• Save
BUKU :  INDONESIA EMERGENSI - 3 SUMBU MEGA ANCAMAN (EARLY WARNING THREATENING of 21 st CENTURY) Materi  3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

BUKU : INDONESIA EMERGENSI - 3 SUMBU MEGA ANCAMAN (EARLY WARNING THREATENING of 21 st CENTURY) Materi 3

on

  • 906 views

Buku ini sangat penting dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai atas, terutama pemerintah dan berbagai lembaga lainnya yang memiliki tanggung jawab serta kepedulian ...

Buku ini sangat penting dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai atas, terutama pemerintah dan berbagai lembaga lainnya yang memiliki tanggung jawab serta kepedulian yang tinggi terhadap prediksi kuat dengan terjadinya situasi “Indonesia Emergensi”, sehingga sangat dibutuhkan adanya berbagai persiapan awal dan antisipasi dini, yang bertujuan untuk menyelematkan negara dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.
Melalui publikasi penerbitan buku ini lapisan masyarakat Indonesia dapat menikmati berbagai informasi menarik, hangat dan crusial, oleh karenanya penting untuk disimak dan ikuti terus isi dari tulisan ini. Pembaca akan menemukan jawaban kenapa dan apa sesunguhnya yang menyebabkan “Indonesia Emergensi sebagai akibat 3 Sumbu Mega Ancaman dan menjadikan Early Warning Ancaman pada Abad 21. Dengan menyimak isi tulisan ini dan menghayati maknanya, dengan sendirinya akan tumbuh semangat kebangsaan dan bela negara sekaligus akan terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia.
Selain itu juga pembaca akan mendapatkan berbagai hal yang bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kewaspadaan, antisifatif dan antisipasi dini terhadap kemungkinan ancaman bahaya serta semangat untuk menyelamatkan Indonesia. Demikian juga pembaca akan memperoleh berbagai manfaat dan keuntungan lain yang cukup berguna tentang berbagai hal, seperti strategik pertahanan negara-negara maju dan kawasan Asean; konflik kawasan yang semakin memanas, millenium tatanan dan perubahan; persaingan dan perlombaan persenjataan; konstelasi letak dan posisi geografis Indonesia yang mengakibatkan tingkat kerawanan dan ancaman yang tinggi, akan tetapi pada sisi lain memberikan keuntungan terhadap Indonesia; serta seberapa besar sumber kekayaan Indonesia mengakibatkan Indonesia menjadi incaran negara-negara maju.

Statistics

Views

Total Views
906
Views on SlideShare
906
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

BUKU :  INDONESIA EMERGENSI - 3 SUMBU MEGA ANCAMAN (EARLY WARNING THREATENING of 21 st CENTURY) Materi  3 BUKU : INDONESIA EMERGENSI - 3 SUMBU MEGA ANCAMAN (EARLY WARNING THREATENING of 21 st CENTURY) Materi 3 Document Transcript

  • 1 INDONESIA EMERGENSI - 3 SUMBU MEGA ANCAMAN ( EARLY WARNING THREATEN OF 21 st CENTURY ) O leh : Mayor Ir. Muhammad B. Pane, MM Lanjutan : RANGKUMAN BUKU MATERI III ( Edisi 2012 )
  • 2 memiliki peran sebagai “other then war”, bersama seluruh rakyat mendukung pembangunan dan termasuk TNI memberikan bantuan serta pelayanan kepada masyarakat. Pada bagian lain Jaleswari Pramodhawardani, pengamat militer LIPI berpendapat bahwa prajurit memiliki kultur hubungan yang dibangun di atas kesetiaan kepada negara. Jika ditinjau dari sudut manejemen modern, prinsip spesialisasi fungsi dan pembagian tugas diterima sebagai syarat-syarat yang diperlukan guna membangun profesionalisme, termasuk dalam bidang kemiliteran, dimana satu institusi menjalankan satu fungsi. Dari sudut ini bahwa profesionalisme militer diperlukan agar badan ini dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam kaitannya dengan pembenaran demokrasi dan kebebasan berekspresi. Demikian juga pendapat Adhie M Massardie, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, dimana mengkritik itu adalah salah bagian dari sebuah institusi didalam lingkungan pemerintah, sebagai contoh kesalahan yang dilakukan Jenderal Stanley McChrystal, komandan Pasukan Bantuan Keamanan Internasional NATO (ISAF) di Afganistan yang membuat dirinya dipecat oleh Presiden Barack Obama. Pendapat