BAB I
PENDAHULUAN

I.

LatarBelakang
Disetiap Negara memilikisistempolitik yang berbeda-beda. Namun,
Islam memilikiaturanp...
yang handal, cerdas, berakhlakmulia, professional danpunyaintegritasdiri
yang tangguh.
II.

RumusanMasalah
Dari latar bela...
BAB II
PEMBAHASAN

1. PengertianPolitik Islam danSiyasah
Politikdalambahasaarabdisebutsiyasah yang berasaldari kata sasa-y...
Negara

lain,

dan

(3)

kebijakan,

carabertindak

(dalammenghadapiataumenanganisuatumasalah).
Politiksecarapembahasannya...
pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing.Dari
pengertian diatas dapat dilihat bahwa Siyasah Dauliyah leb...
p
e
m
e
r
i
ntah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas
kesepakatan musyawarah. Karena itu musyawarah me...
Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan
dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT...
dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan
malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam...
"kekuasaan elit". Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem
pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaula...
SAW telah menerapkan konsep demokrasi ini yang kemudian diikuti oleh
para sahabat sampai ratusan tahun ke depan.
Berangkat...
Kenyataan ini merupakan suatu fakta bahwa benih-benih demokrasi
sudah dimunculkan oleh islam jauh sebelum para Negara-nega...
m
e
n
g
umpulkan pendapat dari cendekiawan atau ahli piker dari anggota masyarakat.
Islam tidak mengenal kata kasta sebab ...
musyawarah. Rasulullah SAW sendiri mengajak para sahabatnya agar mereka
bermusyawarah dalam segala urusan, selain masalah-...
a. Pemerintahan islam esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang
konstutisional, dimana konstitusi mewakili kesepakatan ...
dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah yang mengatur pola
kehidupan manusia, mulai dari hal terkecil hingga terbe...
Allah SWT, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang telah dating kepadamu”.
b. Sy...
penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang
banyak, bangsa, bahkan dunia. Penguasaan wilayah ...
tidak boleh ditampilakan, termasuk ideology politik islam. Hal ini
menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di ...
pemimpin yang handal, cerdas, berakhlak mulian, professional dan punya
integritas diri yang tangguh.
Umat islam di Indones...
3. Demokrasi dalam islam yang dikenal hari ini merupakan tatanan hidup
yang jauh hari telah dicontohkannya oleh umat islam...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Sistem Politik Islam dan Demokrasii

4,702

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,702
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Politik Islam dan Demokrasii

