Format kelembagaan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Format kelembagaan

on

  • 937 views

materi hukum kelembagaan negara

materi hukum kelembagaan negara

Statistics

Views

Total Views
937
Views on SlideShare
937
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Format kelembagaan Format kelembagaan Presentation Transcript

  • UUD 1945 (periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949) 1
  • Konstitusi RIS ( periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 ) 2
  • UUD S 1950 ( periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 ) 3
  • UUD 1945 ( periode 1959 – 1971 ) 4
  • UUD 1945 ( periode 1971 – 1999 ) 5
  • UUD 1945 ( periode 1999 – sekarang/ setelah perubahan ) 6
  • Tingkatan Kelembagaan di Pusat• Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, PP, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden, yaitu: Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, BPK.• Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan PP, Peraturan Presiden, dan Keputusan presiden, yaitu: Kejaksaan Agung, BI, KPU, KPK, KPI, Komnas HAM dst.• Lembaga yang dibentuk berdasarkan PP atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.• Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan menteri. 7
  • Tingkatan Kelembagaan di Daerah• Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, PP atau Peraturan Presiden, yang pengangkatan anggota dilakukan dengan Keputusan Presiden;• Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan tingkat pusat atau Peraturan Daerah Provinsi, dan pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau pejabat pusat;• Lembaga Daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotannya dilakukan dengan Keputusan Gubernur;• Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan Keputusan Gubernur;• Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;• Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;• Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 8
  • Lembaga-Lembaga DaerahPasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa :(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang;(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan;(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara Demokratis;(5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan;(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. 9