6694845 2-agustus-26(1)

1,566 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6694845 2-agustus-26(1)

  1. 1. Hasil Audit GACAGaruda Bebas Terbangi Arab SaudiNograhany Widhi K - detikcomJakarta - Hasil audit tim ahli dari General Authority of Civil Aviation (GACA) ArabSaudi menyimpulkan tidak ada hambatan penerbangan Garuda untuk terbang ke ArabSaudi, terutama untuk urusan haji.Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal di DepartemenPerhubungan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (2/8/2007)."Tidak akan ada restriksi penerbangan Garuda untuk terbang ke Arab Saudi, terutamauntuk haji," kata Jusman.Menurut dia, Garuda tetap bisa melakukan penerbangan seperti biasa untuk urusan haji."Memang ada beberapa protokol yang perlu ditindaklanjuti tetapi tidak menghalangipenerbangan Garuda ke Arab Saudi. Jadi tidak ada halangan terbang di wilayah ArabSaudi," ujarnya.Vice President for Safety and Economic Regulation GACA Mohammed R Berenjimenilai sudah ada peningkatan dan pengembangan status dan regulasi Garuda."Saya optimistis Garuda menjadi lebih baik," kata Berenji.Pemerintah Arab Saudi sebelumnya diberitakan hendak mengikuti kebijakan Uni Eropayang melarang maskapai Indonesia menerbangi wilayahnya.Indonesia lantas mengundang GACA untuk mengaudit maskapai dalam negeri untukmengetahui kemajuan tingkat keselamatan penerbangan nasional. Tim GACA tiba diJakarta akhir Juli lalu. (aan/nrl)Jakarta - Mengejutkan! Lebih dari 30 ribu balita di Indonesia pertahun tewas akibatpenyakit campak. Depkes pun akan menggalakkan vaksinasi mulai 10 Agustus 2007nanti. Imunisasi campak ini ditargetkan di 12 provinsi."Mulai 10 Agustus nanti hingga satu bulan, Depkes akan melakukan kampanye imunisasicampak dengan target 12 provinsi," kata Menkes Siti Fadilah Supari dalam jumpa pers diDepkes, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (2/8/2007).Menurut Siti, imunisasi campak ini dilakukan minimal dua kali, yakni pada anak-anakusia 6-56 bulan dan usia 6-12 tahun.Siti menyesalkan banyaknya ibu-ibu yang takut mengimunisasikan anak-anaknyalantaran takut ada kandungan minyak babi dalam cairan yang disuntikkan.
  2. 2. "Jangan percara tentang imunisasi yang menganduk minyak babi. Karena itu hanyadipakai sebagai katalisator. Tidak disuntikkan ke anak," tegas Menkes.Akibat isu tidak benar tersebut, lanjut Siti, sejak tahun 2005 ada sekitar 700 ribu anaktidak diimunisasi."Padahal kita sudah dapat lisensi dari MUI," pungkasnya. (anw/sss)Baca juga:Air Bercampur Tinja dan Asam Bongkrek Picu Penyakit MisteriusAmelia Altiara Abera - detikcomJakarta - Penyebab penyakit misterius yang menyerang warga Dusun Beran, DesaKanigoro, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, diduga dipicu duahal."Ada dua kemungkinan, yakni adanya logam berat yang berasal dari air yang tercampuroleh tinja akibat sanitasi lingkungan tidak bagus, dan asam bongkrek yang terdapat dalamtempe gembus," ujar Menkes Siti Fadilah Supari.Hal tersebut ia sampaikan dalam jumpa pers di kantor Depkes, Jalan HR Rasuna Said,Jakarta, Kamis (2/8/2007).Dari kedua kemungkinan tersebut, Siti lebih menuduh asam bongkrek sebagai penyebabpenyakit misterius ini."Dugaan kami mengerucut pada tempe gembus," kata Siti.Siti menambahkan, saat ini bagian Litbang Depkes sedang meneliti asam bongkrektersebut. "Hasilnya baru diketahui satu minggu lagi," kata dia.Saat ditanya apakah penyakit misterius ini juga disebabkan oleh cacing mikroba, Menkestidak menampiknya."Cacing mikroba terdapat dalam air yang sanitasinya tidak bagus, ini juga kita teliti,hasilnya minggu depan," pungkasnya. (anw/sss)Baca juga: 01/08/2007 13:23 WIBKorban Penyakit Misterius Tidak Makan Tempe GembusBagus Kurniawan - detikcomMagelang - Tempe gembus sebagai penyebab penyakit misterius di Desa Kanigoro,Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, diragukan warga. Sebab, para korban tidakmengonsumsi tempe gembus sebelum jatuh sakit. Mereka hanya mengonsumi nasi dansayuran biasa.
  3. 3. "Kami tidak makan tempe gembus sebelum kejadian, tapi kalau sayur kacang panjangdan daun kol serta tempe atau tahu memang iya dan itu menu sehari-hari," kata Asmunidi rumahnya, di Dusun Beran Desa Kanigoro, Kecamatan Ngablak Kabupaten,Magelang, Rabu (1/8/2007).Menurut dia, warga tidak terbiasa mengonsumsi makanan seperti tempe gembus yangberasal dari ampas tahu itu. Sebab untuk membelinya, warga harus pergi ke pasar Grabagatau Pasar Ngablak yang berjarak sekitar 6-8 km. Kalaupun harus ke pasar, mereka pergike pasar terdekat di dusun sebelah, namun tidak dilakukan setiap hari."Paling-paling seminggu atau tiga hari sekali ke pasar kalau memang ada kebutuhan yangharus dibeli di sana. Kami tiap hari makan dengan lauk dan sayuran seadanya," kataAsmuni yang juga ditinggal istrinya, Aslamiyah (37), akibat penyakit misterius itu.Sementara itu Kepala Desa Gadang Rintoko di Posko Kesehatan Dusun Beranmengatakan warga yang meninggal maupun yang dirawat d rumah sakit tidak makantempe gembus. Namun bila ada yang makan tempe gembus, maka jumlah korban yangsakit maupun meninggal saat kejadian pertama pada hari Minggu 22 Juli lalu akanbertambah banyak."Kalau pun ada warga yang makan gembus, mengapa mereka tidak sakit atau meninggal.Ini sangat berbeda dengan kondisi di lapangan. Kami juga belum tahu data atau hasilsepenuhnya dari Depkes," kata dia. (bgs/asyMenkes: Tempe Gembus Penyebab Kuat Penyakit MisteriusGagah Wijoseno - detikcomJakarta - Keracunan tempe gembus. Itulah dugaan sementara yang menewaskan 10 orangwarga Magelang, Jawa Tengah. Keracunan itu akibat bakteri pseudomonas cocovenenansyang berkembang biak di tempe gembus."Menurut informasi, mereka makan tempe gembus makanya yang banyak kena itu ibu-ibu. Bapaknya sedang kerja. Kemungkinan besar keracunan itu disebabkan tempegembus," kata Menkes Siti Fadilah Supari.Hal ini disampaikan Menkes di Departemen Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2007).Selain tempe gembus, kata Menkes, ada beberapa dugaan yang menyebabkan kematianwarga Magelang yakni keracunan logam seperti arsen, cadmium, cromium sertakeracunan bahan biologis."Dugaan keracunan logam masih perlu pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) I Nyoman Kandunmenambahkan keracunan disebabkan bakteri pseudomonas cocovenenans.
  4. 4. "Bakteri itu tidak hanya hidup di tempe bongkrek, tetapi juga di tempat lain seperti ditempe gembus. Kasus ini baru kali ini. Tetapi ini belum difinitif, masih pemeriksaan lebihlanjut tentang logam berat dan insektisida," terang Kandun. (aaLSI: 73% Penduduk Indonesia Dukung Amandemen UUD 1945Iqbal Fadil - detikcomJakarta - 73 Persen penduduk Indonesia mendukung amandemen UUD yang berkaitandengan peningkatan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal itu agar DPDlebih mampu memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya.Demikian hasil survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI)sepanjang bulan Juli 2007. Survei melibatkan 1.300 responden yang diambil denganmetode multistate random sampling. Tingkat kepercayaan mencapai 95 sedangkanmargin of error lebih kurang 2,8 %."Umumnya warga mendukung amandemen UUD 1945 untuk memperkuat wewenangDPD," kata Direktur LSI Saiful Mujani dalam diskusi publik dan pemaparan hasil surveiLSI tersebut di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2007).Saiful menjelaskan, dukungan publik terhadap amandemen tersebut berdasarkanwewenang DPD yang selama ini dianggap lemah. Amandemen untuk memperkuat DPDtidak bisa dihindari agar representasi kepentingan daerah dapat terwakili."Hampir semua warga mengharapkan agar DPD punya peran legislasi yang lebih jelasdan lebih kuat. Yakni, ikut memutuskan undang-undang yang berkaitan dengan daerahbersama-sama anggota DPR," ujarnya.Menurut Saiful, hasil survei ini membuktikan bahwa asumsi atau pendapat sebagianorang yang menyatakan usulan amandemen hanya berasal dari elit politik adalah salah.Meski warga tidak mengetahui bahwa DPD tidak punya fungsi legislasi, merekamengharapkan fungsi legislasi DPD diperkuat dan tidak dibubarkan. (irw/nrl)Baca juga: 02/08/2007 12:41 WIBPAN Tarik Dukungan, Amandemen UUD Terancam GagalMuhammad Nur Hayid - detikcomJakarta - Akibat penarikan dukungan oleh PAN, amandemen UUD 1945 terutama pasal22D tentang kewenangan DPD terancam gagal. Namun PAN berjanji untuk mengusulkantambahan kewenangan DPD dalam revisi UU Susduk."Kalau kurang, tentu pimpinan MPR tidak melanjutkan ke sidang majelis, karena tidakmemenuhi syarat," ujar Wakil Ketua MPR asal PAN AM Fatwa di Gedung MPR,Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2007).
  5. 5. Menurut Fatwa, meski usulan DPD kali ini banyak tantangan, namun ia apresiatif denganupaya DPD untuk mengenalkan lembaga tersebut secara kontinu kepada masyarakat."DPD sudah sangat berjasa untuk mengenalkan lembaga ini ke masyarakat luas. Karenasemua itu butuh proses," kata Wakil Ketua Majelis Penasihat Partai (MPP) PAN ini.Saat ditanya alasan PAN menarik dukungan tesebut, menurut Fatwa, keputusan itu adalahhasil rapat DPP. Namun kompensasinya, PAN akan mendorong dalam revisi UU Susdukuntuk memberi kewenangan DPD yang lebih luas, bukan melalui amandemen."Saya sudah diberi tahu itu hasil rapat DPP PAN. Komitmen PAN akan mengajak fraksi-fraksi lain untuk meningkatkan kewenangan DPD melalui revisi UU Susduk," tandasnya.Syarat minimal untuk melajutkan usulan DPD untuk mengamandemen pasal 22D UUD1945 bisa ditindaklanjuti jika didukung oleh minimal 1/3 anggota MPR, yaitu 226 orang.(anw/sss)02/08/2007 12:28 WIBKasus Narkoba Turun di Kwartal I/2007Andi Saputra - detikcomJakarta - Kasus penyalahgunaan narkoba pada kwartal pertama 2007 mengalamipenurunan dibanding tahun lalu, yakni dari 8.286 menjadi 7.027 kasus."Untuk jumlah tersangka pun ikut menurun. Dari 16.040 menjadi 12.475," kataKabareskrim Polri Komjen Pol Bambang Hendarso yang diwakili oleh Wakil DirekturIV/TP Narkoba dan KT Kombes Pol Badaruzzaman.Badaruzzaman menyampaikan hal itu di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jl MTHaryono, Jakarta Timur, Kamis (2/8/2007).Untuk bulan terakhir kwartal pertama 2007 ini (15 Mei-15 Juni), BNN pusat telah bekerjasama dengan 13 Polda dalam menangani penyalahgunaan narkoba.Hasilnya, total seluruh kasus adalah 1.127 dengan jumlah tersangka 1.581 orang. Adapununtuk nilai barang yang disita mencapai Rp 88 miliar."Dari total semua yang tertangkap dapat diselamatkan dari pecandu sejumlah232.620.143 orang," ujar Badaruzzaman.Badaruzzaman melanjutkan, pada kwartal pertama ini ada 18 kasus baru yang berhasildiungkap. Yakni, dari penemuan ladang ganja di Aceh sampai pabrik psikotropika."Tadi malam sebetulnya kita juga telah menangkap jaringan. Tapi, karena masih dalampengembangan belum bisa diberitahukan ke publik," pungkasnya.PAN Tak Persoalkan Amien Rais Dituduh Inkonsisten
  6. 6. Irwan Nugroho - detikcomJakarta - Wakil Ketua DPD Laode Ida menuduh mantan ketua PAN Amien Rais tidakkonsisten dengan dukungannya terhadap amandemen UUD 1945. PAN menanggapinyaringan."Biasalah, Pak Laode," kata anggota FPAN DPR Putra Jaya Husin kepada detikcom,Kamis (2/8/2007).Menurut Husin, wajar jika sebelum mengambil keputusan DPP PAN memintapertimbangan Amien Rais selaku Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) partaiberlambang matahari terbit itu. Namun, keputusan sepenuhnya berada di tangan DPP.Husin mengatakan, sejak awal, sebenarnya PAN tidak mendukung amandemen UUD1945. Dari 53 anggota FPAN, hanya 5 yang menandatangani dukungan."Ini kan UUD, tidak harus 5 tahun dikoreksi. Harusnya 15 tahun baru bisa. Kandipraktekkan dulu, ada enggak dampaknya bagi masyarakat," ujar Husin.Apalagi, lanjut Husin, usul amandemen UUD 1945 kali ini hanya menyangkutkedudukan suatu lembaga negara, yakni DPD. Amandemen seperti itu sama sekali tidakmenyentuh kepentingan masyarakat."Jadi buat saya, DPD segera saja menguatkan diri. Menjadi komunikator antara bupatidan gubernur dengan DPR," pungkas Husin.Seperti diberitakan, PAN menarik dukungannya terhadap usul amandemen UUD 1945.Amis Rais disebut-sebut memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan itu. (irw/nrl)PAN Cabut Dukungan Amandemen UUD Karena Tak EfektifArifin Asydhad - detikcomJakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mencabut dukungan terhadap amandemenUUD 45. Para anggota Fraksi PAN yang telah meneken dukungan diminta mencabutkembali. Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan membenarkan hal ini. Menurut dia, PANmenarik dukungan karena sudah tidak efektif lagi.Namun, pengakuan Zulkifli Hasan agak berbeda dengan dua dokumen surat yangdidapatkan detikcom. Di dua surat itu, PAN sudah memutuskan mencabutkan dukunganberdasarkan rapat harian DPP PAN 25 Juli 2007. Namun, menurut Zulkifli, kepastianPAN mencabut dukungan akan diputuskan dua hari lagi."Dalam dua hari ini akan diputuskan. Kemungkinan besar, kita akan cabut," kata Zulkiflisaat dihubungi detikcom, Kamis (2/8/2007).