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN I. LatarBelakang Disetiap Negara memilikisistempolitik yang berbeda-beda. Namun, Islam memilikiaturanpolitik yang bisamembuatnegaraituadil. Dalam alQur‟an memangaturanpolitiktidakdisebutkan, tetapisistempolitikpadazamanRasulullah SAW sangatlahbaik, begitujugadizaman para sahabat. Hal inidisebabkanolehfaktor-faktor yang mendorongmasyarakatnya yang taatdalammenjalankansyariat Islam. Indonesia merupakansebuah Negara Islam terbesar di dunia, namunbiladikatakan Negara Islam, padakenyataannyaislamikurangdiaplikasikandalamsistempemerintahandanlai nnya. Hal inisangatberpengaruhdalamberbagaiaspekkehidupanmasyarakat di Indonesia, contohkeciltetapitidakpernahtuntaspenyelesaiannyamaraknyakorupsi yang dikarenakanmulaihilangnyasifatjujurdanamanah para pemimpinsertakurangtransparannyapemerintahan di Indonesia. Hal inilah yang mendasari kami tertarikuntukmembahas “SistemPolitik Islam danDemokrasi”, supayakitasemuamemahamibahwapolitikdalamislamjugamerupakanhalpenti ng yang harusdiperhatikan. Dalamkondisibangsa sudawaktunyaumat Islam yang sangatmemprihatinkansekarang, untukterjudalamperjuanganpolitik yang lebihserius. Umat Islam tidakbolehlagibermain di wilayahpinggiransejarah. Umat Islam harusmenyiapkandiriuntukmemunculkanpemimpin-pemimpin 1
  2. 2. yang handal, cerdas, berakhlakmulia, professional danpunyaintegritasdiri yang tangguh. II. RumusanMasalah Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yaitu 1. Apa yang dimaksudpolitik Islam danSiyasah ? 2. Bagaimanprinsip-prinsipdasarpolitikdalamIslam ? 3. BagaimanabentukdemokrasidalamIslam ? 4. Bagaimanakontribusiumat Islam terhadapkehidupanpolitik ? III. Tujuan Dari rumusan di atas, tujuan rumusan masalah yaitu 1. Mengetahuipengertianpolitik Islam danSiyasah 2. Mengetahuiprinsip-prinsipdasarpolitikdalam Islam 3. Mengetahuibentukdemokrasidalam Islam 4. Mengetahuikontribusiumat Islam terhadapkehidupanpolitik IV. MetodePenulisan Penulisanmasalahdenganjudul “SistemPolitik Islam danDemokrasi” inidisusunberdasarkantebahpustakadariliteratur-literatur yang sesuaidengantopikpenulisan. yang digunakanmerupakanliteratursekunder Literatur-literatur (text book, internet). Berdasarkanpenelusuranliteraturinikemudiandiperoleh data yang bersifat primer dansekunder. 2
  3. 3. BAB II PEMBAHASAN 1. PengertianPolitik Islam danSiyasah Politikdalambahasaarabdisebutsiyasah yang berasaldari kata sasa-yasusu. Secaraharfiahnyadapatdimaksudkansebagaimengurus.,mengendaliataumemim pin. SebagaimanasabdaRasululllah yang artinya : “adapunBaniIsraildipimpinoleh para nabimereka” Secaraterminologisdalamlisan al-Arab, siyasahadalahkemaslahatan. Di dalam al- Munjiddiesbutkansiyasahadalahmembuatkemaslahatanmanusiadenganmembi mbingmerekakejalan yang menyelamatkan. Dan siyasahadalahilmupemerintahanuntukmengendalikantugasdalamnegeridanluar negeriyaknimengaturkehidupanatasdasarkeadilandanistiqamah. Politik Islam adalahmengatururusanumumdalampemerintahan Islam, denganmerealisasikanasaskemaslahatandanmenolakbahayselamatidamenyimp angbatas-batashukumdandasar-dasarnyasecara integral. Dalamkamusbesar bendaadatigayaitu Indonesia, : (1) pengertianpolitiksebagai kata pengetahuanmengenaikenegaraan (sistempemerintahan, dasar-dasarpemerintahan), (2) segalaurusandantindakan (kebijaksanaan, siasat, dansebagainya)mengenaipemerintahanatauterhadap 3
  4. 4. Negara lain, dan (3) kebijakan, carabertindak (dalammenghadapiataumenanganisuatumasalah). Politiksecarapembahasannyaartinyamengatur. Dalamfiqihataufiqihsiyasahmeliputi : a. SiyasahDusturiyyah (tata Negara dalam Islam) b. SiyasahDauliyyah (politik yang mengaturhubunganantarasatunegara Islam dengannegara Islam yang lain ataudengan Negara sekulerlainnya. c. SiyasahMaaliyah (sistemekonominegara) Kata “fiqh siyâsah” yang tulisan bahasa Arabnya adalah “ berasal dari dua kata yaitu kata fiqh ( ( ” ) dan yang kedua adalah al-siyâsî ).Kata fiqh secara bahasa adalah faham.Secara istilahyaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedangkan al-siyasisecarabahasaberartimengatur. Fiqhsiyasahdalamkonteksterjemahandiartikansebagaimateri yang membahasmengenaiketatanegaraan Islam (politik Islam). a. SiyasahDusturiyyah Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu Siyasah itu sendiri serta Dusturiyah. Arti Siyasah dapat kita lihat di pembahasan diatas, sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. b. SiyasahDauliyyah Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan Siyasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalh territorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, 4
