Dokumen ini membahas tentang implementasi dan evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian. Topik utama yang dibahas meliputi pengertian, model, dan metode penelitian implementasi dan evaluasi kebijakan menurut para ahli. Dokumen ini juga memberikan contoh buku rujukan dan pertanyaan yang dapat dijawab melalui evaluasi kebijakan.

1. 1
Mukhrizal Effendi

2. 2
Pembahasan materi implementasi dan evaluasi
yang dilakukan meliputi 2 (dua) hal :
1. Implementasi dan evaluasi kebijakan sebagai
sebuah studi penelitian

3. 3
• Dalam perkuliahan ini, anda akan membahas
tentang implementasi dan evaluasi kebijakan
sebagai sebuah proses kebijakan
• Bagian akhir perkuliahan akan membahas
tentang implementasi dan evaluasi kebijakan
sebagai sebuah studi penelitian

4. 4
Buku Wajib :
• Fischer, Frank, dkk. 2015. Handbook Analisis Kebijakan
Publik : Teori, Politik dan Metode. Bandung: Nusamedia
• Said Zainal Abidin PhD,Kebijakan Publik,2004.
Referensi Lain:
• Charles O.Jones. 1984. An Introduction to The Study of
Public Policy, Third Edition
• Edward C Page and Jenkins. 2005. Policy Bureaucracy.
Oxford University Press.
• Dunn William N. 1981. Public Policy Analysis : An
Introduction.
• Dye Thomas R. 1972. Understanding Public Policy.
Prentice Hall

5. 5
1. Apa arti evaluasi kebijakan bagi anda? Jelaskan

6. 6
Uraian akan diarahkan pada bagaimana
melakukan penelitian implementasi dan
penelitian evaluasi dalam proses kebijakan, yang
antara lain meliputi :
 Aspek apa saja yang perlu dikaji dan apa pula
perbedaaan diantara keduanya ?

7. 7
Apa itu Studi Implementasi ?
• Untuk mengetahui proses implementasi
• Tujuan utamanya adalah untuk memberi
umpan balik pada pelaksana kebijakan
• Untuk mengetahui apakah proses
pelaksanaan telah sesuai dengan rencana
atau standard yang ditetapkan
• Untuk mengetahui hambatan dan problem
yang muncul dalam proses implementasi

8. 8
Pandangan Para Ahli :
• Beberapa pakar beranggapan bahwa studi
implementasi perlu melihat output kebijakan, shg
sering disebut juga evaluasi implementasi
• Dalam evaluasi implementasi dilihat dampak jangka
pendek akibat proses implementasi tersebut
• Biasanya bersifat deskriptif kualitatif
• Metode pengumpulan data s/d metode penelitian
sosial lainnya
• Karena bertujuan untuk memberikan umpan balik
maka biasanya digunakan metode yang lain seperti:
FGD, rapat, brainstorming dsb. Juga catatan-
catatan harian pribadi dapat dijadikan sumber data
yang akurat (Bryan & White, 1987)

9. 9
Penelitian Implementasi Generasi Pertama
• Bagaimana suatu aturan diujudkan sebagai
hukum dan bagaimana suatu hukum dijadikan
program
• Upaya menunjukan sifat yang kompleks dan
dinamika implementasi
• Menekankan pentingnya subsistem kebijakan
• Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhub
dengan hasil suatu program
• Mendiagnosis beberapa penyakit yang sering
mengganggu pelaksana
Sumber : Gogin, dkk (1990)

10. 10
Penelitian Generasi Kedua
• Fokus : jenis dan isi kebijakan
• Organisasi pelaksana dan sumber daya
• Pelaksana kebijakan : sikap, motivasi
hubungan antar pribadi, komunikasi dsb
• Hasil : pengakuan bahwa implementasi bisa
berubah setiap saat, identifikasi faktor penentu
keberhasilan, berbagai persoalan yang muncul
dsb

11. 11
Penelitian Generasi Ketiga
• Fokus : komunikasi antar lembaga
pemerintahan
• Penyusunan desain penelitian
• Mengkaji variabel-variabel prediktor dalam
implementasi