  7. 7. Saat ditanya apa alasan PAN mencabut dukungan, menurut Zulkifli, karena pendukungusulan itu sudah tidak signifikan. "Sudah tidak efektif lagi. Rapat-rapat pun sudah tidakada. Golkar, PDIP, Demokrat sudah tidak mendukung. Kan ini sudah tidak efektif," ujardia.Menurut Zulkifli, dengan tidak ada dukungan dari partai-partai dan fraksi-fraksi besar itu,maka pendukung usulan amandemen UUD 45 akan tidak mencapaikuorum. "Kuorumnya ditetapkan 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kalau fraksi-fraksi besarsudah tidak mendukung, ya mungkin tidak kuorum. Tidak artinya, kalau PANmendukung," ujar dia.Hingga saat ini, kata Zulkifli, ada sekitar 10 orang anggota FPAN yang menorehkantanda tangannya mendukung amandemen UUD 45 itu. Bila PAN telah memutuskanmencabut dukungan, maka semua anggota FPAN yang terlanjur menandatanganidukungan, harus mencabutnya kembali.Pimpinan MPR sebelumnya sudah menentukan batas 7 Agustus 2007 bagi masing-masing fraksi untuk menentukan sikap. Bila sampai 7 Agustus 2007, dukungan usulanamandemen UUD 45 ini tidak memenuhi syarat, maka usulan yang dimotori DewanPerwakikan Daerah (DPD) ini tidak bisa dilaksanakan. (asy/nrl)02/08/2007 07:47 WIBAmien Rais di Belakang PAN Cabut Dukungan Amandemen UUDArifin Asydhad - detikcomJakarta - Mantan Ketua MPR yang juga mantan Ketua Umum DPP PAN Amien Raismemiliki peran penting dalam keputusan DPP PAN mencabut dukungan terhadap usulanamandemen UUD 45. Ada memo Amien sebelum DPP PAN memutuskan mencabutdukungan.Memo Amien Rais ini ditulis pada 22 Juli 2007 dengan tulisan tangan dan ditujukankepada Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir. Memo ini sebenarnya bukan sesuatuyang sangat istimewa, karena Amien juga masih menjadi bagian PAN, sebagai KetuaMajelis Pertimbangan Partai (MPP) DPP PAN.Berikut dokumen memo yang ditulis Amien Rais yang didapatkan detikcom, Kamis(2/8/2007): "Dear Mas SB: Setelah pertimbangan matang, sebaiknya PAN tidak ikutamandemen UUD 45. Bisa membuat kegaduhan politik. Wassalam. Tanda tangan AmienRais mengakhiri memo tersebut.Memo inilah yang kemudian menjadi bahasan rapat harian DPP PAN 25 Juli 2007 lalu.Hasil rapat, DPP PAN memutuskan untuk mencabut dukungan terhadap usulanamandemen itu dan meminta semua anggota FPAN mencabut kembali dukungannya.Pencabutan PAN ini semakin memperpanjang daftar parpol yang menolak usulanamandemen UUD 45 yang digagas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu. PDIP, Golkar,
  8. 8. PPP, dan PD telah menolak usulan mengamandemen pasal 22 D tentang kewenanganDPD itu lebih dulu.Parpol-parpol ini memiliki alasan yang beragam. Ada yang menilai usulanmengamandemen pasal kewenangan DPD ini bukanlah datang dari massa akar rumput,tapi datang dari elit. Ada juga partai yang menilai pembahasan mengenai hal ini belumbersifat mendesak, karena masih banyak hal yang terkait masyarakat banyak yang lebihpenting untuk dibahas.Pimpinan MPR sebelumnya sudah menentukan batas 7 Agustus 2007 bagi masing-masing fraksi untuk menentukan sikap. Bila sampai 7 Agustus 2007, dukungan usulanamandemen UUD 45 ini tidak memenuhi syarat, maka usulan ini tidak bisa dilaksanakan.(asy/asy)Baca juga:04/06/2007 15:36 WIBGubernur se-Indonesia Teken Dukungan Amandemen UUD 1945Muhammad Nur Hayid - detikcomJakarta - 22 UU Sektoral bertabrakan dengan UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah. Satuper satu gubernur dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) punmembubuhkan tanda tangan mendukung amandemen UUD 1945.Tanda tangan itu dibubuhkan oleh 29 gubernur yang tergabung dalam APPSI saatbertemu dengan DPD di Gedung Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2007)."Dukungan itu dalam rangka memperkuat peran DPD agar dapat mengawal pelaksanaanotonomi daerah dengan sebaik-baiknya," kata Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad.Dalam poin 4, menurut dia, APPSI mendukung perubahan pasal 22 d UUD 1945 untukmemperkuat fungsi legislasi DPD RI secara penuh menyangkut bidang otonomi daerah.Ketua DPD Ginandjar Kartasasminta menyambut baik dukungan APPSI."Ini bukti tidak ada alasan lagi amandemen hanya wacana elit di Senayan karenagubernur se-Indonesia sudah mendukung. Padahal rakyat diwakili oleh pemimpinnya didaerah," kata Ginandjar. (aan/nrl)Usul Amandemen UUD 45 Diputus 7 AgustusMuhammad Nur Hayid - detikcomJakarta - Setelah rapat cukup alot selama 3 jam akhirnya pimpinan MPR dan pimpinanfraksi-fraksi MPR sepakat memberikan waktu selama 90 hari untuk memutuskan usulamandemen UUD 45."Kita sepakat untuk memberikan waktu selama 3 bulan sejak 9 Mei hingga 7 Agustusuntuk mengkaji usul amandemen pasal 22 D tentang kewenangan DPD," ujar Ketua MPR
  9. 9. Hidayat Nurwahid dalam jumpa pers di Gedung GBHN Nusantara V DPR, Senayan,Jakarta, Selasa (22/5/2007).Hidayat mengharapkan, waktu yang diberikan selama 3 bulan itu dapat digunakan olehfraksi-fraksi MPR untuk mengkaji dukungan yang sudah dibubuhkan dalam bentuk tandatangan."Setelah 3 bulan, tidak boleh ada lagi yang menarik dukungan. Karena itu batas maksimalyang diatur dalam UU," imbuh mantan Presiden PKS ini.Hidayat menambahkan, syarat minimal dukungan untuk amandemen yaitu sepertigajumlah anggota MPR masih konsisten mendukung usulan amandemen."Sampai saat ini dukungan minimal masih terpenuhi, yaitu ada 226 anggota yang telahmenandatangani. Kita akan tunggu sampai tanggal 7 Agustus mendatang. Kalau tidak adayang menarik dukungan, pasti kita akan gelar sidang majelis," terang Hidayat.Fraksi-fraksi di MPR yang setuju mengamandemen UUD 45 adalah FKB dan FPBR.Sementara FPAN, FPPP, FPDS masih mengkaji. Sedangkan FPDIP sejak awal menolakamandemen. FPG dan FPD mencabut dukungan setelah sebelumnya mendukung.(nik/sss)16/05/2007 12:06 WIBGiliran FPPP Tarik Dukungan Amandemen UUD 45Muhammad Nur Hayid - detikcomJakarta - Bagai ditusuk belati, DPD terus ditelikung partai-partai politik. Setelah FraksiPartai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG) menarik dukungannnya. Kali inigiliran FPPP.Pimpinan FPP secara resmi menginstruksikan kepada seluruh anggotanya mencabuttanda tangan yang sudah dibubuhkan untuk mendukung amandemen UUD 45 pasal 22Dterkait penambahan kewenangan DPD.Pencabutan dukungan FPPP ini disampaikan oleh Sekretaris DPP PPP Irgan ChairulMahfiz dalam siaran persnya di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2007).Keputusan itu diambil dalam rapat harian DPP PPP pada Selasa 14 Mei malam yangdipimpin langsung Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Alasannya, PPP melihatpersoalan amandemen belum saatnya dilakukan karena hasil amandemen yang pertamahingga keempat belum dilaksanakan sepenuhnya.Selain itu, PPP menilai ada agenda politik nasional yang lebih prioritas dalampembahasan revisi UU paket politik untuk menghadapi pemilu 2009.
  10. 10. Menanggapi perintah DPP PPP tersebut, Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saefuddinmembenarkan adanya perintah tersebut. "Benar ada perintah dari DPP demikian untukmengkaji lagi soal amandemen," tuturnya.Perlu diketahui dari 57 anggota FPPP MPR sebanyak 7 orang telah menandatanganidukungan amandemen. Dengan instruksi penarikan ini berarti dukungan minimal usulanamandemen oleh DPD sebanyak 226 tidak terpenuhi.(mar/umi)5/05/2007 16:34 WIBFPG MPR Tarik Dukungan Amandemen UUD 45Muhammad Nur Hayid - detikcomJakarta - Satu persatu dukungan terhadap amandemen UUD 1945 pasal 22 D berguguran.Setelah Fraksi Partai Demokrat (FPD) MPR mencabut dukungannya, kini giliran FraksiPartai Golkar (FPG). Akibatnya, jumlah suara tidak memenuhi syarat minimal.Penarikan dukungan dari FPG dilakukan melalui surat DPP Partai Golkar No:B-387/Golkar/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007. Isi surat itu menyerukan kepada anggotaFPG untuk mengkaji ulang dukungan amandemen UUD 1945 terkait pasal kewenanganDPD itu.Selain itu, surat itu juga meminta semua kader Golkar untuk mamatuhi danmenyesuaikan dengan sikap politik partai. Surat itu ditandatangi Ketua DPP Golkar AliWongso dan Sekretaris Jenderal Sumarsono."Kami akan meminta pimpinan MPR mengkaji ulang persyaratan usul amandemenkarena sikap Golkar secara resmi akan mengkaji lagi dukungan untuk amandemen," kataSekretaris FPG MPR Hajriyanto Tohari.Hal itu disampaikan dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2007).PrihatinMenanggapi pencabutan dukungan itu, Wakil Ketua DPD Laode Ida mengaku prihatindan menyayangkan. Sikap politik itu dinilai tidak konsisten."Kita turut prihatin dengan sikap penyelenggara negara yang tidak konsisten," ujarnya."Kita akan berusaha memenuhi lagi persyaratan minimal," lanjut Laode.Akibat penarikan dukungan FPG yang berjumlah 12 orang, jumlah dukunganamandemen menjadi hanya 223. Padahal syarat minimal 226 suara.
  11. 11. Menurut informasi yang dikumpulkan detikcom, penarikan dukungan akan terus terjadiyaitu dari PKB dan PBR. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari keduapartai tersebut. (ken/nrl)Baca juga:11/05/2007 13:40 WIBYusril: Sering Diamandemen, UUD Malah Jadi Kacau-balauMuhammad Nur Hayid - detikcomJakarta - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, terlalu seringmengamandemen UUD 45 akan menimbulkan kekacauan baru dalam sistemketatanegaraan Indonesia. Karena itu sebaiknya amandemen dilakukan secara sistematissesuai kebutuhan."Empat kali mengamandemen malah membuat kacau balau. Banyak yang tidak dapatdipahami di hukum tata negara," ujar Yusril usai diskusi di Gedung DPD, Senayan,Jakarta, Jumat (11/5/2007).Mensesneg yang baru dicopot Presiden SBY ini menilai, usulan amandemen UUD 45oleh DPD merupakan hal yang wajar untuk memperkuat peran DPD dalam sistempresidensial. Namun terkait waktunya, Yusril meminta DPD tidak terburu-buru."Memang banyak yang perlu diamandemen, tapi tidak buru-buru harus sekarang. Harusada pengkajian secara mendalam," ujar suami Rika Tolentino Kato ini.Sementara itu pengamat politik Mohammad Qodari menilai amandemen harus dilakukanuntuk membenahi DPD. Hal ini bertujuan agar sesuai dibentuknya DPD sebagai lembagayang mewakili aspirasi daerah."Amandemen itu harus. Agar keberadaan DPD dapat difungsikan semestinya," ujarQodari.Mengenai pelaksanaan yang tepat untuk amandemen, baik Yusril dan Qodari sependapatdilakukan secara bergantian selain membahas revisi UU Parpol. (nik/sss)KY Genap 2 TahunRUU KY Terganjal RUU PolitikArry Anggadha - detikcomJakarta - Komisi Yudisial (KY) mendapatkan kado yang tidak sesuai harapan di harijadinya yang kedua. Revisi UU KY tidak dapat diselesaikan DPR pada tahun 2007sebagaimana diharapkan selama ini."Tidak bisa serta merta selesai, kami akan menyelesaikan UU Politik, baru UU KY pada2008 nanti," ujar anggota Komisi III DPR, Agun Gunandjar, saat menghadiri perayaanultah kedua KY di Kantor KY, Jalan Abdul Muis, Jakarta (2/8/2007).
