Your SlideShare is downloading. ×
Notulensi rapat pembentukan pacc
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Notulensi rapat pembentukan pacc

1,219
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,219
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. NOTULENSI RAPATKOMITE KOORDINASI KESADARAN PUBLIK ACEHJAM 10:00 – 13:3031 Agustus 2009Ringkasan PertemuanPembukaan oleh pak Usman Budiman.Pak Usman membuka pertemuan dengan mengutarakan bahwa di bawah project DRR-Apemerintah Aceh bermaksud membuat sebuah forum untuk penyadaran publik gunamensosialisasikan dan perubahan sikap masyarakat terhadap bencana dengan benar.Pemerintah berharap bahwa semua organisasi akan berbagi dan belajar satu sama lain untukmembentuk penyadaran public yang strategis dan sistematis guna mempromosikan budayaselamat sesuai dengan capaian ke empat dari proyek tersebut.Catatan dari presentasi IRC: 1. IRC menerapkan program komunikasi dua arah 2. Program tersebut memungkinkan para penerima manfaat menggunakan media tersebut untuk memperkuat masyarakat agar mampu mengadvokasi atau menyuarakan kepentingan mereka. 3. Advokasi merupakan unit utama program dengan menggnakan media bahkan menggunakan pendekatan individu seperti komunikasi SMS. 4. Dari program ini ada mekanisme pengaduan atau keluhan lintas sektor mulai dari perumahan, sanitasi, layanan publik dll. 5. Program ini menggunakan satelit dan jejaring stasiun radio. 6. Saat ini melalui program ini ada 40,000 eksemplar tabloid “Rumoh PMI” didistribusikan secara regular. 7. Distribusi tabloid tersebut disalurkan melalui baik itu jalur formal dan informal. 8. Program TVRI ditujukan untuk menutup kesenjangan yang mereka temui.Bapak Susil Perera dari IFRC: 1. Telah banyak diskusi dan lokakarya tentang penyadaran publik dilakukan oleh berbagai palang merah. 2. Melalui PMI, IFRC bekerja di 300 desa target yang saat ini mencapai 2000 penerima manfaat. 3. Melalui program ICDRR, ada 630 tenaga sukarelawan telah dilatih.Bapak Taherul Islam Khan, Palang Merah Amerika: 1. Bersama PMI, Palang Merah Amerika bekerja di 100 desa dari empat kabupaten. 2. Dengan dukungan ini, tim komite di setiap desa telah terbentuk. Program ini juga melibatkan sekolah membangun contingency plan. 3. Advokasi/menyuarakan kepada pemerintah lokal melalui perjanjian kesepahaman antara Palang Merah Amerika/PMI dan TDMRC. 4. Ada pendanaan CCF yang dialokasikan bagi tanggap darurat. 5. Setiap komite di setiap desa memiliki sirene untuk sistim peringatan dini. Demikian pula peta bahaya dan kalender musim telah dibuat di setiap 100 desa tersebut.Melalui pertemuan ini pak Usman mengundang sekali lagi kepada hadirin untuk ikut serta dalampertemuan berikutnya untuk Indian Ocean Wave (IOWave09) jam 2 di tempat yang sama.Bapak Hendra dari CWS: 1. CWS bekerja di 15 desa di Aceh Besar, Aceh Jaya dan Nagan Raya untuk pendidikan PRB. 1
  • 2. 2. Untuk pendidikan PRB CWS bekerja baik itu pada struktur dan non struktur dengan menggunakan modul yang dibuat oleh PMI dan bekerja dengan komite lokal yang sudah ada demikian pula disertakan dengan kredit simpan pinjam. 3. Untuk Aceh Besar, CWS bekerja di 8 desa yang selalu berkoordinasi dengan PMI, jika sudah ada komite PRB di sebuah desa, CWS tidak akan membuat komite baru namun memberdayakan dan memperkuat yang sudah ada sebelumnya.Palang Merah Amerika: 1. Beberapa pertemuan telah dilakukan dengan walikota, bupati yang berupaya mengkaitkan pendanaan dari pemerintah untuk inisiasi PRB di tingkat masyarakat. 2. Banyak sekali hal yang telah dilakukan oleh LSM, apa yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah mengkoordinasikan semua ini untuk kemaslahatan semua pemangku kepentingan dalam mengerjakan PRB di Aceh.Bapak Usman Budiman: 1. Forum ini diharapkan mendukung Indian Ocean Wave 2009 (IOWave09) untuk mensosialisasikan perhelatan ini ke masyarakat. 2. Draft APACC ini diharapkan mendapakan tanggapan dan hadirin memberikan masukan serta menyepakatinya. 3. Forum ini untuk membantu kita memahami siapa melakukan apa dimana, bagaimana, kapan dan untuk berapa lama.Bapak Man B. Thapa dari UNDP:Melalui forum ini kita akan mengetahui berapa organisasi yang bekerja pada penyadaran publik.Kita juga bisa menghindari tumpang tindih dan mengulangi kesalahan. Sebagai contoh dua puluhtahun yang lalu di Nepal ada jejaring lembaga-lembaga yang bekerja pada penyadaran publikakan PRB, salah kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat adalah menterjemahkan banyakdokumen dan informasi ke dalam bahasa Nepal yang merubah pola fikir masyarakat. Demikianpula forum ini bisa mengidentifikasi keterkaitan yang hilang dalam penyadaran public danmenyediakan pelatihan bagi para anggota.Bapak Usman Budiman: 1. Kita sangat membutuhkan forum ini, dari presentasi IRC; banyak dari kita telah melakukan banyak kegiatan, melalui forum ini kita akan mengerti yang kemudian memungkin pemerintah memberikan rekomendasi area mana dan aspek apa yang perlu dikerjakan. 2. Forum ini seharusnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu selama masa pemulihan dan rehabilitasi guna mengkomunikasikan semua isu pemulihan. 3. Pemerintah memerlukan sebuah forum untuk mengkomunikasikan dan mengemukakan isu-isu pembangunannya, diakui bahwa pemerintah menerima keluhan yang terkait dengan perannya dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi karena tidak adanya forum semacam ini.Bapak Susil Perera dari IFRC:IFRC bekerja di lima desa di setiap kabupaten menemukan bahwa pemerintah kabupaten tidakmemiliki database untuk memilih masyarakat yang tepat untuk menjadi mitra kerja. AkhirnyaIFRC memutuskan berdasarkan data sejarah yang ada saja, jika pemerintah memiliki databaseakan sangat mudah memilih masyarakat yang tepat menjadi mitra.Bapak Usman Budiman 2