12. 12
• Pendekatan struktural : peran organisasi
• Pendekatan prosedural dan manajemen,
Misalnya : Network planning and Controll/
NPC, Program Evaluation and Review
Tehnique / PERT dsb
• Pendekatan Perilaku : komunikasi, informasi
dan sikap dsb
• Pendekatan politis : meliputi aspek-aspek
antar departemental/politik

13. 13
• Model analisis kegagalan (implementasi
sebagai proses interaksi antara tujuan dan
tindakan (Pressman & Wildavsky, 1973),
implementasi sebagai politik adaptasi saling
menguntungkan (Mc Laughin, 1975)
• Model Top-down (mengidentifikasi faktor
yang menyebabkan keberhasilan
implementasi (Van Meter van Hoirn (1975),
Grindle (1980), Sabatier & Mazmanian (1979)
dsb

14. 14
• Model Bottom up (mengidentifikasi faktor lain
dan interaksi organisasi antara Pemerintah dg
warga negara (lipsky, 1971), Implementasi
sebagai proses yg disusun melalui konflik dan
bergaining (Wetherly, 1977), Implementasi
sebagai proses alur (Smith, 1973)
• Model sintesis (Ripley & Franklin (1985),
Nakamura & Smallwood (1986) dsb
Sumber : Parson (1997)

15. 15
Model Van Meter dan Van Horn
• Studi implementasi hakikatnya merupakan
penilaian atas kinerja kebijakan
• Kinerja kebijakan dipengaruhi oleh :
1. Standar (ukuran dasar) dan tujuan kebijakan.
Ini berkaitan dengan sejauhmana standard
direalisasikan, sebab: sering telalu luas dan
kabur, sehingga susah diukur
2. Sumber-sumber Kebijakan : Dana SDM,
Fasilitas
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan
pelaksanaan, khususnya mengkomunikasikan
standard aturan, sehingga diperoleh ketepatan
dan konistensi sekaligus sebagai alat ukur
dalam pengawasan

16. 16
4. Karakteristik badan pelaksana : menyangkut
karakteristik, norma dan pola hubungan yang ada.
Dalam hal ini yang harus dicermati adalah :
a. kompetensi dan jumlah staff
b. Rentang kendali (hierarki)
c. Dukungan politik yang dimiliki
d. Kekuatan organisasi
e. Derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi
f. Keterkaitan dengan pembuat kebijakan
5. Kondisi sosial ekonomi dan politik
6. Sikap pelaksana, meliputi pesepsi pelaksana atas
masalah, standar dan tujuan serta sejauhmana
bertentangan dengan kepentingan pelaksana

17. 17
Model G. Edwards III
Dasar Pertanyaan :
• Prakondisi apa yang diperlukan agar
implementasi berhasil
• Hambatan utama yang menyebabkan
implementasi gagal
Ada 4 variabel penting dalam implementasi :
1. Komunikasi
2. Sumber-sumber
3. Sikap pelaksana
4. Struktur birokrasi

18. 18
Komunikasi, Penting :
1. Setiap pelaksana harus memahami apa yang
dilakukan
2. pelaksana harus memahami juklak
3. Pelaksana harus konsisten pada juklak
4. Sering ditemukan hambatan dalam
penyampaian informasi pada hierarki
organisasi yang berlapis-lapis
5. Semakin baik komunikasi akan semakin baik
implementasi
6. Mengurangi distori informasi
7. transparansi

19. 19
Sumber-Sumber, menyangkut :
1. Staff yang memadai dan berkeahlian sesuai
kebutuhan
2. Informasi tentang kebijakan
3. Wewenang yang dimiliki pelaksana
4. Fasilitas yang ada
Sikap Pelaksana, meliputi :
1. Sikap dan dukungan aparat pelaksana
2. Perilaku birokrasi

20. 20
Struktur Birokrasi, meliputi :
1. Prosedur kerja dan ukuran dasarnya
2. Hierarki struktur organisasi
3. koordinasi, desentralisasi dan kewenangan dsb