  12. 12. Menurut Agun, revisi UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang KY tersebut sudah masuk dalamProgram Legislasi Nasional (Prolegnas) 2007. Namun pihaknya masih harusmenyelesaikan UU Paket Politik yang sama pentingnya.Agun menjelaskan, revisi UU KY yang diajukan harus sejalan dengan revisi UU lainnya,yakni UU MA, UU MK, dan UU Kekuasaan Kehakiman."Ini agar fungsi pengawasan KY tidak bertentangan lagi dengan kewenangan MA danMK," jelas politisi Golkar ini.Mendengar pernyataan tersebut, Ketua KY Busyro Muqoddas menjelaskan, pihaknyamenyerahkan sepenuhnya revisi UU KY ini kepada DPR.Menurutnya, DPR pun tidak bermasalah dengan RUU yang telah masuk dalam Prolegnasitu."Kami mengundang Komisi III ke sini karena ada kepentingan, dan ternyata dia datang.Itu berarti sinyal revisi UU KY tidak bermasalah," kilah Busyro.Revisi UU KY diajukan karena kewenangan KY pada UU Nomor 2 Tahun 2004 telahdipangkas oleh MK. KY pun berkeinginan agar kewenangan untuk memeriksa hakimdapat diperoleh kembali melalui RUU yang diajukan. (anw/nrl)SP"Lembaga pemasyarakatan (LP) sebagai tempat pembinaanharus mendapat perhatian serius". Iqrak Sulhin, Kriminolog dari UI,tentang Mengatasi Permasalahan di LP., Pembaruan 1/8/2007.RUU BHP Abaikan Pancasila[JAKARTA] Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) dinilaisebagai produk hukum yang mengabaikan konstitusi bangsa. Bahkan RUU tersebutterkesan mengabaikan nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Kenyataannya, muatanRUU BHP mengarah kepada privatisasi dan liberalisasi pendidikan. Anak-anak bangsadari strata sosial paling rendah kian sulit untuk memperoleh akses pendidikan yangbermutu, karena itu, RUU BHP harus ditolak.Demikian benang merah dalam pemaparan hasil kajian mengenai RUU BHP yangdiselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Rabu (1/8). Hadirdalam acara itu antara lain, pakar pendidikan HAR Tilaar, Pengurus Majelis LuhurPerguruan Taman Siswa Darmaningtyas, Koordinator Koalisi Pendidikan Lody Paat, dansejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli pendidikan.Menurut Tilaar, dalam BHP banyak sekali agenda terselubung yang tidak diketahuimasyarakat. Misalnya, tujuan BHP adalah persaingan yang diserahkan kepada
  13. 13. mekanisme pasar. "Persaingan dalam esensi pendidikan nasional sama sekalibertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," katanya.Dia menerangkan, jika akhirnya BHP tetap disahkan, BHP tersebut sangat prematur.Otonomi yang termaktub dalam jiwa BHP sebenarnya merupakan pembohongan publik."Kita ini negara miskin. Human Development Index pada tahun lalu, posisi kita beradapada urutan 108 dari 177. Ini berarti, kita memang belum mampu. Kalau memang inginBHP, lebih baik 20 atau 30 tahun lagi. Itu pun melalui kajian yang mendalam dandilandasi dengan roh pendidikan bangsa ini," katanya.Di Amerika, kata Tilaar, UU Wajib Belajar sudah diterapkan pada pertengahan abad 19.Pada tahun 2001, Amerika kembali menelurkan kebijakan dengan slogan "No Child LeftBehind." "Artinya, setelah kurun waktu yang begitu panjang, Amerika ternyata sangatconcern dengan pendidikan. Kita masih terlalu dini," ucapnya.Tilaar menerangkan, pasal-pasal yang termaktub dalam RUU BHP tidak ada yang sesuaidengan nilai-nilai luhur Pancasila. "Kenyataannya, persaingan menjadi tujuan BHP. Sayatidak bisa membayangkan, bagaimana nasib jutaan anak bangsa di strata terendah inginmengenyam pendidikan di Tanah Air mereka," katanya.Karena itu, RUU BHP sebaiknya dibatalkan. "Penyusunan RUU BHP menggunakanpendekatan pasar bebas sebagai pisau analisisnya yang menganalogikan lembagapendidikan sebagai komoditas ekonomi," katanya.Makin MemiskinkanPandangan serupa disampaikan Darmaningtyas. Dia mengatakan, BHP akanmemiskinkan masyarakat miskin. Karena, akses pendidikan bagi masyarakat miskinsangat sulit. "Lebih baik, orang miskin tidak usah sekolah. Ini berarti ada pembiarannegara terhadap dunia pendidikan nasional," katanya.Dijelaskan, acuan BHP sebenarnya dari UU No 20/2003 tentang Sistem PendidikanNasional pada pasal 53. Secara bebas terjemahannya menyebutkan pendidikan akanmengarah kepada BHP. Ini berarti, ada upaya sistematis liberalisasi pendidikan."Kalau pendidikan saja sudah diliberalisasikan dan dikomersialisasikan berartipendidikan nasional sudah tidak lagi sejiwa dengan Pancasila," katanya.Sementara itu, Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawanmengatakan, pemberlakuan BHP akan mempertajam segregasi antarkelas sosial ekonomi.Penyerahan tanggung jawab pembiayaan kepada publik akan memunculkan konsekuensiterbentuknya jurang yang makin dalam antarkelompok masyarakat. "Berkualitas atautidaknya pelayanan pendidikan akan ditentukan sepenuhnya oleh jumlah dana yang bisadisediakan oleh peserta didik," katanya.
  14. 14. Dikatakan, gejala tersebut sudah mulai terlihat saat ini. Sekolah mulai tingkat SD hinggaSMA diberi bermacam label. Misalnya, sekolah unggulan, standar nasional, percontohandan sekolah plus berstandar internasional. "Semakin tinggi kasta sekolah akan semakinbesar dana yang mesti disediakan oleh orangtua siswa. Pada akhirnya, peserta didik yangberasal dari keluarga miskin akan makin sulit memperoleh akses pendidikan bermutu,"ujarnya mengingatkan. [W-12]Banjir di Morowali, 900 Orang Suku Wana Hilang[Cegah Produk Impor BerformalinBPOM Minta Bantuan Asosiasi Peritel[JAKARTA] Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Husniah RubianaThamrin Akib (BPOM) mengemukakan, sampai Rabu (1/8), pihaknya sudah menemukan39 produk manisan dan permen yang positif mengandung formalin, dari 222 contoh yangdiuji dan beredar di pasaran. BPOM akan mempublikasikan temuan itu beberapa harimendatang."BPOM juga tengah menguji 20 produk kosmetik yang dicurigai mengandung bahanberbahaya seperti hidroquinon, mercury, dan rodhamin. Diperkirakan hasilnya akankeluar dalam satu bulan ini. Produk kosmetik yang diuji itu sebagian besar dariTiongkok," ujar Husniah.Husniah, seperti dilansir kantor berita Antara, juga mengemukakan, pihaknya telahmeminta bantuan Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) dan Asosiasi Pedagang PasarSeluruh Indonesia (APPSI) untuk mengingatkan anggotanya agar tidak menjual produkyang mengandung bahan berbahaya.Sebelumnya, BPOM mengumumkan tujuh produk yang mengandung formalin dari 39contoh yang diambil dari pasar. Husniah mengatakan, produk yang mengandung formalinitu masuk ke Indonesia secara ilegal, antara lain tidak ada kode ML (Makanan Luar) padalabelnya."Permen merek White Rabbit yang mengandung formalin ternyata bukan produk yangkami beri izin edar. Sanksi yang diberikan bisa berupa tuntutan hukum," ucapnya.Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, importir turutbertanggung jawab terhadap barang yang diimpornya. Namun, karena produkberformalin itu masuk secara ilegal maka sulit untuk menelusuri importirnya, danDepartemen Perdagangan (Depdag) tidak akan memperketat impor makanan.Mari menegaskan, BPOM akan menempatkan petugasnya di pelabuhan untuk membantupetugas Bea Cukai dalam mengawasi masuknya produk makanan ke Indonesia. Selain
  15. 15. itu, Deperindag akan mengintensifkan koordinasi instansi terkait dengan perlindungankonsumen dari produk makanan yang berbahaya.Mendag mengajak konsumen agar teliti dalam membeli produk makanan impor denganmemeriksa ada tidaknya izin beredar pada kemasan, seperti kode ML untuk makanan luarnegeri, MD (Merek Dagang) untuk makanan dalam negeri, dan SP untuk produk industrirumah tangga. Sedangkan untuk produk kosmetik harus dipastikan ada tanda CL dan CDpada kemasannya.Singapura dan MalaysiaDari Medan dilaporkan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menyitamakanan, minuman, permen, cokelat, buah kaleng, penyedap masakan, dan susu kalengasal Singapura, Malaysia, dan Tiongkok, dari sejumlah pusat perbelanjaan di kota ini.Barang bukti itu akan dikirimkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM)Medan untuk diteliti di laboratoium"Makanan dan minuman produk luar itu diamankan polisi karena kualitasnyadisangsikan, apalagi tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan," ujar DirekturReserse Kriminal Polda Sumut Kombes Pol Ronny F Sompie, kepada SP, di Medan,Rabu (1/8). [AHS/BO/S-26]TAJUK RENCANA ILP Bukan Sekolah Kejahatan embali lembaga pemasyarakatan (LP) mengambil nyawa secara sia-sia. Beberapa bulan lalu, harian ini sempat memberitakan tingginya angka kematian narapidana(napi) di berbagai LP dan rumah tahanan (rutan) akibat banyaknya napi yang ketagihanmengonsumsi narkotika dan obat berbahaya (narkoba) dan tertular HIV/ AIDS. Kinikembali kita disuguhkan kenyataan napi tewas akibat kerusuhan di LP Cipinang.Komentar terhadap terjadinya kerusuhan di LP Cipinang itu masih saja seputarketidakseriusan pemerintah dalam mengelola LP. Soal kelebihan kapasitas, rendahnyadana pembinaan yang dialokasikan bagi LP dan rutan yang pada gilirannya membentukkomunitas di LP yang tidak terkontrol lagi. LP yang semestinya menjadi "sekolahkebaikan" justru berubah menjadi "sekolah kejahatan".Perbaikan infrastruktur di LP yang sering dilupakan juga disebut-sebut sebagai biangkeladi kerusuhan di hotel prodeo itu. Membeludaknya penghuni LP, buruknyainfrastruktur, minimnya dana berakibat fatal. LP berubah menjadi "rimba belantara".Siapa kuat dia yang menang. Dan hukum pun tak lagi digubris di LP. Bukankah kondisiitu mencerminkan rendahnya perhatian kita terhadap penghuni dan LP itu sendiri?Patut kita renungkan untuk apa sesungguhnya LP dibentuk. Bukankah LP dimaksudkanuntuk mengembalikan para napi - yang dinilai telah melanggar norma-norma - ke tengah
  16. 16. masyarakat kelak? Boleh jadi, kita semua, khususnya pemerintah termasuk pengelola LPsudah melupakan fungsi LP. Sejatinya LP bukanlah tempat buangan bagi masyarakatyang dinilai telah melanggar hukum. LP seharusnya menjadi tempat "berkontemplasi"bagi para penghuninya agar sadar akan perilaku menyimpang yang dibuatnya dan bisakembali bermasyarakat kelak.Tapi, kenyataannya, LP yang seharusnya menjadi tempat penyadaran itu, justru berubahmenjadi tempat para penjahat mempelajari kejahatan. Bukankah itu berarti kita tidakmemahami fungsi LP yang seharusnya menjadi tempat mengayomi para napi melaluiunsur-unsur pembinaan. Jika LP dibiarkan terus seperti ini, bukankah itu berarti setiapdetik kita sudah melakukan pengabaian hak asasi manusia (HAM)? Dan yang lebih fatallagi, negeri ini setiap detik akan mencetak "penjahat-penjahat" baru.Itu berarti, kita harus mengeluarkan ongkos sosial yang lebih tinggi lagi, lantarankejahatan semakin marak di tengah masyarakat. Bukankah lebih baik kita kelola denganbaik LP kita agar kejahatan semakin berkurang. Jika penghuni LP membeludak karenakelebihan kapasitas, bukankah itu berarti setiap saat lahir penjahat baru dan yang lamasemakin jahat?Oleh sebab itu, segera perbaiki sarana dan prasarana LP. Jangan kita puas denganmemenjarakan orang semata. Sesungguhnya suasana LP harus betul-betul kondusif.Jangan sebaliknya, LP justru menjadi pusat tumbuh suburnya perilaku menyimpangseperti pungli, premanisme, dan menjadi pusat peredaran narkoba. Kita tidak bolehmembiarkan LP menjadi "hutan belantara". LP harus kembali ke fungsinya yang hakiki,yakni menjadi pusat pembinaan dan sekaligus mengayomi.LP bukan sekolah kejahatan. Cap penjara yang tidak manusiawi itu harus pupus dari LP.Selain perbaikan fasilitas dan dana pembinaan bagi napi di LP, kita harus mendorongpemerintah untuk meningkatkan kualitas para petugas LP. Baik dari segi kemampuanintelektual melalui pendidikan juga soal kesejahteraannya. Semuanya tidak lain untukmemperkecil kemungkinan adanya petugas LP yang ikut "bermain" dengan para napimelakukan pelanggaran.Komitmen Presiden untuk Korban LumpurMasalah lumpur panas di Sidoarjo ternyata terus mengiang dalam memori PresidenYudhoyono. Hal ini terlihat dari komitmennya yang tak pernah pupus untukmenyelesaikan ganti rugi korban lumpur panas di Sidoarjo. Bahkan dalam kunjungannyake Korea Selatan yang sebenarnya tak ada kaitannya dengan persoalan lumpur diSidoarjo, Presiden Yudhoyono tetap mengingatkan kembali tentang pentingnyapenuntasan pembayaran uang muka bagi korban lumpur panas.Sebelum bertolak ke Bali dari kunjungan tiga harinya di Korea Selatan Presiden memintapembayaran uang muka 20 persen harus selesai sebelum Ramadan. Permintaan ini tentudidasarkan banyak pertimbangan. Di samping waktunya yang sudah cukup lama bagi
