Your SlideShare is downloading. ×
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kelayakan kapal perikanan

11,498

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
11,498
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
560
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KELAYAKAN KAPAL PERIKANAN PEMBINAAN RANCANG BANGUN DAN KELAIKAN KAPAL Mataram, 19-20 April 2011 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JALAN SEMANGGI NO. 8 TELEPON ( 0370 ) 632083 – 625963 M A T A R A M
  • 2. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG <ul><li>Kegiatan usaha penangkapan ikan berkembang sangat pesat </li></ul><ul><li>Berkembangnya kegiatan usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan di perairan Indonesia sering menimbulkan konflik di lapangan antar nelayan </li></ul><ul><li>Diperlukan penanganan dan penataan pengembangan kapal perikanan secara teknis yang menyangkut besarnya ukuran tonnage kapal ikan dengan tenaga penggerak serta ukuran alat tangkap ikan dan alat bantu yang digunakan harus sinergis </li></ul><ul><li>Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal </li></ul><ul><li>Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keselamatan nelayan dan jaminan keselamatan sumberdaya, pihak Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap perlu menerapkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan mengenai “ KELAYAKAN KAPAL PERIKANAN YANG BERTANGGUNG JAWAB” melalui satu Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. </li></ul>
  • 3. MAKSUD DAN TUJUAN <ul><li>Setiap kapal yang akan melakukan operasi penangkapan ikan harus memenuhi persyaratan kelailautan kapal dan laik tangkap </li></ul><ul><li>Menghindari terjadinya pelanggaran dilaut yang mengakibatkan kapal tenggelam </li></ul><ul><li>Melindungi pekerja diatas kapal untuk menghindari kecelakaan dilaut saat melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan </li></ul><ul><li>Menjaga potensi sumberdaya perikanan agar dapat dikelola secara berkelanjutan </li></ul>
  • 4. KETENTUAN UMUM <ul><li>Kapal Perikanan </li></ul><ul><li>adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk melakukan survei dan eksplorasi perikanan </li></ul><ul><li>Kelaiklautan kapal perikanan </li></ul><ul><li>adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang atau status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu </li></ul><ul><li>Laik tangkap </li></ul><ul><li>adalah kesesuaian hubungan antara ukuran kapal, mesin, alat tangkap, alat bantu penangkapan, jalur penangkapan, dan kecakapan pekerja (ABK) di atas kapal ikan </li></ul><ul><li>Sarana Bantu Navigasi pelayaran </li></ul><ul><li>adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigasi dalam menentukan posisi dan / atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan / atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar </li></ul>
  • 5. <ul><li>Telekomunikasi pelayaran </li></ul><ul><li>adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran </li></ul><ul><li>Awak kapal </li></ul><ul><li>adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sifat kapal </li></ul><ul><li>Nakhoda kapal </li></ul><ul><li>adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku </li></ul><ul><li>Anak Buah Kapal </li></ul><ul><li>adalah awak kapal selain nakhoda atau pemimpin kapal </li></ul><ul><li>Kapal penangkap ikan </li></ul><ul><li>adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan </li></ul><ul><li>Alat penangkap ikan </li></ul><ul><li>adalah sarana dan perlengkapan atau benda – benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan </li></ul>
  • 6. <ul><li>Kapal pengangkut ikan </li></ul><ul><li>adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan </li></ul><ul><li>Wilayah Pengelolaan perikanan </li></ul><ul><li>adalah perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia </li></ul><ul><li>Izin Usaha Perikanan ( IUP ) </li></ul><ul><li>adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut </li></ul><ul><li>Surat Penangkapan Ikan ( SPI ) </li></ul><ul><li>adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP </li></ul><ul><li>Fishing Master </li></ul><ul><li>adalah salah seorang ahli penangkapan ikan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab didalam menentukan keberhasilan operasi penangkapan ikan </li></ul><ul><li>Rumpon </li></ul><ul><li>adalah alat Bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut yang berfungsi sebagai alat pengumpul ikan </li></ul>
