Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Pengantar Hukum Indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pengantar Hukum Indonesia

  • 7,515 views
Published

Sebuah presentasi kelas Hukum Bisnis, disadur dari Buku Dedi Soemardi, "Pengantar Hukum Indonesia"

Sebuah presentasi kelas Hukum Bisnis, disadur dari Buku Dedi Soemardi, "Pengantar Hukum Indonesia"

Published in Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL

    JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES
    - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS
    - URUS PENDIRIAN PMA
    - URUS IZIN PRINSIP
    - URUS PENDIRIAN CV
    - URUS PENDIRIAN UD
    - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN
    - URUS SIUP
    - URUS TDP
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
7,515
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
311
Comments
1
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Adryan Hernando 100 6810 100 Ahmad Afwan 100 6810 151 Anom Wicaksono 100 6810 062 Aryo Adiwoso 100 6810 864 Megawati 100 6813 405 Muhammad Azis 100 6813 664Tuesday, February 21, 12
  • 2. PENGANTAR HUKUM INDONESIATuesday, February 21, 12
  • 3. PEMBIDANGAN ILMU HUKUMTuesday, February 21, 12
  • 4. Ditinjau dari segi sistimatika, pembidangan hukum meliputi : Hukum Tantra atau Hukum Negara Hukum Administrasi Negara atau Administrasi Tantra Hukum Pidana Hukum Perdata *1-3 termasuk hukum publik , 4 mengatur hubungan antar individuTuesday, February 21, 12
  • 5. Pengantar Tata Hukum Tata hukum dapat diartikan peraturan dan cara atau tata tertib di suatu negara. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Sistem Pemerintah Negara yang berdasarkan hukum dikelompokkan ke dalam negara hukum dengan prinsip pasif dan prinsip aktif.Tuesday, February 21, 12
  • 6. Cont. Unsur-unsur Indonesia sebagai negara dengan prinsip aktif : 1.Kekuasaan negara berdasarkan hukum 2.Pancasila adalah cita-cita hukum yang membentuk pokok- pokok pikiran dalam pembukaan Uud 1945 3.Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, bukan absolutism 4.Semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. 5.Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.Tuesday, February 21, 12
  • 7. Cont. Hukum tata negara adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai bagaimana susunan organisasi negara akan ditetapkan. Hukum tata negara meliputi : 1.Pembentukan jabatan dan susunannya 2.Penunjukkan pejabat-pejabatnya 3.Kewajiban, tugas yang berkaitan dengan jabatan 4.Kekuasaan/kewibawaan, hak dan kewenangan terkait jabatan 5.Lingkup wilayah dan pribadi yang mendapat limpahan tugas dan kewenangan jabatan 6.Hubungan timbal balik kewibaan jabatan 7.Penggantian Jabatan 8.Hubungan antara jabatan dan pemangku jabatanTuesday, February 21, 12
  • 8. PERBEDAAN HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NIAGATuesday, February 21, 12
  • 9. Hukum Tata Negara : Hukum tata negara adalah hukum mengenai susunan dan kewenangan badan-badan negara meliputi pemerintah, peradilan, polisi,dam perundang-undangan Bersifat Umum Mengatur bagaimana cara organisasi negara berperan serta atau terlibat dalam pergaulan masyarakatTuesday, February 21, 12
  • 10. Hukum administrasi negara: Hukum administrasi negara meliputi hukumnya dari keempat bidang tugas tersebut, sehingga hukum administrasi negara terdiri dari hukum pemerintah, hukum peradilan, hukum kepolisian dan hukum perundang- undangan. Bersifat khusus Hukum tentang kegiatan fungsi-fungsi kenegaraan yang terdiri dari kegiatan administrasi negara dan hubungan subyek dalam administrasi negaraTuesday, February 21, 12
