• Like
Kontrak daganginternasional 30maret2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Kontrak daganginternasional 30maret2009

  • 2,603 views
Published

Oleh Yu Un Oppsunggu, …

Oleh Yu Un Oppsunggu,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
47
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Kapita Selekta HPI:Kontrak Dagang InternasionalDepok, 30 Maret 2009Yu Un OppusungguFakultas Hukum Universitas Indonesia
  • 2. Pengertian (1)• Kontrak adalah suatu kesepakatan tertulis mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih di mana masing-masing pihak dituntut untuk melakukan atau tidak melakukan satu atau lebih prestasi.• Kontrak Dagang merupakan suatu kesepakatan tertulis antara para pihak di mana prestasi atau substansi yang yang disepakati bersifat dan/atau bernilai komersial.• Kontrak Dagang Internasional adalah kontrak yang bersifat komersil yang mengandung unsur-unsur asing. © Yu Un Oppusunggu 2
  • 3. Pengertian (2)• Dalam praktek dikenal beberapa peristilahan untuk menggambarkan substansi yang sama: 1. Kontrak Dagang Internasional 2. Kontrak Bisnis Internasional• Tetapi tidak untuk dipersamakan dengan Perjanjian Internasional, yang mengatur tentang perihal Hukum Internasional (Publik). © Yu Un Oppusunggu 3
  • 4. Asas Kebebasan Berkontrak• Para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kontrak yang akan dibuat/ ditandatangani, yang kemudian berlaku bagi para pihak sebagai undang-undang.• Kebebasan ini termasuk untuk menentukan hukum yang berlaku (applicable law/governing law) terhadap kontrak.• Kebebasan menentukan hukum yang berlaku ini dalam HPI ada batasan-batasan khususnya. © Yu Un Oppusunggu 4
  • 5. Dimensi Publik Kontrak DagangInternasional• Kontrak Dagang Internasional memiliki dimensi publik bilamana salah satu pihak dari kontrak tersebut adalah Pemerintah suatu Negara.• Pemerintah dalam kasus ini adalah subyek hukum administrasi negara, dan bukan subyek hukum perdata.• Oleh karena itu, badan hukum (perdata) yang dimiliki oleh Pemerintah, BUMN/BUMD/PT Persero, tidak dapat diklasifikasikan sebagai Pemerintah.• Contoh Kontrak Dagang Internasional dengan dimensi publik: kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan CIG, IMF, dst. yang mengatur prestasi atau substansi yang bersifat dan/atau bernilai komersial. © Yu Un Oppusunggu 5
  • 6. Aspek-aspek Hukum Penting• Beberapa aspek hukum yg perlu diperhatikan dalam suatu kontrak dagang: 1. kapasitas & kewenangan pihak-pihak yg akan membuat kontrak; 2. aspek-aspek hukum yg relevan bagi transaksi ybs; 3. pembatasan serta syarat-syarat yg ditetapkan dlm peraturan perundangan yang berlaku dan instansi pemerintah yg berwenang; 4. masalah pengakhiran kontrak; 5. penentuan hukum yg berlaku bagi kontrak; dan 6. pemilihan forum dalam kaitan dgn penyelesaian sengketa yg timbul. © Yu Un Oppusunggu 6
  • 7. Teori-teori HPI yang Relevanantara lain:1. Titik-titik Pertalian;2. Status Personal, untuk kapasitas dan kewenangan pihak- pihak yang membuat kontrak;3. Ketertiban Umum, yang membatasi kebebasan para pihak untuk merumuskan kontrak dan pelaksanaan kontrak tersebut;4. Pilihan Hukum, yang akan menentukan hukum yang berlaku;5. Pilihan Forum, yang akan menentukan forum yang berwenang;6. Kualifikasi, yang memberikan batasan pengertian atas terminologi hukum berdasarkan hukum yang berlaku atas kontrak;7. Penyelundupan Hukum, yang membatasi kesepakatan para pihak berdasarkan asas Un Oppusunggu berkontrak; © Yu kebebasan 7
