Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Rakernis papua 10 sept 2012 bappenas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Rakernis papua 10 sept 2012 bappenas

  • 517 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • kk bos in kita mau ambil file nya gmnakh ....? cranya
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
517
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
68
Comments
1
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNANDAERAH MELALUI PERENCANAAN SISTEMATIK BERBASIS TATA RUANG PROVINSI PAPUA Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otda, BAPPENAS Dalam Rakernis Bappeda Se-Provinsi Papua di Serui Kab Kep Yapen, Provinsi Papua 10-11 September 2012
  • 2. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS OUTLINE 1. PENDAHULUAN 2. KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA SAAT INI 3. SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 4. RANCANGAN RTRW PROVINSI PAPUA 5. TUJUH SWP SEBAGAI MAINSTREAM BERSAMA 6. SINKRONISASI DENGAN MP3EI DAN P4B 7. PERENCANAAN TAHUNAN 8. PENUTUP 2
  • 3. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PEMBANGUNAN BERKUALITAS o Berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat), o Fokus dalam mengelola potensi/mengatasi masalah, o Berkesinambungan, berkelanjutan  bukan kepentingan sesaat (orientasi proyek), o Keterpaduan lintas sektor, link and match  bukan jalan sendiri-sendiri (parsial/sepotong- sepotong). 3
  • 4. BAGAIMANA MASA DEPAN KABUPATEN/KOTA,KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PROVINSI DAN NEGARA? Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan Kinerja Pembangunan Pertumbuhan Rendah Mandeg (Stagnan) Menurun Waktu 4
  • 5. PERSENTASE PENDUDUK MISKINKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS MENURUT PROVINSI, MARET 2011 35 31,9 32,0 Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar 30 Provinsi Sangat Tinggi • Jakarta = 3,75%, 25 • Papua = 32,00%, 23,0 21,2 • Indonesia = 12,49% 19,6 19,7 20 18,8 16,9 17,5 15,8 15,8 16,1 15 13,9 14,214,2 14,6 11,3 10,3 10,7 9,2 10 8,5 8,5 8,6 8,7 9,0 7,4 6,6 6,8 5,3 5,8 6,3 5 3,7 4,2 0 Jabar Kalsel Jambi Bengkulu Kalbar Aceh Sumsel P.Barat Sumbar Malut Jakarta Sulteng NTB Papua Keppri Sumut NTT Yogya Lampung Jateng Gorontalo Kalteng Babel Sulsel Riau Jatim Sulbar Maluku Kaltim Sultra Banten Bali Sulut Sumber : BPS 5
  • 6. PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSIKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TAHUN 2006-2011 (poin persentase) 12.00 10.38 10,03 10.00 9.54 9.42 8.71 8.81 8.11 7.80 8.00 7.44 6.75 6.86 6.64 6.85 6.43 5.77 6.00 5.50 5.16 4.76 4.44 4,64 5.26 4.28 3.68 3.47 3,84 4.00 3.38 3.43 3.47 3.55 2.88 3.03 3,03 2.72 2.00 0.82 0.00 Penurunan Tingkat Kemiskinan Penurunan Nasional Sebanyak 16 provinsi dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami penurunan kemiskinan di atas penurunan nasional, yaitu : NAD, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Tengah, JawaTimur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua 6
  • 7. POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KENAIKAN IPM DI PAPUA • Pertama, Kabupaten Asmat, Mappi dan Memberamo Raya daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (pro-growth, pro-human development). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah KUADRAN I 2.00 KUADRAN II daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap Jayawijaya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. • Kedua, Kota Jayapura, Kabupaten Jaya 1.50 Wijaya, Marauke, Jayapura, Yapen Waropen, Keerom, Dogiyai, yangRata-rata peningkatan IPM tahun 2005-2010 terletak di kwadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (low growth, pro-human development). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan Jayapura pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi 1.00 Asmat adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui Merauke peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi Kota Jayapura yang menggunakan sumber daya lokal seperti Yapen Waropen Dogiyai Mappi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Membramo Raya Mimika Supiori Keerom • Ketiga, Kabupaten Mimika, Supioro, Tolikara,Yahukimo, Sami, Puncak 0.50 Tolikara Waropen Yalimo Jaya,Pegunungan Bintang, Nabire, dan Paniai terletak di kwadaran III Yahukimo Sarmi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah Lanny Jaya Paniai Pegunungan Bintang Nduga rata-rata provinsi (low growth, less pro-human development). Kondisi ini Nabire Puncak Jaya Puncak menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik Mamberamo Tengah di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu 0.00 KUADRAN III KUADRAN IV pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah. 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 • Keempat, Kabupaten Puncak, Lanny Jaya, Yalimo, Nduga, Memberano Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2010 (%) Tengah, dan Waropen terletak di kwadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata- rata (high-growth, less-pro human development). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. 7
  • 8. BERBAGAI KEMUNGKINAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAHKEMENTERIAN PPN/ BAPPENASNo. IDENTIFIKASI PERUMUSAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KINERJA MASALAH (Perencanaan dan KEBIJAKAN KEBIJAKAN (Data dan Penganggaran) (Dampak) Informasi)1 SALAH SALAH SALAH GAGAL2 BENAR SALAH SALAH GAGAL3 BENAR BENAR SALAH GAGAL4 BENAR BENAR BENAR BERHASIL 8
  • 9. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA ( RTRW )KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RPJP VISI-MISI DAERAH 2005 2025 5 TAHUN 2005 2010 2015 2020 2025 RPJM VISI-MISI KDH • ARAH KEBIJAKAN • STRATEGI DAN PRIORITAS RENSTRA SKPD • MATRIKS PROGRAM 5 TAHUN RKT TAHUN 1 RENJA MUSREN RKPD SKPD BERJENJANG RKT TAHUN 2 KUA + RKT TAHUN 3 PAGU ANGGARAN RKT TAHUN 4 RKT TAHUN 5 RKA SKPD PERDA APBD DIPA
  • 10. PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RENCANA TATA RUANG, DAN PERENCANAAN SEKTORAL PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TATA RUANG SEKTORAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) JARINGAN RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH (RPJMN) TATA RUANG ANTARPULAU Nasional NASIONAL DAN ANTAR- RENCANA KERJA PROVINSI PEMERINTAH (RKP) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) JARINGAN RENCANA INFRASTRUKTUR RENCANA PEMBANGUNAN TATA RUANG Provinsi JANGKA MENENGAH (RPJMD) PROVINSI ANTARKABUPATEN ANTARKOTA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) RENCANA JARINGANKabupaten/ RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TATA RUANG Kota JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN/KOTA ANTARKECAMATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD) RENCANA JARINGAN TATA RUAG INFRASTRUKTURKecamatan KECAMATAN ANTARDESA 10
  • 11. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pedoman Renstra Renja - Pedoman Rincian RKA-KL KL KL APBN Pusat Pemerintah Pedoman Diacu Bahan Bahan RPJP Pedoma RPJM Dijabarkan Pedoman Nasional n RKP RAPBN APBN Nasional Diserasikan Melalui Diacu Diperhatika Musrenbang n RPJP Pedoman RPJM Dijabarkan RKP Pedoman RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Daerah Pemerintah Bahan Bahan Pedoman Diacu Renstra Pedoman Renja - Pedoman RKA - Rincian SKPD SKPD SKPD APBD UU SPPN UU KN 11