DR. Salim Said, MA tentang Prajurit Berekspresi. Tentang kaitannya bahwa perwira didorong untuk mengekspresikan kemampuannya untuk tujuan kemajuan pembangunan dapat disampaikan melalui kisah singkat perjalanan Duta Besar RI berkuasa penuh untuk Republik Ceko, DR. Salim Said, MA pada tahun 2008 yang didampingi oleh Dubes RI untuk Beirut Bagas Hapsara melakukan kunjungan ke Markas Indobatt Kontingen Garuda di Lebanon, ketika itu rombongan disambut oleh Dansatgas Konga XXIII-C/Unifil Letkol Inf. R. Haryono. Didalam ceramahnya kepada perwira Indobatt, menyampaikan antara lain tentang pengalamannya waktu mengunjungi Batalion Garuda di Sinai tahun 1978. Pengamat militer serta dosen dari berbagai universitas ini merasa terharu saat memberikan ceramah kepada para perwira Indobatt. Lebih lanjut yang juga mantan jurnalis ini mengatakan : “Saya terharu dan bangga bahwa kalian dapat “duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi” dengan tentara dari negara lain, itu luar biasa dan ini adalah kualitas prestasi anda, termasuk kontingen Garuda sudah sejak lama disenangi orang di mana-mana sejak tahun 50-an, karena sebenarnya kita adalah kumpulan orang-orang baik, selalu membantu orang dan selalu berpikir baik untuk orang”. Terutama DR.Salim Said juga berpesan bahwa “perwira harus banyak menulis, tuangkan pengalaman anda dalam tulisan”. Reformasi Militer, Millenium Tatanan dan Perubahan Dunia. Pada abad 21 saat ini terjadi proses grand transformation pada semua aspek dan tatanan kehidupan dunia dan menjadi bagian dari “World Nano Ethic”. Dimana world nano ethic ini terutama disebabkan kemajuan teknologi yang begitu pesat pada berbagai aspek teknologi terapan yang menghasilkan teknologi canggih dan bahkan berskala “Nanotechnology”. Millenium tatanan dan perubahan dunia ini juga terjadi ditubuh militer Indonesia. Pada jaman rezim pemerintahan orde baru mendominasi berbgai aspek berbangsa dan bernegara. Salah satu doktrin militer yang diterapkan “TNI manunggal dengan rakyat” merupakan salah satu implementasi dari Sishankamrata, hal ini sejalan dengan pendapat pengamat milter ini bahwa “TNI dan rakyat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi”, namun pada jajaran kepemimpinan dan kekuasaan implementasinya berbeda, dimana pemikiran ini bersumber dari buku DR. Salim Said, MA. (7) 2425 (7) Legitimizing Military Rule
  • 3 Ekspektasi Ancaman Besar pada Reformasi Militer. Pada jaman abad 21 sekarang ini bahwa perilaku, pola pikir dan cara bertindak manusia berubah tatanannya menjadi “World Nano Ethic”, sehingga lebih kritis, reaktif dan agresif. Totalitas perilaku, pola pikir dan cara bertindak seperti ini dikalangan militer sangat beresiko dan mengakibatkan “ekspektasi ancaman besar pada reformasi militer”, sebab militer memiliki kemampuan lebih dan terlatih dalam berbagai hal terutama memiliki kemampuan menggunakan berbagai jenis persenjataan. Perspektif ancaman besar terhadap reformasi milter ini menjadikan antisipasi dini untuk penyusunan konsep rencana “reformasi militer Indonesia” yang lebih komprehensif dan integral yang mengacu secara umum terhadap grand transformation millenium tatanan dan perubahan dunia pada abad 21 saat ini. Terutama untuk menghindari tidak terulangnya kembali berbagai peristiwa tragis sejarah dimasa lalu. Ekspresi Publik bagian dari Other Then War. Sehubungan dengan konsep, gagasan dan pemikiran yang dipublikasikan ini sudah sejalan dengan pendapat para pengamat di atas, merupakan bagian dari fungsi militer sebagai other then war dalam kaitannya terhadap manejemen modern guna meningkatkan profesionalisme prajurit dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga dapat memberikan berbagai masukan yang bersifat membangun. Demikian juga didalam tulisan ini tidak terdapat adanya kritikan terhadap pemerintah apalagi yang terkait dengan bidang politik, sedangkan yang dituangkan didalam tulisan ini seluruhnya dalam bentuk inovasi dan karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta gagasan pemikiran untuk kemajuan. Menyampaikan