• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Workshop Kewirausahaan IA IF - Legal
 

Workshop Kewirausahaan IA IF - Legal

on

  • 405 views

"Hukum Perjanjian, Perusahaan, dan HAKI" ...

"Hukum Perjanjian, Perusahaan, dan HAKI"
Materi Legal by Sari Wahjuni - Notaris & PPAT.
Slide presentasi Workshop Kewirausahaan IA IF.

Additional files can be downloaded at http://sdrv.ms/X3KDHr

Statistics

Views

Total Views
405
Views on SlideShare
405
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Workshop Kewirausahaan IA IF - Legal Workshop Kewirausahaan IA IF - Legal Presentation Transcript

    • HUKUM PERJANJIAN,PERUSAHAAN DANHAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TANGGAL: 23 MARET 2013 LABTEK 5 lantai 4 - ITB Oleh : IR. SARI WAHJUNI MSC, SH, MH, MKN NOTARIS&PPAT
    • Definisi HUKUM (1)Definisi hukum menurut Plato adalah:“Merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat”.Definisi hukum menurut Aristoteles adalah:“Sesuatu yang sangat berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukumberfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukumanterhadap pelanggar”.Definisi hukum menurut Tullius Cicerco (Romawi) dala “ De Legibus” adalah:“Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang bolehdan apa yang tidak boleh dilakukan”.Definisi hukum menurut Schapera adalah:“Setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan”.Definisi hukum menurut Hugo de Grotius adalah:“Peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan (law isrule of moral action obligation to that which is right)”.Definisi hukum menurut Immanuel Kant adalah:“Keseluruhan syarat-syarat yang dengan syarat-syarat tersebut kehendak bebas dari orang yang satu dapatmenyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti peraturan hukum mengenaikemerdekaan”.
    • Definisi HUKUM (2)Definisi hukum menurut Prof. Achmad Ali adalah:“Seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem,yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukanoleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupanbermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun darisumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalammasyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh wargamasyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalamkehidupannya, dan jikakaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritastertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”Definisi hukum menurut Prof. Soedikno Mertokusumo adalah:“Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalamsuatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yangberlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakanpelaksanaannya dengan sanksi”.Definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah:“Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandanghukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengaturkehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakuplembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukumitu dalam kenyataan”.
    • Sistem Hukuma. Sistem Hukum Eropa Kontinental.b. Sistem Hukum Anglo Saxonc. Sistem Hukum AdatSistem Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistemhukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat
    • Pembagian HukumBerdasarkan Isi:- Hukum Privat : Hukum perdata : sumber hukum KUH Perdata, KUHAP, UU PT, UU Yayasan, UU perkawinan,- Hukum Publik : Hukum pidana, sumber hukum: KUH Pidana, KUHAP, UU Tipikor, UU pencucian uang dll
    • Perjanjian merupakanbagian dari Hukum perdataSuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebihmengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 KUHPerdata).Pengertian perjanjian ini mengandung unsur : Perbuatan,, Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan; Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. Mengikatkan dirinya,Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.
    • Asas perjanjian : kebebasan berkontrakPasal 1338 KUHPerdata“Semua persetujuan yang dibuat secarasah sesuai dengan undang-undangberlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnyaPersetujuan itu tidak dapat ditarik kembaliselain dengan kesepakatan kedua belahpihak, atau. karena alasan-alasan yangditentukan oleh undang-undangPersetujuan harus dilaksanakan denganitikad baik”
    • Syarat sahnya PerjanjianPasal 1320 KUHPerdata1. Kesepakatan kedua belah pihak.2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum3. Obyek (Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjianharuslah suatu hal atau barang yang cukup jelas).4. Kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPerdata, tidak bertentangandengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    • Isi Perjanjian1. Subjek Hukum yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian : pasal 1320 KUHPerdata yaitu cakap atau yang mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan hukum2. Objek3. Causa yang halal atau hal tertentu : perbuatan hukum yang mencakup hak dan kewajiban para pihak4. Sanksi5. Pilihan hukum apabila terjadi konflik
