penyempurnaan kegiatansegera dilaksanakan serta perbaikan dan penyempurnaan kegiatanyang akan datang.yang akan datang.• Pelaksanaan Evaluasi :Pelaksanaan Evaluasi :a. Per Tahapan Kegiatan (Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan,a. Per Tahapan Kegiatan (Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan,Kemandirian)Kemandirian)  dilakukan tiap akhir tahun kegiatan (bln Nov)dilakukan tiap akhir tahun kegiatan (bln Nov)b. Kemandirianb. Kemandirian  dilakukan akhir kegiatan Mapan pada Th Vdilakukan akhir kegiatan Mapan pada Th V• Kualifikasi PenilaianKualifikasi Penilaian : Rendah ; Sedang ; Tinggi: Rendah ; Sedang ; Tinggi• Ruang Lingkup EvaluasiRuang Lingkup Evaluasi : Dinamika usaha kelp.afinitas, kinerja TPD,: Dinamika usaha kelp.afinitas, kinerja TPD,LKD, pendampingLKD, pendamping
  • 41. 2. Pengendalian dan Pengawasan2. Pengendalian dan Pengawasan• Pengendalian dilakukan olehPengendalian dilakukan oleh Pengguna Anggaan (Pengguna Anggaan (PAPA))dan KPA pada tahap persiapan, penumbuhan,dan KPA pada tahap persiapan, penumbuhan,pengembanganpengembangan,, dan kemandirian.dan kemandirian.• Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakanProses pengendalian di setiap wilayah direncanakandan diatur oleh masing-masing instansi penanggungdan diatur oleh masing-masing instansi penanggungjawab kegiatan di pusat, provinsijawab kegiatan di pusat, provinsi,, dan kabupaten.dan kabupaten.• Aktivitas pengendalian dalam SPI diarahkan untukAktivitas pengendalian dalam SPI diarahkan untukmemberikan kepastian tindakan yang dilakukan untukmemberikan kepastian tindakan yang dilakukan untukmengantisipasi dan menangani risiko.mengantisipasi dan menangani risiko.• Aktivitas pengendalian dilakukan pada saat kegiatanAktivitas pengendalian dilakukan pada saat kegiatanberlangsungberlangsung..• Penilaian resiko, all : penentuan lokasi, penetapanPenilaian resiko, all : penentuan lokasi, penetapanpendamping, pemanfaatan bansos, dllpendamping, pemanfaatan bansos, dll41
  • 42. 42SurveyDDRT/SRTPenetapanDesa,Pendamping,KoordinatorPendamping, TPDPenetapanKelompokSasaranSosialisasiKegiatanPelatihandanPendampinganPenyusunanRUKPenumbuhan LKDKontrak Kerjadan PencairanBansosEvaluasidanPelaporanKEGIATANPENYEBABANTISIPASIKesiapanDIPA dankelengkapannyaMutasi Pejabat Ybs dan/ Bupati PartisipasiMasyRendahKelengkapan Adm danLokasi KPPN, kesesuaiandengan RUKPemahamanaparattentanginstrumentkurangInisiatifdaerahdan/APBDSurat dari Pusat untuk segera menetapkan , proses pembinaan serta pendampinganberkelanjutan, dan kelengkapan administrasi dan teknis lainnyaBULAN 1 2 3 4 5 6 7 118PemanfaatanBansosAktivitas SPI pada kegiatan Desa Mandiri PanganAktivitas SPI pada kegiatan Desa Mandiri Pangan
  • 43. 433. Pelaporan3. Pelaporan• Tujuan pelaporan : mengetahui perkembanganpelaksanaan kegiatan.• Jenis Pelaporan:1. Laporan Evaluasi Desa Reguler (Tahapan &Kemandirian) dan Evaluasi Desa Replikasi (tahunan)2. Laporan hasil isian Database perkembanganpelaksanaan Demapan (diisi triwulan)3. Laporan Akhir Demapan ( tahunan)
  • 44. 44a. Pelaporan Tingkat Desaa. Pelaporan Tingkat Desa• Pendamping melaporkan aktivitasnya dan kegiatan kelompokPendamping melaporkan aktivitasnya dan kegiatan kelompoksetiap bulan kepada kabupaten.setiap bulan kepada kabupaten.• TPD melaporkan aktivitasnya setiap 3 bulan kepadaTPD melaporkan aktivitasnya setiap 3 bulan kepadakabupaten.kabupaten.• LKD melaporkan kegiatannya setiap semester.LKD melaporkan kegiatannya setiap semester.• Kepala Desa melaporkan perkembangan pelaksanaan DesaKepala Desa melaporkan perkembangan pelaksanaan DesaMapanMapankepada bupati setiap semester.kepada bupati setiap semester.b. Pelaporan di Tingkat Kabupatenb. Pelaporan di Tingkat Kabupaten• Kabupaten membuat dan melaporkan isian Database setiap 3Kabupaten membuat dan melaporkan isian Database setiap 3bulan sekali (dimulai bulan Maret 2012) ke Provinsi.bulan sekali (dimulai bulan Maret 2012) ke Provinsi.• Kabupaten membuat dan melaporkan hasil kegiatan DemapanKabupaten membuat dan melaporkan hasil kegiatan Demapanke Provinsi pada Awal November 2012 (Minggu I).ke Provinsi pada Awal November 2012 (Minggu I).• Kabupaten melaporkan realisasi keuanganKabupaten melaporkan realisasi keuangan(Dana Tugas Pembantuan) ke pusat setiap bulan(Dana Tugas Pembantuan) ke pusat setiap bulanmenggunakan format SAI dan Simonev.menggunakan format SAI dan Simonev.lanjutan Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporanlanjutan Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan......
  • 45. 45b.b. Pelaporan di Tingkat ProvinsiPelaporan di Tingkat Provinsi• Provinsi membantu kabupaten dalam mengisi danProvinsi membantu kabupaten dalam mengisi danmelaporkan isian Database setiap 3 bulan sekali (dimulaimelaporkan isian Database setiap 3 bulan sekali (dimulaibulan Maret 2012).bulan Maret 2012).• Provinsi melaporkan hasil verifikasi isian database kabupatenProvinsi melaporkan hasil verifikasi isian database kabupatenke pusat setiap 3 bulan sekali.ke pusat setiap 3 bulan sekali.• Provinsi membuat dan melaporkan hasil kegiatan DemapanProvinsi membuat dan melaporkan hasil kegiatan Demapanke Pusat pada Akhir November 2012 (Minggu III).ke Pusat pada Akhir November 2012 (Minggu III).• Provinsi membuat laporan evaluasi akhir kegiatan DesaProvinsi membuat laporan evaluasi akhir kegiatan DesaMapan setiap tahun kepada Pusat.Mapan setiap tahun kepada Pusat.lanjutan Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporanlanjutan Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan......
  • 46. 464646

×