Dokumen tersebut membahas tentang kondisi utang negara Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai Rp1,8 triliun dan sumber-sumber pembiayaannya seperti ekspor, utang, bantuan luar negeri, dan investasi asing. Dokumen tersebut juga membahas mengenai masalah dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi utang luar negeri Indonesia.
3. Kondisi utang Indonesia tahun
2011
Jumlah utang pemerintah tahun 2011
diproyeksi sekitar Rp 1.807,5 triliun atau
naik sebesar Rp 119,2 triliun dibanding posisi
2010 senilai Rp 1.688,3 triliun. Jumlah utang
ini terdiri atas penerbitan surat berharga
negara (SBN) sebesar Rp 1.197,09 triliun
dan pinjaman luar negeri (PLN) Rp 610,38
triliun. Demikian headline news salah satu
berita di bataviase.co.id, Jakarta, 20
Agustus 2010.
4. Dengan utang sebanyak itu, rakyat
indonesia yang berjumlah hampir 238 juta
jiwa pada sensus tahun 2010 masing-masing
menanggung Rp. 7,6 juta. Seandainya jika
rakyat Indonesia patungan untuk membayar
utang itu, maka diperlukan sekitar 7 bulan
bagi tiap orang untuk dipotong seluruh
pendapatannya. (Asumsi pendapatan rata-rata
penduduk Indonesia sekitar Rp. 1, 17 juta :
www.christianpost.co.id).
5. Macam dan Ciri dari Utang Negara
Reproductive Debt dijamin seluruhnya oleh
kekayaan negara dan sama besarnya
Dead Weight Debt Utang tanpa jaminan
kekayaan.
Pinjaman Sukarela dan Pinjaman Paksa
Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar
Negeri
Suku Bunga Pinjaman
6. Sumber Pinjaman Negara
Para Individu sebagai Kreditur
Lembaga Keuangan Bukan Bank Sebagai
Kreditur
Bank-Bank Umum Sebagai Kreditur
Bank Sentral Sebagai Kreditur
8. Sifat Bantuan Lembaga Keuangan
Internasional
(a) Pinjaman luar negeri (Loan), yaitu setiap
penerimaan negara dalam bentuk devisa
dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah,
maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa
yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Luar
Negeri yang harus dibayar kembali sesuai
dengan persyaratan tertentu;
9. (b)Hibah (Grant), yaitu setiap penerimaan
negara dalam bentuk devisa dan/atau devisa
yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam
bentuk barang dan/atau jasa (termasuk
tenaga ahli dan pelatihan) yang diperoleh
dari Pemberi Hibah Luar Negeri yang tidak
perlu dibayar kembali.
10. Dasar Hukum Pelaksanaan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN),
(a) PP No. 2/2006 tentang Tata Cara
Pengadanaan Pinjaman dan/atau Penerimaan
Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri;
(b) Permenneg PPN/Kepala Bappenas No.
5/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan
Pengusulan serta Penilaian Kegiatan yang
dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri;
11. c. Permenkeu No. 52/2006 tentang Tata Cara
Pemberian Hibah kepada Daerah;
d. Permenkeu No. 53/2006 tentang Tata Cara
Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah
yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar
Negeri; dan
e. Permendagri No. 3/2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.
12. Beberapa Lembaga Keuangan Internasional yang
bekerjasama dengan Depdagri, yaitu:
(a) World Bank/WB;
(b) Asian Development Bank/ADB;
(c) Islamic Development Bank/IDB;
(d) Japan Bank for International
Cooperation/JBIC;
(e) Japan Fund for Information Communication
Technology/JFICT;
13. Masalah Utang Negara
Utang luar negeri makin sejalan dengan
kepentingan neoliberalisme global yang kian
mengakar di negeri ini. Artinya, utang itu
memang untuk menyukseskan program
neoliberalisme melalui IMF, Bank Dunia,
Bank Pembangunan Asia (ADB), dan
Consultative Group on Indonesia (CGI).
14. Solusi Mengatasi Utang
Solusi yang paling sederhana
mengatasi utang luar negeri adalah
dengan mengoptimalkan
restrukturisasi utang, khususnya
melalui skema debt swap, di mana
sebagian utang luar negeri tersebut
dikonversi dalam bentuk program yang
berkaitan dengan pemberdayaan
masyarakat, pemeliharaan lingkungan,
dan sebagainya.
15. Selain itu, perlu dioptimalkan upaya
meminta pemotongan utang atau
meminta pembebasan utang dengan
memberi alasan logis dengan disertai
fakta-faktanya.