21. 21
Karakteristik Umum Birokrasi
1. Pervasiveness birokrasi ada dimana mana dan
merupakan instrumen sosial yang dipilih untuk
mengatasi persoalan publik
2. Selective importance; Birokrasi dominan
dalam implementasi dan mempunyai
kepentingan yang berbeda dalam tiap tahap
3. Birokrasi banyak mempunyai tujuan sosial
yang berbeda;
a. Birokrasi diciptakan untuk memberikan
pelayanan yang sebenarnya menjadi
tanggungjawab pemerintah

22. 22
a. Birokrasi diciptakan untuk mempromosikan
kepentingan sektor ekonomi seperti : petani,
buruh dan pengusaha
b. Birokrasi diciptakan untuk mendistribusikan
keuntungan, hak dan pelayanan di berbagai
bidang (pendidikan dan kesehatan dsb)
sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya
4. Size and Complexity: Birokrasi disusun untuk
konteks urusan publik yang luas dan kompleks,
sehingga banyak yang diserahkan ke swasta
5. Survival; Birokrasi jarang mati, mempunyai
naluri tetap hidup (jumlah pegawai tambah,
urusan menjadi lebih besar dsb)

23. 23
6. Tidak netral (krs sering harus menunggu atau
memahami apa yang menjadi kehendak otoritas
diatasnya) tetapi juga tidak sepenuhnya
dikendalikan oleh kekuatan luar. Sikap birokrat
terhadap tujuan kebijakan merupakan faktor
penting dalam implementasi
Sumber : Ripley dan Franklin (1985)

24. 24
Model Grindle
• Ide dasar : setelah kebijakan
ditransformasikan dalam program aksi, maka
tindakan implementasi itu belum tentu lancar,
akan tetapi tergantung pada implementability
dari program tersebut.
• OKI ia membagi faktor yang mempengaruhi
implementasi menjadi dua yaitu : Content of
policy dan Context of policy

25. 25
Content of policy, meliputi :
1. kepentingan yang dipengaruh: Semakin
banyak semakin sulit diimplementasikan.
2. Jenis manfaat yang diperoleh: Kebijakan yang
memberi manfaat aktual dan bukan hanya
formal dan simbolis lebih mudah
diimplementaikan
3. Derajad perubahan yang diinginkan;
Perubahan sikap dan perilaku akan sulit
dilakukan
4. Kedudukan/posisi pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

26. 26
Context of policy, meliputi :
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor
yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

27. 27
Model Sabatier dan Mazmanian
Implementasi merupakan fungsi 3 variabel :
1. Karakteristik masalah, yang meliputi :
• Keragaman perilaku sasaran
• Sifat populasi
• Derajat perubahan perilaku yang diharapkan
2. Struktur manajemen program (aturan yang
mengoperasionalkan kebijakan), meliputi :
• Kejelasan dan konsistensi tujuan
• Teori kausal yang memadai
• Sumber dana yang mencukupi integrasi
organisasi pelaksana
• Diskresi Pelaksana

28. 28
• Rekruitmen pejabat pelaksana
• Akses formal pelaksana ke organisasi lain
3. Faktor diluar peraturan, yang meliputi :
• Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi
• Perhatian persamaan terhadap masalah
kebijakan
• Dukungan publik
• Sikap dan sumber daya kel. Sasaran
• Dukungan kewenangan
• komitmen dan kemampuan pejabat
pelaksana

29. 29
Menurut model top-down, jika semua variabel
dapat bekerja dengan baik maka proses
implementasi berjalan seperti yang diharapkan.
Variabel tersebut dapat bersumber dari :
• Program itu sendiri
• Pelaksana
• Sasaran kebijakan
• Lingkungan kebijakan

