LANDASAN PEMIKIRAN REFORMASI
  MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

“A sound financial management system is a key
element to realize...
ASPEK-
             ASPEK-ASPEK
REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA


1. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN


2. PE...
1. ASPEK PEMBAHARUAN PERATURAN
      PERUNDANG-
      PERUNDANG-UNDANGAN

Penerbitan paket 3 UU Bidang Keuangan
Negara:
  ...
REFORMASI PERATURAN PERUNDANG-
                    PERUNDANG-
           UNDANGAN

                          Prinsip dasar...
2. ASPEK PENGATURAN KELEMBAGAAN


Pelaksanaan reorganisasi struktur
pemerintahan dalam rangka penajaman
fungsi terkait pen...
3. ASPEK PENATAAN SISTEM DAN
              PROSEDUR

Penyusunan dan penerapan:
   Sistem dan prosedur perencanaan,
   peng...
4. ASPEK PENINGKATAN KAPASITAS SDM

  Peningkatan pemahaman dan komitmen
  pimpinan atas pengelolaan keuangan Negara
  yan...
BIDANG
REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA


1. PERENCANAAN & PENGANGGARAN;

2. PERBENDAHARAAN;

3. AKUNTANSI & PELAPORAN ...
1. REFORMASI BIDANG PERENCANAAN &
          PENGANGGARAN

Money follows function;
Medium Term Expenditure Framework (MTEF)...
2. REFORMASI BIDANG PERBENDAHARAAN


 Pemisahan fungsi administratif dan comptable;
 Manajemen Kas: Penerapan TSA, cash
 f...
3. REFORMASI BIDANG AKUNTANSI &
      PELAPORAN KEUANGAN (1-2)
                           (1-

Penetapan Standar Akuntansi...
3. REFORMASI BIDANG AKUNTANSI &
     PELAPORAN KEUANGAN (2-2)
                          (2-

Dukungan kepada Pemda dalam p...
4. REFORMASI BIDANG AUDIT

Penerbitan UU 15/2006 tentang BPK;
Penerbitan PP 60/2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pem...
ISU IMPLEMENTASI REFORMASI
     MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

1.   Kemauan Politik (Political Will);
2.   Komitmen Pimpinan K...
PENGEMBANGAN SDM          (1-3)
                               (1-

1. Inventarisasi SDM bidang perencanaan,
   penganggar...
PENGEMBANGAN SDM                       (2-3)
                                             (2-

4. Pelatihan teknis keuanga...
Sampai dengan tahun 2008 jumlah alumni LKD
sebanyak 1.588 orang, KKD 3.026 orang, dan KKD
Khusus Akuntansi 898 orang. Untu...
Untuk mempercepat proses tersebut sedang
dibuat terobosan program baru yaitu tugas belajar
bagi Pemda dan KL ke STAN. Untu...
Target SDM untuk dilatih dalam rangka
akuntabilitas keuangan negara untuk non degree
di PPAKP minimal sejumlah satker Peme...
Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK
tahun 2009
                                    Target
No   Kegiatan     ...
Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK
tahun 2009
                                         Target
No   Kegiatan...
Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK
tahun 2009
                                     Target
No   Kegiatan    ...
PENGEMBANGAN SDM                     (3-3)
                                            (3-

5. Rekruitmen SDM melalui perg...
PENUTUP
Pemerintah, perguruan tinggi, serta lembaga
pendidikan dan pelatihan perlu bersama-sama
membangun strategi pengemb...
Terima Kasih
        Departemen Keuangan

Jl. DR Wahidin No. 1, Gedung Djuanda I
     Jakarta Pusat, Indonesia, 10710
    ...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

5,348 views
5,258 views

Published on

Slide Seminar Nasional BPK RI 2009

Published in: Economy & Finance, Technology
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
446
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

