File (1)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,060
On Slideshare
1,060
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
14
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah BAB IV ARAH KEBIJAKAN UMUM PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025A. Masalah yang Perlu Dibenahi 1. Pendidikan Formal Beberapa catatan dari hasil survey menunjukkan bahwapenyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung sampaiTahun 2007, antara lain: Pertama, kalau melihat data versi Dinas PendidikanKabupaten Bandung, sesungguhnya ada keberhasilan yang telahdicapai, umpamanya dalam hal peningkatan angka partisipasimurni (APM) SD/MI sederajat dari 97,29% pada Tahun 2005 menjadi97,45% pada Tahun 2006 dan target 2010 adalah 100%;Meningkatnya APM SMP/MTs sederajat dari 65,07% pada 2005menjadi 69,38% pada 2006 dan target di 2010 adalah 90%.Demikian juga APM SMA/SMK sederajat dari 24,95% pada 2005menjadi 25,36% pada 2006 dan target 2010 adalah 60%. Dilaporkanjuga tentang meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SD/MIsederajat dari 110,03% pada 2005 menjadi 110,14% pada 2006 dantarget 2010 adalah 120 %. Di samping itu, meningkatnya APKSMP/MTS sederajat dari 84,32% pada 2005 menjadi 89,12% pada2006 dan target pada 2010 adalah 100%. Demikian jugameningkatnya APK SMA/SMK sederajat dari 30,77% pada 2005menjadi 31,25% pada 2006 dan target pada 2010 menjadi 70%.Peningkatan RLS (rata-rata lama sekolah) dari 8,26 tahun pada2005 menjadi 9,53 tahun pada 2006. Lalu meningkatnya AMH(angka melek hurup) dari 98,23% pada 2005 menjadi 98,26% pada2006. Target 2010 adalah 99,59%. Kedua, kenaikan APK/APM dan AM di jalur pendidikan formaltersebut, jika dilihat sebarannya masih bervariasi di antara masing-masing wilayah kecamatan; Sehingga pencapaian target wajardikdas 9 tahun, yang keadaannya tidak sama. Ada kecamatanyang hampir mencapai 100% , tetapi ada pula kecamatan yangkurang dari 70%. Pada jalur pendidikan nonformal pun, masihrendahnya jumLah warga belajar yang mengikuti layanan programpendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan Paket C); Di samping itu,masih rendahnya jumlah anak luar biasa (ALB) yang membutuhkanlayanan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal;Bab IV : Arah Kebijakan Umum 115
  • 2. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Ketiga, di samping keberhasilan tersebut di sisi lain masihditemukan ketimpangan dari mutu pendidikan, seperti berikut:a. Masih tingginya jumlah ruang kelas yang rusak bukan hanya terjadi di SD/MI dan SMP/MTs, SMA/SMK/MA, termasuk juga pada Kantor Dinas Pendidikan Kantor Kecamatan, sehingga Kabupaten Bandung masih menduduki peringkat kedua terbanyak jumlah sekolah yang rusak di Jawa Barat;b. Pengadaan, distribusi, penertiban, perbaikan, dan pemeliharaan tanah, gedung, perabot dan alat peraga sekolah yang bervariasi, tidak berdasarkan standarisasi.c. Masih ada tanah dan bangunan sekolah yang digugat masyarakat lalu disegel oleh pihak-pihak yang mengaku keluarga dari pemilik sah atas tanah yang dipakai bangunan sekolah tersebut, sehingga murid-murid terpaksa belajar tidak semestinya;d. Masih banyaknya sekolah yang kekurangan buku paket dan alat peraga edukatif sehingga menyulitkan guru dalam melaksanakan pembelajaran;e. Masih lemahnya sistem manajemen SDM guru dan tenaga pengelola kependidikan, terutama dalam pola rekruitmen, seleksi, penempatan dan pendistribusian, pembinaan karier, kesejahteraan dan remunerasi, serta pemberhentian tenaga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya yang sering keliru;f. Masih belum meratanya distribusi guru SD di wilayah Kabupaten Bandung. Jika dilihat dari rasio murid per guru masih terdapat kelebihan guru di beberapa kecamatan dan kekurangan guru kecamatan lainnya;g. Masih kurangnya guru untuk beberapa mata pelajaran, yaitu di tingkat SLTP dan SLTA kekurangan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan BP; di tingkat SMU/SMK kekurangan guru untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Biologi, Lingkungan Hidup dan BP;h. Masih banyak guru yang belum sarjana dan relevan dengan bidang studi yang diajarkannya, sehingga mempersulit dalam mengembangkan kariernya;i. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya;j. Kurikulum pendidikan yang terlalu teoritis, kurang praktis, kurang kontekstual, sehingga kurang memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupan murid di masa depan, baik yangBab IV : Arah Kebijakan Umum 116
  • 3. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah berkenaan dengan nilai-nilai religius, bekal kecakapan hidup (life skills), tata pergaulan, budi-pekerti, seni budaya lokal, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter bangsa sering terabaikan;k. Masih sulitnya mengembangkan Sekolah Kejuruan di daerah yang berorientasi pada potensi daerah setempat untuk memenuhi peluang pasar kerja tingkat daerah, nasional maupun untuk pasar kerja internasional;l. Masih tingginya angka putus sekolah pada beberapa kecamatan yang tingkat geografisnya sulit untuk dijangkau, sehingga turut menyebabkan perilaku destruktif dan gangguan keamanan dan ketertiban;m. Masih belum difahaminya tentang perlunya layanan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik bagi anak karena ketunaan, kenakalan, maupun kebutuhan khusus lainnya.n. Masih berkembang anggapan bahwa anak luar biasa merupakan anak ‘sakit’ sehingga pemberian layanan pendidikan masih menggunakan pendekatan medis, bukan melalui pendekatan pendidikan kekhususan;o. Masih rendahnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya kelembagaan pendidikan keagamaan, karena masih tumpang tindih kewenangan dengan instansi vertikal Departemen Agama. Akibatnya, perkembangan jumlah dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, khususnya di jalur nonformal masih merana;p. Pembiayaan dan anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan masih didasarkan pada asumsi-asumsi teoritis, tidak didasarkan pada perhitungan satuan biaya operasional (SBO) secara faktual;q. Mekanisme sistem penganggaran pun tidak didasarkan pada sistem pemetaan alokasi (budget mapping alocation) untuk kebutuhan setiap penyelenggaraan satuan program pendidikan. Sekalipun sudah dibantu dengan adanya BOS, masih tetap saja belum dapat mengangkat persoalan- persoalan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;r. Masih lemahnya kemampuan administratif dan manajerial para pengelola satuan pendidikan (kepala sekolah, tata usaha sekolah, pengawas sekolah, dan komite sekolah);Bab IV : Arah Kebijakan Umum 117
  • 4. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahs. Partisipasi dunia usaha terhadap pembiayaan program- program pendidikan yang disalurkan melalui pemerintah masih rendah. Partisipasi yang baru dilakukan hanya disalurkan sendiri terhadap lembaga-lembaga ‘binaan’ dunia usaha itu sendiri. 2. Pendidikan Nonformal (PNF) Berkenaan dengan problema pendidikan di jalur pendidikannonformal di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2007 masihditemukan gambaran bahwa:a. Eksistensi PNF masih dianggap belum mendapat perhatian yang profesional dari pemerintah maupun masyarakat dalam sistem pembangunan daerah, baik berkenaan dengan peraturan perundangan maupun dukungan anggaran;b. Upaya memformalkan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) dengan pola pembelajaran, penyelenggaraan ujian yang harus menunggu waktu ujian dengan sertifikasi/ijasah yang mengikuti pola pendidikan formal, turut merugikan dan menyurutkan minat masyarakat untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan;c. Kurikulum dan proses pembelajaran keaksaraan masih belum benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga hasil pembelajaran yang diberikan pada warga belajar belum fungsional dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;d. Masih terbatasnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada instansi PNF mulai tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dalam mengelola, mengembangkan dan melembagakan PNF;e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana edukatif PNF baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran PNF dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi hasil program PNF dengan kebutuhan pembangunan daerah;f. Terselenggaranya kegiatan PNF di lapangan masih mengandalkan tenaga sukarela yang tidak ada kaitan struktural dengan pemerintah sehingga tidak ada jaminan kesinambungan pelaksanaan program PNF;g. Perhatian dan pengembangan pendidikan kesetaraan jender, pemberdayaan wanita dan sebagai ibu rumah tangga yang turut menopang ekonomi keluarga, dan kader-kader wanita pelayan pembangunan masyarakat di pedesaan, masih relatif sangat rendah; Pada beberapa daerah tertentu di KabupatenBab IV : Arah Kebijakan Umum 118
  • 5. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Bandung, masih ada budaya yang berpandangan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk sekolah lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal tersebut menyebabkan satu kesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan;h. Masih belum terjadinya koordinasi yang terpadu antara Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, terhadap Lembaga Latihan Luar Sekolah (LLLS) dan LKK (Latihan Keterampilan Kerja) sehingga kedua jenis lembaga tersebut kurang berkembang;i. Masih rendahnya jumlah, sebaran pelayanan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai media dan sumber belajar dan pembelajaran masyarakat;j. Masih rendahnya pelayanan pendidikan kepemudaan, baik yang menyangkut pelayanan pendidikan kepribadian, budi pekerti, kecakapan hidup, maupun yang bersifat kebangsaan. Kesepuluh problema tersebut, dapat kita nyatakan bahwasasaran PLS merupakan sasaran yang sangat besar dan multisegmen. Peserta didik dalam program PLS merentang mulaipenduduk usia dini hingga penduduk lanjut usia, dari mulai putussekolah hingga mereka yang berkeinginan untuk meningkatkanpengetahuan, keterampilan praktis untuk bekerja dan memperolehpenghasilan. Dengan kata lain, garapan pendidikan luar sekolahmelebihi garapan pendidikan sekolah dengan latar belakang dansegmen masyarakat yang beragam. Berdasarkan pemikirantersebut maka pada era baru ke depan, PLS perlu terus dibina dandikembangkan agar memiliki peran yang sama pentingnyadengan pendidikan sekolah dalam mengembangkan kualitas SDM.Untuk itu PLS perlu ditata dan dikembangkan sehingga menjadikomponen yang integral, saling membangun dan salingmelengkapi dengan komponen persekolahan. 3. Pendidikan Informal Masyarakat belum begitu memahami tentang eksistensipendidikan informal yang telah dijamin oleh undang-undang,sehingga layanan pendidikan informal masih dianggap tidakpenting bagi pendidikan anak. Di samping itu, pemerintah pun,baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupatenbelum dapat merumuskan peraturan perudang-undangantermasuk pedoman penyelenggaraan pendidikan informal bagimasyarakat. Sehingga, kecenderungan pendidikan informal yangberkembang sekarang ini lebih mirip layanan pendidikan nonformalBab IV : Arah Kebijakan Umum 119
  • 6. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahyang diselenggarakan oleh keluarga yang tidak percaya denganpendidikan formal maupun nonformal. 4. Administrasi dan Manajemen Berita-berita keprihatinan terkait dunia pendidikan di atas,mau tidak mau seolah menafikan keberhasilan sisi lainnya di sektorpendidikan di Kabupaten Bandung. Jika pada Tahun 2008 secaranasional termasuk Kabupaten Bandung harus tuntas madia yangdicirikan dengan APM antara 86-90% dan APK mencapai angka98%, maka Kabupaten Bandung harus mengejar point standartersebut dalam kurun waktu yang tersisa tinggal 1 tahun berjalan. Problema-problema pokok dalam aspek manajerialkelembagaan berkaitan dengan: Pertama, perencanaan pembangunan pendidikan masihbersifat terpusat dan belum komprehensif. Pendidikan hanyadipandang sebagai sekolah. Padahal, jenis-jenis kelembagaansatuan pendidikan yang sering terabaikan dan banyak berperanialah lembaga satuan pendidikan luar biasa, luar sekolah(nonformal), dan keagamaan. Hal ini disebabkan oleh masihlemahnya kapasitas pemahaman, apresiasi dan keterampilan dariaparat pemerintah dan masyarakat tentang karakteristikkelembagaan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis-jeniskelembagaan satuan pendidikan. Sehingga menyebabkan pulakurangnya perhatian pemerintah terutama dalam sistempenganggaran dan pembinaannya; Kedua, elemen-elemen penopang pelaksanaan kebijakanotonomi manajemen pemerintahan berdasarkan UU.No.32/2004belum memberikan keleluasaan penuh dalam manajemenpembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung. StrukturOrganisasi dan Tata Kerja (SOTK) setiap SKPD masih berubah-ubah,kurang berorientasi pada tugas, fungsi dan tujuan. Sehinggaotoritas dan kewenangan dalam melaksanakan pembinaanpendidikan pun sering tumpang tindih, baik di lingkungan instansihorizontal (beberapa SKPD seperti Bidang Kesejahteraan Rakyat,Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Diklat, serta SKPDlainnya yang menyelenggarakan satuan pendidikan), maupundengan instansi vertikal (Departemen teknis seperti halnyaDepartemen Agama dan departemen lain yangmenyelenggarakan pendidikan). Ketiga, masih lemahnya sistem pengawasan mutupendidikan, baik yang menyangkut kerangka acuan dan instrumenyang yang digunakan, maupun dalam aspek prosedurBab IV : Arah Kebijakan Umum 120
  • 7. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpelaksanaannya. Sistem pengawasan yang dilakukan cenderungbersifat administratif, temporer, dan kurang berkelanjutan, bahkanlebih mengarah pada pelaksanaan pola-pola pengawasanpembangunan di bidang di luar kependidikan yang lebih bersifatmencari-cari kesalahan. Sehingga membuat ketidaknyamanandalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dalam pendidikan; Keempat, masih lemahnya sistem evaluasi pendidikan, baikevaluasi hasil belajar maupun evaluasi program, sehingga seringdiintervensi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.Kebijakan UAN yang merugikan peserta didik merupakan buktimasih adanya ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadappemerintah daerah dalam penyelenggaraan evaluasi pendidikan. Kelima, bahwa data tentang pendidikan, kesehatan danperekonomian (mulai input, proses, dan output) di KabupatenBandung juga sangat miskin. Masih sering ditemukan datapendidikan yang kurang terintegrasi secara terpadu, banyakversinya, ada versi pemerintah pusat, ada versi pemerintah provinsi,dan ada versi pemerintah kabupaten. Di lingkungan pemerintahKabupaten Bandung pun, ada data versi Dinas Pendidikan, versiDinas Kependudukan, versi Dinas Tenaga Kerja, dan versi BadanPerencana Daerah (Bapeda). Di samping itu, akses masyarakatdan pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat sangat sulitdidapat. Sehingga setiap kebijakan tentang pembangunanpendidikan kurang menyentuh permasalahan sebenarnya. Di samping itu, komitmen “ragu-ragu” terhadap amanatForum Pendidikan Dunia (Dakar, Sinegal 26-28 April 2000) tentangEducation for All (EFA) atau Pendidikan Untuk Semua (PUS) yangmeminta pemerintah di seantero negara agar memastikan bahwatujuan-tujuan PUS dapat tercapai pada Tahun 2015, disadari atautidak turut menyebabkan munculnya problema-problemapendidikan di Kabupaten Bandung. Problema-problema itusemakin memilukan bila melihat pendidikan di desa-desa terpencil. Namun itulah kenyataannya, hal-hal yang sudah dapatdikatakan ada kemajuan tersebut telah menurunkan ‘citra’ parapengelola pendidikan di mata publik. “Karena nila setitik rusak sususebelanga”, citra yang baik begitu saja tenggelam karena satukekurangan/keteledoran dalam aspek tata kelola. Dari gambaran di atas, kebijakan tentang (1) pemerataandan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansidan daya saing, (3) peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitasdan pencitraan publik, hanya sekedar komoditas politik, danBab IV : Arah Kebijakan Umum 121