  5. 5. pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing.Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa Siyasah Dauliyah lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain. c. SiyasahMaaliyah Arti kata Maliyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu Siyasah Maliyah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli (2003) mengatakan bahwa Siyasah Maliyah adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keungan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda-beda di masyarakat. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Ekrepesi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil (khalifah) Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Di samping itu, kekuasaan adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. 2. Prinsip-prinsipDasarPolitikdalam Islam Prinsip-prnsipdasarsiyasahdalam Islam meliputiantaralain : a. al-Musyawarah Dalam prinsip perundang-undangan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting artinya. Penentuan kebijaksanaan 5
  6. 6. p e m e r i ntah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Karena itu musyawarah merupakan prinsip penting dalam politik Islam. Prinsip musyawarah ini sesuai dengan ayat al-Quran Surah Ali Imran ayat 159: Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya”. Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. b. al-Adalah(keadilan) Artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. 6
  7. 7. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90; QS. as-Syura: 15; al-Maidah: 8; An-Nisa‟: 58, dan seterusnya. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang “ekstrim” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”. Artinya : “Allah berfirman: "Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan)”. (Q.S as-syura : 15) c. al-Musawah (persamaan) Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. d. al-Amanah (pemenuhankepercayaan) Sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, 7
  8. 8. dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam. e. al-Masuliyyah (tanggungjawab) Kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. f. al-Huriyyah (kebebasan) Artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq alkarimah dan dalam rangka al-amr bi-„l-ma‟ruf wa an-nahy „an al„munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Sebagaimanafirman ALLAH dalam Q.S Thahaayat 123 yang artinya : “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka”. 3. Demokrasi Dalam Islam Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunanidemokratia"kekuasaan rakyat", yang terbentuk demos "rakyat" dan kratos"kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politiknegara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari aristocratie 8
  9. 9. "kekuasaan elit". Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada saat ini banyak sekali Negara yang menganut sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi sendiri artinya sistem yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebelum menyoal arti demokrasi menurut islam, kita perlu menyamakan persepsi tentang arti demokrasi itu sendiri. Apabila mengartikan pemerintahan yang demokratis hanya merujuk pada pemerintah yang dibangun dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, sebenarnya islam sangat kaya dengan konsep kesetaraan warga dalam sebuah komunitas yang kita kenal dengan sbutan “umat”. Konsep demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat yang menjadi rujukan banyak negar di dunia untuk diterapkan, pada prinsipnya menghargai raklyat sebagai satu-kesatuan, memiliki otoritas dan berada dalam posisi yang setara baik dimata hokum maupun dalam kesempatan mencari penghidupan. Dalam tataran ini, islam justru telah memulai dari hal yang paling mendasar yaitu tidak mengartikan manusia atau individu-individu dalam satu komunitas itusebagai rakyat melainkan umat. Perngertian umat jauh lebih bernilai, dihargai, memiliki kesetaraan dan posisi yang sama di hadapan manusia. Bahkan Allah tak akan membedakan manusia dari berbagai golongan, suku, jenis kelamin, melainkan hanya akan membedakan manusia itu dari ketakwaannya. Tapi, jika pemerintahan demokratis dikaitkan dengan dikotomi Barat dan Timur atau dikaitkan dengan pengembangan demokrasi pada masa awal demokrasi di Yunani Kuno, dapat dikatakan bahwa islam jauh melebihi demokrasi tersebut. Islam telah mengatur tidak hanya individu tapi bagaiman melaksanakan Negara dan bangsa dalam posisi yang sama. Nabi Muhammad 9