  • 7. LANDASAN HUKUM A. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL <ul><li>Undang Undang No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan </li></ul><ul><li>Undang Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran </li></ul><ul><li>Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan </li></ul><ul><li>Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan </li></ul><ul><li>Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 41 Tahun 1990 tentang Pengukuran Kapal-Kapal Indonesia </li></ul><ul><li>Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan </li></ul><ul><li>Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 51 tahun 1997 tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon. </li></ul><ul><li>Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang jalur-jalur penangkapan ikan </li></ul><ul><li>Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan </li></ul>
  • 8. B. PERATURAN INTERNATIONAL <ul><li>United Nations Convention of The Law on the Sea (UNCLOS) 1982 tentang Konvensi Hukum Laut Internasional </li></ul><ul><li>Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) 1974/ 1978 tentang Konvensi Keselamatan Jiwa di Laut </li></ul><ul><li>Marine Pollution Convention (MARPOL) 1974/ 1978 tentang Konvensi Pencemaran Laut </li></ul><ul><li>Collision Regulation Convention (CORLEG) 1972 tentang Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut </li></ul><ul><li>Teremolinos Convention tentang Konvensi Khusus bagi Kapal-Kapal Penangkap Ikan </li></ul><ul><li>Standard Training Certification and Watchkeeping for Seafarer’s (SCTW) 1978/1995 tentang Standard Pelatihan, Pemberian Sertifikat dan Dinas Jaga bagi para Pelaut </li></ul><ul><li>Tonnage Measurement Ship Convention 1969 Konvensi Pengukuran Kapal Internasional </li></ul><ul><li>Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tentang Tata laksana Perikanan yang Bertanggung jawab </li></ul>
  • 9. BAB IV KELAYAKAN KAPAL PERIKANAN YANG BERTANGGUNG JAWAB I. LAIK LAUT Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 46 tahun 1996 menetapkan bahwa setiap kapal penangkap ikan yang akan berlayar harus memenuhi persyaratan Laik Laut kapal penangkap ikan. (1) Surat Tanda Kebangsaan (2) Kelaikan Kapal Penangkap Ikan <ul><li>Surat Laut diterbitkan untuk kapal yang berukuran 500 M3 atau senilai dengan ukuran 175 GT isi kotor atau lebih ; </li></ul><ul><li>Pas Tahunan diterbitkan untuk kapal yang berukuran sekurang-kurangnya 20 M3 atau bobot 7 GT sampai dengan 174 GT; </li></ul><ul><li>Pas kecil untuk kapal yang berukuran lebih kecil dari 7 GT. </li></ul><ul><li>Kapal dengan ukuran < 150 GT atau (< 425 M3) harus dilengkapi dengan: </li></ul><ul><li>Sekurangnya 1 (satu) buah jangkar haluan dan 1 (satu) buah jangkar arus dengan rantai atau sesuai ketentuan minimal ; </li></ul>
  • 10. <ul><li>Sekurangnya satu tali dan dua tali tambat, yang panjang dan ukurannya sesuai dengan peraturan ; </li></ul><ul><li>Satu lampu puncak merah dan dibawahnya satu lampu puncak hijau yang dapat terlihat dengan baik minimal 5 Mil laut ; </li></ul><ul><li>Satu lampu lambung merah dan satu lampu lambung hijau ; </li></ul><ul><li>Satu lampu buritan putih ; </li></ul><ul><li>Satu lampu jangkar putih ; </li></ul><ul><li>Kapal yang panjangnya <12 meter , lampu lambung merah dan hijau yang ditentukan dapat diganti dengan satu lampu gabungan yang ditempatkan diatas dekat puncak tiang ; </li></ul><ul><li>Kapal yang panjangnya < 7 meter, jika memungkinkan dilengkapi dengan lampu-lampu navigasi ; </li></ul><ul><li>Sebuah kerucut warna hitam berukuran garis tengah alas satu kaki yang ditempatkan di haluan dengan puncaknya kebawah, apabila kapal berlayar menggunakan pesawat penggerak bantu ; </li></ul><ul><li>Sekurangnya dua pompa tangan masing-masing untuk palka dan kamar mesin yang dipasang secara tetap dan beberapa lainnya untuk menguras air ; </li></ul><ul><li>Tanda isyarat meliputi : </li></ul><ul><li>ü      Satu terompet isyarat </li></ul><ul><li>ü      Alat bunyi-bunyian lainnya </li></ul>