  • 12. Proses Penyusunan RKP (Januari - April) <Medio Februari>Kabinet /Presiden Ditetapkan Sidang Sidang dgn Kabinet Kabinet Perpres Mentri PPN RPJM Rancangan Rancangan I Musrenbang Rancangan Musrenbang RKP Nasional Dijabarkan Awal RKP RKP Pusat Akhir RKP Nasional SEB Men PPN dan Men Keu Pagu IndikatifKeuangan Menteri Keuangan NegaraPenyelenggara Moneter - BI Statistik - BPS Negara Renstra- Data Sektoral Rancangan Renja- Penyesuaian KL Renja-KL KL Renja-KL Musrenbang Daerah Provinsi RPJM Rancangan Penyesuaian Daerah RKPD Rancangan RKPD 12
  • 13. REFORMASI KERANGKA PENDANAANKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS (Public Expenditure Management) Aggregate Fiscal Discipline MTFF: Medium Term Fiscal Framework (Ketersediaan Anggaran) 2010 2011 2012 - Rasio pajak - Rasio defisit - Rasio utang Allocative Efficiency KPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF: (Alokasi pada Prioritas) Medium Term Expenditure Framework) Alokasi pada Prioritas Prakiraan Maju - Program  outcomes (Forward Estimates) - Kegiatan  output Anggaran Berbasis Kinerja (PBB: Performance Based Budgeting) Anggaran TerpaduCatatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian kewenangan pemerintah- (Unified Budget)masy./antar instansi pem./pusat-daerah Operational Efficiency PENGADAAN BARANG DAN JASA (Efisiensi Belanja) - Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja) - Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market) - Lelang (bidding) - External Control - Perjalanan Dinas (at cost) - Internal Control - Management Accountability 13 *) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN)
  • 14. HASIL TELAAHAN SINKRONISASI KEGIATANKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PRIORITAS BAPPENAS PROSES PERENCANAAN DAN SINKRONISASI PENGANGGARAN KEGIATAN PRIORITAS • Mempererat Keterkaitan antara RKP dengan Renja K/L beserta Rencana Aksi & RPJMN RKA-K/L dengan penggunaan kegiatan prioritas yang sama untuk berbagai In Line dokumen. • Membuat konsistensi antara Isu Strategis, RKP Input, Target/Lokus, Program/Kegiatan K/L, Sasaran, dan Instansi Pelaksana dalam Relatively In Tabel Sinkronisasi RKP-Renja K/L- Rencana Aksi. Line RENJA • Standarisasi kegiatan prioritas: K/L 1.Fokus pada pemecahan masalah; 2.Sasaran terukur untuk anggaran Masih terdapat berbasis kinerja; ketidaksinkron 3. Mempunyai perkiraan maju (forward RKA-K/L estimate) dari output (keluaran), an jaminan bahwa kegiatan akan terus Pencapaian dilaksanakan di tahun mendatang dan Rencana bersifat Target Program untuk dapat memperkirakan Aksi lintas sektor Tidak Optimal konsekuensi anggaran. 14
  • 15. MANAJEMEN KINERJAKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PELAKSANAAN RPJMN DAN RPJMD RPJMN Renstra Renja Sinkronisasi antara KL KL RKP2004-2009 RAPBN dan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat penting utk RAPBD memberikan layanan yang Renstra Renja RPJMD SKPD SKPD RKPD Program optimal kpd masyarakat dan Kegiatan Anggaran (cost) Cost of Input (Ekonomi) Masukan (Input) Cost- Efficiency Implementasi Efisiensi (Process) (Produktivitas) Cost- Effectiveness Keluaran (Output) Efektivitas Hasil (Outcome) Net Social Benefit Kesejahteraan Manfaat Rakyat (Benefit) Dampak (Impact) 15
  • 16. MENGUPAYAKAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PAPUA BARAT Kebijakan Nasional Semangat OtsusKoridor Ekonomi Papua- Kep Maluku (MP3EI) P4B 2011-2014 Prioritas Nasional RPJMN RTRW Papua Pengendalian dan Evaluasi
  • 17. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Draft RTRW Provinsi Papua  RTRW Papua, memiliki tujuan pembangunan : peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dengan mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, dan sekaligus juga mewujudkan pembangunan berkelanjutan.  Perlu pencermatan :  pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya  Industrialisasi  pembangunan berkelanjutan  mempertahankan lingkungan hutan.