  • 8. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkalaupun dipaksakan dengan setengah-setengah, tetap akan‘berjalan di tempat’. Sebenarnya kebijakan yang ke-3 itulah akarpermasalahannya. Karena salah satu diantaranya tak pernah(sedikit) dijamah, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitasmanajemen (tata kelola). Saya menganggap bahwa bilakebijakan keempat ini memperoleh perhatian serius, maka ketigakebijakan lainnya akan dapat diselenggarakan dengan baik. Perlu diketahui bahwa organisasi kependidikan yang dikelolaoleh bukan instansi Pemerintah, adalah wadah kegiatan yangdibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat.Pemerintah hanya memberikan bantuan berbentuk “TechnicalAssistance” yang pelakunya adalah Pengawas/Penilik dan atauTenaga Lapangan Dikmas (TLD), dan mungkin juga bantuan lainyang berupa barang dan atau dana. Bila unit kerja operasionalyang menyusun rencana, maka pemimpin unit kerja tersebut perludibekali dengan kemampuan untuk menyusun rencana, danmengelola unit kerjanya dengan semestinya. Di samping keenam problema dalam manajemenpendidikan di Kabupaten Bandung, perlu diperhatikan dua kondisisosial yang sangat berpengaruh terhadap pembangunanpendidikan di Kabupaten Bandung, yaitu: Pertama, kondisi umum kehidupan masyarakat KabupatenBandung dari sisi kesehatannya sangat memprihatinkan. Persoalangizi buruk, tingginya AKI (angka kematian ibu) dan AKB (angkakematian bayi), penyakit lama yang menghinggapi masyarakat,menjangkitnya penyakit baru seperti HIV AIDS, Flu Burung, sertapenyakit endemis lainnya. Jumlah yang rawan terkena penyakitjuga bisa jadi masih akan bertambah jika melihat masih banyaknyajumlah keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni dan masihbanyaknya keluarga miskin (Gakin). Kedua, daya beli masyarakat yang masih rendah. Disadariatau tidak, sekalipun komoditi perekonomian masyarakat semakinsempit, karena terdesak usaha-usaha konglomerasi kaum ‘borjuis’,tetapi pada saat masyarakat Kabupaten Bandung dilanda krisisekonomi, golongan merekalah yang paling dapat bertahan hidup.Persoalannya ialah, seberapa besar tingkat perhatian pemerintahdaerah terhadap golongan masyarakat seperti itu. Kebijakan-kebijakan perekonomian khususnya yang menyangkutperlindungan dan pengembangan usaha-usaha kecil danmenengah sering digulirkan, namun kebijakan tersebut seringtergeser oleh kebijakan subsidi terhadap kaum pemilik modal yangBab IV : Arah Kebijakan Umum 122
  • 9. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahnyata-nyatanya telah meluluhlantahkan sistem perekonomiannasional, sehingga kebijakan terhadap pengembangan usahakecil dan menengah ini sering dituding sebagai kebijakan “lain dimulut lain di hati”. Ketiga, diakui atau tidak bahwa dalam melaksanakanpembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung terkadangmasih ditemukan fakta yang saling bertentangan antara dimensikonsumtif dengan dimensi investatif. Dimensi konsumtif berkaitandengan kebutuhan untuk memproduksi barang dan jasa,sedangkan dimensi investatif berkenaan dengan kebutuhan untukmenciptakan kemampuan menghasilkan barang dan jasa di masadepan. Pilihan terhadap kedua tujuan tersebut padakenyataannya harus melalui ‘debat politik’ dan pertimbangan-pertimbangan politis dan ekonomis. Pertimbangan politisdidasarkan kepada tujuan masyarakat secara menyeluruh, danpertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan fiskalotoritas penentu anggaran pembangunan daerah. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung betul-betulingin mengelola sistem pendidikan dengan sebaik-baiknya, makastatus atau fungsi pengelola pendidikan di setiap jenjang, jalur danjenis pendidikan yang ada di lingkungan pemerintahan kabupatenmemerlukan perangkat hukum dan perundang-undangan yangdapat memberikan keleluasaan untuk merubah pola pikir, apresiasi,dan kebiasaan dalam mengelola pendidikan yang lebih akuntabel.Sehingga, mengelola sistem pendidikan yang dilakukan baik olehSKPD (Dinas Pendidikan) maupun unit kerja yang ditugasi (SatuanPendidikan) terutama pada jalur pendidikan formal, non formaldan informal berada dalam satuan sistem tata kelola, bukannyaterpisah seperti yang sekarang ini. Investasi dalam bidang pendidikan secara dini akanmenjamin terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia,meningkatnya kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yangberkelanjutan, terwujudnya masyarakat sejahtera, mempunyaikemampuan mengelola teknologi, mempunyai keunggulankompetitif yang tinggi, dan menjamin kelangsunganbermasyarakat, berbangsa dan bernegara.B. Tantangan ke Depan Globalisasi dalam tatanan kehidupan masyarakatKabupaten Bandung pengaruhnya sungguh luar biasa, seluruhtatanan hidup dan kehidupan masyarakat berubah ke arah yangBab IV : Arah Kebijakan Umum 123
  • 10. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahtidak menentu. Secara tidak disadari, globalisasi bukan sajamembawa kehidupan masyarakat ke arah persaingan yang begituberat, tetapi juga telah melunturkan sendi-sendi keimanannya. Pengaruh yang paling berbahaya dari pengaruh globalisasibagi masyarakat kabupaten Bandung ialah lunturnya keimanansebagai masyarakat yang agamis. Terjadinya dekadensi moralatau penurunan budi pekerti (akhlakul karimah) di kalangan anak-anak dan kelompok pemuda sebaya, maraknya penyalahgunaannarkoba, meningkatnya kriminalitas di kalangan remaja sertameningkatnya jumlah anak jalanan dan anak terlantar,meningkatnya keluarga miskin, meningkatnya angka putus sekolahdan angka mengulang, meningkatnya wanita tuna susila, danderajat kesehatan masyarakat yang buruk, turut mempengaruhikualitas kehidupan dan jati diri sebagai manusia hati, manusiarasional, dan manusia spiritual, yang mengemban amanatkelangsungan peradaban masyarakat Kabupaten Bandung dimasa depan. Misalnya, berkenaan dengan rendahnya kemampuan anakdalam mengikuti pendidikan lebih lanjut, lulusan yang tidakditerima di dunia kerja, moral dan budi pekerti yang ‘amburadul’,sehingga setelah masuk dunia kerja pun bukan menunjukkankinerja yang dapat memperbaiki proses-proses pembangunan,malahan terbawa arus, bahkan lebih korup dibanding parapendahulunya. Bagaimana mungkin proses pembangunan dapatmenghasilkan tujuan dengan efektif dan efisien bila para pengelolapembangunan sendiri dalam keadaan tidak dapat memberikanketeladanan. Sekalipun visi, misi, prinsip, tujuan, strategi, programpembangunan dirumuskan dengan sangat hebat, namun tidakada maknanya manakala para pengelolanya dihasilkan darilulusan-lulusan pendidikan yang tidak berkualitas. Apabila proses-proses pembangunan pendidikan dilaksanakan seperti itu terus-menerus, maka bangsa ini selamanya tidak akan mendapathidayah untuk bangkit menuju kehidupan yang lebih baik. Bahkanakan hancur sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu yang‘durhaka’ terhadap Alloh SWT. Gambaran di atas bukan hanya sekedar cerita, bahwapermasalahan mendasar bagi pemerintah dan masyarakatKabupaten Bandung dalam pengembangan sumber dayamanusia (SDM) sekarang ini ialah bagaimana mendayagunakansegala potensi yang dimiliki untuk mencapai berbagai tujuan hidupdan kehidupan yang dicita-citakan. Potensi-potensi tersebut terdiridari para tenaga kerja, modal, teknologi dan sumber-sumber alamBab IV : Arah Kebijakan Umum 124
  • 11. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahlainnya. Tenaga kerja dapat dikategorikan menurut pengetahuan,kemampuan dan keterampilannya, dan sumber-sumber lainnyadapat dikategorikan menurut jumlah dan tingkatan kualitasnya. Di samping itu, disadari pula bahwa dalam perananpembangunan sebagai bagian dari Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) yang berkecimpung dalam dunia internasional,pembangunan SDM di Kabupaten Bandung pun tidak terlepas darikebijakan pembangunan nasional maupun regional (provinsi). Dantelah menjadi kesepakatan pula bahwa penyelenggaraanpendidikan di daerah merupakan tanggung jawab bersamaantara pihak orang tua, masyarakat, dan pemerintah kabupaten. Dengan demikian, dalam rangka upaya pencapaian targetIPM berikutnya perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih terfokuspada pencapaian komponen-komponen pembentuknya yaituindeks pendidikan, dengan merujuk pada: Pertama, amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu: “Kemudiandaripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesiayang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial, …dan teknologi, seni dan budaya, demimeningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umatmanusia”. Kemudian, pada pasal 31 ayat (1) mengamanatkanpula bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatpendidikan”, pasal 31 ayat (2): “Setiap warga negara wajibmengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.Pasal 31 ayat (3): “Pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur denganundang-undang”. Pasal 31 ayat (4): “Negara memprioritaskananggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaranpendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatandan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraanpendidikan nasional”. Kedua, amanat UU.No.20/2003 Bab II pasal 3, yangmenegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsimengembangkan kemampuan dan membentuk watak sertaperadaban bangsa yang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yangBab IV : Arah Kebijakan Umum 125
  • 12. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahberiman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlaq mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negarayang demokratis serta bertanggung jawab”. Ketiga, deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), mengamanatkanbahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuhdan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasandan diskriminasi”. Pasal 28C ayat 1: “Setiap orang berhakmengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,berhak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmupengetahuan. Keempat, amanat Kerangka Aksi Dakkar (KAD) tentang‘Pendidikan Untuk Semua’ (PUS), yang harus diupayakan olehbangsa-bangsa di dunia, yaitu:(1) Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung;(2) Menjamin bahwa menjelang Tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik;(3) Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program- program belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai;(4) Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang Tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa;(5) Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang Tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dalam pendidikan dengan kualitas yang baik;(6) Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills) yang penting Kelima, amanat masyarakat Kabupaten Bandungsebagaimana yang dirumuskan dalam visi dan misi pembangunandaerah, yaitu ingin mewujudkan “masyarakat Kabupaten Bandungyang repeh, rapih, kertaraharja melalui akselerasi pembangunanBab IV : Arah Kebijakan Umum 126
  • 13. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpartisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasanlingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerjapembangunan desa”. Visi tersebut ingin diupayakan melalui limabutir misi pembangunan, yaitu: (1) Peningkatan pemahaman nilai-nilai luhur agama dan budaya serta penerapannya dalamkehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan; (2) Peningkatanakses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melaluipeningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatankualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatansarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9tahun; (3) Peningkatan perekonomian daerah, melaluipemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM), revitalisasi pertanian,pengembangan industri manufaktur dan pengembangan iklimusaha yang kondusif; (4) Peningkatan derajat kesehatanmasyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat,peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatanyang berkualitas, peningkatan sarana/prasarana kesehatan, danperbaikan gizi masyarakat; dan (5) Peningkatan ketersediaan dankualitas infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatanpembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruangkota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi sertaaktivitas ekonomi lainnya. Keenam, keinginan mencapai target IPM sampai 80%merupakan sesuatu yang berat, sangat memerlukan komitmen dankeberanian politik yang sungguh-sunggung antara PemerintahKabupaten dan DPRD), untuk memberi peluang dan keleluasaanuntuk menyiapkan SDM yang memadai, terutama yang berkenaandengan pola hidup, lingkungan dan pelayanan yang sehat,tumbuh-kembang anak secara dini, perlindungan anak darieksploitasi dan kekerasan, penanggulangan HIV-AIDS, sertapelayanan pendidikan yang bermakna bagi kehidupan keluarga,masyarakat dan negara.C. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dibutuhkan Keenam amanat sebagaimana dijelaskan di atas, diperlukankerja keras semua pihak, terutama terhadap program-programyang memiliki kontribusi besar terhadap Indeks Pendidikan harusbenar-benar dioptimalkan untuk mengejar ketimpangan antaratarget dengan realisasinya. Untuk sampai pada kondisi tersebutmemerlukan dukungan potensi insan-insan yang memilikikemampuan untuk berkiprah pada jaman tertentu yang sesuaiBab IV : Arah Kebijakan Umum 127
  • 14. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdengan gambaran kondisi yang dicita-citakan masyarakatKabupaten Bandung di masa depan. Secara teoritis, untuk melihat gambaran masyarakat yangdicita-citakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, sebaiknyamerujuk konsep yang pernah diilustrasi Hartanto (lihat: MengelolaPerubahan di Era Pengetahuan, 1999). Hartanto menganalisis kondisi masyarakat yang dimulai darikondisi apa yang disebutnya masyarakat peramu sampai padaakhirnya menjadi masyarakat pengetahuan. Pada kondisimasyarakat peramu, untuk kelangsungan hidupnya cukup hanyamengandalkan daya tahan fisik dan naluri. Pada masyarakatpertanian tujuan hidupnya hanya untuk kebutuhan fisiologik dancukup dengan mengandalkan kemampuan dan energi fisik. Padamasyarakat industri, masih berorientasi pada kebutuhan fisiologidari orde yang sedikit lebih meningkat, dan cukup hanyamengandalkan keterampilan dan kecekatan dalam bekerja. Padamasyarakat pelayanan, orientasi kehidupan sudah mengarahpada kebutuhan hidup yang nyaman, dan cukup hanyamengandalkan kemampuan bekerja secara cerdas. Dan padamasyarakat golongan terakhir yaitu masyarakat berpengetahuan,orientasi hidupnya sudah berada pada tingkatan yang lebih tinggi,yaitu kehidupan yang harus serba bermakna, dan tidak cukuphanya mengandalkan berbagai kemampuan dan keterampilanpada masyarakat-masyarakat sebelumnya, tetapi harus dibarengidengan kemampuan bekerja sama dengan orang lain secaracerdas. DAYA TAHAN FISIK MASYARAKAT KELANGSUNGAN DAN NALURI KEMAMPUAN DAN MASYARAKAT KEBUTUHAN ENERGI FISIK PERTANIAN FISIOLOGIK KETERAMPILAN DAN MASYARAKAT KEBUTUHAN FISIK KECEKATAN KERJA INDUSTRI DARI ORDE LEBIH TINGGI KEMAMPUAN MASYARAKAT KEHIDUPAN YANG BEKERJA CERDAS PELAYANAN NYAMAN KEMAMPUAN MASYARAKAT KEHIDUPAN YANG BEKERJA SAMA PENGETAHUAN BERMAKNA CERDAS Hartanto, Mengelola Perubahan di Era Pengetahuan, 1999 Gambar 4.1Bab IV : Arah Kebijakan Umum 128
  • 15. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Gambaran Kondisi Masyarakat yang Dicita-citakan Gambaran masyarakat seperti yang dikemukakan Hartantotadi, pada dasarnya berkenaan dengan aspek-aspek kehidupanyang hakiki, yaitu aspek perilaku (psiko-sosial), budaya dan politik,serta mata pencaharian. Ketiga aspek tersebut salingmempengaruhi sehingga akan berpengaruh pula terhadap tingkatkesiapan masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dalampersaingan global. Merujuk pada makna dasar dan dimensi yang hakikikehidupan masyarakat, maka tidak ada pilihan lain bagimasyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuksecepatnya mempersiapkan kondisi masyarakat yang diinginkantersebut, sehingga akan muncul kondisi masyarakat yang serbasiap dalam menghadapi segala tantangan kehidupan di masadepan. Masyarakat Kabupaten Bandung yang serba siap tersebut,dapat diamati dari indikator-indikator sebagai berikut:(1) Besarnya Rasa memiliki dari warga masyarakat Kabupaten Bandung (termasuk kelembagaannya) terhadap program- program yang dirancang atau diluncurkan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat;(2) Kepercayaan diri yang mapan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bandung terhadap potensi, sumber daya dan kemampuan untuk membangun diri, masyarakat, bangsa dan negaranya.(3) Besarnya Kemandirian atau keswadayaan masyarakat Kabupaten Bandung baik sebagai penggagas, pelaksana maupun pemanfaat hasil-hasil pembangunan; Untuk meraih kondisi masyarakat yang dicita-citakan tersebutdiperlukan SDM yang memiliki ketangguhan dalam keilmuan,keimanan, dan perilaku shaleh, baik secara pribadi maupun sosial.Keshalehan pribadi dan keshalehan sosial dibentuk darikeseimbangan antara ilmu, iman dan amal seseorang, yangdiwujudkan dalam bentuk perilaku. Insan-insan yang shaleh inisangat diperlukan, bukan hanya sekedar untuk kepentingan politikdalam mendongkrak IPM, tetapi yang lebih utama adalahmembentuk ‘kader-kader tenaga pembangunan’ yang siap‘berjihad’ membangun kembali masyarakat dan bangsanya untukbangkit dari keterpurukan.Bab IV : Arah Kebijakan Umum 129
