Your SlideShare is downloading. ×

Tindak pidana perbankan

1,254
views

Published on

Tindak Pidana Perbankan dan Pertanggungjawabannya …

Tindak Pidana Perbankan dan Pertanggungjawabannya
ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS BANK CENTURY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,254
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Tindak Pidana Perbankan dan PertanggungjawabannyaANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS BANK CENTURY BERDASARKANUNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN BAB IKASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUMA. Kasus Posisi Kasus Bank Century berawal dari kegagalan bank tersebut dalammemenuhi prefund kliring (transaksi antar bank) di Bank Indonesia pada 13November 2008 (Kontan, 14/11/2008), seperti yang diakui oleh manajemen banktersebut. Dalam pengakuannya, Manajemen Bank Century menyampaikan bahwabank tersebut hanya terlambat 15 menit saat harus memenuhi dana prefund kliringsebesar Rp. 5 miliar yang seharusnya ditransfer pada pukul 08.00 WIB. Sehinggamanajemen Bank Century mengumumkan bahwa pihaknya mengalami kalahkliring karena tingginya intensitas transaksi dana masuk dan dana keluar nasabahsehubungan dengan ketatnya likuiditas saat ini (Kompas, 13/11/2008). Pada tanggal 21 November 2008, akhirnya Gubernur Bank IndonesiaBoediono mengumumkan bahwa BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan(KKSK) memutuskan pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga PenjaminSimpanan (LPS), terhitung sejak tanggal tersebut. Boediono menyatakan bahwapengambilalihan ini untuk lebih meningkatkan keamanan dan kualitas pelayananbagi para nasabah (Kompas, 21 November 2008). Keputusan pemerintah untukmengambil alih Bank Century ternyata juga menuai kontroversi yang salahsatunya adalah dari ICW (Indonesian Corruption Watch). LSM ini mengajukanbeberapa pertanyaan kepada Gubernur BI terkait pengambilalihan itu, diantaranyaadalah apakah Bank Indonesia telah melakukan penyelidikan secara seksamaterhadap kondisi keuangan Bank Century. Padahal, menurut ICW, berdasarkanlaporan keuangan Bank Century yang sudah dipublikasi pada 30 September 2008,29,7% aktiva bank tersebut diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, valuta
  • 2. asing dan rupiah. ICW menilai bahwa sebagian asset Bank Century tidak bisadijual (non-tradable) dan kemungkinan bodong (Detik News, 26 November 2008).Kedua, ICW berpendapat seharusnya BI juga mempertimbangkan larinya salahseorang pemilih saham pengendali Bank Century Robert Tantular ke luar negeri.ICW merujuk kepada pengalaman kasus BLBI, pemilik yang telah melarikan diridari Indonesia membuat penyelesaian kasusnya berlarut-larut dan sebagaikonsekuensinya negara harus menanggung beban kerugian. Ketiga, dari segi assetdan operasionalnya, ICW menilai bahwa kolapsnya Bank Century tidak akanmempengaruhi perekonomian Indonesia dengan significan. Oleh sebab itu, ICWmenganggap pengambilalihan Bank Century sebagai perlindungan dan subsidikepada segelintir orang kaya di Indonesia. Meskipun Bank Indonesia menyadari bahwa kondisi kesehatan BankCentury dalam keadaan buruk, LPS meminta nasabah tak perlu panic karenalembaga tersebut akan menjamin seluruh kebutuhan likuiditas Bank Centurydengan alokasi dana sebesar Rp. 1 trilliun. Kondisi kesehatan Bank Century