Tugas makalah (sistem hukum internasional )

23,730 views

Published on

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
23,730
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
440
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugas makalah (sistem hukum internasional )

  1. 1. SISTEM HUKUM INTERNASIONAL Di susun oleh : Nama : Nur azizah Kelas : 2EA21 NPM : 15210155 TUGAS : MAKALAH Universitas Gunadarma 2012
  2. 2. Kata PengantarPuji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga penulisdapat menyelesaikan makalah Sistem Hukum Internasional.Makalah ini disusun untuk melengkapi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan,sesuaidengan ketentuan yang telah diberikan oleh bapak Sri waluyo sebagai dosen pengajar.denganadanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawabdalam kehidupan bernegara.serta memahami mengenai sistem hukum internasional. danAkhirnya semoga makalah ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca nya,mohon maaf apabilaterdapat kekurangan penyusunan makalah ini. Jakarta, Mei 2012 Hormat saya II
  3. 3. DAFTAR ISIJUDUL ………………………………………………………………………………… IKATA PENGANTAR …………………………………………………………………. IIDAFTAR ISI …………………………………………………………………………… IIIBAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………11.1 LATAR BELAKANG MASALAH………………………………………………...1BAB II PEMBAHASAN……………………………...………………………………...22.1 MAKNA HUKUM INTERNASIONAL…………………………………………....22.2 ASAS HUKUM INTERNASIONAL…………………………………………….....42.3 SUMBER HUKUM INTERNASIONAL…………………………………………...52.4 PROSES RATIFIKASI HUKUM INTERNASIONAL MENJADI HUKUM NASIONAL………………………………………………………………………....62.5 SEBAB - SEBAB TIMBULNYA SENGKETA INTERNASIONAL……………...72.6 PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL…………………………………………………..8BAB III PENUTUP……………………………………………………………………..10DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………...11
  4. 4. III BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahDapat hidup berdampingan secara damai dengan bangsa – bangsa lain merupakan dambaan bagisetiap bangsa yang beradab di dunia. Secara fisik maupun psikis, hati nurani manusia sangatmerindukan rasa damai, aman, tertib, dan tenteram dalam suasana perikeadilan danperikemanusiaan.Hal terpenting dari keinginan luhur untuk dapat hidup berdampingan secara damai dalampergaulan dunia adalah pengalaman sejarah, terutama banyaknya Negara yang terlibat PerangDunia II yang menimbulkan kerugian besar di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, gunamembangun dasar – dasar hubungan antarbangsa yang bebas dan demokratis serta dapatmenentukan nasibnya sendiri, dibentuklah PBB.PBB yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, diharapkan mampu menjadi wadah upayapenyelesaian sengketa – sengketa bilateral, regional, maupun multilateral secara adil, bijaksana,dan proposional. Tujuan berdirinya PBB adalah“Untuk menjamin perdamaian dan keamanan setia anggota, sehingga para anggota dapatterjamin kelangsungan hidupnya dan tidak ada tekanan dari Negara lain.”
  5. 5. 1 BAB II PEMBAHASAN2.1 Makna Hukum InternasionalIstilah hukum internasional dikenal dalam berbagai istilah dan bahasa. Menurut bahasaIndonesia, hukum internasional adalah hukum bangsa – bangsa, hukum antarbangsa dan hukumantarnegara.Menurut bahasa asing hukum internasional adalah internasional law, common law, law ofmankind, law of nations, transnational law (Inggris), droit gens (Perancis), volkenreet (Jerman),volkenrecht (Belanda), ius gentium/ius intergentes (Romawi). Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli, sebagai berikut. - Hugo De Groot Hugo de groot (Grotius) dalam bukunya de jure belli ac pacis (perihal perang dan damai) mengemukakan, bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua Negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya. - Prof. Dr. J.G. Starke Hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara.
  6. 6. 2 - Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.HHukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubunganatau persoalan yang melintasi batas-batas Negara dengan subjek hukum internasional lainnyayang bukan Negara satu sama lain. - Wirjono ProdjodikoroHukum internasional adalah hukum yang menagtur perhubungan hukum antar berbagai bangsadi berbagai Negara.Berdasarkan makna atau pengertian dari para ahli hukum internasional dalam penerapannyadapat dibedakan menjadi hukum perdata internasional dan hukum public internasional. a. Hukum perdata internasionalAdalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga Negara di suatuNegara dengan warga Negara dari Negara lain (hukum antarbangsa). b. Hukum publik internasionalAdalah hukum internasional yang mengatur Negara yang sau denagn Negara yang lain dalamhubungan internasional (hukum antarnegara).
