Matakuliah ketenagakerjaan

6,621 views
6,443 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,621
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
325
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Matakuliah ketenagakerjaan

  1. 1. MATERIMATA KULIAHHUKUMKETENAGAKERJAAN UNIBA@2012 1
  2. 2. HUKUM KETENAGAKERJAANREFERENSI BUKU;1. ASPEK HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (ABDUL KHAKIM, SH., MH)., PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2010).2. PANDUAN PRAKTIS HUKUM KETENAGAKERJAAN (WHIMBO PITOYO SE., SH., MBA., VISI MEDIA, 2010).3. DINAMIKA & KAJIAN TEORI HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA (DR. AGUSMIDAH, SH., MH., GHALI INDONESIA, 2010).4. DILEMATIKA HUKUM KETENAGAKERJAAN, TINJAUAN POLITIK HUKUM (DR AGUSMIDAH , SH., M.HUM, PT. SOFTMEDIA, 2011).5. SINKRONISASI HUKUM PERBURUHAN TERHADAP KONVENSI ILO (ASRI WIJAYANTI, CV. KARYA PUTRA DARWATI, 2012). 2
  3. 3. PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN;PASAL 1 AYAT (1) UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANGKETENAGAKERJAAN;KETENAGAKERJAAN ADALAH SEGALA HAL YANG YANGBERHUBUNGAN DENGAN TENAGA KERJA PADA WAKTUSEBELUM, SELAMA DAN SESUDAH MASA KERJA. 3
  4. 4. SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN: PANCASILA UUD 1945 PASAL 27 AYAT ( 2 ) UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TTH PPHI UNDANG-UNDANG 21 TAHUN 2000 TTG SP/SB PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 KONVENSI ILO DAN PERATURAN LAINYA
  5. 5. PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN SAAT INIDALAM KONFERENSI INTERNASIONAL ASOSIASI PEMBANGUNANMANUSIA DAN KAPABILITAS (HUMAN DEVELOPMENT ANDCAPABILITY ASSOCIATION) DI JKT, RABU, TGL 5/9/2012.ERIC MASKIN, PERAIH NOBEL EKONOMI 2007, BERPENDAPAT;GLOBALISASI BELAKANGAN JUSTRU MENINGKATKAN KESENJANGANKESEJAHTERAAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG.GURU BESAR EKONOMI UNIVERSITAS CORNEL, AS, KAUSIK BASUMENYATAKAN, PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIIKUTI DENGANMELEBARNYA KESENJANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATADALAH FENOMENA UMUM DI NEGARA BERKEMBANG PADAERA GLOBALISASI.SOLUSI; KETERAMPILAN BURUH KUNCI TEKANAN KESENJANGANKOMPAS, KAMIS, 6 SEPTEMBER, 2012, HAL.1 5
  6. 6. PENGANGURAN DI KALTIMTAHUN JULAH ORANG PERSENTASE2010 166,557 10,102011 173,693 9,842013, TARGET 151,569 7,42 TAHUN LOWONGAN 2011 3,000 2012 3,537 MENURUT KABID. TENAGA KERJA DISNAKERTRANS KALTIM; PENYEBAB PENGANGGURAN BISA DARI, PERTAMBAHAN PENDUDUK, LEMAHNYA SKILL DAN KEAHLIAN ATAU ANGKA TRANSMIGRASI, KALTIM POST, SELASA, 15 MEI 2012, HAL. 37. PENGAGURAN JUGA DISEBABKAN, PENDATANG NON TRANSMIGRASI. 6
  7. 7. SEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAAN Dalam era industrialisasi, Perselisihan Hub.Industrial menjadi semakin kompleks, utk penyelesaiannya diperlukan institusi yg mendukung mekanisme penyelesaian perselisihan yg cepat, tepat, adil dan murah; UU 22 tahun 1957 dan UU 12 tahun 1964, sudah tidak sesuai lagi dg perkembangan keadaan dan kebutuhan tersebut; UU yg baru ini diperlukan karena : 1. Sejak diberlakukannya UU. No.5 Thn 1986 ttg PTUN, maka Putusan P4P ygy semula bersifat Final dpt diajukan gugatan pd PTTUN yg selanjutnya dpt dimohonkan Kasasi pd Mahkamah Agung; 2. Adanya kewenangan Menakertrans untuk menunda/membatalkan putusan P4P atau biasa disebut Hak Veto Menteri dan ini dianggap campur tangan pemerintah yg tidak sesuai lagi dengan paradigma yg berkembang dalam masyarakat; 3. UU No.22 Thn 1957 mengatur hanya 1(satu) SP/SB yg dpt menjadi pihak dlm Penyelesaian Perselisihan HI.
  8. 8. MATRIK PERSANDINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BERDASARKAN PPHI DENGAN UU NO. 22/57 DAN UU NO. 12/1964NO POKOK MATERI UU NO. 22/1957 UU NO. 12/1964 UU N0. 2/20041 Kelembagaan • Pemerantaraan Mengikuti kelembagaan • Mediasi • Arbitrase menurut UU No. • Konsiliasi • P4 Daerah 22/1957 • Arbitrase • P4 Pusat • Pengadilan PHI • P.T.U.N (masuk dalam • Mahkamah Agung kompetensi lingkup Badan Peradilan Umum) • Mahkamah Agung2 Jenis Perselisihan • Hak • PHK • Hak • Kepentingan • Kepentingan • PHK • Antar SP/SB3 Pihak-pihak yang • Majikan atau • Pekerja (perorangan) berselisih perkumpulan majikan • SP/SB • SP/SB atau Gabungan • Pengusaha SP/SB • Gabungan Pengusaha4 Waktu Penyelesaian Relatif cukup lama Singkat • Tidak diatur batas waktu • Paling lama 140 hari di P4D atau P4P kerja
  9. 9. Pengertian : 1. Hubungan Kerja adalah hubungan yang terjalin antara penerima kerja dan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja baik untuk waktu tertentu maupun tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah dan hubungan dibawah perintah.2. Hubungan Industrial Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah
  10. 10. PEMERINTAH PEKERJA PENGUSAHATiga Unsur tersebut punya peran masing-masing :Pemerintah : Pengusaha : Pekerja :-Regulator - Investor - Operator-Fasilisator-Mediator-Katasilator
  11. 11.  BERLAKU UNTUK SEMUA PERUSAHAAN BAIK MILIK SWASTA MAUPUN BUMN BERLAKU UNTUK SEMUA PERUSAHAAN ATAU BENTUK USAHA MILIK ORANG PERORANGAN, PERSEKUTUAN ATAU BADAN HUKUM BERLAKU UNTUK USAHA-USAHA SOSIAL DAN USAHA- USAHA- USAHA-USAHA LAIN YANG TIDAK BERBENTUK PERUSAHAAN TETAPI MEMPUNYAI PENGURUS DAN MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN DENGAN MEMBAYAR UPAH 7
  12. 12. SYARAT KERJAHAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DANPEKERJA/BURUH YANG BELUM DIATUR DALAMPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERJANJIAN KERJAPERJANJIAN ANTARA PEKERJA/BURUHDENGAN PENGUSAHA ATAU PRMBERI KERJAYANG MEMUAT SYARAT SYARAT KERJA, HAKDAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 12
  13. 13. ADALAH PERIKATAN ANTARA PEKERJA DENGANPEMBERI KERJA YANG MEMPUNYAI :1.ADA PEKERJAAN2.ADA PERINTAH3.ADA UPAH 13
  14. 14. DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJAa. KECAKAPAN KEDUA BELAH PIHAKb. KEMAMPUAN ATAU KECAPAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUMc. ADANYA PEKERJAAN YANG DIPERJANJIAKAN DANd. PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU CATATAN : -ADAN B DAPAT DIBATALKAN -CDAN D BATAL DEMI HUKUM 14
