Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21

22,600 views
22,383 views

Published on

Disini dijelaskan secara detai bagaimana mekanisme pembayaran PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak

Published in: Education, Business, Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
22,600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
670
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21

  1. 1. KELOMPOK 3
  2. 2. ADMINISTRASI ASURANSI AKTUARIA 2007 TUGAS PENGANTAR PERPAJAKAN 01 Mei 09 KELOMPOK 3 ANDHIKA IRAWAN 0706 25 1 990 BAGUS BUDIONO 0705 252 053 FAHMI ARDIYANSYAH 0706 252 204 GHAZI AUFA 0706252 255 NONA YULITA 0706252 406 RADEN ANGGY P 0706 252 4 50 RESTYAN NURIZAL 0706 252 482
  3. 5. Administrasi Pajak Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
  4. 6. AKU WARGA NEGARA YANG TAAT JADI HARUS BAYAR PAJAK APA ITU Pajak Penghasilan? PPh Pasal 21? Mekanismenya?
  5. 7. ANAK ANAK Yang dimaksud PPh Pasal 21 ialah : PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah , honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan atau kegiatan (active income) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
  6. 8. Nah, anak-anak Jadi apa sajakah yang dapat dikategorikan sebagai penghasilan OP? <ul><li>Secara garis besar Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dibagi menjadi 2 yaitu : </li></ul><ul><li>Active Income (Penghasilan Aktif) </li></ul><ul><li>Passive Income (Penghasilan Pasif) </li></ul>
  7. 9. PENGHASILAN ORANG PRIBADI Barang (Natura) Non Uang Active Income Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Pasive Income Uang Non Barang (Kenikmatan) Objek PPh 21 Mempekerjakan Pegawai Bukan Objek PPh 21 Objek PPh 23
  8. 10. Lalu bagaimanakah mekanisme Pembayaran PPh? <ul><li>Secara garis besar Mekanisme Pembayaran PPh terbagi menjadi 2 yaitu : </li></ul><ul><li>Self Assesment </li></ul><ul><li>Witholding System </li></ul>
  9. 11. PPh PASAL 21 PPh PASAL 22 PPh PASAL 23/26 PPh PASAL 15 PPh PASAL 4 (2) PAJAK TERUTANG DIHITUNG DIPOTONG/DIPUNGUT DISETORKAN & DILAPORKAN PIHAK LAIN MENGHITUNG MENYETOR MELAPOR SENDIRI PAJAK YANG TERUTANG PPH PASAL 25/29 SELF ASSESMENT WITHOLDING SYSTEM MEKANISME PEMBAYARAN PPH
  10. 12. Jika tadi mekanisme Pembayaran PPh, maka Mekanisme PPh Pasal 21 adalah :
  11. 13. MEKANISME PPh PASAL 21 PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN PENGHASILAN (ACTIVE INCOME) PEMBERI PENGHASILAN PEMOTONG PPH 21 OBJEK PPH 21 ORANG PRIBADI DALAM NEGERI SUBJEK PPH 21
  12. 14. Siapa Pemotong PPh Pasal 21?
  13. 15. Pemotong & Dikecualikan PEMOTONG PPH 21 PEMBERI KERJA BENDAHARAWAN PEMERINTAH DANA PENSIUN PERUSAHAAN, BADAN & BUT PENYELENGGARA KEGIATAN PIHAK YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN YAY, LEMBAGA, KEPANITIAAN, ASOSIASI, PERKUMPULAN, ORMAS, ORSOSPOL K E C U A L I BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING DIKECUALIKAN PEMOTONG PPH 21 ORGANISASI INTERNASIONAL YANG BUKAN SUBJEK PAJAK
  14. 16. Mendaftarkan Diri Kewajiban mendaftarkan diri ke KPP setempat & mengambil sendiri formulir yang diperlukan. <ul><li>Menghitung, memotong, menyetor & melaporkan PPh 21 </li></ul><ul><li>Kelebihan PPh 21 suatu bulan diperhitungkan dengan bulan berikutnya </li></ul><ul><li>Memberikan bukti pemotongan PPh 21 pegawai tetap (2 bulan setelah tahun berakhir), bukan pegawai tetap (saat dilakukan pemotongan) & pegawai berhenti (1 bulan setelah berhenti) </li></ul><ul><li>Membuat kertas perhitungan PPh 21 untuk masing-masing penerima penghasilan </li></ul>Tahun Berjalan Hak & Kewajiban PEMOTONG PPH 21