  • 11. SISTEMATIKA HUKUM PERDATATuesday, February 21, 12
  • 12. B.W ( Burgerlijk wetboek ) dapat juga disebut KUHS ( Kitab Undang-Undang Hukum Sipil ) dan bisa saja dengan KUH Perdata dan ada juga KUH Privat Sejak Tahun 1948, Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah Hukum perdata Belanda, yang pada awalnya berinduk pada Burgerlijk Wetboek yang juga bersumber dari Code Civil Francais Sebagian Materi BW sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI seperti UU Perkawinan UU Hak Tanggungan UU KepailitanTuesday, February 21, 12
  • 13. Hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralisme oleh karena adanya beraneka ragam adat dan suku. Peninggalan Hindia Belanda pasal 131 IS membagi golongan penduduk Golongan Eropa dan yang dipersamakan Golongan Indonesia Asli ( Bumi Putera ) Golongan Timur Asing ( India, Cina, Arab )Tuesday, February 21, 12
  • 14. Berlakunya hukum bagi golongan- golongan Indonesia Asli berlaku Hukum Adat Golongan Eropa berlaku Hukum Perdata ( BW ) dan Hukum Dagang ( WvK ) Golongan Timur Asing berlaku hukum masing- masing dengan catatan Timur Asing dan Bumi Putera boleh tunduk pada Hukum Eropa Barat secara keseluruhan atau untuk beberapa macam tindakan Hukum PerdataTuesday, February 21, 12
  • 15. Pendapat Pembentukan Undang-Undang BW ( KUH Perdata ) Menurut KUH Perdata Buku 1 Berisi mengenai orang. Di dalamnya diatur hukum tentang diri Tentang Orang seseorang dan hukum kekeluargaan. Buku 2 Berisi Tentang Hal Benda.Di dalamnya diatur hukum kebendaan Tentang Benda dan hukum waris Buku 3 Berisi tentang hal perikatan.Di dalamnya diatur hak-hak dan Tentang Perikatan kewajiban timbal balik antara orang-orang atau pihak tertentu. Buku 4 Berisi tentang pembuktian dan daluwarsa.Di dalamnya diatur Tentang Daluwarsa dan tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat hukum yang Pembuktian timbul dari adanya daluwarsa ituTuesday, February 21, 12
  • 16. Pendapat Pembentukan Undang-Undang BW ( KUH Perdata ) Menurut Ilmu Hukum Mengatur tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, mengatur Hukum tentang diri tentang perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan seseorang ( Pribadi ) untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu dan selanjutnya tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu Mengatur hubungan-hubungan dalam hukum yang timbul dari Hukum Kekeluargaan hubungan kekeluargaan, misal perkawinan, hubungan anak dengan orangtua perwalian Mengatur hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan Hukum Kekayaan uang. Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia Hukum Warisan meninggal.Disamping itu Hukum Warisan mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorangTuesday, February 21, 12
  • 17. Pendapat Pembentukan Undang-Undang BW ( KUH Perdata ) Menurut Ilmu Hukum •Punya Hak/Kewajiban sejak lahir sampai mati ( kecuali anak dalam kandungan ) Pribadi Kodrati •Berstatus otonom (Manusia) •Punya hak bersikap tindak yang mempunyai akibat hukum Hukum Alasan tentang diri •Ada suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan- kepentingan tertentu atas dasar kegiatan yang dilakukan seseorang bersama ( Pribadi ) •Ada tujuan idiil yang perlu dicapai tanpa tergantung pribadi kodrati sebagai perorangan Pribadi Hukum Punya hak /kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum, terlibat peristiwa hukum dan seterusnya ( negara desa, perseroan terbatas, yayasan dan sebagainya )Tuesday, February 21, 12
