Memahami Serikat Pekerja
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Memahami Serikat Pekerja

on

  • 4,275 views

Heri Susanto

Heri Susanto
5258

Statistics

Views

Total Views
4,275
Views on SlideShare
4,127
Embed Views
148

Actions

Likes
1
Downloads
156
Comments
0

3 Embeds 148

http://comfortarea01.blogspot.com 120
http://www.comfortarea01.blogspot.com 25
http://student.ut.ac.id 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Memahami Serikat Pekerja Memahami Serikat Pekerja Presentation Transcript

    • UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 2003SEPERANGKAT PERATURAN YANGMENGATUR SEGALA HAL YANGBERHUBUNGAN DENGAN TENAGA KERJAPADA WAKTU SEBELUM, SELAMA DANSESUDAH MASA KERJA . 1
    • TUJUAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAANA. MEMBUDAYAKAN DAN MENDAYAGUNAKAN TENAGA KERJA SECARA OPTIMAL DAN MANUSIAWI.B. MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA DAN PENYEDIAAN TENAGA KERJA YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH.C. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA TENAGA KERJA DAN KELUARGANYA.D. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DAN KELUARGANYA 2
    • SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 20031. KETENTUAN UMUM2. LANDASAN ASAS, DAN TUJUAN3. KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA4. PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI TENAGA KERJA5. PELATIHAN KERJA6. PENEMPATAN TENAGA KERJA7. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA8. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING9. HUBUNGAN KERJA 3
    • Lanjutan10. PERLINDUNGAN PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN11. HUBUNGAN INDUSTRIAL12. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA13. PEMBINAAN14. PENGAWASAN15. PENYIDIKAN16. KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF17. KETENTUAN PERALIHAN18. KETENTUAN PENUTUP 4
    • RUANG LINGKUP1. PENGUSAHA A. ORANG PERSEORANGAN, PERSEKUTUAN, ATAU BADAN HUKUM YANG MENJALANKAN SUATU PERUSAHAAN MILIK SENDIRI. B. ORANG PERSEORANGAN, PERSEKUTUAN, ATAU BADAN HUKUM YANG MENJALANKAN SUATU PERUSAHAAN BUKAN MILIKNYA. C. ORANG PERSEORANGAN, PERSEKUTUAN, ATAU BADAN HUKUM YANG BERADA DI INDONESIA MEWAKILI PERUSAHAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HURUF A DAN B YANG BERKEDUDUKAN DILUAR WILAYAH INDONESIA 5
    • Lanjutan2. PERUSAHAAN A. SETIAP BENTUK USAHA YANG BERBADAN HUKUM ATAU TIDAK, MILIK ORANG PERSEORANGAN,MILIPERSEKUTUAN ATAU MILIK BADAN HUKUM, BAIK MILIK SWASTA MAUPUN MILIK NEGARA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/ BURUH DENGAN MEMBAYAR UPAH ATAU IMBALAN DALAM BENTUK LAIN. B. USAHA-USAHA SOSIAL DAN USAHA-USAHA LAIN YANG MEMPUNYAI PENGURUS DAN MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN DENGAN MEMBAYAR UPAH ATAU IMBALAN DALAM BENTUK LAIN. CATATAN : DARI RUMUSAN TERSEBUT MAKA PERUM PEGADAIAN SEBAGAI PERUSAHAAN MILIK NEGARA TUNDUK PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN 6
    • HUBUNGAN KERJAHUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA ATAU PEMBERI KERJADENGAN PEKERJA / BURUH BERDASARKAN PERJANJIANKERJA YANG MEMPUNYAI UNSUR : - PEKERJAAN - PERINTAH - UPAH 7
    • SYARAT KERJAHAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PEKERJA/BURUHYANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERJANJIAN KERJAPERJANJIAN ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PENGU-SAHA ATAU PEMBERI KERJA YANG MEMUAT SYARATSYARAT KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 8
    • DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJAa. KECAKAPAN KEDUA BELAH PIHAKb. KEMAMPUAN ATAU KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUMc. ADANYA PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN DANd. PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKUCATATAN :-A DAN B DAPAT DIBATALKAN-C DAN D BATAL DEMI HUKUM 9
    • ISI MATERI PERJANJIAN KERJAA. NAMA, JENIS KELAMIN UMUR DAN ALAMAT PEKERJA/BURUHB. JABATAN DAN JENIS PEKERJAANC. TEMPAT NAMA, ALAMAT PERUSAHAAN DAN JENIS USAHAD. PEKERJAANE. BESARNYA UPAH DAN CARA PEMBAYARANNYAF. SYARAT-SYARAT KERJA YANG MEMUAT HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHAG. MULAI DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJAH. TEMPAT DAN TANGGAL PERJANJIAN DIBUATI. TANDA TANGAN PARA PIHAK 10
    • PERJANJIAN KERJAA. WAKTU TERTENTUB. WAKTU TIDAK TERTENTUPERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTUA. JANGKA WAKTU ATAUB. SELESAINYA SUATU PEKERJAAN 11
    • SYARAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTUA. SECARA TERTULIS, BAHASA INDONESIA DAN LATINB. TIDAK DAPAT MENSYARATKAN PERCOBAAN JENIS SIFAT PEKERJAANA. SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYAB. PEKERJAAN DALAM WAKTU TIDAK TERLALU LAMA DAN PALING LAMA 3 TAHUNC. BERSIFAT MUSIMAND. BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU, KEGIATAN BARU, PRODUK TAMBAHAN YANG MASIH DALAM PERCOBAAN ATAU PENJAJAGAN 12
    • JANGKA WAKTUA. PALING LAMA 2 TAHUN DAN HANYA DIPERPANJANG 1 KALI UNTUK WAKTU PALING LAMA 1 TAHUN.B. DALAM HAL DIPERPANJANG 7 HARI SEBELUM BERAKHIR DIBERI TAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA PEKERJA/BURUHC. PEMBAHARUAN HANYA BOLEH 1 KALI DAN PALING LAMA 2 TAHUND. DILAKUKAN SETELAH MELEBIHI MASA TENGGANG WAKTU 30 HARI 13
    • PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN1. PENGUSAHA WAJIB MEMBUAT SURAT PENGANGKATAN BAGI PEKERJA/BURUH.2. SURAT PENGANGKATAN - NAMA DAN ALAMAT PEKERJA/BURUH - TANGGAL MULAI BEKERJA - JENIS PEKERJAAN - BESARNYA UPAH 14
    • PKWT UNTUK PEKERJAAN BERSIFAT MUSIMAN1. PEKERJAAN YANG PELAKSANAANNYA TERGANTUNG PADA MUSIM ATAU CUACA2. HANYA DAPAT DILAKUKAN UNTUK SATU JENIS PEKERJAAN PADA MUSIM TERTENTU3. PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MEMENUHI PESANAN ATAU TARGET DILAKUKAN SEBAGAI PEKERJAAN MUSIMAN4. DILAKUKAN UNTUK PEKERJA YANG MELAKUKAN KEGIATAN TAMBAHAN.5. MEMBUAT DAFTAR NAMA PEKERJA YANG MELAKUKAN KEGIATAN TAMBAHAN6. TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMBAHARUAN 15
    • PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA1. DIDASARKAN ATAS SELESAINYA PEKERJAAN TERTENTU2. DIBUAT PALING LAMA 3 TAHUN3. DISELESAIKAN LEBIH CEPAT DARI YANG DIPERJANJIKAN MAKA PKWT PUTUS DEMI HUKUM PADA SAAT SELESAINYA PEKERJAAN4. DALAM PKWT DIDASARKAN ATAS SELESAINYA PEKERJAAN TERTENTU, HARUS DICANTUMKAN BATASAN SUATU PEKERJAAN DINYATAKAN SELESAI.5. DAPAT DILAKUKAN PEMBARUAN6. PEMBAHARUAN DILAKUKAN SETELAH MELEBIHI MASA TENGGANG WAKTU 30 HARI KERJA7. SELAMA TENGGANG WAKTU TIDAK ADA HUBUNGAN KERJA8. DALAM PKWT PARA PIHAK DAPAT MENGATUR LAIN DARI KETENTUAN 16 PEMBAHA RUAN DAN WAKTU PEMBAHARUAN
    • PKWT PEKERJAAN BERHUBUNGAN PRODUK BARU1. DIBERLAKUKAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU, KEGIATAN BARU ATAU PRODUK TAMBAHAN YANG MASIH DALAM PERCOBAAN ATAU PENJAJAGAN2. DAPAT DILAKUKAN UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 2 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 1 TAHUN3. TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMBAHARUAN4. MELAKUKAN PEKERJAAN DILUAR KEGIATAN ATAU DILUAR PEKERJAAN YANG BIASA DILAKUKAN PERUSAHAAN 17
    • PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS1. UNTUK PEKERJAAN TERTENTU YANG BERUBAH-RUBAH DALAM WAKTU DAN VOLUME PEKERJAAN SERTA UPAH DIDASARKAN PADA KEHADIRAN.2. KURANG DARI 21 HARI KERJA DALAM 1 BULAN3. BEKERJA 21 HARI ATAU LEBIH DALAM 3 BULAN BERTURUT-TURUT4. PEKERJA HARIAN LEPAS DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN JANGKA WAKTU PKWT PADA UMUMNYA.5. WAJIB MEMBUAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS SECARA TERTULIS6. WAJIB MEMBUAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS, SEKURANG- KURANGNYA MEMUAT : NAMA/ALAMAT PEMBERI KERJA, NAMA/ALAMAT PEKERJA, JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN, BESARNYA UPAH/IMBALAN7. DAFTAR PEKERJA/BURUH YANG DISAMPAIKAN KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN SETEMPAT SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI KERJA SEJAK MEMPEKERJAKAN PEKERJA HARIAN LEPAS 18
    • PENCATATAN1. PKWT DICATATKAN PENGUSAHA KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN SETEMPAT SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI KERJA SEJAK PENANDATANGANAN.2. PEKERJA HARIAN LEPAS YANG DICATATKAN ADALAH DAFTAR PEKERJA/BURUH 19
    • AKIBAT HUKUM1. PKWT TIDAK DIBUAT DALAM BAHASA INDONESIA DAN HURUF LATIN BERUBAH MENJADI PKWTT SEJAK ADANYA HUBUNGAN KERJA.2. PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA PENYELESAIAN LEBIH 3 TAHUN DAN PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN TIDAK DILAKUKAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN TAMBAHAN, BERUBAH SEJAK ADANYA HUBUNGAN KERJA3. PEKERJAAN UNTUK PRODUK BARU TIDAK SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU DAN DILAKUKAN PEMBARUAN, BERUBAH SEJAK DILAKUKAN PENYIMPANGAN.4. PEMBAHARUAN TIDAK MELALUI MASA TENGGANG WAKTU DAN TIDAK DIPERJANJIKAN LAIN, BERUBAH SEJAK TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PKWT TERSEBUR.5. PENGUSAHA MENGAKHIRI HUBUNGAN KERJA, HAK-HAK PEKERJA DAN PROSEDUR PENYELESAIANNYA DILAKUKAN SESUAI KETENTUAM PERATURAN PER-UU AN BAGI PKWTT 20
    • PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAANA. PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN DIBUAT SECARA TERTULIS DAN BERBENTUK BADAN HUKUMB. PEKEJAAN YANG DAPAT DISERAHKAN - DILAKUKAN SECARA TERPISAH DARI KEGIATAN UTAMA - DILAKUKAN DENGAN PERINTAH LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI PEMBERI PEKERJAAN. - MERUPAKAN KEGIATAN PENUNJANG PERUSAHAAN SECARA KESELURUHAN. - TIDAK MENGHAMBAT PROSES PRODUKSI SECARA KESELURUHANA. PERLINDUNGAN PEKERJA DAN SYARAT KERJA PEKERJA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN SEKURANG-KURANGNYA SAMA DENGAN PERLINDUNGAN KERJA DAN SYARAT- SYARAT KERJA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA.B. HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN DILAKUKAN DENGAN PKWTT ATAU PWTT YANG DIBUAT SECARA TERTULIS 21
    • Lanjutan PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAANE. PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAM TIDAK SESUAI DENGAN SYARAT PEKERJAAN YANG DAPAT DISERAHKAN DAN TIDAK BERBADAN HUKUM, MAKA STATUS HUBUNGAN KERJA DEMI HUKUM BERALIH KEPADA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA. 22
    • SYARAT PEKERJAAN YANG DAPAT DISERAHKAN1. DILAKUKAN SECARA TERPISAH DARI KEGIATAN UTAMA BAIK MANAJEMEN MAUPUN KEGIATAN PELAKSANA PEKERJAAN2. DILAKUKAN DENGAN PERINTAH LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI PEMBERI PEKERJAAN DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERI PENGARAHAN TENTANG TATA CARA MELAKSANAKAN PEKERJAAN AGAR SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PERUSAHAAN PEMBERI KERJA.3. MERUPAKAN KEGIATAN PENUNJANG SECARA KESELURUHAN, KEGIATAN TERSEBUT MERUPAKAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG DAN MEMPERLANCAR PELAKSANAAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN ALUR KEGIATAN KERJA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA4. TIDAK MENGHAMBAT PROSES PRODUKSI SECARA LANGSUNG KEGIATAN TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN KEGIATAN TAMBAHAN APABILA DILAKUKAN PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN TETAP BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA 23
    • SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN2. PERUSAHAAN DAPAT MENYERAHKAN SEBAGIAN PELAKSANA PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN PEKERJAAN, PERUSAHAAN LAIN YANG MENERIMA PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANA PEKERJAAN, TIDAK TERMASUK PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG PERDAGANGAN BARANG DAN JASA KONSULTASI UNTUK KEBUTUHAN PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN3. PENYERAHAN DILAKSANAKAN MELALUI PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJA AN SECARA TERTULIS4. PENYERAHAN DILAKUKAN PADA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN HARUS BERBADAB HUKUM5. PERUSAHAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN AKAN MENYERAHKAN LAGI SEBAGIAN PEKERJAAN YANG DITERIMA, PENYERAHAN DAPAT DIBERIKAN KEPADA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN YANG BUKAN BERBADAN HUKUM 24
    • • PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN YANG BERBADAN HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMENUHI KEWAJIBAN HAK-HAK PEKERJA, BILA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA• DALAM SUATU DAERAH TIDAK TERDAPAT PERUSAHAAN PEMBORONG YANG TIDAK BERBADAN HUKUM ATAU TERDAPAT PERUSAHAAN YANG BERBADAN HUKUM TAPI TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN SEBAGIAN PEKERJAAN, PENGUSAHA DAPAT MENYERAHKAN PADA PERUSAHAAN PEMBORONG YANG BUKAN BERBADAN HUKUM• PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN YANG TIDAK BERBDAN HUKUM TERSEBUT, BERTANGGUNG JAWAB MEMENUHI HAK-HAK PEKERJA YANG TERJADI DALAM HUBUNGAN KERJA• TANGGUNG JAWAB TERSEBUT HARUS DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN• PERJANJIAN PEMBORONG PEKERJAAN WAJIB MEMUAT KETENTUAN YANG MENJAMIN TERPENUHI HAK-HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN 25
    • 1. PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN YANG AKAN MENYERAHKAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN WAJIB MEMUAT ALUR KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN2. ALUR KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN DITETAPKAN JENIS- JENIS PEKERJAAN UTAMA DAN PENUNJANG SERTA MELAPORKAN KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN SETEMPAT3. PERUSAHAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SEBELUM DITETAPKAN KEPUTUSAN INI TETAP MELAKUKAN PERJANJIAN SAMPAI BERAKHIRNYA PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN4. SELANJUTNYA WAJIB MENYESUAIKAN DENGAN KEPUTUSAN INI 26
    • PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA1. KEGIATAN JASA PENUNJANG ATAU KEGIATAN YANG TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PROSES PRODUKSI DAPAT MENGGUNAKAN PEKERJA DARI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA2. SYARAT PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH a. HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH. b. PERJANJIAN KERJA DIBUAT UNTUK WAKTU TERTENTU DAN UNTUK WAKTU TIDAK TERTENTU c. PERLINDUNGAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN, SYARAT-SYARAT KERJA SERTA PERSELISIHAN YANG TIMBUL MENJADI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA1. PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA MERUPAKAN BENTUK USAHA YANG BERBADAN HUKUM DAN MEMILIKI IJIN DARI INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.2. APABILA TIDAK MEMENUHI SYARAT, DEMI HUKUM HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA PENYEDIA JASA BERALIH MENJADI HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DAN PERUSAHAAN PEMBERI KERJA 27
    • PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH1. PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM YANG DALAM KEGIATAN USAHANYA MENYEDIAKAN JASA PEKERJA UNTUK DIPEKERJAKAN DI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA.2. WAJIB MEMILIIKI IJIN OPERASIONAL DARI INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN SESUAI DOMISILI PERUSAHAAN3. IJIN OPERASIONAL BERLAKU DI SELURUH INDONESIA UNTUK JANGKA WAKTU 5 TAHUN DAPAT DIPERPANJANG UNTUK JANGKA WAKTU YANG SAMA 28
    • PROSES IJIN OPERASIONAL1. PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA MENYAMPAIKAN PERMOHONAN DENGAN MELAMPIRKAN A. COPY PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM BERBENTUK PT. ATAU KOPERASI B. COPY ANGGARAN DASAR YANG DIDALAMNYA MEMUAT KEGIATAN USAHA PENYEDIA JASA PEKERJA C. COPY SIUP D. COPY WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN YANG MASIH BERLAKU.2. INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN, HARUS SUDAH MENERBITKAN IJIN OPERASIONAL DALAM WAKTU PALING LAMA 30 HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN DITERIMA 29
    • PERJANJIAN PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA1. JENIS PEKERJAAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PEKERJA DARI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA.2. PENEGASAN BAHWA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN, HUBUNGAN KERJA YANG TERJADI ADALAH ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA DENGAN PEKERJA, PERLINDUNGAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN , SYARAT-SYARAT KERJA SERTA PERSELISIHAN YANG TIMBUL MENJADI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA3. PENEGASAN BAHWA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA BERSEDIA MENERIMA PEKERJA DARI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA YANG SEBELUMNYA UNTUK JENIS JENIS PEKERJAAN YANG TERUS MENERUS ADA DI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA DALAM HAL TERJADI PENGGANTIAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA. 30
    • PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIA JASA PEKERJA1. KAB/KOTA TEMPAT PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA MELAKUKAN PEKERJAAN.2. PROVINSI, MELAKUKAN PEKERJAAN PADA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA BERADA DI WILAYAH LEBIH DARI SATU KAB/KOTA DALAM SATU PROVINSI3. DIREKTUR JENDERAL MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA BERADA DI WILAYAH LEBIH DARI SATU PROVINSI 31
    • PROSES PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIA JASA PEKERJA1. INSTANSI, MELAKUKAN PENELITIAN PERJANJIAN TERSEBUT.2. PERJANJIAN MEMENUHI KETENTUAN, PEJABAT MENERBITKAN BUKTI PENDAFTA RAN3. DALAM HAL TIDAK MEMENUHI KETENTUAN, PEJABAT MEMBUAT CATATAN PADA BUKTI PENDAFTARAN4. PERUSAHAAN TIDAK MENDAFTARKAN PERJANJIAN, INSTANSI MENCABUT IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN.5. DALAM HAL IJIN OPERASIONAL DICABUT , HAK-HAK PEKERJA TETAP MENJADI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA 32
    • PERATURAN PERUSAHAANPERATURAN YANG DIBUAT SECARA TERTULISOLEH PENGUSAHA YANG MEMUAT SYARAT-SYARATKERJA DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN 33
    • DASAR HUKUM PERATURAN PERUSAHAAN1. UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 BAGIAN KEENAM PASAL 108 – PASAL 1152. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN OENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA NO. 48/MEN/2004 TANGGAL 8 APRIL 2004 34
    • TUJUAN PERATURAN PERUSAHAAN1. MEMBERIKAN KEPASTIAN SYARAT-SYARAT KERJA DI PERUSAHAAN2. MENINGKATKAN KEGAIRAHAN DAN KETENANGAN BEKERJA3. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA, AKHIRNYA AKAN MENINGKATKAN TARAF HIDUP PEKERJA DAN KELUARGANYA 35
    • MATERI PERATURAN PERUSAHAAN1. HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA2. HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA3. SYARAT KERJA4. TATA TERTIB PERUSAHAAN5. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA 36
    • PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN1. PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH SEKURANG-KURANGNYA 10 ORANG WAJIB MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN2. MEMUAT SYARAT KERJA YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN RINCIAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3. MERUPAKAN KEAWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN4. MASUKAN YANG DISAMPAIKAN SP/SB DAN ATAU WAKIL PEKERJA/BURUH BERSIFAT SARAN DAN PERTIMBANGAN, TIDAK DAPAT DIPERSELISIHKAN5. HANYA DAPAT DIBUAT 1 PERATURAN PERUSAHAAN YANG BERLAKU BAGI SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN6. PERUSAHAAN YANG MEMILIKI CABANG DAPAT DIBUAT PERATURAN PERUSAHAAN TURUNAN YANG BERLAKU DI MASING-MASING PERUSAHAAN7. PERATURAN PERUSAHAAN TURUNAN BERLAKU SETELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN8. BEBERAPA PERUSAHAAN BERGABUNG DALAM SATU GRUP, PERATURAN PERUSAHAAN DIBUAT MASING-MASING PERUSAHAAN 37
    • PROSES MENDAPATKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN1. PENGESAHAN HARUS MENDAPATKAN NASKAH RANCANGAN PERATURAN PERUSAHAAN KEPADA PERWAKILAN PEKERJA/BURUH2. SARAN DAN PERTIMBANGAN HARUS SUDAH DITERIMA PENGUSAHA DALAM WAKTU 14 HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA NASKAH RANCANGAN PERATURAN PERUSAHAAN3. DALAM WAKTU 14 HARI KERJA, TIDAK MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN, PENGUSAHA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGESAHAN DISERTAI BUKTI 38
    • PERSYARATAN PERMOHONAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN1. MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS2. MELAMPIRKAN NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN RANGKAP 3 YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PENGUSAHA3. MELAMPIRKAN BUKTI TELAH DIMINTA SARAN DAN PERTIMBANGAN DARI PERWAKILAN PEKERJA/BURUH 39
    • PERMOHONAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN1. NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN2. NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN3. WILAYAH OPERASI PERUSAHAAN4. STATUS PERUSAHAAN5. JENIS ATAU BIDANG USAHA6. JUMLAH PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN7. STATUS HUBUNGAN KERJA8. UPAH TERTINGGI DAN TERENDAH9. NAMA DAN ALAMAT SP/SB BILA ADA10. NOMOR PENCATATAN SP/SB BILA ADA11. MASA BERLAKU12. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG KEBERAPA 40
    • PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN1. KEPALA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN KAB/KOTA, UNTUK PERUSAHAAN YANG TERDAPAT HANYA DALAM 1 KAB/KOTA2. KEPALA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI PROPINSI UNTUK PERUSAHAAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 KAB/KOTA3. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UNTUK PERUSAHAAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 PROPINSI 41
    • PROSES PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN1. MENELITI KELENGKAPAN DOKUMENTASI DAN MATERI PERATURAN PERUSAHAAN2. MENGEMBALIKAN PERMOHONAN PENGUSAHA DALAM WAKTU PALING LAMA 7 HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN, UNTUK DILENGKAPI DAN DIPERBAIKI3. PERUSAHAAN WAJIB MENYAMPAIKAN NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN DALAM WAKTU PALING LAMA 14 HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERIMANYA PENGEMBALIAN PERATURAN PERUSAHAAN4. APABILA TIDAK DIKEMBALIKAN DALAM WAKTU PALING LAMA 14 HARI KERJA, DAPAT DIANGGAP PERUSAHAAN BELUM MEMILIKI PERATURAN PERUSAHAAN5. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN WAJIB MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN DALAM WAKTU PALING LAMA 30 HARI KERJA6. DALAM HAL WAKTU 30 HARI KERJA TERLAMPAUI DAN PERATURAN PERUSAHAAN TELAH MEMENUHI SYARAT, PERATURAN PERUSAHAAN DIANGGAP TELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN CATATAN : AKIBAT NO. 4 PERUSAHAAN DIKENAKAN SANKSI PIDANA PELANGGA 42 RAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 188 UU KETENAGAKERJAAN
    • TUJUAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN1. MENCEGAH ISI PERATURAN PERUSAHAAN BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU2. MENGESAHKAN PERBAIKAN DAN MENINGKATKAN SYARAT KERJA 43
    • PERUBAHAN PERATURAN PERUSAHAAN1. PERUBAHAN HARUS BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA PENGUSAHA DAN SP/SB DAN ATAU WAKIL PEKERJA/BURUH2. PERUBAHAN HARUS MENDAPATKAN PENGESAHAN KEMBALI3. PERUBAHAN DIANGGAP TIDAK ADA APABILA BELUM MENDAPATKAN PENGESAHAN 44