  10. 10. SAW telah menerapkan konsep demokrasi ini yang kemudian diikuti oleh para sahabat sampai ratusan tahun ke depan. Berangkat dari kisah para sahabat, sejarah para khalifah-khalifah dunia islam pada saat awal munculnya islam, seperti khutbah Abu Bakar yang diucapkan setelah beliau terpilih sebagai khalifah pertama, “Wahai sekalian manusia, kalian telah mempercayakan kepemimpinan kepadaku, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku benar, maka bantulah aku, dan jika kalian melihat aku dalam kebatilan, maka luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku taat kepda Allah, maka bila aku tidak taat kepada-Nya janganlah kalian menaatiku.” Dari pidato singkat beliau, kita sudah menyimpulkan bahwa sahnya pada saat itu, masyarakat di depan hokum sudah dianggap mempunyai kedudukan yang sama. Maka dari itu, bila saja beliau (Abu Bakar) melakukan sebuah kesalahan, beliau meminta untuk diingatkan atau ditegur. Ini sesuai dengan makna Q.S An-Nisa (4) ayat 58 tentang keadilan Tuhan, Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum diantara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi senantiasa Melihat.” 10
  11. 11. Kenyataan ini merupakan suatu fakta bahwa benih-benih demokrasi sudah dimunculkan oleh islam jauh sebelum para Negara-negara sekuler mengagung-agungkan demokrasi. Demokrasi adalah tatanan bernegara dan mempunyai prinsip-prinsip yang disyaratkan untuk menjadi sebuah komunitas yang berdemokrasi. Menurut Sadek. J. Sulayman, dalam demokrasi terdapat beberapa prinsip baku yang harus diaplikasikan dalam sebuah Negara demokrasi, diantaranya: a. Kebebasan berbicara bagi seluruh bangsa. b. Pemimpin dipilih secara langsung yang dikenal di Indonesia dengan pemilu c. Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan yang minoritas d. Semua harus tunduk pada hokum yang dikenal dengan supremasi hukum Dan prinsip-prinsip di atas sesuai dengan syariat islam yang juga menjunjung tinggi sebuah kebebasan, mulai dari kebebasan jiwa yang harus dijaga, kebebasan untuk mengolah harta dan juga kebebasan berpendapat. Bahkan dalam islam sendiri tidak mengenal pemaksaan untuk memeluk agamanya, hanya saja ada kewajiban mengajak kepada syariat islam yang disebut dakwah, tapi semua diserahkan kepada hidayah dari Allah nantinya. Misalnya lagi mekanisme pemimpin dalam islam juga sejalan dengan prinsip-prinsip di atas, dalam sebuah hadist Rasulullah menganjurkan untuk memilih pemimpin dari sekelompok orang atau komunitas, dan juga kepemimpinan dalam islam yang tidak dianggap sah kecuali bila dilakukan dengan bai‟at secara terbuka oleh semua anggota masyarakat. Seorang khalifah sebagai seorang pemimpin tertinggi tidak boleh mengambil keputusan dengan hanya melandaskan pada pendapat dirinya belaka, ia harus 11
  12. 12. m e n g umpulkan pendapat dari cendekiawan atau ahli piker dari anggota masyarakat. Islam tidak mengenal kata kasta sebab Allah SWT tidak membedakan hamba-hamba-Nya dari kedudukan dan hartanya. Allah SWT semata-mata membedakan kedudukan umat-Nya dari amal ibadahnya. Oleh karena itu, selayaknya umat islam menyeimbangkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya. Sesuai dengan isi Q.S Ali Imran (3) ayat 159 tentang demokrasi: Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. Yang diharapakan dari musyawarah adalah mufakat untuk kebenaran. Apabila mereka menghadapi masalah, maka harus diselesaikan dengan cara 12
  13. 13. musyawarah. Rasulullah SAW sendiri mengajak para sahabatnya agar mereka bermusyawarah dalam segala urusan, selain masalah-masalah hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Adapun hal-hal yang harus dimusyawarakan hanya menyangkut persoalan duniawi seperti urusan rumah tangga, social, budaya, politik, dan sebagainya. Sedang persoalan agama bersifat mutlak, ketentuannya termaktub dalam Al-Qur,an dan Sunnah. Menurut DR. Yusuf Qardhawi, substansi demikrasi sejalan dengan islam ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya: a. Proses pemilihan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat banyak, dan dalam islam hal ini contohnya menjadi imam shalat saja islam melarang imam yang tidak disukai oleh makmumnya. b. Pemilihan umum termasuk pemberian saksi, makanya barangsiapa yang menolak untuk ikut dalam pemilihan dan kandidat yang baik kalah karena banyak yang tidak ikut memilih maka yang menang adalah kandidat yang tidak selayaknya, maka orang ini melanggar ajaran Allah untuk memberikan kesaksian disaat dibutuhkan. c. Penetapan hukum berdasarkan suara mayoritas, dalam islam ada istilah syura, yaitu musyawrah. “…sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka…” (Asy-syura:38) dan “…karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu…” (Ali Imran:159). d. Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarka pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan islam. Selain itu, kita juga dapat melihat konsep-konsep dari pemerintahan islam itu sendiri, yaitu: 13