  15. 15. JENIS PERJANJIAN KERJA, PSL 56 AYAT (1):1. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 2. PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU 15
  16. 16. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTUPerjanjian antara pekerja/buruh denganpengusaha untuk mengadakan hubungankerja dalam waktu tertentu atau untukpekerjaan tertentu 16
  17. 17. PENGATURAN PKWT PEKERJAAN SEKALI SELESAI, SEMENTARA SIFATNYA1. Didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.2. Dibuat untuk paling lama 3 tahun3. Apabila selesai dari yang diperjanjikan, putus demi hukum4. Harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai5. Karena kondisi tertentu, pekerjaan belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan.6. Pembaharuan dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhir perjanjian kerja7. Selama tenggang waktu tidak ada hubungan kerja8. Para pihak dapat mengatur lain ketentuan pembaharuan dan tenggang waktunya 17
  18. 18. PENGATURAN PKWT PEKERJAAN BERSIFAT MUSIMAN- Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca- Hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu- Pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target, sebagai pekerjaan musiman- Diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan- Untuk pekerjaan memenuhi pesanan atau target sebagai pekerjaan tambahan, pengusaha harus membuat daftar nama pekerja/buruh- Tidak dapat dilakukan pembaharuan 18
  19. 19. PENGATURAN PKWT BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU- Dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan- Dapat dilakukan paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 1 tahun- Hanya boleh diberlakukan untuk melakukan pekerjaan diluar kegiatan utama atau diluar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan 19
  20. 20. PEKERJA HARIAN LEPAS- Wajib membuat Perjanjian Kerja Harian Lepas secara tertulis- Perjanjian kerja harian lepas dapat dibuat berupa daftar pekerja yang melakukan pekerjaan, sekurang-kurangnya memuat : nama/alamat perusahaan, nama/alamat pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan, besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.- Daftar pekerja disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak mempekerjakan pekerja- Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran- Dilakukan kurang dari 21 hari dalam 1 bulan- Apabila bekerja lebih dari 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, berubah menjadi PKWTT- Perjanjian Kerja Harian Lepas dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya 20
  21. 21. PENCATATAN PKWT- Wajib dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejakpenandatanganan- Pekerja harian lepas, dicatatkan daftar pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat. 21
  22. 22. PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT1. Tidak dibuat dalam bahas Indonesia dan huruf latin, sejak adanya hubungan kerja.2. Pekerjaan bersifat musiman tidak dibuat untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu dan tidak dibuat terhadap pekerjaan tambahan, sejak adanya hubungan kerja.3. Pekerjaan produk baru, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu dan perpanjangan serta dilakukan pembaharuan, sejak dilakukan penyimpangan4. Pembaharuan untuk pekerjaan sekali selesai atau sementara sifatnya, tidak melalui tenggang waktu 30 hari5. Hak pekerja dan prosedur penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan bagi PKWTT 22
  23. 23. I II Jeddah III1 2 TH 1 TH 30 hari 1 x max 2 th I II Jeddah III 1 TH 1 TH 30 hari 1 x max 2 th2 PKWT PKWTT 2 TH 1 TH 1 TH 1 TH3 PKWT PKWTT 1 TH 1 TH 1 TH 1 TH4 23
  24. 24. PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTUPerjanjian antara pekerja/buruh denganpengusaha untuk mengadakan hubungankerja dalam waktu tidak tertentu atauparmanent, Psl 60 ayat (1) 24
  25. 25. PERATURAN PERUSAHAANPeraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuatsyarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan 25
  26. 26. DASAR HUKUM PERATURAN PERUSAHAAN1. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 48/Men/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 26
  27. 27. TUJUAN PERATURAN PERUSAHAAN1. memberikan kepastian syarat-syarat kerja di perusahaan2. meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja3. meningkatkan produktivitas kerja, akhirnya akan meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya 27
  28. 28. MATERI PERATURAN PERUSAHAANa. Hak dan kewajiban Pengusahab. Hak dan kewajiban pekerjac. Syarat kerjad. Tata tertib perusahaane. Jangka waktu berlakunya 28
  29. 29. PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN1. Disusun dan menjadi tanggung jawab perusahaaan2. Memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja3. Dalam hal telah terbentuk Serikat Pekerja (SP), maka wakil pekerja adalah pengurus SP4. Perwakilan pekerja dipilih secara demokratis 29
  30. 30. PROSES MENDAPATKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN1. Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan Peraturan Perusahaan (PP) kepada perwakilan Pekerja/Buruh2. Saran dan pertimbangan harus sudah diterima Pengusaha dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya naskah Peraturan Perusahaan (PP)3. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, tidak memberikan saran dan pertimbangan, Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengesahan disertai bukti 30
  31. 31. PERWAKILAN PEKERJA/BURUH1. Dipilih Pekerja/Buruh secara demokratis mewakili setiap unit kerja yang ada di perusahaan2. SP/SB menjadi wakil pekerja/buruh dan wakil pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota SP/SB3. Dapat tidak memberikan saran dan pertimbangan terhadap Peraturan Perusahaan (PP) 31
  32. 32. PERSYARATAN PERMOHONAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN1. Mengajukan permohonan secara tertulis2. Melampirkan naskah Peraturan Perusahaan rangkap 3 (tiga) yang telah ditandatangani oleh Pengusaha3. Melampirkan bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari perwakilan Pekerja/Buruh 32