pendapat sesuai Etika (54) dan Norma. Dan lebih lanjut kaitannya terhadap kode etik perwira, bahwa seluruh isi dari penulisan ini tetap berada dalam batas ketentuan hukum yang ada dan kode etik perwira, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh pengamat militer terkenal C. A. J. (Tony) Coady (19) dan bahkan salah satu maksud dan tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan negara, mengantisiapsi dini terhadap segala bentuk ancaman yang membahayakan negara dan bangsa Indonesia, dan sebagai masukan yang bermanfaat kepada Kemenhan didalam upaya dan rencana pembangunan “Strategik Global Pertahanan Indonesia Abad 21 atau SGPI Abad 21”, didalam upaya peningkatan kekuatan dan kemampuan dalam bidang sistem persenjataan, diantaranya seperti alut sista SSAT, serta beberapa bagian dari masukan ini untuk suatu pertimbangan yang arif terhadap berbagai kesalah pahaman yang ada seperti yang diuraikan di atas, sehingga citra dan nama baik TNI serta perwira tetap terlindungi. Pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa jajaran pemimpin di lingkungan TNI sependapat dengan masyarakat publik Indonesia, pakar hukum dan para pengamat bahwa karya tulis yang saya sampaikan ini bukanlah merupakan suatu pelanggaran hukum atau disiplin, sebab masyarakat Indonesia sangat membutuhkan informasi yang akurat dan transparan, yang bertujuan untuk mendukung dan mendorong kemajuan pembangunan Indonesia dan terutama sebagai masukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara, dan termasuk pada penulisan ini masih dalam lingkup batasan dan norma yang ada. (19) Military Ethics (54) Global Ethics and Global Justice
  • 4 Bagian I : • Strategik Global Pertahanan Indonesia (SGPI) abad 21 1. Babak awal memasuki Perang Dunia ke-3 segera tiba. Konstelasi letak dan posisi geografis negara Indonesia menimbulkan tingkat kerawanan yang sangat tinggi dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap rod map rancangan kebijakan strategik pertahanan NKRI. Sebagai suatu negara terbesar dan terluas di kawasan Asia Tenggara dan diantara negara-negara ASEAN, akan mendorong Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali menjadikan skala prioritas dalam pembangunan Grand Strategy (GS) pertahanan yang berwawasan global dengan rancangan konsep “Strategik Pertahanan Global Indonesia (SPGI) abad 21”. Alasan utama pentingnya “SPGI abad 21” adalah sebagai akibat terjadinya perubahan besar tatanan dunia dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga berdampak terhadap timbulnya “Paradigma Era Baru Perang dan Penjajahan Global Abad 21 (PEBP dan PGA-21)” melalui berbagai cara dalam bentuk “Penjajahan dan Kejahatan Global” antar negara dan bangsa yang sudah terjadi saat ini, diantaranya terutama dengan cara-cara yang unik melalui pemanfaatan dan penggunaan “Teknologi Canggih Persenjataan” yang berbasis kepada adanya kemajuan “Teknologi Satelit dan Komputer (TS & K)”, kedua aspek teknologi ini merupakan teknologi utama yang sangat mudah terintegrasi terhadap teknologi lainnya sebagai derivatif yang berkelanjutan, dan hal ini merupakan sebagai pemicu utama terjadinya PEBP dan PGA-21 serta termasuk sebagai pendorong utama segera terjadinya “Perang Dunia ke-3 atau World War 3”. Dengan demikian negara dan bangsa Indonesia dari sejak dini mutlak melakukan berbagai persiapan dan program yang serius dan fokus, dengan tujuan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan besar segera akan terjadinya “Perang Dunia ke-3”. seperti illustrasi Gambar 12 di bawah. Latar belakang, pemikiran dan alasan ini adalah merupakan hal yang sama yang dilakukan oleh negara USA pada rencana awal pembangunan grand strategy pertahanan global negara tersebut. Diantaranya konsep pemikiran yang disampaikan oleh salah seorang pakar strategi dunia dari negara adi kuasa tersebut, yaitu : ‘Vice Admiral Mike (31) . Dalam kaitannya pakar strategi ini mengemukakan bahwa negara USA kedepan menghadapi tantangan besar sebagai akibat Paradigma Era Baru Perang sebagai akibat