    • PEMBAHARUAN PERATURAN PERUSAHAAN1. PENGUSAHA WAJIB MENGAJUKAN PEMBAHARUAN PALING LAMA 30 HARI KERJA SEBELUM BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERATURAN PERUSAHAAN2. PEMBAHARUAN DILAKUAKAN SEBAGAIMANA PENGATURAN PERMOHONAN PENGESAHA PERATURAN PERUSAHAAN3. DALAM PEMBAHARUAN, APABILA TERDAPAT PERUSAHAAN MATERI DARI PERATURAN PERUSAHAAN SEBELUMNYA, PERUBAHAN TERSEBUT HARUS DIDASARKAN ATAS KESEPAKATAN PENGUSAHA DENGAN WAKIL PEKERJA/BURUH4. KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUSAHAAN YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA, TETAP BERLAKU SAMPAI DITANDA TANGANINYA PKB ATAU DISAHKANYA PERATURAN PERUSAHAAN BARU5. DALAM HAL PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB TELAH DILAKUKAN, BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN, PENGUSAHA WAJIB MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGESAHAN PEMBAHARUAN PERATURAN PERUSAHAAN. 45
    • KETENTUAN PERATURAN PERUSAHAAN1. PENGUSAHA MEMPEKERJAKAN PEKERJA SEKURANG-KURANGNYA 10 ORANG WAJIB MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN2. MULAI BERLAKU SEJAK DISAHKAN3. MASA BERLAKUNYA 2 (DUA) TAHUN DAN WAJIB DIPERBAHARUI SETELAH HABIS MASA BERLAKUNYA4. SELAMA BERLAKUNYA PP, PENGUSAHA WAJIB MELAYANI KEHENDAK SP/ SB UNTUK PEMBUATAN PKB5. SELAMA PERUNDINGAN BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN, PP BERLAKU SAMPAI HABIS JANGKA WAKTU BERLAKUNYA6. KETENTUAN DALAM PP TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU7. PERUBAHAN PP HANYA DAPAT DILAKUKAN ATAS DASAR KESEPAKATAN PENGUSAHA DAN WAKIL PEKERJA8. PERUBAHAN PP HARUS MENDAPAT PENEGASAN9. PENGUSAHA WAJIB MEMBERITAHUKAN DAN MENJELASKAN ISI PP SERTA MEMBERIKAN NASKAH PP ATAU PERUBAHANNYA KEPADA PEKERJA 46
    • SANKSITINDAK PIDANA PELANGGARANDENDA PALING SEDIKIT RP. 5.000.0000 DAN PALING BANYAK RP. 50.000.000 PASAL 188E. TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN PASAL 108 AYAT (1)H. TIDAK MELAKUKAN PEMBAHARUAN PASAL 111 AYAT (3)K. TIDAK MEMBERITAHUKAN DAN MENJELASKAN ISI SERTA MEMBERIKAN NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERUBAHANNYA KEPADA PEKERJA PASAL 114 47
    • PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERJANJIAN YANG MERUPAKAN HASIL PERUNDINGAN ANTARA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH YANGTERCATAT PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGUSAHA ATAU BEBERAPA PENGUSAHA ATAU PERKUMPULAN PENGUSAHAYANG MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK 48
    • DASAR HUKUM PEMBUATAN PKB1. UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 BAGIAN KETUJUH PASAL 116 – PASAL 1332. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN OENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA NO. 48/MEN/2004 TANGGAL 8 APRIL 2004 49
    • TUJUAN PKB1. MENGUSAHAKANPERBAIKAN SYARAT-SYARAT KERJA2. MENINGKATKAN KEGAIRAHAN DAN KETENANGAN BEKERJA DI PERUSAHAAN 50
    • MATERI PKB1. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN SERTA ALAMAT SP/SB2. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN SERTA ALAMAT PENGUSAHA3. NOMOR SERTA TANGGAL PENCATATAN SP/SB4. HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA5. HAK DAN KEWAJIBAN SP/SB BESERTA PEKERJA6. JANGKA WAKTU DAN TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PKB7. TANDA TANGAN PARA PIHAK8. PENANDATANGANAN OLEH WAKIL HARUS ADA SURAT KUASA KHUSUS DILAMPIRKAN PADA PKB 51
    • PEMBUATAN PKB1. HANYA DAPAT DIBUAT 1 PKB, BERLAKU BAGI SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN2. PERUSAHAAN YANG MEMILIKI CABANG, PKB INDUK BERLAKU DI SEMUA CABANG DAN DAPAT DIBUAT PKB TURUNAN YANG BERLAKU DI MASING-MASING CABANG3. PKB INDUK MEMUAT KETENTUAM YANG BERLAKU UMUM DI SELURUH CABANG OERUSAHAAN, PKB TURUNAN MEMUAT PELAKSANAAN PKB INDUK YANG DISESUAIKAN DENGAN KONDISI CABANG PERUSAHAAN MASING-MASING4. PKB TURUNAN BELUM DISEPAKATI, PKB INDUK TETAP BERLAKU 52
    • PERSYARATAN PEMBUATAN PKB1. DIRUNDINGKAN SP/SB ATAU BEBERAPA SP/SB YANG TERCATAT PAD INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGUSAHA ATAU BEBERAPA PENGUSAHA2. HARUS DIDASARI ITIKAD BAIK DAN KEMAUAN BEBAS KEDUA BELAH PIHAK3. DILAKUKAN SECARA MENYELURUH UNTUK MUFAKAT4. LAMANYA PERUNDINGAN DITETAPKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN DAN DITUANGKAN DALAM TATA TERTIB PERUNDINGAN 53
    • PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB1. TEMPAT PERUNDINGAN DILAKUKAN DI KANTOR PERUSAHAAN ATAU KANTOR SP/SB ATAU TEMPAT LAIN SESUAI DENGAN KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK2. BIAYA PERUNDINGAN MENJADI BEBAN PENGUSAHA, KECUALI DISEPAKATI KAIN OLEH KEDUA BELAH PIHAK3. TIM PERUNDING SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DENGAN KETENTUAN MASING-MASING OIHAK PALING BANYAK 9 ORANG DENGAN KUASA PENUH4. SP/SB YANG TIDAK TERWAKILI DALAM TIM PERUNDING DAPAT MENYAMPAIKAN ASPIRASINYA SECARA TERTULIS KEPADA TIM PERUNDING SEBELUM DIMULAI PERUNDINGAN 54
