Your SlideShare is downloading. ×
0
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Sosialisasi COD dan City Morgue
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sosialisasi COD dan City Morgue

1,784

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,784
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
  • SECARA KONSEP, SEBUAH CITY MORGUE ITU :MENGUTAMAKAN STANDAR BAKU EMAS METODE PENENTUAN COD DENGAN AUTOPSI[PEMUSATAN INFORMASI KEMATIANKELENGKAPAN PELAPORAN
  • Transcript

    • 1. ASPEK MEDIKOLEGAL KEMATIAN& SURAT KETERANGAN KEMATIAN SOSIALISASI PUSATPENINGKATAN SISTEM REGISTRASI PENYEBAB KEMATIAN 12-13 AGUSTUS 2010
    • 2. DEFINISI KEMATIAN1. MATI KLINIS Berhenti bekerjanya Jantung & Paru2. MATI BATANG OTAK Matinya sel saraf pada pusat otonom di batang otak mengakibatkan berhenti bekerjanya jantung dan paru3. MATI SELULAR Matinya sel-sel tubuh4. MATI OTAK Matinya sel-sel saraf otak neokorteks yang sifatnya ireversibel
    • 3. DEFINISI KEMATIAN UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 117: “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.”
    • 4. MENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR?• Kehilangan hak – Dihentikan nya segala tindakan medis – Status kependudukan berubah – Segala kepemilikan berpindah tangan pada ahli waris• Timbulnya hak – Pernyataan medis (Sertifikat kematian  Surat Keterangan Kematian) – Deklarasi / pernyataan dari pemerintah (akta kematian)
    • 5. MENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR?• Nilai luhur dan keberadaban budaya Penghormatan terhadap kematian Ritual budaya dan agama• Aspek sosial ekonomi Hubungan kekerabatan berubah Beban ekonomi masyarakat berubah• Aspek kesehatan masyarakat Penanganan jenazah dengan penyakit menular Program kesehatan yang tepat sasaran
    • 6. MENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR?• Pemerintah yang beradab  Bagian dari penegakkan hak asasi manusia• Kewajiban hukum: 1. UU Kesehatan no. 36 th 2009 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 3. Peraturan Bersama Mendagri & Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian• Perencanaan program pemerintah 1. Aspek kependudukan  Statistik , beban wilayah 2. Aspek Kesehatan  evidence based, spesifik, tepat sasaran
    • 7. UU Kesehatan no. 36 th 2009 (kewajiban Pemda) Ps 118PENANGANAN & Ps 125 Ps 119 Ps 122 IDENTIFFIKASI BIAYA AUTOPSI AUTOPSI KLINIS AUTOPSI FORENSIK JENAZAH TAK FORENSIK DIKENAL KUHAP (kewajiban Pemda) Ps 133 Ps 136 TENAGA AHLI UNTUK AUTOPSI BIAYA AUTOPSI FORENSIK FORENSIK Peraturan Bersama Mendagri & Menkes th 2010 Ps 6 (2) KEWAJIBAN PENELUSURAN SEBAB MATI UTK KEMATIAN DI LUAR FASILITAS KESEHATAN
    • 8. PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN EVIDENCE BASED berdasarkan angka aktual, termasuk kematian berdasarkan informasi riil, dalam hal penyebab kematian dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal metode penentuan sebab mati SPESIFIK masing-masing daerah memiliki karakteristik informasi kematian dan penyebab kematian berbeda  harus diketahui TEPAT SASARAN penyebab kematian terbanyak, tersering, terfatal harus menjadi program prioritas
    • 9. HAL TERKAIT DALAM ISU KEMATIAN CARA KEMATIAN sifat peristiwa yang menimbulkan penyebab kematian: Wajar – Tidak Wajar SEBAB KEMATIAN jenis kekerasan atau penyakit yang menyebabkan kematian MEKANISME KEMATIAN Perubahan biologis, kimiawi dan patologi akibat penyebab kematian LOKASI KEMATIAN tempat terjadinya kematian dan atau ditemukannya jenazah: Fasilitas Kesehatan- Diluar Fasilitas kesehatan
    • 10. SIAPA YANG DAPAT MENENTUKANSEBAB KEMATIAN?  Dilakukan oleh “ahlinya”  Ahli: Seseorang yang memiliki keahlian untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan Contoh: Dokter, perawat, bidan.  Sebab Mati versi ICD-10 vs Sebab Mati versi Forensik