  • 11. <ul><li>Satu pedoman kemudi dan peta laut ; </li></ul><ul><li>Satu perum tangan dengan panjang tali sekurang-kurangnya 25 meter ; </li></ul><ul><li>Dua bola-bola hitam ; </li></ul><ul><li>Sebuah teropong jauh ; </li></ul><ul><li>Bendera Republik Indonesia ; </li></ul><ul><li>Bendera isyarat ; </li></ul><ul><li>Alat Pemadam Kebakaran sekurangnya 2(dua) @ 9 liter jenis busa ; </li></ul><ul><li>Alat pelampung penolong berwarna jingga: pelampung bulat, live jaket, live craf / sampan penyelamat ; </li></ul><ul><li>Alat komunikasi radio yang siap digunakan dalam keadaan bahaya ; </li></ul><ul><li>Perlengkapan kesehatan : Alat Balut, Obat luar untuk luka ringan dan luka bakar, obat tetes mata, obat batuk , obat demam, demam Infulensa dll. </li></ul>b. Kapal dengan ukuran bobot kotor 150 GT – 304 GT atau 425 – 850 M3, harus memenuhi ketentuan sbb : 1) Perlengkapan Navigasi : <ul><li>Kompas </li></ul><ul><li>Alat baring </li></ul><ul><li>Buku Kepanduan Bahari sesuai dengan daerah pelayaran </li></ul><ul><li>Daftar Suara Indonesia </li></ul><ul><li>Katalog dan peta-peta laut sesuai dengan daerah pelayaran </li></ul>
  • 12. 2) Alat – Alat Penolong : <ul><li>Rakit penolong (inflatable life craf) dengan kapasitas seluruh ABK ; </li></ul><ul><li>Untuk kapal dengan isi s/d kurang dari 650 M3, dapat dipakai rakit jenis lain ; </li></ul><ul><li>1 (satu) sekoci kerja beserta dayungnya dengan kapasitas sekurang-kurangnya untuk 4 orang. </li></ul>3) Alat Isyarat Bahaya : <ul><li>2 (dua) buah cerawat payung </li></ul><ul><li>4 (empat) buah cerawat merah </li></ul><ul><li>2 (dua) buah isyarat asap apung </li></ul>4) Alat Komunikasi : Peraturan kapal Indonesia mensyaratkan bahwa setiap kapal harus memiliki stasion radio telekomunikasi yang memenuhi syarat sesuai dengan instruksi Menteri Perhubungan No.IM.18/AL.450 Phb-82 tanggal 16 Desember 1982 dan SK Direktur Jenderal Perhubungan Laut No 44 tahun 1983 dengan jarak capai sekurang-kurangnya 100 Mil bagi kapal-kapal berukuran 100 M3 – 850 M3. (3) Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2000 tentang kepelautan untuk pengawakan kapal penangkap ikan bahwa setiap kapal penangkap ikan yang akan berlayar harus diawaki :
  • 13. <ul><li>Seorang Nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan dan sertifikat ketrampilan dasar pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal dan daya penggerak kapal. </li></ul><ul><li>Sejumlah Awak Kapal (ABK) yang memiliki sertifikat ketrampilan dasar pelaut : </li></ul><ul><li>Sertifikat Kecakapan Pelaut ( Nautika dan Permesinan ) </li></ul><ul><li>Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan TK.I ; </li></ul><ul><li>Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan TK II ; </li></ul><ul><li>Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan TK III ; </li></ul><ul><li>Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan ; </li></ul><ul><li>Sertifikat Ahli Mesin Kapal Penangkap Ikan ; </li></ul><ul><li>Sertifikat Ahli Mesin Kapal Penangkap Ikan TK I ; </li></ul><ul><li>Sertifikat Ahli Mesin Kapal Penangkap Ikan TK II ; </li></ul><ul><li>Sertifikat Ahli Mesin Kapal Penangkap Ikan TK III. </li></ul>d. Ketentuan pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan ukuran kapal dan daerah operasinya sebagai berikut : <ul><li>Kapal penangkap ikan dengan bobot 35 GT dan daerah pelayaran <60Mil : Nakhoda memiliki surat keterangan kecakapan 60 mil, KKM memiliki surat keterangan kecakapan 60 mil ; </li></ul><ul><li>Kapal penangkap ikan dengan bobot sampai dengan 88 GT dan daerah pelayaran < 200 Mil laut ; </li></ul><ul><li>Nakhoda memiliki surat keterangan kecakapan 60 Mil Plus ; </li></ul>