  17. 17. warga yang menunggu pembayaran uang muka, juga pada bulan Ramadan tidak bolehada kekecewaan warga yang bisa merusak kesucian bulan. Memasuki bulan suci, semuapersoalan warga bisa diselesaikan dengan baik sehingga bisa menjalani ibadah dengankhusyuk dan tenang.Namun lebih dari itu, instruksi Presiden terkait jadwal penyelesaian pembayaran uang diatas membuktikan keseriusan presiden bagi penyelesaian kasus tersebut. Bahkan menurutPresiden, dia memantau perkembangan penyelesaian masalah para korban luapan lumpurLapindo ini setiap tiga hari sekali. Mudah-mudahan langkah Presiden ini menggugah paraaparat terkait lainnya untuk betul-betul memperhatikan dan mempercepat prosespenyelesaian korban lumpur.Alia Kamila JamilaJl RS Fatmawati, Jakarta SelatTim Olimpiade Matematika Indonesia Raih Perak[TANGERANG] Pemerintah akan mengintensifkan pencarian siswa-siswa berbakatmenyusul keberhasilan tim olimpiade matematika Indonesia (TOMI) di ajang olimpiadeinternasional matematika (international mathematics olympiad/IMO) di Hanoi, Vietnam,19 Juli-31 Juli. TOMI meraih 1 medali perak dan Honorable Mention."Sudah saatnya kita lebih menggiatkan pencarian siswa-siswa unggul guna mengikutiajang bergengsi dunia. Ini menunjukkan kita mampu dan siap berlaga di dunia," kataKetua TOMI Ahmad Muchlis, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin(31/7) malam.Disebutkan, medali perak diraih oleh Raymond Christopher Sitorus dari SMAK 1PENABUR, Jakarta. Sedangkan empat siswa lainnya memperoleh Honorable Mention,masing-masing Koe Han Beng (SMAK Karunia, Jakarta), Rudi Adha Prihandoko (SMA4 Denpasar, Bali), Yosafat Aka Prasetya P (SMA 4 Denpasar, Bali), dan Andika Sutanto(SMA 3 Surakarta). Sementara, Nugroho Seto Saputra (SMA 3 Yogyakarta) tidakmemperoleh medali.Dikatakan, medali perak yang diraih TOMI merupakan kali kedua dalam ajang yangsama pada 2002. Olimpiade matematika kali ini, kata Ahmad, diikuti oleh 93 negaradengan jumlah peserta sebanyak 520 siswa dan memperebutkan 29 medali emas."Meski belum memperoleh emas, kita bisa bangga karena negara kita diperhitungkandunia," katanya. Sementara itu, Raymond mengatakan, soal yang diujikan dalamolimpiade ini memang cukup sulit."Kita sebenarnya bersyukur bisa meraih medali perak, padahal, kita tidak memasangtarget medali," katanya. [W-12]
  18. 18. LEMbagaPERKELAHIAN CIPIANGKrisis Solidaritas Landa Generasi Muda Indonesia[JAKARTA] Saat ini generasi muda Indonesia dilanda krisis solidaritas, sehinggaterkesan pemuda terkotak-kotakkan atau terpecah-pecah oleh semangat kedaerahan dankepentingan lainnya. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia rentan menimbulkanperpecahan, sehingga pemuda harus bisa menjadi lokomotif pemersatu bangsa.Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, saat Pembukaan JamborePemuda Indonesia (JPI), di Cibubur, Jakarta, Selasa (31/7), mengatakan, untuk menjadipemersatubangsa, pemuda mesti memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.Kegiatan JPI diikuti 1.400 peserta dari 33 provinsi yang berlangsung 30 Juli - 3 Agustus2007 di Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur. "Jangan mau terpecah hanya karenaperbedaan," seru Adhyaksa.Meski demikian, mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia itumenyadari kalau saat ini generasi muda menghadapi krisis solidaritas. Untuk itu perludibangun komunikasi dan pertemuan-pertemuan di kalangan generasi muda untukmengatasinya.Dikatakan, untuk menjaga solidaritas pemuda, dia meminta agar para pengurus organisasikepemudaan atau tokoh pemuda jangan berpikiran sebagai kader daerah."Anda harus berpikir sebagai kader pusat yang ditempatkan di daerah," ujarnya.Dia meminta agar pemuda mencontoh semangat nasionalisme yang muncul melaluikegiatan olahraga khususnya Piala Asia.Kejuaraan sepakbola antarnegara di benua Asia itu berhasil mempersatukan semuasupporter yang selama ini tawuran untuk mendukung tim nasional. [E-7]Jangan Ajari Rakyat MemfitnahEntah kapan negeri ini akan menjadi negeri beradab apabila budaya yang dikembangkanadalah budaya fitnah. Untuk kesekian kalinya di negeri ini berkembang tradisimemfitnah. Yaitu melemparkan isu yang belum tentu kebenarannya. Lebih parah lagi,fitnah tersebut terkait dengan pribadi seseorang yang dipercaya menjadi orang nomorsatu di Republik ini, yaitu Presiden Yudhoyono.Inti persoalannya bukan pada sosok Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene seorangpresiden, namun lebih pada tradisi yang menyerang pribadi melalui cara-cara yang tidakterpuji. Inilah yang disebut sebagai character assassination (pembunuhan karakter).
  19. 19. Lebih ironis lagi fitnah ini dilontarkan oleh orang yang terlanjur dipercaya rakyat, yaitu(mantan) anggota dewan yang sering ditempatkan sebagai orang terhormat. Budayafitnah ini merupakan trandisi zaman batu di mana aturan main belum ada, masing-masingmementingkan kepentingannya sendiri, dan logika belum berjalan secara maksimal.Kini di zaman demokrasi di mana aturan main dibuat oleh anggota dewan secara rasional,namun tradisi yang dikembangkan justru emosional. Entah kapan di negeri ini tegakaturan main yang membuat semua rakyat hidup mematuhinya, apabila para elitepolitiknya masih berwatak zaman batu.Tradisi fitnah dilarang bukan hanya karena menjelekkan orang lain tanpa fakta, tapikarena menyakiti hati dan menumbuhkan dendam. Sebagai orang awam, saya hanyaberharap pada para politisi agar tidak mengajari perilaku politik emosional yang tidakbermoral, karena itu semua akan menghinakan diri kita semua sebagai bangsa.Mengapa kita sangat sensitif terhadap kerjasama yang dibangun pemerintah dengannegara lain dengan tuduhan menjual harga (kedaulatan) diri, apabila kita sendirimenghinakan diri dengan mengembangkan budaya fitnah.Kalau kita sepakat membangun negeri ini di atas landasan demokrasi, mari kita semuamengapresiasinya melalui kepatuhan pada aturan main yang ada. Kita harusmenggunakan rule of law sebagai ajang pertaruhan kita untuk mendapatkan hak-hak danmenjalankan kewajiban kita, bukan melalui fitnah yang keji.Habibah ThaibahJl Cakung Ray Sukapura, Cilincing, Jakarta UtaraKekayaan 3 Raja Rokok Rp 90 Triliun[JAKARTA] Pertumbuhan pesat industri rokok Tanah Air telah membuat kantong parapengusahanya semakin tebal. Tren ini akan terus menguat di masa mendatang. Fakta initerlihat jelas pada jumlah kekayaan para pengusaha rokok yang mendominasi daftar 150Orang Terkaya Indonesia, yang dikeluarkan majalah Globe Asia edisi Agustus 2007.Pemeringkatan yang dilakukan Globe Asia, didasarkan pada kepemilikan saham olehmasing-masing individu, baik di perusahaan publik (yang tercatat di bursa saham)maupun yang tidak (nonpublik).Dari daftar tersebut, kekayaan tiga orang dari industri rokok mencapai US$ 9,9 miliar(Rp 90,09 triliun) atau sekitar 21,24 persen dari total kekayaan 150 pengusaha yangmasuk daftar tersebut mencapai US$ 46,6 miliar.Sementara itu, total kekayaan 147 orang terkaya lainnya yang bergerak dalam bisnismanufaktur, infrastruktur, agroindustri, dan jasa, sebesar US$ 36,7 miliar (Rp 333,9triliun) atau 78,76 persen.
  20. 20. Selain rokok, industri yang mengandalkan sumber alam seperti energi dan minyak sawitjuga menghasilkan pengusaha-pengusaha yang masuk dalam 150 Orang TerkayaIndonesia versi Globe Asia.Bos Djarum Kudus, Budi Hartono (66) berada di urutan pertama. Kekaya- an Budi danperusahaan- perusahaan yang ada dalam kekuasaannya sebesar US$ 4,2 miliar atausekitar Rp 38 triliun.Di urutan kedua Rachman Halim dari Gudang Garam. Kekayaan Rachman Halim danperusahaan-perusahaannya diperkirakan sebesar US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 31,85triliun.Mantan pemilik HM Sampoerna, Putera Sampoerna berada di urutan kelima. KekayaanPutera Sampoerna dan perusahaan-perusahaan yang dimilikinya sebesar US$ 2,2 miliaratau sekitar Rp 20,02 triliun. Meski kini tidak memiliki saham di HM Sampoerna,kekayaan Putera Sampoerna diyakini berasal dari penjualan sahamnya di HM Sampoernakepada PT Phillip Morris Indonesia, Maret 2005 lalu.Perusahaan barunya saat ini, Sampoerna Strategic bisa berkembang tak lain karena uanghasil penjualan saham keluarganya di HM Sampoerna kepada Philip Morris senilai Rp18,5 triliun.Lewat bendera barunya tersebut, Putera kini merambah bisnis properti di Rusia. Ia jugamembeli dua rumah kasino di London, Ambassadors Casino dan Tha Mansion Casino.The Mansion Casino merupakan sponsor resmi klub sepakbola Divisi Utama Inggris,Tottenham Hotspurs.Berkat bisnis rokoknya saat itu, kini Putera memiliki jet pribadi yang terdaftar diBermuda senilai US$ 50 juta (Rp 455 miliar). Ia juga memiliki Cessna XLS danhelikopter Bell 427 yang diparkir di Halim Perdanakusuma.Putera kini bermukim di Singapura. Setiap ke Jakarta, ia tinggal di Penthouse HotelGrand Hyatt, yang bertarif minimal US$ 3.300 (Rp 30 juta) per malam. Ke mana-mana ianaik Rolls Royce Phantom yang sehari-hari diparkir di lobi hotel tersebut.IronisFakta bahwa peringkat orang terkaya di Indonesia kekayaannya didominasi dari industrirokok, merupakan sebuah ironi di tengah kondisi bangsa yang masih serba amburadul ini,terutama jika mengacu pada dampak yang ditimbulkan rokok bagi kesehatan.Apalagi menurut data dari Litbang Depkes 2005, dampak dari merokok te-lahmenghabiskan biaya Rp 1,967 triliun untuk biaya perawatan bagi pasien akibat merokok.Sementara beban pengeluaran negara pun akibat penyakit yang disebabkan merokokmenurut Litbang Depkes, juga sangat besar, yakni mencapai Rp 43,8 triliun.
  21. 21. Ironisnya, lagi, sebagaimana dikemukakan pegiat penanggulangan merokok, RenieSinggih dari Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (LM3), banyak perokok diIndonesia yang berasal dari kalangan usia muda. Rata-rata mereka mulai merokok di usia15 tahun, namun tak jarang yang sudah akrab dengan rokok di usia lima tahun.Sehubungan dengan itu, Direktur Represif Badan Narkotika Nasional, Brigjen Pol IndradiTanos mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan peraturan bahwa anak di bawah usia 18dilarang merokok. "Baru wacana, tapi ini akan kami usulkan," katanya kepada SP diJakarta, Senin (30/7) pagi. [S-24/A-17/M-15]TAJUK RENCANA IIPangkas Jumlah Partai ada 11 Oktober 1998, ketika krisis ekonomi global mencapai puncaknya, Merry Lynch memasang iklan satu halaman penuh di semua surat kabar di Amerika Serikat. Iklan ituberbunyi, "Dunia Berusia 10 Tahun." Ia menghitung bahwa sejak tembok Berlin runtuhpada 1989, era globalisasi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mulaiberkembang pesat.Usia bangsa ini pun kalau dihitung sejak era reformasi 1998, baru 9 tahun. Tapi hasilnyaberbanding terbalik ketika berbicara soal pertumbuhan ekonomi. Kita menderita secaraekonomi. Tentu kita tidak ingin situasi ini berlangsung terus. Indonesia harus bangkit.Baru-baru ini, Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew mengatakan, satu faktor yangmenghambat perekonomian Indonesia adalah sistem partai yang rumit dan kompleks."Sistem multipartai membuat kebijakan ekonomi tidak mudah dijalankan," kata Lee.Kalau objektif, banyaknya partai bukan satu-satunya penyebab hancurnya perekonomianIndonesia. Ada banyak faktor. Tetapi kita sepakat dengan Lee untuk konteks ini,mengingat DPR sedang membahas paket RUU Politik. Wacana yang berkembang diSenayan adalah mempertahankan multipartai untuk meningkatkan derajat representasiatau menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif.Ada dua pilihan dan kita sepakat kalau jumlah parpol dikurangi, karena dalam berbagaistudi, sistem presidensial selalu tidak kompatibel dengan sistem multipartai. Jumlahpartai yang banyak mengurangi derajat govern ability presiden.Parpol banyak juga akan menyandera presiden dan berpotensi membentuk kartel partai.Itulah yang terjadi saat ini, dimana parpol yang mengontrol kekuasaan presiden, bukanDPR sebagai institusi. Akibatnya, presiden dipaksa memberi konsesi yang banyak kepadapartai.
