• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Organisasi irigasi dalam operasional dan perawatan irigasi
 

Organisasi irigasi dalam operasional dan perawatan irigasi

on

  • 4,644 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,644
Views on SlideShare
4,643
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
124
Comments
1

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • good thanks
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Organisasi irigasi dalam operasional dan perawatan irigasi Organisasi irigasi dalam operasional dan perawatan irigasi Document Transcript

    • BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Sumber daya air saat ini semakin sulit serta mempunyai nilaiekonomi yang mahal. Tidak hanya dalam segia kuantitas, namun jugasecara kualitas semakin sulit untuk diperoleh. Padahal air tidak dapatdilepaskan dengan sector pertanian, terutama tanaman padi sebagaisumber pokok pangan masyarakat Indonesia. System irigasi dan drainasedibuat untuk mengatur pemberian air tersebut. Untuk mempermudahdistribusi air, juga telah dibuat suatu jaringan irigasi. Jaringan irigasi dibuatdan dirawat agar distribusi air merata dan mampu mengairi kebutuhanlahan pertanian. Kegiatan pengelolaan dan perawatan atau yang seringdikenal dengan Operasi dan Pemeliharaan (OP) irigasi telah diatur dalamperaturan pemerintah. Seringkali pengelolaan air tidak dianggap penting jika kondisi airmemang sudah mencukupi, namun pada saat air sulit diperolehmenimbulkan konflik antar pihak. Banyak masyarakat yang beranggapanbahwa air irigasi merupakan barang public (public goods) yangmengakibatkan masyarakat cenderung untuk kurang atau tidak efesiendalam pemanfaatan air. Ketidakjelasan mengenai hak-hak penggunaanair (water rights) serta kewajiban dalam pengelolaan air menyebabkanorganisasi pemakai air kurang efektif II(Rachman et al, 2003)B. Perumusan Masalah Perkembangan organisasi irigasi telah banyak mewarnaipergeseran system organisasi dan dinamika social ekonomi masyarakatpedesaan, dan fenomena ini akan terus berlangsung. Interaksi teknologi 1
    • (irigasi) dan organisasi mewujudkan suatu proses pembentukanorganisasi baru. Atas dasar ini, organisasi diwujudkan sebagai aturanmain untuk mengatur pelaku ekonomi dalam suatu komunitas. Organisasimengandung makna aturan main yang diatur oleh masyarakat atauanggota yang dijadikan pedoman oleh seluruh anggota masyarakat atauanggota organisasi dalam melakukan transaksi. Namun pada hakekatnyabentuk organisasi mengatur tiga hal esensial, yaitu penguasaan,pemanfaatan, dan transfer teknologi. Keragaman yang merupakandampak dari bekerjanya suatu institusi sangat tergantung padabagaimana institusi itu mengatur hal-hal tersebut. Pakpahan (1991) menilai bahwa untuk organisasi berdampakterhadap kinerja produksi, penggunaan input, kesempatan kerja,perolehan hasil, dan kelestarian lingkungan. Seberapa jauh organisasiyang direkayasa diterima oleh masyarakat bergantung pada strukturwewenang, kepentingan individu, keadaan masyarakat, adat dankebudyaakebudayaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa organisasi yangmempunyai nilai-nilai dan norma yang mampu mengatur anggotanyaberperilaku selaras dengan lingkungannya akan mencerminkan suatutotalitas kerja kehidupan social yang khas, organisasi-organisasitradisional pengelola irigasi yang sampai saat ini masih bertahan (sepertiSubak di Bali) membuktikan betapa pentingnya organisais dalam suatupengelolaan air. Organisasi pengelola air bukan sekedar untuk kegiatan teknissemata, namun juga suatu lembaga social, bahkan di pedesaan Indonesiakandungan kaidah-kaidah yang telah disepakati lebih sarat daripadasarana fisiknya. Seperti kasus subak yang sebenarnya bukan sajamengatur mengenai operasional dan perawatan jaringan irigasi saja,namun juga menyepakati mengenai segi religi atau kebudayaannya, jugamengenai sanksi-sanksi bagi anggota yang melanggar aturannya, sanksi
