Your SlideShare is downloading. ×
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011

3,699

Published on

Published in: Spiritual, Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
  • i want to open slide 5
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
3,699
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. RPJMD PAKPAK BHARAT 2006-2011 Tugas Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah
  • 2. Bab I. Pendahuluan
    • Latar Belakang
      • Arah atau kerangka pembangunan daerah
      • Amanat peraturan dan perundang-undangan
      • Sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah
    • Maksud dan Tujuan
      • Maksud disusunnya RPJM Daerah adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan sekaligus penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan.
      • Tujuan disusunnya RPJM Daerah adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan pembangunan daerah.
    • Landasan Hukum
      • UU No. 9/2003 ttg Pembentukan Kab. Pakpak Bharat
      • UU No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah
      • UU No. 25/2004 ttg SPPN
      • UU No. 17/2003 ttg KN
  • 3.  
  • 4. 5. Sistematika Penulisan
    • Bab I. Pendahuluan
    • Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
    • Bab III. Analisis Lingkungan Strategis
    • Bab IV. Visi & Misi
    • Bab V. Strategi Pembangunan Daerah
    • Bab VI. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
    • Bab VII. Arah Kebijakan Umum
    • Bab VIII. Program Pembangunan Daerah
    • Bab IX. Penutup
    • Lampiran
    (Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah)
  • 5. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
  • 6. Bab III. Analisis Lingkungan Strategis
  • 7. FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL Kekuatan/Potensi (Strength) Kelemahan/Permasalahan (Weakness)
    • Ketersediaan lahan untuk pengembagan masih luas (kepadatan penduduk rendah)
    • Potensi sumber daya alam melimpah serta lahan pertanian yang subur
    • Letak geografis yang strategis karena dilalui trans NAD – SUMUT.
    • Potensi ekowisata dan Agrowisata
    • Adanya pembangkit tenaga listrik PLTA Lae Kombih
    • Potensi agribisnis dan bisnis kehutanan
    • Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata
    • Kondisi keamanan dan ketertiban yang baik
    • Potensi Pengembangan Perkebunan dan Pertambagan
    • Kondisi sosial budaya masyarakat yang rukun dan damai
    • Prasarana dan sarana permukiman masih terbatas
    • Kondisi Tofografi yang sebahagian besar merupakan daerah terjal (rawan longsor)
    • Lahan yang ada belum belum dimanfaatkan semaksimal mungkin (lahan tidur)
    • Keterbatasan energi listrik yang masih terbatas
    • Sumber daya hutan yang eksploitasi dengan kurang memadai
    • SDM berpendidikan tinggi masih terbatas
    • Sumber dana yang tersedia untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
    • Tingkat kesejahteraan penduduk masih rendah
    Peluang/oppurtunity Strategi S O Strategi W O
    • Otonomi Daerah
    • Perdagangan Bebas (AFTA, APEC)
    • Permintaan pasar dunia terhadap komditas perkebunan cukup tinggi
    • Masih terbuka luas pasar untuk hasil pertanian
    • Masih terbuka luas pasar ternak dan hasil olahannya
    • Masih terbuka luas pasar hasil kehutanan
    • Mengembangkan kegiatan agribisnis dan kehutanan untuk memasok kebutuhan kota medan, pasar regional, nasional maupun internasioal
    • Mengembangkan sistim transportasi darat
    • Pengembangan ekowisata dan agrowisata
    • Membangun sarana perdagangan skala regional
    • Meningkatkan produksi hasil pertanian
    • Membangun Prasaranan dan sarana Permukiman
    • Meningkatkan pelayanan prasarana transportasi untuk pelayanan lokal maupun regional
    • Meningkatkan kapasitas penyediaan energi listrik
    • Memanfaatkan lahan yang ada seoptimal mungkin
    • Meningkatkan akses dengan kota disekitarnya
    • Reboisasi dan penghutanan kembali areal hutan yang rusak
    • Penigkatan SDM
    Ancaman/Threats Stragtegi S T Strategi W T
    • Kabupaten Tetangga sebagai pesaing dalam memasarkan komoditas sejenis
    • Kabupaten sekitarnya sebagai pesaing dalam menarik investasi
    • Perdagangan bebas
    • Migrasi tenaga kerja dari luar daerah
    • Aliran modal kedaerah yang lebih menarik untuk investasi atau belanja/ komsumsi
    • Belum berkembangnya kegiatan ekonomi perkotaan
    • Eksploitasi sumber daya alam; konversi lahan
    • Memberlakukan kebijkan insentif bagi investor yang masuk
    • Mengembangkan kegiatan ekonomi yang bersifat komplemen dengan kota di sekitarnya
    • Menciptakan iklim investasi yang menarik untuk menghambat aliran modal keluar dan memperbesar aliran modal (investasi) kedalam