  33. 33. PERMOHONAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN1. Nama dan alamat perusahaan2. Nama Pimpinan perusahaan3. Wilayah operasi perusahaan4. Status perusahaan5. Jenis atau bidang usaha6. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin7. Status hubungan kerja8. Upah tertinggi dan terendah9. Nama dan alamat SP/SB (bila ada)10. Nomor pencatatan SP/SB (bila ada)11. Masa berlaku PP12. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang ke berapa 33
  34. 34. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN1. Pengesahan sudah diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah diterima2. Dalam hal pembuatan telah sesuai ketentuan dan apabila waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui, Peraturan Perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan3. Dalam hal tidak memenuhi persyaratan, harus diberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha4. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, Pengusaha wajib mengembalikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk 34
  35. 35. PROSES PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN1. Meneliti kelengkapan dokumentasi dan materi Peraturan Perusahaan2. Mengembalikan permohonan Pengusaha dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan, untuk dilengkapi atau diperbaiki3. Perusahaan wajib menyampaikan naskah Peraturan Perusahaan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengembalian Peraturan Perusahaan4. Apabila tidak dikembalikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, dapat dianggap perusahaan belum memiliki Peraturan Perusahaan5. Pengesahan Peraturan Perusahaan wajib menerbitkan Surat Keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja6. Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui dan Peraturan Perusahaan telah memenuhi syarat, Peraturan Perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan7. Catatan : Akibat No. 4 perusahaan dikenakan sanksi pidana pelanggaran sebagaimana diatur pasal 188 UU Ketenagakerjaan 35
  36. 36. PERUBAHAN PERATURAN PERUSAHAAN1. Perubahan harus berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan SP/SB dan atau wakil pekerja/buruh2. Perubahan harus mendapatkan pengesahan kembali3. Perubahan dianggap tidak ada apabila belum mendapatkan pengesahan. 36
  37. 37. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUSAHAAN1. Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Peraturan Perusahaan2. Pembaharuan dilakukan sebagaimana pengaturan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan3. Dalam pembaharuan, apabila terdapat perubahan materi dari Peraturan Perusahaan sebelumnya, perubahan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan Pengusaha dengan wakil Pekerja/Buruh4. Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang telah berakhir masa berlakunya, tetap berlaku sampai ditandatanganinya PKB atau disahkan Peraturan Perusahaan baru5. Dalam hal perundingan pembuatan PKB telah dilakukan, belum mencapai kesepakatan, Pengusaha wajib mengajukan permohonan pengesahan pembaharuan Peraturan Perusahaan 37
  38. 38. KETENTUAN PERATURAN PERUSAHAAN1. Pengusaha mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan2. Melalui berlaku sejak disahkan3. Masa berlakunya 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya4. Selama berlakunya PP, Pengusaha wajib melayani kehendak SP/SB untuk pembuatan PKB5. Selama perundingan belum mencapai kesepakatan, PP berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya6. Ketentuan dalam PP tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku7. Perubahan PP hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan Pengusaha dan wakil pekerja8. Perubahan PP harus mendapat pengesahan9. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi PP serta memberikan naskah PP atau perubahannya kepada pekerja 38
  39. 39. SANKSITindak Pidana PelanggaranDenda paling sedikit Rp. 5.000.000 dan paling banyakRp. 50.000.000 (pasal 188) :a. Tidak membuat Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat ( 1)b. Tidak melakukan pembaharuan Pasal 111 ayat ( 3 )c. Tidak memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan atau perubahannya kepada pekerja. Pasal 114 39
  40. 40. 40
  41. 41. PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)Perjanjian yang merupakan hasilperundingan antara Serikat Pekerja/SerikatBuruh yang tercatat pada instansi yangbertanggung jawab di bidangketenagakerjaan dengan Pengusaha, ataubeberapa Pengusaha atau perkumpulanPengusaha yang memuat syarat-syaratkerja, hak dan kewajiban kedua belahpihak 41
  42. 42. DASAR HUKUM PEMBUATAN PKB1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagian Ketujuh Pasal 116 – 1332. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 48/Men/2004 tanggal 8 April 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 42
  43. 43. TUJUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA1. Mengusahakan perbaikan syarat-syarat kerja2. Meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja di perusahaan 43
  44. 44. MATERI PERJANJIAN KERJA BERSAMAa. Nama, tempat kedudukan serta alamat SP/SBb. Nama, tempat kedudukan serta alamat Pengusahac. Nama serta tanggal pencatatan SP/SBd. Hak dan kewajiban Pengusahae. Hak dan kewajiban SP/SB beserta pekerjaf. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKBg. Tanda tangan para pihak pembuat PKBh. Penandatanganan oleh wakil harus ada surat kuasa dilampirkan pada PKB 44
  45. 45. PEMBUATAN PKB1. Hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB, berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan yang bersangkutan2. Perusahaan yang memiliki cabang, dibuat PKB Induk berlaku di semua cabang dan dapat dibuat PKB turunan yang berlaku di masing-masing cabang3. PKB Induk menurut ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan, PKB turunan memuat pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing4. PKB turunan belum disepakati, PKB induk tetap berlaku 45