  • 16. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Dimensi-dimensi keshalehan pribadi seseorang mencakupshaleh dalam aqidah, ibadah, ahlak, dan keluarga. Keshalehandalam aqidah adalah jiwa yang berwujud dalam motivasi untukhidup lebih baik, dan semangat kejuangan ke arah yang lebihbermakna. Keshalehan dalam ibadah merupakan konsistensiterhadap tujuan hidup yang berwujud dalam disiplin, komitmen,kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Keshalehan dalam akhlakialah perilaku sehari-hari sebagai perwujudan dari aqidah danibadah. Dan kesalehan dalam keluarga merupakan perwujudandari ketiganya (Solihin Abu Izzudin, Zero to Hero, 2006). Potret individu yang memiliki keshalehan pribadi ialah orang-orang yang: (1) Suka mengajak kebaikan kepada orang lain,dengan contoh, teladan dan fasilitasi terhadap orang lain; (2)Berorientasi sebagai pemberi kontribusi, bukan sebagai peminta-minta; (3) Lapang dada terhadap perbedaan dan keragaman; (4)Respek terhadap keunikan orang lain. Sedangkan potret individu yang memiliki keshalehan sosialialah:a. Orang yang paling kokoh sikapnya (atsbatuhum mauqiifan), mencakup kekokohan dalam: maknawiyah, fikriyah, da’awiyah, jasadiyah, dan kemandirian finansial;b. Orang yang paling lapang dadanya (arhabuhum shadran), mengandung arti mampu menahan diri dan emosi ketika marah, menguasai keadaan, selalu berfikir positif dan mendoakan orang lain pada kebaikan, lapang dada dengan kebodohan orang lain, tidak mudah menyalahkan, tetapi membimbing dan mengarahkan, dan selalu berharap pada kebaikan;c. Orang yang paling dalam pemikirannya (a’maquhum fikran), berfikir alternatif dan berbeda sehingga menghasilkan solusi yang cerdas, memandang persoalan tidak dari kulitnya, tetapi mendalami hingga ke akarnya, berfikir visioner jauh ke depan, di luar ruang, lebih cepat dan lebih cerdas dari masanya, menggunakan momentum keburukan untuk dijadikan kebaikan, mengasah pengalaman dan penderitaan untuk melahirkan sikap bijak dan empati, sensitif, luwes dan antisipatif;d. Orang yang paling luas cara pandangnya (aus’uhum nazharan), belajar sepanjang hayat secara serius dalam menguatkan spesialisasinya, mau menekuni sebuah keahlian sebagai amal unggulan, melakukan pembelajaran agar ahli di bidang yang ditekuninya, menghasilkan karya sebagai buktiBab IV : Arah Kebijakan Umum 130
  • 17. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah meski sederhana, mau belajar menguasai ilmu kontemporer untuk menguatkan dan mengembangkan ilmu yang ditekuninya, mampu menghubungkan data global menjadi sebuah kekuatan, bersiap selalu agar mampu berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain dengan keahlian-keahlian yang dimilikinya, dan mampu bekerjasama untuk memberdayakan potensi dirinya;e. Orang yang paling rajin amal-amalannya (ansyatuhum ‘amalan), berdisiplin tinggi, bersemangat, konsisten, kontinyu, pantang menyerah, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain;f. Orang yang paling solid penataan organisasinya (aslabuhum tanzhiman), rajin membangun rasa kebersamaan (cohesiveness) dan memunculkan gerakan kolektif (collective movement), selalu berpartisipasi pada kepentingan bersama sebab kontribusi yang paling besar ialah partisipasi;g. Orang yang paling banyak manfaatnya (aktsaruhum naf’an), berfikir, bertindak dan berkarya menghasilkan manfaat bukan saja bagi dirinya pribadi tetapi bermanfaat bagi orang lain, seperti halnya pepatah lama, “gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang”, manusia mati meninggalkan amal shaleh yang bermanfaat bagi sesamanya. Keshalehan pribadi dan keshalehan sosial akan tercermindalam kehidupan keluarga, karena keluarga merupakan wujudkonkrit unit organisasi masyarakat yang paling sederhana, tetapimemiliki kekuatan pengaruh yang sangat besar. Keluarga yangshaleh merupakan keluarga dambaan setiap orang. Keluarga yangmemiliki keshalehan pribadi dan keshalehan sosial merupakantiang-tiang yang kokoh masyarakat dan bangsanya. Karena itu,bangsa yang berkualitas terdiri dari golongan masyarakat yangberkualitas, dan masyarakat yang berkualitas merupakankumpulan keluarga-keluarga yang shaleh, dan keluarga yangberkualitas terdiri dari individu-individu yang memiliki keshalehanpribadi dan keshalehan sosial.D. Tujuan dan Arah Kebijakan Pendidikan Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup, darisejak dalam kandungan, kemudian melalui seluruh proses dansiklus kehidupan manusia. Oleh karenanya secara hakikipembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upayaBab IV : Arah Kebijakan Umum 131
  • 18. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkanuntuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalamkontek kehidupan berbangsa dan bernegara pembangunanpendidikan merupakan wahana dan alat untuk mencerdaskandan mensejahterakan kehidupan warga negara. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara,maka di dalamnya mengandung makna bahwa pemberianlayanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan wargaNegara adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah,masyarakat dan keluarga. Karena itu manajemen sistempembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secaraterpadu dan diarahkan pada peningkatan akses pelayanan yangseluas-luasnya bagi warga masyarakat, bermutu, efektif dan efisiendari perspektif manajemn. Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki tugas dalammemberikan pelayanan pembangunan pendidikan bagi warganyasebagai hak warga yang harus dipenuhi dalam pelayananpemerintahan. Visi Kabupaten Bandung yaitu gemah ripahlohjinawi, repeh rapih kertaraharja secara etis merupakankehendak, harapan, komitmen yang menjadi arah kolektifpemerintah bersama seluruh warga Kabupaten Bandung dalammencapai tujuan pembangunnya. Demikian pula bahwa pembangunan pendidikanmerupakan fondasi pertama dan utama untuk pelaksanaanpembangunan Kabupaten Bandung dalam berbagai bidanglainnya. Pembangunan pendidikan merupakan dasar bagipembangunan bidang-bidang lainnya mengingat secara hakikiupaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangunpotensi manusianya yang kelak akan menjadi pelakupembangunan diberbagai bidang pembangunan lainnya. Dalam setiap upaya pembangunan, maka penting untuksenantiasa mempertimbangkan karakteristik dan potensi setempat.Dalam kontek ini, masyarakat Kabupaten Bandung yang mayoritassuku Sunda memiliki potensi, budaya dan karakteristik tersendiri.Secara sosiologis-antropologis falsafah kehidupan masyarakatSunda yang telah diakui memili makna yang mendalam adalahCageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer. Dalam kaitan ini filosofistersebut harus dijadikan pedoman dalam mengimplementasikansetiap rencana pembangunan termasuk dibidang pendidikan.Cageur mengandung makna sehat jasmani dan rohani. Bageurberperilaku baik, sopan santun, ramah tamah bertatakrama. BenerBab IV : Arah Kebijakan Umum 132
  • 19. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahyaitu jujur, amanah, penyayang dan taqwa. Pinter artinya memilikiilmu pengetahuan. Singer artinya kreatif dan inovatif. Sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan pembangunanpendidikan yang berfalsafahkan Cageur, Bageur, Bener, Pinter,Singer tersebut maka ditempuh pendekatan social cultural heritageapproach. Melalui pendekatan ini diharapkan akan lahir peran aktifmasyarakat dalam mensukseskan program pembangunanpendidikan yang digulirkan pemerintah. Aspek yang harus disadari oleh segenap komponenmasyarakat dan pemerintah di Kabupaten Bandung adalah kondisidan kenyataan pahit sebagai gambaran ‘prestasi’ pembangunanpendidikan yang dilaksanakan dewasa ini, berimplikasi luasterhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung baik yangterkait dengan masalah kehidupan agama, sosial, budaya, politikmaupun ekonomi. Dengan kata lain, kualitas pelayananpendidikan yang rendah, rendahnya akses masyarakat terhadappendidikan, buruknya manajemen sistem pendidikan akan menjadibagian dari problema yang berkepanjangan dalam menghadapitantangan dan persaingan kehidupan di masa mendatang. Mencermati realitas tersebut, diperlukan berbagai langkahinovasi dan penguatan strategi pembangunan pendidikan disetiap kecamatan dengan tidak hanya mengandalkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah (baik daerah maupun pusat),melainkan menggali keterlibatan aktif dari seluruh komponenmasyarakat. Peningkatan peranserta masyarakat dalampembangunan pendidikan tersebut diharapkan menjadi salah satuakselerator untuk menuntaskan berbagai permasalahanpendidikan di disetiap kecamatan dan pedesaan. Pembangunan pendidikan sebagai wahana pembangunanSDM yang berkualitas, tetap menjadi prioritas utama baik dalampembangunan jangka pendek, menengah maupun jangkapanjang. Hal tersebut dibuktikan dengan diprioritaskannyapembangunan pendidikan dalam dokumen-dokumenperencanaan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintahprovinsi, maupun pemerintah kabupaten, untuk jangka waktutahunan, lima tahunan, maupun dua puluh tahun ke depan. Hal inimenunjukkan betapa pendidikan memegang peranan yangsangat penting dalam proses pembangunan suatu negaramaupun suatu daerah. Secara umum dalam lingkup kebijakan daerah,pemerintahan daerah Kabupaten Bandung berpedoman pulakedalam lingkup kebijakan makro pembangunan Provinsi JawaBab IV : Arah Kebijakan Umum 133
  • 20. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahBarat yang mengagendakan akselerasi dalam berbagai bidangpembangunan termasuk di dalamnya pembangunan bidangpendidikan. Upaya tersebut diaktualisasikan dalam lima misisebagai Agenda Prioritas Pembangunan untuk kurun waktu limatahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Renstra PemerintahProvinsi Jawa Barat Tahun 2004-2009. Kelima agenda tersebutmeliputi: (1) meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber DayaManusia. (2) mengembangkan struktur Perekonomian Daerah yangtangguh. (3) memantapkan kinerja Pemerintah Daerah, (4)meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan. (5)meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agamadan budaya daerah. Ada pun misi yang diemban Pemerintah KabupatenBandung telah pula dituangkan dalam RPJP 2008-2025 BidangPendidikan yaitu: (1) meningkatkan kualitas iman dan taqwamasyarakat, dan (2) meningkatnya kecerdasan kreativitas,keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakatberdasarkan iman dan taqwa. Selain itu berbagai wacana pendidikan yang berkembang dimasyarakat melalui berbagai media juga perlu mendapatkanrespon positif dari pemerintah. Wacana-wacana tersebutdiantaranya desakan dari berbagai stakeholders pendidikantentang pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen daritotal APBN maupun APBD, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) danberbagai kendala yang dihadapi, tindak kekerasan yang terjadi dikalangan pelajar, moralitas dan akhlak para pelajar yang seringmenimbulkan instabilitas. Hal lain yang perlu mendapatkan kajian mendalam yaituterdapatnya keberagaman potensi sumber daya yang dimiliki danketimpangan antara realitas dan kebutuhan telah memberikanwarna terhadap pengelolaan pendidikan di Kabupaten Bandung.Di samping itu potensi yang dimiliki antara satu kecamatan dengankecamatan lainnya tidak sama. Satu kecamatan memilikikeunggulan potensi, namun daerah lain memiliki berbagaiketerbatasan. Kondisi ini menuntut perlakuan yang tidak sama agarpada akhirnya semua daerah bisa mencapai tujuan yang samadalam waktu relatif sama. Dalam garis kebijakan nasional seiring dengan diterbitkannyaPP.No:19 Tahun 2004, tentang Standar Nasional Pendidikan, makatarget pelayanan pembangunan pendidikan harus semakinditingkatkan demi penyediaan pelayanan pembangunanpendidikan yang semakin berkualitas dan berkeadilan. Seluruh garisBab IV : Arah Kebijakan Umum 134
  • 21. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkebijakan tersebut dipola dalam target kebijakan nasional yangmenyangkut pelayanan pembangunan pendidikan yakini: (1)Pemerataan dan Perluasan akses, (2) Peningkatan Mutu, Relevansidan Daya Saing, (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan PencitraanPublik. 1. Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Pendidikan Tujuan dan sasaran dalam aspek pemerataan dan perluasankesempatan pendidikan, sebaiknya tidak hanya sekedar diarahkanpada upaya memberikan kesempatan kepada semua pendudukusia sekolah untuk memperoleh pendidikan dengan hanya sekedarmewajibkan kepada masyarakat, akan tetapi harus disertaidengan tanggungjawab dalam memberikan konsekuensi yangharus ditanggung pemerintah, serta memberikan keadilan bagiseluruh lapisan masyarakat yang pluralistik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya semakin tinggijenjang pendidikan semakin besar biaya pendidikan yangdibutuhkan, maka tidak heran jika jumlah masyarakat yang mampumenyekolahkan anaknya pada jenjang lebih rendah, jauh lebihbanyak dibandingkan dengan masyarakat yang mampumenyekolahkan pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Makintingginya biaya pendidikan sejalan dengan makin tingginyajenjang pendidikan merupakan konsekuensi logis dari peta sebaranlembaga pendidikan terhadap persebaran penduduk, karenamateri dan proses pembelajaran yang membutuhkan alat dansumber belajar yang lebih kompleks bahkan tidak jarangberteknologi tinggi, serta metode yang variatif dan inovatifmemerlukan media yang variatif pula. Berdasarkan persoalan-persoalan terbut, maka tujuan jangkapanjang dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandungdalam bidang ini ialah: a. Tercapainya keseimbangan jumlah dan kapasitas pelayanan kelembagaan PAUD dengan jumlah populasi PAUD yang ada pada setiap RW; b. Tercapainya kesimbangan kesempatan dan pemerataan pelayanan jenis satuan Pendidikan Dasar formal maupun nonformal dengan populasi anak usia wajib belajar sampai ke tingkat pedesaan; c. Tercapainya keseimbangan kesempatan dan pemerataan pelayanan jenis satuan Pendidikan Menengah formal maupun nonformal dengan populasi Aanak Usia Wajib Belajar (AUWB) Dikmen 12 tahun;Bab IV : Arah Kebijakan Umum 135
  • 22. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah d. Terpenuhinya rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar lembaga satuan pendidikan; dengan rasio rombel dan kelas berbanding 1:1; e. Tingginya dukungan dan peranserta masyarakat, dunia usaha, dan komunitas pemerhati pendidikan, baik yang bersifat materiil, maupun non material dalam setiap perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian program pendidikan; Untuk mewujudkannya minimal dibutuhkan 2 kondisi, yaitu:Pertama, bahwa diperlukan daya tampung yang seimbangdengan populasi anak usia sekolah pada setiap jenjangpendidikan; dan kedua, masyarakat harus memiliki kemampuanuntuk menyekolahkan anaknya. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Peningkatan pemerataan dan perluasan akses berbarengandengan peningkatan mutu menjadi suatu keniscayaan. Mutu,relevansi dan daya saing sebagai karakter yang melekat padakomponen input, proses dan output. Artinya output yang bermutu,memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan dan pangsapasar, dan sangat berarti pula dengan kepemilikan daya saingtinggi lebih banyak dihasilkan dari input dan proses yang bermutupula. Input pendidikan berkenaan dengan kondisi dan karakteristikpeserta didik, muatan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan,dana, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana,serta suasana lingkungan pembelajaran. Ketersediaan komponen-komponen input tersebut pada kenyataannya belum memenuhistandar yang telah ditentukan secara nasional karena berbagaialasan. Proses pendidikan adalah pemanfaatan sumber daya yangtersedia diramu dalam satu metode pembelajaran. Orientasikurikulum pada dewasa ini menuntut kreativitas dan inovasi yangtinggi pada saat terjadi proses pembelajaran. Sejalan dengankualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, kreativitas daninovasi belum sepenuhnya memenuhi harapan. Masih sering terjaditenaga pendidik dan kependidikan terjebak pada rutinitas yangsudah nyaman dijalani. Pembinaan professional, diklat danreorientasi yang diberikan pemerintah pun belum ditata dandilaksanakan secara terencana, terorganisasi, terkendali danberkelanjutan.Bab IV : Arah Kebijakan Umum 136
  • 23. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Jika hasil Ujian Nasional jadi salah satu standar ukuran mutupendidikan yang dicapai, dapat dikatakan bahwa mutu lulusanpendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan belummenggembirakan. Rata-rata nilai untuk mata pelajaran yangdiujikan dengan batas minimal kelulusan yang hanya 4,25 (Tahun2006) sama sekali belum menggambarkan ketuntasan belajar.Padahal menurut seharusnya seorang peserta didik dapatmelanjutkan ke materi berikutnya jika sudah tuntas pada materisebelumnya. Mutu output proses pembelajaran tersebut relatif lebihmudah diamati dampaknya pada level jenjang pendidikanmenengah ketika memasuki perguruan tinggi dan atau bersaingdalam meraih pasar kerja pada berbagai sektor baik di dalammaupun di luar negeri. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran dalam peningkatanmutu proses pembelajaran, bukan hanya ditujukan padabanyaknya jumlah pembaharuan yang harus diterapkan dalamproses pembelajaran, namun diarahkan juga pada regulasituntutan perubahan yang dinamis dan akseleratif. Ujian kelulusanprogram pendidikan harus diserahkan kepada lembaga lembagasatuan pendidikan, dan Ujian Nasional harus diarahkan padaupaya mendiagnosa pencapaian standarisasi pendidikan yangditetapkan pemerintah, bukan dimaksudkan untuk menghalangikesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjangyang lebih tinggi. Di samping itu, perubahan tersebut bukansemata-mata menjadi kewajiban dan tanggungjawab parapendidik secara formal di lingkungan lembaga satuan pendidikan,keluarga dan para peserta didik sebagai bagian dari subjekpembelajaran, tetapi juga harus menjadi bagian yang dinamis,adaptif, dan penuh inisiatif. Berdasarkan persoalan-persoalan terbut, maka tujuan jangkapanjang dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandungdalam bidang ini ialah: a. Meningkatnya kualitas sumber daya tenaga pendidikan keagamaan dan meningkatnya motivasi masyarakat terhadap pendidikan keagamaan; b. Tercapainya target-target pencapaian SNP pada setiap jenis satuan pendidikan baik yang berkenaan dengan penerapan kurikulum berbasis nilai-nilai religius (keimanan, ketaqwaan, dan amal shaleh), tata pergaulan/budi-pekerti, teknologi dasar, olahraga dan seni budaya, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter kehidupan berbangsa dan bernegara;Bab IV : Arah Kebijakan Umum 137
