• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
 

Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif

on

  • 989 views

 

Statistics

Views

Total Views
989
Views on SlideShare
989
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
13
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif Presentation Transcript

    • UNSUR DELIK TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANGN N0 8 TAHUN 2012 No. Pasal Subyek Kesengajaan Peristiwa Pidana 1 Memberikan keterangan yang tidak benar 2 mengenai diri sendiri atau diri orang lain Sanksi masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5 jalannya Kampanye Pemilu 1. Pasal 273 Setiap orang dengan sengaja 2. Pasal 274 Setiap anggota PPS atau PPLN dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara 3. Pasal 275 Setiap orang Dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu 4. Pasal 276 Setiap orang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu .5. Pasal 277 Setiap pelaksana Kampanye Pemilu Dengan sengaja Pasal 86 ayat (2) di luar jadwal yang telah ditetapkan olehKPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu 3 tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Kualifikasi Delik LAPORAN
    • 6. Pasal 278 Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa Dengan sengaja 7. Pasal 279 ayat (1) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu desa atau nama lain/kelurahan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu desa atau nama lain/kelurahan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). 8. Pasal 279 ayat (2) kelalaiannya Pasal 86 ayat (3) 9. Pasal 280 Peserta Pemilu dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar 10. Pasal 281 Seorang majikan/atasan Dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). dalam laporan dana Kampanye Pemilu dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
    • 11. Pasal 282 Setiap anggota KPPS/KPPSLN dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak 12. Pasal 283 Setiap orang dengan sengaja membantu Pemilih memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain 13. Pasal 284 Setiap anggota KPPS dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS 14. Pasal 285 Setiap anggota KPPS/KPPSLN dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) dan Pasal 163 ayat (3) tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). dan/atau tidak dipidana dengan pidana kurungan menandatangani berita paling lama 1 (satu) tahun dan acara pemungutan dan denda paling banyak penghitungan suara Rp12.000.000,00 (dua belas juta serta sertifikat hasil rupiah). penghitungan suaradimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) 15. Pasal 286 Setiap orang karena kelalaiannya 16. Pasal 287 Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
    • PPK, dan PPS yang hasil penghitungan perolehan suara tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, 17. Pasal 288 Setiap anggota KPPS/KPPSLN dengan sengaja 18. Pasal 289 ayat (1) Setiap Pengawas Pemilu Lapangan Dengan sengaja 19. Pasal 289 ayat (2) Setiap Panwaslu Kecamatan Dengan sengaja tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota 20. Pasal 290 Setiap anggota PPS Dengan sengaja tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya 21. Pasal 291 Setiap orang Dengan sengaja mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), tidak mengawasi serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3) pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (6) tidak melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (7 pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah