Tindak pidana khusus
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tindak pidana khusus

on

  • 582 views

 

Statistics

Views

Total Views
582
Views on SlideShare
582
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tindak pidana khusus Tindak pidana khusus Document Transcript

  • TINDAK PIDANA KHUSUS 1. Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. 2.a. Dalam penyelidikan dapat dilakukan oleh Jaksa berdasarkan ketentuan dalam UU No. 31/ 1999 jo UU No 30/2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat melakukan penyidikan dan penuntutanTindak Pidana Korupsi, dapat mengambil alih perkara tindak pidana korupsi baik pada tingkat penyidikan dan atau penuntutan (Ps 8 UU No 30/2002). Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa TP Korupsi. Penuntutan Kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara. Perkara pidana Khusus di adili di Pengadilan khusus (HPE). Dianutnya Peradilan In absentia. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank. Dianut Pembuktian terbalik. Larangan menyebutkan identitas pelapor. Perlunya pegawai penghubung. Dianut TTS dan TT. b. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Contoh : UU No 9 tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Setelah UU No 9 tahun 1976 dicabut dengan UU No 22 tahun 1997 tidak terdapat penyimpangan maka tidak lagi menjadi bagian tindak pidana khusus. Demikian juga UU No 32 tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut dengan UU No 24 tahun 1999 tentang Lalu Linyas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang. Sehingga UU yang mengatur tentang Lalu Lintas Devisa ini tidak lagi merupakan tindak pidana khusus.
  • HUKUM TATA NEGARA 1.a. Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang pemerintahannya berjalan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi, pelaksanaan demokrasi di indonesia berbeda dengan negara lain dikarenakan perbedaan ideologi dan sudut pandang suatu negara, selain itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara yang bersangkutan. b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) UndangUndang Dasar 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada penegasan yang lain, Konstitusi kita juga menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Upaya penerapan Cita Negara Hukum Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. 2. Fungsi DPR sebagai pengontrol ini bertujuan untuk menjaga tindakan pemerintah atau badan eksekutif sesuai dengan kebijakan dan perundang undangan yang telah ditetapkan. Apabila DPR tidak puas dengan kebijaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, maka DPR (badan legislatif) mempunyai beberapa hak tertentu lainya; hak untuk mengajukan pertayaan, hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaannya didalam suatu bidang, hak angket yaitu hak bagi anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah, hak mosi yaitu hak untuk mengajukan sikap tidak percaya kepada pemerintah. 3. Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah sistem hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pemerintahan dalam arti luas inilah yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
  • Sistem pemerintahan dalam arti sempit ialah sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif. 4. Mahkamah Konstitusi berwenang : 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Memutus pembubaran partai politik, dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  • HUKUM INTERNASIONAL 1. Yang termasuk subjek-subjek hukum Internasional adalah sebagai berikut; 1) Negara. Negara yang menjadi subjek hukum internasional yaitu negara yang merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. negara yang berdaulat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh, yaitu kekuasaan penuh terhadap warganegara dalam lingkungan kewenangan negara itu. 2) Tahta Suci (vatikan), yang dimaksud tahta suci (Heilige Stoel) ialah Gereja katolik Roma yang diwakili oleh Paus di vatikan. walaupun Vatikan bukan sebuah negara seperti pada umumnya, tahta suci mempunyai kedudukan sama dengan sebuah negara sebagai subjek hukum internasional. 3) Palang Merah Internasional, kedudukan palang merah internasional sebagai subjek hukum internasional diperkuat dengan adanya beberapa perjanjian. diantaranya konvensi jenewa tentang perlindungan korban perang. 4) Organisasi Internasional, dalam pergaulan internasional yang menyangkut hubungan antar negara, banyak sekali organisasia yang diadakan (dibentuk) oleh negara-negara itu. bahkan sekarang dapat dikatakan telah menjadi lembaga hukum. Menurut perkembangannya suatu organisasi internasional timbul pada tahun 1815 dan menjadi lembaga hukum internasional sejak konres wina. 5) Orang Perseorangan (individu), manusia sebagai individu dianggap sebagai subjek hukum internasional jika dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai kehendak damai kehidupan masyarakat dunia. Individu juga dapat mengajukan perkara kepada Mahkamah Arbitrase Internasional. 6) Pemberontak dan pihak dalam sengketa. ini dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional karena mereka memiliki hak yang sama untuk menentukan nasibnya sendiri, memilih sistem ekonomi, politik, sosial sendiri, menguasai sumber kekayaan alam diwilayah yang didudukinya. 2. Pada dasarnya diakui bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu mempunyai hubungan saling mempengaruhi yaitu sbb : Hukum Internasional Dapat Menjadi Hukum Nasional Hukum internasional yang terbentuk berdasarkan kesepakatan diantara berbagai Negara-negara di dunia ini dapat menjadi atau masuk dalam ruang lingkup hukum nasional suatu Negara apabila suatu Negara tersebut meratifikasi
  • hukum internasional tersebut. Hukum Nasional Dapat Menjadi Hukum Internasional Hukum nasionlapun dapat menjadi hukum Internasional karena pada dasarnya hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Untuk menjadi hukum internasional,hukum nasional dapat melalui tiga cara yaitu : melalui hukum kebiasaan internasional, melalui yurisprudensi,melalui perjanjian dan konvensi internasional. Menurut Teori transformasi,Delegasi,dan harmonisasi, hukum internasional dan hukum nasional harus dipandang sejajar dalam hal kedudukannya serta adanya hubungan natara satu dengan yang lain . 3. Konvensi Wina tahun 1969 menetapkan ketentuan-ketentuan yang batalnya persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati, diantaranya sebagai berikut: 1) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional salah satu peserta yang berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) kuasa penuh negara yang bersangkutan. 2) Terdapat unsur kesalahan (error) berkenaan dengan suatu fakta atau/keadaan pada waktu perjanjian dibuat. 3) Terdapat unsur penipuan oleh suatu negara peserta terhadap negara peserta lain pada waktu pembentukan perjanjian. 4) Terdapat kelicikan atau akal bulus, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap mereka yang menjadi kuasa penuh dan negara peserta tertentu. 5) Terdapat unsur paksaan dalam arti penggunaan kekerasan dan ancaman kepada seorang kuasa penuh atau negara peserta tertentu. 6) Terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu kaidah dasar atau asas jus cogenst. Maksud asas ini adalah kaidah atau norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru dan mempunyai sifat sama.