SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Hutang Negara
Sumber-sumber Pembiayaan
Indonesia
Ekspor
Utang
Bantuan Luar Negeri
Investasi Asing atau PMA
Tabungan Domestik
Surat Utang NegaraSurat Utang Negara
Kondisi utang Indonesia tahun
2011
Jumlah utang pemerintah tahun 2011
diproyeksi sekitar Rp 1.807,5 triliun atau
naik sebesar Rp 119,2 triliun dibanding posisi
2010 senilai Rp 1.688,3 triliun. Jumlah utang
ini terdiri atas penerbitan surat berharga
negara (SBN) sebesar Rp 1.197,09 triliun
dan pinjaman luar negeri (PLN) Rp 610,38
triliun. Demikian headline news salah satu
berita di bataviase.co.id,  Jakarta, 20
Agustus 2010.
Dengan utang sebanyak itu, rakyat
indonesia yang berjumlah hampir 238 juta
jiwa pada sensus tahun 2010 masing-masing
menanggung Rp. 7,6 juta.  Seandainya jika
rakyat Indonesia patungan untuk membayar
utang itu, maka diperlukan sekitar 7 bulan
bagi tiap orang untuk dipotong seluruh
pendapatannya. (Asumsi pendapatan rata-rata
penduduk Indonesia sekitar Rp. 1, 17 juta :
www.christianpost.co.id).
Macam dan Ciri dari Utang Negara
Reproductive Debt  dijamin seluruhnya oleh
kekayaan negara dan sama besarnya
Dead Weight Debt  Utang tanpa jaminan
kekayaan.
Pinjaman Sukarela dan Pinjaman Paksa
Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar
Negeri
Suku Bunga Pinjaman
Sumber Pinjaman Negara
Para Individu sebagai Kreditur
Lembaga Keuangan Bukan Bank Sebagai
Kreditur
Bank-Bank Umum Sebagai Kreditur
Bank Sentral Sebagai Kreditur
PINJAMAN LUAR NEGERI
Sifat Bantuan Lembaga Keuangan
Internasional
(a) Pinjaman luar negeri (Loan), yaitu setiap
penerimaan negara dalam bentuk devisa
dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah,
maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa
yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Luar
Negeri yang harus dibayar kembali sesuai
dengan persyaratan tertentu;
(b)Hibah (Grant), yaitu setiap penerimaan
negara dalam bentuk devisa dan/atau devisa
yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam
bentuk barang dan/atau jasa (termasuk
tenaga ahli dan pelatihan) yang diperoleh
dari Pemberi Hibah Luar Negeri yang tidak
perlu dibayar kembali.
Dasar Hukum Pelaksanaan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN),
(a) PP No. 2/2006 tentang Tata Cara
Pengadanaan Pinjaman dan/atau Penerimaan
Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri;
(b) Permenneg PPN/Kepala Bappenas No.
5/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan
Pengusulan serta Penilaian Kegiatan yang
dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri;
c. Permenkeu No. 52/2006 tentang Tata Cara
Pemberian Hibah kepada Daerah;
d. Permenkeu No. 53/2006 tentang Tata Cara
Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah
yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar
Negeri; dan
e. Permendagri No. 3/2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.
Beberapa Lembaga Keuangan Internasional yang
bekerjasama dengan Depdagri, yaitu:
(a) World Bank/WB;
(b) Asian Development Bank/ADB;
(c) Islamic Development Bank/IDB;
(d) Japan Bank for International
Cooperation/JBIC;
(e) Japan Fund for Information Communication
Technology/JFICT;
Masalah Utang Negara
Utang luar negeri makin sejalan dengan
kepentingan neoliberalisme global yang kian
mengakar di negeri ini. Artinya, utang itu
memang untuk menyukseskan program
neoliberalisme melalui IMF, Bank Dunia,
Bank Pembangunan Asia (ADB), dan
Consultative Group on Indonesia (CGI).
Solusi Mengatasi Utang
Solusi yang paling sederhana
mengatasi utang luar negeri adalah
dengan mengoptimalkan
restrukturisasi utang, khususnya
melalui skema debt swap, di mana
sebagian utang luar negeri tersebut
dikonversi dalam bentuk program yang
berkaitan dengan pemberdayaan
masyarakat, pemeliharaan lingkungan,
dan sebagainya.
Selain itu, perlu dioptimalkan upaya
meminta pemotongan utang atau
meminta pembebasan utang dengan
memberi alasan logis dengan disertai
fakta-faktanya.