  46. 46. PERSYARATAN PEMBUATAN PKB1. Dirundingkan SP/SB atau beberapa SP/SB yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha.2. Harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak3. Dilakukan secara menyeluruh untuk mufakat4. Lamanya perundingan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam Tata Tertib Perundingan 46
  47. 47. PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB1. Tempat perundingan dilakukan di kantor perusahaan atau kantor SP/SB atau tempat lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.2. Biaya perundingan menjadi beban Pengusaha, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.3. Tim perunding sesuai dengan kedudukan dengan ketentuan masing-masing pihak paling banyak 9 orang dengan kuasa penuh.4. SP/SB yang tidak terwakili dalam tim perunding dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada Tim Perunding sebelum dimulai perundingan 47
  48. 48. SYARAT SP/SB UNTUK MERUNDINGKAN PKB1. SP/SB telah tercatat berdasarkan UU No. 21 Tahun 20002. Memenuhi pengesahan sebagaimana diatur pasal 119 dan pasal 120 UU Nomor 13 Tahun 20033. Mengajukan permintaan secara tertulis 48
  49. 49. SERIKAT PEKERJA MEMBUAT PKB1. dalam hal 1 (satu) SP memiliki anggota lebih dari 50 % dari jumlah pekerja2. mendapat dukungan lebih 50 % dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara3. bila tidak mendapat dukungan, SP dapat mengajukan kembali perundingan PKB, setelah 6 (enam) bulan sejak dilakukan pemungutan suara4. dalam hal lebih dari 1 (satu) SP maka SP yang memiliki jumlah keanggotaan lebih dari 50 % dari jumlah pekerja5. melakukan koalisi, sehingga tercapai lebih 50 % dari jumlah pekerja6. membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional7. pemungutan suara diselenggarakan panitia (wakil pekerja dan pengurus SP) disaksikan oleh Pengusaha dan pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan8. keanggotaan SP dibuktikan dengan Kartu Anggota 49
  50. 50. PROSES PELAKSANAAN HAK LEBIH DARI 1 SP/SB1. SP/SB yang berhak mewakili pekerja melakukan perundingan PKB adalah SP yang mewakili anggota lebih dari 50 % dari seluruh jumlah pekerja.2. Penentuan SP/SB yang berhak dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Panitia yang terdiri dari wakil pengurus SP/SB disaksikan wakil instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Pengusaha.3. Verifikasi dilakukan berdasarkan Kartu Tanda Anggota (KTA), apabila terdapat KTA lebih dari satu, KTA yang terakhir yang sah4. Pelaksanaan dilakukan di tempat-tempat lainnya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu proses produksi dalam waktu 1 hari kerja yang disepakati SP/SB.5. Pengusaha maupun SP/SB dilarang melakukan tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan verifikasi. 50
  51. 51. Lanjutan ……6. SP/SB diberikan kesempatan untuk menjelaskan program pembuatan PKB dalam waktu 14 hari dan dilakukan 3 hari setelah tanggal diumumkannya pemungutan suara.7. Pelaksanaan penjelasan tersebut dilakukan diluar jam kerja pada tempat-tempat yang disepakati SP dan Pengusaha.8. Dalam waktu paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara, SP dapat membuktikan keanggotannya pada Pengusaha, maka pemungutan suara tidak perlu dilaksanakan9. Panitia pemungutan suara menyelesaikan waktu pelaksanaan pemungutan suara diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu proses produksi.10. Tempat pemungutan suara ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara panitia dengan Pengusaha.11. Hasil pemungutan suara, setelah ditandatangani oleh panitia dan saksi-saksi 51
  52. 52. TATA TERTIB PERUNDINGANa. Tujuan pembuatan tata tertibb. Susunan tim perundingc. Lamanya masa perundingand. Materi perundingane. Tempat perundinganf. Tata cara perundingang. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundinganh. Sahnya perundingani. Biaya perundingan 52
  53. 53. PENDAFTARAN PKB1. Pengusaha mendaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan2. Pengajuan pendaftaran, melampirkan naskah PKB dalam rangkap 3 bermaterai cukup yang telah dibubuhkan tanda tangan Pengusaha dan SP/SB3. Penelitian dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, meliputi kelengkapan pernyataan formal dan materi PKB.4. Persyaratan dan materi telah terpenuhi, dalam waktu 7 hari kerja sejak selesainya penelitian, harus menerbitkan Surat Keputusan Pendaftaran.5. Apabila persyaratan dan atau materi bertentangan dengan per-UU-an, memberi catatan pada surat keputusan pendaftran.6. Catatan menurut pasal-pasal yang bertentangan dengan per-UU-an 53
  54. 54. PENGAJUAN PENDAFTARAN PKB1. Nama dan alamat perusahaan2. Nama Pimpinan perusahaan3. Wilayah operasi perusahaan4. Status permodalan perusahaan5. Jenis atau bidang usaha6. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin7. Status hubungan kerja8. Upah tertinggi dan terendah9. Nama dan alamat SP/SB10. Nomor pencatatan SP/SB11. Jumlah anggota SP12. Masa berlaku PKB13. Pendaftaran yang ke …… 54
  55. 55. INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN1. Kabupaten/Kota, lingkup berlakunya hanya mencakup satu Kabupaten/Kota2. Propinsi, lingkup berlakunya lebih dari satu Kabupaten/Kota3. Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial, lingkup berlakunya meliputi lebih dari satu propinsi 55
  56. 56. MAKSUD PENDAFTARAN1. Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat kerja di perusahaan2. Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB 56
  57. 57. MASA BERLAKUNYA PKB1. Berlakunya 2 (dua) tahun2. Dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan secara tertulis3. Perundingan pembuatan dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir4. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun5. Dapat mengadakan perubahan 57
  58. 58. PERPANJANGAN ATAU PEMBAHARUAN PKB1. Dalam hal terdapat 1 (satu) SP, tidak mempersyaratkan jumlah anggota SP2. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) SP, SP yang anggotanya lebih dari 50 %, bersama-sama SP yang membuat terdahulu3. Dalam hal tidak ada SP yang anggotanya lebih dari 50 % dapat membuat koalisi4. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi SP membentuk Tim Perunding, yang keanggotannya ditentukan secara proporsional 58