  • 3. 1. Jika ada dana kita harus memutuskan daerah mana yang tepat untuk bekerja, namun diakui bahwa saat ini belum ada peta. Maka diharapkan bahwa melalui proyek DRR-A pemerintah akan mengerjakan pemetaan risiko. 2. Apa yang telah dilakukan oleh PMI sudah bagus. SOP di desa seharusnya dikaitkan dengan tingkat kabupaten/Kota dan provinsi agar menjadi terintegrasi.Bapak Susil Ferera dari IFRC:Agar mempertimbangkan sumber-sumber yang dimiliki Aceh saat ini, sejak empat tahun terakhirIFRC telah melatih banyak orang. Seharusnya tidak memerlukan tenaga dari luar lagi jika kitaingin memberdayakan orang-orang yang sudah terlatih tersebut. Pemerintah, UNDP dan PMIseharusnya menghubungkan orang-orang yang terlatih tersebut, karena mereka merupakanasset Indonesia.Bapak Taherul Khan Islam, Palang Merah Amerika: 1. Agar membuat matrik siapa melakukan apa dan di mana. 2. Inventarisasi dan mengumpulkan semua modul-modul pelatihan. 3. Disepakati bahwa dengan proyek DRR-A, data yang terkait denga PRB akan dikumpulkan.Bapak Man B. Thapa:Mengingat kebanyakan organisasi akan meninggalkan Aceh segera pada Desember tahun ini,TDMRC akan mengumpulkan data dari semua organisasi, untuk itu harap dimaklumi bahwaTDMRC akan mengunjungi semua organisasi. Sumdaya lokal menjadi prioritas sebelum mencaridari luar.Pak Usman Budiman:Dia setuju untuk menggunakan sumberdaya lokal dan percaya bahwa sumberdaya lokal yangterlatih diberdayakan, mereka akan menyampaikan pesan yang sama secara konsisten kepadamasyarakat. Forum seperti ini seharusnya sudah dilakukan dari dulu, namun BRR sudah penuhdengan kegiatan dan kurangnya orang yang mengangkat isu ini. Apakah kita sepakat untukmembentuk forum ini?, tentu kita setuju. Kita membutuhkan forum ini.Kesepakatan:Forum sepakat untuk membentuk forum ini. IRC siap mendukung dengan menggunakan mendiamereka serta program penyadaran public yang mereka jalankan. IFRC telah lama menungguforum semacam ini sejak dari awal. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan; seberapacakupan kegiatan penyadaran publik ini, ada 1,6 juta penerima manfaat potensial,kesinambungan dan bagaimana ini semua masuk ke dalam mekanisme PRB.Bapak Susil Perera dari IFRCMengusulkan untuk pertemuan regular ini berpindah-pindah tempat di antara para anggotademikian pula pimpinan rapat digilir untuk memastikan rasa kepemilikan dan kebersamaan.T. Amiruddin dari Dinas Syariat Islam: 1. Sangat mendukung pendirian forum ini, secara pribadi berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Aceh. 2. Mengingat Aceh adalah masyarakat religious, ada saran untuk mengkaitkannya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan.Pak A. Aziz dari DISHUBINFOKOMTEL: 3
  • 4. 1. Untuk mencapai masyarakat akar rumput secara efektif, ada tiga komponen yang harus dipertimbangkan; pertama, struktur untuk memastikan sampai ke tingkat masyarakat, kedua, fasilitas dan ketiga sumberdaya manusia. 2. Dengan adanya pemberian otonomi penuh kepada pemerintah provinsi, peran sektor publik berkurang, phenomena ini meningkat ego sektoral, maka tantangannya adalah mengharmonikan semua sektor. 3. Ada bukti bahwa kegiatan penyadaran public cenderung berhasil jika menggunakan media tatap muka dibandingkan menggunakan teknologi yang kurang efektif. Contohnya dengan meniru tukang jual obat, metode ini lebih menarik dan efektif. 4. Saat ini ada program USU dari kantornya. Program ini menyediakan telepon umum di setiap desa seluruh Indonesia dengan bekerjasama dengan Telkomsel, lalu semua desa akan memiliki akses internet pada tahun 2010. Kita harus mempertimbangkan fasilitas ini.Pak Man B. Thapa: 1. Penilaian risiko sedang dilakukan oleh TDMRC. Saat ini sedang dalam penyeleksian 10 kabupaten/kota yang paling rawan bahaya, begitu sepuluh kabupaten/kota tersebut divalidasi, akan diinformasikan kepada semua. 2. Matik WWW, ini tidak hanya terbatas pada penyadaran publik namun juga bagi kegiatan PRB lainnya. Dengan matrik ini kita dapat membuat presentasi untuk masukan di masa mendatang.Ibu Veronica dari UNHABITAT: 1. Ada dua metode penyebaran informasi; pertama, Above the line, metode ini menggunakan radio, TV, surat kabar dll; kedua, Below line, metode ini menggunakan pelatihan dan kegiatan tatap muka lainnya. 2. Kita harus focus pada bagaimana menyampaikan informasi dasar, contohnya bagaimana bertindak ketika tsunami terjadi. Karena hingga sekarang kebanyakan penerima pelatihan dari kalangan ibu rumah tangga. Demikian pula kita butuh penilaian untuk menemukan apa yang paling disukai masyarakat. 3. Evaluasi sejauh mana keefektifan metode penyebaran informasi tersebut.Ibu Helena Rea/bapak Will Rogers: 1. Tertarik dengan model pendekatan penjual obat. Jika pemerintah komit untuk melanjutkan, kita dapat menentukan goal kita karena target kita adalah perubahan sikap secara berkesinambungan yang dirubah dengan menggunakan komunikasi perubahan sikap (BCC). Dan pemahaman mereka akan bencana menjadi berakar. 2. Sangat penting untuk membuat sebuah model sebagai rujukan. 3. IRC melakukan evaluasi, ada tingkatan kebiasaan seperti menonton TV 100% di pedesaan, tabloid lalu radio. Di antaranya, masyarakat juga menggunakan tokoh desa sebagai sumber informasinya.Pak Usman Budiman: 1. Komite koordinasi penyadaran public Aceh ini dibutuhkan dan harus didirikan. 2. Langkah berikutnya UNDP akan membuat TOR yang kemudian akan didiskusikan lagi dalam waktu dekat untuk menyempurnakan TOR tersebut. 3. Kita bisa menyepakati tempat pertemuan berikutnya. 4