  • 18. KAWASAN STRATEGIS RTR PAPUAKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 18
  • 19. POLA RUANG RTR PROV PAPUAKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 19
  • 20. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN SATUAN WILAYAH (SWP) VII: KAB SARMI, MAMBERAMO SATUAN WILAYAHPOTENSI-POTENSI YANG BERADA PADA 7 SATUAN PENGEMBANGAN (SWP) III: KAB BIAK NUMFOR, KAB RAYA, PENGEMBANGAN (SWP) I: • Pembangkit Tenaga Listrik (hydropower). KOTA JAYAPURA, KAB SUPIORI, KAB KEP YAPEN,, JAYAPURA, KAB KEEROM: KAB WAROPEN: • Pertanian Lahan Basah • Pertanian Lahan Kering • Pusat Jasa-jasa • Pelabuhan Laut dan Udara Pemerintahan • Perkebunan • Industri Kayu Lapis • Pusat Pelayanan Jasa • Industri Biofuel • Export Processing Zone Perdagangan, perbankan • Industri Pengolahan Kayu • Pengembangan perkebunan WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP) • Industri Perikanan Laut • Industri Pertanian • Industri Pariwisata • Kawasan Pariwisata Danau • Industri Pariwisata Sentani • Pusat Pendidikan dan SATUAN WILAYAH Penelitian PENGEMBANGAN (SWP) IV: KAB NABIRE, KAB INTAN DI PROVINSI PAPUA JAYA, KANB PANIAI, KAB SWP III SWP VII DOGIYAI, KAB DEIYAI • Pusat Jasa-jasa Pemerintahan • Pusat Pelayanan Jasa SWP I Perdagangan, perbankan • Pengembangan perkebunan SWP IV SWP • Kawasan Pariwisata Danau Sentani V • Pusat Pendidikan dan Penelitian SWP VI SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP) VI: KAB MIMIKA, KAB PUNCAK, KAB ASMAT • Model Konservasi Lingkungan SATUAN WILAYAH • Pertambangan dan PENGEMBANGAN (SWP) V: KAB Penggalian KAYAWIJAYA, KAB YALIMO, SWP II KAB NDUGA, LANI JAYA, • Pertanian Lahan Kering MAMBERMO TENGAH, SATUAN WILAYAH • Industri Pariwisata Berbasis TOLIKARA, PUNCAK JAYA, PENGEMBANGAN (SWP) II KAB Budaya YAHUKIMO MERAUKE, KAB BOVEN DIGUL, • Potensi Sosial dan Budaya KAB MAPPI: Lokal • Pertanian Lahan Basah • Model Konservasi Lingkungan • Pertanian Lahan Kering • Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan Hasil • Pertanian Lahan Kering Pertanian • Industri Pariwisata Berbasis • Ternak Ruminansia Budaya • Perikanan Laut 20 • Industri Pengolahan Hasil Laut
  • 21. 21
  • 22. Pentingnya Pendekatan Penyebaran Pusat-PusatKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PertumbuhanDengan karakter daerah yang cukup luas namun memiliki potensi SDAyang melimpah dan bervariasi pada tiap kabupaten, pengembanganPapua membutuhkan pendekatan perwilayahan yang bersifat lintasdaerah (networking antar daerah).1. Mencegah terjadinya aglomerasi/ pemusatan kegiatan di suatu wilayah2. Wilayah Papua memiliki kerentanan sumber daya alam3. Rencana Pengembangan wilayah dan investasi untuk mendorong proses pertumbuhan yang lebih merata di Provinsi Papua dan Papua Barat4. Menghindari beban pemanfaatan sumber daya alam terkonsentrasi di suatu wilayah5. Penyebaran pertumbuhan juga sekaligus mengatasi kantong-kantong kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah6. Dengan penyebaran pertumbuhan akan mendorong pengembangan kapasitas dan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat7. Membangun dan memberdayakan sumber daya manusia setempat 22
