Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan, yang mencakup norma hukum tertulis seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Dibahas pula tentang hirarki dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
disampaikan dalam
Training Legislatif DPM
FIB UI
23 April 2012

2. NORMA
 Norma Agama
 Norma Kesopanan
 Norma Kesusilaan
 Norma Hukum
1. Hukum tertulis
2. Hukum tidak tertulis

3. http://perancangprogresif.blogspot.com/

4.  Jadi, peraturan perundang-undangan yang
ingin kita bahas termasuk norma hukum
tertulis

5. Peraturan Perundang-Undangan Itu…
 dibentuk berdasarkan kekuasaan legislatif
 bersifat pengaturan, yaitu mengandung norma
hukum yang umum, abstrak, dan terus-menerus
 meliputi undang-undang sebagai jenis yang tertinggi
 keputusan lain yang pembentukannya didasarkan
atas atribusi ataupun delegasi kewenangan
pengaturan yang berasal dari undang-undang

6. Sifat Peraturan Perundang-Undangan
Mengandung norma hukum yang:
 umum: ditujukan kepada setiap orang atau
sekelompok orang yang tidak tertentu
 abstrak: mengenai hal atau perilaku yang
tidak tertentu
 terus-menerus: tetap berlaku walaupun
seseorang atau beberapa orang telah
memenuhinya

7. Contoh : UU IKM UI Nomor 1/2011
tentang PEMIRA IKM UI
BAB IX
HAK MEMILIH
Pasal 65
(1) Mahasiswa yang memiliki hak memilih adalah mahasiswa UI
yang diatur sesuai ketentuan UUD IKM UI.
(2) Mahasiswa UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
didaftar oleh Panitia Pemira dalam daftar pemilih.
Pasal 66
Untuk dapat menggunakan hak memilih, mahasiswa UI wajib
terdaftar sebagai Pemilih.

8. Apa Perbedaan Keputusan dan
Peraturan Perundang-undangan?
Keputusan Peraturan Per-UU-an
 Individual  Umum
 Konkret  Abstrak
 Sekali selesai  Terus-Menerus

9. HIRARKI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

10. Mengapa ada Hirarki Peraturan Per-
UU-an?
 Teori Adolf Merkel dan Hans Kelsen  Teori
Pertingkatan Hukum (Stufenbouw des Recht)
Abstract Norm (co/ UUD)
General Norm (co/ UU)
Concrete Norm (co/ putusan)

11. CONTOH
HIRARKI
PERATURAN PER-UU-AN
 Di Indonesia  Pasal 7 ayat UU Nomor 11 Tahun
2012
a. UUD 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

12. (cont)
 Pasal 75 UUD IKM UI
Tata Urutan Peraturan Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia adalah:
a. Undang-Undang Dasar;
b. Ketetapan Forum Mahasiswa;
c. Undang-Undang dan Ketetapan Dewan Perwakilan
Mahasiswa; dan
d.Peraturan Fakultas, Peraturan Badan
Otonom, Peraturan Badan Semi
Otonom, Keputusan Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa.

13. (cont)
 Pasal 75 UUD IKM UI
Tata Urutan Peraturan Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia adalah:
a. Undang-Undang Dasar;
b. Ketetapan Forum Mahasiswa;
c. Undang-Undang dan Ketetapan Dewan Perwakilan
Mahasiswa; dan
d.Peraturan Fakultas, Peraturan Badan
Otonom, Peraturan Badan Semi
Otonom, Keputusan Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa.

14. (cont)
Pasal 19 Anggaran Dasar IKM FIB UI
Hierarki konstitusi yang berlaku di IKM FIB UI
adalah sebagai berikut:
a. AD IKM FIB UI
b. ART IKM FIB UI
c. Ketetapan DPM FIB UI
d. Keputusan semua LFK yang berada di
bawah naungan IKM FIB UI.

15. Kewenangan Pengaturan
 Kewenangan atribusi
Kewenangan pengaturan melalui
pembentukan peraturan perundang-
undangan yang diberikan oleh UUD atau UU
kepada suatu lembaga

16. Contoh Kewenangan Atribusi
 Pasal 7 UUD IKM UI
Wewenang Dewan Perwakilan Mahasiswa:
a.membentuk Undang-Undang dan Ketetapan
Dewan perwakilan Mahasiswa Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
(legislasi);

17. (cont)
Pasal 15 ayat (2) ART IKM FIB UI
DPM FIB UI mempunyai wewenang:
a. Mengeluarkan dan mencabut ketetapan,
keputusan, peraturan-peraturan yang berlaku
dan membuat kebijakan-kebijakan yang
dianggap perlu untuk kepentingan LFK FIB
UI.

18.  Kewenangan delegasi
Kewenangan pengaturan yang
dilimpahkan oleh undang-undang kepada
peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah

19. Contoh Kewenangan Delegasi
 Pasal 11 ayat (4) UUD IKM UI
Tata cara pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua
Umum Badan Eksekutif Mahasiswa diatur dalam
Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia.
 Pasal 4 ayat (3) UU IKM UI tentang PEMIRA IKM UI
Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira IKM
UI ditetapkan dengan peraturan Panitia Pemira.

20. cont
 Pasal 7 ART IKM FIB UI
Pelaksanaan Pemira dibahas dalam
ketetapan DPM FIB UI.

21. PEMBENTUKAN PERATURAN
 ASAS
 TAHAP-TAHAP

22. ASAS PEMBENTUKAN
PERATURAN
1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang
tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan

23. TAHAP PEMBENTUKAN
PERATURAN
1. Tahap Perencanaan
Penyusunan Program Legislasi di awal
kepengurusan
2. Tahap Persiapan
-identifikasi masalah dengan berbagai
metode: FGD, penelitian
kecil/kuesioner,wawancara pihak terkait
-buat naskah akademik dan draft peraturan

24. Con’t
3. Tahap Pembahasan
-Rapat Pleno DPM
-Bisa tetap melibatkan pihak terkait untuk
dimintakan pendapatnya
4. Tahap Pengesahan

25. 5. Tahap Pengundangan
-Peraturan diberikan nomor
-Publikasi ke pihak terkait dan seluruh warga
kampus lewat berbagai media

26. Kerangka Peraturan
Perundang-undangan
 Judul;
 Pembukaan
 Batang Tubuh;
 Penutup;
 Penjelasan (jika diperlukan);
 Lampiran (jika diperlukan)

27. PENUTUP
 Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena
Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah
8)
 Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (Prof.
Satjipto Rahardjo, Guru Besar Sosiologi Hukum)

28. Sumber
 UU Nomor 11 Tahun 2011
 Peraturan IKM UI dan IKM FIB UI
 Slide “Peraturan Perundang-
Undangan”, materi kuliah HAN di FHUI oleh
Sonny Maulana S.
 Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida I.
 Buku Pedoman Legislative Drafting Perda