  • 5. 4. Agar mempertimbangkan pendekatan gender dalam menerapkan kegiatan ini dan terima kasih kepada semua masukan dan keikutsertaan semuanya dalam pertemuan ini.Aga mempertimbangkan dukungan dari forum ini bagi kegiatan Indian Ocean Wave 2009(IOWave09). 5
  • 6. NOTULENSI RAPATKOMITE KOORDINASI KESADARAN PUBLIK ACEH17 November 2009TDMRC BuildingSummary of the meetingPak Usman Budiman, menyambut semua peserta dan secara resmi membuka pertemuan.beliau menegaskan bahwa inisiatif ini dimulai oleh Pemerintah Aceh untuk membawa semualembaga yang bekerja dalam Kesadaran Publik (PA) untuk berkerja bersama-sama. beliau jugamenyebutkan bahwa pertemuan terakhir yang diadakan pada tanggal 31 Agustus sepakat untukmembentuk Aceh Komite Koordinasi Kesadaran Publik (APA CC), yang dihadiri oleh sekitar 35lembaga. Pak Usman juga menyoroti bahwa beberapa kegiatan PA telah diprakarsai olehlembaga yang berbeda. Namun, masih ada banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkankesadaran masyarakat terhadap bencana khususnya penargetan segmen tertentu darimasyarakat seperti lansia, wanita, anak-anak dll. Oleh karena itu, katanya, berdasarkanpengalaman masa lalu, kita perlu bekerja secara terkoordinasi agar kita dapat mencakup daerahyang lebih luas dan mencapai hasil yang nyata bahkan dengan sumber daya dan waktu yangterbatas waktu. Beliau juga akan menjelaskan proses pembentukan BPBD / A. Beliau menyebutkan bahwa, sekali BPBA sepenuhnya didirikan dan fungsional, APACC akanmenjadi bagian dari BPBD A. Dia menekankan bahwa setelah pembentukan APACC, maka akanmudah bagi semua lembaga untuk mengidentifikasi prioritas kegiatan dan menjangkaumasyarakat miskin dan kelompok melalui koordinasi yang lebih baik dan saling berbagi informasi.Pak Fahmi Yunus pengarahan tujuan pertemuan, yaitu: 1. Forum mekanisme 2. Untuk mengembangkan KKPA / kapasitas APACCDia juga sempat membagi draft acuan dari APACC dan menekankan bahwa: • PA berkaitan dengan kegiatan lPRB di Aceh seperti Rencana Aksi Daerah. • Database pada PA dan preferensi media dari komunitas tertentu sebagai informasi dasar yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan PA. • Menangani secara khusus masyarakat yang lebih rentan / minoritas. • Wartawan memiliki peran unik dan spesifik untuk berkiprah di APACC. • pertemuan ini juga bertujuan untuk memperoleh kesepakatan mengenai sekretariat dan langkah berikutnya. • Minta semua peserta / lembaga untuk memberikan informasi kegiatan PA yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan menghindari duplikasi intervensi.Setelah presentasi Pak Fahmi dilakukan diskusi secara terbuka.: Ayub Dinas Syariat Islam: mengusulkan untuk memasukkan KesbanglinmasI dan menyarankanbahwa Sekretariat berada di Dinas KOMINTEL 1. KOMINTEL: Setuju untuk menjadi tuan rumah Sekretariat dan ini akan memungkinkan untuk memiliki kegiatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Untuk ini perlu dibentuk (APACC). Sejauh ini koordinasi kita tidak bersinergi. Kita harus menghindari kelembagaan yang mengetengahkan ego pribadi. Museum tsunami masih belum benar fungsional / digunakan. PMI ingin menggunakan museum tapi tetap tidak menemukan kewenangan hak untuk mendapatkan kekuasaan. 2. Rukayyah, PMI Prov. Aceh. Menanyakan siapa yang akan menjadi anggota APACC; organisasi atau individu? Sekretariat APACC harus dekat dengan semua organisasi dan terkait satu sama lain. 3. Furkan, PMI prov.Aceh: Persetujuan memiliki sekretariat di Museum Tsunami. sekretariat harus mempunyai tim kecil. PMI memiliki bagian yang disebut Badan 6
  • 7. Penanggulangan Bencana. Badan ini telah melakukan berbagai kegiatan PA dan kami melaksanakan kegiatan ini dan harus menjadi salah satu anggota APACC.Man B. Thapa: sedikit menjelaskan latar belakang pada APACC. Dia menyebutkan bahwa padaawal 2009, PRB-tim A dikunjungi banyak lembaga yang bekerja di PA-DRR dan dibahas tentangkegiatan yang sedang berlangsung, tantangan dan rencana masa depan. Banyak lembaga yangdikunjungi, menyoroti perlunya sebuah forum koordinasi di tingkat provinsi untuk berbagi tentangkegiatan yang sedang berlangsung, rencana masa depan dan tantangan untuk menghindariduplikasi dan menjangkau orang-orang/kelompok miskin.Berdasarkan diskusi dan saran dari lembaga yang berbeda termasuk Pemerintah, pertemuanawal diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2009 untuk mendiskusikan kemungkinan untukmembentuk komite koordinasi. Pertemuan ini dihadiri oleh 35 perwakilan dan semua pesertasepakat untuk membentuk komite koordinasi formal tentang PA pada tingkat propinsi. Hari ini,kita harus bergerak maju berdasarkan perjanjian sebelumnya. Fahmi hanya mempresentasikanrancangan ToR APACC untuk bahan diskusi. Dia juga menyebutkan bahwa UNDP DRR-Aproyek dengan sumber daya terbatas akan mencoba yang terbaik untuk mendukungpembentukan dan penguatan APACC. Namun, DRR-A proyek sendiri mungkin tidak dapatmemulai dan menerapkan semua kegiatan yang diperlukan untuk memperkuat APACC. Olehkarena itu, ada kebutuhan bagi kita semua untuk bekerja sama dan berbagi tanggung jawab dansumber daya.Dr Khairuddin