  22. 22. Menyederhanakan jumlah parpol bisa dilakukan melalui electoral engineering ataumengubah aturan main dalam pemilu. Menaikkan electoral threshold adalah salah satucara, yang mensyaratkan bahwa partai politik harus memperoleh persentase suara dalamjumlah tertentu agar diperbolehkan ikut pemilu. Ada juga cara lain, misalnya mengubahangka district magnitude, mengubah rumus penghitungan suara yang akan ditranslasimenjadi kursi di parlemen.Alternatif lain, mengubah sistem representasi proporsional menjadi sistem pluralitas, ataubiasa disebut sistem distrik. Dalam sistem ini, jatah kursi yang diperebutkan di satudaerah pemilihan hanya satu, karena itu hanya ada satu calon yang menang di daerahtersebut. Menurut studi empiris, sistem ini cenderung menghasilkan dua hingga tigapartai yang punya kursi efektif di DPR.Sama seperti usul menaikkan electoral threshold 5 - 10 persen, perubahan sistem ini akanmendapat perlawanan dari partai-partai kecil atau yang baru muncul. Merekamempersoalkan bahwa perubahan itu mematikan demokrasi.Tudingan seperti itu tidak selamanya benar, kalau kita jeli melihat bagaimana keputusansistem pemilu itu dibuat. Apabila diputuskan melalui voting di DPR, maka tidak ada asasdemokrasi yang dilanggar. Yang mungkin diabaikan adalah asas kebersamaan.Tetapi apa pun risikonya, kita harus memilih. Tidak ada sistem pemilu yang ideal, yangmenghasilkan pemerintahan yang representatif secara maksimal dan efektif serta efisiensecara maksimal pula. Sistem mana yang dipilih tergantung pada prioritas, termasukmemilih menuju multipartai sederhana. Namun mengacu pada realitas politik selama inikita melihat bahwa multipartai partai sederhana adalah pilihan terbaik bagi bangsa ini.Jumlah partai yang terlalu banyak harus dipangkas karena fakta telah menunjukkankepada kita bahwa banyak partai yang didirikan hanya sekadar untuk mencarikeuntungan pribadi.Sesudah Keputusan MK, Pilkada Jalan TerusKeputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka peluang calon independen ikutpilkada melebihi wewenangnya. MK hanya bertugas menguji kesesuaian terhadap UUDbukan menetapkan norma UU baru. Keputusan ini menunjukkan bahwa MK sudahbertindak lebih dari kewenangannya. Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalattamengatakan hakim jangan mengambil fungsi legislatif yang tugasnya membuat UU.Akibat keputusan MK ini, terjadi kekosongan UU yang menjadi dasar hukum dalamproses pilkada, karena UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak dapatlagi digunakan sebagai acuan dalam pilkada. Padahal, tahun ini saja akan dilangsungkan14 pilkada di beberapa daerah.Seorang calon pemimpin daerah selain memiliki kemampuan yang dibutuhkan danmendapatkan dukungan rakyat, juga harus mendapat dukungan DPRD. Kita tidak tahu,
  23. 23. apakah proses pembangunan bisa berjalan lancar di daerah apabila calon independenmenang pilkada tapi dia tidak mendapat dukungan mayoritas DPRD.Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk merevisi UU, ujung-ujungnya uangrakyat kembali dihambur-hamburkan hanya untuk kepentingan/permintaan kelompoktertentu. Tidak hanya biaya saja, tetapi juga tenaga dan pikiran akan terkuras untukmembahas. Seharusnya MK memikirkan hal ini sebelum memutuskan, jangan karena"desakan" kelompok tertentu, sistem yang selama ini sudah berjalan dengan baik menjadirusak dan hancur.Sebagai warga negara yang baik kita harus menghormati keputusan tersebut. Ikutnyacalon independen hendaknya juga diikuti dengan persyaratan-persyaratan, karena jikatidak keputusan itu hanya akan menimbulkan diskriminasi sekaligus melecehkan parpol.Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah penggantiundang-undang (Perppu) atau revisi UU landasan hukum pelaksanaan pilkada.Yulianto - Jl H Samali Pasar Minggu Jakarta SelatanTAJUK RENCANA IIMenuju Keluarga Harapan ualitas sumber daya manusia menjadi penentu masa depan bangsa. Apabila sebuah bangsa tidak mempunyai sumber daya manusia yang bisa diandalkan, maka celakalahbangsa itu. Dalam persaingan global yang semakin ketat, bangsa yang tidak memilikimanusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi untuk membangun bangsanya, akansemakin tertinggal. Oleh karena itulah, untuk menciptakan bangsa yang mampu bersaingjuga harus memperhatikan kualitas warga negaranya.Hal itulah yang disadari sepenuhnya oleh pemerintah saat ini. Kualitas sumber dayamanusia bisa ditingkatkan bila kesejahteraan keluarga diperhatikan. Kesehatan danpendidikan menjadi kunci menuju kesejahteraan sebuah keluarga, dan bila sebagian besarkeluarga di Indonesia sudah mencapai taraf hidup yang memadai, maka pemerintah telahmenjalankan amanat UUD 1945 untuk menyejahterakan warga negaranya.Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan yang dihadapioleh keluarga yang masih tergolong miskin. Di antaranya adalah memberikan subsidilangsung tunai (SLT) yang ternyata sebagian tidak sampai ke sasaran. Ada keluargatergolong sangat miskin tidak menerima SLT, sedangkan keluarga yang sebenarnya tidakperlu dibantu malah mendapat SLT. Tidak sedikit dana itu yang disunat oleh aparatpemerintah daerah.Sekarang, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaikelanjutan dari SLT. Namun, PKH lebih menitikberatkan bantuan pada kesehatan ibuhamil, anak balita dan pendidikan untuk anak-anak. Bantuan ini memang hanya diberikankepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan ketentuan: Ibu yang sedang hamil,
  24. 24. memiliki anak usia 0-6 tahun, atau memiliki anak usia sekolah yaitu umur 7-15 tahun.Bagi ibu hamil wajib mengikuti pelayanan pemeriksaan kesehatan di puskesmas,sedangkan anak usia di bawah 6 tahun harus datang ke puskesmas dan mengikutipelayanan kesehatan anak, serta untuk anak usia sekolah wajib mengikuti pendidikandengan jumlah kehadiran minimal 85 persen.Program Keluarga Harapan untuk tahun ini ditargetkan bisa dinikmati oleh 500.000RTSM, sedangkan untuk tahun 2008 ditargetkan 700.000 RTSM atau berkurang daritarget semula 1,5 juta RTSM karena anggaran yang disetujui oleh Panitia Anggaran DPRhanya Rp 1,1 triliun dari Rp 2,62 triliun yang diajukan. Menurut data Bappenas,direncanakan bantuan bagi RTSM yang memiliki ibu hamil, anak usia di bawah 6 tahun,dan anak usia SMP/MTs masing-masing Rp 800.000. Sedangkan untuk anak usia SD/MIsebesar Rp 400.000.Kita berharap, program yang ditujukan untuk membantu keluarga sangat miskin dalamjangka pendek dan sebagai upaya untuk investasi sumber daya manusia agar generasiselanjutnya bisa keluar dari perangkap kemiskinan, dapat berjalan tepat sasaran. Kitasangat prihatin bila anggaran yang tidak sedikit jumlahnya tersebut mengikuti jejakprogram-program serupa sebelumnya, yaitu menyimpang dari sasaran yang dituju.Keinginan pemerintah untuk mengubah rumah tangga sangat miskin menjadi keluargaharapan perlu mendapat dukungan. Namun, kita ingin menggarisbawahi pernyataanpengamat ekonomi, Faisal Basri, bahwa program tersebut tidak menyentuh rasa keadilanrakyat jika itu hanya uji coba di tujuh provinsi, tanpa ada kelanjutan program yang jelas.Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin tahun 2007 mencapai 37,7 juta jiwa, danmereka juga harus mendapat perhatian. Pemerintah harus bertanggung jawab agarprogram tersebut benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi rakyat.Calon Independen Vs Keserakahan ParpolNovel Ali alah satu dampak positif reformasi adalah pembangunan cara pandang baru, sekaligus penegakan semangat politik masyarakat Indonesia, untuk melakukan pembaruankonstitusi negara, melalui perubahan UUD 1945. Dari sekian banyak perubahansubstansial UUD 1945, adalah presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangansecara langsung oleh rakyat. Di samping tentunya desentralisasi serta penguatan otonomidaerah.Secara keseluruhan, perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan empat kali, mengakibatkanterjadinya perubahan dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan bernegaradan berbangsa. Baik pada tataran kelembagaan (kekuasaan) negara, maupun pada tatarankelembagaan politik di tengah masyarakat sipil.Perubahan UUD 1945, memberikan ruang politik dan hukum, guna diterbitkannyaberbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang politik, menuju format politik
  25. 25. baru, sebagai prasyarat mutlak konsolidasi demokrasi, yang tumbuh dan berkembangpesat pascagerakan reformasi (1998). Perubahan UUD 1945, pun mengakibatkanterjadinya penataan sistem, struktur dan kewenangan lembaga negara, yang telahmemberikan peluang terwujudnya pengawasan dan penyeimbangan (checks andbalances) atas kekuasaan politik. Dampak negatif dari realitas pembaharuan sistem danpranata kekuasaan (power) dan politik praktis dimaksud adalah maraknya konflikkepentingan di antara pemegang kekuasaan, serta pelaku politik, yang telah jauh hari(sebelumnya) terlibat di dalamnya.Era reformasi menjanjikan terbukanya ruang untuk mewujudkan sistem hukum nasional.Hal itu meliputi pembangunan substansi hukum tertulis atau tidak tertulis, melaluimekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih baik, sesuai dengan aspirasimasyarakat dan pembangunan hukum, baik berdasar Undang- Undang Nomor 10 Tahun2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun sesuai konstitusinegara kita.Pada sisi lain, perkembangan demokrasi era reformasi terutama lewat penyelenggaraanpemilu secara langsung untuk anggota DPR dan DPRD (mekanisme parpol), dan anggotaDPD (perseorangan), pada gilirannya mendesak penyelenggaraan pemilihan kepaladaerah (pilkada), secara langsung dan demokratis. Realitas itu mendorong tuntutandilakukannya perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, antara lain karena beberapa pasal dalam UU Pemerintahan Daerah dinilaibertentangan dengan UUD 1945. Khususnya, pasal-pasal yang dipandang melanggar hakkonstitusional warga negara. Lebih khusus lagi yang membatasi pencalonan kepaladaerah secara independen, atau tidak melalui partai politik. Di samping karena dinilaimerampas hak konstitusional, serta menutup akses politik untuk memilih calon kepaladaerah independen.Bukan Membonsai ParpolSejumlah warga Indonesia, menggugat uji materi atas beberapa pasal UU PemerintahanDaerah, karena mereka nilai bermasalah. Akhirnya 23 Juli 2007, Mahkamah Konstitusimemutuskan calon independen bisa mengikuti pemilihan kepala daerah. Keputusan MKyang diambil dalam sidang pleno dipimpin Ketua MK dan dihadiri sembilan hakimkonstitusi itu, memutuskan beberapa pasal dalam UU Pemerintahan Daerah, harus diubahsebagian, yakni Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 59 ayat 1-3.Fenomena itu dapat "mengganggu" kepentingan parpol. Pengalaman pemilihan presidendi Amerika membuktikan, calon independen dapat tampil sebagai pemenang, jikamekanisme dukungan masyarakat secara langsung, jauh lebih solid dibanding yang dapatdiperankan mesin-mesin politik parpol. Apalagi kalau parpol tidak sepenuhnyamemperoleh simpati dan dukungan masyarakat. Namun, keputusan MK yang memberipeluang tampilnya calon independen dalam pilkada, tidak ada kaitannya dengan upayameminimalisasi kekuasaan dan kekuatan parpol. Keputusan MK dimaksud, sepenuhnyaberada dalam ranah hukum, sehingga tidak boleh dipolitisasi untuk atau atas namakepentingan parpol.