    • Mengembangkan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi
    • Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur
    • Pengelolaan SDA yang berkelanjutan
    • Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi
    • Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan) agar mampu bersaing dengan tenaga kerja pendatang
    • Pembinaan dan peningkatan SDM Petani
    • Melakukan berbagai kerjasama antar daerah dan dengan pihak lain terutama dalam pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, industri dan perdagangan untuk menghadapi perdagangan bebas
    • Memelihara Prasarana dan sarana yang ada
  • 8. Bab IV. Visi & Misi
    • Visi :
    • “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang Sejahtera, Beriman, Berpendidikan, Berkeadilan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang bersih”
    • Misi :
    • Menciptakan Good Governance dan mendorong penegakan peraturan daerah serta pembinaan hukum;
    • Pembinaan sumber daya manusia yang berkualitas ;
    • Pembinaan masyarakat yang harmonis dengan rasa keadilan, kesejahteraan dan rasa persatuan;
    • Pembangunan ekonomi daerah termasuk pengentasan kemiskinan;
    • Pembangunan prasarana dan sarana daerah.
  • 9. Bab V. Strategi Pembangunan Daerah
    • Keterkaitan Strategi dengan Visi dan Misi
      • Mengembangkan kegiatan agribisnis dan kehutanan untuk memasok kebutuhan kota medan, pasar regional, nasional maupun internasioal
      • Mengembangkan sistim transportasi darat
      • Pengembangan ekowisata dan agrowisata
      • Membangun sarana perdagangan skala regional
      • Meningkatkan produksi hasil Pertanian.
      • Membangun Prasaranan dan sarana Permukiman
      • Meningkatkan pelayanan prasarana transportasi untuk pelayanan lokal maupun regional
      • Meningkatkan kapasitas penyediaan energi listrik
      • Memberlakukan kebijkan insentif bagi investor yang masuk
      • Mengembangkan kegiatan ekonomi yang bersifat komplemen dengan kota di sekitarnya
      • Menciptakan iklim investasi yang menarik untuk menghambat aliran modal keluar dan memperbesar aliran modal (investasi) kedalam
      • Mengembangkan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi
      • Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur
      • Pengelolaan SDA yang berkelanjutan
    • Faktor Penentu Keberhasilan
      • Tingginya kualitas pelayanan publik terutama pendidikan dan kesehatan
      • Pemberdayaan masyarakat miskin
      • Tingginya kontribusi pendapatan daerah dalam pembangunan
      • Tersedianya data yang akurat dan mutakhir
      • Tingginya peran serta masyarakat dan swasta dalam dunia usaha dan investasi
      • Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif
  • 10. Bab VI. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
    • Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
      • Pendapatan Asli Daerah (PAD)
      • Dana Perimbangan
    • Arah Pengelolaan Belanja Daerah
      • Penanggulangan Kemiskinan dan kesenjangan sosial;
      • Peningkatan SDM dengan berbasis kompetensi;
      • Perubahan pola berpikir masyarakat, melalui sosialisasi berbagai pelatihan yang ditunjukkan dengan kegiatan action;
      • Peningkatan kesempatan kerja;
      • Revitaliasi pertanian dan pedesaan;
      • Peningkatan infrastruktur; dan
      • Peningkatan aksessibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
    • Kebijakan Umum Anggaran
      • Meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dilaksanakan selama ini, terutama bagi sumber-sumber penerimaan yang wajar yakni: meliputi sumber-sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan Kabupaten;
      • Memperluas diversifikasi (ekstensifikasi) sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kewenangan Kabupaten. Perluasan sumber penerimaan daerah mengarah pada upaya mendayagunakan seluruh potensi daerah yang dibarengi dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
      • Mewujudkan kerjasama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan pihak ketiga/swasta dalam rangka peningkatan PAD;
      • Meningkatkan pelayanan publik sesuai bidang kewenangan dari setiap unit kerja;
      • Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dalam pelayanan publik yang dilakukan; dan
      • Mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien dan efektif.
  • 11. Bab VII. Arah Kebijakan Umum
    • Misi Pertama : Menciptakan Good Governance dan Mendorong Penegakan Peraturan Daerah serta Pembinaan Hukum
      • Meningkatkan kepatuhan, kualitas, kesejahteraan, dan pro-fesionalisme aparatur peme-rintah dalam memberikan pe-layanan kepada masyarakat yang didukung dengan pra-sarana dan sarana yang memadai.