  59. 59. PERUBAHAN PKB1. Perubahan PKB yang sedang berlaku, harus berdasarkan kesepakatan2. Perubahan menjadi bagian yang terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku. 59
  60. 60. KEWAJIBAN PARA PIHAK1. Wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB2. Wajib memberitahukan atas perubahannya kepada pekerja3. Pengusaha harus mencetak dan membagikan kepada setiap pekerja atas biaya perusahaan4. Pengusaha mendaftarkan 60
  61. 61. KEWAJIBAN PENGUSAHA, SP/SB1. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB2. Wajib memberitahukan isi PKB dan perubahannya kepada seluruh pekerja 61
  62. 62. PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN1. Menjadwalkan kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 hari setelah perundingan gagal, apabila perundingan pembuatan PKB tidak selesai disepakati dalam Tata Tertib2. Membuat pernyataan secara tertulis tidak dapat diselesaikan memuat : a. Materi yang belum disepakati b. Pendirian para pihak c. Risalah perundingan d. Tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak.3. Salah satu pihak atau kedua belah pihak melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.4. Penyelesaian instansi, sesuai mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial UU Nomor 2 Tahun 2004. 62
  63. 63. PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI1. Penyelesaian melalui mediasi, para pihak atau salah satu pihak tidak menerima anjuran, berdasarkan kesepakatan para pihak mediator melaporkan kepada Menteri untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian.2. Laporan mediator memuat a. Materi yang belum disepakati b. Pendirian para pihak c. Pendirian para pihak d. Kesimpulan perundingan e. Pertimbangan dan saran penyelesaian3. Menteri dapat menunjuk pejabat untuk menyelesaikan pembuatan PKB.4. Penyelesaian pembuatan PKB juga tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial daerah hukum tempat pekerja bekerja.5. Daerah hukum tempat pekerja bekerja melebihi 1 daerah hukum gugatan diajukan pada PHI yang daerah hukumnya mencakup domisili perusahaan. 63
  64. 64. KETENTUAN KHUSUS1. dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB2. mulai berlaku sejak ditandatangani, kecuali ditentukan lain3. perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan PKB4. dalam hal Perjanjian Kerja tidak memuat aturan yang diatur dalam PKB, maka berlaku aturan-aturan dalam PKB5. dilarang mengganti PKB dengan PP6. apabila tidak ada lagi SP, maka ketentuan yang ada dalam PP tidak boleh lebih rendah dari PKB7. SP bubar atau pengalihan kepemilikan, PKB tetap berlaku sampai berakhir8. dalam hal merger, yang berlaku adalah PKB yang paling menguntungkan pekerja9. merger antara perusahaan yang belum memiliki PKB dengan yang telah memiliki PKB, maka yang berlaku adalah PKB tersebut 64
  65. 65. Pengaturan Pengupahan Kaitannya DenganStruktur Dan Skala Upah Serta Perlindungan Upah 1
  66. 66. 1. KONSTITUSIONAL UUD 1945 PSL 27 AYAT (2)2. EKONOMI - KEBUTUHAN HIDUP - GLOBALISASI  PRODUKTIVITAS/COMPETITIVE ADVANTAGE. - MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN - INDUSTRIAL PEACE.3. SOSIAL - HUBUNGAN ANTAR MANUSIA - PRESTIGE/HARGA DIRI 3
  67. 67. LANDASAN SISTEM PENGUPAHAN UU NO.13 TH.2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PERTAMA : SETIAP PEKERJA/BURUH BERHAK MEMPEROLEH PENGHASILAN YANG MEMENUHI PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN. KEDUA : UPAH MINIMUM DIARAHKAN KEPADA PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK KETIGA : PENGUSAHA MENYUSUN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DENGAN MEMPERHATIKAN GOLONGAN, JABATAN, MASA KERJA, PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI 4
  68. 68.  KEEMPAT : DALAM HAL KOMPONEN UPAH TERDIRI DARI UPAH POKOK DAN TUNJANGAN TETAP, MAKA BESARNYA UPAH POKOK SEDIKIT-DIKITNYA 75% DARI JUMLAH UPAH POKOK DAN TUNJANGAN TETAP. KELIMA : REFORMASI DAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN (NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA). 5
  69. 69. Upah BulananTerendah Yang Terdiridari Upah Pokok danTunjangan Tetap 6
  70. 70. Upah Pokok (BaseSalary) Upah dasar yang dibayarkan, tidak termasuk lembur, insentif, dan lain-lain. 7
  71. 71. Tunjangan (Allowance) Pembayaran dalam bentuk “cash” diluar upah pokok, dan bisa bersifat melekat atau tidak : • Uang transport • Uang perumahan • Uang makan • Uang cuti 8 • dan lain-lain
  72. 72. Fasilitas (Perquisite) Melekat kepada jabatan yang biasanya diberikan kepada eselon tertentu pada suatu perusahaan : • Mobil dinas • Cuti ke luar negeri • Keanggotaan klas • Perjalanan klas utama • dan lain-lain 9
  73. 73. Kesejahteraan (Benefits) Pemberian dalam bentuk “noncash” diluar upah pokok : • Pengobatan • Cuti yang dibayar • Pendidikan • Bantuan Hukum • dan lain-lain 10
  74. 74. Pengusaha dalam menetapkan upah tidakboleh melakukan diskriminasi terhadappekerja/buruh atas dasar perbedaan jeniskelamin, suku, ras, agama, warna kulit danaliran politik untuk pekerjaan yang samanilainya. 11
  75. 75. a. UPAH POKOK ADALAH IMBALAN DASAR YANG DIBAYARKAN KEPADA PEKERJA/BURUH MENURUT JENIS PEKERJAAN YANG BESARNYA DITETAPKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN.b. TUNJANGAN TETAP ADALAH PEMBAYARAN KEPADA PEKERJA/BURUH YANG DILAKUKAN SECARA TERATUR DAN TIDAK DIKAITKAN DENGAN KEHADIRAN PEKERJA/BURUH ATAU PENCAPAIAN PRESTASI KERJA TERTENTU.c. KOMPOSISI UPAH POKOK : TUNJANGAN TETAP (75 : 25) 12
  76. 76. Kesempatan yang diberikankepada pengusaha untuk dapatmembayar upah pekerja lebihrendah dari ketentuan upahminimum yang berlaku ataspersetujuan Gubernur, untuk palinglama 12 (dua belas) bulan. Setelahberakhir jangka waktu yangdiijinkan, pengusaha tidak wajibmembayar kekurangan upahselama penangguhan. 13