TDMRC Anda dapat menulis TDMRC dan tidak perlu menulis Universitas Syiah Kuala. Sekretariatmemerlukan biaya operasional, mengapa tidak kita gunakan kantor-kantor pemerintah yang adauntuk mengurangi biaya. Selain itu, sekretariat tidak akan mampu memobilisasi semua Dinas,untuk contoh, surat undangan harus ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat tinggiPemerintah. Jadi sekretariat ini harus menjadi bagian BPBD / A untuk menjamin keberlanjutandan koordinasi yang lebih baik. M. Idris Kanwil Depag Aceh: Setuju usul Dr.Khairduddin tentang sekretariat. Pemerintah daerahharus bertanggung jawab atas sekretariat untuk menjamin keberlanjutan. Nama APACC tidakpenting, yang penting adalah peran dan tanggung jawab. Demikian juga, bagaimana denganstatus anggaran? Saya pikir kita perlu mengkristal masalah ini.Isnandar Dinsos: Dinsos diusulkan untuk menjadi bagian dari KKPPA karena Dinsos memiliki unituntuk menghadapi bencana. Dinsos juga telah mempunyai TAGANA atau Taruna SiagaBencana. Saya setuju bahwa sekretariat yang melekat pada kantor pemerintah / kantorgubernur. Karena kita tidak perlu berdebat yang penting adalah sustainability-nya. Ferry MPBI: Mengapa kita tidak menunjuk lembaga yang relevan seperti SATKORLAK atauKesbanglinmas sebagai Sekretariat? Seperti untuk koordinasi, banyak organisasi bekerja hanyadi Banda Aceh. Suatu organisasi yang bekerja di kabupaten tanpa kantor di tingkat provinsidiabaikan atau tidak tertampung dalam forum koordinasi. Kita harus memastikankesinambungan sehingga lembaga atau mekanismenya akan tetap ada bahkan setelah UNDPmenghentikan kegiatan di Banda Aceh. Alvin Hidayat, American Red Cross Pertama disarankan untuk mengidentifikasi masalah, sekretariat adalah hal yang kedua. Jugatentang anggaran misalnya karena partisipasi adalah macan ompong tanpa anggaran. Perludibuat matrix tentang siapa yang melakukan apa, seperti yang telah dilakukan pada tahun 2007.Kita dapat mulai dari anggaran. PMI meliputi seluruh bagian Aceh. Jika sekretariat harusdidirikan, silakan memilih lembaga yang relevan untuk menyimpannya. Adapun strategi danToR, kami akan melakukannya di waktu berikutnya. Mari kita fokus pertemuan berikutnya untukmenyelesaikan ToR, strategi dan sekretariat. 7
  • 8. Fahmi: Seperti kita semua tahu bahwa, BPBD belum didirikan, jadi kita harus berpikirlembaga/dinas yang tepat untuk tuan rumah Sekretariat APACC.Dr Khairuddin: Pak Usman harus menunjuk seseorang atas nama BPBA untuk mengikuti prosesini. Untuk menjaga agar mereka menyadari kegiatan ini. Hal ini untuk menghindari rantai yanghilang dan agar mempunyai rasa memiliki. Presentasi: Ismed dari YPA / Yayasan Permakultur, membuat judul presentasi "". Presentasi Nyadifokuskan pada kegiatan kesadaran masyarakat dalam PRB dan permaculture. Ajiz, menekankan bahwa museum tsunami harus segera dikelola. Kita dapat menetapkansekretariat APACC di museum, ini untuk jangka panjang untuk mengakomodasi kegiatanmendatang dari kabupaten misalnya. Saya ingin meminta UNDP untuk memfasilitasi untukmendirikan sekretariat di Museum Tsunami. Tidak ada SK untuk mengelola museum yangberada di dinas Pariwisata. Neni: Ada wacana bahwa APACC harus terletak / berlokasi di gedung baru di kompleks kantorGubernur.. Dia juga meminta semua peserta untuk menghadiri forum ini secara teratur ini danhasilnya akan dikirim melalui email.Man B. Thapa: mengatakan bahwa lokasi Sekretariat akan dibahas dengan pejabat Pemerintah.Setelah BPBD / A didirikan APACC akan menjadi bagian BPBD / A .Alvin: Prioritas kami adalah untuk memiliki gambaran besar dari APACC, kita akanmembahasnya pada pertemuan berikutnya. Mari kita rencanakan pertemuan berikutnya segera.Dr Khairuddin menyarankan untuk membentuk kelompok kecil untuk menyelesaikan ToR nya,mengembangkan rencana kerja selanjutnya.Pertemuan itu mengusulkan untuk menugaskan: 1. Ferry (MPBI) 2. Alvin (AMCROSS) 3. ISMED (YPA) 4. PMI 5. CWS 6. TDMRC Akhirnya, Man Thapa mengucapkan terima kasih kepada semua peserta untuk partisipasi aktifdan nasihat / saran untuk membuat forum APACC untuk koordinasi yang lebih baik.Pertemuan itu akhiri dengan keputusan bahwa Satuan Tugas akan bertemu pada 23/11/2009 diruang pertemuan UNDP pukul 9 pagi dan menyelesaikan ToR, rencana kerja, sekretariat, dll 8
  • 9. NOTULENSI RAPATKOMITE KOORDINASI KESADARAN PUBLIK ACEH (PACC)Tempat :GARUDA PLAZA HOTELJl. Sisingamangaraja No. 18 MedanWork Shop “Peran Koordinasi Penyadaran Publik untuk Pengurangan Resiko Bencana”Medan, 17 Maret 2010Jam 09.00 s.d 12.30 WIB  Pak Aziz - Merupakan forum kordinasi dari organisasi yang di fasilitasi oleh UNDP - Forum yang mempunyai hubungan emosional untuk ditindaklanjuti dan merupakan Forum Koordinasi Lintas Sector ♦ Dilajutkan oleh Fasilisator Pak Feri - Tujuan Diskusi tindaklanjut dari komite Penyadaran Publik - Kita di daerah menggadopsi apa yang dilakukan oleh masyarakat seperti pembentukan lembaga - Ini merupakan forum penyadaran publik - Adanya komite penyadaran publik penanggulangan bencana  Dari RAPI - Posko Informasi Bencana merupakan kegiatan rutin yang menempatkan petugas dengan sekretaris informasi RAPI di menasah manyang sejak tahun 2007 - Seharusnya Rapi di bawah Dishub namun koodinasi sekarang lebih banyak ke Dinas Sosial - Sakorlak Manajemen masih lemah Mencakup : Mengaruh --- Kesiasiagaan dan tanggap darurat  Muktaruddin Yakob ( AJI ) - Anggota 50 orang x 2 tempat ± 100 orang - Sangat optimis PRB ini - Untuk memberikan pemecahan kepada masyarakat tentang PRB. - Kampanye tidak nyambung kalau tidak ada media perlu ada silaturrahmi ke media - Buat semacam Ipen Mempengaruhi --- tanggap darurat  M. Yusuf ( KPID ) - ini merupakan struktur awal perlu ada pedoman dan ide di mana perlu membentuk komite bersama (KBPRB) - belum ada suatu penanganan koordinasi dengan Dinas terutama dengan Dishub Komintel  Pak Helmi ( WALHI ) - merupakan sebuah lembaga yang peduli terhadap lingkungan - Pembagian level dengan 2 level 1. Pemerintah / Kebijakan 2. Masyarakat ----- Perlu adanya kesadaran 9