  • 24. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah c. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan dan profesionalitas guru/ tutor/pamong bejlajar, dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan tugas pokoknya pada setiap lembaga satuan pendidikan. Rasio siswa SD terhadap kelas 1:30; d. Terpenuhinya kebutuhan tentang sarana dan prasarana (Sapras) dan sumber-sumber belajar yang relevan dalam pendukung penerapan kurikulum berbasis budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup (life skills) dan jiwa entrepreneur, teknologi dasar, serta lingkungan hidup yang sesuai dengan Standar Internasional; e. Meningkatnya lembaga satuan pendidikan (sekolah model) berbasis keunggulan dalam kecakapan hidup (life-skills), nilai- nilai religius (keimanan, ketaqwaan, dan amal shaleh), tata pergaulan/budi-pekerti, teknologi dasar, olahraga dan seni budaya, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter kebangsaan, yang memiliki daya saing internasional; f. Makin banyaknya murid, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kemampuan teruji untuk bersaing baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Dan Makin banyaknya murid, guru dan tenaga kependidikan lainnya mendapat penghargaan yang memadai; g. Meningkatnya sekolah-sekolah kejuruan berbasis potensi wilayah dan berorientasi pasar tenaga kerja lokal, nasional dan internasional. Rasio SMA:SMK 60:40; h. Tercapainya proses pembelajaran berbasis TIK di seluruh mata pelajaran di setiap jenis kelembagaan satuan pendidikan. Terselenggaranya proses pembelajaran berbasis TIK sebesar 50% pada setiap jenis satuan pendidikan; Untuk mengatasi ketiga komponen mutu tersebut dibutuhkanbeberapa kondisi, antara lain: (1) Adanya standarisasi untuk setiapkomponen pendidikan baik yang menyangkut, input, proses, danoutput pada setiap jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan; (2)Adanya regulasi sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi yangberkesinambungan dalam peningkatan kapasitas pengelolaanpendidikan pada setiap tingkatan kelembagaan pendidikan, baikyang menyangkut perencanaan dan program, pengorganisasian,pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi danpelaporan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraanpendidikan; (3) Adanya kebijakan yang mengatur standarisasiBab IV : Arah Kebijakan Umum 138
  • 25. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahprosedur operasional tentang kerjasama kelembagaan satuanpendidikan dengan stakeholders pendidikan (masyarakat, duniausaha dan kelembagaan masyarakat lainnya); 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik merupakansatu rangkaian yang memiliki hubungan sebab-akibat. Pengelolaanyang baik menjadikan proses dan output dapatdipertanggungjawabkan dan diterima oleh masyarakat dansecara organisasi tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Memperhatikan fenomena dan kecenderungan dimasyarakat, masalah utama yang dihadapi berkaitan pula denganetos dan budaya kerja yang masih lemah pada sebagian tingkatanpengelolaan pendidikan. Etos kerja berkaitan dengan sikap mentalyang sudah menjadi karakter kepribadian. Budaya kerja berkenaandengan pikiran, perasaan, dan kebiasaan). Etos kerja dan budayakerja akan membentuk sikap mental yang akan diwujudkan puladalam perilaku yang nampak pada saat melaksanakan tugas.Kemauan untuk berubah dari kebiasaan lama sepertinya sulitditumbuhkan pada pengelola pendidikan. Apabila kolusi, korupsi,dan nepotisme (KKN) telah menjadi perilaku para pengelolapendidikan, maka untuk mencapai tujuan tata kelola, akuntabilitasdan pencitraan publik sangat sulit dilaksanakan Di sisi lain, arus informasi dan komunikasi pada era otonomidaerah menjadi kurang intensif, kurang dapat dipercaya, kurangakurat, dan susah didapat. Pemanfaatan dan optimalisasi fungsiteknologi Sistem Informasi dan Komunikasi (SIK) ternyata tidaksemudah yang dibayangkan. Kenyataan menunjukkan bahwa diKabupaten Bandung beberapa kali diupayakan membangun SIKyang koneksitasnya menjangkau hingga tingkat kecamatan, akantetapi tidak berhasil mengkomunikasikan informasi yang akurat,bahkan imprastruktur yang telah diadakan saja cenderungdigunakan untuk kepentingan yang lain. Bukan hanya itu, perhatian para pengambil kebijakan dalammengalokasikan dana operasional dan pemeliharaan untukpengembangan SIK pun menjadi sangat menentukan untuk hiduptumbuh dan berkembangnya sistem yang dibangun. Namundemikian, kesadaran akan pentingnya teknologi informasi dankomunikasi sebetulnya masih terus hidup bahkan tumbuh danberkembang, dengan munculnya kegiatan yang berhubungandengan pembangunan teknologi SIK, baik pada berbagai SKPDmaupun komunitas-komunitas masyarakat. Namun sungguhBab IV : Arah Kebijakan Umum 139
  • 26. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdisesalkan, terkesan sangat parsial, insidental, dan tidakterkoordinasikan, serta cenderung hanya sekedar menyikapimasalah yang bersifat kebutuhan jangka pendek, tidak sampaimenyentuh kepentingan utama yang lebih luas. Berdasarkan persoalan-persoalan terbut, maka tujuan jangkapanjang dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandungdalam bidang ini ialah: a. Meningkatnya kualitas Perencanan Pembangunan Pendidikan yang dapat dijadikan arah dan pedoman oleh para pengelola dan pelaksana penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berkenaan dengan substansi pendidikan (bidang garapan) pada setiap satuan kelembagaan pendidikan, baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, maupun tingkatan rencana induk, rencana/program strategis dan aktivitas- aktivitas program; b. Terciptanya regulasi, ontensitas dan konsistensi pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban baik internal dan eksternal, maupun administratif, termasuk spesifikasi (norma, instrumen dan prosedur) pengukurannya, sehingga dapat diterima dengan wajar tanpa syarat; c. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan dan profesionalitas pengawas satuan pendidikan yang sesuai dengan tugas pokoknya pada setiap lembaga satuan pendidikan sertifikasi diklat reguler, studi lanjut ke perguruan tinggi ke luar negeri; d. Meningkatnya besaran anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dengan alokasi yang lebih proporsional berdasarkan karakteristik kelembagaan satuan pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pengelolaan pendidikan; e. Adanya regulasi peningkatan kesejahteraan bagi guru/tutor/pamong belajar/TLD, kepala satuan pendidikan, pengawas, tenaga administrasi dan tenaga kependidikan lainnya yang sesuai dengan kemampuan anggaran daerah dan kelayakan taraf hidup, pada setiap kelembagaan satuan pendidikan, sehingga ada peningkatan motivasi dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya, tanpa diskriminasi terhadap status kepegawaiannya;Bab IV : Arah Kebijakan Umum 140
  • 27. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah f. Terciptanya konsistensi kebijakan dan peraturan perundang- undangan tentang penyelenggaraan pendidikan, baik yang menyangkut bidang garapan maupun proses-proses manajemen yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan; g. Meningkatnya regulasi dan intensitas pelaksanaan sistem transparansi melalui mekanisme komunikasi dan sosialisasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil program pendidikan kepada masyarakat; h. Meningkatnya kualitas data dan informasi pendidikan yang cepat, akurat dan dapat dipercaya dalam upaya mendukung sistem pembuatan kebijakan dan keputusan yang menyangkut manajemen pembangunan daerah; Oleh karena itu, untuk mencapai tatakelola, akuntabilitasdan pencitraan publik dalam pembangunan pendidikan diKabupaten Bandung diperlukan beberapa kondisi: (1) Adanyakebijakan yang mengatur standarisasi kinerja baik yangmenyangkut standarisasi kinerja kelembagaan maupun standarisasikinerja individu; (2) Adanya regulasi pemantauan dan evaluasipencapaian kinerja, baik individu maupun kelembagaan; (3)Adanya regulasi, fasilitasi, dan pendampingan dalammeningkatkan kompetensi individu dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsinya dalam struktur kelembagaan, baik yangmenyangkut kepribadian, professional, dan hubungan sosial; (4)Adanya regulasi penguatan kapasitas dalam mengelola organisasipendidikan, baik yang menyangkut pemahaman tentangkebijakan dan perundang-undangan pendidikan, pemahamantentang perencanaan dan program pendidikan, pemahamantentang pengawasan, monitoring dan evaluasi programpendidikan, dan akuntabilitas/ pertanggungjawaban terhadapprogram-program yang telah dihasilkannya; (5) Tersedianya datadan informasi pendidikan yang akurat, dapat dipercaya dan dapatdiakses secara mudah dan cepat oleh semua lapisan masyarakatyang membutuhkannya.Bab IV : Arah Kebijakan Umum 141
  • 28. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah BAB V PENDEKATAN DAN METODOLOGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025A. Pendekatan Strategis Pembangunan pendidikan di daerah menurut UU.No.32/2004bukan lagi suatu konsep tetapi mulai diimplementasikan padasemua tingkatan manajemen, tidak terkecuali pada tatanankelembagaan SKPD (Dinas Pendidikan) maupun pada satuanpendidikan di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.Implementasi pada tatanan kelembagaan pendidikan sungguhsangat berarti, karena fungsi dan peranan kelembagaan tersebutsangat strategis dalam pembangunan peradaban masyarakanKabupaten Bandung. Sejarah mencatat bahwa pada organisasipendidikanlah kreativitas kultural kader-kader masyarakatKabupaten Bandung dapat dikembangkan. 1. Hakekat Otonomi Pengelolaan Pendidikan bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bandung Tiga persoalan mendasar yang patut diantisipasi dalamotonomi pengelolaan pendidikan, yaitu: Apakah pemberianotonomi pengelolaan pendidikan akan menjamin setiap anggotamasyarakat Kabupaten Bandung memperoleh haknya dalampendidikan? Apakah dengan pemberian kewenanganpengelolaan pendidikan kepada lembaga satuan pendidikandapat menjamin peran serta masyarakat akan meningkat? Apakahpengelolaan pendidikan yang dilakukan di setiap lembaga satuanpendidikan dapat mencapai hasil-hasil pendidikan yang bermutu? Untuk menjawab ketiga pertanyan tersebut, perlu merujuksistem perundang-undangan tentang penyelenggaraan otonomipendidikan. Karakteristik yang melekat pada UU.No.32/2004 telahmembawa implikasi terhadap manajemen pendidikan nasional,regional dan lokal. Implikasi tersebut diantaranya bahwa setiapproses pengelolaan pendidikan harus pula berlandaskan bottomup approach, karena pengelolaannya harus acceptable danaccountable dalam melayani masyarakat terhadap kebutuhanpendidikan. Secara teknis, pengelolaan pendidikan tingkatkabupaten eksistensinya tidak terlepas dari rekomendasi kebutuhanBab V : Pendekatan dan Metodologi 138
  • 29. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpada tingkat satuan pendidikan. Artinya, bidang garapan, proses,dan konteks pengelolaan pendidikan pada tingkat satuanpendidikan tidak mutlak sama, baik dengan daerah lainnya yangsederajat maupun dengan antar daerah kabupaten/kota. Secarateoritis, keragaman itu akan memunculkan sinergisme yangdidukung oleh keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dengan demikian, bahwa besar dan luasnya kewenangandalam pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikanakan tergantung kepada sistem politik dalam memberikankeleluasaan tersebut. Akan tetapi, sekalipun keleluasaan itudiberikan tidak dapat diartikan sebagai pemberian kebebasanmutlak tanpa mempertimbangkan kepentingan pemerintahdaerah, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antarapengelola pendidikan pada tingkat kabupaten dengan pengelolapendidikan di tingkat kelembagaan satuan pendidikan.Sesungguhnya konflik kepentingan tersebut tidak perlu terjadiapabila para pengelola tingkat kabupaten memahami hakekatdan urgensi perlunya otonomi dalam pengelolaan pendidikan.Walaupun terjadi tarik menarik kepentingan, harus berdasarkanpada prinsip saling ketergantungan untuk menghasilkan sinergitasbagi tujuan-tujuan pembangunan pendidikan yang lebih luas. Dalam konsepnya, otonomi mengandung dua makna, yaitumakna politik (otonomi politik) dan makna administratif (otonomiadministrasi). Membedakan kedua istilah ini sangat penting dalampraktek pengelolaan pendidikan, karena pelayanan pemerintahkepada masyarakat dalam bidang pendidikan secara politik harusdapat menjamin hak dan masyarakat untuk memperolehpendidikan yang berkualitas, dan pelaksanaannya menyangkutbanyak pihak yang berkepentingan, sehingga memerlukankesepakatan-kesepakatan politik. Sedangkan pelayananpemerintah kepada masyarakat dalam bidang garapan, proses,dan konteks penyelenggaraan pendidikan secara administrasi danmanajerial tidak memerlukan konsensus dengan pihak-pihak di luarkelembagaan pendidikan, karena otonomi administrasi merupakanbagian dari strategi manajemen yang memungkinkan sangatvariatif sesuai karakteristik jalur, jenjang dan jenis kelembagaansatuan pendidikan di masing-masing daerah. Otonomi pengelolaan pendidikan berusaha untukmengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unittingkat atas terhadap persoalan-persoalan manajemen pendidikanyang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit diBab V : Pendekatan dan Metodologi 139
  • 30. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahtataran bawah, sehingga diharapkan terjadi pemberdayaan peranunit di tingkat bawah. Akan tetapi, walaupun begitu luasnyaotonomi dalam pengelolaan pendidikan yang diberikan kepadalembaga satuan pendidikan, tetap harus konsisten dengan sistemkonstitusi. Atas dasar alasan-alasan itu, otonomi merupakan saranauntuk mengembangkan organisasi satuan pendidikan untuk dapatbergerak lebih luwes dan alur informasi lebih bebas sesuai dengankarakteristik pembuatan keputusannya. Di samping itu untukmemenuhi kebutuhan pembangunan daerah, otonomi adalahpola yang paling tepat dan relevan dengan tuntutan otonomitersebut. Sesuai tuntutan reformasi dalam pembangunan, tampaknyapelaksanaan otonomi dalam pengelolaan pendidikan diKabupaten Bandung merupakan suatu keharusan, di sampingmemang sejumlah peraturan perundang-undangan yang sudahditetapkan menuntut untuk segera dilaksanakan. Juga, untukmelaksanakan otonomi pengelolaan pendidikan secara nasional diseluruh wilayah Indonesia tampaknya bukanlah hal yang mudah,termasuk penyerahan seluruh urusan pendidikan kepada tingkatlembaga satuan pendidikan, bukanlah hal yang gampang,dibutuhkan waktu, dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya,karena menyangkut sejumlah masalah dan kendala perlu diatasi,termasuk kesiapan sumber pembiayaan, SDM, dan sumber-sumberpendukung lainnya. Karena itu, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikansampai ke tingkat lembaga satuan pendidikan berdasarkanjenjang pendidikan yang selama ini kita anut, yakni meliputi jenjangpendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.Diperlukan pola-pola otonomi yang sesuai dengan karakteristikkelembagaan satuan pendidikan dan karakteristik masyarakat dimasing-masing daerah. Otonomi jenjang pendidikan bisa dipilihapakah semua jenjang pendidikan bisa ditangani oleh pemerintahdaerah, atau hanya terbatas jenjang pendidikan tertentu sesuaidengan kemampuan pemerintah di daerah. 2. Ruang Lingkup Otonomi Pengelolaan Pendidikan yang Perlu Dikembangkan di Kabupaten Bandung Secara teoritis terdapat tiga model otonomi dalampengelolaan pendidikan, yaitu: (1) Manajemen berbasis lokasi (site-based management), (2) Pengurangan administrasi pusat, dan (3)Inovasi kurikulum. Model manajemen berbasis lokasi ialah modelBab V : Pendekatan dan Metodologi 140