30. 30
Model Bottom-Up
 Model ini melihat proses implementasi
kebijakan publik dari perspektif perubahan
sosial politik.
 Biasanya dilakukan terhadap kebijakan
pemerintah yang bertujuan untuk mengadakan
perubahan atau perbaikan pada kelompok
sasaran (berdimensi target group)
Ada 4 variabel dalam proses implementasi
1. Idealized Policy, yaitu pola interaksi yang
diidealkan oleh perumus dengan tujuan
mendorong target froup untuk melaksanakan
kebijakan
2. Target Group, yaitu bagian dari stakeholders
yang diharapkan dapat mengadopsi pola
intekasi yang diinginkan

31. 31
3. Implementing Organization, yaitu pelaksana
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan.
4. Enviromental factors, yaitu unsur lingkungan
(Ipoleksosbud dsb) yang dapat mempengaruhi
implementasi
 Keempat variabel tsb tak bediri sendiri akan
tetapi saling mempengaruhi dan berinteraksi
secara timbal balik, sehingga memungkinkan
terjadinya ketidaksesuaian yang pada
akhirnya menimbulkan tension (tekanan) bagi
terjadinya tawar menawar antara formulator
dan implementator.
 Model ini memandang bahw implementasi
kebijakan tak berjalan scr linear dan
mekanististetapi memberi peluang terjadinya
bergaining untuk menghasilkan kompromi thd
implementasi yg berdimensi target group

32. 32
Kapan digunakan Model Top-Bottom dan
Bottom-Up
 Model top down akan menguntungkan pada
sebuah situasi dimana para pembuat
kebijakan mampu mengatur dan mengontrol
situasi, dan dana yg terbatas
 Model Bottom up, menguntungkan pada
situasi dimana implementator mempunyai
kebebasan untuk melakukan inovasi tanpa
ada dependensi kekuasaan dengan melihay
dinamika daerah atau lingkungan kebijakan yg
berbeda
 Menurut Eric Lane (1995) model topdown
menekankan tanggung jawab, sementara
bottom up menekankan pada kepercayaan

33. 33
Keputusan yang dapat diambil dari hasil
evaluasi
• Meneruskan atau mengakhiri program
• Memperbaiki praktek dan prosedur administrasi
• Menambah atau mengurangi strategi dan teknik
implementasi
• Melembagakan program ke tempat lain
• Mengalokasikan sumber daya ke program lain
• Menolak atau menerima pendekatan/teori yang
digunakan sebagai asumsi
Sumber : Weis dalam Shafritz dan Hyde,1987

34. 34
Persoalan yang ingin dijawab dalam Evaluasi
1. Kelompok dan kepentingan mana yang
memiliki akses dalam pembuatan kebijakan ?
2. Apakah pembuatan cukup rinci, terbuka dan
memenuhi prosedur ?
3. Apakah program di desain secara logis ?
4. Apakah sumber daya yang menjadi input
program telah memadai untuk mencari
tujuan?
5. Apa standar implementasi yang baik bagi
kebijakan tersebut ?
6. Apakah program dilaksanakan sesuai standar
efisiensi ekonomi ? Apakah uang digunakan
dengan tepat dan jujur ?

35. 35
7. Apakah kel sasaran memeproleh pelayanan
seperti yang didesain dalam program ?
8. Apakah program memberikandampak pada
kelompok non sasaran? Apa jenis
dampaknya ?
9. Apa dampak yang diharapkan dan tak
diharapakan pada masyarakat ?
10. Kapan tindakan program dilaksanakan dan
dampaknya diterima oleh masyarakat ?
11. Apakah tindakan dan dampak sesuai yang
diharapkan ?
Sumber : Ripley (1985)

36. 36
Ada 3 Pertanyaan yang perlu dijawab dalam
evaluasi ?
1. Siapa yang memperoleh akses dari input dan
output program ?
2. Bagaimana mereka bereaksi terhadap
program tersebut ?
3. Bagaimana program tersebut mempengaruhi
perilaku sasaran kebijakan ?
Sumber : Kasley dan Kumar (1987)

37. 37
Aspek Kajian Evaluasi Kebijakan
1. Proses pembuatan kebijakan
2. Proses implementasi kebijakan
3. Konsekwensi kebijakan
4. Efektivitas dampak kebijakan
• Evaluasi dapat dilakukan sebelum (evaluasi
sumatif), pada saat (evaluasi implementasi)
dan sesudah kebijakan diimplementasikan
(evaluasi formatif)