  77. 77. 1) Membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau;2) Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;3) Menaikkan upah minimum secara bertahap. 14
  78. 78. KEPMENNo : KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
  79. 79. KEPMENNo : KEP.102/MEN/VI/2004- Pengecualian untuk perusahaan sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu- Waktu lembur : maksimum 3 jam / hari dan 14 jam / minggu (tidak termasuk waktu mingguan / libur resmi)- Dasar Perhitungan Upah Lembur terdiri : (Pasal 10) a. Upah pokok + Tunjangan tetap, maka dasar perhitungan upah lembur = 100 % b. Upah pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan tidak tetap. Jika upah pokok + tunjangan tetap < 75 % keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lemburnya 75 % dari keseluruhan upah
  80. 80. YANG TIDAK BERHAK MENDAPAT UPAHLEMBUR1. Golongan jabatan tertentu yang mendapat upah lebih tinggi2. Yang mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan dan waktu kerjanya tidak dibatasi menurut waktu kerja
  81. 81. SYARAT KERJA LEMBUR1. Ada perintah tertulis dari pengusaha2. Persetujuan tertulis dari pekerja / buruh3. Persetujuan tertulis dibuat dalam daftar pekerja / buruh dan ditandatangani oleh yang bersangkutan4. Pengusaha membuat daftar pelaksana kerja lembur (memuat nama pekerja / buruh dan lamanya waktu kerja lembur)
  82. 82. KEWAJIBAN PERUSAHAAN SELAMAWAKTU KERJA LEMBURa. Bayar upah kerja lemburb. Memberi kesempatan untuk istirahat yang cukupc. Memberi makanan dan minuman kurang lebih 1.400 Kalori (jika lembur selama 3 jam atau lebih)
  83. 83. PERHITUNGAN WAKTU KERJA LEMBURA. Berdasarkan pada upah bulanan - Upah Lembur per jam = 1/173 x Upah/bulanB. Berdasarkan pada upah harian - Perhitungan upah lembur per jam sama dengan perhitungan upah sebulan - 25 x Upah/hari ………….. (6 hari kerja) - 21 x Upah/hari ………….. (5 hari kerja)
  84. 84. PERHITUNGAN WAKTU KERJA LEMBUR C. Untuk upah satuan hasil, upah sebulan adalah upah rata-rata 12 bulan terakhir D. Pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan sama dengan upah sebulan berdasarkan upah rata- rata selama bekerja, tetapi tidak boleh lebih rendah dari upah minimum
  85. 85. CARA PERHITUNGAN WAKTU KERJALEMBUR A. LEMBUR HARI KERJA BIASA 1). 1 (satu) jam pertama = 1,5 x Upah / jam 2). Setiap jam lembur berikut = 2 x Upah / jam
  86. 86. CARA PERHITUNGAN WAKTU KERJALEMBUR B. LEMBUR HARI ISTIRAHAT MINGGUAN / LIBUR RESMI a. Untuk 7 jam pertama = 2 x Upah/jam b. Jam ke 8 = 3 x Upah/jam c. Jam ke 9 dan seterusnya = 4 x Upah/jam
  87. 87. CARA PERHITUNGAN WAKTU KERJALEMBUR C. LEMBUR HARI LIBUR RESMI JATUH PADA HARI KERJA TERPENDEK a. Untuk 5 jam pertama = 2 x Upah/jam b. Jam ke 6 = 3 x Upah/jam c. Jam ke 7 dan seterusnya = 4 x Upah/jam
  88. 88. CARA PERHITUNGAN WAKTU KERJALEMBUR D. LEMBUR PADA HARI ISTIRAHAT MINGGUAN / LIBUR RESMI ( 5 HARI KERJA 40 JAM SEMINGGU) a. Untuk 8 jam pertama = 2 x Upah/jam b. Jam ke 9 = 3 x Upah/jam c. Jam ke 10 dan seterusnya = 4 x Upah/jam
  89. 89. Dengan ditetapkannya Kepmen No. KEP- 102/MEN/VI/2004, maka :• KEPMENAKER No : KEP.72/MEN/1984• KEPMENAKER No : KEP. 608/MEN/1989• PERMENAKER No : PER.06/MEN/1993DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI
  90. 90. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) & PENYELENGGARAANNYA 90
  91. 91. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DASAR HUKUM :1. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 19932. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 19923. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-12/MEN/VI/20074. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan PT. Jamsostek (Persero) selaku Badan Penyelenggara Jamsostek 91
  92. 92. PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ( UU RI NO.3 TAHUN 1992) BAB II PASAL 3 Nomor 2 Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja BAB II PASAL 4 Nomor 1. Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 2. Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah 92
  93. 93. PENGERTIAN JAMSOSTEK• Adalah Bentuk Perlindungan bagi Tenaga Kerja terhadap Resiko Sosial seperti kecelakaan, cacat, sakit,hari tua, meninggal dunia.• Resiko Sosial adalah resiko yang terjadi pada tenaga kerja yang mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya penghasilan 93
  94. 94. 2 JAMINAN SOSIAL T.K DILANDASI OLEH FILOSOFI“KEMANDIRIAN” DAN “HARGA DIRIMANUSIA” DALAM MENGHADAPI RESIKO SOSIAL EKONOMI “KEMANDIRIAN” BERARTI TIDAK TERGANTUNG PADA ORANG LAIN, DALAM MENANGGULANGI RESIKO SOSIAL YANG TIMBUL 94
  95. 95. 3 HARGA DIRI JAMINAN SOSIAL TERSEBUT DIPEROLEH SEBAGAI HAK DAN BUKAN DARI BELAS KASIHAN ORANG LAIN AGAR PEMBIAYAAN DANKEMANFAATANNYA BISA OPTIMAL, MAKAPELAKSANAANNYA DILAKUKAN DENGAN SYSTEM GOTONG ROYONG, YAKNI 95
  96. 96. 4 YANG MUDA MEMBANTU YANG TUA YANG SEHAT MEMBANTU YANG SAKIT YANG MEMPUNYAIPENGHASILAN TINGGI MEMBANTUYANG BERPENGHASILAN RENDAH 96
  97. 97. PROGRAM JAMSOSTEK• JAMINAN KECELAKAAN KERJA• JAMINAN HARI TUA• JAMINAN KEMATIAN• JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 97
  98. 98. KEPESERTAAN JAMSOSTEK• UU No 3 / 1992 :• Pasal 3 ayat (2) : Setiap Tenaga Kerja berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja• Pasal 17 : Pengusaha dan Tenaga Kerja wajib ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 98
  99. 99. PESERTA JAMSOSTEK :• SETIAP ORANG / BADAN USAHA YANG MEMPEKERJAKAN 10 ORANG ATAU MEMBAYAR TOTAL UPAH Rp. 1 JUTA WAJIB MENJADI PESERTA JAMSOSTEK• BADAN USAHA MELIPUTI : PT, CV, FIRMA,BUMN, BUMD, KOPERASI YAYASAN, UD, JOINT VENTURE, DLL 99
  100. 100. SANKSI PELANGGARAN• Pasal 29 ayat (1)• Bagi Pengusaha yang dalam katagori Wajib apabila tidak mematuhi dikenakan sanksi kurungan 6 (enam) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp. 50.juta• Ayat (2) :• Apabila masih melanggar dikenakan sanksi pidana 8 (delapan) bulan kurungan 100
  101. 101. • Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha.• Bagi Perusahaan yang tidak termasuk katagori wajib Jamsostek apabila terjadi kecelakaan kerja maka wajib membayar seluruh biaya yang timbul akibat kecelakaan yang menimpa tenaga kerja 101