  • 31. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahyang dilaksanakan dengan meletakan semua urusanpenyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan(sekolah). Model pengurangan administrasi pusat merupakankonsekuensi dari model pertama. Pengurangan administrasi pusatdiikuti dengan peningkatan wewenang dan urusan pada masing-masing sekolah. Model ketiga, inovasi kurikulum menekankan padainovasi kurikulum sebesar mungkin untuk meningkatkan kualitas danpersamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum ini disesuaikanbenar dengan kebutuhan peserta didik di sekolah-sekolah dantersebar pada daerah yang bervariasi. Akan tetapi, otonomi pengelolaan pendidikan bisamencakup seluruh bidang garapan pengelolaan pendidikan, dandapat juga hanya salah satu atau beberapa bidang garapan saja,antara lain kurikulum, tenaga kependidikan, keuangan, dansarana-prasarana pendidikan. Otonomi kurikulum dapat dibedakandari aspek jenis dan muatannya, antara kurikulum bermuataninternasional, nasional, regional dan lokal. Otonomi manajementenaga kependidikan, dapat dibedakan dari aspek rekrutmen,pendayagunaan, pembinaan profesional, penggajian danpengembangan kariernya. Otonomi keuangan dapat dibedakandari aspek alokasi kebutuhan dan penganggaran,pendayagunaan, dan pertanggungjawabannya. Otonomi sarana-prasarana pendidikan juga dapat dibedakan dari aspekpengadaan, pendayagunaan dan pemeliharaannya. Namundemikian, bidang-bidang garapan manajemen yang diotonomikanakan ditentukan oleh isi dan luas kewenangan yang diberikan,karena tidak setiap kewenangan yang diberikan disertai dengansumber pembiayaan, sarana dan prasarananya. Terlepas dari bidang garapan mana yang diotonomikan,sebetulnya aspek utama yang perlu disiapkan ialah adanyaderegulasi peraturan perundang-undangan sebagai produk darikebijakan pemerintah daerah yang dijadikan perangkat kendalisistem pengelolaan pendidikan, sekaligus yang mengatur isi danluas kewenangan setiap bidang garapan yang diotonomikan.Aspek inilah yang akan memberi corak, jenis dan bentuk otonomipengelolaan pendidikan. Bidang hukum dan perundang-undangan dalam konteksotonomi pengelolaan pendidikan, merupakan perangkat kendalimanajemen yang akan menentukan isi dan luas wewenang dantanggung jawab untuk melaksanakan setiap bidang tugas yangdiotonomikan. Setiap penataan organisasi sebagai konsekuensidari wewenang yang diterima, tidak terlepas dari adanya asasBab V : Pendekatan dan Metodologi 141
  • 32. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahlegalitas sebagai landasan berpijak dalam membangunperangkat-perangkat operasional organisasi yang accountablebagi kepentingan masyarakat, sekaligus untuk memenuhikebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, maka salah satukeberhasilan dalam otonomi pengelolaan pendidikan sangattergantung pada dukungan peraturan perundang-undangantersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari duasumber, yaitu: Pertama, komitmen politik yang bersumber dari amanatmasyarakat Kabupaten Bandung. Komitmen ini mencakupkomitmen internal dan eksternal. Komitmen internal berkaitandengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan, keinginan danharapan masyarakat untuk kesejahteraan. Sedangkan komitmeneksternal berkaitan dengan segala aktivitas masyarakat KabupatenBandung dalam percaturan regional, nasional dan global. Kedua, political will (kemauan politik) para pembuatkebijakan baik pada tatanan manajemen Pemerintah DaerahKabupaten Bandung dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,maupun Pemerintah Pusat. Kemauan politik ini harus konkrit dalamwujud peraturan perundang-undangan dengan segala akibathukum yang menyertainya secara konsisten. Ahirnya sampai pada kesimpulan bahwa dalam upayapelaksanaan otonomi pengelolaan pendidikan di KabupatenBandung diperlukan prasyarat: a. Kebijakan Umum Pengelolaan Pendidikan Kerangka kebijakan umum ini diwujudkan dalam bentukRencana Induk Pembangunan Pendidikan, sebagai kerangkaacuan yang memungkinkan para pengelola satuan pendidikanbeserta stakeholders serta masyarakat daerah menempatkannyasebagai acuan bersama untuk mengarahkan potensi daerahsesuai target dari tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Kehadiran master plan tersebut diarahkan untuk dapatmenjadi pedoman para pengelola dan penyelenggara pendidikandi daerah, sebetulnya bukanlah sebuah dokumen yang akanmenduplikasi dokumen perncanaan daerah yang ada saat ini,melainkan akan menjadi penguat bagi pelaksanaan agendapembangunan pendidikan di daerah yang secara eksplisit telahdijadikan ketentuan hukum daerah, karena perumusannya akandikonsentrasikan pada pendayagunaan elemen-elemen dasarBab V : Pendekatan dan Metodologi 142
  • 33. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahyang menopang pengelolaan pendidikan di daerah. Dengandemikian kehadiran kebijakan umum tersebut seharusnya menjadiacuan perangkat daerah dalam mendayagunakan sumber dayadaerah sehingga mampu melakukan perannya di dalammencapai target-target yang telah tertuang dalam dokumenperncanaan pembangunan daerah. b. Restrukturisasi Organisasi Pengelola Pendidikan Bentuk dan struktur organisasi pengelolaan pendidikan yangmencerminkan jiwa otonomi, antara lain:(1) Struktur organisasinya lebih gemuk ke bawah, berbentuk piramid dengan kerucut ke atas;(2) Tidak banyak banyak unit-unit khusus, pokja, tim kerja, staf ahli yang tidak jelas eselonisasinya;(3) Beban tugas organisasi lebih banyak pada unit organisasi tingkatan bawah, tetapi tidak disertai dengan imbalan yang memadai sesuai dengan beban pekerjaannya;(4) Setiap tugas pokok dan fungsi unit-unit organisasi ditata dan diatur secara lengkap dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis;(5) Mekanisme pelaksanaan kerja, tugas, kebijakan, keputusan yang menyangkut mekanisme sistem pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja, selalu diagendakan dan dibuat secara tertulis serta disampaikan kepada seluruh anggota organisasi;(6) Mempunyai rencana strategis yang berjenjang dengan target, acuan, alat, mekanisme pengendalian dan evaluasi serta akuntabilitas yang jelas;(7) Ada transparansi dalam setiap pengelolaan sumber-sumber pembiayaan organisasi;(8) Ada perimbangan penbiayaan dan profit sharing antara unit- unit pusat dengan unit-unit pelakana pada tingkat bawah c. Revitalisasi Muatan Kurikulum Pendidikan Persyaratan utama dalam bobot muatan kurikulum harusmendasar, kuat, dan lebih luas. Mendasar, dalam arti terkaitdengan pemberian kemampuan dalam upaya memenuhikebutuhan mendasar peserta didik sebagai individu maupunanggota masyarakat. Kuat, dalam arti terkait dengan isi dan prosespembelajaran atau penyiapan peserta didik untuk menguasaipengetahuan, sikap dan keterampilan yang kuat, sehinggamemiliki kemampuan untuk mandiri dalam meningkatkan kualitasBab V : Pendekatan dan Metodologi 143
  • 34. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpemenuhan kebutuhan mendasarnya. Luas, dalam arti terkaitdengan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan peluangyang ada dan dapat dijangkau oleh peserta didik. Potensi danpeluang tersebut didayagunakan baik pada saat prosespembelajaran maupun pada saat penerapan hasil pembelajaran.Ketiga aspek tersebut secara bersama-sama memberikankemampuan kepada peserta didik untuk dapat menyesuaikan diriterhadap berbagai kemungkinan kondisi, potensi dan peluangyang ada di lingkungannya. Kompetensi yang dituntut ialah bekal pengetahuan,keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis serta perubahansikap untuk bekerja dan berusaha secara mandiri, membukalapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluangyang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitaskesejahteraannya. Penggunaan pendekatan dalam merumuskan kurikulumharus memiliki cakupan yang luas, dapat mengitegrasikanpengetahuan dengan keterampilan yang diyakini sebagai unsurpenting untuk hidup lebih mandiri. Strategi pembelajaran dirancang untuk membimbing,melatih dan membelajarkan peserta didik agar mempunyai bekaldalam menghadapi masa depannya, dengan memanfaatkanpeluang dan tantangan yang ada. Metodologi pengajaranberpegang pada prinsip belajar untuk memperoleh pengetahuan(learning to learn), belajar untuk dapat berbuat atau bekerja(learning to do), belajar untuk menjadi orang yang berguna(learning to be) dan belajar untuk dapat hidup bersama denganorang lain (learning to live together). Pengembangan kurikulum pendidikan ini harus didasarkanpada perkembangan kehidupan masyarakat, pengembangan jatidiri manusia (insan kamil), yang dibutuhkan serta mampu hidup danmenghidupi orang lain sesuai dengan fitrahnya sebagai pengelolaalam beserta isinya. Isi dan muatan kurikulum pendidikan harusberorientasi pada dimensi-dimensi penguasaan bidangketerampilan, keahlian dan kemahiran berkiprah sebagai anggotakeluarga yang hidup bermasyarakat bangsa dan negara, danmampu pula berkiprah dalam persingan global. d. Profesionalisasi Tenaga Pengelola Kependidikan Para pengelola pendidikan pada tingkatan pengelola sistempendidikan nasional adalah seorang policy maker bagi segalakegiatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibatBab V : Pendekatan dan Metodologi 144
  • 35. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdalam kegiatan pendidikan, baik di lingkungan organisasi sistempendidikan, maupun pada lingkungan organisasi satuanpendidikan. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang menyangkutsubstansi (bidang garapan) manajemen pendidikan sangattergantung kepada putusan-putusan yang ditetapkan oleh parapengelola pendidikan sebagai pimpinan dan penanggung jawabkegiatan manajemen. Dengan demikian, upaya pencapaian tujuan pendidikan diKabupaten Bandung maupun tujuan kelembagaan sekolah akanbanyak dipengaruhi oleh keterampilan-keterampilan (skills) danwawasan (vision) yang dimiliki oleh pengelola pendidikan dalammelaksanakan tugas, peranan dan fungsinya sebagai pengelolapendidikan. Apabila para pengelola pendidikan memiliki visi,wawasan, dan kemampuan-kemampuan profesional yangdibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pimpinan danpenanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di daerah, akanmemungkinkan tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif.Setiap tugas yang harus dilaksanakan para pengelola pendidikansebagai pimpinan satuan pendidikan menuntut sejumlahketerampilan (skills) khusus yang memungkinkan dapatmelaksanakan tugas atau peranannya secara efektif. Kebutuhan tenaga-tenaga pengelola kependidikanpotensial yang secara umum mempunyai kualitas tertentu tersebutdikelompokkan ke dalam tiga katagori utama, yaitu: (1) Tenagapengelola kependidikan berkualifikasi kemampuan berbasispendidikan tinggi di bidang administrasi dan pengelolaanpembangunan pendidikan bagi unsur-unsur pimpinan pada semuatingkatan jabatan struktural. Tenaga pengelola kependidikan inisangat diperlukan untuk menduduki jabatan pada eselon yangbersifat strategis; (2) Tenaga pengelola kependidikan berkualifikasikemampuan manajerial berbasis pendidikan tinggi dalam bidang-bidang keilmuan tertentu sesuai persyaratan tugasnya. Tenagamanajemen kependidikan ini diperlukan untuk menduduki jabatanpada eselon yang bersifat koordinatif; (3) Tenaga pengelolakependidikan berkualifikasi kemampuan teknis operasional padaeselon taktis operasional. Basis pendidikan tinggi dalam bidang administrasi danpengelolaan pendidikan bagi tenaga kependidikan ini, dalamperananannya sebagai orang profesional sangat diperlukan untukdapat mengembangkan management of educational services.Penguasaan yang tinggi tentang sistem manajemen seperti ituakan meningkatkan efisiensi dan responsiveness pemerintahBab V : Pendekatan dan Metodologi 145
  • 36. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdaerah dalam mengemban tugas dalam bidang pelayananpendidikan. Di samping itu, dalam peranannya sebagai aparaturpemerintah, diharapkan mampu berkerjasama dengan pihakswasta atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Karena itu,diperlukan pula basis pendidikan tinggi dalam bidang manajemenpelayanan umum (management of public service delivery). e. Pemetaan Alokasi Anggaran Pembiayaan Pendidikan Ada empat kategori yang dapat dijadikan indikator dalammenentukan tingkat keberhasilan pendidikan yaitu: (1) Dapattidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebihtinggi. (2) Dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. (3)Besarnya penghasilan/gaji yang diterima. (4) Sikap perilaku dalamkonteks sosial, budaya dan politik. Apabila telah sepakat dengan perlunya otonomi dalambidang manajemen pembiayaan pendidikan, maka setiaplembaga pendidikan perlu diberi peluang dan kemampuan untukmengelola anggaran penerimaan dan pengeluaran biayapendidikan di lingkungan sistemnya masing-masing. Dengan asumsibahwa upaya dan hasil pemerataan pendidikan adalahmerupakan hak dan kewajiban bersama, partisipasi masyarakat,pemerintah, orang tua dan dunia usaha dalam pembiayaanpendidikan harus dipandang sebagai aset yang harus digali,sehingga tidak sepenuhnya menjadi beban pemerintah. Upaya-upaya dalam meningkatkan efisiensi pembiayaanpendidikan perlu diarahkan pada hal-hal pokok berikut ini: (1)Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality of access);(2) Pemerataan untuk bertahan di sekolah (equality of survival); (3)Pemerataan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar(equality of output); (4) Pemerataan kesempatan menikmatimanfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (equality ofoutcome). Konsep peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikanakan mempunyai makna jika dihubungkan dengan konsep efisiensi,baik secara internal maupun secara eksternal. Berkenaan dengan jenis dan tingkatan biaya untukpenyelenggaran pendidikan, pada dasarnya dapat dikatagorikanke dalam enam kategori, yaitu biaya langsung (direct cost), biayatidak langsung (indirect cost), biaya pribadi (private cost), biayasosial (social cost), biaya moneter (monetary cost), dan biayabukan moneter (non monetary cost). Biaya langsung adalah biayayang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, misalnyagaji guru dan pegawai, pengadaan fasilitas belajar (ruang tingkat,Bab V : Pendekatan dan Metodologi 146
  • 37. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkantor, WC, sarana ibadah, gudang, laboratorium), ATK, bukurujukan guru dan buku pegangan siswa. Biaya tidak langsungadalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orangtua ataumasyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung,seperti: biaya hidup, pakaian, kesehatan, gizi, transportasi,pemondokan, dan biaya kesempatan yang hilang selamapendidikan. Biaya tidak langsung ini memiliki sifat kepentingan dantempat pengeluaran yang berbeda serta dikeluarkan dalam waktuyang tidak terbatas dan jenis pengeluaran yang tidak pasti, sepertihilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikutipendidikan atau forgone earning. Di samping itu, biaya tidaklangsung dapat pula tercermin dari bebasnya pajak bagi sekolahkarena sifat sekolah yang tidak mencari laba. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluargauntuk membiayai sekolah anaknya, di dalamnya termasuk biayakesempatan yang hilang (forgone opportunities). Biaya ini meliputi:uang sekolah, ongkos, dan pengeluaran lainnya yang dibayarsecara pribadi. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan olehmasyarakat untuk membiayai sekolah, termasuk di dalamnya biayayang dikeluarkan oleh keluarga secara perorangan (biaya pribadi).Namun, tidak semua biaya sosial dapat dimasukkan ke dalambiaya pribadi. Menurut Jones, biaya sosial dapat dikatakan sebagaibiaya publik, yaitu sejumlah biaya sekolah yang ditanggungmasyarakat. f. Standarisasi Kelengkapan Fasilitas Pendidikan Bertaraf Internasional Aspek fasilitas berkenaan dengan sarana dan prasaranapendidikan dan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaanpendidikan yang tersedia. Sarana dan prasarana pendidikan masihsangat tergantung pengadaannya dari pemerintah, sementarapendistribusiannya belum terjamin merata sampai ke tujuannyasehingga kemandirian dan rasa turut bertanggung jawab semuapihak masih dirasakan kurang maksimal. Fasilitas pendidikan ini, erat kaitannya dengan kondisi tanah,bangunan dan perabot yang menjadi penunjang terlaksananyaproses pendidikan. Dalam aspek tanah, berkaitan dengan statushukum kepemilikan tanah yang menjadi tempat pendidikan,letaknya yang kurang memenuhi persyaratan lancarnya prosespendidikan (sempit, ramai, terpencil, kumuh, labil, dan lain-lain).Aspek bangunan berkenaan dengan kondisi gedung sekolah yangkurang memadai untuk lancarnya proses pendidikan (lembab,Bab V : Pendekatan dan Metodologi 147
