6. Ternyata struktur pemerintahan
juga mengikuti geometri “brokoli”
(fraktal):
Stuktur pemerintahan provinsi mirip
dengan struktur pemerintahan pusat,
Stuktur pemerintahan kabupaten juga
mirip dengan struktur pemerintahan
provinsi.
Dan seterusnya
7. “Jika negara adalah sebuah brokoli, maka desa adalah potongan
terkecil dari brokoli yang masih berbentuk seperti brokoli”.
"Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat“ (UU Desa Pasal 1)
Negara Desa
9. We define a SmartVillage as a bundle of
services which are delivered to its residents
and businesses in an effective and efficient
manner. Dozens of services including
construction, farming, electricity, heath care,
water, retail, manufacturing and logistics are
needed in building a smart village.
Computing, communication and information
technologies play a major role in design,
delivery and monitoring of the services. (N.
Viswanadham dan SowmyaVedula, 2010,
Design of SmartVillages)
12. Jaringan Telex di pabrik &
kantor pemerintah
Komputer Mainframe &
Software Cyberstride
Ruang Komando
Operasi
DATA
ANALISIS
Sumber: Eden Medina (2011)
Cybernetic Revolutionaries:
Technology and Politics in
Allende's Chile.
Proyek
Cybersyn:
(1971 - 1973)
15. 1. Penguatan Kapasitas
Desa (Via UU Desa)
2. Pengembangan
Layanan-layanan Desa
berbasisTIK
3. Pembangunan Smart
Nation
16. payung hukum desa
pengakuan atas diversitas
sistem pemerintahan desa
dana untuk desa
pengembangan aset desa
participatory budgeting
bumdes
kewajiban membangun sistem informasi desa
dan seterusnya
17. Setelah kapasitas desa, melalui UU Desa,
selesai disiapkan, tahap selanjutnya adalah
mendorong layanan-layanan desa berbasis
TIK.
Saat ini sudah banyak komunitas
pembedayaan masyarakat berbasis IT,
seperti: Demit (Desa Melek IT), Gerakan Desa
Membangun, Program web desa, relawanTIK
masuk desa, PNPM, dan seterusnya.
18. Cloud-based
Networking
Setelah smart village mencapai
fase matang dan terimplementasi
secara masif, tahap selanjutnya
adalah membangun smart nation.
Perlu dibuat sejumlah UU yang
mendorong pemerintah untuk
mewujudkannya.
19. Smart nation adalah revolusi dalam tata kelola
pemerintahan Indonesia. Ia adalah jawaban
atas banyak permasalahan bangsa saat ini.
Memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk
merealisasikannya. Namun dengan
kebersamaan dan konsistensi perjuangan, ia
akan dapat terwujud.