  • 8. Titik-titik Pertalian• Suatu Kontrak Dagang Internasional masuk ke dalam ranah HPI karena adanya unsur asing (Titik Pertalian Primer/TPP).• TPP tersebut dapat berupa antara lain: 1. perbedaan kewarganegaraan dari pihak-pihak dalam kontrak; 2. perbedaan tempat tinggal/tempat kedudukan/domisili/locus dari manajemen efektif dari badan hukum ybs/kontrol/penguasaan pihak asing dalam badan hukum ybs; 3. letak benda-benda yang menjadi obyek transaksi; dan/atau 4. adanya pilihan terhadap suatu hukum asing sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak.• Setelah mendapatkan TPP, maka Titik Pertalian Sekunder (TPS) diperlukan untuk mengetahui hukum apakah yang berlaku atas kontrak? Atau berdasarkan hukum manakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak harus diintrepretasikan? © Yu Un Oppusunggu 8
  • 9. Hukum yang Berlaku (1)(Applicable Law/Governing Law)• Prinsip Utama: hukum yang berlaku adalah hukum yang telah dipilih dan disepakati oleh para pihak dalam kontrak.• Hukum yang berlaku dapat ditentukan secara sukarela oleh para pihak (baik secara tegas ataupun secara diam- diam) atau dapat telah ditentukan oleh peraturan perundangan suatu negara.• Menurut prinsip HPI yang berlaku, pemilihan terhadap suatu hukum asing sebagai hukum yang berlaku bagi suatu kontrak antara pihak WNA dengan pihak WNI adalah suatu pilihan yang sah dan karenanya mengikat para pihak. © Yu Un Oppusunggu 9
  • 10. Hukum yang Berlaku (2)(Applicable Law/Governing Law)• Pembatasan terhadap kebebasan melakukan Pilihan Hukum; 1. tidak boleh bertentangan dengan Ketertiban Umum; 2. tidak boleh menjadi Penyelundupan Hukum; 3. tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah super- memaksa, yakni peraturan-peraturan yang sifatnya demikian erat dengan pengaturan dari seluruh kehidupan sosial ekonomis dari suatu negara; 4. bilamana dalam peraturan perundangan suatu negara telah ditentukan hukum yang harus diperlakukan. e.g. Perjanjian Waralaba (franchise) sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2007 jo. Permendag No. 12 Tahun 2006, yang menentukan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku untuk perjanjian waralaba. © Yu Un Oppusunggu 10
  • 11. Hukum yang Berlaku (3)(Applicable Law/Governing Law)• Konsekuensi dari Pilihan Hukum dari suatu kontrak 1. Hukum yang dipilih berlaku terhadap syarat- syarat materil atau substansi dari kontrak; 2. Hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan kontrak (syarat subyektif dan obyektif) diinterpretasikan menurut hukum yang telah dipilih dan disepakati. © Yu Un Oppusunggu 11
  • 12. Hukum yang Berlaku (4)(Applicable Law/Governing Law)• Jika para pihak tidak menentukan hukum yang akan berlaku, maka hukum yang berlaku diperoleh berdasarkan pendekatan sbb: 1. Lex Loci Contractus, hukum dari negara di mana kontrak dibuat/ditandatangani (dalam perkembangannya terdapat Kualifikasi atas locus contractus berdasarkan Mailbox Theory & Acceptance Theory); 2. Lex Loci Solutionis, hukum dari negara di mana kontrak dilaksanakan; 3. The Proper Law of the Contract, hukum dari negara yang memiliki titik taut terbanyak dengan kontrak; dan 4. The Most Characteristic Connections, hukum dari negara pihak yang menurut isi perjanjian mempunyai prestasi atau peran yang paling karakteristik. (Lebih lanjut dikaitkan dengan Teori Status Personal untuk mengetahui kepada hukum apa pihak tersebut tunduk.) © Yu Un Oppusunggu 12
  • 13. Hukum yang Berlaku (5)(Applicable Law/Governing Law)• Dalam RUU HPI Indonesia (Tahun 1998) untuk Pilihan Hukum dirumuskan sebagai berikut dalam Pasal 18: 1. Perjanjian-perjanjian yang mengandung unsur asing tunduk pada hukum yang dipilih oleh para pihak. 2. Pilihan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam tetapi nyata. 3. Apabila Pilihan Hukum tidak dilakukan, hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat tinggal atau kedudukan pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sepanjang peraturan perundangan tidak mengatur lain. © Yu Un Oppusunggu 13