  • 14. <ul><li>Kapal penangkap ikan dengan bobot 88 GT s/d 353 GT dengan pelayaran seluruh Indonesia : </li></ul>Nakhoda : Mualim Perikanan Laut TK II Mualim I : Mualim Perikanan Laut TK II KKM : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut TK II Masinis II : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut TK II <ul><li>Kapal Penangkap Ikan dengan bobot 88 GT s/d 353 GT dengan daerah pelayaran seluruh lautan : </li></ul>Nakhoda : Mualim Perikanan Laut Tingkat I Mualim I : Mualim Perikanan Laut Tingkat I Mualim II : Mualim Perikanan Laut Tingkat II KKM : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut TK I Masinis I : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut TK I Masinis II : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut TK II II. LAIK TANGKAP Kapal Penangkap ikan harus dilengkapi dengan dokumen laik tangkap sesuai Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 10/ Tahun 2003 mencakup : 1) Ijin Usaha Perikanan (IUP) Yaitu surat ijin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan/ perorangan yang akan melakukan usaha penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal dengan daerah penangkapan dan jumlah kapal perikanan yang akan dioperasikan;
  • 15. 2) Surat Penangkapan Ikan (SPI) 3) Log Book Perikanan (LBP) <ul><li>Koordinat daerah penangkapan; </li></ul><ul><li>Alat tangkap ikan yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Ditjen. Perikanan Tangkap tentang spesifikasi alat tangkap ikan; </li></ul><ul><li>Pelabuhan Pangkalan; </li></ul><ul><li>Jalur penangkapan ikan yang terlarang; </li></ul><ul><li>Identitas kapal; </li></ul><ul><li>Jumlah dan daftar penempatan ABK. </li></ul>Setiap kapal penangkap ikan yang berlabuh di dermaga pelabuhan perikanan, Nakhoda atau agen kapal harus melapor ke syahbandar Perikanan untuk menyerahkan dokumen teknis kapal. Dokumen teknis kapal tersebut diberikan kembali setelah kapal tersebut dinyatakan layak operasi dan diberikan Surat Ijin Berlayar (SIB) oleh Syahbandar Perikanan. Form LBPI seperti terlampir. Pemeriksaan dilakukan pada dokumen kapal yang meliputi : <ul><li>Dokumen Ijin Usaha Perikanan (IUP); </li></ul><ul><li>Dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SPI); </li></ul><ul><li>Dokumen Keselamatan Kapal; </li></ul><ul><li>Dokumen Kelayakan dan Pengawakan Kapal </li></ul><ul><li>Dokumen stabilitas operasional kapal; </li></ul><ul><li>Dokumen kondisi mesin kapal dan alat bantu dll. </li></ul>
  • 16. 4) Lembar Laik Operasional (LLO) 5) Sertifikasi Layak Tangkap Operasinal (SLTO) sesuai RUU Perikanan a) Kapal yang akan dibangun harus dilengkapi dengan gambar rancang bangun, minimal terdiri dari 6 gambar desain : Lembar Laik Operasional adalah Form isian yang harus diisi oleh petugas pelabuhan perikanan setempat dan petugas melakukan pengecekan terhadap Log Book Penangkapan Ikan,apakah dokumen- dokumen serta perlengkapan lainnya yang tertera dalam Log Book Penangkapan Ikan sesuai dengan kenyataan yang ada diatas kapal. Lembar Laik Operasional (LLO) merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyatakan layak tidaknya kapal berlayar. Form LLO terlampir. <ul><li>Gambar Rencana Garis; </li></ul><ul><li>Gambar Rencana Umum; </li></ul><ul><li>Gambar Rencana Konstruksi memanjang; </li></ul><ul><li>Gambar Rencana Konstruksi melintang; </li></ul><ul><li>Gambar Rencana Konstruksi Linggi Haluan; </li></ul><ul><li>Gambar Rencana Konstruksi Linggi Buritan; </li></ul><ul><li>Gambar Pondasi Mesin Induk; </li></ul><ul><li>Gambar Desain Alat Tangkap. </li></ul>b) Spesifikasi Teknis (1) Kapal Perikanan yang baru dibangun dengan persyaratan sebagai berikut :
  • 17. d. Dalam pelaksanaan pembangunan kapal perlu diadakan pengawasan pembangunan mulai dari peletakan lunas sampai dengan peluncuran ke laut e. Setelah kapal berada di laut harus dilaksanakan uji coba sea trial dan fishing trial untuk memperoleh sertifikat kelayakan kapal perikanan 2) Kapal perikanan yang telah beroperasi baik kapal perikanan berbendera Indonesia maupun kapal berbendera asing yang akan memperoleh Surat Penangkap Ikan maupun akan memperpanjang Surat Penangkapan Ikan setelah diadakan pengecekan fisik kapal yang meliputi pemeriksanaan kasko, mesin utama, mesin bantu, alat tangkap serta alat bantu penangkapan, peralatan navigasi, peralatan komunikasi, peralatan keselamatan serta peralatan kapal lainnya. c). Gambar Desain serta spesifikasi teknis harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktorat Sarana Perikanan Tangkap untuk mendapatkan persetujuan (Surat Edaran Sesditjen Perikanan Tangkap ke Pelabuhan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan)