  • 23. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Pentingnya 7 SWP dalam RTRW Papua o Menterpadukan struktur dan pola ruang, o Menjadi acuan spasial operasional dalam perencanaan pembangunan, o Segera dikonsultasikan kepada seluruh pelaksana pembangunan, o Disepakati bersama melibatkan seluruh penyelenggaran pembangunan, o Disiapkan indikator capaian pelaksanaan. o Menjadi semangat kerjasama antar kabupaten/kota 23
  • 24. PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMIKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS (Perpres No. 32/2011 ttg MP3EI 2011-2025) Menjadi arah bersama mengefe ktifkan pengelol aan potensi sumber daya Pertumb uhan tinggi 24
  • 25. PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMIKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 25
  • 26. KEMENTERIAN PPN/ Memperkuat Hulu Koridor Ekonomi/MP3EI di Papua BAPPENAS  MP3EI jika TIDAK didisain secara komprehensif dapat berakibat terjadi perpindahan masyarakat dari desa-desa ke kota pusat-pusat pertumbuhan  Dipastikan agar perencanaan yang komprehensif sehingga daerah hinterlandnya tertangani dalam hubungan hulu-hilir.  Hulu sebagai sentra produsen untuk menopang hilir sebagai sentra industri pengolahan Untuk pencapaiannya memerlukan perencanaan yang sistematik, bertahap, dan berkelanjutan
  • 27. KEMENTERIAN PPN/ PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT BAPPENAS Kebijakan Pokok P4B (Deals Plus) 1) Ketahanan Pangan 2) Penanggulangan Kemiskinan 3) Pengembangan Ekonomi Rakyat 4) Peningkatan Pelayanan Pendidikan 5) Peningkatan Pelayanan Kesehatan 6) Pengembangan Infrastruktur Dasar Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi 7) Pemihakan Terhadap Putra/Putri Papua dan Provinsi Papua Barat Program/Kegia Papua tan Unit Percepatan Pembangunan Bappeda Provinsi Kementerian/ Provinsi Papua dan Papua Barat Papua/Pap ua Barat Lembaga Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota Kebijakan Pendukung P4B 8) Penguatan dan Pengendalian Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pemanfaatan Ruang dan Barat Pengelolaan Pertanahan 9) Keamanan dan Ketertiban 10) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 27
  • 28. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ESENSI PERCEPATAN Percepatan Pembangunan mengandung tindakan: 1. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan program/kegiatan reguler antar K/L, antar SKPD, antara K/L dengan SKPD, dan antara SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten, melalui: – Musrenbang Kab/Kota, Provinsi, Pra-musrenbangnas, dan Musrenbangnas – Rakorsus Kab/Kota, Provinsi, Nasional – Rapat Teknis UP4B-K/L (Triwulanan) 2. Program/Kegiatan cepat terwujud dan berdampak langsung bagi kesejahteraan (Quick Wins) 3. Penyediaan pendanaan percepatan (not business as usual) 28
  • 29. KEMENTERIAN PPN/ LANGKAH KONGKRIT PERCEPATAN BAPPENAS o Diperlukannya mindset “business not as usual” untuk implementasi Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat: – Terobosan akses dari/ke pegunungan tengah untuk 11 ruas jalan di Papua, yang terintegrasi antara nasional, provinsi, kabupaten/kota. – Terobosan 4 ruas jalan di Papua Barat, yang menghubungkan Manokwari dan Sorong dengan Kabupaten sekitarnya; – Pembangunan Logistic Center dan percepatan akses perhubungan darat dan udara, termasuk angkutan sungai 29