kemajuan teknologi yang begitu pesat yang berbasis nanoteknologi. Dengan alasan ini kemudian negara USA membangun grand strategy pertahanannya dengan konsep dasar, yaitu : “Command, Control, Communications, Computers, Combat systems, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, precision, stealth, information, and joint strike together”. Lebih jauh diuraikan didalam buku tersebut, pengertian precision, stealth, information, and joint strike together, adalah dimaksudkan untuk menjawab tantangan dengan adanya Cyber-crime, Cyber-space dan Cyber- net. Dengan pengertian yang hampir sama penulis mengistilakan sebagai “Strategi Teknologi C5ISR” berbasis teknologi Cyber-crime, Cyber-space dan Cyber-net, didalam buku penulis seperti Gambar 13 di bawah. 26 (31) Sea Power 21 Series
  • 5 2. Abstract War (AW) dan Natural Power War (NPW) serta Riil War (RW) sedang berlangsung Sesungguhnya saat ini sudah terjadi perang antar negara diberbagai belahan bumi. Pada beberapa negara masih terdapat “perang terbuka atau riil war”, dimana dampak yang ditimbulkannya secara langsung hanya terbatas pada wilayah tertentu. Sedangkan “abstrak war dan natural power war” sebenarnya sudah terjadi pada semua negara di dunia, dimana abstrak war dan natural power war dapat digambarkan, dimana “secara totalitas sesuai sifat dan bentuk dari suatu perang abstrak war dan natural power war agak sulit dibuktikan, dan dinyatakan bahwa suatu negara sudah melakukan perang terhadap negara lainnya, namun pada kenyataannya perang antar negara sudah terjadi dan sedang berlangsung”, terutama perang dilakukan melalui Cyber crime (14) atau kejahatan dunia maya. Selanjutnya jika ditinjau dari sudut definisi dan tujuan dari suatu perang secara umum, yaitu : “merusak dan menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sasaran akhir mengusai sumber daya dan kekayaan dari suatu negara yang menjadi sasaran”, hal ini menggambarkan bahwa definisi dan tujuannya juga sama dengan perang secara umum. Perbedaannya AW dan NPW dilakukan dengan cara-cara yang lebih “semu dan tertutup” dengan menggunakan berbagai kemajuan teknologi canggih, dan dengan memanfaatkan berbagai kelemahan dari suatu negara yang menjadi sasaran, “seperti kondisi geografis dan tingkat kerawanan bencana alam yang sangat tinggi”. Penjelasan di atas dikutip sebagian dari buku yang dikarang oleh penulis sendiri seperti Gambar 13 di bawah ini, dengan judul “C5ISR pada SSAT TNI AL (Teknologi Cyberwar, Cybernet atau Force-net) Dituntut Pembangunan dan Penerapan”, dan ditambahkan bahwa buku ini menjadi Juara I pada Lomba Karya Tulis Ilmiah memperingati “Hari Dharma Samudera TNI AL tanggal 15 Januari 2009” melalui Surat Keputusan KASAL (Skep. Kasal nomor : Kep/114/I/2009 tanggal 30 Januari 2009). Pendapat Dr. Purnomo Yusgiantoro. Sejalan dengan penjelasan di atas tentang “Paradigma Era Baru Perang dan Penjajahan Global Abad 21 (PEBP dan PGA-21)”, dimana Bapak Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dalam suatu seminar nasional bertema “Pertahanan Nasional dari Perspektif Sosial Budaya” yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 25 Agustus 2010, menyampaikan pendapatnya bahwa “telah terjadi pergeseran dalam keamanan dan pertahanan, yakni dari hard power dengan kekuatan senjata menjadi soft power dan smart power”. Ditambahkan lagi bahwa “untuk menyelesaikan masalah pertahanan dan keamanan dengan meningkatkan kemampuan dan kecerdasan berdiplomasi dari sumber daya manusianya. dulu ancaman militer, sekarang ancaman dari cyber crime, organisasi dan perorangan, aktornya bisa negara atau non-negara, tradisional, atau non-tradisional". Peningkatan eskalasi ancaman dalam bentuk abstrak war sebagai akibat timbulnya paradigma era baru perang dan penjajahan abad 21 melalui kejahatan dunia maya (cyber crime) dan penjajahan ekonomi, disebabkan terutama latar belakang bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar (29) , 27 (14) Cyber-attack on Defense (29) C5ISR pd SSAT TNI AL