  • 18. DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP SERTIFIKAT KELAYAKAN KAPAL PERIKANAN YANG BERTANGGUNG JAWAB (FISHERIES VESSEL CERTIFICATE FOR RESPONSIBLE FISHERIES) No. Diterbitkan berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No.9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. I. DATA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB KAPAL PENANGKAP IKAN : I.        II. DATA KAPAL PENANGKAP IKAN (PARTICULAR OF FISHING VESSELS) : 1. NAMA PEMILIK KAPAL 2. ALAMAT 3. NOMOR KTP 4. NO. TELEPON 1. NAMA KAPAL MOTOR PERIKANAN 2. BAHAN KASKO KAPAL 3. UKURAN KAPAL PxLxD (Meter) 4. NAMA PANGGILAN KAPAL 5. MESIN INDUK : 5.1.MEREK MESIN 5.2.NOMOR SERI MESIN 5.3.DAYA MESIN (HP) 6. PALKAH PENYIMPAN IKAN HASIL TANGKAPAN : 6.1.VOLUME PALKAH IKAN 6.2.JENIS INSULI PALKAH IKAN 6.3.BAHAN/ALAT PENDINGIN IKAN
  • 19. III. ALAT TANGKAP IKAN (FISHING GEAR) : IV. ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN (FISH AGREGATING DEVICE) : V. ALAT BANTU NAVIGASI PENANGKAPAN IKAN (FISHING NAVIGATION) : VI. WILAYAH PENANGKAPAN IKAN (FISHING GROUND) : VII. PELABUHAN PANGKALAN (FISHING PORT) : VIII. ANAK BUAH KAPAL PENANGKAP IKAN (FISHING CREWS) : No URAIAN 1. JENIS ALAT TANGKAP 2. UKURAN ALAT TANGKAP : 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. No NAMA JENIS ALAT 1. RUMPON 2. LAMPU PENGUMPUL IKAN 3. TED DAN JTED 4. POWER BLOCK (NET HAULLER) 5. WINCH 6. LINE HAULER No NAMA ALAT SPESIFIKASI TEKNIS ATAU NOMOR ID 1. FISH FINDER (ENCHOSONDER) 2. SONAR 3. RDF (RADIO DIRECTION FINDER) 4. TRANSMITTER VMS No WILAYAH PERAIRAN LAUT KOORDINAT WILAYAH TANGKAP (LINTANG – BUJUR) 1. 2. No STATUS PELABUHAN NAMA PELABUHAN PERIKANAN 1. PELABUHAN PANGKALAN UTAMA 2. PELABUHAN PANGKALAN SINGGAH No STATUS ABK JUMLAH (ORANG) 1. ABK INDONESIA 2. ABK ASING
  • 20. IV. RISALAH KAPAL PENANGKAP IKAN (STORY OF FISHING VESSEL) : Dengan ini dinyatakan bahwa : <ul><li>Terhadap kapal perikanan ini telah dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang terkait dengan kelayakan kapal perikanan yang bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya perikanan. </li></ul><ul><li>Terhadap kapal perikanan ini telah dilakukan uji coba berlayar (sea trial) dan uji coba penangkapan ikan (fishing trial) dengan hasil pemeriksaan fisik operasional kelayakan penangkapan menunjukkan bahwa alat tangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, perlengkapan navigasi penangkapan ikan serta kelengkapan lainnya telah memenuhi persyaratan teknis kelayakan penangkapan ikan yang bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya perikanan. </li></ul>Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal ………………………………………………… Dikeluarkan di ………………………………… tanggal ……………………………………... A/n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Sarana Perikanan Tangkap Y U L I S T Y O CATATAN : <ul><li>Pemeriksaan fisik kapal dan alat tangkap , dokumen kapal perikanan, sea trial dan fishing trial untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Kapal Perikanan dilaksanakan </li></ul>di ……………………….. pada tanggal ……………………………………. <ul><li>Petugas : </li></ul>a. Nama : ………………………………………….. b. NIP : ………………………………………….. c. Brevet Petugas No. : ………………………………………….. d. SPT. No. : ………………………………………….. e. Yang Menugaskan : ………………………………………….. Tembusan Kepada Yth : <ul><li>Komandan Mabes TNI Angkatan Laut; </li></ul><ul><li>Dirjen Perhubungan Laut; </li></ul><ul><li>Dirjen Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; </li></ul><ul><li>Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi wilayah domisili kapal yang bersangkutan; </li></ul><ul><li>Kepala Pelabuhan Perikanan Pangkalan Kapal yang bersangkutan. </li></ul>No URAIAN KETERANGAN 1. TAHUN PEMBUATAN KAPAL 2. GALANGAN PEMBUATAN KAPAL 3. NAMA ASAL KAPAL 4. PENGGANTIAN NAMA KAPAL

×