  • 30. KEMENTERIAN PPN/ LANGKAH KONGKRIT PERCEPATAN BAPPENAS – Simplikasi akses terhadap layanan kesehatan; – Pembangunan institusi pendidikan yang terkait dengan potensi daerah, misal SMK Kelautan, pertanian, kehutanan. o Alokasi anggaran ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan percepatan. UP4B mendorong dan mengusahakan peningkatan anggaran K/L yang signifikan. o UP4B-Bappeda Provinsi memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi. 30
  • 31. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS QUICK WINS 2012-2013 o Percepatan diarahkan untuk memenuhi sasaran quick- wins : – Pendirian pabrik Semen di Timika dan Manokwari; – Pembangunan pembangkit listrik dengan sumber daya alternatif di daerah-daerah terisolir, yakni PLTMH dan PLTS; – Akselerasi pemenuhan sasaran jumlah ternak di pegungunan tengah, Papua dan Kebar, provinsi Papua Barat; – Pemenuhan Sasaran Peningkatan Kemampuan Baca-Tulis- Hitung Siswa dan Sarpras Pendidikan yang layak di Daerah Pedalaman/terisolir; 31
  • 32. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS QUICK WINS 2012-2013 – Pemenuhan Sasaran Peningkatan Pelayanan Kunjungan Petugas Kesehatan dan Sarpras Perawatan di Daerah Pedalaman/Terisolir; – Penerimaan Putra/I Asli Papua dalam pendidikan- pendidikan khusus; – Penerimaan Putra/i Asli Papua dalam Militer, Kepolisian, dan PNS – Intrgrasi Sosial terhadap penanganan masalah politih dan keamanan 32
  • 33. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KORIDOR PAPUA-KEP MALUKU No Proyek Pelaksana RKP 2013 Provinsi 1 Penanganan Jalan Kokas-Fakfak-Bomberai Kementerian 37,50 Papua Barat (140 km) (911 M, TA 2011, 2012) PU 2 Penanganan Jalan Merauke-Muting- Kementerian 230,73 Papua Waropko (204 km) (628 M, TA 2011-2014) PU 2011-2015 (2198 M) (204 km) 3 Penangnan Jalan Timika-Nabire (427,7 km) Kementerian 22,14 Papua PU 4 Penanganan Jalan Manokwari-Bintuni (257 Kementerian 47,11 Papua Barat km) PU 5 Penanganan Jalan Habema-Yaguru (110 Kementerian 294,00 Papua km) (106 M, TA 2011, TA 2012 PU 33
  • 34. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KORIDOR PAPUA-KEP MALUKUNo Proyek Pelaksana RKP 2013 Provinsi6 Penanganan Jalan Deco-bere Bere (55,7 km) Kementerian PU 12,50 Papua7 Penanganan Jalan Manokwari-Kebar-sorong Kementerian PU 310,47 Papua (606,2 km) (2011-2014: 1307 M; 2011-2025 Barat 4575 M)8 Penanganan Jalan Merauke-Okaba (Buraka)- Kementerian PU 50,00 Papua Wanam-Wogikel (152 km) Jalan Provinsi (Mendukung MIFEE)9 Penanganan Jalan Kumbe-Okaba-Nakias (152 Kementerian PU - Papua km) Jalan Propinsi dan Kabupaten (760 M, TA 2011, TA 2012)10 Pembangunan Irigasi/ Jaringan Irigasi Teknis Kementerian 64,95 Papua Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa Pertanian (JIDES), Embung 34
  • 35. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KORIDOR PAPUA-KEP MALUKUNo Proyek Pelaksana RKP 2013 Provinsi11 Pelabuhan Waren Kementerian Perhubungan - Papua12 Perpanjangan Bandara Mopah Kementerian Perhubungan 35,80 Papua Merauke13 Jayapura Port (43.000 M, TA 2012) BUMN-Pemerintah 45,00 Papua14 Satker Sementara Pembangunan Kementerian Perhubungan 38,00 Papua Faspel Laut Raja Ampat dan Arar- Barat Sorong15 Pelabuhan Bade (237 M, TA 2011, Kementerian Perhubungan 60,00 Papua TA 2012 35