  • 10. - Walhi mempunyai data daerah potensi Bencana  Respon Peserta- Lebih mengaruh → Pencegahan ( mitigasi )  Ibu Aminah ( Dinas Pendidikan )- Memasukan kurikulum untuk dibuatkan bahan ajar untuk anak –anak seperti simulasi- Sekarang ini sedang dilakukan  Respon → Peserta- Kelompok Mitigasi dan pencegahan  Ibu Yuni ( SPIN Sejahtera )- Bergerak dibidang sosialisasi kepada semua kelompok terutama media Radio untuk dapat di komunikasikan agar mudah dilaksanakan oleh komunikator dan diterima oleh masyarakat.- Sehingga semua Informasi yang disampaikan dengan mudah dapat dilaksanakan- Lagi mengerjakan Proyek Pegurang Resiko Bencana → Lusia, Anak – anak, Perempuan, Kelompok cacat yang merupakan kelompok Rentum- Arca → Krueng Raya, Sibreh, Darussalam- Kontra SPIN → Hundicap, Plower  Radio Jati- Kelompok → Pencegahan  Ismet- Program lebih pertanian Organik- Yang telah melaksanakan beribu orang yang menerima program ini dengan Multi cuture- Pertanian, berkebun dan beternak- Penanggulangan bencana dengan berbasis masyarakat- Bagaimana masyarakat tahan terhadap Bencana dengan melatih anak –anak sekolah- Programnya mebuat film dengan menayangkan di Aceh TV dan melalui Layar Tancap- Koordinasi dengan /instansi terkait untuk mendapatkan Rekomendasi- Kelompok → Rehap / Rekon dan mitigasi  Pak Yusuf → PWI- Mempunyai perwakilan yang agak merata- PWI tidak ada wadah media tapi koordinasi dengan wadah –wadah media- PWI melakukan sesuatu rencana umum- Kelompok → Rehap / Rekon  ORARI- sebagai sarana Radio Penyampaian Informasi- melaksanakan pemasangan dan perbaikan Stasiun – stasiun Radio untuk memperluas jangkauan- Koordinasi dengan Dishub Komintel- Digunakan juga digunakan masyarakat luas- Orari sangat fokus kepada komunitas orari- Infrastruktur Orari cukup untuk mendukung program ini- Kelompok → kesesiagaan dan tanggap darurat  Dinas Sosial- Kegiatan 2019 banyak sebagai penanggulangan persiapan bencana- Mitra tokoh masyarakat dan elemen Publik yang melakukan PRB- Tupoksi logistik 10
  • 11. - Tagana PRB berbasis masyarakat perpanjangan tangan Disos di lapangan. 1114 orang diseluruh Aceh. WWW. TAGANA ACEH.go.id- Kelompok → Tanggap darurat dan kesesiagaan  M. Yusuf → KPID- Lebih mengarah kepengurusan isi siaran- Memafaatkan monitoring- Masukan dari pak aziz untuk memfasilitasi perizinan Radio – radio  Ibu Hera → UNDP Ada beberapa program pokok yang dilakukan UNDP I. 1. Sharing nya: menjadikan Aceh lebih aman merupakan program utama UNDP 2. PRB berbasis masyarakat 3. PAAC → penyedaran publik 4. Membuat Qanun bencana (Pembentukan BPB Aceh) II. Menyeleksi 10 Kab/Kota untuk pekerjaan PRB  Herianto → Sakorlak- sebelum 2003 lebih peran kepada janda dan anak- anak- Dalam penyadaran publik kurang terdapat tindak lanjut dari informasi yang ada di lapangan- Kelompok → tanggap darurat  Asriani → Dishub Komintel- Sosialisasi peraturan daerah- Kegiatan unggulan kesenian daerah dan pertunjukan rakyat- Punya Anggaran khusus yang selain yang merupakan rutinitas punya juga Anggaran yang dapat dimasukan program bebas untuk penyebarluasan Informasi pemerintah Daerah melalui media elektronik- Kelompok → pencegahan  Badan Meterologi → BMKG- 5 unit yang dimiliki (BMKG )- Mata Ie- Blang- Indrapuri- Lhokseumawe dan Meulaboh- Penelitian lebih lanjut karena gempa pengaruh ke atmosfir- Peringanan dini cuaca ektrim → SOP- Kelompok → mitigasi dan kesesiagaan  PMI- Bermacam bidang salah satunya Radio Rumah PMI- PMI tidak langsung menanggulangi pembangunan kecuali ada donor- Kelompok → Mitigasi, kesesiagaan dan tanggap darurat  Zulkarnen BP3A → Badan Pemberdayaan Perempuan- Bencana sosial yang lebih fokus- KDRT → Rumah Sakit Bayangkara selanjutnya ke RSU di rujuk udah parah- Trafiking  Pak Muklis → Dishub Komintel Kota- Siaran keliling yang dilakukan rutinitas- Merupakan kegiatan yang sangat efektif ke desa – desa- Dialog Publik baik TV maupun Radio 11
  • 12. - Program di kegiatan di Taman Sari : - Bahaya AIDS - Narkoba - Web www.PerhubunganBandaAceh.go.id - Kelompok → pencegahan  MAA - Potensi yang ada program kota Banda Aceh uji coba Sytem manajemen kalbu, ruang lingkup Akper, majelis taklim, MAN - Lebih banyak kesikap fisik yang diberikan bantuan oleh NGO dan LSM dll, sehingga kurang masalah hati mulai komplik dan Tsunami - Kelompok → Pencegahan Kedepan udah TUU Tupoksi dri masing –masing komite untuk Forum ke depan  Pak Syukri → Dinas Syariat Islam - lebih kepada sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan yang berdekatan dengan Depag - lebih efektif dengan Agama dalam melakukan pencegahan bencana - ada keterkaitan Agama dab Adat Aceh - Mengarah nilai Agama menjadi nilai Adat - Perlu koordinasi dengan Dinas Syariat Islam dengan adanya program – program Sosialisasi pertahun melalui Dai-dai dan Khatib - khatib dll - Memasukan Resiko Bencana ada dalam hati mereka - Kelompok → PencegahanLanjutan Diskusi 1. Level koordinasi 2. Level merancang ada