  • 6 terutama dalam bidang energi minyak bumi, gas alam cair (LNG) dan energi panas bumi. Kekayaan sumber daya alam yang sangat besar ini terutama berada di bawah laut, diantaranya seperti yang berada di wilayah “Extended Jurisdiction of Arafura Sea” diperkirakan memiliki kekayaan sebesar US$ 67.0 billion, dan “Over-lapping Claim Areas” mencapai US$ 1.500 billion. Jika dibandingkan dengan Malaysia, dimana extended jurisdiction- nya hanya sebesar US$ 21.6 billion, demikian juga over-lapping claim Areanya hanya sebesar US$ 2.5 billion di wilayah “Dangerous Ground (DG)”. Ekspektasi terhadap konstelasi konflik kawasan Asean dan ancaman yang sangat besar menjadikan pertimbangan utama terhadap pembangunan grand strategi pertahanan Indonesia di kawasan yang memiliki kekayaan energi yang sangat besar (The Asean region : Great Wealth and Great Strife) . Termasuk didalam rencana grand strategi pertahanan ini adalah rencana Strategi Ketahanan Ekonomi dan Energi (8) yang bertujuan untuk menyelamatkan kekayaan energi Indonesia dan sekaligus menciptakan situasi damai di kawasan tersebut. Gambar 12 28 (8) Ekonomi Energi
  • 7 Kerjasama ekonomi dan pengelolaan energi di kawasan Asean adalah merupakan bagian penting didalam rencana strategi ketahanan ekonomi/perdagangan dan ekonomi politik. (35) Selanjutnya pembicara yang juga hadir dalam seminar ini adalah pengamat militer Salim Said, Peneliti LIPI Jaleswari Pramodhawardhani dan Mochtar Pabottinggi, Dirjen Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji. Demikian juga pada kesempatan yang sama di dalam seminar tersebut, Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi mengatakan bahwa era globalisasi berpotensi menghilangkan sekat-sekat informasi yang difasilitasi teknologi komputer berupa internet. Namun globalisasi itu juga akan menjadi ancaman sebagai musuh yang tidak tampak. Pendapat para pakar militer ini membuktikan bahwa abstrak war saat ini sedang berlangsung, negara membutuhkan suatu kemampuan dan kekuatan untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa dengan suatu strategik dan sistem persenjataan yang “berskala nanoteknologi” dengan kategori perang maya, terutama sistem persenjataan dalam bentuk Force-net. Gambar 13 29 (35) Depression War, and Cold War : Studies in Political Economy
  • 8 3. Tingkat persaingan, kepentingan dan pengaruh yang memuncak. Tingkat kemajuan teknologi canggih persenjataan dan peralatan tempur yang sangat pesat juga mengakibatkan terjadinya “persaingan dan perlombaan persenjataan” antara negara-negara di dunia yang terhimpun dalam berbagai “blok aliansi kekuatan”, termasuk tingkat persaingan dan perlombaan persenjataan ini juga sudah terjadi diantara negara-negara Asean (34) . Selanjutnya pada suatu periode waktu kedepan tingkat persaingan dan perlombaan persenjataan akan memuncak dan mengarah kepada terjadinya konflik yang meluas yang tidak dapat dihindari, sehingga menimbulkan terjadinya “perang kawasan ASEAN (pk ASEAN)” antara negara-negara ASEAN, hal ini dapat digambarkan melalui illustrasi seperti Gambar 14 di bawah. Faktor lain yang mendorong terjadinya konflik dan memicu timbulnya pk ASEAN terutama adalah sebagai akibat “tingkat kepentingan dan pengaruh negara besar (tkp negara besar)” yang semakin tinggi terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, misalnya komando militer AS di Asia Pasifik (US PACOM) memberikan pengaruh besar terhadap situasi konflik dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, lebih lanjut seperti peristiwa yang terjadi pada tahun 1999 menyusul embargo militer AS terhadap Indonesia. Situasi ini mendorong terjadinya “aliansi kekuatan kawasan” dunia ketiga atau blok kekuatan antara negara-negara ASEAN. Aspek kepentingan dan persaingan yang tinggi juga akan mendorong terjadinya konflik kawasan yang memuncak antara aliansi kekuatan dunia dan kawasan Asia Tenggara, misalnya negara-negara Asean yang tergabung kedalam aliansi kekuatan Five Power Defense Agreement (FPDA) seperti Inggris, Australia, Malaysia, Singapura, dan Selandia Baru, akan menggunakan salah satu