  102. 102. MANFAAT JAMSOSTEK• JAMINAN KECELAKAAN KERJA : 1. Biaya Transportasi ke RS : - Angkutan Drt/Sungai : Rp. 400.000,-- - Angkutan Laut : Rp. 750.000,-- - Angkutan Udara : Rp. 1.500.000,-- 2. Sementara Tidak Mampu Bekerja : - 4 bulan Pertama = 100 % Upah - 4 bulan Kedua = 75 % Upah - 4 bulan Ketiga = 50 % Upah 102
  103. 103. • 3. Biaya Perawatan di RS Pemerintah Kelas I dan RS Swasta Kelas II. Maximal Biaya Rp. 12 juta. 4. Tunjangan Cacat : - Cacat Total = 70% x 80 bln upah + Rp. 200 Ribu selama 24 bulan - Cacat sebagian = %tase tabel (2%s/d 70 %) x 80 bulan Upah - Cacat Fungsi = %(KF) x % tase tabel x 80 bulan upah 103
  104. 104. • 5.Rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) atau alat pengganti (prothese) merujuk kepada Tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Suharso Solo + 40%• 6. Meninggal Dunia : Penggantian = 60% x 80 bulan Upah Rp. 200 ribu selama 24 bulan Uang Kubur Rp. 2.000.000,-- 104
  105. 105. MANFAAT JAMINAN KEMATIAN• Santuan yang dibayarkan kepada ahli waris apabila tenaga kerja meninggal dunia akibat sakit :1.Seluruh Tabungan selama menjadi peserta + Pengembangan (Bunga).2.Santunan Kematian Rp. 10 juta3.Biaya Penguburan Rp. 2.000.000,--4.Rp. 200 ribu selama 24 bulan 105
  106. 106. MANFAAT JPK• JPK merupakan pelayanan kesehatan secara langsung diberikan kepada tenaga kerja berikut keluarganya (suami/isteri dan anak maximal 3 orang)• Bentuk layanan berupa : 1. Rawat jalan Tingkat I terdiri dari : a. Bimbingan dan Konsultasi Kesehatan b. Pemeriksaan Kehamilan, Nipas dan ibu menyusui 106
  107. 107. • c. Keluarga berencana d. Imunisasi bayi, anak dan ibu hamil e. Pemeriksaan dan pengobatan pada dokter umum f. Pemeriksaan dan pengobatan pada dokter gigi g. Pemeriksaan laboratorium sederhana h. Tindakan medis sederhana i. Pemberian Obat-obatan (DOEN Plus) j. Rujukan ke rawat tingkat lanjutan ( Tk.II ). 107
  108. 108. • 2. Rawat Jalan Tingkat II meliputi : a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis b. Pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan c. Pemberian obat-obatan DOEN Plus atau generik d. Tindakan khusus lainnya. 108
  109. 109. • 3.Rawat Inap meliputi : a. Pemeriksaan Dokter b. Tindakan Medis c. Penunjang Diagnostik d. Pemberian Obat-obatan e. Menginap / makan Rawat Inap pada RS Pemerintah kelas II atau RS Swasta Kelas III. 109
  110. 110. • 4. Pemeriksaan & Pertolongan Persalinan Pemeriksaan Kehamilan meliputi : a. Pemeriksaan kehamilan oleh Dokter b. Pertolongan Persalinan oleh Dokter/ Bidan atau Dukun beranak yg diakui c. Perawatan Ibu & Bayi d. Pemberian Obat-obatan e. Rujukan ke RS atau RS Bersalin. 110
  111. 111. • Pertolongan persalinan bagi tenaga kerja atau isteri tenaga kerja dilakukan pada PPK I atau Rumah Sakit Bersalin dgn ketentuan sbb : a. Persalinan kesatu, kedua, ketiga. b. TK / Isteri TK pada permulaan peserta telah mempunyai lebih dari 3 anak tidak berhak mendapatkan pertolongan persalinan c. Pelayanan Persalinan atau Partus diberikan bagi tk/isteri tk yg melahirkan, dgn masa kehamilan sekurang-kurangnya 26 minggu. 111
  112. 112. • c. Untuk Persalinan dgn penyulit yg memerlukan tindakan spesialistik, maka berlaku ketentuan rawat inap di RS d. Biaya Persalinan Normal diganti sebesar Rp. 500.000,-- sampai dengan 3 anak e. Persalinan Kembar 2 dst dianggap sbg persalinan ke 2 dst. 112
  113. 113. • 5. Penunjang Diagnostik meliputi : a. Pemeriksaan Laboratorium b. Pemeriksaan Radiologi c. Pemeriksaan : - Electro Encephalography (EEG) - Electro Cardiography (ECG) - Ultra Sonography (USG) - Computerized Tomography Scanning d. Pemeriksaan diagnostik lanjutan lainnya. 113
  114. 114. • 6. Pelayanan Khusus Pelayanan Khusus hanya diberikan kpd TK peserta Jamsostek. Pelayayan Khusus meliputi : a. Penggantian Kacamata b. Prosthese mata c. Prosthese Gigi d. Alat bantu dengar e. Prosthese anggota gerak 114
  115. 115. • 7. Pelayanan Gawat Darurat meliputi : a. Pemeriksaan & Pengobatan b. Tindakan medik c. Pemberian obat-obatan d. Rawat inap. Pelayanan Gawat Darurat/ Emergency dilakukan seluruh Rumah Sakit terdekat. 115
  116. 116. • Yang termasuk dalam Katagori emergency adalah sbb : a. Kecelakaan & Ruda paksa bukan KK b. Serangan Jantung c. Serangan asma berat d. Kejang e. Pendarahan berat f. Muntah berak disertai dehidrasi g. Kehilangan kesadaran (koma), elepsi h. Keadaan gelisah (penderita gangguan jiwa i. Persalinan mendadak, ketuban pecah dini 116
  117. 117. HAL-HAL YG TIDAK DITANGGUNGA. Pelayanan : 1. Pelayanan Kesehatan diluar Pelayanan yg ditunjuk oleh PT. Jamsostek 2. Penyakit atau cidera yg diakibatkan hubungan kerja dan karena sengaja 3. Penyakit yg diakibatkan oleh alkohol & narkotik, Penyakit kelamin dan AIDS 4. Perawatan kosmetik untuk kecantikan 117
  118. 118. 5. Pemeriksaan kesehatan umum / berkala6. Tranplantasi organ tubuh termasuk sumsum tulang7. Pemeriksaan & Tindakan utk kesuburan8. Penyakit Kanker9. Hemadialisa (cuci darah) 118
  119. 119. B. Obat-obatan : 1. Obat-obatan kosmetik utk kecantikan 2. Semua obat/vitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit 3. Obat-obatan berupa makanan (susu utk bayi), minyak gosok,m kayu putih 4. Obat-obatan untuk kesuburan 5. Obat-obat untuk kanker 119
  120. 120. C. Pembiayaan : 1. Biaya Pengangkutan ke PPK I atau PPK II. 2. Biaya tindakan medik super spesialistik 120
  121. 121. TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA JAMSOSTEK1. Perusahaan Mendaftarkan ke Jamsostek dgn mengisi : - Formulir 1 (Pendaftaran Perusahaan) - Formulir 1a (Pendaftaran Tenaga Kerja) - Formulir 1b (Pendaftaran JPK) + Foto 2 x 3 - Fotocopy SIUP.2. PT.Jamsostek (Persero) Bpn menetapkan Tarif iuran berdasarkan ketentuan yg berlaku3. Perusahaan menyetorkan iuran yg ditetapkan ke Bank Mandiri Balikpapan. 121
  122. 122. • Tahap selanjutnya petugas perusahaan 1. Melaporkan setiap terjadi perubahan : a.Tenaga Kerja yg masuk atau keluar b. Perubahan Upah c. Pindah alamat perusahaan d. Ganti kepemilikan e. Ganti Status badan hukum 2. Membayar iuran setiap bulan pd Bank Mandiri. 122