Disini sudah ada 1. Sekretariat 2. DanaPemerintah AcehDraft Kerangka Acuan/ Concept NoteKomite Koordinasi Kesadaran Publik Aceh (APACC)Aceh Public Awareness Coordination Committee (APACC)Latar BelakangProvinsi Aceh sudah lama menjadi korban bencana dan keterbelakangan, baik secara politikmaupun pisik, beberapa diantaranya dipublikasikan secara luas. Risiko kembalinya komplikpolitik saat ini kelihatan semakin berkurang. Perjanjian perdamaian Agustus 2005 telah berjalantanpa ada pelanggaran yang serius dan komitmen sejak dilaksanakan secara luas. Perundang-undangan yang baru telah memenuhi tuntutan-tuntutan mendasar bagi perluasan otonomi diprovinsi Aceh yang pada akhirnya mengarahkan kepada situasi politik yang lebih stabil.Berdasarkan sejarah, Indonesia demikian pula Aceh, mengurangi kerawanan masyarakat kepadarisiko-risiko bencana yang merupakan bagian normal dari pemikiran sehari-hari yang terefleksidari rancangan bangunan, perencanaan penggunaan lahan atau yang paling sederhanakeputusan keluarga atau masyarakat tentang pembangunan sebuah rumah, rancangan mesjidyang baru atau perluasan desa. Sayangnya, praktek-praktek ini diabaikan oleh praktek bisnisyang tidak mengindahkan moral, pertumbuhan penduduk, pencarian lahan yang murah,ketidaktepatan penerapan teknologi baru untuk konstruksi dan produksi pertanian. Yangmenguntungkan adalah peralihan sedang terjadi ke arah pemulihan kembali pemikiran tersebutdalam proses pembangunan masa depan Aceh. 12
  • 13. Selama tiga atau empat tahun, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah-langkah ekstrim yang penting untuk menciptakan lingkungan kebijakan-kebijakan dan peraturanyang diperlukan yang mulai membentuk pondasi mendorong masyarakat berinvestasi untukkeselamatan mereka sendiri dengan mengurangi risiko bencana yang merusak. Ini dimulaidengan disahkannya undang-undang (pengurangan risiko) manajemen bencana nasional yangmelihat ke depan yang sekarang diberlakukan (UU No 24/2007). Pemerintah juga telahmenginisiasi sebuah dialog antar pemerintah, public/suwasta untuk menerapkan Rencana AksiNasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) berdasarkan Strategi PenguranganBencana Internasional PBB yang telah disepakati secara internasional (ISDR), Kerangka AksiHyogo untuk Pengurangan Risiko Bencana (HFA-PRB). Aceh yang rawan gempa, Jawa Tengahdan Yogyakarta telah melompat ke depan dari pemerintah lainnya di seluruh dunia denganmempersiapkan Rencana Aksi Daerah mereka untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).Dan dalam dua tahun terakhir, Rencana Kerja Tahunan Pemerintah nasional telah memasukkananggaran substansial untuk pengurangan risiko sebelum bencana.Di Aceh, Pemerintah Aceh yang baru terpilih juga mengambil langkah-langkah inisiasi segerasetelah pelantikannya pada bulan Februari 2007. Sejak dari awal, pemerintah telah berjanji padadirinya sendiri dan jajarannya untuk menciptakan reformasi fundamental terhadap pemerintahprovinsi dan kabupaten. Reformasi ini termasuk pengurangan risiko bencana (PRB) sebagaisalah satu dari prioritas-prioritas kunci pembangunan provinsi. Komitmen ini terejawantahkandalam susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) provinsi untuk tahun2007-2012. RPJM secara resmi menjadikan pengurangan risiko bencana (DRR) salah satu dariSembilan strategi pembangunan provinsi Aceh. pemerintah provinsi juga telah menginisiasi danmemimpin Kelompok kerja PRB Aceh melalui sebuah proses untuk menentukan siapa sedangmelakukan apa tentang kegiatan PRB dan di mana di Aceh. analisa ini mewakili strukturpenyusunan RAD-PRB yang dapat membantu provinsi Aceh sebagai alat untuk mengkoordinirpekerjaan PRB lebih baik dan mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan. Ini dimaksudkanbahwa pemerintah Aceh dan Kelompok Kerja PRBnya akan berevolusi menjadi KomiteKoordinasi Penyadaran Publik yang dipimpin oleh pemerintah yang akan memimpin penilaiankegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, diskusi dan merancang kegiatan-kegiatan di masamendatang dan mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi pada kegiatan-kegiatanpenyadaran public di provinsi Aceh.Komite Koordinasi Penyadaran Publik Aceh (A-PACC):Latar belakang di atas jelas sekali menyampaikan situasi bencana provinsi dan inisiatif-inisiatifyang sedang berlangsung baik di tingkat nasional maupun provinsi. Dalam kontek ini, untukmendukung pemerintah Aceh secara efektif merancang dan menerapkan kegiatan penyadaranpublik tentang pengurangan risiko bencana yang terkoordinasi, itu dirasakan oleh organisasiyang bekerja pada bidang penyadaran public tentang PRB bahwa ada kebutuhan untukmembangun sebuah komite koordinasi pada tingkat tertinggi (tingkat provinsi).Inisiatif ini dibangun berdasarkan pertemuan convergence tahun lalu yang telah diselenggarakanoleh Pemerintah Aceh tentang PRB demikian pula para wartawan pada bulan September 2007.Begitu berdiri dan berfungsi secara penuh, BPBD akan berfungsi sebagai Sekretariat A-PACC.Di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur, Pemerintah Aceh A-PACC akan mengadakanpertemuan reguler (sekali sebulan) dan A-PACC akan: • Berfungsi sebagai mekanisme tingkat provinsi di mana provinsi Aceh dapat mengutarakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyadaran publik (PA) tentang PRB; • Mendukung identifikasi kebutuhan-kebutuhan kritis dalam bidang penyadaran public tentang PRB, pada prioritas dasar, memobilisasi/alokasi sumber-sumber, table rencana aksi, dan monitoring serta review implementasi kegiatan-kegiatan PA; • Menfasilitasi penggunaan sumber-sumber yang lebih baik, upaya PA PRB yang efektif dan terintegrasi di kalangan para pemangku kepentingan baik itu provinsi, nasional, regional dan internasional sementara menyediakan kerangka kerja bagi berfikir sistematis dan komitmen terhadap prioritas tindakan lintas sektor dan teritori; • Berfungsi sebagai katalisator bagi konsultasi tingkat provinsi dan membangun consensus, demikian pula untuk identifikasi prioritas PA serta membantu dalam kegiatan 13