klausul yang terdapat didalam “Treaty of FPDA” bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota merupakan serangan pula terhadap negara anggota lainnya (demikian diantaranya yang dikutip dari pengamat militer Universitas Indonesia (UI), Andi Widjajanto), dimana treaty ini disepakati pada peringatan 30 tahun FPDA tepatnya November 2001, termasuk didalam treaty tersebut menyangkut masalah “maritime security”, yang menjadi topik pada sidang ke-5 ADMM Asean. Hal ini menjadikan alasan kuat terhadap Indonesia untuk tetap meningkatkan kemampuan dan kekuatan pertahanan laut nusantara dalam bentuk “Strategik Global Pertahanan Laut Nusantara (SGPLN) Abad 21 atau SGPLN Abad 21”, (11) termasuk “Strategik Global Pertahanan Indonesia Abad 21 atau SGPI Abad 21” secara keseluruhan. Sebab Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang menjadi “inversi aliansi” terhadap blok kekuatan tersebut, dan juga merupakan negara yang memiliki laut terluas yang setiap sisinya berbatasan langsung dengan negara - negara yang tergabung dalam blok aliansi FPDA, sehingga menimbulkan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Latar belakang lain adalah hasil analisa dan pendapat dari para pengamat militer internasional, banyaknya issu internasional yang berkembang, dan berdasarkan buku dari beberapa ahli dalam bidang militer dan pertahanan bahwa hasil prediksi dan interpretasi kuat tersebut dapat dipastikan “Perang Global Dunia ke-3” akan terjadi pada abad 21 ini. Dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang penjelasan tersebut di atas dapat diikuti dalam buku yang dikarang oleh penulis sendiri seperti 30 (34) The Asian Conventional Military Balance (11) Strategic Art / The New Discipline for the 21st Century
  • 9 Gambar 15 di bawah ini, dengan judul : “Perang Dunia ke-3 Abad 21 Segera Tiba (World War 3 of 21 st Century Coming Soon”). • Perimbangan Pembangunan Strategik Global Pertahanan Indonesia (SGPI) Abad 21 Masing-masing angkatan didalam tubuh TNI memiliki tingkat kepentingan dan kebutuhan yang berbeda didalam program peningkatan kemampuan dan kekuatannya, hal ini terutama dipengaruhi oleh konstelasi situasi, wilayah dan medan pertempurannya. Berdasarkan perbedaan ini sangat dibutuhkan suatu analisa yang konkrit terhadap tolok ukur perimbangan pembangunan strategik pertahanan global Indonesia, yang bertujuan untuk menghasilkan “skala prioritas utama” pembangunan. Dengan skala prioritas ini bukan berarti pembangunan kekuatan angkatan yang satu dengan yang lainnya menjadi kurang penting, akan tetapi masing-masing angkatan pembangunannya juga penting. Rumusan mengatasi polemik terkait dengan Skala Prioritas Utama Pembangunan. Demikian juga halnya pada rencana pembangunan Strategik Global Pertahanan Darat Indonesia (SGPDN) abad 21, juga akan menjadikan “skala prioritas utama” yang dihadapkan pada luas daratan yang mencapai 1.922.570 km², termasuk yang menjadi pertimbangan utama adalah daratan yang luas ini dipisahkan oleh laut yang lebih luas Gambar 14 31
  • 10 lagi, sebagai akibatnya masih sangat banyak wilayah perbatasan darat membutuhkan peningkatan kemampuan dan kekuatan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI pada wilayah terpencil tersebut. Ketiga angkatan masing-masing memiliki skala prioritas, lalu yang mana menjadi skala prioritas utama..?. Untuk menghindari terjadinya salah persepsi dan polemik, dibutuhkan berbagai analisa atau riset yang fokus dan serius untuk menentukan skala prioritas utama yang sesungguhnya, salah satu diantaranya adalah dengan “matrik ukur skala prioritas utama (muspu)”. Pentingnya matrik ukur skala prioritas utama ini adalah untuk tujuan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna dan termasuk menghindari timbulnya polemik. Rumusan matrik ukur ini didasarkan kepada interseksi fungsi dan tugas setiap angkatan yang dihadapkan terhadap tingkat konstelasi kerawanan dan ancaman terkini dan kedepan, yang dirancang berbasis matrik ukur computer programming, seperti illustrasi Gambar 16 di bawah. Pendapat DR. Juwono Sudarsono. Dua tahun yang lalu tepatnya pada 5 Oktober 2010, mantan Menteri Pertahanan ini menyampaikan pendapatnya yang terkait dengan matrik ukur skala prioritas ini, yang antara lain : “ Institusi TNI dapat lebih efisien dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) sehingga Gambar 15 3233