  • 38. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahgelap, sempit, rapuh, bahkan banyak yang sudah ambruk, danlain-lain) sampai membahayakan keselamatan. Aspek perabotberkenaan dengan sarana yang kurang memadai seperti meja-kursi yang reyot, alat peraga yang tidak lengkap, buku paket yangtidak cukup, sarana kesehatan termasuk fasilitas kebutuhanekstrakurikuler. Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, maka perluditegaskan kembali bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dapatmenentukan perkiraan-perkiraan kebutuhan dalam menopangpengembangan pembangunan pendidikan di wilayahnya.Perkiraan-perkiraan tersebut memerlukan asumsi-asumsi yangdidasarkan pada akurasi data mengenai:(1) Kecenderungan tingkat pertumbuhan penduduk untuk 5-20 tahun ke depan;(2) Kecenderungan jumlah enrollment atau anak usia masuk lembaga pendidikan, untuk 5-20 tahun ke depan;(3) Kecenderungan tingkat penghasilan perkapita masyarakat, PDRB berdasarkan harga konstan, dan laju inflasi untuk 5-20 tahun ke depan;(4) Kecenderungan penyusutan kondisi existing kelembagaan pendidikan, baik dari aspek sarana dan prasarana, ketenagaan dan proporsi kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan;(5) Kecenderungan kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam mengalokasikan biaya pendidikan melalui APBD di luar gaji pegawai dan pendidikan kedinasan pegawai untuk 5-20 tahun ke depan;(6) Kecenderungan tuntutan perubahan masyarakat yang dituangkan dalam pembaharuan kurikulum yang relevan untuk 5-20 tahun ke depan;(7) Komitmen politik dan keberanian politik dan perhatian pemerintah, masyarakat dan dunia swasta terhadap pendidikan untuk membantu biaya dan prasarana pendidikan. Ke-7 kecenderungan tersebut merupakan pekerjaan besaryang harus dilakukan oleh Badan Perencana PembangunanDaerah yang menangani bidang pendidikan dan sosial budaya.Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pasalahpemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatanmutu dan relevansi, efisiensi manajemen dan akuntabilitasmanajemen, sudah cukup dijadikan dasar untuk menghitungproyeksi kebutuhan pembangunan pendidikan untuk 5-20 tahun kedepan.Bab V : Pendekatan dan Metodologi 148
  • 39. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahB. Pengembangan Model Di muka telah dibahas bahwa saat ini, dunia pendidikan diKabupaten Bandung sedang dihadapkan pada tantangan“kebermaknaan”. Hasil-hasil yang selama ini diupayakan melaluiproses pendidikan, dianggap tidak memberikan manfaat nyatabagi kehidupan. Apalagi bila hasil pendidikan tersebutdibandingkan dengan di daerah lain, hasil pendidikan diKabupaten Bandung dianggap masih ‘terpuruk’. Keterpurukan itusebetulnya sangat beralasan, karena di Kabupaten Bandung masihdihadapkan pada persoalan-persoalan yang sangat mendasar,yaitu kemiskinan dan kesehatan yang buruk. Di samping itu juga,masih terdapat anak usia sekolah yang ke luar dari sistempendidikan persekolahan, masih banyak lulusan SD, SLTP, SLTA yangtidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, masih banyaknyajumlah penduduk angkatan kerja yang menganggur karena tidakmampu bersaing dalam pasar kerja. Berbagai kebijakan dan pembaharuan telah banyakdilakukan, dengan berbagai model dan kemasan, namun tetapsaja belum dapat menyelesaikan persoalan-persoalan khususdalam dunia pendidikan. Kebijakan pembaharuan padaprakteknya bukan hanya sekedar isu, atau hanya sekedar merubahaspek-aspek tertentu, tetapi dengan melihat kepentingan yanglebih besar dan pandangan jauh ke depan. Posisi dan peran pihak-pihak yang terkena pembaharuan (masyarakat) bukan lagi hanyasekedar objek dari suatu kebijakan, akan tetapi berperan sebagaimitra pemerintah dalam pembangunan. Tuntutan reformasipembangunan pendidikan yang diamanatkan melaluiUU.No.32/2004 dan peraturan perundang-undangan yangmenyertainya, menuntut pula perubahan-perubahan mendasardalam pendekatan dan metodologi pembangunan dalampendidikan. Salah satu pilihan dalam pendekatan pembangunandewasa ini ialah Community Based Development (CBD).Pendekatan ini dianggap mempunyai kemampuan dalammendorong masyarakat ke arah pemberdayaan dan kemandirian.Sehingga masyarakat dapat meningkatkan prakarsa danpartisipasi, peningkatan kemampuan kelembagaan yang selamaini berakar di masyarakat, serta menjalin sinergi penanggulangankemiskinan yang berkelanjutan melalui kemitraan antarkelembagaan masyarakat. Masyarakat yang demikian itudiharapkan akan mengetahui pentingnya keputusan yang harusBab V : Pendekatan dan Metodologi 149
  • 40. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdiambil masyarakat dan memahami apa saja konsekuensi, hak dankewajiban dari keputusan yang diambilnya itu. Paling tidak,masyarakat pada tingkatan bawah semakin peduli akanpersoalan-persoalan yang dihadapinya. Pendekatan CBD dewasa ini, sering dijadikan alternatifpendekatan pembangunan yang menekankan pada pentingnyakeberlanjutan (sustainability), baik pada hasil-hasil pembangunanitu sendiri maupun dampaknya terhadap sistem alam dankehidupan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, CBD dilakukandengan mengagungkan pilar-pilar yang dapat mengembangkansemua sumber daya, menjamin keberlanjutan, sehinggapendekatannya lebih bottom up dan partisipatif. Pilar-pilar tersebutantara lain: equality dan equity (kesamaan dan keadilan),partnership (kemitraan), participatory (partisipasi), empowerment(pemberdayaan), dan democracy (demokrasi). Menurut konsepnya, kelima pilar tersebut diharapkan akanmenjadi tenaga pendorong dalam meningkatkan imprastrukturdasar yang ada di masyarakat, peningkatan perekonomianmasyarakat, dan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur dasaryang menjadi tenaga pendorong tersebut, akan mendorong pulaupaya-upaya yang nyata, sehingga menjadi senjata-senjataampuh untuk keberlanjutan (sustainability) proses-prosespembangunan dalam mencapai aktivitas-aktivitas kesejahteraanmasyarakat. Secara skematik pola pikir pendekatan CBD ini dapatdilihat pada Gambar 5.1. CBD Equality/ Equity Partnership Participatory Empowerment Democracy Economic Improvement Improvement of Improvement of Basic human imprastucture Income Generating, job Improvement / New Community/ creation, small business, developmen of Institutional redistribution of growth infrastructure Capacity building SUSTAINABILITY Community Activities and WelfareSumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonsia, 2006, hal 130.Bab V : Pendekatan dan Metodologi 150
  • 41. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Gambar 5.1 Strategi dan Pola Pikir Community Based Development Salah satu kelebihan otonomi dalam manajemen pendidikanberkenaan dengan peranserta dan otoaktivitas masyarakat,demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kepadamasyarakat, keanekaragaman daerah, pemahaman terhadapnilai-nilai dan aspirasi lokal, dan keputusan yang cepat dan tepat.Namun, kelemahan yang patut dicermati berkenaan dengandisparity antar daerah, pertumbuhan antar daerah tidak seimbang,tidak ada standarisasi dan pengendalian, dan potensial untukdisintegrasi semakin kuat. Pada saat terjadi pelibatan masyarakat pada suatu programintervensi dalam konteks pembangunan masyarakat, senantiasadidasarkan pada dua alasan berikut. Pertama, upayamenempatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang peka danaktif pada seluruh kegiatan yang terkait dengan substansi programpendidikan berdasarkan: kondisi, sumber daya yang dimiliki danpotensi sumber daya yang dapat dikuasainya. Kedua, upayamemposisikan peran pemerintah sebagai fasilitator bagimasyarakat pendidikan agar peka dan aktif dapat terwujud.Kedua alasan tersebut beranjak dari pandangan bahwa suatuprogram intervensi dari pihak pemerintah yang benar-benarmelibatkan masyarakat akan mengarahkan kepada keberhasilanprogram dan sekaligus membangun masyarakat kelompoksasarannya. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunanmengandung arti bahwa seluruh aspek pengelolaan programpendidikan pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat. Sehinggakonteks pelibatan masyarakat dalam program pendidikan tersebutbukan untuk mengarahkan masyarakat sebagai pelaksana tetapimemberikan kondisi agar masyarakat dapat melakukanpengembangan aspek program-program pendidikan yangdibutuhkannya, dan sekaligus memberikan perspektif terhadapkepentingan pembangunan yang lebih luas. Fasilitasi yangdilakukan pemerintah kabupaten seyogyanya dalam kerangkapenguatan kemampuan dan potensi masyarakat (pembelajarandan pemberdayaan serta perubahan ke arah pembaharuanmasyarakat). Artinya, masyarakat dihadapkan pada suatu prosesyang terbuka bagi pemikiran dan ketrampilan-keterampilan baru.Sehingga, proses pelibatan masyarakat yang dilakukan merupakanBab V : Pendekatan dan Metodologi 151
  • 42. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahmedia untuk terjadinya proses penerimaan dan pengalihankemampuan masyarakat dalam mengelola aspek program yangdibutuhkannya. Upaya pembangunan SDM senantiasa berkenaan dengantiga komponen utama, yaitu: pendidikan, kesehatan danperekonomian. Ketiga komponen ini merupakan sokoguru dalamupaya pemberdayaan. Masyarakat terdidik akan menentukantingkat kesehatan dan perekonomian, begitu juga sebaliknya.Karena itu sangatlah wajar apabila ukuran IPM menurut UNDPbertumpu pada indikator-indikator tersebut. Di samping itu juga,pelibatan masyarakat dilihat sebagai upaya pendidikan,kesehatan dan perekonomian, bila dikaji dari unsur di luarmasyarakat, akan terkait dengan dimensi-dimensi yang menjadimotor pemberdayaan, yaitu: dimensi perilaku (psiko-sosial), budayadan politik, dan mata pencaharian. Ketiga dimensi tersebut salingmempengaruhi sehingga baik secara sendiri-sendiri maupunbersama-sama akan berpengaruh terhadap tingkat kesiapanmasyarakat untuk dilibatkan dalam program pembangunan. Merujuk pada makna dasar dan dimensi yang terkandung didalamnya maka hasil akhir dari proses pelibatan masyarakat dalamkerangka pembangunan yang berperspektif pemberdayaanadalah tumbuhnya:(1) Rasa memiliki dari warga masyarakat termasuk kelembagaannya terhadap program intervensi yang dirancang atau diluncurkan oleh sektor;(2) Kemandirian atau keswadayaan masyarakat baik sebagai penggagas, pelaksana maupun pemanfaat pembangunan, dan(3) Kepercayaan diri yang mapan terhadap potensi, sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk membangun dirinya sendiri. Apabila kebijakan pembangunan lebih menekankan kepadaterwujudnya peranserta dan pemberdayaan masyarakat menjadisatu-satunya pilihan, maka persoalan sangat mendasar yang perludiantisipasi adalah perbedaan persepsi antara para disainerprogram (pemerintah dan konsultan) dengan keinginan,kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, programpembangunan yang berbasis kemasyarakatan harus bercirikan:(1) Ada kebijakan yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat;Bab V : Pendekatan dan Metodologi 152
  • 43. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah(2) Ada sistem informasi yang melembaga dalam masyarakat dalam bentuk community coalitions atau semacamnya;(3) Ada transparansi keterpaduan visi dan misi serta akuntabilitas program;(4) Ada upaya penguatan kapasitas atau kemampuan aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan program;(5) Ada lembaga yang menjadi mitra kerja pelaksanaan program. Keenam ciri tersebut akan muncul apabila: (1) Masyarakatmengetahui akan kebutuhan, keinginan dan harapannya; (2)Masyarakat mempunyai kesempatan dan keleluasaan untukmemutuskan keinginan, kebutuhan dan harapannya; (3)Masyarakat memahami visi, misi, prinsip, dan tujuan program; (4)Masyarakat mengetahui tugas dan perannya; (5) Masyarakatmempunyai penggerak baik bersifat individual maupunkelembagaan; (6) Masyarakat diberi kepercayaan untukmelaksanakan program bahwa mereka mempunyai potensi. Guna tercapai keadaan masyarakat seperti itu, menurut sayaperlu menempuh dua tahapan kegiatan sebagai berikut: Pertama, proses objectiveness. Pada tahap ini kelompokmasyarakat sasaran program difasilitasi untuk mengetahui danmemahami permasalahan mendasar yang mereka hadapi besertasumber daya yang dikuasainya. Berdasarkan pemahamanterhadap hal tersebut, masyarakat kelompok sasaran programdipraanggapkan memiliki cukup bahan masukan untukmemutuskan sendiri kebutuhan atau tujuan program yang akandilakukannya. Kedua; action objectives. Berdasarkan keputusan tahappertama selanjutnya masyarakat kelompok sasaran programdifasilitasi untuk menetapkan sendiri peranannya dan pelaksanaanpemenuhan kebutuhannya. Hal utama yang harus dicapai padatahap ini adalah masyarakat kelompok sasaran programpembangunan ialah bagaimana ia dapat memahami danmenghayati secara jelas manfaat yang akan diperoleh darikegiatan yang dilaksanakannya sendiri terhadap peningkatantarap hidup dan kehidupannya. Persenyawaan antara intervensi pemerintah dengankemauan masyarakat melahirkan sinergi harapan (expecation)yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebutdiantaranya:Bab V : Pendekatan dan Metodologi 153
  • 44. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah(1) Menjadikan musyawarah untuk menjalin ikatan sosial dan kekompakan serta kebersamaan bagi perkembangan kehidupan masyarakat;(2) Memprogramkan setiap aktivitas, khususnya yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan usaha dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM);(3) Memprogramkan setiap aktivitas pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program-program intervensi pembangunan. Dengan demikian, memperhatikan beberapa tantangansebagaimana dipaparkan di muka dan kedua persyaratan kondisidalam pembangunan pendidikan, diperlukan suatu pendekatanyang mempertimbangkan berbagai kemungkinan, baik yangmenyangkut aspek politik, ekonomi, dan waktu, serta keterampilanmengenai pemahaman terhadap metoda keilmuan danpengetahuan tentang nilai-nilai kontemporer, serta peka terhadapkemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Langkah-langkahpengimplementasian pendekatan CBD disederhanakan dalamGambar 5.2. TOP Masyarakat Sivil DOWN Organisasi Pendekatan Diskusi Grup Program CBD Intervensi PEMERINTAH Program Kelompok SWASTA ANALISIS POSISI Aksi Sasaran Masyarakat Sivil Organisasi MASYARAKAT Rasa Gerak- Kebersama Rasa kan Kesatuan BOTTOM UPSumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonsia, 2006, hal 134. Gambar 5.2 Implementasi Konsep Community Based Development Berdasarkan kepada kerangka konseptual tersebut, makastrategi operasional program pendidikan, sebagai berikut:Bab V : Pendekatan dan Metodologi 154
  • 45. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pertama, aktivitas fasilitasi langsung sebagai modus intervensidari pihak sentra-sentra pemberdayaan masyarakat, dilakukanterhadap pelaksanaan tugas sebagai fasilitator. Hal ini dilakukanuntuk memberikan keleluasaan mendorong kemandirianmasyarakat untuk menjamin sustainability proses pemberdayaanmasyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kader-kaderkomunitas, diarahkan kepada standarisasi proses dan hasilkelembagaan pendidikan yang ada di masyarakat. Kedua, menempatkan posisi kelembagaan pendidikansebagai agen kuat dalam penciptaan kemandirian dankeswadayaan satuan program pendidikan. Oleh karena iturecruitment individu-individu atau lembaga-lembaga yang menjadifasilitator dilakukan dengan berorientasi kepada: (1) Pemahamanterhadap karakteristik sosial-ekonomi masyarakat; (2) Penyiapankompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas; (3) Transformasiteknologi kepada kelembagan pendidikan yang dilakukan dalamkerangka penyiapan kemampuan (enabling) melaksanakanprogram lebih lanjut. Secara skematik strategi operasional ini dapatdilihat pada Gambar 5.3. SUKSES MANAJEMEN PEMBANGUNAN MASYARAKATFasilitator Sekses Sekses Kader Teknologi Program Komunitas Keberlanjutan Sekses Kelompok Satuan Program Sekses Program PendidikanSekses Koordinasi dan Penguatan Sekses Pemerintah Manajemen Kelembagaan Program Sekses Sentra Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat SUKSES SISTEM INFORMASI MANAJEMENSumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonsia, 2006, hal 135. Gambar 5.3 Indikator Sukses Pembangunan Berbasis MasyarakatC. Metode dan Teknik Dalam Renstra Pendidikan Nasional 2005-2025 dirumuskanbahwa pembangunan Pendidikan Nasional terbagi ke dalamempat tahapan strategis, yaitu (1) tahap penguatan kapasitas danBab V : Pendekatan dan Metodologi 155