  26. 26. Karenanya, sangat tidak wajar jika muncul pemikiran pihak tertentu, yangmengidentifikasi pemberian peluang calon independen ikut dalam pilkada, sebagaibentuk konkret pembonsaian parpol. Keputusan MK itu merupakan realita yang mautidak mau, suka atau tidak, perlu (dan memang harus) diakses, sebagaimana isyaratlangsung atau tidak langsung reformasi hukum di negeri ini.Persoalannya, yang menyebabkan baik "orang parpol" atau masyarakat awam, bisamemahami adalah, beberapa hak dan kewenangan yang sebelumnya melekat parpol, kinitidak dapat dipertahankan lagi. Calon independen yang akan tampil ke arena pilkada, jikasebelumnya harus patuh dan taat atas "perintah parpol", termasuk mesti memenuhiseluruh konsekuensi dan ubo rampe-nya (prasyarat tertulis dan tidak tertulis) yangditetapkan parpol, kini lebih bebas memilih, mau pakai mekanisme parpol, atau tidak.Keran demokrasi yang dibuka MK disebut terdahulu, dapat dibaca dalam dua kontekskepentingan, kendati tidak ada pamrih kepentingan ke arah ini, di balik pengambilankeputusan MK itu sendiri. Dua konteks dimaksud berada dalam ranah publik (di luarkepentingan MK), yaitu pendewasaan parpol, khususnya untuk beradu kemampuandalam upaya merebut konstituen (pemilih) secara demokratis dan dewasa dengan pihak-pihak di luar parpol (konteks kepentingan pertama). Di samping, meniadakan atauminimal mengurangi keserakahan parpol, yang di masa sebelumnya (sebelum calonindependen bisa ikut pilkada), gampang sekali merambah ke berbagai ranah kepentingancalon independen dan inner group-nya (kepentingan kedua).Keserakahan parpol yang sering terungkap dalam sinisme publik, bahwa parpol pasangtarif miliaran rupiah untuk kandidat yang menggunakan parpol tersebut sebagaikendaraan politik, nyaris tidak bisa lagi dipertahankan. Pola perekrutan calon dalamproses pilkada yang sarat politik uang dan political cost (biaya politik) untuk parpol yangbersumber dari kocek kandidat, dengan sendirinya dapat menipis, ketika kebanyakanorang yang bermaksud maju dalam pilkada lebih memilih mekanisme calon independenketimbang mekanisme parpol yang sarat beban.Kita dapat memaklumi, calon independen dalam pilkada dapat merugikan pihak tertentu.Tetapi, sudah barang tentu, pihak lain bisa diuntungkan olehnya. Terlepas dari dirugikan,atau sebaliknya diuntungkan oleh keputusan MK tersebut, seluruh warga Indonesiamemiliki kewajiban yang sama menjaga proses konsolidasi demokrasi, dapat berlangsungsepenuh waktu (secara berkelanjutan).Di samping, yang tidak kalah pentingnya diimbangi oleh berlangsungnya sistem danproses politik di satu sisi, serta kultur politik di sisi lain, dengan pembangunan hukumyang berpayung konstitusi negara, sekaligus berkeadilan antara lain yang telah dibukaarus dan aksesnya, lewat calon independen dalam pilkada.Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro,Semarang
  27. 27. AJUK RENCANA IMenimbang Parpol dan Calon Independen emilihan kepala daerah (pilkada) yang menurut undang-undang harus dicalonkan oleh partai politik (parpol) memasuki era baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK)memutuskan calon independen atau perseorangan dapat mengajukan diri menjadi calonkepala daerah. Keputusan MK tersebut membuka tabir dominasi partai politik selama ini,sekaligus memunculkan berbagai reaksi dengan sejumlah alasan. Di satu sisi menjaditantangan bagi parpol yang mulai kehilangan kepercayaan publik, di sisi lain menjadikabar gembira bagi publik yang menilai pintu demokrasi disumbat oleh parpol.Kredibilitas parpol merosot akibat perilaku parpol itu sendiri. Sebuah peran yang jauhdari tujuan awal tradisi parpol dimulai. Boleh dikatakan proses transisi demokratisasi diIndonesia terperangkap oleh kemandekan internal parpol. Lembaga yang seharusnyamenjadi penyalur aspirasi dan pengkaderan pelaku politik justru tidak lebih dari sekadar"calo" yang mengangkangi demokrasi itu sendiri. Fakta bahwa perilaku parpol yangbergeser tersebut dapat disaksikan dalam berbagai fenomena pilkada.Di tengah kemandekan tersebut, alternatif calon independen menjadi jawaban sementara.Paling tidak untuk mendobrak kebuntuan demokrasi sehingga aspirasi publik dalamproses politik tidak dikangkangi oleh parpol, memunculkan calon pemimpin yangkredibel, sekaligus mendorong pembenahan parpol agar kembali pada tugas dan fungsiutamanya. Bayangkan, figur yang pantas dan berkualitas harus dikalahkan hanya karena"pintu" demokrasi harus melalui parpol dengan segala subyektivitas dan mekanismeinternal. Siasat untuk menembus subyektivitas dan mekanisme parpol tersebut akhirnyadibahasakan dengan "biaya politik" yang memunculkan "calo" parpol. Calon parpol yangdianggap berkualitas pun akhirnya harus terkalahkan hanya karena mekanisme internalparpol yang rumit dan tidak transparan. Dalam konteks ini, sangat tepat calon independenmuncul sebagai jalan keluar.Calon independen bukanlah jaminan untuk memunculkan pimpinan politik yangberkualitas dan mencerminkan aspirasi publik. Sejauh mana dan bagaimana cara yangpaling tepat memunculkan calon perseorangan yang benar-benar menjadi alternatif ataskebuntuan parpol. Tidak menutup kemungkinan calon perseorangan yang muncul lebihkarena popularitas dan kedekatan emosional yang tidak didasarkan pada pertimbanganrasional. Bisa juga karena dukungan finansial yang meninabobokkan pemilih pada saat-saat pilkada hendak berlangsung.Jangankan calon perseorangan, banyak pemimpin di negeri ini yang populer dan lahirdari parpol dengan kontrol yang ketat justru menjadi tidak aspiratif setelah memegangtampuk kekuasaan.Calon independen ataupun melalui parpol memiliki kelebihan dan kekurangan. Keduanyasaling mengisi dan masih dibutuhkan penyempurnaan sistem politik Indonesia menujudemokratisasi bangsa Indonesia.
  28. 28. Parpol, dalam konteks pelembagaan politik sangat dibutuhkan sebagai wadahmenyalurkan aspirasi publik, melatih dan mengkader calon pemimpin. Parpol bukanlah"sumber uang" bagi para pengurusnya dan bukan pula "calo" memperjuangkankepentingan kelompok dalam membagi-bagi kekuasaan. Demikian juga calon independenbukanlah jalan pintas menjadi pemimpin daerah hanya dengan modal popularitas danfinansial.Pada titik tersebut, parpol harus kembali pada perannya dan calon independen pun harusdiatur dengan landasan operasional yang jelas. Baik itu berupa revisi atas berbagaiundang-undang yang terkait, perlunya Peraturan Pemerintah (PP) hingga PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Calon independen hadir untukmembenahi kehidupan politik yang didominasi oligarki parpol, bukan sebaliknya menjadisebuah kerancuan dan kontroversi baru.Parpol vs IndependenPenantian panjang lahirnya calon pemimpin daerah dan nasional dari kalanganindependen datang juga, setelah MK pada Senin (23/7) membacakan putusan uji materilterhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam putusannya,MK membolehkan calon independen mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada).Hal ini menjadi terobosan baru dalam perkembangan demokrasi kita. Seleksi pemimpindaerah yang selama ini monopoli partai politik, harus segera ditinggalkan. Tak akan adalagi perdebatan calon yang harus menyetor "uang tak berjudul" kepada partai politik agarmenjadi calon kepala daerah.Keputusan MK ini mendapatkan apresiasi luar biasa, yang terekam dari hasil survei LSIyang dipublikasikan Selasa (24/7), yang menunjukkan masyarakat mendukung calonindependen untuk pilkada, angkanya 82,2 persen untuk dukungan calon independengubernur dan 80,4 persen untuk bupati. Sedangkan yang mendukung calon independenpilpres angkanya mencapai 75 persen.Memang ada sedikit ganjalan administratif terkait dengan putusan MK ini, karena takbisa dengan sendirinya langsung dapat diberlakukan. Ini tak lain karena UU tentangPemerintahan Daerah harus di amandemen terlebih dahulu atau nantinya harus dibuatperaturan pemerintah secara tersendiri. Padahal, hingga Februari 2008, bakal ada 14Pilkada Gubernur.Miftahul Khoir,Komp Inkopad E 12/18 Sasak Panjang, Tanjung Halang, BogorLagi, "Gertak Sambal" DPRSetelah gagal menghadirkan Presiden terkait interpelasi dukungan Indonesia terhadapResolusi 1747 Dewan Keamanan PBB, para politisi Senayan yang mengusung interpelasiLapindo juga diambang keterpurukan. Dalam Rapat Bamus DPR Kamis (19/7) gagal
  29. 29. mengambil keputusan. Hanya dua fraksi yang tetap bersikukuh agar interpelasi terusberlanjut, yakni F-PDI-P dan F-PKB. Sedangkan delapan fraksi DPR lainnya, yaitu F-PG, F-PD, F-PPP, F-PAN, F-PKS, F-PBPD, F-PBR, dan F-PDS sudah mulai mengendor.Kedelapan fraksi ini menghendaki pengambilan keputusan ditunda setelah masa reses,yaitu pada 21 Agustus 2007.Apa makna politik dibalik penundaan interpelasi Lapindo ini? Hemat saya, ada empattafsir politik yang bisa dimunculkan. Pertama, penundaan ini menunjukkan betapajeleknya lobi DPR dibandingkan dengan kemampuan lobi pemerintah. DPR selalumenjadi inferior kala berhadapan dengan eksekutif. Kasus yang paling nyata adalahgagalnya petinggi DPR "membujuk" SBY datang ke Senayan ketika sidang interpelasiIran berlangsung.Kedua, penundaan ini menunjukkan bahwa DPR sebenarnya tidak punya komitmensungguh-sungguh untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Merekamenggunakan hak interpelasi hanya sebagai instrumen bargaining politik. Ketikaeksekutif sudah "menyambangi" mereka, dengan sendirinya sikap kritisnya punmengempes.Ketiga, DPR tetap menyiapkan amunisi interpelasi Lapindo ini sebagai cadangan untuk"menghajar" pemerintah. Dengan ditundanya keputusan hingga setelah masa reses padaakhir Agustus mendatang, itu artinya DPR masih punya cadangan senjata ketika harusberkonflik dengan eksekutif.Keempat, penundaan ini tentunya "menyakiti" hati masyarakat. DPR ternyata hanyamelakukan "gertak sambal" terhadap pemerintah. Padahal, ada antusiasme warga korbanlumpur Lapindo agar DPR benar-benar membela mereka. Tentu hal ini menambah daftarpanjang record buruknya perilaku politik para wakil partai itu!M Suud,Margonda Raya, DepokTAJUK RENCANA ITak Cukup Belajar dari Pengalaman elum selesai kasus kematian praja Cliff Muntu asal Manado akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para seniornya, kini muncul kasus baru yang melibatkan sejumlah prajaInstitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.Sejumlah praja dikabarkan mengeroyok seorang pemuda warga Jatinangor bernamaWendi Budiman. Akibat pengeroyokan tersebut korban akhirnya meninggal (22/7).Pengeroyokan itu, menurut hasil pemeriksaan polisi berawal dari perkelahian dalam liftdi Jatinangor Town Square.