More Related Content

What's hot

Tugas 12 ppt neraca pembayaran
Tugas 12 ppt neraca pembayaranTugas 12 ppt neraca pembayaran
Tugas 12 ppt neraca pembayaransiti aisah
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskalSiti Sahati
 
Analisis Manajemen Pemasaran pada PT Toyota Astra Motor (Makalah)
Analisis Manajemen Pemasaran pada PT Toyota Astra Motor (Makalah)Analisis Manajemen Pemasaran pada PT Toyota Astra Motor (Makalah)
Analisis Manajemen Pemasaran pada PT Toyota Astra Motor (Makalah)M Abdul Aziz
 
Return dan Risiko Aset Tunggal
Return dan Risiko Aset TunggalReturn dan Risiko Aset Tunggal
Return dan Risiko Aset TunggalTrisnadi Wijaya
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaPutri Shafira
 
Perkembangan perbankan di indonesia
Perkembangan perbankan di indonesiaPerkembangan perbankan di indonesia
Perkembangan perbankan di indonesiaReo_Marfeeza
 
Kebijakan di Bidang Ekspor dan Impor
Kebijakan di Bidang Ekspor dan ImporKebijakan di Bidang Ekspor dan Impor
Kebijakan di Bidang Ekspor dan ImporGitaamilinda
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianPengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianSiti Sahati
 
Neraca pembayaran
Neraca pembayaranNeraca pembayaran
Neraca pembayaranifa_talita
 
Pasar modal konvensional dan syariah
Pasar modal konvensional dan syariahPasar modal konvensional dan syariah
Pasar modal konvensional dan syariahFebrie Dwi Cahya
 
Kebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalSiti Sahati
 
perekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorperekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorSucifitria
 
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Meyta Aini
 
Kapital dalam pembangunan ekonomi
Kapital dalam pembangunan ekonomiKapital dalam pembangunan ekonomi
Kapital dalam pembangunan ekonomiyuniar putri
 
Ekonomi pembangunan
Ekonomi pembangunanEkonomi pembangunan
Ekonomi pembangunanucup orenz
 

What's hot (20)

Lembaga keuangan
Lembaga keuanganLembaga keuangan
Lembaga keuangan
 
Bab. 2 Ketenagakerjaan (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 2 Ketenagakerjaan (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 2 Ketenagakerjaan (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 2 Ketenagakerjaan (Kelas XI, Kurikulum 2013)
 
Perekonomian indonesia ppt
Perekonomian indonesia pptPerekonomian indonesia ppt
Perekonomian indonesia ppt
 
Tugas 12 ppt neraca pembayaran
Tugas 12 ppt neraca pembayaranTugas 12 ppt neraca pembayaran
Tugas 12 ppt neraca pembayaran
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
Analisis Manajemen Pemasaran pada PT Toyota Astra Motor (Makalah)
Analisis Manajemen Pemasaran pada PT Toyota Astra Motor (Makalah)Analisis Manajemen Pemasaran pada PT Toyota Astra Motor (Makalah)
Analisis Manajemen Pemasaran pada PT Toyota Astra Motor (Makalah)
 
Return dan Risiko Aset Tunggal
Return dan Risiko Aset TunggalReturn dan Risiko Aset Tunggal
Return dan Risiko Aset Tunggal
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
 
Perkembangan perbankan di indonesia
Perkembangan perbankan di indonesiaPerkembangan perbankan di indonesia
Perkembangan perbankan di indonesia
 
Kebijakan di Bidang Ekspor dan Impor
Kebijakan di Bidang Ekspor dan ImporKebijakan di Bidang Ekspor dan Impor
Kebijakan di Bidang Ekspor dan Impor
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianPengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
 
Neraca pembayaran
Neraca pembayaranNeraca pembayaran
Neraca pembayaran
 
Pasar modal konvensional dan syariah
Pasar modal konvensional dan syariahPasar modal konvensional dan syariah
Pasar modal konvensional dan syariah
 
Kebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal
 
perekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorperekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektor
 
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
 
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan FiskalBab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
 
Kapital dalam pembangunan ekonomi
Kapital dalam pembangunan ekonomiKapital dalam pembangunan ekonomi
Kapital dalam pembangunan ekonomi
 