38. 38
Klasifikasi Evaluasi yang lain :
1. Proses pembuatan kebijakan
2. Proses implementasi kebijakan
3. Konsekwensi kebijakan
4. Efektivitas dampak kebijakan
• Evaluasi administratif : Biasanya dilakukan dg aspek
finansial dan prosedur (dilakukan dalam lingkup
pemerintahan)
• 2. Evaluasi Yudisial : Evaluasi yang berkaitan dengan
obyek-obyek hukum
• 3. Evaluasi Politik: Evaluasi yg dilakukan oleh
lembaga-lembaga politik

39. Pengelompokkan evaluasi yg lain:
• 1. Evaluasi administratif : Biasanya dilakukan
dg aspek finansial dan prosedur (dilakukan
dalam lingkup pemerintahan)
• 2. Evaluasi Yudisial : Evaluasi yang berkaitan
dengan obyek-obyek hukum
• 3. Evaluasi Politik: Evaluasi yg dilakukan oleh
lembaga-lembaga politik

40. Evaluasi Administratif terdiri atas :
Effort evaluation: Mengevaluasi input program
Performance evaluation: Mengkaji output
dibandingkan dengan input program
Effectiveness evaluation: Mengkaji apakah
pelaksanaanya sesuai dg sasaran & tujuan
Effeciency evaluaiton: Membandingkan biaya dengan
output yang dicapai
Process evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan,
aturan dan prosedur dalam pelaksanaan

41. Evaluasi jika dikaitkan dg tujuan :
• Evaluasi kecocokan : Apakah kebijakan tb diteruskan
dan bagaimana prospek kebijakan
• Evaluasi efektifitas: Apakah dampaknya sesuai dgn
yang diinginkan, serta biaya dan manfaatnya
sebanding?
• Evaluasi efisiensi: Apakah sumber daya yang
digunakan efisien dan mampu menc. hasil yang
optimal
• Meta evaluasi: Menguji dan menilai proses evaluasi
itu sendiri, apakah telah dilakukan dgn benar,
profesional dan obyektif?

42. Model-model evaluasi
• Dari sisi kualitas hasilnya :
1. Single program after only
2. Single program before after
3. Comparative program after only
4. Comparative program before after

43. Kriteria yg harus dipenuhi dalam
melakukan evaluasi :
1. Relevansi : mampu memberikan inf yg tepat pada
pembuat dan pelaku kebijakan, menjawab scr benar
pertanyaan dalam waktu yg tepat
2. Signifikan : mampu memberikan inf yg baru dan
penting melebih yg sudah ada
3. Validitas : mampu memberikan pertimbangan yg
persuasif & seimbang tentang hasil nyata kebijakan
4. Reliabilitas : dapat membuktikan bahwa hasilnya
diperoleh dengan penelitian yg teliti
5. Obyektif : tidak memihak /bias
6. Tepat waktu
7. Daya guna : bisa dimengerti & dimanfaatkan oleh
pelaku dan pembuat kebijakan

44. Bagaimana melakukan evaluasi ?
• Berbagai hal yg harus diperhatikan sebelum
melakukan evaluasi :
1. Mengamati, memahami tujuan evaluasi
2. Mengamati, melilih kriteria
3. Mengamati senitivitas metode
4. memperhatikan efektivitas biaya
5. memperhatikan kendala yg berhub dg
anggaran, yakni SDM dan juga data

45. • Kegiatan evaluasi mencakup 3 macam
kegiatan :
1. Specification : menyangkut obyek yg dinilai
2. Measurement : memilih tehnik pengukuran
yang tepat untuk menilai
3. Analysis : Melakukan analisa informasi yg
disajikan