  • 14. Status Personal1. Bilamana pihak dalam kontrak adalah individu (natuurlijke persoon), maka kecakapan ybs untuk mengikatkan diri dalam suatu kontrak ditentukan pada hukum mana ia tunduk atau menundukkan diri.2. Bilamana pihak dalam kontrak adalah pribadi hukum (rechtspersoon), maka perlu diketahui pada hukum apa ybs tunduk. (i) Incorporation Theory; (ii) Effective Management Theory; dan (iii) Remote Control Theory.3. Bilamana individu mengikatkan suatu PT/LLC dalam suatu kontrak, maka diperlukan kewenangan berdasarkan: (i) ketentuan dalam AD PT atau Articles of Association LLC; atau (ii) surat kuasa/proxy. © Yu Un Oppusunggu 14
  • 15. Ketertiban Umum• Pada prinsipnya para pihak memiliki kebebasan untuk bersepakat mengenai apa saja yang halal dan melakukan Pilihan Hukum.• Tetapi Ketertiban Umum dari masyarakat hukum di mana kesepakatan dari kontrak dan konsekuensi hukumnya hendak dilaksanakan, setiap saat dapat dipergunakan oleh hakim negara tersebut untuk mengesampingkan kesepakatan tersebut. © Yu Un Oppusunggu 15
  • 16. Kualifikasi• Kualifikasi adalah penyalinan fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum.• Definisi-definisi yang disepakati dalam kontrak adalah penyalinan fakta-fakta oleh para pihak berdasarkan kesepakatan, dan akan diinterpretasikan berdasarkan hukum yang berlaku atas kontrak, dengan tetap dibatasi kebebasan berkontrak menurut hukum yang berlaku. © Yu Un Oppusunggu 16
  • 17. Pilihan Forum (1):Choice of Forum• Penentuan Forum yang berwenang bagi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan suatu kontrak.• Pemilihan Forum oleh para pihak sebagai instansi yang berwenang memeriksa/mengadili sengketa yang mungkin timbul adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak.• Pilihan Hukum ke arah suatu sistem hukum X tidak serta-merta merupakan juga Pilihan Forum ke forum X. © Yu Un Oppusunggu 17
  • 18. Pilihan Forum (2):Macam Forum• Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui: 1. Forum Pengadilan 1.1. Pengadilan Dalam Negeri; atau 1.2. Pengadilan Luar Negeri/Asing. 2. Forum Non-Pengadilan 2.1. Negosiasi (Dalam atau Luar Negeri); 2.2. Mediasi (Dalam atau Luar Negeri); 2.3. Konsiliasi (Dalam atau Luar Negeri); dan 2.4. Arbitrase (Dalam atau Luar Negeri). © Yu Un Oppusunggu 18
  • 19. Pilihan Forum (3):Kompetensi (1)• Kompetensi Pengadilan/Hakim Indonesia untuk mengadili sengketa (perdata/dagang), jika pihak tergugat bertempat tinggal atau berdomisili secara hukum dalam wilayah hukum dari PN ybs (the basis of presence), atau dalam wilayah hukum PN lain di Indonesia yang secara khusus dan tegas telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak. – Pasal 118 RIB. © Yu Un Oppusunggu 19
  • 20. Pasal 118 RIB/HIR1. Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101.)2. Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya, maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama.3. Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu. (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (RO. 95-10, 40, 50; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.) © Yu Un Oppusunggu 20
  • 21. Pilihan Forum (3):Kompetensi (2)• Kemungkinan memperluas kompetensi forum peradilan untuk kepentingan warganegara sendiri.• Pasal 100 RV: – “Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan- perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia.” © Yu Un Oppusunggu 21
  • 22. Pilihan Forum (3):Kompetensi (3)• Hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara dalam hal para pihak dalam kontrak telah melakukan Pilihan Forum yang bukan pengadilan.• Pasal 3 UU Arbitrase: – “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”• Pasal 11 UU Arbitrase 1. “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.” 2. “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”. © Yu Un Oppusunggu 22