  1. 1. LANDASAN PEMIKIRAN REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA “A sound financial management system is a key element to realize good governance in the public sector. Transparency in government budget preparation and accountability in treasury management facilitates the collection of sufficient resources from the economy in appropriate manner, and the allocation and use of these resources responsively, efficiently, and effectively.” (Ministry of Finance RI, The White Paper-Reform of Public Paper- Financial Management System in Indonesia: Principles and Strategy, July 10, 2002)
  2. 2. ASPEK- ASPEK-ASPEK REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA 1. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 2. PENGATURAN KELEMBAGAAN 3. PENATAAN SISTEM & PROSEDUR 4. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3
  3. 3. 1. ASPEK PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG- PERUNDANG-UNDANGAN Penerbitan paket 3 UU Bidang Keuangan Negara: UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Penyusunan dan Penetapan 4 PP sebagai pelaksanaan UU Keuangan Negara dan 13 PP sebagai pelaksanaan dari UU Perbendaharaan Negara. 4
  4. 4. REFORMASI PERATURAN PERUNDANG- PERUNDANG- UNDANGAN Prinsip dasar UUD pengelolaan 1945 keuangan negara UU No. 17 Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara Tahun 2003 (Hukum Tata Negara) UU No. 1 Kaidah administratif Tahun 2004 pengelolaan keu. negara (Hukum Administrasi Keu. Negara) UU No. 15 Prinsip-prinsip umum Tahun 2004 pemeriksaan keuangan negara
  5. 5. 2. ASPEK PENGATURAN KELEMBAGAAN Pelaksanaan reorganisasi struktur pemerintahan dalam rangka penajaman fungsi terkait pengelolaan keuangan negara dan reformasi birokrasi. 6
  6. 6. 3. ASPEK PENATAAN SISTEM DAN PROSEDUR Penyusunan dan penerapan: Sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran; Sistem penerimaan; Sistem pembayaran; Sistem manajemen kas, aset, utang; Sistem akuntansi, pelaporan keuangan dan kinerja; Sistem pengendalian intern pemerintah. 7
  7. 7. 4. ASPEK PENINGKATAN KAPASITAS SDM Peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan atas pengelolaan keuangan Negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; Peningkatan SDM untuk pengembangan konsep dan regulasi; Peningkatan SDM untuk implementasi manajemen keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. 8
  8. 8. BIDANG REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA 1. PERENCANAAN & PENGANGGARAN; 2. PERBENDAHARAAN; 3. AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN; 4. AUDITING. 9
  9. 9. 1. REFORMASI BIDANG PERENCANAAN & PENGANGGARAN Money follows function; Medium Term Expenditure Framework (MTEF); Unified budgeting dan penyempurnaan klasifikasi anggaran; Performance Based Budgeting sudah dilaksanakan mulai pada BLU, sedangkan pada KL masih dalam tahap persiapan; Kalender Anggaran sesuai dengan amanat UU. 10
  10. 10. 2. REFORMASI BIDANG PERBENDAHARAAN Pemisahan fungsi administratif dan comptable; Manajemen Kas: Penerapan TSA, cash forecasting, idle cash management, penertiban rekening Pemerintah; Manajemen Aset: Piutang, Investasi, Barang Milik Negara (inventarisasi & revaluasi); Manajemen Utang & Hibah. 11
  11. 11. 3. REFORMASI BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN (1-2) (1- Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24/2005); Penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi pemerintah; Penyusunan LKPP & LKKL sejak tahun 2004; Peningkatan kualitas LKKL (peningkatan opini BPK) Opini 2006 2007 2008 Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) 7 16 34 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) 37 31 30 Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 35 33 18 Tidak Wajar (Adversed) - 1 - Jumlah 79 81 82 12
  12. 12. 3. REFORMASI BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN (2-2) (2- Dukungan kepada Pemda dalam penyusunan LKPD melalui SIKD. LKPD sebagian besar dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan disclaimer: Opini 2004 2005 2006 2007 Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) 21 17 3 4 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) 249 308 326 283 Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 7 25 106 120 Tidak Wajar (Adversed) 10 12 28 59 Jumlah 287 362 463 466 13
  13. 13. 4. REFORMASI BIDANG AUDIT Penerbitan UU 15/2006 tentang BPK; Penerbitan PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peran APIP dalam reviu LKPP & LKKL; Tindak lanjut & monitoring temuan pemeriksaan BPK. 14
  14. 14. ISU IMPLEMENTASI REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA 1. Kemauan Politik (Political Will); 2. Komitmen Pimpinan K/L/Pemda; 3. Rekruitmen dan Pengembangan SDM; 4. Proses pembelajaran (Education Process); 5. Dukungan Dana; 6. Dukungan Teknologi (Technology Support); 7. Peraturan Pendukung. 15
