Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen

on

  • 18,854 views

 

Statistics

Views

Total Views
18,854
Views on SlideShare
18,854
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
209
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen Presentation Transcript

  • SISTEM POLITIKINDONESIA SEBELUMDAN SESUDAHAMANDEMEN
  • Pengertian SistemSistem menurut Pamudji (1981:4) merupakan suatu kebulatan ataukeseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atauperpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatukebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh. Sistem jugadapat diartikan sebagai kerjasama suatu kelompok yang salingberkaitan secara utuh, apabila suatu bagian terganggu maka bagianyang lain akan merasakan kendalanya.
  • Pengertian PolitikPolitik dalam bahasa arabnya disebut “siyasyah” yang kemudianditerjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya“politics” . asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “polis”yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungankhusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itutimbul aturan, kewenangan dan pada akhirnya kekuasaan.
  • Pengertian Sistem Politik• Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.•ž Menurut Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang.
  • • Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
  • • Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng.• Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).
  • Sistem Politik Indonesia• Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai- nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:• Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda• Negara berdasarkan atas hukum• Pemerintah berdasarkan konstitusi• Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu• Pemerintahan mayoritas• Pemilu yang bebas• Parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
  • Sistem Politik Sebelum Amandemen UUD NRITahun 1945• Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)• Sistem Konstitusional.• Kekuasaan tertinggi di tangan MPR• Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggidi bawah MPR.• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.• Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggungjawab terhadap DPR.• Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
  • • Dampak negatif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial ini adalah sebagai berikut :• • Terjadi pemusatan kekuasaan negara pada satu lembaga, yaitu presiden. • Peran pengawasan & perwakilan DPR semakin lemah. • Pejabat – pejabat negara yang diangkat cenderung dimanfaat untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden. • Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang – orang yang dekat presiden. • Menciptakan perilaku KKN. • Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap negara. • Rakyat dibuat makin tidak berdaya, dan tunduk pada presiden.
  • • Dampak positif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial ini adalah sebagai berikut :• • Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan. • Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. • Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. • Konflik dan pertentangan antar pejabat Negara dapat dihindari.
  • Sistem Politik Sesudah Amandemen UUD NRITahun 1945• Pokok – pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut :• • Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah Negara terbagi menjadi beberapa provinsi. • Bentuk pemerintahan adalah Republik. • Sistem pemerintahan adalah presidensial. • Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. • Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. • Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD. • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.
  • • Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut :• • Presiden sewaktu – waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR. • Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. • Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. • Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang – undang dan hak budget (anggaran).
  • Intinya, sistem politik Indonesia sesudah amandemen telahmemperhatikan keselarasan antara lembaga-lembaga negara yangada, dengan adanya check and balance, pembagian kekuasaan yangadil, dan penataan lembaga negara yang lebih efektif, jelas, dansistematis