yangburuk terlihat dari rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) yangsudah minus 2.3%, saat diambil alih oleh LPS. Angka tersebut jauh daripersyaratan BI yaitu 8%, dan jauh dari angka CAR Bank Century pada September2008 yaitu 14.76%. Siti Fadjriah, Deputi Gubernur BI, mengakui bahwa koleksisurat berharga valuta asing Bank Century adalah penyebab anjloknya angka CARbank itu. Menurutnya, surat berharga itu tidak masuk dalam kategori layakinvestasi (Kontan, 23 November 2008). Nilai surat utang berkualitas rendahtersebut berjumlah US$. 140 juta, dan per November 2008 sejumlah US$. 56 jutatelah gagal bayar. Berdasarkan data LPS, suntikan dana yang telah dikucurkan oleh lembagatersebut kepada Bank Century sebanyak empat kali yaitu: (i) Rp. 2,77 trillion (21November 2008), (ii) Rp. 2,20 trillion (5 Desember 2008), (iii) Rp. 1,15 trillion (3Februari 2009), (iv) Rp. 630 milliar. Sehingga total dana yang telah dikucurkanadalah Rp. 6,77 trillion. Sementara itu, Jusuf Kalla yang pada saat itu masih menjabat sebagaiWakil Presiden secara tegas meminta setiap bank untuk serius menjamin dana
  • 3. nasabah. Sehingga beban resiko terhadap dana nasabah, apalagi dalam krisisfinancial seperti sekarang, tidak saja dipikul oleh pemerintah melainkan jugakalangan perbankan swasta. Pernyataannya secara tidak langsung berkaitandengan kasus Bank Century yang berstatus bank swasta, namun Pemerintah harusmenanggung permasalahan yang dihadapi oleh bank itu. Lebih dari itu, awalnyabantuan keuangan diberikan atas dasar niat baik untuk membantu perbankan, akantetapi dalam pelaksanaanya banyak terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu, apabilasemua jaminan dana nasabah itu dibebankan pada pemerintah, maka risikonyananti dibayar lewat uang pajak, seperti yang terjadi pada kasus BLBI. Dilainpihak, Pemerintah telah membantu untuk memperkuat kepercayaan masyarakatterhadap perbankan di tengah krisis dengan meningkatkan garansi deposito dariRp. 100 juta menjadi Rp. 2 milliar pada 2 Februari 2008 (Kontan, November 29,2009). Kasus Bank Century ternyata tidak hanya sekedar masalah internal,ternyata dugaan atas lemahnya pengawasan dan koordinasi antara Bank Indonesia(BI) dan Bapepam-LK terbukti dengan mencuatnya masalah penggelapan danainvestasi PT. Antaboga Sekuritas di Bank Century. Perusahaan yang berdiri sejaktahun 1989 ini diadukan para nasabah ke Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan (Bapepam-LK). Beberapa manajemen perusahaan itu didugamenggelapkan uang milik investor. Kerugian sementara yang diderita parainvestor adalah Rp. 233 miliar, terdiri atas nasabah dari Bali, dua orang (rugi)Rp23 miliar. Tiga orang nasabah dari Medan Rp. 60 miliar dan 60 nasabah yangdi Kelapa Gading Rp. 150 miliar[1]). Kisruh di Antaboga berawal dari kasus yang terjadi di PT. Bank CenturyTbk. Ketika operasional Bank Century diambil alih oleh Lembaga PenjaminSimpanan (LPS), ratusan nasabah Antaboga mendatangi kantor perusahaantersebut. Mereka ingin menarik dananya yang diinvestasikan di reksa dana.Pasalnya, produk investasi yang diterbitkan Antaboga, dipasarkan oleh BankCentury. Nasabah Antaboga kebanyakan adalah nasabah Bank Century. Merekadiminta menandatangani sertifikat reksadana di kantor Bank Century. Rata-ratanasabah ditawari tiga bulan dengan suku bunga (keuntungan) 10,5 – 13 persen.