  7. 7. 3 2.2 Asas Hukum InternasionalBerlakunya hukum internasional dalam rangka menjalin hubungan antarbangsa, terlebih dahuluharus memperhatikan asas-asas berikut. a. Asas TeritorialAsas ini didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurut asas ini, Negaramelaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang atau orang yang berada di luarwilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya. b. Asas KebangsaanAsas ini didasarkan pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiapwarga Negara dimana pun berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas inimempunyai kekuatan dari extraterritorial. Artinya, hukum dari Negara tersebut tetap berlakujuga bagi warga Negara, walaupun berada di Negara asing. c. Asas Kepentingan UmumAsas ini didasarkan pada kewenangan Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingandalm kehidupan bermasyarkat. Dalam hal ini, Negara dapat menyesuaikan diri denagan semua
  8. 8. keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut denagn kepntingan umum. Jadi, hukum tidak terkaitpada bataas-batas wilayah suatu Negara. 4 2.3 Sumber Hukum InternasionalSumber hukum internasional, dapat dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukumdalam arti formal. Sumber hukum material adalah seumber hukum yang membahas dasarberlakunya hukum suatu Negara, sedangkan sumber hukum formal adalah sumber dari mana kitamendapatkan atau manemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam hukum formal merupakan sumber hukumpaling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat digunakan oleh di dalammahkamah internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional adalah pasal 38Piagam mahkamah Internasional pasal 38, adalah sebagai berikut: a. Perjanjian internasional (traktat = treaty). b. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. c. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. d. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai Negara sebagai alat tambahan ntuk menentukan hukum.
  9. 9. e. Pendapat-pendapat para ahli yang terkemuka. 5 2.4 Proses Ratifikasi Hukum Internasional Menjadi Hukum Nasional a. Pengertian RatifikasiDalam konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum internasional, disebutkan bahwa dalampembuatan hukum baik ilateral maupun multimateral dapat dilakukan melalui tahap-tahapperundungan (negotiation), penandatanganan (signature) dan pengesahan (ratification).Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga dalam kegiatan hukum internasional.Hal ini menumbuhkan keyakinan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat bahwa wakil rakyat
  10. 10. yang menandatangani suatu perjanjian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan denagnkepentingan umum. Sistem ratifikasi dapat di bedakan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut: - Ratifikasi oleh badan eksekutif. Sistem ini biasanya dilakukan oleh raja-raja absolute dan pemerintahan otoriter. - Ratifikasi oleh badan legislative. Sistem ini jarang digunakan. - Ratifikasi campuran. Sistem ini paling bnayak digunakan karena peranan legislative dan eksekuti sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian. b. Proses RatifikasiSuatu Negara mengikatkan diri pada suatu oerjanjian dengna syarat telah disahkan oleh badanyang berwenang dinegaranya.penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara danmasih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan.Persetujuan untuk meratifikasi (mengikatkan diri) tersebut, dapat diberikan dengan berbagaicara, tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatanganan, ratifikasi,pernyataan turut sert (accession), ataupun pertanyaan menerima (acceptance) dan dapat jugadengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani. Berikut ini ada beberapa contohproses ratifikasi dari hukum internasional menjadi hukum nasional. 6 - Persetujuan Indonesia-belanda mengenai penyerahan irian barat (papua) yang ditandatangani di New York (15 januari 1962), disebut agreement. Akan tetapi, karena pentingnya materi yang diatur di dalam agreement tersebut maka dianggap sama dengan treaty. Sebagai konsekuensinya, presiden memerlukan persetujuan DPR dalam bentuk pernyataan pendapat.
  11. 11. - Perjanjian antara Indonesia – Australia mengenai garis batas wilayah Indonesia dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta, 12 Februari 1973 dalam bentuk Agreement. 2.5 Sebab - Sebab Timbulnya Sengketa InternasionalDalam data pergaulan dunia, hubungan antarnegara meskipun telah diatur dalam hukum atauperjanjian internasional, ternyata masih terdapat sengketa internasional. Peran PBB dalammencari dan menemukan serta menyelesaikan sengketa internasional, belum banyak memuaskanseluruh anggotanya. Hal itu dikarenakan bahwa lembaga PBB sering tidak mampu berbuatbanyak jika ada anggotanya (terutama pemegang hak veto) yang melakukan pelanggaran.Berbagai pelanggaran terhadap hukum atau perjanjian internasional, dapat menyebabkantimbulnya sengketa internasional. Beberapa contoh timbulnya sengketa internasional, antara lainsebagai berikut: a. Segi politis (adanya pakta pertahanan atau pakta perdamaian)Pasca perang dunia kedua muncul 2 blok kekuatan besar, barat (liberal membentuk paktapertahanan NATO) dibawah pimpinan amerika dan timur (komunis membentuk paktapertahanan Warsawa) dipimpin uni soviet. Kedua blok tersebut saling berebut pengaruh dibidang ideology dan ekonomi serta saling berlomba memperkuat senjata. Akibatnya seringterjadi konflik di berbagai Negara. Misalnya; krisis kuba, korea yang terbagi 2 dan sebagainya. 7 b. Segi batas wilayah (laut teritorial dan alam daratan)Adanya ketidakjelasan batas laut teritorial antara Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan(Kalimantan). Sengketa tersebut diserahkan ke mahkamah internasional, hingga akhirnya pada