    • ini terlepas dari hokum Negara tetapi lebih besar kepada hokum adat.C. Identifikasi Masalah Pasandaran dan Taryoto (1993) mengungkapkan bahwa berbagaipengaturan irigasi yang berorientasi pada upaya generalisasikebijaksanaan, tanpa memperhatikan norma setempat seringkalimenghadapi hambatan. Karena itu, dalam system kemasyarakat yangmajemuk seperti yang ada di Indonesia, pertimbangan kekhasan masing-masing masyarakat atau wilayah seyogiyanya harus mendapatpertimbangan. Sejalan dengan itu, Hayami dan Ruttan (1984) dalamRachman et al. (2002) mengungkapkan bahwa relative langkanya suatusumber daya, pada gilirannya dapat mewujudkan technical innovation daninstitutional innovation. Dalam system organisasi pengelolaan irigasiterkandung makna elemen-elemen partisipan, teknologi, tujuan, danstruktur yang terdapat interdependensi satu sama lain. System organisasiyang dianut bertujuan kea rah efesiensi, dengan mengurangi ongkostransaksi (transaction cost). 3
    • BAB II PEMBAHASANA. Tujuan Hubungan system organisasi dan biaya transaksi tercirikan padatiga kaitan sifat yang secara nyata menyebabkan adanya perbedaaninsentif dan pembatas bagi partisipan yaitu : 1) sifat fisik irigasi; 2) sifatmasyarakat partisipan, dan 3) system organisasi. Dalam konteksorganisasi irigasi, tiga aspek yang sangat berperan adalah : 1) batasyurisdiksi (jurisdiction boundary) yaitu batas otoritas suatu lembaga dalammengatur sumber daya air, yang umumnya berdasarkan batas hidrologisseperti saluran sekunder dan saluran primer, 2) hak kepemilikan (propertyrights) yaitu hak setiap individu petani untuk mendapatkan pelayanan airsesuai dengan kewajiban yang dibebankan, dan 3) aturan representasi(rule of representation) yaitu aturan yang telah disepakati dengan tujuanuntuk menjamin terjadinya keseimbangan antara hak atas pelayanan airyang diperoleh dengan besarnya kewajiban yang dibebankan, agar aturanini bias ditegakkan, maka perlu adanya penerapan sanksi secarakonsisten.B. Landasan Teori Menurut Kurnia dan Judawinata (2000) pandangan suatuOrganisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang saat ini sering didengung-dengungkan dengan ototnomi daerah yaitu bahwa P3A harusmandiri. Pengertian P3A yang mandiri adalah kemandirian dalam :organisasi dan manajemen, pengelolaan keuangan, pembiayaan OP, danmenghadapi kekuatan-kekuatan luar. Selama ini kebijakan dan peraturan
    • yang berkaitan dengan P3A memandang instutusi tersebut sebagailembaga social. Di sisi lain, P3A sebagai organisasi pengelola air irigasi ditingkat local semakin dituntut peranannya dalam pengalokasian sumberdaya air yang kompetitif untuk berbagai kepentingan. Hal ini mengundangkontroversi apakah sifat social ini masih perlu dipertahankan dalammenghadapi system pengelolaan air irigasi yang semakin kompetitif.Kuswanto (1997) yang memandang P3A dari fungsi dan keuntungannya,menyatakan sifat social P3A masih perlu Dipertahankan, karena : 1)pemilikan hak atas guna air dan jaringan irigasi oleh para petani anggotaP3A bersifat kolektif; 2) P3A dapat berfungsi sebagai instrument untukmenciptakan dan menjaga pemerataan ekonomi di kalangan petani, dan3) secara teknis akan memerlukan upaya perubahan organisasi yangsangat berat, mengingat sifat social P3A yang telah tertanam dalamkebijakan dan peraturan yang menyangkut pengelolaan P3A. Dengandemikian, langkah strategis adalah memadukan pandangan bisnis dalamkerangka visi P3A yang bersifat social. Implikasinya adalah perlunyapenyesuaian structural organisasi P3A yang mengacu kepada pandanganotonomi daerah. Sejalan dengaan dinamika yang berkembang perluadanya penyesuaian organisasi yang lebih adaptif dari struktur dankewenangan P3A. 5
    • BAB III PENUTUPA. Kesimpulan Beberapa pemikiran penyempurnaan yang perlu dipertimbangkanmenurut Rachman et al. (2002) adalah sebagai berikut : 1. Partisipasi petani dalam pengelolaan sum,ber daya air perlu ditingkatkan, tidak hanya pada pengelolaan di tingkat usaha tani, tetapi juga sampai distribusi dan transportasi di tingkat atas. Pembentukan organisasi P3A Gabungan berdasarkan hamparan hidrologis (saluran sekunder) merupakan langkah strategis dalam upaya member kewenangan lebih luas dalam pengelolaan OP irigasi. Selain upaya penyesuaian organisasi di tingkat petani. Keberhasilan pengelolaan irigasi juga bergantung pada pengelolaan manajemen di tingkat distribusi dan alokasi. Dengan demikian, organisasi yang perlu mendapat perhatian adalah Panitia Irigasi Tingkat I dan II, Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA), dan Unit pengelola Sumber Air serta P3A. 2. Penggabungan P3A berdasarkan hamparan hidrologis (saluran sekunder) diikuti dengan pemberian kewenangan yang diperluas akan menunjang peningkatan efesiensi kinerja P3A yang dicirikan oleh : 1) birokrasi yang berkurang; 2) komunikasi dan koordinasi relative cepat dan lancer; 3) pihak-pihak yang berkepentingan terwakili dalam kepengurusan Gabungan P3A, dan 4) pengelolaan dan IPAIR yang lebih transparan dan demokratis. 3. Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air di tingkat