  15. 15. PENGEMBANGAN SDM (1-3) (1- 1. Inventarisasi SDM bidang perencanaan, penganggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan di K/L/Pemda dan penempatan SDM sesuai kompetensi; 2. Pendidikan & pelatihan SDM untuk pengembangan konsep & regulasi; 3. Pendidikan & pelatihan SDM untuk implementasi manajemen keuangan Pemerintah Pusat & Pemda (operator, reviewer, auditor); 16
  16. 16. PENGEMBANGAN SDM (2-3) (2- 4. Pelatihan teknis keuangan SDM: Pemerintah Pusat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. 5. Khusus Pemda: bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan: Latihan Keuangan Daerah (LKD), sejak 1981 Kursus Keuangan Daerah (KKD), sejak 1985 Kursus Keuangan Daerah Khusus Akuntansi (KKD Khusus), sejak 2007 Lokakarya Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD), mulai 2009 Bagi pimpinan pemerintahan daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD 17
  17. 17. Sampai dengan tahun 2008 jumlah alumni LKD sebanyak 1.588 orang, KKD 3.026 orang, dan KKD Khusus Akuntansi 898 orang. Untuk tahun 2009 jumlah peserta yang akan didik sebanyak 1.060 orang. Mulai tahun ini diselenggarakan LPKD, jumlah aparatur Pemda yang harus dididik minimal 15.720 orang (asumsi jumlah Pemda 524, setiap Pemda ada 30 satker/SKPD, butuh 1 orang per Satker). Jadi setiap tahun hanya bisa mendidik 7% (1.060 orang). 18
  18. 18. Untuk mempercepat proses tersebut sedang dibuat terobosan program baru yaitu tugas belajar bagi Pemda dan KL ke STAN. Untuk tahun 2009, direncanakan 3 angkatan LPKD, dimana setiap angkatan dididik 100 orang. Diprioritaskan untuk Bupati/Walikota, pimpinan DPRD baru dan pimpinan Pemda pemekaran daerah dan daerah terpencil. 19
  19. 19. Target SDM untuk dilatih dalam rangka akuntabilitas keuangan negara untuk non degree di PPAKP minimal sejumlah satker Pemerintah Pusat tahun 2009 yaitu 22.399 (satker Depkeu 1.033), bila minimal 1 orang 1 satker jadi sekitar 22.400. Telah dilatih s/d 2008 sejumlah 8.345 orang, 2009 target 7600 orang, 2010 target 7.455 orang. (1 satker dilatih 2 orang, Sehingga jumlah total 44.800 orang. 20
  20. 20. Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK tahun 2009 Target No Kegiatan Realisasi Keterangan Peserta ∑ orang 5.000 diantaranya akan Pegawai Satker 1 E-Learning PPAKP 20.000 mengikuti Pusat Tutorial dan Ujian wilayah Banten, Pengelola Lampung, Kepri 2 KKD (STAN) keuangan daerah dan NTT dan 160 163 PEMDA undangan khusus Depdagri State Audit Reform staf/auditor Bawasda dan staf 686 Proyeksi selesai target Bawasda dan 1875 3 Biro Keuangan tahun 2009 Staf Biro Keuangan Pemda Kepala Bawasda 175
  21. 21. Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK tahun 2009 Target No Kegiatan Realisasi Keterangan Peserta ∑ orang Diklat oleh Pusdiklat Departemen Keuangan 1.236 203 4 Anggaran dan Non Departemen Perbendaharaan Keuangan 1.081 628 Diklat oleh Pusdiklat 5 Departemen Keuangan 1.201 322 Bea dan Cukai Diklat oleh Pusdiklat 6 Departemen Keuangan 1.464 Pajak 1845 Diklat oleh Pusdiklat Kekayaan Negara dan 7 Departemen Keuangan 840 182 Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Diklat oleh Pusdiklat 8 dan non-Departemen 2.270 1249 Keuangan Umum Keuangan
  22. 22. Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK tahun 2009 Target No Kegiatan Realisasi Keterangan Peserta ∑ orang Departemen Keuangan (DIII dan DIV) 859 859 PNS DI dan DIII Reguler 5.069 5.069 Non-PNS Sekolah Tinggi 9 Dengan Akuntansi Negara DIII Kerjasama dengan beberapa Pemda 435 240 Pemda di Indonesia
  23. 23. PENGEMBANGAN SDM (3-3) (3- 5. Rekruitmen SDM melalui perguruan tinggi (PT) dengan pemberian perhatian pada: Kesiapan PT untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah; Pembentukan jurusan/spesialisasi keuangan sektor publik; Penyusunan kurikulum keuangan sektor publik; Penyediaan tenaga pengajar yang kompeten di bidang keuangan negara; Penyediaan buku referensi keuangan negara; Peningkatan minat mahasiswa terhadap keuangan sektor publik. 24
  24. 24. PENUTUP Pemerintah, perguruan tinggi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan perlu bersama-sama membangun strategi pengembangan SDM pengelola keuangan negara. Pendidikan dan pelatihan SDM ini diformulasikan dengan memperhatikan ruang lingkup keuangan negara termasuk aspek dan bidang dalam reformasi keuangan negara, magnitude, dan kebutuhan manajemen keuangan negara, serta jangka waktu pemenuhan kebutuhan. 25
  25. 25. Terima Kasih Departemen Keuangan Jl. DR Wahidin No. 1, Gedung Djuanda I Jakarta Pusat, Indonesia, 10710 Telp. +6221-3808388 Fax. +6221-3500842 Website : http://www.depkeu.go.id

×