  12. 12. tahun 2003 sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia. Demikian juga maslah perbatasan diKasmir yang hingga kini masih diperdebatkan antara India dan Pakistan.Sengketa-sengketa yang ditimbulkan baik antara karena faktor politis atau batas wilayah,merupakan faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yang dapat memicuterjadi perang terbuka. Hal itu sudah terjadi di beberapa belahan dunia, antara lain di Korea,Kamboja, Vietnam, serta antara India dan Pakistan itu sendiri.Era baru runtuhnya Uni Soviet, kekuatan dunia terpusat pada Amerika yang dipercaya PBBmenjadi polisi dunia. Namun, Amerika yang sering menerapkan standar ganda untuk beberapaNegara sekutunya (Inggris, Israel, Arab Saudi, Kuwait, atau Australia) justru kerap tidak adildalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. 2.6 Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional a. Perihal mahkamah internasionalMahkamah internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di DenHaag (Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hukum yang terkemuka, yakni 15 hakim yangdipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Masa jabatannya 9 tahun,sedangkan tugasnya antara lain member nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umumdan Dewan Keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara Negara – Negaraanggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional. 8
  13. 13. Mahkamah internasional merupakan mahkamah pengadilan tertinggi di seluruh dunia.Pengadilan internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antara Negara bukananggota PBB.dalam penyelesaian ini, jalan damai yang selaras dengan asa – asas keadilan danhukum internasional yang digunakan. Mahkamah internasiona mengadili perselisihankepentingan dan perselisihan hukum.Mahkamah internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian –perjanjian internasional (traktat – traktat dan kebiasaan – kebiasaan internasional) sebagaisumber – sumber hukum. Keputusan mahkamah internasional merupakan keputusan terakhirwalaupun dapat diminta banding. Selain pengadilan mahkamah internasional, terdapat jugapengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dankeputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan – peraturan hukum. b. Peran mahkamah internasionalMahkamah internasional dalam tugasnya untuk memeriksa perselisihan atau sengketa antaraNegara – Negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya, dapat melakukan perannya untukmenyelesaikan sengketa – sengketa internasional. Berikut contoh – contoh sengketa: - Runtuhnya Federasi Yugoslavia (1992), melahirkan perang saudara di antara bekas Negara anggotanya (Kroasia, Slovenia, Serbia, dan Bosnia Herzegovina). Campur tangan PBB menghasilkan keputusan Mahkamah Internasional yang didukung oleh pasukan NATO, memaksa Serbia menghentikan langkah – langkah pembersihan etnik yang kemudian mengadili para penjahat perang. - Masalah perbatasan territorial di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan (Kalimantan) antara Indonesia dan Malaysia yang tidak kunjung ada titik temu, disepakati untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Setelah melalui perdebatan dn perjuangan panjang, pada awal tahun 2003 Mahkamah Internasional memutuskan untuk memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah pulau tersebut. 9
  14. 14. BAB III PENUTUPPerkembangan dunia global yang sudah melintasi batas – batas wilayah teritorial Negara lain,sangat membutuhkan aturan yang jelas dan tegas agar terciptanya suasana kerukunan dankerjasama yang saling menguntungkan.Hukum internasional dapat terjadi pada bagian dunia tertentu berdasarkan kondisi lingkunganhukum atau berlakunya hukum yang terbatas, seperti hukum internasional regional. Bahkansuatu konsep hukum internasional regional dapat pula diterima sebagai bagian dari hukuminternasional secara umum. Karena sesungguhnya prinsip hidup berdampingan merupakandambaan semua bangsa – bangsa beradab dimuka bumi ini. 10
  15. 15. DAFTAR PUSTAKAEffendi, H.A. Masykur. HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional.Lemhanas. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka UtamaStarke.J.G. 2003. Pengantar Hukum Internasional1. Jakarta: Sinar Grafika. 11

×