    • usaha tani, pada tahap awal diperlukan penyesuaian dalam memandang keberadaan dan fungsi P3A. Selama ini P3A dipandangan sebagai organisasi yang bersifat social, oleh karena itu dalam upaya memberdayakan organiasi P3A diperlukan keterpaduan dengan memasukkan pandangan bisnis. Hal ini didasari pemikiran bahwa selama ini hak pemakai secara kolektif masih merupakan dasar bagi ketertarikan para petani dalam keanggotaan P3A, sehingga kepentingan bersama para petani harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu petani. Dari hasil pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwaorganisasi irigasi masih perlu diberdayakan. Konflik yang sering kalimuncul karena kurang sadarnya masyarakat terhadap hak-hak air sertaterkait dengan batas wilayah. Untuk itu penggabungan organisasi irigasiberupa P3A Gabungan lebih difokuskan pada batas hidrologis, bukanadministrasi karena batas hidrologis lebih mempunyai kesamaan karakterdan tujuan sehingga konflik dapat lebih diminimalkan atau bahkanditiadakan. 7
    • DAFTAR PUSTAKAKurnia, G, dan R. Judawinata. 2000. Kemandirian Perkumpulan Petani Pemakai Air. Prosiding Lokakarya Kebijaksanaan Pengairan Mendukung Pengembangan Agribisnis. Pusat studi Pembangunan IPB, Bogor. hlm. 14-16Kuswanto. 1997. Penyesuaian Kelembagaan P3A: Belajar dari Pengalaman Pengembangan Usaha ekonomi P3A di Kabupaten Nganjuk. PSI- UDPL UNAND, Padang.hlm. 176-178.Pakpahan, A. 1991. Kerangka Analitik untuk Penelitian Rekayasa Sosial: Perspektif Ekonomi Institusi. Prosiding Evolusi Kelembagaan Pedesaan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. BogorPasandaran, E. dan A. Taryoto. 1993. Petani dan Irigasi: dua sisi mata uang. Lokakarya Pembangunan Berkelanjutan dan Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Lokal, Bogor 15-17 Juni 1993. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.hlm. 5-6Ranchman, B., E. Pasandara, dan K. Kariyasa. 2002. Organisasi Irigasi dalam Perspektif Otonomi Daerah. Jurnal Litbang Pertanian: 21 (3)
    • KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah ‘Azza wajalla atas hidayah, taufiq dan inayah-Nya,penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat beserta salam semoga Allahselalu melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, atas jasa danperjuangan beliau kita dihantarkan kepada zaman yang terang benderang (MinadDzzdumati ila annur). Terselesaikannya makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, olehkarena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yangsetinggi-tingginya, atas segala bantuan tersebut penulis berharap semoga Allah SWTberkenan dengan balasan yang berlimpah. Amien. Selanjutnya, penulis yakin bahwa penyusunan Tugas ini masih banyakkekurangan dan kehilapannya semua itu atas ketidakmampuan serta keterbatasanpenulis dalam menyusun makalah ini. Semoga makalah ini ada guna danmanfaatnya, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. Serang, 1431 H 2010 M Penulis 9
    • DAFTAR ISIKATA PENGANTAR ..................................................................................... iDAFTAR ISI .................................................................................................. ii iBAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah.............................................................. 1 B. Perumusan Masalah.................................................................... 1 C. Identifikasi Masalah..................................................................... 3BAB II PEMBAHASAN................................................................................... 4 A. Tujuan.......................................................................................... 4 B. Landasan Teori............................................................................ 4BAB III PENUTUP......................................................................................... 6 A. Kesimpulan................................................................. 6DAFTAR PUSTAKA
    • MAKALAHORGANISASI IRIGASI DALAM OPERASI DAN ii PEMELIHARAAN IRIGASI Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Ujian Penyesuaian ADE ROHIMA NIP. 196811092007011010 11
    • PEMERINTAH KABUPATEN SERANG 2010