  30. 30. Sebab-musabab pengeroyokan masih simpang-siuar. Saksi korban mengungkapkanperistiwa tersebut murni pengeroyokan, sementara pihak IPDN mengakui ada pelecehanseksual terhadap dua praja putri IPDN. Tindakan pelecehan itu akhirnya memicuperkelahian mengakibatkan tewasnya Wendi Budiman.Polisi tengah menangani kasus ini dan menetapkan lima praja sebagai tersangka. Polisijuga masih memeriksa empat praja yang diduga terlibat dan sejumlah saksi lain.Sementara itu masyarakat Jatinangor melakukan unjuk rasa di kampus IPDN. Perwakilanwarga menuntut agar memberikan santunan kepada korban, pihak IPDN meminta maaf,dan menuntut jaminan agar kasus itu diselesaikan sampai tuntas secara hukum. Kemudianratusan tukang ojek dan warga mendatangi kampus untuk menuntut IPDN dibubarkankarena tidak bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Warga yang melakukan unjukrasa mengancam menyisir mahasiswa IPDN yang berkeliaran di luar kampus. RektorIPDN Johanis Kaloh telah melarang mahasiswa IPDN keluar kampus dalam waktu yangtidak ditentukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.Sudah banyak terjadi tindak kekerasan di IPDN selama ini dan yang masih segar dalamingatan kita adalah kasus tewasnya Cliff Muntu di awal tahun ini. Kasus kematian Muntutelah membuat citra IPDN jatuh. Dan, kematian Cliff Muntu bukan yang pertama terjadidi kampus itu. Belum lagi sejumlah kejadian yang mencoreng citra tempat para calonpemimpin di lingkungan Departemen Dalam Negeri itu dididik. Malah salah seorangdosen di kampus itu tidak gentar membuka praktik kekerasan di kampus IPDN. Gara-gara itu, banyak kalangan, termasuk Ketua DPR Agung Laksano meminta pemerintahuntuk menutup IPDN. Akan tetapi, tampaknya semua kejadian yang tak sedap di masasilam itu belum cukup untuk menjadi pelajaran. Jika selama ini IPDN banyak bergelutdengan masalah internal, kini berbenturan dengan masyarakat.Sebagai perguruan tinggi, IPDN adalah tempat untuk mengasah kemampuan intelektualdengan disiplin yang sangat ketat. Adalah tantangan baginya untuk mengembalikan citratersebut. Citra itu sudah tercoreng oleh berbagai tindak kekerasan yang terjadi di kampustersebut. Apalagi IPDN menjadi tempat untuk menyiapkan para pamong praja, yaknipegawai negeri yang akan mengurus pemerintahan negara ini. Bagaimana jadinya negeriini kalau calon pamong praja kita demikian keadaannya. Karena itu, IPDN perlu tegasterhadap para mahasiswa yang terlibat dalam tindak kekerasan, apalagi kalau kemudianterbukti di pengadilan.Para praja yang kini belajar di IPDN adalah calon pemimpin, calon birokrat yang akanduduk dalam pemerintahan. Mereka adalah calon pamong praja, pegawai negeri yangakan mengurus pemerintahan negara. Kita menggaris bawahi sebutan pamong. Pamongitu adalah orang yang mengasuh. Krena itu, mereka perlu belajar dari berbagai peristiwakekerasan yang terjadi di kampus itu selama ini, bila benar-benar ingin menjadi pamongbagi masyarakat.Membaca Saja Kok, Sulit? PROleh DEVINA NATALIAMahasiswa Fikom Unpad
  31. 31. "BUKU adalah jendela dunia". Ungkapan itu pasti sudah pernah kita dengar. Klise,memang. Tetapi, arti ungkapan itu belum sepenuhnya disadari. Bagi sebagian besarwarga Indonesia, buku belum menjadi kebutuhan yang patut diprioritaskan. Minat dandaya baca rakyat Indonesia begitu rendah. Menurut penelitian sebuah lembaga duniaterhadap daya baca di 41 negara, Indonesia berada di peringkat ke-39. Sedangkan,menurut laporan Bank Dunia NM 16369-IND dan Studi IEA di Asia Timur, tingkatmembaca anak-anak dipegang oleh negara Indonesia dengan skor 51,7; di bawah Filipina(52,6), Thailand (65,1), dan Singapura (74,0) 2).Masalah Buku Teks Pelajaran Oleh Sudaryanto* Salah satu alat pendukung terlaksananya kurikulum pendidikan dengan baik adalahbuku ajar. Dengan adanya buku ajar yang baik maka kurikulum tersebut dapatdilaksanakan dengan baik. Mulai tanggal 26 Desember 2005, Depdiknas menetapkan Permendiknas RI No.26Tahun 2005 tentang penetapan buku teks pelajaran (Buku Ajar) yang memenuhi syaratkelayakan untuk digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas mencakup tiga matapelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional yakni Matematika, Bahasa Indonesia danBahasa Inggris untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA. Dalam keputusan itu ditetapkansebanyak 294 buku teks pelajaran dari 98 penerbit untuk tingkat SMP/MTs dan sebanyak250 buku teks pelajaran dari 50 penerbit untuk tingkat SMA/MA. Keputusan ini sekaligus menjawab pertanyaan, apakah buku-buku ajar yang beredardi pasaran selama ini sudah baik dan layak dipakai ditinjau dari kesesuaian materi, tujuankurikulum, dan metodenya sehingga layak digunakan sebagai pegangan dalampembelajaran. Karena buku ajar yang ada sebelumnya berbeda dengan KBK, baik urutanmateri maupun sajian materinya maka buku-buku ajar yang beredar sekarang ini lebihmenekankan kepada keaktifan siswa dan tampilan bukunya lebih menarik. Buku ajar merupakan alat pengajaran yang paling banyak digunakan diantarasemua alat pembelajaran lainnya. Keuntungan dengan digunakannya buku ajar dalam
  32. 32. proses belajar mengajar antara lain: dapat membantu guru melaksanakan kurikulum yangberlaku, menjadi pegangan dalam menentukan metode pengajaran; memberi kesempatanpada siswa untuk mengulangi pelajaran dan dapat digunakan pada tahun berikutnya.Terlebih sudah ada PP No 11/2005 yang mengatur tentang masa pakai buku ajar minimalselama 5 tahun. Selain itu, buku ajar yang uniform memberi kesamaan mengenai bebandan standar pengajaran serta memberikan pengetahuan dan metode mengajar lebihmantap bila guru menggunakan dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran, buku ajardapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik; mengatasiketerbatasan ruang dan waktu; dapat mengatasi sifat pasif anak didik. Buku ajar harusmempunyai kualitas yang baik dari segi struktur isinya. Selain itu, buku ajar yang baikharus memenuhi kriteria CBSA serta sepuluh butir kriteria kelayakan yaitu: menarikminat; memberi motifasi; memuat ilustrasi yang menarik hati; mempertimbangkan aspekkognitif; isinya berkaitan dengan mata pelajaran lain (pengetahuan dan kompetensi lintaskurikulum); dapat menstimulasi/merangsang aktifitas siswa; menghindari konsep-konsepyang samar dan tidak pasti; mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas; mampumemberi pemantapan, penekanan pada nilai siswa; dan melibatkan siswa dalampembelajaran. Materi pokok dalam buku ajar dipaparkan untuk mencapai standarkompetensi dan kompetensi dasar yang ada. Selain digunakan sebagai buku pegangan,diharapkan dapat membangkitkan keinginan untuk belajar, membentuk karakter yangbaik dan berpikiran cerdas dari seorang siswa, memiliki keahlian, menerapkan teknologitepat guna dan menguasai suatu ilmu dalam buku tersebut.
  33. 33. Kita menyambut baik keputusan tentang buku yang layak dipakai dalampembelajaran di sekolah. Hanya saja, diharapkan tidak ada paksaan dalam penggunaanbuku tersebut mengingat kemampuan keuangan siswa dan memang tak boleh memaksasiswa membeli buku. Namun akan lebih baik jika pemerintah daerah mengalokasikananggarannya untuk membeli buku pelajaran layak pakai itu dan men-drop ke sekolahsehingga memperingan beban siswa. Tentunya dengan cara ini, peningkatan kualitaspendidikan melalui pemakaian buku teks pelajaran akan dapat terealisasi danpembelajaran akan semakin lancar. Semoga. • Penulis, Guru BK di SMA N I Bayat, Klaten Menyoal Buku Pegangan Mata Pelajaran Oleh Sudaryanto, S.Pd SALAH satu alat pendukung terlaksananya kurikulum pendidikan dengan baikadalah buku ajar/pegangan. Dengan adanya buku ajar yang baik maka kurikulumtersebut, sedikit banyak, dapat dilaksanakan dengan baik. Saat ini, memasuki tahunajaran baru ini, kebutuhan akan buku pegangan mata pelajaran telah menjadi sebuahkeharusan. Terlebih bagi para siswa di daerah bencana yang saat ini gedung sekolah danfasilitas pembelajaran laiinya (termasuk buku pegangan) hancur diluluhlantakkanbencana. Sebenarnya, sejak tahun 2005 yang lalu, Depdiknas telah menetapkanPermendiknas RI No.26 Tahun 2005 tentang penetapan buku teks pelajaran (Buku Ajar)yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses belajar mengajar dikelas, mencakup tiga mata maupun pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional, yakniMatematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk jenjang SMP/MTs danSMA/MA.
  34. 34. Karena buku ajar yang ada sebelumnya berbeda dengan KBK, baik urutan materimaupun sajian materinya maka buku-buku ajar yang beredar sekarang ini lebihmenekankan kepada keaktifan siswa dan tampilan bukunya lebih menarik. Sebenarnya, buku ajar merupakan alat pengajaran yang paling banyak digunakandiantara semua alat pembelajaran lainnya. Keuntungan dengan digunakannya bukuajar/buku pegangan dalam proses belajar mengajar antara lain: dapat membantu gurumelaksanakan kurikulum yang berlaku, menjadi pegangan dalam menentukan metodepengajaran; memberi kesempatan kepada siswa untuk mengulangi pelajaran ketika dirumah,dan dapat digunakan lagi oleh adik kelasnya pada tahun berikutnya. Jadi buku pegangan mata pelajaran memang tidak harus ganti setiap tahun. Terlebihsudah ada PP No.11/2005 yang mengatur tentang masa pakai buku ajar minimal selama 5tahun. Selain itu, buku ajar yang uniform memberi kesamaan mengenai beban dan standarpengajaran serta memberikan pengetahuan dan metode mengajar lebih mantap bila gurumenggunakan dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran, bukupegangan dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik;mengatasi keterbatasan ruang dan waktu; dapat mengatasi sifat pasif anak didik. Buku pegangan harus mempunyai kualitas yang baik dari segi struktur isinya.Selain itu, buku ajar yang baik harus memenuhi kriteria CBSA serta sepuluh butirkriteria kelayakan yaitu: menarik minat; memberi motifasi; memuat ilustrasi yangmenarik hati; mempertimbangkan aspek kognitif; isinya berkaitan dengan mata pelajaranlain (pengetahuan dan kompetensi lintas kurikulum); dapat menstimulasi/merangsangaktifitas siswa; menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak pasti; mempunyai
  35. 35. sudut pandang yang jelas dan tegas; mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilaisiswa; dan melibatkan siswa dalam pembelajaran. Materi pokok dalam buku ajar harus dipaparkan untuk mencapai standarkompetensi dan kompetensi dasar yang ada. Selain digunakan sebagai buku pegangan,diharapkan dapat membangkitkan keinginan untuk belajar, membentuk karakter yangbaik dan berpikiran cerdas dari seorang siswa, memiliki keahlian, menerapkan teknologitepat guna dan menguasai suatu ilmu dalam buku tersebut. Kita tentunya bisa memahami keputusan tentang buku yang layak dipakai dalampembelajaran di sekolah. Hanya saja, diharapkan tidak ada paksaan dalam penggunaanbuku tersebut, mengingat kemampuan keuangan siswa dan memang tak boleh memaksasiswa membeli buku. Lebih dari itu, akan semakin baik jika pemerintah daerah mengalokasikananggarannya untuk membeli buku pegangan mata pelajaran layak pakai itu dan men-dropke sekolah sehingga memperingan beban siswa. Tentunya dengan cara ini, peningkatankualitas pendidikan melalui pemakaian buku teks pelajaran akan dapat terealisasi danproses pembelajaran akan semakin lancar. Semoga begitu. Sudaryanto, S.Pd *Penulis, Guru BK (GTT) di SMA N I Bayat, Klaten SMTAJUK RENCANACalon Independen Perlu Segera DirealisasiSeperti diduga sebelumnya, partai politik pada umumnya keberatan dengan keputusanMahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan peluang kemunculan calon perseoranganalias calon independen yang berasal dari nonparpol dalam pilkada. Dari suara yangberkembang di kalangan petinggi parpol terlihat belum ada keikhlasan untuk menerimakeputusan MK tersebut. Hal itu tercermin dari tuntutan syarat dukungan minimal bagiseorang calon independen sama dengan partai politik sebesar 15 persen. Kalau
  36. 36. diperhitungkan untuk Jawa Tengah misalnya berarti berkisar 3,7 juta orang. Sesuatu yangjelas menyulitkan dan hampir tidak mungkin.Alasan mereka demi keadilan karena kalau lewat parpol aturannya juga harusmemperoleh dukungan minimal 15 persen kursi di legislatif. Dari sisi normatiftampaknya hal itu bisa diterima. Tetapi kalau dilihat dari segi pragmatis, maka usulanseperti itu tidak ada bedanya dengan menolak calon independen. Kalau tak maudikatakan menolak setidaknya itu menghalang-halangi atau menghambat. Menurutpengamat politik, yang masuk akal adalah persyaratan calon independen pada pilkada diNanggroe Aceh Darussalam (NAD) yakni sebesar 3 persen. Itupun sebenarnya bukansesuatu yang mudah sehingga calon tersebut perlu bekerja keras.Pilkada di Aceh bisa dijadikan rujukan karena pertama kali terjadi di negeri ini dankebetulan calon independenlah yang menang. Melihat fenomena baru di Serambi Mekahtersebut banyak kalangan berharap agar keputusan MK segera direalisasikan. Sebaliknyakalangan partai politik merasa waswas jagonya akan mengalami nasib yang sama sepertiyang terjadi di Aceh. Maklumlah diakui atau tidak pada umumnya partai politik sedangmengalami krisis kepercayaan. Hal itu disebabkan oleh ulah anggota legislatif yangdianggap kurang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang difikirkan justrukepentingan mereka sendiri.Untuk melaksanakan keputusan MK tersebut maka Undang Undang Nomor 32 Tahun2004 perlu diganti dan itu haruslah melewati proses legislasi di DPR. Itulah sebabnyasekarang bola ada di tangan DPR. Tetapi sebelum itu presiden bisa mengeluarkanperaturan pemerintah pengganti Undang Undang (Perpu) agar tidak terjadi kekosonganhukum serta dapat mempercepat pelaksanaannya. Melihat gelagatnya ada sambutanpositif di masyarakat bahkan gairah baru muncul. Jadi kalau sampai pemerintah dan elitepolitik di negeri ini kurang tanggap akan menimbulkan kekecewaan. Banyak daerah yangsudah menunggu petunjuk teknisnya.Peluang bagi calon independen sudah menjadi kelaziman dalam demokrasi. Bahkan jikaperlu kelak juga diatur adanya peluang yang sama dalam pemilihan presiden atau calonlegislatif. Bukan berarti kita tidak mengakui keberadaan partai politik. Yang lebih tepathal ini dilihat sebagai upaya memberikan alternatif atau pilihan yang lebih banyak. Pintumasuk lewat parpol terbukti menciptakan iklim kompetisi kurang sehat yakni denganmaraknya politik uang. Karena akhirnya parpol terutama pimpinannya justru lebihbanyak menjadi semacam tukang ojek atau menyewakan kendaraannya untuk calon yangmampu membayar sejumlah besar uang.Inilah saatnya bagi parpol untuk berbenah dan lebih serius memikirkan kaderisasi sertarekrutmen kepemimpinan. Agar mereka bisa mencalonkan kadernya sendiri ataumembuka kesempatan seluas-luasnya kepada tokoh masyarakat yang kapabel dankredibel untuk melamar tanpa dibebani biaya terlampau besar. Kalau perlu mereka ikutdalam penggalangan dana. Bukankah kemenangan dalam pilkada juga akan memengaruhicitra dan kehormatan partai. Sebaliknya kekalahan akan menurunkan kredibilitasnya. Jadi