  • 23. Pilihan Forum (3):Kompetensi (4)• Pasal 100 RV: “Seorang asing, yang bukan merupakan penduduk dan bahkan bila ia tidak bertempat tinggal di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia mengenai perikatan-perikatan yang dilakukan olehnya di Indonesia atau di tempat lain dengan seorang warganegara Indonesia.” © Yu Un Oppusunggu 23
  • 24. Pilihan Forum (5):Asas Persamarataan• Pada prinsipnya, di bidang hukum perdata dan hukum dagang, tidak diadakan pembedaan antara orang asing dan warganegara Indonesia, kecuali untuk hal- hal yang telah diatur secara khusus oleh peraturan perundangan (Pasal 3 AB). © Yu Un Oppusunggu 24
  • 25. Pilihan Forum (6):Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Asing• Putusan-putusan PN Asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia (non enforceable).• Hal ini berkaitan dengan asas kedaulatan teritorial suatu negara: – Pasal 22a AB: • “Kekuasaan hukum dari hakim, pelaksanaan dari keputusannya dan akte-akte otentik, dibatasi dengan pengecualian-pengecualian yang diakui sebagai hukum kemasyarakatan.” – Pasal 436 RV © Yu Un Oppusunggu 25
  • 26. Pasal 436 RV• Behalve in de gevallen bij art. 724 van het [WvK] en bij de andere wettelijke bepalingen vermeld, kunnen geene vonnissen door vreemde regters of regtbanken gewezen binnen Indonesië worden ten nitvoer gelegd.• De gedingen kunnen opnieuw bij den regter in Indonesië worden behandeld en afgedaan.• In de hierboven gemelde uitgezonderde gevallen wordt het vonnis van vreemde regters of regtbanken niet ten uitvoer gelegd, dan na een op verzoekschrift verkregen verlof van executie in den vorm bij het voorgaand artikel gemeld, van den raad van justitie binnen welks regtsgebied zoodanig vonnis moet worden ten uitvoer gelegd.• Bij het verzoeken en verleenen van dit verlof, wordt de zaak zelve niet aan een nieuw onderzoek onderworpen. © Yu Un Oppusunggu 26
  • 27. Pasal 436 RV• Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh pasal 724 KUHD dan lain-lain perundang-undangan, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim-hakim atau pengadilan-pengadilan asing di dalam wilayah Republik Indonesia.• Perkara-perkara bersangkutan dapat diajukan kembali di hadapan dan diselesaikan oleh hakim di Indonesia.• Dalam hal-hal pengecualian di atas, keputusan hakim atau pengadilan asing bersangkutan tidak dilaksanakan, kecuali setelah diajukan permohonan, diperoleh izin eksekusi menurut bentuk yang ditentuk dari Raad van Justitie di wilayah mana keputusan bersangkutan harus dilaksanakan.• Pada permohonan dan pemberian izin itu, perkara bersangkutan tidak diperiksa kembali. © Yu Un Oppusunggu 27
  • 28. Pasal 724 KUHD• Perhitungan dan pembagian avarij umum dilakukan atas permintaan nahkoda dan oleh para ahli.• Para ahli diangkat oleh para pihak atau oleh raad van justitie yang di dalam daerah hukumnya perhitungan dan pembagian itu harus dilakukan.• Para ahli harus disumpah sebelum mereka memulai pekerjaan mereka.• Pembagiannya harus disahkan oleh raad van justitie.• Di luar Indonesia avarij umum itu dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. © Yu Un Oppusunggu 28
  • 29. Pilihan Forum (7):Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Asing• Pembatasan Pasal 436 RV hanya berlaku untuk keputusan pengadilan yang bersifat condemnatoir.• Pihak yang hendak meminta pelaksanaan, harus mengajukan suatu perkara baru ke PN di Indonesia yang kompeten.• Keputusan Pengadilan Asing yang telah diperoleh dapat dipakai untuk mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan ulang di hadapan PN di Indonesia.• Keputusan pengadilan asing yang bersifat declaratoir dan constitutif dapat diakui oleh PN di Indonesia.• Ketentuan Pasal 436 RV juga biasa diterapkan dengan interpretasi secara analogis untuk Putusan Arbitrase Asing. Infra. © Yu Un Oppusunggu 29