46. Kecenderungan evaluasi saat ini:
1. Sering tidak sungguh-sungguh karena evaluatornya
dari Pemerintah
2. Hasil evaluasi tak konklusif, membahas banyak
persoalan tetapi tanpa arah yang jelas, shg tak ada
rekomendasi yg argumentatif
3. Karena dilakukan secara rutin maka hailnya kurang
tajam. Hanya formalitas, membaca data dan
memasukkannya dalam form-form tertentu

47. Evaluasi Implementasi :
Evaluasi atas pelaksanaan sebuah program
Merupakan evaluasi terhadap proses
Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standard
aturan
Menggunakan model-model dalam implementasi
Biasanya bersifat kualitiatif
Melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan
kebijakan/ program

48. Evaluasi Dampak
Memberikan perhatian besar pada output & dampak kebijakan
Evaluasi dilakukan untuk melihat berbagai hal:
1. Menentukan apakah program telah membawa dampak yang
diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga
2. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi
program
3. Mengeksplore akibat yg tidak diperkirakan baik positif maupun
negatifnya
4. Permasalahan yang disoroti pd bgmn program mempengaruhi
peserta program dan apakah perbaikan kondisi peserta program
betul- betul disebabkan oleh program ataukah faktor lain
Evaluasi dampak bisa dilakukan sebelum diimplementasikan (sering
disebut analisis, asessment, estimasi, prediksi atau perkiraan)
atau sesudah diimplementasikan

49. Apa itu Dampak ?
Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun
sosial sebagai akibat dari output kebijakan
Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program
pada kelompok sasaran ( baik akibat yang diharapkan
atau tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu
menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok
sasaran (impact)
Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program
pada kelompok sasaran, baik yg sesuai dg yg
diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak
mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok
sasaran (effects)

50. Dampak kebijakan publik dapat berupa
(dimensi dampak), Dye:
1. Dampak pada masalah publik (pada kelompok
sasaran) yg diharapakan atau tidak
2. Dampak pada kelompok diluar sasaran sering
disebut eksternalitas / dampak melimpah(spillover
effects)
3. Dampak sekarang dan yg akan datang
4. Dampak biaya langsung dikeluarkan untuk
membiayai program dan tak langsung (yg
dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan.

51. Hal-hal yg perlu diperhatikan dalam melaks
Evaluasi Dampak :
• 1. Dimensi- dimensi dampak
• 2. persoalan yg berkaitan dengan program
• 3. unit-unit pendampak
• 4. Karakteristik evaluasi
• 5. memahami Metodologi penelitian evaluasi

52. Dimensi dampak (Langbein, 1980):
1. Waktu
Dimensi ini penting karena :
- Kebij dpt memberikan dampak sekarang dan yang akan datang
- Semakiin lama periode waktu semakin sulit mengukur
dampak. Ini disebabkan :
(a) hub kausalitas semakin kabur, (b)faktor lain yg akan
dijelaskan semakin banyak, (c)jika efek thd individu dipelajari
terlalu lama maka akan kesulitan menjaga track record
individu dalam waktu yg sama
- Semakin terlambat sebuah evaluasi dilakukan akan semakin
sulit mencari data dan menganalisis pengaruh program yg
diamati.

53. Dimensi dampak (lanjutan)
2. Selisih antara dampak aktual dengan yang
diharapkan.
Evaluator selain memperhatikan efektivitas tujuan perlu pula
memperhatikan (a) berbagai dampak yang tak diinginkan, (b)
dampak yang hanya sebagian saja dari yg diharapkan dan (c)
juga dampak yang bertentangan dari yg diharapkan
 3. Tingkat agregasi dampak
Dampak juga bersifat agregatif artinya bahwa dampak yg
dirasakan secara individual akan dapat merembes pada
perubahan di masyarakat secara keseluruhan

54. Dimensi dampak (lanjutan)
 4. Tipe dampak
Ada 4 tipe utama dampak program :
1. Dampak pada kehidupan ekonomi : penghasilan, nilai
tambah dsb
2. Dampak pada proses pembuatan kebijakan: apa yg akan
dilakukan pada kebijakan berikutnya
3. Dampak pada sikap publik : dukungan pada pemerintah,
pada program dsb
4. Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan
masyarakt yg bersifat non ekonomis