    • SYARAT SP/SB UNTUK MERUNDINGKAN PEMBUATAN PKB1. SP/SB TELAH TERCATAT BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 20002. MEMENUHI PENGESAHAN SEBAGAIMANA DIATUR OASAK 119 DAN PASAL 120 UU. NO. 13 TAHUN 20033. MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS 55
    • SERIKAT PEKERJA MEMBUAT PKB1. DALAM HAL 1 SP MEMILIKI ANGGOTA LEBIH DARI 50 % DARI JUMLAH PEKERJA2. MENDAPAT DUKUNGAN LEBIH 50 % DARI JUMLAH SP MELALUI PEMUNGUTAN SUARA3. BILA TIDAK MENDAPAT DUKUNGAN SP DAPAT MENGAJUKAN KEMBALI PERUNDINGAN PKB SETELAH 6 BULAN SEJAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA4. DALAM HAL LEBIH DARI 1 SP MAKA SP YANG MEMILIKI JUMLAH KEANGGOTAAN LEBIH DARI 50 % DARI JUMLAH PEKERJA5. MELAKUKAN KOALISI, SEHINGGA TERCAPAI KEBIH 50 % DARI JUMLAH PEKERJA6. MEMBENTUK TIM PERUNDING YANG KEANGGOTAANNYA DITENTUKAN SECARA PROPOSIONAL7. PEMUNGUTAN SUARA DISELENGGARAKAN PANITIA (WAKIL PEKERJA DAN PENGURUS SP) DISAKSIKAN OLEH PENGUSAHA DAN PIHAK PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN8. KEANGGOTAAN SP DIBUKTIKAN DENGAN KARTU ANGGOTA 56
    • PROSES PELAKSANAAN HAK BERUNDING APABILA HANYA SATU SP1. SP/SB TIDAK MEMILIKI JUMLAH ANGGOTA LEBIH DARI 50 % DARI JUMLAH SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN2. SP/SB TERSEBUT DAPAT MEWAKILI PEKERJA DALAM PERUNDINGAN PKB, BILA MENDAPAT DUKUNGAN 50 % DARI JUMLAH SELURUH PEKERJA DI PERUSAHANA MELALUI PEMUNGUTAN SUARA3. PEMUNGUTAN SUARA DILAKUKAN OLEH PANITIA TERDIRI-DARI PENGURUS SP/SB DAN WAKIL DARI PEKERJA YANG BUKAN ANGGOTA4. PANITIA MENGUMUMKAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA SELAMBAT- LAMBATNYA 24 HARI SEBELUM TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA5. PANITIA MEMBERITAHUKAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PENGUSAHA UNTUK MENYAKSIKAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA6. SP/SB DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENJELASKAN PROGRAM PEMBUATAN PKB DALAM WAKTU 14 HARI DAN DILAKUKAN 3 HARI SETELAH TANGGAL DIUMUMKAN PEMUNGUTAN SUARA 57
    • 1. PELAKSANAAN PENJELASAN TERSEBUT DILAKUKAN DILUAR JAM KERJA PADA TEMPAT-TEMPAT YANG DISEPAKATI SP DAN PENGUSAHA2. DALAM WAKTU PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA, SP DAPAT MEMBUKTIKAN KEANGGOTAANNYA PADA PENGUSAHA, MAKA PEMUNGUTAN SUARA TIDAK PERLU DILAKSANAKAN3. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MENYESUAIKAN WAKTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA JADWAL KERJA SEHINGGA TIDAK MENGGANNGU PROSES PRODUKSI4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DITETAPKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA PANITIA DENGAN PENGUSAHA5. HASIL PEMINGUTAN SUARA SAH, SETELAH DITANDATANGANI OLEH PANITIA DAN SAKSI-SAKSI 58
    • PROSES PELAKSANAAN HAK BERUNDING APABILA SP LEBIH DARI SATU1. SP/SB YANG BERHAK MEWAKILI PEKERJA MELAKUKAN PERUNDINGAN PKB ADALAH SP YANG MEMILIKI ANGGOTA LEBIH DARI 50 % DARI JUMLAH SELURUH PEKERJA2. PENENTUAN SP/SB YANG BERHAK DILAKUKAN MELALUI VERIFIKASI OLEH PANITIA YANG TERDIRI DARI WAKIL PENGURUS SP/SB DISAKSIKAN WAKIL INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PENGUSAHA3. VERIFIKASI DILAKUKAN BERDASARKAN KARTU TANDA ANGGOTA (KTA), APABILA TERDAPAT KTA LEBIH DARI ATU, KTA YANG TERAKHIR YANG SAH4. PELAKSANAAN DILAKUKAN DI TEMPAT-TEMPAT KERJA DIATUR SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA TIDAK MENGGANGGU PROSE PRODUKSI DALAM WAKTU 1 HARI KERJA YANG DISEPAKATI SP/SB5. PENGUSAHA MAUPUN SP/SB DILARANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MEMPENGARUHU PELAKSANAAN VERIFIKASI 59
    • TATA TERTIB PERUNDINGAN1. TUJUAN PEMBUATAN TATA TERTIB2. SUSUNAN TIM PERUNDING3. LAMANYA MASA PERUNDINGAN4. MATERU PERUNDINGAN5. TEMPAT PERUNDINGAN6. TATA CARA PERUNDINGAN7. CARA PENYELESAIAN APABILA TERJADI KEBUNTUAN PERUNDINGAN8. SAHNYA PERUNDINGAN9. BIAYA PERUNDINGAN 60
    • PENDAFTARAN PKB1. PENGUSAHA MENDAFTARKAN KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.2. PENGAJUAN PENDAFTARAN, MELAMPIRKAN NASKAH PKB DALAM RANGKAP 3 BERMETERAI CUKUP YANG TELAH DIBUBUHKAN TANGA TANGAN PENGUSAHA DAN SP/SB3. PENELITIAN DALAM WAKTU 7 HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERIMANYA PEMOHON, MELIPUTI KELENGKAPAN PERSYARATAN FORMAL DAN MATERI4. PERSYARATAN DAN MATERI TELAH TERPENUHI, DALAM WAKTU 7 HARI KERJA SEJAK SELESAINYA PENELITIAN, HARUS MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN5. APABILA PERSYARATAN DAN ATAU MATERI BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEMBERI CATATAN PADA SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN6. APABILA PERSYARATAN DAN ATAU MATERI BERTENTANGAN DENGAN PER UU –AN, MEMBERI CATATAN PADA SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN7. CATATAN MEMUAT PASAL-PASAL YANG BERTENYANGAN DENGAN PER-UU- AN 61