  15. 17. Hak & Kewajiban PEMOTONG PPH 21 <ul><li>Menghitung kembali PPh 21 pada 2 bulan setelah tahun berakhir </li></ul><ul><li>Hasil penghitungan KB maka kekurangan dipotong dari gaji bulan dilakukan perhitungan </li></ul><ul><li>Hasil penghitungan LB maka kelebihan diperhitungkan dengan PPh 21 gaji bulan dilakukan perhitungan </li></ul><ul><li>Menandatangani (pengurus/ direksi) & menyampaikan SPT Tahunan PPh 21 </li></ul><ul><li>Membayar bila terjadi kekurangan PPh 21 </li></ul><ul><li>Bila terdapat ekspatriat maka harus melampirkan surat ijin bekerja Depnakertrans </li></ul>Menghitung Kembali PPh 21 Akhir Tahun
  16. 18. Pak, siapa sajakah yang menjadi subyek PPh Pasal 21? Apakah Subyek PPh Pasal 21 mempunyai Hak dan Kewajiban?
  17. 19. Pertanyaan yang bagus nak…!
  18. 20. SUBJEK PPH 21 Subjek & Dikecualikan PEJABAT NEGARA PNS PEGAWAI PEGAWAI TETAP PEGAWAI WPLN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TENAGA LEPAS PENERIMA PENSIUN PENERIMA HONORARIUM PENERIMA UPAH K E C U A L I PEJABAT PERWAKILAN NEGARA LAIN DIKECUALIKAN SUBJEK PPH 21 PEJABAT ORGANISASI INTERNASIONAL
  19. 21. SUBJEK PPH 21 Hak & Kewajiban <ul><li>Menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga kepada pemotong PPh 21 </li></ul><ul><li>PPh 21 merupakan kredit pajak subjek PPh 21 kecuali yang final </li></ul><ul><li>Memberikan bukti pemotongan PPh 21 kepada cabang baru, tempat kerja baru & dana pensiun bila pindah </li></ul>
  20. 22. Pak, jika ada subyek pasti ada obyeknya dongss..? Apa saja Obyek PPh Pasal 21 Pak…?
  21. 23. Ok..bapak akan jelaskan..!
  22. 24. OBJEK PPH 21 K E C U A L I PENGHASILAN TERATUR & TIDAK TERATUR UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN PENGHASILAN DARI JASA, PEKERJAAN & KEG. PESANGON HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, BEASISWA NATURA & KENIKMATAN TERTENTU PEMBAYARAN/ KLAIM ASURANSI DIKECUALIKAN PEMOTONG PPH 21 NATURA & KENIKMATAN IURAN PENSIUN ZAKAT K E C U A L I DALAM HAL PEMBERI JASA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAI OBJEK PPH 23
  23. 25. Sekarang akan Bapak jelaskan mengenai Metode Pemotongan PPh Pasal 21..!
  24. 26. METODE PEMOTONGAN PPh Pasal 21 <ul><li>Net method </li></ul><ul><li>Metode dimana pemberi kerja memberikan tunjangan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan (gross up) </li></ul><ul><li>Gross method </li></ul><ul><li>Metode dimana pemberi kerja tidak memberikan tunjangan pajak apapun, PPh Pasal 21 dipotong langsung dari penghasilan karyawan. </li></ul><ul><li>Mixed method </li></ul><ul><li>Metode dimana pemberi kerja hanya memberikan tunjangan pajak atas beberapa jenis penghasilan saja, seperti bonus, THR, atau medical. </li></ul><ul><li>Net as gross method </li></ul><ul><li>Metode dimana PPh Pasal 21 yang terutang oleh karyawan ditanggung oleh pemberi kerja dalam bentuk benefit in kind . </li></ul>
  25. 27. Pak, apakah biaya jabatan dan pensiun juga terkena PPh Pasal 21? Premi asuransi bagaimana?
  26. 28. Great Questions..!!!
  27. 29. BIAYA JABATAN/PENSIUN <ul><li>Biaya jabatan adalah </li></ul><ul><li>Biaya yang sifatnya fiktif & cerminan biaya 3M </li></ul><ul><li>Sesuai dengan masa kerja & melekat kepada pemberi kerja </li></ul><ul><li>Untuk pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak </li></ul><ul><li>Biaya pensiun adalah </li></ul><ul><li>Biaya fiktif sebagaimana biaya jabatan yang diberikan kepada pensiunan </li></ul>KETERANGAN YANG TERKECIL ANTARA Biaya Jabatan maksimal Rp.108.000/bulan atau Rp 1.296.000/tahun 5%x Penghasilan Bruto Biaya Pensiun maksimal Rp.36.000/bulan atau Rp 432.000/tahun