  • 4. Sebelum diambil alih (per September 2008) Antaboga merupakan pemilik 7,44persen saham Bank Century, dimana Antaboga kabarnya juga masih terafiliasidengan Bank Century.B. Permasalahan HukumPermasalahan yang penulis kaji dalam penulisan makalah ini yaitu mengenaipandangan hukum terhadap kasus Bank Century serta ketentuan yang dapatditerapkan terhadap mantan Direktur Utama Bank Century. BAB IITINJAUAN TEORIA. Pengertian Perbankan Industri perbankan di Indonesia yang semakin berkembang, masih banyakmenghadapi masalah-masalah yang apabila diamati penyebabnya adalah lemahdan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (good corporategovernance). Tentu saja hal ini menyebabkan industri perbankan tidak dapatsecara berhati-hati (prudent) dalam mengelola likuiditas keuangan dan resikokreditnya. Sementara itu tidak transparannya parktik dan pengelolaan suatu bankmengakibatkan otoritas moneter sulit mendeteksi praktik kecurangan yangdilakukan oleh pengurus dan pejabat bank. Masalah lain adalah ketatnya persaingan, tidak hanya secara lokal, namunjuga semakin banyaknya pesaing-pesaing dari luar negeri. Di samping itu, pesainglain yang juga dihadapi pihak perbankan adalah lembaga-lembaga keuangan nonbank yang banyak menyediakan dana bagi perusahaan-perusahaan besar maupunnasabah-nasabah individual. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankanmenentukan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang
  • 5. bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalammelaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Zulkarnain Sitompul, untuk menciptakan perbankan yang sehatharus dilakukan pendekatan dengan tiga pilar utama, yaitu pengawasan, internalgovernance, dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dilakuan karena badanpengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasidan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian pengawasanyang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi pula dengan disiplin internal bank,serta disiplin pasar[2]). Dilibatkannya internal governance dalam melakukan pengawasan karenabank merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memlihara praktikmanajemen bank yang sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan faktabahwa tanpa pasar yang kompetitif dan punitive atas kegagalan bersain di pasar,maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untukmelakukan keputusan keuangan yang tepat. Stuart Verryn mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuanuntuk memuaskan kebutuhan kredit, baik ,dengan aat-alat pembayarannya sendiriatau uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan meperedarkanalat-alat penukar baru berupa uang giral[3]). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankanmenentukan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakatdalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkantaraf hidup rakyat banyak.B. Fungsi BankSebagai lembaga keuangan, fungsi dari bank dapat dikelompokan mejadi 3 (tiga)kelompok diantaranya yaitu[4]) : 1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima dana-dana yang
  • 6. berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga; 2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam ben tuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif; 3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.C. Tugas Bank Indonesia Dalam Kaitannya Mengatur dan Mengawasi Bank Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas BankIndonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, BankIndonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin ataskelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank,serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Selain itu, Bank Indonesia berwenangmenetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehatihatian(Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia : 1. Memberikan dan mencabut izin usaha bank; 2. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank; 3. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; 4. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu (pasal 26). Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasanlangsung dan tidak langsung (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999tentang Bank Indonesia). Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untukmenyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yangditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadapperusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank
  • 7. apabila diperlukan (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentangBank Indonesia). Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara berkala maupun setiap waktuapabila diperlukan dan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaananak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Bank danpihak lain tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa : 1. Keterangan dan data yang diminta; 2. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan saranafisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; 3. Hal-hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan lain-lain. Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikansementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurutpenilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana dibidang perbankan (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BankIndonesia). Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesiamembahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/ataumembahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yangmembahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukantindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Perbankan yangberlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