    • Bentuk Perjanjian Tidak tertulis Tertulis tetapi tidak dihadiri oleh saksi Tertulis di hadiri oleh saksi biasa Tertulis dihadiri oleh saksi yang disumpah oleh negaraFUNGSI PERJANJIAN TERTULIS : aturan bagi parapihak dan alat bukti
    • Perjanjian/kontrak kerjaberdasarkan UU nomor13/2003Pasal 1 ayat 14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antarapekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuatsyarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.Subjek Hukum:- Pemberi kerja/pengusaha- Pekerja/buruhObjek Hukum: Berupa jasa/pekerjaanPerbuatan Hukum penerimaan pekerjaanCausa; syarat-syarat beserta Hak dan kewajiban dari para pihak
    • Pasal 54 UU nomor 13/2003(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;c. jabatan atau jenis pekerjaan;d. tempat pekerjaan;e. besarnya upah dan cara pembayarannya;f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
    • Perjanjian kerja samaMempunyai prinsip yang sama dengan perjanjian lainnya.Mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdataYang harus diingat dari perjanjian kerja sama adalah:Subjek yang harus mempunyai kewenanganObjek harus jelasTindakan hukumHak dan kewajiban para pihakSanksiPilihan hukumCatatan; bentuknya mau sperti apa.. Kalau sudah menyangkutmateri yang cukup besar baiknya dihadapan pejabat yangberwenang.
    • Hukum Perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, bekerja, berada dan didirikan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
    • BENTUK-BENTUK PERUSAHAANKlasifikasi Perusahaan  Jumlah Pemilik 1. Perusahaan Perseorangan.. 2. Perusahaan Persekutuan.  Status Pemilik 1. Perusahaan Swasta.. 2. Perusahaan Negara (BUMN). Bentuk Hukum 1. Perusahaan Badan Hukum->dapat dimiliki oleh swasta maupun negara _> perusahaan persekutuan.. 2. Perusahaan Bukan Badan Hukum -> dimiliki olehswasta -> dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan.
    • Bentuk Perusahaan1. Perusahaan Perseorangan2. Perusahaan Yang Tidak Berbadan Hukum yaituPersekutuan Perdata, Firma, CV.3. Perusahaan Yang Berbadan Hukum yaituPerseroan Terbatas (PT), Koperasi, PerusahaanUmum, Perusahaan Perseroan (Persero).
    • Dasar Hukum• Bentuk hukum perusahaan yang sudah diatur dalam perundang-undangan adalah:Persekutuan Perdata : KUHPerdataFirma dan CV : KUHDPerseroan Terbatas : UU No. 40 Tahun 2007Koperasi : UU No. 17 Tahun 2012BUMN : UU No. 19 Tahun 2003Yayasan : UU nomor 28 tahun 2004• Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum diatur dalam UU, tetapieksistensinya diakui pemerintah dalam praktik perusahaan.
    • Perbedaan badan hukum danbukan badan hukumBadan Hukum : PT, Koperasi, Bukan badan hukum: CV, Yayasan persekutuan Perdata, Firma Memiliki kekayaan sendiri  Ada yang memiliki (terpisah). kekayaan sendiri ada yang tidak Ada tujuan tertentu..  Ada tujuan tertentu Memiliki interest.  Ada interest Anggaran Dasar yang  Tidak disahkan oleh disahkan oleh pemerintah. pemerintah Adanya organisasi yang  Ada organisasi teratur ada teratur. yang tidak
    • PERBEDAAN PT DAN CV Persekutuan Komanditer (Commanditaire PERSEROAN TERBATAS Vennotschap / CV Badan hukum  Bukan badan hukum Organ: Rapat Umum  Organ: sekutu diam (yang pemegang saham, direksi memasukkan (yang menjalankan modal/inbreng) dan sekutu perusahaan) dan komisaris aktif (yang menjalankan (yang mengawasi jalannya perusahaan/direksi) perusahaan)
    • Keuntungan dan kerugian PTdan CV Persekutuan Komanditer (Commanditaire PERSEROAN TERBATAS Vennotschap / CV Lebih dipercaya dalam  Kurang dipercaya untuk mendapatkan tender mendapatkan tender di proyek pemerintah Lebih mahal dan rumit  Lebih mudah dan murah Tanggung jawabnya terbatas terhadap apa  Sekutu aktif bertanggung yang disetorkan jawab sampai harta kekayaan pribadinya sedangkan sekutu pasif terbatas pada apa yang disetorkan.
    • Proses dan syaratpembuatan PT Dalam UU PT, akta otentik dibuat oleh notaris yang mempunyai kewenangan Notaris akan mengecek nama PT yang diinginkan oleh para pemegang saham di kementrian hukum dan HAM Setelah disetujui oleh Menhumham, maka Notaris mengumpulkan syarat-syarat untuk membuat PT yaitu berupa seluruh identitas para pemegang saham, direksi dan dewan komisaris untuk membuat akta pendirian Anggaran Dasar PT yang memuat nama perusahaan, domisili, jangka waktu, maksud dan tujuan perusahaan, saham yang dimiliki, hak dan kewajiban setiap organ dan tata cara rapat. Syarat-syarat: pemegang saham min 2 subjek hukum Notaris membuat Anggaran dasar yang ditanda tangani oleh para pemegang saham (pendiri), kemudian notaris menginput data ke sistem online SABH, lalu menunggu TKM, setelah disetujui salinan akta tersebut dibawa ke menhumham berikut surat pernyataan domisili dan penyetoran modal Menunggu SK Menhumham…