  123. 123. Besar iuran Jamsostek :• Iuran JKK : 0,24% - 1,74% Beban Prsh• Iuran JHT : 5,7% dgn kontribusi : -2% Beban TK - 3,7% Beban Prsh• Iuran JKM : 0,30% Beban Prsh• Iuran JPK : - TK Lajang : 3% Beban Prsh - TK Kawin : 6% Beban Prsh 123
  124. 124. Perkembangan kepes & Jaminan Jamsostek Cabang Balikpapan1. Kepesertaan sd bulan Agustus 2009 : - Perusahaan = 2.176 Perusahaan - Tenaga Kerja = 92.099 tk2. Pembayaran Jaminan sd bln Agustus 2009 : - JKK 257 Ks = Rp. 2.424.369.575,97 - JHT 7.035 Ks = Rp. 62.062.374.178,50 - JKM 143 Ks = Rp. 1.641.000.000,00 - JPK 221.029 Ks =Rp. 21.044.513.027,00Total yg dibayarkan Rp.87,7 milyar 124
  125. 125. 1. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL : ADALAH PERBEDAAN PENDAPAT YANG MENGAKIBATKAN PERTENTANGAN ANTARA PENGUSAHA ATAU GABUNGAN PENGUSAHA DENGAN PEKERJA/BURUH ATAU SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH KARENA ADANYA PERSELISIHAN MENGENAI HAK, PERSELISIHAN KEPENTINGAN, PERSELISIHAN PHK DAN PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM SATU PERUSAHAAN, (Pasal 1 butir 1 UUPPHI) 9
  126. 126. KEPUTUSANMENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NO: Kep.232/MEN/2003 TENTANG AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAHSEBAGAI PELAKSANAAN PASAL 142 Ayat (2) UU NO: 13 Tahun 2003
  127. 127. • MOGOK KERJA MERUPAKAN HAK DASAR PEKERJA / BURUH DAN / ATAU SP / SB YANG DILAKUKAN SECARA SAH, TERTIB DAN DAMAI SEBAGAI AKIBAT GAGALNYA PERUNDINGAN.• MOGOK KERJA TIDAK SAH APABILA DILAKUKAN : a. BUKAN AKIBAT GAGALNYA PERUNDINGAN; DAN / ATAU b.TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA PENGUSAHA DAN INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN; DAN / ATAU c. DENGAN PEMBERITAHUAN KURANG DARI 7 (TUJUH) HARI SEBELUM PELAKSANAAN MOGOK KERJA; DAN / ATAU d. ISI PEMBERITAHUAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 140 AYAT (2) HURUF a, b, c DAN d UU NO: 13 TAHUN 2003.• MOGOK KERJA PADA PERUSAHAAN YANG MELAYANI KEPENTIGAN UMUM DAN / ATAU PERUSAHAAN YANG JENIS KEGIATANNYA MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN JIWA MANUSIA, YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA / BURUH YANG SEDANG BERTUGAS DI KUALIFIKASIKAN SEBAGAI MOGOK KERJA TIDAK SAH. 2
  128. 128. • GAGALNYA PERUNDINGAN ADALAH TIDAK TERCAPAINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DAPAT DISEBABKAN KARENA : PENGUSAHA TIDAK MAU MELAKUKAN PERUNDINGAN WALAUPUN SP / SB ATAU PEKERJA / BURUH TELAH MEMINTA SECARA TERTULIS KEPADA PENGUSAHA 2 (DUA) KALI DALAM TENGGANG WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA; ATAU PERUNDINGAN-PERUNDINGAN YANG DILAKUKAN MENGALAMI JALAN BUNTU YANG DINYATAKAN OLEH PIHAK DALAM RISALAH PERUNDINGAN.• PEMBERITAHUAN MOGOK KERJA SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT : a. WAKTU (HARI, TANGGAL, DAN JAM) DIMULAI DAN DIAKHIRI MOGOK KERJA; b. TEMPAT MOGOK KERJA; c. ALASAN DAN SEBAB MENGAPA HARUS MELAKUKAN MOGOK KERJA; DAN d. TANDA TANGAN KETUA DAN SEKRETARIS DAN / ATAU MASING- MASING KETUA DAN SEKRETARIS SP / SB SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB MOGOK KERJA. 3
  129. 129. DALAM HAL MOGOK KERJA AKAN DILAKUKAN OLEH PEKERJA / BURUHYANG TIDAK MENJADI ANGGOTA SP / SB MAKA PEMBERITAHUANDITANDATANGANI OLEH PERWAKILAN PEKERJA / BURUH YANG DITUNJUKSEBAGAI KOORDINATOR DAN / ATAU PENANGGUNG JAWAB MOGOKKERJA. PEKERJA / BURUH YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA SECARA TIDAK SAH DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI MANGKIR. PENGUSAHA MELAKUKAN PEMANGGILAN KEPADA PEKERJA SECARA PATUT DAN TERTULIS UNTUK KEMBALI BEKERJA, SEBANYAK 2 (DUA) KALI BERTURUT-TURUT DALAM TENGGANG WAKTU 7 (TUJUH) HARI. PEKERJA / BURUH YANG TIDAK MEMENUHI PANGGILAN DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI. MOGOK KERJA YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK SAH YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA MANUSIA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAANNYA DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI KESALAHAN BERAT. 4
  130. 130. PROSEDUR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI :  pejabat yang sudahMEDIASI menangani (Pemerintah)  masih banyak anggapan bahwa aparat pemerintah sering “berpihak”  lamban dalam menangani kasus/perkara 130
  131. 131. HAL-HAL YANG KRUSIAL HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI :  LebihKONSILIASI transparan, karena dipilih oleh para pihak;  Orang biasa (swasta) 131
  132. 132. HAL-HAL YANG KRUSIAL HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI :  Lebih transparan, karena dipilih oleh para pihak. ARBITRASE  Cepat penyelesaiannya.  Belum banyak berlaku di Indonesia.  Pembiayaan dari para pihak sehingga dipertanyakan”apakah populer” penyelesaian melalui arbitrase. 132
  133. 133. JENIS-JENIS PERSELISIHANPERSELISIHAN :• HAK;• KEPENTINGAN;• PHK• ANTAR SP/SBPENGADILAN HI MEMERIKSA DAN MEMUTUS :- TINGKAT PERTAMA : HAK DAN PHK- TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR : KEPENTINGAN DAN ANTAR SP/SB 133
  134. 134. KONSILIASI • Kepentinga n • PHK • AntarBIPARTIT gaga DISNAKE MEDIATOR SP/SB l R PHI ARBITRASE HAK PHK • Kepentingan MA PEMBATALAN • Antar SP/SB 134
  135. 135. 7 hari 10 hari 10 hari 3 hari W A K T UPenelitian Sidang Sikap Persetujuan tentang Mediasi Para Bersamaduduknya Pihak (PB) perkara 135
  136. 136. 7 hari 10 hari 10 hari 3 hari W A K T UPenelitian Sidang Sikap para Persetujua tentang konsiliasi pihak n Bersamaduduknya (PB) perkara 136
  137. 137. 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 29 hari 7 hari W A K T U Penetapan Sidang I Pemanggilan Pemanggilan PUTUSAN Pemberitahuan Majelis Sidang II Sidang III Putusan Hakim 14 hari 7 hari W A K T U Penerbitan Pengiriman Salinan Putusan 137
  138. 138. 30 hari 30 hari 50 hari 30 hari W A K T UBIPARTIT MEDIASI/ PENGADILAN HI MAHKAMAH AGUNG KONSILIASI 138
  139. 139. 7 hari 7 hari max. 14 hari max. 14 hariW A K T U Sikap dan Penentuan Jawaban Pembuktian penetapa majelis, nmajelis hari dan hakim tempat sidang 139

×