  • 30. UU Kekuasaan Kehakiman(No 4 Tahun 2004)• Pasal 36 1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. 2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang. 3. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. 4. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. © Yu Un Oppusunggu 30
  • 31. Pilihan Forum (8):Konvensi terkait Proses Beracara1. Convention on the taking of evidence abroad in civil or commercial matters 1968.2. Convention on the service abroad of judicial and extra- judicial documents in civil or commercial matter 1965.3. Convention abolishing the requirement and execution of legalization for foreign public documents 1961.4. Convention on the recognition and execution of foreign judgment in civil and commercial matters and supplementary protocol.PS. Indonesia belum meratifikasi konvensi-konvensi ini. © Yu Un Oppusunggu 31
  • 32. Pilihan Forum (9): Arbitrase• Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase: – Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.• Para pihak dalam kontrak dapat menentukan apakah arbitrase akan dilaksanakan atas dasar – ad hoc atau dengan bantuan dari suatu lembaga arbitrase (institutional arbitration); atau – ad hoc dengan mempergunakan rules dari suatu lembaga arbitrase.• Jika para pihak telah sepakat memilih forum arbitrase, maka forum pengadilan tidak lagi kompeten untuk menerima dan memeriksa sengketa. © Yu Un Oppusunggu 32
  • 33. Pilihan Forum (10):Dasar Hukum Arbitrase1. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.2. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase & APS).3. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi terhadap Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, New York 1958 (Konvensi NY).4. [Pasal 436 RV]5. [Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1990 tentang tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing] © Yu Un Oppusunggu 33
  • 34. Pilihan Forum (11):Pelaksanaan Keputusan Arbitrase AsingPeriode sebelum 1981• Keputusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia berdasarkan interpretasi analogis dari Pasal 436 RV.• cf. Yurisprudensi MARI Navigation Bulgare v. PT Nizwar, No. 2944/BDT/1983, 29/11/84. © Yu Un Oppusunggu 34
  • 35. Pilihan Forum (12):Pelaksanaan Keputusan Arbitrase AsingPeriode setelah 1981• Dengan diratifikasinya Konvensi NY 58, putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan.• Permasalahan yang timbul adalah bagaimana melaksanakannya, mengingat Keppres tidak memberikan juklak.• Perma No. 1 Tahun 1990 mengatur sbb: 1. Permohonan eksekusi diajukan ke PN Jakarta Pusat. 2. Ketua PN Jakarta Pusat mengirimkan berkas permohonan ke Panitera/Sekjen MA untuk mendapatkan eksekuatur. 3. Setelah eksekuatur diperoleh, pelaksanaan diserahkan kepada Ketua PN Jakarta Pusat. © Yu Un Oppusunggu 35
  • 36. Pilihan Forum (13):Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing• UU Arbitrase 1. Memberikan definisi “Putusan Arbitrase Internasional”, putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum RI, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. 2. Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase adalah PN Jakarta Pusat. 3. Untuk pelaksanaan, harus diperoleh eksekuatur terlebih dahulu dari PN Jakarta Pusat. 4. Putusan Arbitrase Internasional yang melibatkan Negara RI sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari MA, yang selanjutnya melimpahkan kepada PN Jakarta Pusat. © Yu Un Oppusunggu 36
  • 37. Bahan Bacaan1. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, Jilid III Bagian 2, Buku Kedelapan, Bandung: Alumni, 1987, hal. 115 dst. © Yu Un Oppusunggu 37
  • 38. End of Slides © Yu Un Oppusunggu 38