    • 11. SEBAB KEMATIAN(PERSPEKTIF FORENSIK) Mengutamakan “kepastian” Bila ragu2 – harus di “declare tidak dapat ditentukan” If you don’t see it – don’t say it Purpose: pemastian hak / kewajiban / konsekuensi yuridis Cara berpikir: critical analisis cod …. Deduktif
    • 12. SEBAB KEMATIAN(ICD-10) Penyebab Kematian langsung Penyebab Kematian antara Penyebab Kematian Dasar
    • 13. ASPEK MEDIKOLEGAL:AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIAN  Pasal 119: 1. Untuk kepentingan penelitianUntuk Kepentingan dan pengembangan dapatPenelitian danPengembangan dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit.UU No.36 Tahun 2009 2. Bedah mayat klinis ditujukantentang Kesehatan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian
    • 14. ASPEK MEDIKOLEGAL:AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIAN • Pasal 120: 1. Untuk kepentingan pendidikanUntuk Kepentingan di bidang ilmu kedokteran danPendidikan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis diUU No.36 Tahun 2009 rumah sakit pendidikan atau ditentang Kesehatan institusi pendidikan kedokteran 2. Dilakukan pada mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus oleh keluarganya atau atas persetujuan tertulis
    • 15. ASPEK MEDIKOLEGAL:AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIAN • Pasal 122: 1. Untuk kepentingan penegakanUntuk Kepentingan hukum dapat dilakukan bedahPenegakan Hukum mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturanUU No.36 Tahun 2009 perundang-undangan.tentang Kesehatan 2. Dilakukan oleh dokter ahli forensik atau dokter lain apabila tidak terdapat dokter ahli forensik atau tidak memungkinkan dirujuk.
    • 16. Rahasia Kedokteran SEGALA SESUATU YANG DIKETAHUI OLEH KARENA ATAU PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN DI BIDANG KEDOKTERAN (PP 10 / 1966) UU No.36/2009:  Hubungan dokter-pasien didasarkan atas itikad baik dan saling percaya  Right of privacy
    • 17. PEMBUKAAN RAHASIA KEDOKTERAN IJIN / OTORISASI PASIEN UU WABAH DLL, KUHAP, jo PP 10/66 PS 48 KUHP : DAYA PAKSA PS 50 KUHP : MENJALANKAN UU PS 51 KUHP : PERINTAH JABATAN KEILMUAN, KEPENTINGAN UMUM
    • 18. INFORMASI TERKAIT KEMATIAN DAN RAHASIA KEDOKTERAN Surat keterangan kematian memuat informasi yang spesifik yang mengungkapkan kondisi kesehatan seseorang.  Perlu dibatasi penggunaannya  Perlu dibatasi informasi yang termuat didalamnya  Perlu dilakukan penjagaan identitas jenazah sebagai bagian dari privacy jenazah dan keluarganya
    • 19. KEMATIAN Penanganan kematian akan merupakan kegiatan sertifikasi dan non sertifikasi Kegiatan sertifikasi menghasilkan  surat keterangan medis bahwa seseorang telah meninggal = “Surat Keterangan Kematian” Kegiatan non sertifikasi menghasilkan  akan menghasilkan data dan informasi seputar kematian = penyebab kematian, database, dll Pelayanan Forensik ada perannya di kedua kegiatan tersebut melalui pelayanan langsung terhadap jenazah Peran itu akan dijalankan dengan lebih efektif melalui City Morgue
    • 20. SURAT KETERANGAN KEMATIAN -revisi terbaru Memiliki spirit sertifikat kematian namun memfasilitasi kebutuhan registrasi penyebab kematian. Fungsi:- Pernyataan kematian dari petugas medis- Untuk diberikan pada keluarga almarhum/ah- Syarat pengurusan administrasi kependudukan & pemulasaraan
    • 21. SURAT KETERANGAN KEMATIANLEMBAR 1 Yang berisi: •Identitas jenazah (Nama, NIK,jenis kelamin, ttl, agama, tk pendidikan, pekerjaan, alamat, status kependudukan) •Deklarasi Kematian •Waktu meninggal •Umur saat meninggal •Tempat meninggal •Rencana pemulasaraan •Dokter pemeriksa dan keluarga penerima jenazah
    • 22. FORMULIR KETERANGANPENYEBAB KEMATIANLEMBAR 2-4Untuk kepentingan registrasipenyebab kematianNama almarhum/ah di blokhitam, ditambah kolom inisialsajaBerisi keterangan lengkappenyebab kematianAkan dijelaskan lebih lanjutpada sesi presentasiberikutnya
