Perkembangan Pengaruh Barat dan Masa Pendudukan Jepang di indonesia

14,256 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
241
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perkembangan Pengaruh Barat dan Masa Pendudukan Jepang di indonesia

  1. 1. Perkembangan PengaruhBarat dan Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
  2. 2. A. Berkembangnya Kolonialisme danImperialisme Barat di Indonesia Kolonialisme dan imperialesmeyaitu penjajahan atau penguasawilayah oleh bangsa lain
  3. 3. 1. Masa Pemerintahan VOC Tahun 1596, pedagang Belanda dibawah pimpinanCornelis de Houtman tiba di Banten Armada kedua dibawah pimpinan Jacob van Neck tibadi Banten Sejak saat itu, banyak bangsa Belanda yang datang keIndonesia Untuk menghindari persaingan dagang, maka Belandamembentuk Vereenigde Oost Indische Compagnie atatuVOC pada tanggal 20 Maret 1602
  4. 4. • VOC memiliki hak-hak istimewa,yaitu : • Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Semenanjung Malaya dan sebelah barat Selat Magelhaens serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri • Hak kedaulatan, sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk memiliki angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan atau mengelurkan mata uang sendiri, serta memungut pajak
  5. 5.  Markas Besar VOC berada di Maluku Namun ini dianggap kurang strategis, makadipindahkanlah ke Batavia Perpindahan ini dilaksanakan pada masapemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen Usaha VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah ditempuhanya dengan melaksanakanmonopoli, terutama di Maluku
  6. 6.  Didaerah Maluku,VOC menetapkan peraturan-peraturan, seperi :  Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain kepada VOC  Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC  Tempat untuk menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh VOC
  7. 7.  Agar pelaksanaan monopoli ini ditaati oleh rakyat,maka VOC menempuh cara-cara sebagai berikut :  Pada tahun 1649, VOC melakukan pelayan Hongi dengan tujuan untuk memberantas penyelundupan  VOC mengadakan ekstirpasi untuk mencegah kelebihan hasil produksi rempah-rempah. Tujuannya agar harga rempah-rempah tetap stabil di pasaran  VOC melakukan perjanjian dengan raja-raja  VOC menerapkan peraturan baru yang disebut verplichte leverrantie atau penyerahan wajib berupa hasil bumi  VOC menerapkan sistem contingenten, yaitu rakyat yang dikuasai VOC diwajibkan menyerahkan hasil bumi sebagai pajak
  8. 8. 2. Kebijakan PemerintahKolonial di Indonesia pada Pasca-VOC
  9. 9. A. Pembubaran VOC Pada tahun 1795 Partai Patriot Belanda yangantiraja atas bantuan Prancis berhasil merebutkekuasaan dan membentuk pemerintahan baruyang disebut Republik Bataaf Tanggal 31 Desember 1799 pemerintahmencabut usaha izin VOC Nusantara sekarang beralih kepadapemerintahan Republik Bataaf
  10. 10.  Tahun 1806 Napoleon membubarkan RepublikBataaf dan membentuk Koninkrijk Holland(Kerajaan Belanda) Napoleon menempatkan adiknya LouisNapoleon untuk menjadi penguasa di Belanda Karena wilayah Indonesia sedang beradadibawah ancaman armada Inggris yang berkuasa diIndia, maka Napoleon mengangkat Herman WillemDaendels (orang Belanda pro-Prancis) untukmemerintah Indonesia dengan tugas utamamempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasaiInggris
  11. 11. B. Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811)Tindakan Daendels selama memerintah Pulau Jawao Bidang Pertahanan o Menambah jumlah pasukan dari 3000 prajurit menjadi 20000 prajurit o Meningkatkan kesejahteraan prajurit o Mendirikan pabrik senjata di Gresik dan Surabaya o Membangun armada laut di Surabaya dan Ujung Kulon o Mendirikan benteng pertahanan o Membangun jalan raya sepanjang 1100 km dari Anyer (Jawa Barat) sampai ke Panarukan (Jawa Timur)
  12. 12.  Bidang Ekonomi dan Keuangan  Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara  Memberantas korupsi dengan keras  mengeluarkan uang kertas  memperbaiki gaji pegawai  Mengadakan pinjaman paksa kepada orang-orang yang dianggap mampu (yang menolak akan mendapat hukuman)  Menjual tanah-tanah negara kepada swasta (swasta Belanda dan Tionghoa)