  14. 14. a. Pemerintahan islam esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang konstutisional, dimana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat (governed) untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang ditentukan dan disepakati. Bagi muslim, sumber konstitusi adalah Al-Qur‟an, Sunnah dan lain-lain yang relevan, efektif dan tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Sunnah. b. Sistem politik islam adalah partisipatoris. Dari pembentukan struktur pemerintahan institusional sampai tahap implementasinya, sistem ini bersifat partisipatoris. Ini berarti bahwa kepemimpinan dan kebijakan akan dilakukan dengan basis partisipasi rakyat secara penuh melalui proses pemilihan. c. Akuntabilitas. Poin ini menjadi akibat wajar esensial bagi sistem konstitusional dan pertisipatoris. Kepemimpinan dan pemegang otoritas bertanggung jawab pada rakyat dalam kerangka islam. Kerangka islam disini bermakna bahwa semua umat islam secara teologis bertanggung jawab kepada Allah dan wahyu-Nya. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi yang dikenal hari ini adalah tatanan hidup yang jauh hari telah dicontohkannya oleh umat islam dan menjadi sebuah jaminan kejayaan suatu Negara kalau benar-benar menerapkan sistem demokrasi tersebut. 4. Kontribusi Umat Islam terhadap Kahidupan Politik Agama itu sangat penting disegala aspek kehidupan umat manusia, selain itu agama juga berperan untuk menenangkan jiwa dan raga. Dengan agama yang kita yakini hidup akan lebih baik dan indah. Dengan agama, kita akan lebih bijak menyikapi sesuatu. Oleh karena itu, agama dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Islam adalah solusi. Solusi dari segala permasalahan di dunia ini dengan kesempurnaan agamanya (syumul). Kesempurnaan ajaran islam dapat ditelaah 14
  15. 15. dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah yang mengatur pola kehidupan manusia, mulai dari hal terkecil hingga terbesar baik ekonomi, social, politik, hukum, ketatanegaraan, budaya, seni, akhlak/etika, keluarga, dal lain-lain. Bahkan bagaimana membersihkan najis pun diatur dalam islam. Ajaran islam merupakan rahmatan lil „alamin (rahmat bagi semesta alam), artinya islam selalu membawa kedamaian, keamanan, kesejukan, dan keadilan bagi seluruh makhluk hidup yang berada di atas dunia. Islam tidak memandang bentuk atau rupa seseorang dan membedakan derajat ataumartabat manusia dalam level apapun. Islam menghormati dan memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menganut suatu keyakinan atau agama tanpa memaksakan ajaran islam tersebut dijalankan (laa ikrahaa fiddiin). Islam bukan semata-mata agama (a religion) namun juga merupakan sistem politik (a political system), islam lebih dari sekedar agama. Islam mencerminkan teori-teori perundang-undangan politik. Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan Negara secara bersamaan (M. Dhiaduddin Rais, 2001:5). Dalam hal politik, islam mengatur bagaimana seorang pemimpin harus bersikap terhadap rakyatnya. Dan bagi seorang pemimpin ada pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan terhadap rakyatnya di akhirat nanti. Ada batasan-batasan yang diberikan terhadap seorang pemimpin. Berpolitik adalah kewajiban bagi setiap muslim baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun dalil yang menunjukkan hak itu antara lain: a. Dalil-dalil syara telah mewajibkan kepada kaum muslim untuk mengurus urusannya berdasarkan hukum-hukum islam. Sebagai pelaksana praktis hukum syara Allah SWT telah mewajibkan adanya ditengah-tengah kaum muslim pemerintah islam yang menjalankan urusan umat berdasarkan hukum syara. Ini dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah:48 yang artinya, “maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh 15
  16. 16. Allah SWT, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah dating kepadamu”. b. Syara telah mewajibkan kaum muslim untuk hirau terhadap urusan umat sehingga keberlangsungan hukum syara bisa terjamin. Karenanya, dalam islam ada kewajiban untuk mengoreksi penguasa. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah Q.S Ali Imran (3) : 104: Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. Melihat kenyataan-kenyataan tersebut, sudah dapat diketahui dengan jelas bagaimana kontribusi umat islam dalam kehidupan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan umat islam dalam kehidupan politik sudah diatur dengan jelas dalam agama itu sendiri. Mulai dari niat untuk melibatkan diri sampai dengan konsekuensi yang akan diterima jika melanggar apa yang telah ditetapkan dalam islam. Kita dapat mengambil contoh kontribusi umat islam dalam kehidupan politik nasional. Kontribusi umat islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Disetiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, islam selalu punya pengaruh yang besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini, pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat islam. Salah satu penyebabnya adalah karena umat islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran islam sangat dianjurkan agar 16
