Fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah

on

  • 1,000 views

fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah yaitu aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasonal

fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah yaitu aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasonal

Statistics

Views

Total Views
1,000
Views on SlideShare
1,000
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
17
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah Presentation Transcript

  • 1. FATWA TENTANG EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH KELAS AK BU ASTRI YULIA (24512002) SELIATY BUNGA PARETTA (24512018)
  • 2. DEFINISI PERAN ULAMA FATWAFATWA DSN FUNGSI FATWA FATWA KLASIK KAIDAH PRODUK PRINSIP
  • 3. DEFINISI Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (Al-Fatwa fi Haqqil ’Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid).
  • 4. FUNGSI 1)Tabyin menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN 2)Taujih memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah.
  • 5. FATWA KLASIK Fatwa klasik bersifat opsional ”ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat ”i’lamiyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.
  • 6. KAIDAH Dalam konteks ini diterapkan dua kaidah.  Pertama, Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah, yaitu, memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.  Kedua, Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu ’ala at-tahrim ( Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).
  • 7. PRINSIP Formulasi fatwa berpegang pada prinsip maslahah atau ”ashlahiyah” . Konsep maslahah dalam muamalah menjadi prinsip yang paling penting. Dalam ushul fiqh telah populer kaidah, ”Di mana ada mashlalah, maka di situ ada syariah Allah”. Watak maslahat syar’iyah antara lain berpihak kepada semua pihak atau berlaku umum, baik maslahat bagi lembaga syariah, nasabah, pemerintah (regulator) maupun masyarakat luas.
  • 8. PRODUK FATWA DSN Sejak berdirnya tahun 1999, Dewan Syariah Nasional, telah mengeluarkan sedikitnya 47 fatwa tentang ekonomi syariah, antara lain, fatwa tentang giro, tabungan, murabahah, jual beli salam, istishna’, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, kaf alah, hawalah, uang muka dalam murabahah, sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari’ah, diskon dalam murabahah, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pencadangan penghapusan aktiva produktiF dalam LKS, al-qaradh, investasi reksadana syariah, pedoman umum asuransi syariah, jual beli istisna’ paralel, potongan pelunasan dalam murabahah, safe deposit box, raha (gadai), rahn emas, ijarah muntahiyah bit tamlik, jual beli mata uang, pembiayaan pengurusan haji di LKS, pembiayaan rekening koran syariah, pengalihan hutang, obligasi syariah, obligasi syariah mudharabah, Letter of Credit (LC) impor syariah, LC untuk export, sertifikat wadiah Bank Indoensia, Pasar Uang antar Bank Syariah, sertifikat investasi mudharabah (IMA), asuransi haji, pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, obligasi syariah ijarah, kartu kredit, dsb
  • 9. FATWA-FATWA DSN Lembaga yang secara khusus mempunyai kompetensi dalam penetapan fatwa di lingkungan MUI adalah Dewan Syari’ah Nasional. Pemateri menyampaikan dasar umum penetapan fatwa berpedoman pada Al Qur’an, Sunnah, Ijma’ , dan Qiyas. Secara umum pengklasifikasian fatwa MUI dibedakan menjadi dua kelompok :  Klasifikasi fatwa yang didasarkan pada forum penetapannya, terdiri dari fatwa yang ditetapkan oleh forum komisi fatwa, fatwa yang ditetapkan oleh forum dewan syari’ah nasional, fatwa yang ditetapkan oleh musyawarah nasional serta fatwa yang ditetapkan oleh Ijma ulama.  Klasifikasi fatwa yang didasarkan pada temanya, terbagi menjadi fatwa tentang ekonomi syari’ah, fatwa tentang produk halal, dan fatwa tentang masalah keagamaan.
  • 10. Penetapan fatwa tentang ekonomi syariah dan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) . Penetapan fatwa ekonomi syariah oleh DSN didasarkan pada pengajuan pertanyaan dan secara umum berasal dari lembaga keuangan syari’ah. Secara garis besar, dilihat dari sudut tema dan peruntukannya Fatwa DSN dapat dikelompokan menjadi lima kelompok :  Fatwa tentang Perbankan Syariah  Fatwa tentang Pasar Modal Syariah  Fatwa tentang Asuransi Syariah  Fatwa tentang Pegadaian Syariah  Fatwa tentang Akuntansi Syariah
  • 11. PERAN ULAMA DALAM SOSIALISASI FATWA EKONOMI SYARIAH Peran ulama yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:  Ulama berperan menjelaskan kepada warga masyarakat bahwa ajaran muamalah maliyah harus dihidupkan kembali sesuai dengan syariah Islam yang berdasarkan Alquran dan sunnah.  Ulama berperan untuk menjelaskan bahwa keterpurukan dan ekonomi umat Islam selama ini diantaranya disebabkan oleh umat Islam mengabaikan figh muamalah.  Ulama berperan menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah pengalaman fiqih muamalah maliyah, fiqih ini menjelaskan bagaimana sesama manusia berhubungan dalam bidang harta, eknomi, bisnis, dan keuangan  Mengembalikan warga masyarakat pada fitrahnya
  • 12.  Ulama menjelaskan kepada umat keunggulankeunggulan sistem ekonomi syariah, termasuk keunggulan sistem perbankan syariah dari bank konvensional yang menerapkan bunga  Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melaui perkembangan dan sosialisasi perbankan syariah  Mengajak umat untuk memasuki Islam secara kaffah (menyeluruh), tidak sepotong-potong seperti selama ini. Selama ini masih banyak warga masyarakat Islam ynag bergerumul secara langsung dengan sistem riba yang diharamkan oleh Allah SWT di dalam Alquran dan larangan itu dilaksanakan dalam bank konvensional
  • 13.  Menjelaskan kepada waraga masyarakat tentang dosa riba yang sangat besar, baik dari nash Alquran, sunnah Nabi Muhammad, pendapat para ulama dan para filsuf Yunani, pakar nonmuslim, pakar ekonomi Islam, dan sebagainya  Memberikan motivasi kepada warga masyarakat yang pengusaha kecil, menengah atau wirausaha, agar mereka memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja keras sesuai ridha Allah dan bersifat jujur (amanah) dalam mengelola uang umat.  Mengajak para hartawan dan pengusaha muslim agar mau mendukung dan mengamalkan perbankan syariah dalam kegiatan bisnis mereka. Dengan demikian, syiar muamalah Islam melaui perbankan syariah lebih berkembang dan diminati oleh semua elemen dalam masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia
  • 14. Terima kasih atas perhatiannya 