  28. 30. PREMI ASURANSI PEGAWAI PROGRAM JAMSOSTEK BESAR PREMI 1 Jaminan Kecelakaan Kerja - Kelompok I 0,24% x Gaji sebulan - Kelompok II 0,54% x Gaji sebulan - Kelompok III 0,89% x Gaji sebulan - Kelompok IV 1,27% x Gaji sebulan - Kelompok V 1,74% x Gaji sebulan 2 Jaminan Kematian 0,30% x Gaji sebulan 3 Jaminan Pelayanan Kesehatan - Pegawai berkeluarga 6% x Gaji sebulan (ma x 1 juta ) - Pegawai bujangan 3% x Gaji sebulan (ma x 1 juta ) 4 Jaminan Hari Tua - Dibayar pemberi kerja 3,7% x Gaji sebulan - Dibayar karyawan 2% x Gaji sebulan
  29. 31. PREMI ASURANSI PEGAWAI URAIAN PEMBERI KERJA KARYAWAN JKK, JKM, JPK dibayar pemberi kerja Biaya bagi pemberi kerja Penghasilan bagi pegawai JKK,JKM,JPK dibayar pegawai Bukan biaya bagi pemberi kerja Bukan pengurang bagi pegawai Iuran JHT 3,7% dibayar oleh perusahaan Biaya bagi pemberi kerja Bukan menambah penghasilan bruto pegawai, tapi obyek pajak pada saat menerima JHT sekaligus dari PT. Jamsostek Iuran JHT 2% dibayar oleh karyawan Bukan biaya bagi pemberi kerja Biaya bagi pegawai (pengurang penghasilan bruto)
  30. 32. Pak bagaimana cara pendaftaran untuk membayar pajak??
  31. 33. Hidup sudah sulit jangan dibuat sulit. Cara daftarnya gampang secara online Namanya E-Registration Disingkat e-reg
  32. 34. MEKANISME e-Registration e-registration e-registration SKTS & NPWP Kartu NPWP & SKT Kartu NPWP & SKT e-registration E-mail Kantor Pos Warnet Provider Wajib Pajak Konsentrasi Data Nasional KP.DJP Form Aplikasi pendaftaran KTP, KK, SIUP DLL SKTS & NPWP KANWIL KPP KPP Kios Pendaftaran KTP, KK, SIUP DLL
  33. 35. Masuk ke Aplikasi e-Registration lewat http://www.pajak.go.id Membuat Account Wajib Pajak http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do
  34. 36. Membuat Account Wajib Pajak Apit Priyatna ********** ********** [email_address] kucing http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do
  35. 37. Login ke Aplikasi e-Registration http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do Apit Priyatna **********
  36. 38. Login ke Aplikasi e-Registration http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do
  37. 39. Mengisi Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do S1 Apit Priyatna Apit Priyatna Jl. Kenari 231 Depok Utara 005 006 16421 3278010001 Beji Beji Depok Jawa Barat . v Jl. Kenari 231 Depok Utara 005 006 16421 Jakarta 11/02/1976 11.22.33.44.11 . -
  38. 40. Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do
  39. 41. Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan menandatanganinya http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do
  40. 42. Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan menandatanganinya
  41. 43. Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKTS) 173
  42. 44. Mengirim Formulir Permohonan Registrasi yang telah ditandatangani dan SKTS dengan melampirkan persyaratan lainnya ke KPP tempat Wajib Pajak Mendaftarkan diri Formulir Registrasi Wajib Pajak KTP, KK, dll SKT Sementara KPP POS
  43. 45. Menerima Surat Keterangan Terdaftar yang Sudah ditandatangani Kasi TUP / Kasi Pelayanan dan Kartu NPWP Magnetik dari KPP terdaftar POS Surat Keterangan Terdaftar KPP Wajib Pajak
  44. 46. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti?
  45. 47. Insya Allah sudah mengerti Pak..! Wahh..berarti kita harus membayar Pajak jika sudah punya penghasilan ok…!!!
  46. 48. Makanya,, Ayo bayar pajak Demi membangun negara yang kita cintai ini Jaya Indonesia…!!!
  47. 49. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Terima kasih
  48. 50. ADMINISTRASI ASURANSI AKTUARIA 2007 THIS PRESENTATION IS OFFICIALLY OVER Thanks for your attention and considerations … (“,) . . bye .. bye TUGAS PENGANTAR PERPAJAKAN 01 May 09

×