  • 36. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KORIDOR PAPUA-KEP MALUKU No Proyek Pelaksana RKP 2013 Provinsi 16 Pembangunan Dermaga terminal Kementerian Perhubungan 42,00 Papua penumpang dan Peti Kemas Pelabuhan Depapre (200 M, TA 2011, TA 2012) 17 Pelabuhan Merauke BUMN-Pemerintah 84,00 Papua Barat 18 Pelabuhan Serui (567 M, TA 2011, Kementerian Perhubungan 54,00 Papua TA 2012 19 Pelabuhan Teminabuan Kementerian Perhubungan 7,75 Papua Barat 36
  • 37. DUKUNGAN REGULASI KHUSUS UNTUK MEWUJUDKANKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERCEPATAN  Perdasi dan Perdasus sebagai acuan operasional pelaksanaan UU 21/2001 ttg Otsus segera dapat diselesaikan, untuk menghindari terjadinya overlap dengan UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah.  Pengaturan pemanfaatan tanah ulayat oleh Pemerintah Daerah yang memberikan keuntungan bersama antara masyarakat adat dan investor, serta kepentingan umum.  Mengatur penerima uang ganti untung  jika tanah utk kepentingan umum,  Mengatur kepemilikan saham masyarakat adat  jika tanah untuk kegiatan investasi swasta,  Pemetaan tanah ulayat 37
  • 38. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA Persiapan SE PenyusunanPenyusunan Renja-SKPD RKPD BA Musrenbang kecamatan Pengolahan Telaahan Pokok-pokok data dan kebijakan pikiran DPRD informasi nasional Kab/Kota Penyusunan Rancangan Awal RKPD Rancangan Renja SKPD Analisis Perumusan kab/kota Gambaran Permasalahan Umum Pembangunan Kondisi Daerah Daerah VERIFIKASI Analisis Rancangan Ekonomi & RKPD keuda Perumusan Perumusan Perumusan prioritas dan Kerangka program Evaluasi sasaran Ekonomi & prioritas pembangunan Kebijakan daerah beserta Penetapan Kinerja RKPD beserta pagu Keuda pagu indikatif Musrenbang Tahun Lalu PERBUP/PERWAL RKPD kab/kota ttg RKPD Penyelarasan Dok RKPD Rencana RPJMD kab/kota tahun Forum program Rancangan berjalan Konsultasi Publik prioritas daerah Akhir RKPD PENYUSUNAN beserta pagu indikatif KUA & PPAS 38
  • 39. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA SE KDH perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan Persiapan penyusunan rancangan Renja-SKPDPenyusunan kab/kotaRenja SKPD Sinkronisasi Per KDH Perumusan R. RKPD Kebijakan akhir RKPD Nasional dan kab/kota Provinsi hasil evaluasi Penyesuaian capaian Telaahan Musrenbang Pengolahan Rancangan Awal RKPD Rancangan Renja Renstra SKPD Rancangan SKPD kab/kota data dan kab/kota RKPD kab/kota informasi Renja-SKPD kab/kota Penyusunan Rancangan Pengesahan Perumusan RKPD Renja-SKPD oleh Tujuan KDH Analisis Isu-isu penting Gambaran penyelenggara Penyesuaian Pelayanan an tugas dan Rancangan Renja SKPD fungsi SKPD Penetapan Perumusan SKPD kab/kota Renja-SKPD oleh Sasaran Kepala SKPD Perumusan Pembahasan program dan Penyempurnaan Renja SKPD hasil evaluasi kegiatan, Rancangan Renja pada Forum RENJA-SKPD pelaksanaan Renja- indikator kinerja, SKPD kab/kota SKPD Kab/Kota SKPD kab/kota dana indikatif Kabupaten/Kota tahun lalu Musrenbang Kecamatan Usulan program & kegiatan dari masyarakat Musrenbang Desa 39
  • 40. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan nasional dan Daerah dalam Penyusunan RKP 2013 RPJMN BUKU I 11 Prioritas Nasional RPJMN RPJMN BUKU II RPJMN BUKU III Prioritas Bidang Prioritas Wilayah Renstra K/L Renstra Kementerian/ Lembaga Renja UKP-PD Renja K/L Kementerian/ & UKP-PD Lembaga RKP RKPD RKP & RKPD Buku I Buku II Buku III Keterangan: UKP-PD: Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah 40