55. Persoalan yg berkaitan dg program:
Weiss (1972) menyatakan adanya beberapa
persoalan yaitu :
1. Wilayah (scope) program: Nasional, provinsi, lokal
dsb
2. ukuran program : Berapa individu yang dilayani
untuk setiap satuan wilayah program
3. Kebaruan program : apakah dampak yang
diharapkan merupakan sesuatu yg baru

56. Unit-unit pendampak :
 Unit sosial yg dapat terkena dampak kebijakan :
 1. Dampak individual : biologis (penyakit, cacat fisik dsb),
fisiologis (stress, depresi, cinta, emosi dsb), lingkungan hidup
(tergusur, pindah rumah dsb), ekonomis (naik turunnya
penghasilan, harga, keuntungan dsb), sosial serta personal
 2. Dampak organisasional : langsung (terganggu atau
terbantunya penc tujuan organisasi), tak langsung
(peningkatan semangat kerja, disiplin)
 3. Dampak pada masyarakat
 4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial

57. Karakteristik Evaluasi kebijakan :
1. Evaluasi harus empirik tdk spekulatif hipotetik atau
asumtif teoritik
2. Tidak bias pada satu alternatif atau dampak
tertentu
3. Rasional, harus sistematis dan dapat
dipertanggungjawabkan dihadapan pakar
4. Kajian harus dilakukan dari berbagai aspek
5. Handal dan sahih baik dalam analisis, ketersediaan
data dan reliabilitas datanya

58. Respon/ reaksi thd dampak :
 1. Skeptis (tak yakin akan apa yg dicapai oleh kebijakan tersebut)
 2. Kritis (mempertanyakan dukungandan hambatan pelaksanaannya)
 3. Analitis (memberikan sumbangsaran agar pelaksanaan lebih baik)
 4. Reaktif konfrontatif. Ini dikelompokkan kedalam beberapa jenis :
(a) Apatis (tak mau tahu dan menolak kebijakan. Ini bisa menyebabkan
upaya memobilisasi massa dan mengarah pada perilaku anarkhis
(b) Melakukan lobbidan membentuk opini publik melalui media massa
untuk menyalurkan responnya
(c) Demonstrasi dan propaganda
(d) Melakuakn tindakan politik yang kasar spt teror, kudeta dsb
5. Adaptif kopromistis, dapat berupa
(a) Perilaku meneliti scr kritis
(b) Merubah pola perilaku
(c) Melakukan kegiatan baru
(d) Meminta pelayanan baru
(e) melakukan penyesuaian psikologis

59. Faktor penyebab kebijakan tak
memperoleh dampak yg diinginkan:
 1. Sumber daya tak memadai
 2. Cara implementasi tak tepat
 3. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor ttp kebijakan
yg dibuat hanya mengatasi atu faktor saja
 4. Cara menanggapi kebijakan yang justru dapat emngurangi
dampak yg diinginkan
 5. Tujuan-tujuan kebijakan tak sebanding bahkan bertentangan
satu sama lain
 6. Biaya yng dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya
 7. Banyak masalah publik yng tak mungkin dapat diselesaikan
 8. Timbulnya maslaah baru shg mendorong pengalihan
perhatian dan tindakan
 9. Sifat dari masalah yang akan dipecahkan (anderson, 1996)

60. Masalah yang timbul dalam evaluasi
(anderson)
1. Ketidakpastian dan ketidakjelasan tujuan kebijakan
2. Menguji kausalitas bahwa dampak memang
disebabkan oleh kebijakan tsb
3. Dampak kebijakan biasanya menyebar diluar
sasaran kebijakan
4. Kesulitan dalam memperoleh data
5. Resistensi pejabat
6. Evaluasi cenderung kurang melihat dampak
(kurang valid)

61. • Untuk melakukan evaluasi kebijakan agar
sistematis maka diperlukan studi evaluasi atau
penelitian evaluasi

62. 62
Terima kasih, Semoga
Bermanfaat