Ekonomi pembangunan
Ekonomi pembangunanEkonomi pembangunan
Ekonomi pembangunan
 
Manajemen investasi
Manajemen investasiManajemen investasi
Manajemen investasi
 

Viewers also liked

hutang luar negeri
hutang luar negerihutang luar negeri
hutang luar negeriAry Efendi
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranAry Efendi
 
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negarapengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negaraAry Efendi
 
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARATINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARAAry Efendi
 
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAkuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAry Efendi
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negaraAry Efendi
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikAry Efendi
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerahAry Efendi
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAAry Efendi
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraAry Efendi
 
Keuangan publik
Keuangan publikKeuangan publik
Keuangan publikAry Efendi
 
Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Ary Efendi
 
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikPenetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikAry Efendi
 
Manajemen BUMN
Manajemen BUMNManajemen BUMN
Manajemen BUMNAry Efendi
 

Viewers also liked (20)

hutang luar negeri
hutang luar negerihutang luar negeri
hutang luar negeri
 
Inflasi
InflasiInflasi
Inflasi
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negarapengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
 
BUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMDBUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMD
 
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARATINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
 
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAkuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
 
BUMN
BUMNBUMN
BUMN
 
Fiskal
FiskalFiskal
Fiskal
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
APBD
APBDAPBD
APBD
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYA
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
 
Keuangan publik
Keuangan publikKeuangan publik
Keuangan publik
 
Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1
 
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikPenetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
 
Manajemen BUMN
Manajemen BUMNManajemen BUMN
Manajemen BUMN
 

Similar to Cara Mengatasi Utang Luar Negeri Indonesia Dengan Restrukturisasi dan Pemotongan Utang

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Penataan Ruang
 
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...Ahmad Abdul Haq
 
Konsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerahKonsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerahHendra Jaya
 
Modal asing dan piutang ln
Modal asing dan piutang lnModal asing dan piutang ln
Modal asing dan piutang lnpadlah1984
 
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Ismed Nur
 
Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1Marobo United
 
Modal Asing dan Hutang Luar Negeri
Modal Asing dan Hutang Luar NegeriModal Asing dan Hutang Luar Negeri
Modal Asing dan Hutang Luar NegeriRizqy Naharusshoimin
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR NEGERI INDONESIA TAHUN 2000-2012 ...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR  NEGERI INDONESIA TAHUN 2000-2012 ...FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR  NEGERI INDONESIA TAHUN 2000-2012 ...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR NEGERI INDONESIA TAHUN 2000-2012 ...Trisno Harefa
 
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKNPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKNKevin Meilina
 
UU Nomor 4 tahun 2012
UU Nomor 4 tahun 2012UU Nomor 4 tahun 2012
UU Nomor 4 tahun 2012nanunk1234
 
Statistik perbankan-indonesia-agustus-2004
Statistik perbankan-indonesia-agustus-2004Statistik perbankan-indonesia-agustus-2004
Statistik perbankan-indonesia-agustus-2004santasamosir
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdferisugiartoeri
 

Similar to Cara Mengatasi Utang Luar Negeri Indonesia Dengan Restrukturisasi dan Pemotongan Utang (20)

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...
 
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
 
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
 
RAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBDRAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBD
 
Uu 02 2000
Uu 02 2000Uu 02 2000
Uu 02 2000
 
Konsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerahKonsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerah
 
Modal asing dan piutang ln
Modal asing dan piutang lnModal asing dan piutang ln
Modal asing dan piutang ln
 
2008 pmk-169
 2008 pmk-169 2008 pmk-169
2008 pmk-169
 
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
 
Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1
 
Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010
 
Modal Asing dan Hutang Luar Negeri
Modal Asing dan Hutang Luar NegeriModal Asing dan Hutang Luar Negeri
Modal Asing dan Hutang Luar Negeri
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR NEGERI INDONESIA TAHUN 2000-2012 ...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR  NEGERI INDONESIA TAHUN 2000-2012 ...FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR  NEGERI INDONESIA TAHUN 2000-2012 ...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR NEGERI INDONESIA TAHUN 2000-2012 ...
 