  • 41. KETERKAITAN RAKOR KHUSUS P4B DENGAN MUSRENBANG REGULERKEMENTERIAN PPN/ Rakorsus P4B Musrenbang Reguler BAPPENAS Rakorsus P4B Musrenbang tingkat Reguler Tingkat Rancangan Kabupaten/Kota Sebagai Kabupaten/Kota RKPD Kab/Kota Masukan Tahun 2013 Rancangan RKT P4B Kab/Kota Tahun 2013 Musrenbang Reguler Tingkat Rancangan Provinsi RKPD Provnsi Sebagai Tahun 2013 Rakorsus P4B Masukan tingkat Provinsi Rancangan Earmarking RKT P4B P4B Provinsi Masukan Tahun 2013 Ke UKP2D Prioritas Isu Strategis Nasional Ke-10 Rakorsus P4B tingkat Nasional Rancangan RKT P4B- Renja KL Nasional Tahun Usulan Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2013 2013 Pembangunan Daerah (UKP2D) Rapat Tim Pengarah Dipimpin Wakil Presiden Musrenbang Reguler Tingkat Rancangan Akhir Rancangan Nasional RKT P4B Tahun RKP 2013 2013 Sidang Kabinet Terbatas Bidang P4B Dipimpin Sebagai Presiden Masukan Sidang Kabinet Membahas RKP RKT P4B Tahun tahun 2013 2013 (Direktif Presiden) Menjadi Bagian Keterangan Gambar : RKP tahun 2013 Persandingan Kegiatan (Peraturan Presiden) Dokumen Proses
  • 42. SKEMA MATRIKS PERSANDINGAN SINERGI PUSAT-DAERAH Renja K/L Arah Strategi Prioritas Fokus K/L Program Kegiatan Indikator Target Lokasi Alokasi Kebijakan Pengemban Nasional Prioritas Kinerja Kinerja Dana gan Format UKP-PD Musrenbangprov Arah Strategi Fokus Prioritas Program K/L Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah Kebijakan Pengem Prioritas (Nasional bangan /Pulau) Kegiata Indikator Target Lokasi Alokasi D/TP/ n Kinerja Kinerja DAK Format Pembahasan Musrenbangnas RKPProvinsi:Prioritas: Kode K/L / UKP-PD Renja K/L Catatan Kesepakatan Program/ Kegiatan Indikator Target Alokasi Indikator Target Alokasi Peran K/ L Peran Swasta Ketera Daerah ngan 42
  • 43. Lanjutan Musrenbang-RKPD-Penyusunan APBDPROSES PENYUSUNAN APBD Medio Minggu II Akhir Mei Minggu I Oktober 1 Desember 31 Des Juni Juli Pembahasan Perda Raperda APBD Membahas Pembahasan APBD DPRD KUA PPAS Nota Persetujuan Kesepakatan Bersama KepDa - DPRD Ranc Kepala Daerah KUA Rancangan Pedoman PerKaDa Ttg PerKaDa Raperda APBD RKPD Ranc Penyusunan Penjabaran Penjabaran RPJMD PPAS RKA-SKPD APBD APBD Pembahasan Verifikasi RKA oleh Tim DPA oleh Tim Anggaran Anggaran Pemda Pemda SKPD Ranc Renstra Renja RKA-SKPD DPA DPA- SKPD SKPDMendagri /Gubernur Evaluasi 4343 43 43
  • 44. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENUTUP 1. Menata sinkronisasi antar SKPD di Provinsi dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten /kota. 2. RTRW Provinsi sebagai acuan spasial agar secara konsisten menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Prov Papua, RPJM Prov Papua, dan menjadi acuan implementasi tahunan dalam RPJP Daerah. 2. Tujuh SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) segera disepakatibersama untuk selanjutnya menjadi mainstream dan fokus antar SKPD dan antara provinsi dan Kabupaten/kota dalam pembangunan Papua yang lebih berkualitas. 3. Perencanaan di tingkat nasional dan daerah diarahkan untuk lebih fokus dan konkret apa yang menjadi kebutuhan sesuai karakteristik Papua, sehingga dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. 4. Dalam Ranperda RTRW Provinsi Papua perlu disiapkan mekanisme pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RTRW. 44
  • 45. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASTERIMA KASIH 45