  • 46. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahmodernisasi (2005-2010), (2) penguatan pelayanan (2011-2015), (3)pengembangan daya saing regional (2016-2020), dan (4)pengembangan daya saing internasional (2021-2025). Keempattahapan strategis tersebut harus menjadi rujukan bagi pemerintahdaerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. 1. Penguatan Kapasitas dan Modernisasi Kelembagaan Pendidikan Mengingat kompleksitas permasalahan, luas sasaran dankeberagaman kebutuhannya masyarakat, maka pendekatan-pendekatan pembangunan yang diarahkan pada penguatanmasyarakat sivil (civil society organization) merupakan rujukanutama yang perlu dikedepankan. Pendekatan pembangunan iniselanjutnya akan melahirkan pendekatan pembangunan yangberbasis masyarakat (community based development). Daripendekatan inilah muncul pula pilihan-pilihan model untuk tingkatkelembagaan, seperti halnya School Based Management (SBM)dan Community Learning Center (CLC). Kedua model ini padadasarnya adalah model manajemen pembangunan masyarakatyang diimplementasikan pada dunia pendidikan, suatu modelyang dianggap mempunyai fleksibilitas tinggi, dan merupakanmodel yang paling dianggap demokratis. Model-model seperti di atas sebetulnya dapat dilembagakanoleh prakarsa dan partisipasi bersama, tanggungjawab bersama,untuk produktivitas dan kepentingan bersama, secara peroranganatau berkelompok. Model manajemen pembangunan seperti inidapat menunjukkan jati dirinya sebagai manajemen yangkontekstual dengan kebutuhan pasar, kebutuhan dunia kerja,kebutuhan dunia industri, kebutuhan pembangunan. Program-programnya dapat disusun sesuai dengan jenis kebutuhan nyatamasyarakat dan lingkungannya. Di Indonesia dewasa ini, pembangunan pendidikan melaluimodel SBM atau CLC secara bertahap terus dipacu dan diperluasguna memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidakmungkin dapat terlayani apabila hanya mengandalkanpendekatan-pendekatan dan model-model konvensional. ModelSBM memberi kesempatan kepada lembaga pendidikan di jalurformal lebih kreatif dan mandiri dalam mencapai relevansipendidikan. Model CLC menopang sasaran didik yang tidaktertampung di jalur formal, dan diimplementasikan dalam bentukPKBM yang memprioritaskan kepada warga masyarakat yangtidak pernah sekolah, putus sekolah, penganggur, miskin danBab V : Pendekatan dan Metodologi 156
  • 47. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahwarga masyarakat lainnya yang ingin belajar untuk meningkatkanpengetahuan, kemampuan dan keterampilannya untuk dapathidup lebih layak. Merujuk pada hal tersebut, maka pendekatan strategispembangunan pendidikan sudah selayaknya memprioritaskanpada penguatan sistem penyelenggaraan pendidikan berbasispada masyarakat. Program-program pelayanan pendidikan,jaringan informasi, kemitraan, pembinaan, evaluasi dankesekretariatan untuk kemajuan masyarakat minimal di sekitarlingkungan lokasi lembaga satuan pendidikan, serta mekanismekoordinasi berikut peran-pemerannya dalam mendukung semuaaktivitas yang telah direncanakan oleh para pengelolakelembagaan satuan pendidikan. Model pendekatan dan metodologi pembangunanpendidikan ini lebih mengutamakan pada mekanisme kerjastakeholders sesuai tuntutan manajemen perubahan pendidikan,dan kejelasan posisi kelembagaan satuan pendidikan dalam sistempenyelenggaraan pendidikan di daerah. Inisiatif mengembangkanjaringan informasi dan kemitraan memungkinkan lebih dominandiperlukan oleh para pengelola kelembagaan satuan pendidikan.Sedangkan pada aspek pembinaan lebih banyak diperankan olehpihak pemerintah. Berdasarkan paparan tadi, maka pendekatanpembangunan pendidikan yang berbasis masyarakat padahakekatnya diarahkan pada upaya membekali masyarakat dalambidang keterampilan, keahlian dan kemahiran dalam menggali,memanfaatkan peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan kearah yang lebih baik. Seperti apa yang dikemukakan Hartanto dimuka, yaitu masyarakat pengetahuan, yang dapat siap danmampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yangterjadi di lingkungan kehidupannya. Indikator masyarakat sepertiitu, secara sederhana ialah:(1) Memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global;(2) Memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya;(3) Senantiasa mencari kesempatan untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mewujudkan kebutuhan, keinginan dan harapan-harapannya.Bab V : Pendekatan dan Metodologi 157
  • 48. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Untuk sampai pada masyarakat seperti itu, diperlukanserangkaian kemampuan dasar yang harus diupayakan melaluiproses-proses pendidikan, yaitu: (a) Kemampuan memahami potensi (kelebihan dan kekurangan diri sendiri, orang lain dan lingkungannya); (b) Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing yang menjadi pengantar bahasa internasional, atau salah satu bahasa asing lainnya; (c) Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses lewat pembelajaran berpikir ilmiah; penelitian (explorative), penemuan (discovery) dan penciptaan (inventory); (d) Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi guna mendukung kedua kemampuan tersebut di atas; (e) Kemampuan bekerja dalam tim/kelompok baik dalam sektor informal maupun formal; (f) Kemampuan untuk terus menerus menjadi manusia belajar; (g) Kemampuan memanfaatkan beraneka ragam teknologi diberbagai lapangan kehidupan (pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi-informasi, manufaktur dan industri, perdagangan, kesenian, pertunjukkan dan olahraga); (h) Kemampuan mengelola sumberdaya alam, sosial, budaya dan lingkungan; 2. Fasilitasi dan Pendampingan Pelayanan Model-model pembaharuan pendidikan yang patutdiupayakan ialah mereformasi basis pendidikan yang berorientasipada prioritas pendidikan investatif tanpa meninggalkanpendidikan yang bersifat konsumtif. Sebagaimana kita ketahui,bahwa pendidikan dalam kehidupan masyarakat modernmerupakan kebutuhan dasar manusia. Dengan demikianpelayanan pendidikan dan pelatihan pada setiap jenis, jenjangdan jalur pendidikan, sudah semestinya meliputi seluruh komponenkebutuhan, keinginan dan harapan bangsa dan menyentuhlangsung sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari sudut pandangpembangunan ekonomi, boleh saja dibedakan antara pendidikanyang menambah kemampuan berproduksi (investasi) denganpendidikan yang tidak (konsumtif). Keduanya sangat dibutuhkandalam pembangunan masyarakat. Namun dalam prtakteknya,Bab V : Pendekatan dan Metodologi 158
  • 49. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpada saat kebutuhan, keinginan dan harapan bangsa ditarikdengan “Kereta Pendidikan” sangat sulit dipisahkan antarakepentingan seseorang sebagai produsen dari kepentingannyasebagai konsumen. Memang benar, pada umumya orangmemandang pendidikan sebagai jembatan ke jenjang pekerjaanatau karier. Artinya, tekanan-tekanan sosial-politik terhadappendidikan itu didorong oleh motivasi ekonomi. Karena itu, darisudut pandang pembaharuan, pendidikan untuk maksud-maksudproduksi boleh saja dianggap mempunyai prioritas yang lebihtinggi. Akan tetapi, dalam setiap upaya pembaharuan pendidikantersebut, pertimbangannya harus didasarkan pada data daninformasi yang benar-benar akurat. Terlebih-lebih pada modelpembaharuan yang berkaitan dengan kurikulum. Satu kesalahanatau kekeliruan dalam konsep dan penerapannya berakibatkepada ‘kegagalan generasi’. Setiap kegagalan implementasi dari sebuah pembaharuanterletak pada aspek lemahnya pemberdayaan para implementor.Lemahnya pemberdayaan tersebut berkaitan dengan kualitaspembekalan (pelatihan), pengawasan (monitoring dan suvervisi),serta pendampingan program-program lanjutan pasca pelatihan. Lemahnya kualitas pelatihan-pelatihan bagi paraimplementor dapat ditunjukkan dengan model penyelenggaraanpelatihan yang tidak ‘bernuansa’ pelatihan. Lebih banyakmengarah pada ‘doktrinasi’ harus ini, harus itu, tidak boleh begini,tidak boleh begitu. Atau hanya sekedar ‘parade ceramah’ denganmakalah yang tebal, konseptual dan tidak praktis. Dan jugapenyelenggaraannya pun terpisah-pisah dan terkotak-kotak. Misalkan ada pelatihan untuk guru, ada pelatihan untukkepala sekolah, ada pelatihan untuk pengawas/penilik. Bahkanpelatihan untuk pelatihan pengawas/penilik di ke belakangkanatau ditiadakan. Jarang diadakan pelatihan mengenai salah satuimplementasi kebijakan (misalkan kurikulum) diadakan pelatihanpengawas/penilik, kepala sekolah, guru, dan tata usahadilaksanakan dalam satu waktu, satu tempat satu kelompok,dengan membahas satu materi, yaitu “bagaimana menerapkankebijakan pembaharuan di tingkat sekolah”, dengan berbagiperan, mana bagian pengawas, mana bagian kepala sekolah,mana bagian guru, dan mana bagian tata usaha. Di samping itu, anggapan para perumus kebijakan tentang‘ketidakbecusan’ para implementor dalam melaksanakan rumusanBab V : Pendekatan dan Metodologi 159
  • 50. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkebijakan yang dihasilkannya, seyogyanya dihilangkan. Pengawas,kepala sekolah, guru dan staf tata usaha, komite sekolah, padadasarnya sudah memahami apa yang disebut Standar MinimalManajemen (SMM), Standar Minimal Pelayanan Program (SMPP)dan Standar Minimal Kompetensi Tenaga Kependidikan (SMTK).Sudah waktunya para implementor dianggap mempunyaikapasitas yang sederajat dengan para konsultan, perumuskebijakan, atau pemikir pembaharu. Hanya saja, bagaimanamereka dapat mengetahui, mempunyai kemauan, memiliki rasamalu bila tidak melaksanakan pembaharuan sebagaimana yangtelah dirumuskan dengan upaya-upaya fasilitatif. Karena itu, dalam metodologi proses pembekalan ataupelatihan yang bersifat fasilitatif bagi para implementorpembaharuan, berkaitan dengan metode dan teknik untuk: (1)Memberikan pengetahuan mengenai substansi, proses dan kontekspembaharuan; (2) Membangkitkan kemauan untuk melaksanakanpembaharuan; (3) Menerampilkan kemampuan melaksanakanpembaharuan; (4) Menumbuhkan rasa malu apabila tidak mauatau menolak melaksanakan pembaharuan. Cara-cara tersebut dapat merujuk model pelatihanpenguatan kapasitas, yang betul-betul menggunakan parafasilitator atau trainer yang menguasai konsep, proses dan tekniscapacity building. Misalkan, dalam implementasi kebijakanKurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), harus dilakukan secaraintegratif dengan karakteristik kelembagaan satuan pendidikandan keterpaduan para pelaksana (pengawas/penilik, kepalasekolah, guru dan tata usaha). Dalam kasus ini, ada dua substansiyang harus mendapat penguatan, yaitu: (1) Penguatan kapasitaspada pengembangan manajemen berbasis sekolah; (2)Penguatan kapasitas pada pengembangan manajemenimplementasi KTSP dalam kerangka penguatan manajemenberbasis sekolah. Kedua strategi tersebut saling berkaitan melalui capacitybuilding team antar unsur pengawas, kepala sekolah, guru dantata usaha. Bila tidak mampu secara serentak, kedua strategitersebut diarahkan pada sekolah model (modelling) denganmaksud untuk melahirkan model reflika untuk didesiminasikan padasekolah-sekolah di luar sekolah model. Untuk melaksanakan proses fasilitasi dan bimbingan dalamupaya menemukan dan melaksanakan alternatif pemecahanmasalah dan hambatan yang ditemui, dapat menggunakan TeknikBab V : Pendekatan dan Metodologi 160
  • 51. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahDaur Pengalaman Berstruktur, yang dimulai dengan upayamengalami, mengungkapkan, mengolah, menyimpulkan dankemudian menerapkannya. Mengalami Menerapkan Mengungkapkan Menyimpulkan MengolahSumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonsia, 2006, hal 141. Gambar 5.4 Daur Pengalaman Berstruktur Merujuk strategi operasional sebagaimana diilustrasikan padabagan di atas, proses supervisi dan pendampingan pelaksanaanpembaharuan, maka program Pendampingan, berupa supervisiklinis dan bimbingan teknis, melalui metode dan teknik “appliedapproach”, mengenai: (1) Intensitas penerapan keterampilan teknispasca pelatihan; (2) Tingkat kesulitan dan hambatan dalammelaksanakan hasil-hasil pelatihan; (3) Tindakan fasilitasi,pembimbingan dan pendampingan dalam mengatasi persoalandan hambatan dalam setiap implementasi kebijakanpembangunan pendidikan. Tekniknya sangat sederhana, yaitu dapat menggunakan“Teknik Daur 3T” (tinjau, telaah dan tindak), yaitu: (1) Tinjau, bahwapada para pendamping dapat mengajak orang-orang yangdidampingi untuk dapat melihat, mengamati dan mempelajarisituasi, kondisi, perkembangan atau permasalahan yangdihadapinya. (2) Telaah, bahwa para pendamping harus dapatmengajar orang yang didampingi untuk berfikir kritis dan dapatmengidentifikasi, menganalisis, menemukan penyebab danalternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya. (3)Tindak, bahwa para pendamping harus dapat memberikanmotivasi dan membangkitkan kemauan serta keberanian untukmelaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan pemecahanmasalah yang dihadapinya. 3. Pengembangan Daya Saing Regional dan InternasionalBab V : Pendekatan dan Metodologi 161
  • 52. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kelembagaan pendidikan secara konvensional telahdianggap sebagai institusi dimana masyarakat dapat menemukanserangkaian kemampuan yang dibutuhkan tadi. Persoalannyaialah masih mampukan kelembagaan satuan pendidikan yangada di masyarakat memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan masyarakatnya? Dari beberapa kasus yang telah dipaparkan menunjukkanbahwa hasil-hasil kelembagaan satuan pendidikan dewasa inibanyak dianggap belum menghasilkan manusia-manusia yangdibutuhkan, diinginkan dan diharapkan masyarakat dan bangsa,yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan kebutuhandirinya sendiri, masyarakat dan bangsanya. Atau dalam konsep linkand match diartikan belum mempunyai relevansi dengankemampuan menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat danbangsa. Abad ke-21 yang dikenal dengan era globalisasi memiliki ciri:(1) perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat;(2) perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat danberdampak pada hubungan antar negara di dunia tanpa batas.Perubahan yang sangat mendasar tersebut berdampak padaperubahan besar dan cepat dalam tata kehidupan masyarakat,persaingan sangat ketat antar bangsa baik didalam maupun luarnegeri. Perubahan-perubahan yang sangat mungkin terjadi antara lain:(1) Membanjirnya tenaga kerja asing yang lebih berkualitasterutama dalam kemampuan berbahasa Inggris dan keterampilankhusus dari Negara-negara ASEAN; (2) Seluruh pelajar dari limaNegara ASEAN akan dapat belajar di berbagai sekolah danuniversitas di Negara-negara ASEAN; (3) Akan terjadi kompetisisilang antar bangsa ASEAN dalam bidang ekonomi, jasa,pendidikan, dan profesi-profesi lain; (4) Sulitnya lapangan kerja bagitenaga kerja dengan titel sarjana sekalipun; (5) Meleburnyabudaya ASEAN membentuk budaya regional; (6) Perkembangankomunikasi dan transportasi akan mempercepat proses perubahansosial budaya, warga masyarakat akan memilih status gandasebagai warga dunia dan warga nasional. Adanya berbagai perubahan tersebut menuntut perlunyapeningkatan kualitas SDM Indonesia yang siap berkompetisi untukmerebut pendidikan yang bermutu, menjadi tenaga kerja yangdapat merebut profesi-profesi yang strategis, menjadi pelajar yangsiap berkompetisi tingkat regional maupun internasional dalamBab V : Pendekatan dan Metodologi 162
  • 53. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahbidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni-budaya, dan olahraga, serta dapat berkompetisi dalam arena pertukaran pelajartingkat regional maupun internasional. Semua tuntutan itu menjaditantangan berat untuk dapat menyediakan lembaga pendidikanyang mampu mempersiapkan SDM Indonesia sejajar dengan SDMnegara-negara lain di dunia. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan, baik padajalur formal maupun nonformal telah ditempuh pemerintah. Hal initerbukti lahir program-program peningkatan mutu melalui programSekolah Berstandar Nasional, Sekolah Unggulan, SD-SMP satu atap,dan masih banyak program-program peningkatan mutu yang lain,termasuk rintisan pengembangan model Sekolah BertarafInternasional (SBI). Namun, program-program peningkatan mutuyang telah ditempuh tersebut ternyata masih harus dikejar untukdapat menyesuaikan dengan perkembangan iptek dan aruskesejagatan. Munculnya Program SBI pada dasarnya bertujuan untukmenghasilkan SDM yang berkualitas yaitu Warga Negara yangunggul secara intelektual, moral, kompeten dalam IPTEKS, produktif,dan memiliki komitmen yang tinggi dalam berbagai peran sosial,ekonomi dan kebudayaan, serta mampu bersaing dengan bangsalain. Terkait dengan tujuan SBI tersebut, dalam pasal 50 ayat (3)UU.No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,mengamanatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintahdaerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuanpendidikan pada semua jenjang untuk dikembangkan menjadisatuan pendidikan bertaraf internasional. Lebih lanjut dikemukakan pula dalam PP.No.19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 61 ayat (1) yangmenyebutkan bahwa pemerintah bersama-sama pemerintahdaerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuanpendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikanmenengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikanbertaraf internasional. Di samping itu, dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 Bab Vdikemukakan pula bahwa pembangunan SBI dimaksudkan untukmeningkatkan daya saing bangsa perlu dikembangkan SBI padatingkat Kabupaten/Kota melalui kerjasama yang konsisten antarapemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untukBab V : Pendekatan dan Metodologi 163
  • 54. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahmengembangkan SD, SMP, SMA dan SMK yang bertarafInternasional sebanyak 112 di seluruh Indonesia.Bab V : Pendekatan dan Metodologi 164