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKNPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
 
Tugas Kelompok
Tugas KelompokTugas Kelompok
Tugas Kelompok
 
Teknik pemanfaatan silpa
Teknik pemanfaatan silpaTeknik pemanfaatan silpa
Teknik pemanfaatan silpa
 
UU Nomor 4 tahun 2012
UU Nomor 4 tahun 2012UU Nomor 4 tahun 2012
UU Nomor 4 tahun 2012
 
Statistik perbankan-indonesia-agustus-2004
Statistik perbankan-indonesia-agustus-2004Statistik perbankan-indonesia-agustus-2004
Statistik perbankan-indonesia-agustus-2004
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf
 

Recently uploaded

MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxDenzbaguseNugroho
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptDenzbaguseNugroho
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANGallynDityaManggala
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisGallynDityaManggala
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputjafarismail7
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaTriskaDP
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 

Recently uploaded (16)

MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 

Cara Mengatasi Utang Luar Negeri Indonesia Dengan Restrukturisasi dan Pemotongan Utang

  • 2. Sumber-sumber Pembiayaan Indonesia Ekspor Utang Bantuan Luar Negeri Investasi Asing atau PMA Tabungan Domestik Surat Utang NegaraSurat Utang Negara
  • 3. Kondisi utang Indonesia tahun 2011 Jumlah utang pemerintah tahun 2011 diproyeksi sekitar Rp 1.807,5 triliun atau naik sebesar Rp 119,2 triliun dibanding posisi 2010 senilai Rp 1.688,3 triliun. Jumlah utang ini terdiri atas penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 1.197,09 triliun dan pinjaman luar negeri (PLN) Rp 610,38 triliun. Demikian headline news salah satu berita di bataviase.co.id,  Jakarta, 20 Agustus 2010.
  • 4. Dengan utang sebanyak itu, rakyat indonesia yang berjumlah hampir 238 juta jiwa pada sensus tahun 2010 masing-masing menanggung Rp. 7,6 juta.  Seandainya jika rakyat Indonesia patungan untuk membayar utang itu, maka diperlukan sekitar 7 bulan bagi tiap orang untuk dipotong seluruh pendapatannya. (Asumsi pendapatan rata-rata penduduk Indonesia sekitar Rp. 1, 17 juta : www.christianpost.co.id).
  • 5. Macam dan Ciri dari Utang Negara Reproductive Debt  dijamin seluruhnya oleh kekayaan negara dan sama besarnya Dead Weight Debt  Utang tanpa jaminan kekayaan. Pinjaman Sukarela dan Pinjaman Paksa Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri Suku Bunga Pinjaman
  • 6. Sumber Pinjaman Negara Para Individu sebagai Kreditur Lembaga Keuangan Bukan Bank Sebagai Kreditur Bank-Bank Umum Sebagai Kreditur Bank Sentral Sebagai Kreditur
  • 8. Sifat Bantuan Lembaga Keuangan Internasional (a) Pinjaman luar negeri (Loan), yaitu setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang harus dibayar kembali sesuai dengan persyaratan tertentu;
  • 9. (b)Hibah (Grant), yaitu setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa (termasuk tenaga ahli dan pelatihan) yang diperoleh dari Pemberi Hibah Luar Negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
  • 10. Dasar Hukum Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), (a) PP No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadanaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; (b) Permenneg PPN/Kepala Bappenas No. 5/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengusulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
  • 11. c. Permenkeu No. 52/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah; d. Permenkeu No. 53/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri; dan e. Permendagri No. 3/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
  • 12. Beberapa Lembaga Keuangan Internasional yang bekerjasama dengan Depdagri, yaitu: (a) World Bank/WB; (b) Asian Development Bank/ADB; (c) Islamic Development Bank/IDB; (d) Japan Bank for International Cooperation/JBIC; (e) Japan Fund for Information Communication Technology/JFICT;
  • 13. Masalah Utang Negara Utang luar negeri makin sejalan dengan kepentingan neoliberalisme global yang kian mengakar di negeri ini. Artinya, utang itu memang untuk menyukseskan program neoliberalisme melalui IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Consultative Group on Indonesia (CGI).
  • 14. Solusi Mengatasi Utang Solusi yang paling sederhana mengatasi utang luar negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang, khususnya melalui skema debt swap, di mana sebagian utang luar negeri tersebut dikonversi dalam bentuk program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.
  • 15. Selain itu, perlu dioptimalkan upaya meminta pemotongan utang atau meminta pembebasan utang dengan memberi alasan logis dengan disertai fakta-faktanya.