  37. 37. kalau itu bisa dillakukan, parpol tak perlu menghambat melainkan justru mempercepatkeluarnya UU yang baru.Kondisi Bahaya Stabilitas Pendidikan • Oleh S HartonoBUKAN tanpa sebab, kalau perjuangan guru (dan dosen) untuk mendapatkan tanda jasatidak pernah menampakkan bentuk. Bisa jadi, itu karena pemerintah tidak pernah seriusmemperhatikan nasib guru dan dosen, atau sangat mungkin karena guru sendiri tidakpernah serius memperjuangkan tuntutannya. Bahkan, ada tudingan bahwa guru sendiritidak pernah tahu apa bentuk tuntutan dan siapa yang mesti dituntut.Seperti biasa, menjelang November (Bulan Guru) tensi emosi guru lebih tinggi daribiasanya. Senin, 9 Juli 2007 yang lalu, serombongan anggota PGRI Jateng "menyatroni"Jakarta, menyusul PGRI Jawa Timur yang telah mendahului. Sebagaimana yangdisampaikan oleh Sulistyo, Sekretaris PGRI Jateng, guru merasa dibohongi olehpemerintah berkait dengan belum direalisasinya anggaran pendidikan 20 persen dantunjangan bagi guru.Akankah perjuangan kali ini membuahkan hasil?UUGD DeformatifLahirnya UUGD (UndangUndang Guru dan Dosen) tidak serta merta membalik kondisiketerbatasan guru dan dosen; bahkan rawan atas tudingan sebagai teknik meledek gurudan dosen gaya baru.UUGD rawan dipelesetkan dengan umpatan "ujung ñ ujungnya gurauan doang".Sejumlah kondisi menjadi kausalitas persepsi miring tersebut.Pertama, sejak diundangkan UUGD belum memiliki peraturan pemerintah (PP) sebagaipedoman teknis implementasi. Kondisi demikian mengesankan bahwa pemerintah tidakserius dan justru memanfaatkan UUGD sebatas bahasa politis demi meraih simpatipublik. UU 20/2003 tentang Sisdiknas telah menjadi contoh yang nyata.Kedua, draf rencana peraturan pemerintah (RPP) yang pernah ada tidak bisa menjabarkandan bahkan deformatif terhadap semangat yang diusung UUGD. Sejumlah limitasi dalamdraf potensial mengembangkan makna negatif tersebut. Beberapa di antaranya adalahbatasan atas sertifikasi, yaitu usia pengabdian minimal, usia pengabdian maksimal,golongan kepangkatan, dan batasan pendidikan minimal.Wulan kita gunakan sebagai model untuk memahami anomali RPP itu. Ia lulus sarjanapendidikan strata satu (S1) pada usia dua puluh dua tahun. Kemudian ia melamar danditerima sebagai guru dengan golongan kepangkatan IIIa. Dengan asumsi tidak memilikipersoalan sama sekali atas profesinya, pada usia 42 tahun ia baru bisa mengikuti ujiansertifikasi. Ia lulus dan mendapatkan hak guru bersertifikat pada usia 43 tahun. Ketikaberumur 54 tahun, Wulan mengikuti sertifikasi kali terakhir. Dengan asumsi lulus setiap
  38. 38. mengikuti ujian ulang sertifikasi periodik dua tahunan, maka ia harus puas denganromantisme UUGD selama 14 tahun.Dari ilustrasi itu, sangat sulit memahami status Wulan dari nol tahun (usia 23 tahun)hingga 20 tahun usia pengabdian. Juga sulit untuk menyebut apa profesinya pada saatusia pengabdian di atas 34 tahun (usia 56 tahun) hingga masa pensiunnya. Sulitmemahami, karena semasa usia pengabdian nol tahun hingga pensiun produk Wulantetap, pengabdian pada pendidikan sepenuh hati. Faktor eksternal Wulan potensialmengurangi masa romantisme sertifikasi. Pasti Wulan tidak bisa diterima langsungmenjadi guru (apalagi PNS), pasti ia menghadapi persoalan administratif dan teknisseperti harus antre dari sederetan guru dengan maksud yang sama; dan sangat mungkin iamengalami kegagalan dalam mengikuti proses ujian.Jenjang pendidikan harus S1 atau diploma empat (D4), juga menggugat keseriusanpemerintah dalam memperhatikan nasib Wulan. Keraguan itu beralasan, mengingat RPPyang mewajibkan pendidikan minimal tersebut tidak disertai dengan elaborasi solutifandai ia memiliki pendidikan di bawah persyaratan.Jumlah jam minimal per minggusemakin mempersempit ruang guru untuk mendapatkan sertifikat. Sangat menggelikan,ketika sebelum UUGD lahir jam minimal mengajar ditetapkan 18, sementara itu setelahUUGD lahir jam tersebut melambung fantastis menjadi 24. Kesan mengamputasikesempatan Wulan untuk mendapatkan sertifikat jelas, karena pada saat persyaratanminimal 24 jam itu dilambungkan, pemotongan jam dalam KTSP siap untuk mengebirikesempatan itu.Revisi RPPRPP yang sekarang beredar secepatnya harus ditarik ulang dan direinterpretasi total.Draf PP tersebut dipenuhi kondisional yang membahayakan stabilitas pendidikan.RPP potensial menciptakan disharmoni antarguru, karena usia pengabdian maupunkompleksitas bidang stud. Sengaja atau tidak, pasti akan terjadi pengotakan antara gurusenior dan guru yunior, guru PNS dan non-PNS, dan antara guru dengan dosen.Kompleksitas muncul karena senioritas yang linear terhadap penghasilan tidak selaluberbanding lurus dengan profesionalitas, bahkan sangat mungkin berbalik. Dengankondisi yang ada, kepala sekolah yang tidak pernah mengajar atau guru yang biasa-biasa(bahkan malas) sangat mungkin lebih dahulu lulus dan mendapatkan gaji lima kali gajiWulan yang rajin, dedikatif, dan disukai anak didik.RPP juga rawan akan ketidakjujuran proses, antara lain berasal dari testee yang inginsecepatnya mendapatkan sertifikat, tester yang merasa berhak untuk menentukankelulusan testee, dan birokrasi yang merasa berwenang untuk menentukan nasib guru.Bisa dipastikan bahwa otoritas regulator akan mimikri menjadi senjata antidemokrasiyang sangat berbahaya.(68)
  39. 39. -- S Hartono, direktur Advokasi Pendidikan Indonesia (Andina).Penyakit Misterius di MagelangBakteri Bongkrek dan Gembus SamaPURWOKERTO-Pakar dari Fakultas Biologi Unsoed, Prof Rubiyanto Misman, terkejutmendengar penyebab kematian 10 warga Desa Kanigoro, Magelang akibat keracunantempe gembus. Tempe gembus dan bongkrek memiliki kesamaan, yaitu terbuat darilimbah atau ampas proses pembuatan minyak kelapa, ujarnya, kemarin.Kedua makanan itu sering ditumbuhi bakteri Pseudomonas Cocovenenans yangmenyukai ampas kelapa.Rubi yang menyelenggarakan seminar nasional soal tempe bongkrek pada tahun 1975menyebutkan penyebab kematian bukan bakterinya, melainkan asam bongkrek yangdihasilkan bakteri. Selain asam bongkrek yang bersifat racun dan tidak berwarna, adatoxoplasma yang berwarna kuning, tambahnya.Toxoplasma mudah dikenali karena warna kuningnya biasa kelihatan di permukaantempe gembus atau di Banyumas dikenal sebagai dage. Asam bongkrek sulit dikenalikarena tidak berwarna. Setahu saya asam bongkrek sudah lama tidak muncul karena polamakanan masyarakat sudah berubah, jelasnya.Baik tempe gembus maupun tempe bongkrek merupakan makanan klangenan ataukegemaran. Rasanya enak bagi yang menyukai. Proses fermentasi tempe gembus danbongkrek sama. Perbedaan terletak pada kandungan lemaknya. Tempe gembus yangterbuat dari bungkil minyak kelapa kandungan lemaknya rendah, yakni 3%-4%, karenaproses pembuatannya menggunakan mesin pres.Menurut mantan rektor Unsoed itu, bakteri Pseudomonas Cocovenenans tidak tumbuh dimedia yang kadar lemaknya rendah. Tetapi tumbuh di tempe bongkrek yang kadarlemaknya 10%-12%. Kadar lemak yang tinggi disebabkan proses pembuatan minyakkelapa tradisional menggunakan tangan. Asam bongkrek yang masuk tubuh manusiamerusak susunan gula darah sehingga tidak bisa mengikat oksigen. Akibatnya, penderitakeracunannya seperti sesak napas. Disusul tekanan darah yang tiba-tiba tinggi danakhirnya drop sampai korban meninggal, ungkapnya.Ia terkejut kemunculan kembali bakteri Pseudomonas Cocovenenans yang sudah lamamenghilang.Diragukan Warga
  40. 40. Sementara itu warga Dusun Beran, Desa Kanigoro, Kecamatan Ngablak, KabupatenMagelang meragukan hasil penyelidikan dari Departemen Kesehatan bahwa penyebab 10warga yang meninggal dunia karena keracunan tempe gembus atau tempe bongkrek.Sebagian besar warga mengaku mengonsumsi tempe gembus, tapi sebelum musibah ituhampir semua korban tak mengonsumsinya.Penyakit misterius yang terjadi Minggu (22/7) itu menjangkiti 31 orang, 21 korbandirawat di rumah sakit dengan gejala mual, muntah, dan pusing hampir sama dengankorban tewas. Kemarin masih ada empat korban yang dirawat di RSU Tidar KotaMagelang.Kepala Desa, Gadang Rintoko, mengatakan masih meragukan hasil penyelidikan Depkesbahwa musibah yang menimpa warganya akibat keracunan tempe gembus. Dia mengakusebagian warganya memang hidup dalam kemiskinan dan seringkali mengonsumsi tempegembus, tetapi sebelum kejadian hampir dipastikan tak ada korban yang mengonsumsimakanan itu."Saya sendiri juga sering makan tempe gembus. Jika itu penyebabnya mengapa yangmengonsumsi makanan itu tak semua terjangkiti penyakit,"katanya, kemarin.Dia juga mempertanyakan hasil uji laboratorium di Semarang yang menyatakan,penyebabnya keracunan dari bahan kimia juga negatif, tapi setelah diteliti di Jakartaterdeteksi ada kandungan bakteri pseudomonas cocovenenans. "Kami masih kurang puasdan meragukan hasil penelitian itu. Saya berharap ada penelitian lagi yang hasilnya lebihmeyakinkan agar warga tak resah dihantui penyakit misterius itu,"katanya.Hal yang sama juga diungkapkan Asmuni (40), yang kehilangan istrinya Aslamiyah (35)dalam musibah itu. Dia menceritakan, sebelum peristiwa itu tak mengonsumsi tempegembus. Seingat dia, mengonsumsi tempe dan tahu. Jika penyebabnya dari mediamakanan, mengapa hanya istrinya yang terjangkiti, sedangkan dia dan anak-anaknyatidak. "Logikanya kalau penyebab kematiannya dari media makanan seharusnya satukeluarga terkena semua,"katanya.Keinginan WargaHasil uji laboratorium yang dikeluarkan Depkes itu juga mengundang protes warga.Bahkan mereka meminta Menkes datang ke lokasi untuk menjelaskan penyebab penyakitmisterius itu. Kepala Dusun Beran, Yanto (28), mengatakan perlu dilakukan uji ulanglaboratorium. Menurutnya, warga tak puas dengan hasil itu karena sebelum kejadianhampir semua korban tak memakan tempe gembus. "Saya juga minta kepada Menkesuntuk menjelaskan kepada warga secara langsung. Kami butuh kepastian terhadappenyakit yang telah merasahkan warga selama sepekan terakhir ini,"katanya.Dia berharap ada penjelasan yang lain yang dapat mengungkap penyakit itu, tak hanyadari hasil uji laborarorium satu sampel makanan. "Kalau ini dijelaskan secara gamblangminimal dapat menjawab keresahan warga dan melakukan antisipasi agar tak terjangkiti
  41. 41. penyakit seperti itu lagi. Saya kurang puas dengan upaya Depkes itu,"katanya.(P16,H33-,27,41)Pernah Renggut 34 JiwaTAHUN 1988 pernah terjadi peristiwa keracunan tempe bongkrek terbesar dengankorban tewas 34 orang di Kecamatan Lumbir, Banyumas. Sejak saat itu Banyumasmemberlakukan perda larangan memproduksi, mengonsumsi, dan menjual tempebongkrek.Larangan itu ditindaklanjuti dengan pemasangan papan peringatan di pasar-pasar seluruhpelosok Banyumas.Para perajin tempe bongkrek yang bikin petaka beralih usaha menjadi petani jamur yangdidirikan di Ajibarang.Gubernur Jateng saat itu, HM Ismail, menjadikan Banyumas sebagai daerah bebas tempebongkrek. Tempe bongkrek dihapus dari menu warga Banyumas.Sebelumnya, tempe bongkrek memang menjadi makanan kesukaan warga lembah SungaiSerayu. Keracunan demi keracunan terjadi sepanjang hampir dua abad dengan korbanribuan orang.Bagian Teknologi Gizi dan Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) mencatat peristiwakeracunan tempe bongkrek di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.Berdasarkan catatan itu peristiwa keracunan tempe bongkrek sudah terjadi sejak 1895dan 1901. Saat itu tercatat 200 orang tewas dari 340 korban keracunan.Kasus keracunan yang rutin terjadi itu mendorong ahli biologi dari Belanda melakukanpenelitian, yakni Viderman, Van Veen dan Mertens. Mereka menemukan rumus senyawaasam bongkrek.Sejauh ini belum ditemukan obat yang bisa menawarkan keganasan asam bongkrek.Dalam seminar disarankan penderita keracunan minum air rebusan daun calincing atauinfus zat gula.Ada yang menyebut keracunan tempe bongkrek akrab dengan kemiskinan karenabiasanya menimpa orang-orang tidak mampu.Pada beberapa peristiwa keracunan berawal dari tempe mondol (tempe yang gagal), tetapitetap dikonsumsi karena merasa sayang kalau dibuang.Sejak diberlakukan larangan, hampir tidak pernah terjadi peristiwa keracunan tempebongkrek. Hanya tahun 2003 terjadi keracunan di Desa Sirau dan Kramat, KecamatanKarangmoncol Purbalingga. Lima nyawa melayang dalam kasus itu.

×