  • 8. BAB IIIPENDAPAT HUKUM Dapat dikatakan bahwa Bank Century merupakan tragedi kebangkrutanterbesar dalam ranah perbankan di Indonesia pada tahun 2009. Pemerintahterpaksa melakukan bail out 6.7 triliun rupiah untuk menyelamatkan likuiditasBank Century. Dimana keputusan penyelamatan berasal dari permintaan BankIndonesia karena dapat berdampak sistemik dengan menyeret 23 bank lainnya.Kasus bermula dari dugaan penyelewengan dana nasabah oleh AntabogaSekuritas sebagai pemegang 7.52% saham Bank Century dalam permainaninstrumen derivatif. Kasus penyelewengan dana tersebut berkembang ke arahmissmanagement yang dilakukan oleh pengelola DPK (dana pihak ketiga) BankCentury. Mencuatnya kasus Bank Century sering dikaitkan dengan dampak krisisglobal yang menerpa lembaga keuangan dunia dan berdampak sistemik padaperbankan Indonesia. Namun olah data badan penyidik keuangan (BPK)menemukan bahwa kasus Bank Century sudah terendus sebelum krisis globalterjadi. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pengalihan isu, sehingga paranasabah dan investor menjadi maklum dengan kasus likuiditas akibat efek krisisglobal yang berdampak pada Bank Century. Terjadi force majeur krisis dalambentuk pembodohan opini publik. Hal ini dikuatkan oleh hasil penyidikan BPKyang menyebutkan bahwa Bank Century sudah cacat dari lahir. Berdasar haltersebut, nampaknya Bank Century sejak dulu sampai diambil LPS selalumelanggar aturan, dimana pelanggaran yang terjadi berupa tingkat minimum CAR(Rasio kecukupan modal), batas maksimal pemberian kredit, dan FPJP (FasilitasPinjaman Jangka Pendek). Dilihat dari kronologis kasus Bank Century, hal yang perlu di garis bawahiadalah praktik FPJP yang cenderung menetapkan bunga pinjaman di atas bungayang berlaku di pasar. Dengan suku bunga kredit yang tinggi, jumlah default(gagal bayar) yang terjadi pun meningkat. Hal ini menjadikan NPL(non-performing loan) bank Century berada di atas level normal NPL perbankan padaumumnya. Jika kita menganalisis FPJP secara mendetail, hal ini sama dengan
  • 9. skema subprime mortgage. Bank menetapkan bunga yang tinggi untukmendapatkan return yang tinggi tanpa memperdulikan kreditor yang belum tentudapat membayar pokok ditambah bunganya. Selain faktor suku bunga dan pinjaman jangka pendek yang irrasional danberesiko tinggi, manajemen Bank Century juga terbukti bersalah karenamenggunakan dana nasabah untuk berinvestasi dalam instrumen derivatif, bukandisalurkan ke pembiayaan sektor riil. Instrumen derivatif merupakan instrumenyang penuh dengan permainan spekulasi. Setiap bank tentu mengharapkan returnyang tinggi, namun cara yang dilakukan Bank Century merugikan nasabah. Haltersebut sama saja menzalimi pihak nasabah karena tidak terdapat transparansidalam usaha yang dijalankan. Nasabah dijanjikan imbal hasil (return) yang tinggidan janji-janji yang terlalu menggiurkan dari pihak perbankan tanpa memberiinformasi yang jelas tentang aliran pemanfaatan dananya. Kasus Bank Centuryjuga digolongkan penipuan. Penipuan bermula dari sisi manajerial bank denganditemukan adanya praktik moral hazard. Hal ini timbul karena kurangnyapengawasan dari BI dan rendahnya etika serta moral para eksekutifnya.Bukti ketidakberesan manajemen Bank Century dalam menjalankanoperasionalnya semakin terlihat ketika ditetapkannya status tersangka kepadamantan Direktur Utama Bank Century, terhadapnya diduga telah melanggar Pasal49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan yang menentukan :(1). Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: 1. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; 2. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; 1. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau
  • 10. dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).(2). Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: 1. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi,uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; 2. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  • 11. BAB IVKESIMPULAN DAN REKOMENDASIA. Kesimpulan Dari penafsiran hukum pada bab sebelumnya maka dapat ditarikkesimpulan bahwa selain faktor suku bunga dan pinjaman jangka pendek yangirrasional dan beresiko tinggi, manajemen Bank Century juga terbukti bersalahkarena menggunakan dana nasabah untuk berinvestasi dalam instrumen derivatif,bukan disalurkan ke pembiayaan sektor riil. Instrumen derivatif merupakaninstrumen yang penuh dengan permainan spekulasi.B. RekomendasiSebagai rekomendasi maka penulis menyebutkan beberapa hal yang diharapkansemoga saja dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait,diantaranya yaitu : 1. Penanganan yang serius terhadap permasalahan Bank Century yang sudah merugikan uang negara sebesar Rp. 6,77 trillion. 2. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap mantan Direktur Utama Bank Century sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.
  • 12. DAFTAR PUSTAKAA. Buku-bukuSinungan, Managemen Dana Bank, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.Suyatno Thomas, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1993.Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, BooksTerrace dan Library,Bandung, 2006.B. Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.C. Sumber lainKompas, Edisi 13 November 2008.www. hukum online. com[1]). Kasus Bank Century, Hukum Online, diakses pada tanggal 11 Desember2009[2]). Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, BooksTerrace dan Library,Bandung, 2006, hlm. 63.[3]). Stuart Verryn daSuyatno Thomas, Kelembagaan Perbankan, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 1.[4]). Sinungan, Managemen Dana Bank, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 3.

×