  • 14. merancang, implementasi dan monitoring kegiatan-kegiatan PA. penekanan sebaiknya pada penerapan dan tatalaksana kegiatan PA daripada memproduksi sebuah “Rencana Aksi” sebagai produk akhir; dan • Menyediakan panduan yang mengkaitkan kegiatan PA dengan semua kegiatan-kegiatan PRB di tingkat provinsi. Kegiatan Permulaan: • Membuat basis dasar informasi untuk kegiatan PA, para pelaku dan tantangannya; • Mengidentifikasi kelompok target, kesenjangan, perhatian khusus, dll. Dan membuat prioritas-prioritas PA yang dapat diterima; • Mengadvokasikan kebutuhan mendesak bagi pembangunan sebuah kegiatan PA yang efektif dan komprehensif; • Pengukuran perkembangan yang dibuat dalam mempromosikan kegiatan PA dan keterkaitannya dengan kegiatan-kegiatan PRB lainnya; • Menyusun rencana kerja berorientasi hasil bagi Komite Koordinasi PA Aceh untuk mengkoordinir kegiatan PA tersebut terkait dengan kebutuhan provinsi; • Mengkoorinir upaya bersama di kalangan para anggota Komite Koordinasi PA Aceh untuk mempromosikan budaya selamat di semua tingkatan dan lintas segmen masyarakat. • Merancang dan mengimplementasikan kegiatan PA yang focus pada perempuan khususnya dan yang lain pada umumnya; • Monitoring, pencatatan dan pelaporan kegiatan PA di tingkat provinsi dan kabupaten terkait dengan kegiatan-kegiatan prioritas pemerintah Aceh dalam PRB; • Mendokumentasikan pembelajaran dan praktek terbaikm dan berbagi temuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; • Bekerja atas integrasi PA yang lebih baik ke dalam rencana dan program provinsi dalam pembangunan serta bantuan kemanusiaan; dan • Menfalitasi berbagi informasi, sumber daya, kontak dan jejaring kerja di berbagai tingkatan. • Membentuk konsorsium wartawan untuk penyadaran PRB. Peserta:NO Nama Institusi Jabatan Handphone Email1 Muhammad Hamzah AJI Banda Aceh 0813604869?? mhpembaruan@yahoo.com2 AJI Kota Banda Yayan 0651637708 yayan_z@yahoo.com Aceh3 American Red DM Taherul Islam Khan 0812-6989383 taherul@amredcross.org Cross Delegate4 Desi ANTARA 0813-60681208 Decee_dec@yahoo.com5 teukuzulkifli@gmail.com, DM TEUKU ZULKIFLI BELGIAN RC 0812-6998220 teuku.zulkifli@crb- Officer indonesia.org6 KaBiro Hukum B. Hamid, dan Hubungan SH,M.Hum Masyarakat7 Kep STA Syahnan BMKG NAD 816340827 stageobsi@yahoo.co.id Geofisika8 Canadian Red DRR Shesh Kafle shesh.kafle@redcross.ca Cross Delegate9 junike@cwsindone Junike CWS Indonesia Sr.PO 0813-39407671 sia.or.id10 Prof.Dr.Ir.Yuwaldi Dinas Kepala 0813-60159210 yuwaldi@gmai.com 14
  • 15. Away Hubkomintel11 Kepala Dinas Dr. T.M.Thaib, Kesehatan Sp.A,M.Kes Prov.Aceh12 Drs.Irhamuddin DIKNAS13 Kepala Dinas Drs. Ridwan Sosial Sulaiman Prov.Aceh14 Kepala Dinas H.Zainuddin Ahmad, Syariat Islam S.Ag Prov.Aceh15 Herry Djati FM 081269865708 herry@djatifm.com16 Shelly W.M HIVOS PO. DM 0813-18819273 smarliane@hivos.or.id17 DM Susil Perera IFRC susil.perera@ifrc.org Delegate18 Consultan Will Rogers Irish Red Cross 0812-6991832 irc05@cbn.net.id t COP19 Japan Red JRCS Fumiko Yasuda 0812-6995081 fumiko-yasuda@mob.jrc.or.jp Cross Society Delegate20 Kanwil Kabid.Pon Zulhelmi A.Rahman 0812-6908698 Dept.Agama tren21 Ismul Huda ORARI NAD Sekretaris 0811-684843 ismulhuda@gmail.com22 Bustari PMI-NAD 081362487550 bustari.pminad@yahoo.com23 Ketua RAPI T.Feriansyah 0811-688400 team@rapiaceh.com Aceh24 Manager Djafar Djuned SATKORLAK Rupusdal 0852-75631767 ops25 TDMRC (Pusat Riset Tsunami M Dirhamsyah dan Mitigasi Direktur 08126983182 mdirham@yahoo.com Bencana - UNSYIAH)26 veronica@unhabitat- Veronica Wijaya UNHABITAT 0812-69988642 indonesia.org27 Nelwan TVRI28 bungong_nanggroe_83@yaho Deviyani Aceh TV 085260605886 o.com29 Boy Nasruddin.A Harian Aceh 0852-60193797 boy_detak@yahoo.co.id30 061-4157678, mhd@kompas.com, Mahdi Muhammad KOMPAS 4553353, 62-21 redaksikcm@kompas.co.id 5350377 / 5350388 redaksikcm@kompas.com31 Serambi Mursal 0852-77507001 mursal_ilm@yahoo.co.id Indonesia Fungsi – fungsi / tugas apa yang perlu dilakukan - melakukan pemerintahan untuk melaksanakan PRB Rancangan fungsi koordinasi efektif 1. LITBANG 2. Publikasi 3. Monitoring dan evaluasi 15
  • 16. 4. Atvokasi 5. Gender / Kelompok marginalHarapan dari komite untuk 6 bulan ke depan udah ada LOE dan pihak Dishub Komintel akanbergerak untuk melaksanakan kegiatan dengan apa yang menjadi perjanjian dalam LOEPenjelasan latar belakang PACC Bapak FahmiPada tanggal 21 Agustus 2009 awal pertemuan usulan pembentukan komite antara UNDP danDihub Komintel pada saat itu belim ada LOE, setelah adanya usulan yang diputuskan dalam halini ditetapkan Dishub Komintel menjadi kedepan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud inimerupakan awal komite untuk bergerak kedepan.Kesepakatan hari ini bisa untuk BPBA kedepan, dalam hal ini juga udah terbentuk hubunganemisional yang akan mengisi adalah peserta.Penutup. Pak AzizMenjelaskan duduk persoalan pembentukan PACC dimana LOA yang telah ditanda tanganiantara pihak UNDP dengan Dishub Komintel dan sekarang ini telah terbentuk Sekretariat .Jadi dalam kesempatan kegiatan work shop yang kita laksanakan hari ini kita saling sharingantara komunikator baik dari media, NGO, LSM dan Dinas dengan potensi yang dimiliki, sekianterima kasihDitutup dengan Doa yang dibacakan oleh Bapak Syukri Yusuf 16