    • 23. CITY MORGUE& PERANNYA DALAMSISTEM REGISTRASIPENYEBAB KEMATIAN
    • 24. JUSTIFIKASI Setiap Municipal (Pemerintah Daerah) diseluruh dunia bertanggungjawab untuk (mengurus) seluruh warganya mulai dari lahir hingga meninggal  Penghargaan terhadap harkat martabat (warga) sebagai manusia (berbeda dengan binatang yang mati) Peristiwa meninggalnya seseorang (warga) disuatu wilayah adalah  urusan publik (public services) tanpa memandang status sos-ek  Terjadinya suatu Peristiwa Hukum:  Berubahnya status seseorang dari warga menjadi bukan warga (dengan segala hak dan kewajibannya)  Beralihnya hak dan kewajiban seorang subyek hukum (waris, dll)  Mulai timbulnya hak-hak seseorang (waris, pensiun, asuransi, dll)  Kemungkinan terjadinya peristiwa pidana (pembunuhan, kecelakaan, dll)
    • 25. TERJEMAHAN & DEFINISI “City Morgue” Terjemahan langsung Definisi Fungsional  Kamar jenazah kota,  Pusat pelayanan medikolegal rumah mayat kota di wilayah kerjanya ??? atau Pusat pelayanan jenazah dan  kurang sesuai dengan informasi kematian terpadu perannya yang diharapkan di wilayah kerjanya ???  Lebih sesuai namun masih butuh revisi  Belum ada konsensus khusus
    • 26. KONSEP CITY MORGUE DENGAN SURAT KETERANGAN AUTOPSI KEMATIAN, RAHASIA FORENSIK &KEDOKTERAN, WARISAN, KLINIK ASURANSI, DLL PERHATIAN STANDAR BAKU PADA ASPEK EMAS METODE MEDIKOLEGAL PENENTUAN KEMATIAN COD KELENGKAPAN PEMUSATAN PELAPORAN INFORMASI KEMATIAN DAN KEMATIAN PENYEBAB KEMATIANPENAMPUNG JENAZAH KOTA SEBAGAI PENGUMPUL DAN SUMBER INFORMASI SURAT KETERANGAN KEMATIAN KEMATIAN TERISI LENGKAP & PELAPORAN TOTAL SELURUH JENAZAH YG DIPERIKSA HERKUTANTO & ASTARI. HOTEL AKASIA 22 JULI 2010
    • 27. KONSEP “City Morgue” Suatu lembaga teknis milik pemerintah daerah kabupaten/ kota Yang memberikan pelayanan terpadu terhadap kejadian kematian di wilayahnya (terhadap fisik jenazah maupun data penyebab kematiannya) Sifatnya khas karena memerlukan kompetensi institusi dan kompetensi sumber daya yang khusus Bertujuan untuk melayani seluruh kematian yang terjadi di kab/ kota baik langsung (pemeriksaan jenazah) maupun tidak langsung (autopsi verbal, pengumpulan data)
    • 28. INSTITUSI “City Morgue” Salah satu usulan bentuk: “BADAN URUSAN KEMATIAN DAN MEDIKOLEGAL KABUPATEN/ KOTA” Merupakan sebuah lembaga teknis hasil kerjasama komponen dibawah ini:- Kementrian Dalam Negeri- Kementrian Kesehatan- Pemerintah Kab/ Kota (Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan)- Profesional
    • 29. PORSI PERAN UNTUK KEBERADAAN CITY MORGUE Kementrian Dalam Negeri merupakan kontributor terbesar karena membawahi Pemda Kementrian Kesehatan berkontribusi dalam kompetensi SDM dan prosedur Pemerintah Daerah berkewajiban langsung atas ketersediaannya
    • 30. KAMAR JENAZAH RUMAH SAKIT  Didisain sebagai tempat persinggahan sementara bagi pasien yang meninggal di rumah sakit tersebut  Rumah sakit didisain untuk yang masih hidup  Tidak didisain untuk menerima jenazah dari luar rumah sakit
    • 31. KAMAR JENAZAH RS Selama ini di “fait accompli” sebagai city morgue, dengan beberapa akibat:  Peningkatan Beban Pelayanan di RS yang tidak semestinya  Penanganan jenazah TIDAK OPTIMAL, karena Kamar Jenazah RS tidak di disain sebagai “City Morgue” Indonesia belum memiliki City Morgue
    • 32. CITY MORGUE Diselenggarakan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah Menangani semua kematian yang memenuhi kriteria untuk ditangani di City Morgue  kematian tidak wajar (unnatural)  Kematian yang mendadak (belum diketahui penyebabnya)  Kematian ditempat umum (jalan raya, pasar, terminal, bandara, dll)  Kematian di fasilitas non kesehatan (lembaga pemasyarakatan, panti wreda, panti sosial, dll)