    • Proses dan pembuatan CV Minimal 2 subjek hukum Tidak ada pengecekan nama Notaris membuat akta pendirian Setelah ditanda tangani notaris mengeluarkan salinan akta dan di cap di Pengadilan Negeri
    • Hak Kekayaan IntelektualA. PENGERTIAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) inimerupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata“intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebutadalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (theCreations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3).Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepadaorang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusiftersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si penciptadalam kurun waktu tertentu. HAKI adalah hak yang berasal dari hasilkegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yangdiekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yangmemiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia,juga mempunyai nilai ekonomis
    • B.Prinsip PRINSIP – PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Ekonomi. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagaibentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Prinsip Kebudayaan. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra,dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia Prinsip Sosial. Prinsip sosial ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepadaindividu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikanbedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat
    • C. KLASIFIKASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Berdasarkan World Intellectual Property Organization (WIPO) hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta ( copyright ) , dan hak kekayaan industri (industrial property right). Hak kekayaan industry ( industrial property right ) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industry ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi  Paten  Merek  Varietas tanaman  Rahasia dagang  Desain industry  Desain tata letak sirkuit terpadu
    • E. HAK CIPTA Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1) Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.
    • Dasar Hukum HAK CIPTA UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15) UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42) UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
    • F. Hak PATEN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasilinvensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiriinvensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untukmelaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1). Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang- undang Paten). Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Paten (UUP). Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :  proses;  hasil produksi;  penyempurnaan dan pengembangan proses;  penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi
    • Dasar Hukum Paten UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39) UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30) UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)
    • G. Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1) Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek). Dasar Hukum HAK MEREK :  UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)  UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)  UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)
    • H. DESAIN INDUSTRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)
    • I. RAHASIA DAGANG Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang : Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ataubisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalamkegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilikRahasia Dagang.
    • j. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2000Pasal 1 ayat:(1) Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atausetengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dansekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif,yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secaraterpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkanuntuk menghasilkan fungsi elektronik.(2) Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tigadimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elementersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksidalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebutdimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.(6) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yangdiberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasilkreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, ataumemberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakanhak tersebut.