  • 17. AGENDA RAPAT TIM “KECIL” PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI23 November 2009AGENDA RAPAT TIM “KECIL” PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI (23/11/2009) 1. Agenda PACC - Tugas, fungsi dan tanggungjawab (Fungsi koordinasi dan Implementasi) - Apa yang harus dilakukan: Sebelum, Saat, dan Sesudah bencana?- (ke dalam aktifitas; focus PACC) - Budget (besaran, pilihan mekanisme seperti budget sharing etc) - Tenggat waktu (dari dan sampai kapan PACC itu ada, kalau ada proposal kapan tenggat waktunya) - Rencana Tindak Lanjut (LFA, rencana detil) • Tugas utama: meningkatkan kapasitas, penyadaran, dll 2. Merumuskan keanggotaan KKPPA/PACC. - Keterwakilan anggota baik secara lembaga/individu (syarat keanggotaan, dll) called to be member termasuk instansi pemerintah yang relevance - SK keanggotaan (siapa yang merelease/Gov-UNDP) - Sekretariat 3. Koordinasi dan komunikasi dengan forum, lembaga lain - Mekanisme koordinasi dengan forum, lembaga lain 4. Keberlanjutan KKPPA pasca UNDP DRR-A (exit strategy).KEANGGOTAAN: - Lembaga (pemerintah, NGO, swasta, masyarakat sipil, Perguruan Tinggi, Media, dll), dan orang-orang tertentu (public figure, tokoh) Lembaga: 1. Dinas Pendidikan 2. Dishubkomintel 3. Dinas Syariat Islam 4. MAA 5. Kesbanglinmas 6. JKMA 7. Unsyiah/TDMRC, IAIN, PT lain 8. PMI (semua Palang Merah) 9. MPBI 10. YPA 11. CWS 12. UNDP 13. SPIN 14. Oxfam 15. World Vision 16. Media massa cetak dan elektronik (organisasi jurnalis) 17. Walhi 18. Flower 19. Unifem 20. Forum Lansia Kesuma Bangsa 21. Handicap 22. Child Fund 17
  • 18. 23. SeFA 24. KAB 25. LBH Anak 26. Yakita 27. Yayasan Lamjabat 28. DBE (Usaid) 29. PNPM 30. Caritas Czech 31. Dll SEKRETARIAT: 1. Kantor: TDMRC sebagai sekretariat awal (sekretariat sementara). Perlu surat dari pemerintah daerah (wagub) untuk penggunaan ruang TDMRC. 2. Alternatif ke dua: Sultan Selim; PMI? 3. Struktur Sekretariat:Draft:Lampiran 1. • Keanggotaan: KKPPA berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Gubernur Aceh. • KKPPA terdiri dari: Pelaksana? Pengarah? Perwakilan? • Struktur organisasi • Tugas dan wewenang?TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:Dibawah kepemimpinan Wakil Gubernur Aceh, KKPPA akan melakukan pertemuan rutin, dankomite ini akan: • Bertindak sebagai suatu mekanisme tingkat propinsi dimana propinsi Aceh dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyadaran publik dalam PRB. • Mendukung pengidentifikasian kebutuhan-kebutuhan penting dalam ranah penyadaran publik, berdasarkan suatu prioritas, memobilisasi/ mengalokasi sumber daya-sumber daya, menawarkan agenda kegiatan dan memonitor serta mereview pelaksanakan kegiatan penyadaran publik. • Memfasilitasi penggunaan sumber daya yang lebih baik, efektif dan mengintegrasikan penyadaran publik dalam kegiatan PRB pada stakeholder tingkat propinsi, nasional, regional dan internasional serta menawarkan suatu kerangka kerja bagi proses berfikir yang sistematis dan komitmen untuk memprioritaskan tindakan-tindakan lintas sektor dan teritori. • Sebagai katalisator bagi konsultasi tingkat propinsi dan membangun konsensus. Juga sebagai identifikasi prioritas kegiatan penyadaran publik dan membantu dalam mendesain, mengimplementasikan, dan memonitor kegiatan-kegiatan penyadaran publik. Ini lebih menekankan kepada implementasi dan pengelolaan kegiatan-kegiatan penyadaran publik daripada memproduksi sebuah “Rencana Aksi” sebagai produk akhir; dan • Memberikan petunjuk dalam menghubungkan kegiatan-kegiatan penyadaran publik dengan kegiatan PRB lain di tingkat propinsi.Kegiatan Utama/ TUPOKSI: • Membangun informasi dasar untuk kegiatan penyadaran publik, para pelaku dan tantangannya. • Mengidentifikasikan kelompok target, kesenjangan, perhatian, dll, serta menentukan area prioritas dalam penyadaran publik. 18
  • 19. • Mengadvokasi kebutuhan mendesak dalam mengembangkan suatu kegiatan penyadaran publik yang komprehensif dan efektif.• Melakukan benchmark terhadap kemajuan yang dicapai dalam mempromosikan penyadaran publik dan jaringannya dengan kegiatan PRB lain.• Mengembangkan rencana kerja berorientasikan hasil bagi KKPPA untuk mengkoordinasikan kegiatan penyadaran publik sejalan dengan kebutuhan propinsi Aceh.• Mengkoordinasikan upaya-upaya bersama diantara anggota KKPPA untuk mendukung budaya keselamatan pada semua tingkatan dan saling berkaitan pada semua elemen masyarakat.• Merancang dan mengimplementasikan penyadaran publik yang terfokus untuk wanita khususnya dan lainnya secara umum.• Memonitor, merekam dan melaporkan kegiatan-kegiatan penyadaran publik pada tingkatan propinsi dan kabupaten yang sejalan dengan kegiatan prioritas pemerintah Aceh dalam PRB.• Mendokumentasikan pembelajaran terbaik (lesson learned) dan saling berbagi hal tersebut pada tingakatan propinsi dan kabupaten.• Bekerja untuk integrasi penyadaran publik yang lebih baik bagi perencanaan dan program tingkat propinsi dalam pembangunan dan bantuan kemanusiaan.• Memfasilitasi tukar-menukar informasi, sumber daya, jaringan pada tingkatan yang berbeda. 19

×