    • 33. City Morgue Diharapkan menjadi pusat  Pemeriksaan jenazah dan penentuan sebab kematian  Pemulasaraan jenazah wilayah kerjanya  Rujukan kasus  Pusat pengumpul data penyebab kematian di wilayahnya
    • 34. Contoh: DKI JAKARTA Pernah dilakukan analisa untuk DKI Jakarta Estimasi kematian yang memerlukan city morgue 10 % dari total kematian  Sekitar 20 jenazah per hari memerlukan penampungan di City Morgue Kemungkinan Jakarta Morgue: - Tersedia di 5 wilayah kotamadya ATAU - Terpusat di 1 tempat
    • 35. GAMBARAN sebuah Badan Urusan Kematian dan Medikolegal kab/ kota Pelayanan- Pemeriksaan Jenazah (AF, AK)- Laboratorium dan penunjang autopsi- Rujukan kasus dari Puskesmas/ RS- Konsultasi medikolegal Penelitian- Basis data mentah- Analisa data- Publikasi data- Pelaporan data Pendidikan- Kerjasama dengan institusi pendidikan kedokteran
    • 36. GAMBARAN sebuah Badan Urusan Kematian dan Medikolegal kab/ kota SUMBER DAYA MANUSIA- Profesional/ fungsional:1. Dokter forensik2. Dokter patologi anatomi3. Toksikologist4. Epidemiologist5. Ahli statistik, dll- Manajerial/ struktural:1. Pimpinan badan2. Staf badan- Representasi stake holder1. Dinas kependudukan2. Dinas kesehatan3. Dinas sosial4. BPS5. Kepolisian, dll
    • 37. TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN TIM FORENSIK PUSAT (bagian dari Tim COD):1. Mengembangkan konsep city morgue sebagai salah satu upaya peningkatan registrasi penyebab kematian2. Mendorong dilahirkannya payung hukum yang kuat untuk pengembangan city morgue dengan menjalin kerjasama lintas sektor3. Memberikan masukan dari sisi medikolegal terhadap kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian
    • 38. TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN TIM FORENSIK PUSAT (bagian dari Tim COD):4. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan5. Membantu penyelesaian konflik medikolegal di lapangan yang rumit terkait kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian6. Mengevaluasi pelaksanaan dan menerima masukan dari kab/kota untuk upaya perbaikan berkelanjutan kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian7. Membangun jalur komunikasi langsung dengan dokter forensik perwakilan kabupaten/kota untuk memperlancar kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian
    • 39. TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN DOKTER FORENSIK PERWAKILAN KAB/KOTA TERPILIH:1. Mensosialisasikan pentingnya penanganan kejadian kematian dengan layak dan akurat2. Menjalin komunikasi langsung dengan dinas kesehatan, dinas kependudukan, rumah sakit dan puskesmas di kabupaten/ kota untuk memperlancar kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian3. Sebagai tempat bertanya dan konsultasi bagi petugas lapangan (dokter umum, bidan, perawat) mengenai penentuan sebab kematian untuk meningkatkan registrasi penyebab kematian
    • 40. TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN DOKTER FORENSIK PERWAKILAN KAB/KOTA TERPILIH:4. Berpartisipasi dalam pengumpulan data penyebab kematian dari pelayanan forensik setempat : a. Penggunaan surat keterangan kematian & form keterangan penyebab kematian (revisi terbaru) b. Melaporkan hasil kegiatan pada dinas kesehatan dan Balitbangkes Kemenkes5. Memberikan masukan pada tim pusat berdasarkan pengalaman lapangan melaksanakan kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian
    • 41. TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN DOKTER FORENSIK PERWAKILAN KAB/KOTA TERPILIH:6. Mendorong pengembangan sistem registrasi penyebab kematian di kab/kota melalui konsep city morgue7. Penanganan konflik medikolegal di lapangan terkait kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematianMAKA
    • 42. SEKARANG SAATNYA MEMBUAT JEJARING SILAHKAN SALING BERKOMUMIKASI PESERTA DARI KAB/ KOTA DAN PROPINSI YANG SAMA TERIMA KASIH

    ×