Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia

40,564 views

Published on

Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801


SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014

Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.

Published in: Education
1 Comment
35 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
40,564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
4,091
Comments
1
Likes
35
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia

  1. 1. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
  2. 2. Kelompok I Azmala Putri Harditiara Dini Audi Whisnu Dwi A.
  3. 3. • Kata sistem merupakan terjemahan dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. • Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti: • a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu • b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara • c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
  4. 4. • Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. • Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. SEDANGKAN • Sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara legislatif, eksekutif, dan judikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.
  5. 5. • a.Kekuasaan Eksekutif berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan • b. Kekuasaan Legislatif berarti kekuasaan membentuk undang-undang • c. Kekuasaan Yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.
  6. 6. MACAM_MACAM SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (Legislatif).
  7. 7. Kelebihan Kekurangan Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat di isi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensil
  8. 8. Kelebihan Kekurangan Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan Kedudukan badan eksekutif /kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu- waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan , karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh kabinet Kabinet dapat mengendalikan parlemen, hal ini terjadi bila para anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas, karena pegaruh mereka yang besar di parlemen dan partai , anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
  9. 9. BAGAIMANA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA ???
  10. 10. Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia No Periode Sistem Pemerintahan Bentuk Negara Bentuk Pemerintahan Konstitusi yang dipakai Keterangan 1. Sebelum kemerdekaan - - - - Belum merdeka 2. 1945 – 1949 Presidensial - Parlementer Kesatuan Republik UUD 1945 Sudah merdeka 3. 1949 – 1950 Parlemen Semu Federasi Serikat Konstitusi RIS Sudah merdeka 4. 1950 – 1959 Parlementer Federasi Republik UUDS 1950 Sudah merdeka 5. 1959 - 1966 Parlementer Kesatuan Republik UUD 1945 Sudah merdeka 6. 1966 – 1998 Presidensial Kesatuan Republik UUD 1945 Sudah merdeka 7 Era Reformasi Presidensial Kesatuan Republik UUD 1945 hasil amandemen Sudah merdeka
  11. 11. 1. Tahun 1945 – 1949 Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer. Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 1945 antara lain: a. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. b. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP. 2. Tahun 1949 – 1950 Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary). 3. Tahun 1950 – 1959 Landasannya adalah UUD 1950 pengganti konstitusi RIS 1949. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu.
  12. 12. 3. Tahun 1959 – 1966 Pada masa ini Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Era “Demokrasi Terpimpin”, yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani. 4. Tahun 1966 – 1998 Pada 27 Maret 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. 5. Tahun 1998 – Sekarang Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada partai politik maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.
  13. 13. Terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002. 1. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Konstitusi RIS Sistem Pemerintahan Indonesia menurut konstitusi RIS adalah sistem Pemerintah Parlementer yang tidak murni. Pasal 118 konstitusi RIS antara lain: a. Presiden tidak dapat di ganggu gugat b. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah 2. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUDS 1950 UUDS 1950 masih tetap mempergunakan bentuk sistem pemerintahan seperti yang diatur dalam konstitusi RIS. Di dalam pasal 83 UUDS 1950 dinyatakan sebagai berikut: a. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat b. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing- masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.
  14. 14. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan RI Sebelum Amandemen 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) 2. Sistem Konstitusional 3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara sebagai pembantu presiden 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
  15. 15. 29/03/2014 STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945
  16. 16. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan RI Setelah Amandemen 1. Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan 2. Bentuk pemerintahan yaitu Republik dengan sistem pemerintahan yaitu presidensial 3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden 4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden 5. Pemegang kekuasaan legislatif adalah DPR 6. Parlemen terdiri atas 2 bagian(bikameral) yaitu DPR dan DPD 7. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan MK dan KY
  17. 17. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia(Setelah Amandemen)
  18. 18. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power (Trias Politica) murni sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, akan tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power).
  19. 19. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan- kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut ; 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang- undang dan hak budget (anggaran) Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensil RI
  20. 20. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I. No Kelebihan Kelemahan 1. Adanya kepastian dan suprema-si hukum dalam penyelenggara-an pemerintahan negara. Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara profesional. 2. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapan- ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu.
  21. 21. Lanjutan… 3. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter. Demikian juga pada masa orde baru, meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya. 4. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional, program- program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat).
  22. 22. 1. Asas Pemerintahan Umum a. Asas Aktif b. Asas Vrij Bestuur c. Asas Freies Eremessen d. Asas Historis e. Asas Etis f. Asas Otomatis g. Asas Detournement De Pauvoir 2. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Di Indonesia a. Asas Negara Hukum b. Asas Semangat Kekeluargaan c. Asas Kedaulatan Rakyat 3. Asas Pemerintahan di Daerah a. Asas desentralisasi b. Asas dekonsentrasi c. Tugas Pembantuan
  23. 23. Berikut ini ialah salah satu contoh nyata kasus non etis yang dilakukan oleh aparat pemerintah: “Seorang wakil rakyat yang duduk di majelis, mewakili kaum buruh yang diperjuangkan haknya agar tidak senantiasa ditekan dan dirugikan. Tetapi yang bersangkutan pada kenyataannya sehari-hari terlibat kasus penyiksaan pada pembantu rumah tangganya sendiri. Betapa memprihatinkan seorang pembantu yang lugu ternyata mendapat perlakuan yang sangat menyedihkan, gajinya tidak dibayarkan, ia juga mendapat siksaan berat sekujur tubuhnya penuh dengan bekas tindakan kekerasaan. Seperangkat perlakuan yang dilakukan majikannya antara lain menyiram dengan air panas, menyetrika punggung, menendang, menembak kakinya dengan senapan angin, memborgol, tidak memberi makan, tidak membayarkan gaji, serta memperkosa.” Kejadian di atas dilakukan oleh aparat pemerintah yang sempat disajikan oleh berbagai media massa. Sepertinya kasus non etis di atas sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di dekitar kita. Sudah seharusnya kita membenahi diri masing-masing di saat aparat pemerintah pun tidak lagi bisa dijadikan sebagai acuan. ETIKA PEMERINTAHAN DI INDONESIA
  24. 24. KESIMPULAN Dari seluruh pembahasan makalah ini, kami dapat simpulkan bahwa sistem pemerintahan Negara Indonesia menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga-lembaga negara berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis. Sistem pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antarsistem pemerintahan negara. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi.
  25. 25. SESI PERTANYAAN
  26. 26. TERIMA KASIH

×