      • Mengupayakan rumusan ke-bijakan yang disesuaikan de-ngan permasalahan daerah untuk lebih meningkatkan pe-ngelolaan administrasi dan pelayanan kepada masyara-kat yang cepat, tepat dan ter-jangkau yang didukung ada-nya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang memadai
    • Misi Kedua : Pembinaan SDM yang Berkualitas
      • Meningkatkan kuallitas pe-nyelenggaraan pendidikan, pemerataan, pengembangan kurikulum lokal, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.
      • Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta peningkatan kesadaran masyatakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
    • Misi Ketiga : Pembinaan Masyarakat yang Harmonis dengan Rasa Keadilan, Kesetaraan dan Rasa Persatuan
      • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik melalui ke-giatan perencanaan, pelaksa-naan, dan pengawasan pem-bangunan daerah.
      • Meningkatkan partisipasi stake holders dalam bidang pengawasan agar pelaksana-an pemerintahan dan pem-bangunan berjalan lancar dan masyarakat dapat mengukur keberhasilan kinerja pemerin-tah
  • 12. Bab VII. Arah Kebijakan Umum
    • Misi Keempat : Pembangunan Ekonomi Daerah termasuk Pengentasan Kemiskinan
      • Membangun sektor pertanian ke arah agribisnis dengan memperkuat sistem pertanian dalam arti luas.
      • Mengembangkan industri ke-cil, UMKM khususnya yang berorientasi ekspor.
      • Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerap-an Iptek dalam usaha per-ekonomian terutama UMKM.
    • Misi Kelima : Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah
      • Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pengairan dengan memperhatikan konservasi sumberdaya air melalui peningkatan peran serta masyarakat.
      • Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sa-rana perumahan dan permu-kiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dgn tetap mempertahankan fungsi lingkungan.
  • 13. Bab VIII. Program Pembangunan Daerah
    • Misi Pertama : Menciptakan Good Governance dan Mendorong Penegakan Perda serta Pembinaan Hukum
      • Program Peningkatan Pengelolaan SDM Aparatur.
      • Program Peningkatan Kesejahteraan Aparat.
      • Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Pejabat Negara.
      • Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
      • Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
    • Misi Kedua : Pembinaan SDM yang Berkualitas
      • Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah.
      • Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal.
      • Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan.
      • Program Peningkatan Manajemen Pendidikan.
      • Program Peningkatan Manajemen Pembangunan Kesehatan.
    • Misi Ketiga : Pembinaan Masyarakat yang Harmonis dengan Rasa Keadilan, Kesetaraan dan Rasa Persatuan
      • Peningkatan perencanaan partisipatif.
      • Peningkatan kualitas pengawasan masyarakat
      • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan penguatan kelembagaan
      • Pengembangan Iptek
  • 14. Bab VIII. Program Pembangunan Daerah
    • Misi Keempat : Pembangunan Ekonomi Daerah termasuk Pengentasan Kemiskinan
      • Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
      • Program Pengembangan Agribisnis.
      • Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Teknologi Petani.
      • Program Pengembangan Usaha Industri dan UMKM.
      • Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi UMKM.
    • Misi Kelima : Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah
      • Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas.
      • Program Peningkatan Manajemen Lalu Lintas.
      • Program Pengembangan dan Pemerataan Telekomunikasi.
      • Program Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengairan.
      • Program P eningkatan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman.
      • Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Fasilitas Umum.
      • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
      • Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • 15. Bab IX. Penutup
    • Kaidah Pelaksanaan
      • Pemerintah Kabupaten dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah ) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2006-2011 dengan sebaik-baiknya;
      • Dinas, Badan, Kantor berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
      • Dinas, Badan, Kantor, dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2004-2009 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2006-2011;
      • Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2006-2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2006-2011 ke dalam Rencana Strategis Dinas, Badan, Kantor dan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah) Kabupaten Pakpak Bharat.
    • Penyusunan Rancangan RKPD Pakpak Bharat
      • Dengan disusunnya RPJM Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ini selama 5 (lima) tahun, diharapkan kesinambungan pembangunan dalam pemerintahan mendatang dapat berjalan dengan baik dan dapat dipedomani dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.
      • Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah) Kabupaten Pakpak Bharati tahun 2006-2011 disusun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Pakpak Bharat lima tahun kedepan.
  • 16.  

×