  17. 17. penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa, bahkan dunia. Penguasaan wilayah politik menjadi sarana penting bagi umat islam agar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Kontribusi Umat Islam dalam Politik Nasional dari Masa ke Masa a. Era kerajaan-kerajaan islam Berjaya Pengaruh islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajah colonial bercokol di tanah air, sudah berdiri beberapa kerajaan islam besar. Kejayaan kerajaan islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. b. Era colonial dan kemerdekaan (Orde lama) Peran islam dan umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik di Indonesia baik pada masa colonial maupun masa kemerdekaan. Pada masa colonial, islam harus berperang menghdapi ideology kolonialisme sedangkan pada masa kemerdekaan islam harus berhdapan dengan ideology tertentu seperti komunisme dengan segala intriknya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejarah secara tegas menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin islam punya andil besar dalam perumusan NKRI. Baik itu mulai dari penanaman nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar Negara. Para pemimpin islam terutama Serikat Islam pernah mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas Daulah Islamiyah yang tertuang di dalam piagam Jakarta. Namun, format tersebut hanya bertahan selama 57 hari karena adanya protes dari kaum umat beragama lain. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Pancasila sebagai filosofi Negara. c. Era orde baru Pemerintahan masa orde baru menetapkan pancasila sebagai satusatunya asas di dalam Negara. Ideology politik lainnya dipasung dan 17
  18. 18. tidak boleh ditampilakan, termasuk ideology politik islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan islam. Politik islam terpecah menjadai dua kelompok. Kelompok pertama disebut kaum skripturalis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah. Kelompok kedua adalah kaum subtansialis yang mendukung pemerintahan dan menginginkan agar islam tidak terjun ke dunia politik. d. Era reformasi Bulan Mei 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu rakyat Indonesia bersatu untuk menumbangkan rezim tirani Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin islam pada saat itu. Beberapa pemimpin islam yang turut mendukung reformasi adalah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kedua Nahdatul Ulama. Muncul juga nama Nurcholis Majid (Cak Nur), cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir, kiprah umat islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan. Umat islam mulai kembali memunculkan dirinya tanpa malu dan takut lagi menggunakan label islam. Perpolitikan islam selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan lagi satu-satunya asas. Partai-partai politik juga boleh menggunakan asas islam. Kemudian bermunculanlah berbagai partai politik dengan asas dan label islam. Partai-partai politik yang berasaskan islam antara lain PKB, PKU, PNU, PBR, PKS, PKNU, dan lain-lain. Dalam kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan sekarang, sudah waktunya umat islam untuk terjun dalam perjuangan politik yang lebih serius. Umat islam tidak boleh lagi bermain di wilayah pinggiran sejarah. Umat islam harus menyiapkan diri untuk memunculkan pemimpin18
  19. 19. pemimpin yang handal, cerdas, berakhlak mulian, professional dan punya integritas diri yang tangguh. Umat islam di Indonesia diharapkan tidak lagi termarginalisasi dalam panggung politik. Politik islam harus mampu merepresentasikan idealismenya sebagai “rahmatan lil „alamin” dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 1. Politik dalam bahasa arab disebut siyasah yang artinya, mengurus, mengendali atau memimpin. 2. Prinsip-prinsip dasar politik dalam islam yaitu Al-Musyawarah, AlAdalah, Al-Musawah, Al-Amanah, Al-Maasuliyyah dan Al- Hurriyyah. 19
  20. 20. 3. Demokrasi dalam islam yang dikenal hari ini merupakan tatanan hidup yang jauh hari telah dicontohkannya oleh umat islam dan menjadi sebuah jaminan kejayaan suatu Negara kalau benar-benar menerapkan sistem demokrasi tersebut. 4. Kontribusi umat islam dalam politik nasional sudah terlihat dari masa ke masa, mulai dari era kerajaan-kerajaan islam Berjaya, era colonial dan kemerdekaan, era orde baru, era reformasi dan sampai sekarang. Umat islam di Indonesia diharapkan tidak lagi termarginalisasi dalam panggung politik. Politik islam harus mampu merepresentasikan idealismenya sebagai “rahmatan lil „alamin” dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. B. Saran Penulis menyadari makalah ini masih kurang sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran agar makalah ini bisa lebih baik dari pembaca. Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca. 20

×