  • 18. Pendapat Pembentukan Undang-Undang BW ( KUH Perdata ) Menurut Ilmu Hukum •Anak yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah, tidak dibawah kekuasaan orang tua Perwalian •Untuk ditunjuk jadi wali harus memenuhi pasal-pasal 51 UU no 1/1974 Pernyataan orang yang belum mencapai usia dewasa menjadi berstatus dewasa penuh untuk beberapa hal Pendewasaan tertentu Hukum Untuk perkawinan, belum berumur 21 memerlukan izin tentang dari orang tua Keluarga Diberikan kepada orang dewasa yang tidak mampu, Pengampuan permintaan diajukan kepada hakim oleh anggota keluarga terdekat Dasar Tujuan Perkawinan ( Pasal 1 UU no 1/1974 ) Asas-Asas Sahnya perkawinan ( Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU 1974 ) Perkawinan Asas Monogami ( Pasal 3 dan 4 UU no 1 1974 ) Hak dan kewajiban istri seimbang Pasal 31 UU 1 1974Tuesday, February 21, 12
  • 19. Pendapat Pembentukan Undang-Undang BW ( KUH Perdata ) Menurut Ilmu Hukum Segala sesuatu yang jadi bagian alam kebendaan yang Benda dapat dikuasai dan bernilai bagi manusia serta yang oleh hukum dianggap sebagai sesuatu yang utuh Hukum Tentang Suatu hubungan kebendaan antara dua pihak yang berdasar atasnya satu pihak berhak atas suatu prestasi Kekayaan Perikatan sedangkan pihak yang lain wajib berprestasi dan bertanggung jawab atasnya. Hak-hak atas hal-hal yang tidak dapat dilihat atau diraba Hak Immaterial misalnya hak ciptaTuesday, February 21, 12
  • 20. Pendapat Pembentukan Undang-Undang BW ( KUH Perdata ) Menurut Ilmu Hukum •Pewaris = Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan mengandung hak ( fakultatif ) dan juga kewajiban ( imperatif ) Ahli Waris = Orang tertentu yang secara limitatif Hukum Waris Barat menerima harta peninggalan Pihak ketiga yang tersangkut dalam warisan Hukum Hak dan kewajiban Ahli waris Tentang Objek Hukum waris ( berupa aktiva dan passiva ) Waris Dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat Sistem kewarisan individuil Hukum Waris Adat Sistem kewarisan kolektif Sistem kewarisan mayorat Pembagian harta warisTuesday, February 21, 12
  • 21. Hubungan Hukum Perdata dan Hukum DagangTuesday, February 21, 12
  • 22. Pasal 1 KUH Dagang, disebutkan bahwa KUH Perdata seberapa jauh daripadanya kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini Pasal 15 KUH Dagang, disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdataTuesday, February 21, 12
  • 23. Kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata yaitu, KUH dagang merupakan hukum yang khusus ( Lex Specialis ) dan KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat umum ( Lex Generalis ) Lahir sebuah Azas Lex Specialis Derogate Legi Generali Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umumTuesday, February 21, 12
  • 24. Sumber Hukum Dagang KUHS : Buku III Perikatan Kebiasaan : Pasal 1339 KUHS dan Pasal 1347 KUHS Yurisprudensi Traktat Doktrin Orang Perantara Gol 1 : Buruh/ Pekerja dalam Perusahaan Gol II : Makelar, Komisioner, Persekutuan ( Matschap )Tuesday, February 21, 12
  • 25. Perkumpulan Dagang Perseroan Firma ( KUHD pasal 16 ) Perseroan Komanditer ( KUHD pasal 19 ) PT ( KUHD pasal 36 ) BUMN ( UU no 9 Tahun 1969 )Tuesday, February 21, 12
  • 26. “..Law is a tool of social engineering..” Hukum merupakan alat untuk pembangunan masyarakat -Roscoe Pound- “..Fiat Iustitia, et Pereat Mundus..” Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah -Phillip Melanchaton- “..Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum..” -Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progressif- “..Fiat Justitia Ruat Caelum..” Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh -Lucius Calpurnius Piso Caesonius-Tuesday, February 21, 12