    • PENGAJUAN PENDAFTARAN PKB1. NAMA DAN LAMAT PERUSAHAAN2. NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN3. WILAYAH OPERASI PERUSAHAAN4. STATUS PERMODALAN PERUSAHAAN5. JENIS ATAU BIDANG USAHA6. JUMLAH PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN7. STATUS HUBUNGAN KERJA8. UPAH TERTINGGI DAN TERENDAH9. NAMA DAN ALAMAT SP/SB10. NO. PENCATATAN SP/SB11. JUMLAH ANGGOTA SP12. MASA BERLAKU PKB13. PENDAFTARAN YANG KE 62
    • INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN1. KABUPATEN/KOTA, LINGKUP BERLAKUNYA HANYA MENCAKUP SATU KAB/KOTA2. PROPINSI LINGKUP BERLAKUNYA LEBIH DARI SATU KABUPATEN/KOTA3. DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN UNDUSTRIAL LINGKUP BERLAKUNYA MELIPUTI LEBIH DARI SATU PROPINSI 63
    • MAKSUD PENDAFTARAN1. SEBAGAI ALAT MONITORING DAN EVALUASI PENGATURAN SYARAT KERJA DI PERUSAHAAN3. SEBAGAI RUJUKAN UTAMA DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN PELAKSANAAN PKB 64
    • MASA BERLAKUNYA PKB1. BERLAKUNYA 2 TAHUN2. DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 1 TAHUN BERDASARKAN KESEPAKATAN SECARA TERTULIS3. PERUNDINGAN PEMBUATAN DAPAT DIMULAI PALING CEPAT 3 BULAN SEBELUM BERAKHIR4. DALAM HAL TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN, TETAP BERLAKU UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN5. DAPAT MENGADAKAN PERUBAHAN 65
    • PERPANJANGAN ATAU PEMBAHARUAN PKB1. DALAM HAL TERDAPAT 1 SP, TIDAK MEMPERSYARATKAN JUMLAH ANGGOTA2. APABILA TERDAPAT LEBIH DARI 1 SP, SP YANG ANGGOTANYA LEBIH DARI 50 %, BERSAMA-SAMA SP YANG MEMBUAT TERDAHULU3. DALAM HAL TIDAK ADA SP YANG ANGGOTANYA LEBIH DARI 50 % DAPAT MEMBUAT KOALISI4. APABILA HAL TERSEBUT TIDAK TERPENUHI SP MEMBENTUK TIM PERUNDING, YANG KEANGGOTAANNYA DITENTUKAN SECARA PROPOSIONAL 66
    • PERUBAHAN PKB1. PERUBAHAN PKB YANG SEDANG BERLAKU, HARUS BERDASARKAN KESEPAKATAN3. PERUBAHAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PKB YANG SEDANG BERLAKU 67
    • KEWAJIBAN PARA PIHAK1. WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN YANG ADA DI DALAM PKB2. WAJIB MEMBERITAHUKAN ATAU PERUBAHNNYA KEPADA PEKERJA3. PENGUSAHA HARUS MENCETAK DAN MEMBAGIKAN KEPADA SETIAP PEKERJA ATAS BIAYA PERUSAHAAN4. PENGUSAHA MENDAFTARKAN 68
    • KEWAJIBAN PENGUSAHA, SP/SB1. MELAKSANAKAN KETENTUAN YANG ADA DALAM PKB2. WAJIB MEMBERITAHUKAN ISI PKB DAN PERUBAHANYA KEPADA SELURUH PEKERJA 69
    • PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN1. MENJADWALKAN KEMBALI PERUNDINGAN DENGAN WAKTU PALING LAMA 30 HARI SETELAH PERUNDINGAN GAGAL, APABILA PERUNDINGAN PEMBUATAN2. MEMBUAT PERNYATAAN SECARA TERTULIS TIDAK DAPAT DISELESAIKAN MEMUAT : A. MATERI YANG BELUM DISEPAKATI B. PENDIRIAN PARA PIHAK C. RISALAH PERUNDINGAN D. TEMPAT, TANGGAL DAN TANDA TANGAN PARA PIHAK7. SALAH SATU PIHAK ATAU KEDUA BELAH PIHAK MELAPORKAN KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN8. PENYELESAIAN MELALUI INSTANSI, SESUAI MEKANISME PENYELESAIAN PERSE LISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UU. NO. 2 TAHUN 2003 70
    • PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI1. PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI, PARA PIHAK ATAU SALAH SATU PIHAK TIDAK MENERIMA ANJURAN, BERDASARLAM KESEPAKATAN PARA PIHAK MEDIATOR MELAPORKAN KEPADA MENTERI UNTUK MENETAPKAN LANGKAH- LANGKAH PENYELESAIAN2. LAPORAN MEDIATOR MEMUAT A. MATERI YANG BELUM DISEPAKATI B. PENDIRIAN PARA PIHAK C. KESEMPULAN PERUNDINGAN D. PERTIMBANGAN DAN SARAN PENYELESAIAN7. MENTERI DAPAT MENUNJUK PEJABAT UNTUK MENYELESAIKAN PEMBUATAN PKB8. PENYELESAIAN PEMBUATAN PKB JUGA TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN SALAH SATU PIHAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAERAH HUKUM TEMPAT PEKERJA BEKERJA9. DAERAH HUKUM TEMPAT PEKERJA BEKERJA MELEBIHI 1 DAERAH HUKUM PHI GUGATAN DIUAJUKAN PADA PHI YANG DAERAH HUKUMNYA MENCAKUP DOMISILI PERUSAHAAN 71
    • KETENTUAN KHUSUS1. DALAM 1 PERUSAHAAN HANYA DAPAT DIBUAT 1 PKB2. MULAI BERLAKU SEJAK DITANDATANGANI, KECUALI DITENTUKAN LAIN3. PERJANJIAN KERJA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PKB4. DALAM HAL PERJANJIAN KERJA TIDAK MEMUAT ATURAN YANG DIATUR DALAM PKB, MAKA BERLAKU ATURAN ATURAN DALAM PKB5. DILARANG MENGGANRI PKB DENGAN PP6. APABILA TIDAK ADA LAGI SP, MAKA KETENTUAN YANG ADA DALAM PP TIDAK BOLEH RENDAH DARI PKB7. SP BUBAR ATAU PENGALIHAN KEPEMILIKAN, PKB TETAP BERLAKU SAMPAI BERAKHIR8. DALAM HAL MERGER YANG BERLAKU ADALAH PKB YANG PALING MENGUNTUNGKAN PEKERJA9. MERGER ANTARA PERUSAHAAN YANG BELUM MEMILIKI PKB DENGAN YANG TELAH MEMILIKI PKB, MAKA YANG BERLAKU ADALAH PKB TERSEBUT 72