  13. 13. • Bidang Birokrasi •Memindahkan pusat pemerintahannya agak ke dalam • Pulau Jawa dibagi menjadi 9 perfectuur dan 31 kabupaten• Bidang Hukum dan Peradilan • dibentuk 3 buah pengadilan • Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefectuur. Sistem ini dilakukan di wilayah kabupaten, kecuali untuk wilayah Batavia • Hukum Eropa diberlakukan di Surabaya dan Semarang • Hukum Timur Asing
  14. 14. • Bidang Sosial • Melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyel-Panarukan • Menghapus upacara kepada residen,sunan, ataupun sultan • Memerintahkan membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda
  15. 15. • Akibat tidak sesuai perintah, maka Daendelsdipanggil pulang ke Belanda• Posisinya digantikan oleh Jan Williem Janssens(1811)• Masa pemerintahan Janssens sangat singkat• Dikarenakan Inggris telah berhasil mengepungwilayah Jawa• Tanggal 11 September 1811 Janssens terpaksamenyerah kepada Inggris dan menandatanganiperjanjian damai• Perjanjian tersebut dikenal dengan namaKapitulasi Tuntang
  16. 16. C. Kebijakan Pemerintahan Inggris(Thomas Stamford Raffles, 1811-1816)Kebijakan Raffles selama memerintah Indonesia:• Bidang Birokrasi • Membagi Pulau Jawa menjadi 16 Karisidenan • Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadisistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat
  17. 17.  Bidang Ekonomi dan Keuangan  Pemerintah membuka pasar untuk merangsang petani untuk menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan  Penghapusan pajak hasil bumi  Sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan sejak zaman VOC  Menetapkan sewa tanah  Pemungutan pajak secara perorangan
  18. 18. o Bidang Hukum o Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels o Sistem juri mulai ditetapkan dalam pengadilan o Badan-badan penegak hukum pada masa Raffles, antara lain : o Court of Justice o Terdapat pada residen o Court of Request o Terdapat pada setiap divisi o Police of Magistrate
  19. 19.  Bidang Sosial  Penghapusan kerja rodi  penghapusan perbudakan  Tetapi dalam praktiknya, ia melanggar undang- undangnya sendiri  Peniadaan pynbank (disakiti) Hukuman yang sangat kejam dengan melaawan harimau
  20. 20.  Bidang Ilmu Pengetahuan  Ditulisnya buku yang berjudul History of Java dan History of the East Indian Archipelago  aktif mendukung kegiatan Bataviaach Genootschap sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan  Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi  Dirintisnya Kebun Raya Bogor  Memindahkan Prasasti Airlangga ke Kalkuta, India sehingga diberi nama Prasasti Kalkuta  Mengubah sistem mengemudi dari sebelah kanan ke sebelah kiri yang berlaku hingga saat ini
  21. 21. D. Indonesia di Bawah KekuasaanPemerintah Kolonial Hindia Belanda Berdasarkan konversi London (1814) sebagairealisasi Konversi Wina (1814), maka Inggrismenyerahkan kembali wilayah Indonesia padapemerintah Kerajaan Belanda Oleh karena itu, dibentuklah KomisarisJenderal yang beranggotakan  Ellout  Buyskes  Van Der Capellin
  22. 22. • Diantara ketiga komisaris tersebut, Van der Capellenmemainkan peran penting di Indonesia, yaitu : • mengeruk kekayaan Bangsa Indonesia sebanyak mungkin. Hal ini dilakukan untuk membayar hutang- hutang Belanda yang cukup besar selama perang• Tapi tetap saja kepemimpinannya dianggap gagalkarena Belanda masih tetap mengalami kesulitanekonomi• Akhirnya ia di gantikan oleh Johannes Van Den Boschsebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda
  23. 23. 1. Pelaksanaa Cultur Stelsel di Indonesia (1830-1870) Oleh sejarawan Indonesia disebut sistem tanampaksa, ialah :  Mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila) Hasil tanah arus dijual kepada pemerintah kolonial Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harusbekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacampengganti pajak