  • 11 kekuatan yang ditampilkan akan efisien dan efektif. Pengadaan senjata dan pelengkapan lainnya, harus benar- benar disesuaikan dengan kebutuhan TNI dan ancaman yang dihadapi. TNI juga harus taat azas dalam penggunaan anggaran yang dialokasikan pemerintah. Berapa pun anggaran yang diterima dari Kementerian Pertahanan harus digunakan secara cermat dan hemat”. Hal senada diungkapkan pengamat militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjojanto : “TNI perlu segera menerapkan mekanisme pengelolaan alutsista transisional, yang didalamnya tegas disebutkan perlunya reduksi dan pengadaan alat utama sistem senjata yang efisien sesuai kebutuhan”. Kebijakan penggunaan anggaran ini dimaksudkan sebagai bagian dari pembangunan strategi pertahanan Indonesia yang lebih komprehensip, yang disesuaikan dengan tantangan dan tingkat ancaman berdasarkan skala prioritas utama. Keterbatasan anggaran pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda pengadaan alut sista. Berbagai upaya dan kebijakan dapat ditempuh untuk pelaksanaanya, Indonesia tetap memilih langkah survive dalam berbagai hal dengan tujuan eksisten kekuatan dan kemampuan pertahanan Indonesia dapat mendominasi negara-negara di kawasan Asean. Latar belakang alasannya sebagai akibat terjadinya “grand transformasi millenium tatanan dan perubahan dunia” dengan adanya proses globalisasi yang begitu pesat, dimana pemikiran ini bersumber dari buku DR. Juwono Sudarsono.(5) • Interseksi komulatif fungsi dan tugas pertahanan/keamanan–vs-Integrasi dan benturan kepentingan Pemikiran ini juga memberikan pengertian bahwa terdapat “interseksi fungsi dan tugas antara Pertahanan RI dalam hal ini TNI dan Kepolosian RI berdasarkan tingkat kepentingan dan sifat ancamannya”, yang dapat dijelaskan seperti gambar di bawah ini. Tolok ukur untuk menentukan “tingkat kepentingan dan sifat ancamannya” mestinya dapat dirumuskan secara konkrit berdasarkan berbagai faktor dan parameter terhadap tingkat kepentingan ancaman tersebut, termasuk prediksi “skala dampak” yang ditimbulkannya. TNI bersama seluruh rakyat adalah komponen kekuatan yang memiliki fungsi dan tugas pokok untuk mempertahankan “kedaulatan NKRI”, demikian juga POLRI bersama seluruh rakyat merupakan komponen kekuatan yang memiliki fungsi dan tugas pokok untuk mempertahankan “keamanan NKRI”. Pada sisi lain terdapat pengertian bahwa “UUD-45 dan Pancasila merupakan amanat kedaulatan rakyat”, dengan demikian “ancaman keamanan” terhadap salah satu kedaulatan rakyat berarti “ancaman pertahanan” terhadap kedaulatan NKRI. Jika bentuk ancaman keamanan yang diprediksi akan menimbulkan perang dengan negara lain yang bersumber sebagai akibat terjadinya konflik yang memuncak, dimana bentuk ancaman seperti ini juga termasuk dalam kategori “ancaman keamanan dan ancaman pertahanan” terhadap amanat kedaulatan rakyat UUD-45 dan Pancasila, maka kondisi semacam ini bukanlah menjadikan suatu dilema yang menimbulkan suatu perdebatan serius sebagaimana yang terjadi saat ini, sebab tingkat dan sifat ancamannya sudah sangat jelas merupakan ancaman pertahanan terhadap kedaulatan NKRI, dan menjadi bagian fungsi dan tugas dari TNI. (5) Surviving Globalization
  • 12 Sebaliknya yang menjadi perdebatan adalah ancaman keamanan dan ancaman pertahanan terhadap amanat kedaulatan rakyat UUD-45 dan Pancasila dalam bentuk lain yang berbeda, salah satu diantaranya ancaman keamanan dalam bidang hukum yang mengarah kepada “kejahatan universal dan bahaya laten”, termasuk dalam kategori “ancaman pertahanan dalam bidang hukum”, termasuk juga sebaliknya sebagai ancaman keamanan dalam bidang hukum dan merupakan bagian dari amanat kedaulatan rakyat untuk tetap mempertahankan penegakan hukum. Gambar 16 34