  24. 24. • Pada praktiknya, peraturan itu dapat dikatakantidak berarti• Berbagai penderitaan akibat pelaksanaan tanampaksa mendorong munculnya reaksi menentang,baik dari rakyat Indonesia sendiri maupun tokoh-tokoh kebangsaan Belanda• Setelah mendapat protes keras dari kalangan diBelanda, akhirnya sistem tanam paksa dihapuskanpada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi diluar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915• Program yang dijalankan untuk menggantikannyaadalah sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870
  25. 25. 2.Pelaksanaan Politik Pintu Terbuka (1870-1900)• Sejak sistem tanam paksa dihapuskan, HindiaBelanda memasuki zaman baru, yaitu zaman politikpintu terbuka• Asas-asas liberialisme sangat berpengaruh terhadapkebijakan ekonomi• Dikeluarkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870• Setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut,kaum liberal Eropa dapat menanam modal diIndonesia
  26. 26. 3. Politik Etis Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda adalahBelanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat Sementara, rakyat di negeri jajahan semakin miskindan menderita Mr. Conrad Theodore Van Deventer mengajukanpolitik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyatBumiputera Dikarenakan Belanda mempunyai utang budi kepadarakyat Indonesia yang telah membantu meningkatkankemakmuran negerinya
  27. 27. E. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kolonial Pasca-VOC terhadap Bangsa Indonesia
  28. 28. 1. Pengaruh terhadap Kehidupan Ekonomio Kebijaksanaan ekonomi pemerintah kolonial HindiaBelanda di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisiperekonomian dalam negeri Belandao Puncak dari kebijakan ekonomi di Indonesia adalahpelaksanaan politik terbuka pada tahun 1870o Dalam bidang perdagangan, perkembangan ekonomimasa kolonial tidak memberi pengaruh positif padaaktifitas perdagangano Dibidang pertanian juga demikian, masuknya modalasing justru memperburuk kondisi perekonomian pribumio Dibidang perikanan juga demikian, tetap sajadidominasi ole pihak swasta asing dan pemerintahkolonial
  29. 29. 2. Pengaruh terhadap Kehidupan Politik dan Pemerintahan Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonialsangat memengaruhi kekuasaan para penguasa lokalIndonesia Perubahaan kekuasaan ini terjadi ketika Daendlesmulai menerapkan kebijakan, bahwa semua pejabatkerajaan menjadi pegawai pemerintah dan merekamenerima gaji setiap bulannya Dengan kebijakan itu, secara de jure (hukum) parapenguasa lokal memang tampil sebagai pemimpinwilayah kekuasaannya Akan tetapi, sebenarnya secara de facto (kenyataan)yang berkuasa adalah pemerintah kolonial
  30. 30. 3. Pengaruh terhadap Kehidupan Sosial Mobilitas Sosial  Bangsa Indonesia tetap menduduki status sosial terbawah  Struktur masyarakat kolonial di Indonesia, meliputi :  Golongan Eropa  Golongan Timur  Golongan Pribumi
  31. 31.  Stratifikasi Sosial  Meliputi :  Golongan Bangsawan (kelas atas)  Golongan Birokrat Pemerintah (kelas menengah)  Golongan Rakyat Jelata (kelas bawah)  Namun, dengan berlakunya kekuasaan kolonial, maka stratifikasi ini juga mengalami perubahan, meliputi :  Orang-orang Belanda (kelas atas)  Para bangsawan (kelas menengah)  Rakyat jelata (kelas bawah)
  32. 32. • Demografi dan Mobilitas Penduduk • Pada masa kekuasaan kolonial, Hindia Belanda telah membentuk pola kependudukan mengikuti sistem kependudukan modern • Bersama dengan perubahan struktur demografis terjadilah mobilitas penduduk dari desa ke kota-kota yang baru saja terbentuk
  33. 33. 4. Pengaruh terhadap Kehidupan Budaya Westerniasi  yaitu pengaruh kebudayaan Barat yang sering ditermia bangsa Indonesia  Merkipun begitu, hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Indonesia yang merasakan perubahan ini Perkembangan Pendidikan  Pemerintah kolonial dengan menerapkan politik etis mencoba memberikan perhatian pendidikan terhadap bangsa Indonesia  Meskipun pelaksanaannya terbatas terhadap anak-anak priayi
  34. 34.  Ideologi dan Agama  Pemerintah kolonial sangat membatasi aktivitas keagamaan dan melakukan kontrol ketat terhadap kegiatan tersebut  Pengalaman menghadapi Islam, terutama ketika Perang Aceh menyebabkan pemerintah kolonial berlaku demikian

×