  • 13 Dalam kaitan ini bahwa sekaligus akan terjadi ancaman keamanan dan ancaman pertahanan terhadap kedaulatan penegakan hukum, demikian juga ancaman dalam bidang yang berbeda seperti terorisme. Dengan demikian solusi terhadap perdebatan untuk menghasilkan jalan tengah adalah dengan memahami dan menggunakan rumusan “interseksi fungsi dan tugas antara pertahanan dan keamanan” yang memiliki batasan dan tolok ukur berdasarkan sifat, tingkat dan skala dampak ancaman yang terjadi, seperti Gambar 16 di atas. Beberapa asumsi terhadap sifat dan tingkat ancaman yang berakibat terhadap konstelasi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berdampak luas dan berskala nasional, dengan bentuk ancaman yang mengarah terhadap “Ipoleksosbudhankam” , antara lain seperti : ancaman terhadap kedaulatan hukum; perpajakan, ekonomi dan keuangan; jalur lintas laut baik permukaan maupun bawah laut; lalulintas udara dan terutama bencana alam. Gambar 17 35
  • 14 Selanjutnya sesuai penjelasan di atas, maka peran interseksi dari essensi fungsi dan tugas menjadi sangat penting, dalam hal ini sebagai contoh misalnya : “para komando gabungan TNI dan Polri (pkgtp)” termasuk peran “intelijen negara” untuk tujuan mengantisipasi kemungkinan dampak yang beresiko tinggi. Sebab bangsa ini berlajar dari beberapa peristiwa sejarah atas kebehasilan para komando gabungan bersama intelijen negara didalam melaksanakan tugasnya, dalam kaitan ini banyak dikisahkan oleh Letjen (Purn) Sintong Panjaitan pakar dan ahli para komando yang namanya terkenal ketika menjadi komandan para komando dalam penyelamatan tragedi pembajakan pesawat Oila dan cerita kisah keberhasilan intelijen negara oleh Jendral (Purn) Ir. Drs. H. AM Hendropriyono, SH, SE, MBA, MH sebagai pakar dan ahli intelijen, yang tetap memiliki pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara melalui berbagai bidang keilmuan yang berbeda, terutama saat ini menjadi seorang praktisi hukum lewat kantor advokat yang diberi nama dengan HELO (Hendropriyono Law Office), termasuk pakar intelijen dan terorisme lainnya yang sering memberikan ulasan dan komentar tentang upaya-upaya penanggulangannya. Pendapat Dr. Connie Rahakundini Bakrie. Konsep yang terdapat didalam Buku Putih Pertahanan Indonesia dan terkait dengan pemikiran dan gagasan dari perempuan Indonesia pertama menjadi pakar dan pengamat militer ini (26,32) , dimana salah satu postur kekuatan TNI adalah dengan mengandalkan kekuatan persenjataan secara ideal dalam bentuk essential force dengan mobilisasi pasukan dalam jumlah yang sangat besar, dalam kaitannya terhadap kekuatan “pertahanan rakyat semesta atau Sishankamrata” seperti yang diamanatkan didalam UUD-45. Pada sisi lain wanita pakar pertahanan ini mengemukakan berbagai hal tentang strategi dan kemandirian teknologi industri pertahanan nasional didalam bukunya yang membahas tentang "Defending Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Iptek dan Industri Pertahanan dan Keamanan. Berkaitan dengan hal ini sejak rezim pemerintahan orde baru, barometer dan unjuk tombak industri pertahanan nasional berada dibawah “UPT Industri Hankam” BPPT RI, yang membawahi beberapa “Kelompok Studi Teknologi” dari ketiga angkatan dan Polri, yang menghasilkan beberapa projek proposal sebagai masukan untuk pengembangan dan penerapannya. Namun sampai dengan saat ini pencapaian pentahapan dan sasaran serta implementasinya masih menghadapi kendala dan polemik, hal ini disebabkan terutama pengaruh internasional dan berbagai tingkat kepentingan didalam negeri yang sangat kuat. Pendapat Jendral (Purn) Ir. Drs. H. AM Hendropriyono, SH, SE, MBA, MH. Terorisme memiliki akar ideologis dan filosofis. ibarat “sebatang pohon”, dimana para teroris merupakan daun-daunnya, sedangkan batang dan ranting-rantingnya sebagai organisasi, termasuk filsafat dan ideologinya sebagai akar, demikian pakar dan ahli intelijen ini berpendapat tentang konsep dasar dari terorisme. 36 Materi IV, page 37 (26) Pertahanan Negara (32) Defending Indonesia