  • 55. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah BAB VI AGENDA DAN PRIORITAS PROGRAM PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025 Untuk menyusun agenda pembangunan pendidikan yangdituangkan dalam prioritas program diperlukan kesepahamantentang substansi, proses dan konteks kelembagaan pendidikanyang menjadi kewenangan pemerintah daerah untukmengurusnya. Secara substantif, pembangunan pendidikan di KabupatenBandung akan berkenaan dengan tugas-tugas pengelolaan dalambidang: (1) pengembangan dan implementasi kurikulum; (2)pengelolaan peserta didik; (3) pengelolaan ketenagaan; (4)pengelolaan tanah, bangunan/gedung/sarana/prasarana danfasilitas serta sumber belajar; (5) pengelolaan anggaran danpembiayaan pendidikan; (6) pengelolaan kerjasamakelembagaan pendidikan dengan masyarakat; (7) pengelolaanbidang-bidang khusus lainnya yang sesuai dengan jenis dankarakteristik kelembagaan pendidikan. Pemahaman tentang proses-proses pendidikan di KabupatenBandung akan berkenaan dengan serangkaian prosedurmanajerial, antara lain: (1) proses pembuatan keputusan yangdituangkan dalam bentuk-bentuk produk kebijakan; (2) prosesperencanaan yang disertai dengan dokumen-dokumen rencanadan program; (3) pengorganisasian dan mengkomunikasikanprogram-program pendidikan; (4) pelaksanaan, pengendalian danevaluasi program pendidikan; (5) pelaporan dan tindak lanjut darisetiap pencapaian program pendidikan. Pemahaman tentang konteks kelembagaan pendidikan diKabupaten Bandung tidak dipandang hanya terbatas padakelembagaan persekolahan di jalur pendidikan formal semata.Tetapi, memandang bahwa kelembagaan pendidikan diKabupaten Bandung ternyata dapat dipandang dari aspek jalur,jenjang dan jenisnya. Jalur pendidikan di Kabupaten Bandung,ternyata terdapat di jalur pendidikan formal, pendidikan nonformaldan pendidikan informal; Jenjang pendidikan di KabupatenBandung ternyata merentang sejang pendidikan prasekolah,pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;Jenis pendidikan di Kabupaten Bandung ternyata ada pendidikanumum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, danBab VI : Agenda dan Prioritas Program 160
  • 56. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpendidikan khusus (pendidikan luar biasa). Dengan demikian, jeniskelembagaan satuan pendidikan yang secara eksis nyata diKabupaten Bandung sangat variasi, antara lain:(1) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan prasekolah terdiri dari: Taman kanak-kanak (TK);(2) Jenis kelembagaan satuan pendidikan umum keagamaan Islam pada jenjang pendidikan prasekolah terdiri dari: Roudhatul Athfal (RA);(3) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan prasekolah terdiri dari: Kelompok Bermain (Kober), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Posyandu terintegrasi dengan PAUD (Pos PAUD);(4) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);(5) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum keagamaan Islam pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs);(6) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal keagamaan Islam pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah Wustho (MDW);(7) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);(8) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar disebut pendidikan kesetaraan, yaitu Paket A setara SD dan Paket B setara SMP;(9) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan menengah terdiri dari: Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);(10) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan menengah dasar terdiri dari: Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);(11) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan menengah yaitu pendidikan kesetaraan Paket C setara SMA;(12) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal keagamaan pada jenjang pendidikan menengah terdiri dari: Madrasah Diniyah Ulya (MDU);(13) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari: Akademi, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 161
  • 57. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah(14) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal keagamaan pada jenjang pendidikan sering disebut Mualimin; Jenis kelembagaan satuan pendidikan akan lebih variasi lagiapabila dilihat secara faktual diselenggarakan pada jalurpendidikan nonformal, terutama bila melihat eksistensi pendidikanberkelanjutan, seperti halnya Kelompok Belajar Usaha (KejarUsaha/KBU), kursus-kursus, magang, pendidikan kepemudaan(kelompok pemuda sebaya), pemberdayaan wanita/pengarusutamaan jender, kelompok wanita usaha, kaderpembangunan dan sejenisnya, dan pusat-pusat kegiatan belajarmasyarakat (PKBM), Sanggar Kebiatan Belajar (SKB) dan Pesantren-pesantren yang secara nyata telah lebih dahulu melaksanakanprogram-program pendidikan nonformal keagamaan, baik secaraindividu maupun kelompok, yang merentang dari jenjang MDAsampai ke jenjang Mualimin. Di samping itu, kelembagaan lain yang secara eksis telahmenggali, melestarikan, memlihara dan mengembangan nilai-nilaisosial budaya melalui pendidikan nonformal ialah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok kesenian dan kebudayaan,seperti halnya padepokan seni-budaya, lingkung seni budayadaerah, taman/cagar budaya, sejarah dan kepurbakalaan, danjenis-jenis kelembagaan lainnya yang bergerak dalam penggalian,pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan masyarakatdaerah. Merujuk agenda Pembangunan Nasional sebagaimana telahditetapkan dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional, makaagenda pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandungditetapkan dalam empat periode, yaitu (1) peningkatan kapasitasdan modernisasi (2008-2010); (2) penguatan pelayanankelembagaan (2011-2015); (3) pengembangan ke arah daya saingregional (2016-2020); dan (4) pengembangan ke arah daya sainginternasional (2021-2025). Kemudian, dengan merujuk misi dan tujuan pembangunanpendidikan jangka panjang (RPJP bidang Pendidikan) diKabupaten Bandung Tahun 2008-2025, maka misi, tujuan, sasaran,kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan diKabupaten Bandung Tahun 2008-2025, dapat diuraikan sebagaiberikut.A. Agenda Pembangunan Pendidikan Tahun 2008-2025 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh PendidikanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 162
  • 58. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikanbagi masyarakat Kabupaten Bandung, sasarannya merentang darigolongan usia dini sampai usia dewasa, melalui peningkatan danpengembangan pelayanan kelembagaan pendidikan dankebudayaan yaitu:a. Pendidikan Anak Usia Dini Misinya ialah menumbuhkembangkan potensi dasarkeimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan,produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataandan perluasan pendidikan sejak usia dini. Tujuannya ialahmemperluas kesempatan kepada seluruh anak usia dini (usia 0-6tahun) untuk memperoleh PAUD, agar anak dapatmengembangkan potensinya sehingga memiliki kesiapan untukmengikuti Pendidikan Dasar. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhanak usia dini (0-6 tahun) di pelosok pedesaan dapat mengikutiPAUD, baik pada Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA) Roudhatul Athfal(RA), Kelompok Bermain (Kober), Pos PAUD (PAUD terintegrasidengan POSYANDU); (2) Sebaran kelembagaan PAUDberkembang dengan merata pada setiap pelosok pedesaan; (3)Jumlah dan sebaran kelembagaan PAUD Terpadu berbasiskeunggulan bertaraf internasional berkembang sampai ke pelosokpedesaan.b. Pendidikan Dasar Misi yang diemban ialah menumbuh-kembangkan potensidasar keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas,keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melaluipemerataan dan perluasan pendidikan dasar; Tujuannya ialahmemperluas kesempatan bagi seluruh anak usia wajib belajar(AUWB) untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Dasar (usia 7-15tahun) yang berkeadilan agar anak dapat mengembangkanpotensinya, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilandan kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjangyang lebih tinggi atau kehidupan di masyarakat; Seluruh anak usiawajib belajar (7-15 tahun) dapat menamatkan pendidikan dasarbaik melalui Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama(SMP), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah WustoBab VI : Agenda dan Prioritas Program 163
  • 59. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah(MDW), Pendidikan Kesetaraan Paket A (setara SD) dan Paket B(setara SMP). Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhanak putus sekolah dan anak jalanan usia wajib belajar dapatmenamatkan pendidikan dasar melalui Program Paket A dan B; (2)Seluruh anak luar biasa dapat menamatkan pendidikan padaSekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama LuarBiasa (SMPLB), dan SLB Autis; (3) Seluruh anak korban narkoba usiawajib belajar dapat menamatkan pendidikan dasar pada pusat-pusat rehabilitasi yang menyelenggarakan pendidikan dasar; (4)Jumlah dan sebaran kelembagaan pendidikan dasar terpaduberbasis keunggulan bertaraf internasional berkembang denganmerata sampai ke tingkat pedesaan.c. Pendidikan Menengah Misi yang dieman ialah menumbuh-kembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanpendidikan menengah; Tujuannya ialah memperluas kesempatanbagi seluruh anak usia wajib belajar (AUWB) untuk memperolehpelayanan Pendidikan Menegah (usia 16-18 tahun) yangberkeadilan, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilandan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yanglebih tinggi atau untuk memperoleh pekerjaan tingkat menengahdalam lingkungan masyarakat. Target yang harus dicapai pada Tahun 2025 ialah: (1) Seluruhanak usia wajib belajar (16-18 tahun) dapat menamatkanpendidikan menengah, baik pada Sekolah Menengah Atas (SMA)dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA),Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Madrasah Diniyah Ulya(MDU), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Pendidikankesetaraan Paket C; (2) Jumlah dan sebaran kelembagaanpendidikan menengah umum dan kejuruan berkembang denganseimbang sesuai dengan tuntutan masyarakat; (3) Jumlah dansebaran kelembagaan pendidikan menengah terpadu berbasiskeunggulan bertaraf internasional berkembang sampai ke tingkatkecamatan.d. Pendidikan Tinggi Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanpendidikan; Tujuannya ialah Memperluas kesempatan bagi seluruhBab VI : Agenda dan Prioritas Program 164
  • 60. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahanak lulusan pendidikan menengah untuk memperoleh pelayananPendidikan Tinggi, sehingga memiliki kemampuan profesionaldalam kehidupan masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhlulusan pendidikan menengah memiliki akses lebih mudah untukmengikuti pendidikan tinggi, baik pada kelembagaan pendidikantinggi lokal regional; (2) Masyarakat dapat mengembangkanperguruan tinggi yang memiliki keunggulan keahlian sesuai dengantuntutan masyarakat.e. Pendidikan Berkelanjutan Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanpendidikan berkelanjutan; Tujuannya ialah memperluaskesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperolehpelayanan Pendidikan Berkelanjutan, sehingga memiliki bekalketerampilan teknis untuk memperoleh pekerjaan dalamlingkungan kehidupan di masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhmasyarakat dapat meningkatkan keterampilan melalui PendidikanBerkelanjutan; (2) Jumlah Kelompok Belajar Usaha (KejarUsaha/KBU), Magang, dan kursus-kursus/pelatihan dan bimbinganbelajar dapat berkembang merata sampai ke tingkat pedesaan.f. Pendidikan Keaksaraan Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanpendidikan keaksaraan; Tujuannya ialah memperluas kesempatanbagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan PendidikanKeaksaraan Fungsional, sehingga memiliki bekal pengetahuan danketerampilan untuk dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Target yang harus dicapai pada Tahun 2025 ialah seluruhmasyarakat usia dewasa sudah terbebas dari buta huruf, baik huruflatin maupun huruf arab. Bahkan untuk membebaskan masyarakatdari buta huruf latin, harus dicapai pada ahir Tahun 2010.g. Pendidikan Kepemudaan Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanpendidikan kepemudaan; Tujuannya ialah memperluasBab VI : Agenda dan Prioritas Program 165
  • 61. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkesempatan bagi seluruh masyarakat golongan pemuda untukmemperoleh pelayanan Pendidikan Kepemudaan, sehingga dapatmengembangkan bakat, minat, kreativitas dan inovasi sebagaikader pembangunan dalam bidang kehidupan sosial, ekonomidan politik. Target yang harus dicapai tahun 2025 ialah: (1) Seluruhmasyarakat golongan pemuda dapat mengikuti Pendidikankepemudaan, baik di lingkungan sekolah formal maupunnonformal; (2) Organisasi-organisasi kepemudaan (seperti OSIS,PMR, Kepramukaan, keprajuritan, kelompok-kelompok pemudasebaya, pertukaran remaja/pemuda, karang taruna/taruna karya,ikatan remaja/pemuda mesjid, dan kader pemudapenggerak/fasilitator pembangunan), dan lainnya yang sejenis)dapat berkembang sampai ke tingkat pedesaan.h. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanpendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender; Tujuannya ialahmemperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat golonganperempuan untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Kewanitaandan kesetaraan jender. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhkaum perembuan/wanita memiliki akses yang lebih mudah untukmengikuti pendidikan kewanitaan, sehingga memiliki tingkatpendidikan yang setara dengan kaum laki-laki; (2) Jumlah dan jenislayan program pendidikan kewanitaan (Kelompok-kelompokpemberdayaan wanita, kelompok wanita usaha, kelompok wanitakader pembangunan, dan pendidikan kewanitaan lain sejenis)dapat berkembang dengan merata sampai ke tingkat pedesaan.i. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Misinya ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanTBM dan Perpustakaan Masyarakat; Tujuannya ialah memperluaskesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh sumber-sumber informasi dan sumber belajar. Target yang harus dicapai tahun 2025 ialah: (1) Masyarakatmemiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber informasi dan sumber belajar melalui Taman BacaanMasyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakat; (2) JumlahBab VI : Agenda dan Prioritas Program 166
  • 62. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahTaman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakatdapat berkembang sampai ke tingkat RW di pelosok pedesaan.j. Pendidikan Keluarga Misi yang diemban ialah membina keimanan, ketaqwaandan kemandirian masyarakat melalui pendidikan keluarga;Tujuannya ialah memberikan fasilitasi kepada seluruh masyarakatagar supaya memahami tentang eksistensi pendidikan informal.Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruhmasyarakat dapat mehamami tentang eksistensi Pendidikaninformal (homeschooling);k. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pengem-bangan seni-budaya daerah dan nasional; Tujuannya ialah memperluaskesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan wawasandan apresiasi tentang seni-budaya daerah dan nasional yangperlu dilestarikan dan dikembangkan. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhmasyarakat memiliki wawasan dan apresiasi terhadap seni-budayadaerah dan nasional; (2) Kesenian dan kebudayaan daerah dapatdigali dilestarikan dan dikembangkan melalui padepokan senibudaya, musium, taman-taman budaya daerah dan nasional; (3)Jumlah dan jenis kelembagaan seni-budaya dapat berkembangsampai ke pelosok pedesaan. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikanberkenaan dengan hasil-hasil pendidikan yang belum memberikanmakna yang berarti bagi kehidupan peserta didik/warga belajar,baik dalam aspek kehidupan beragama, bekal dan kecakapanhidup, dan hubungan kemasyarakatan. Namun demikian, dimensi-dimensi mutu, relevansi dan daya saing pendidikan sangatditentukan oleh banyak faktor, seperti halnya muatan kurikulum,ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan tenagapengelola dan pelaksana, ketersediaan dana yang memadai,hubungan kemitraan dengan stakeholders pendidikan, danlingkungan hidup yang mendukung proses pendidikan. Karena itu, misi dan tujuan serta sasaran yang harus dicapaidalam jangka panjang ialah sebagai berikut:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 167
  • 63. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daeraha. Pendidikan Anak Usia Dini Misi yang diemban ialah meningkatkan potensi dasarkecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dankemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaanmelalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikananak usia dini; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dandaya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) agar dapat menumbuh-kembangkan potensi seluruh anakusia dini sehingga memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikandasar. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhprogram layanan pendidikan pada Tempat Penitipan Anak (TPA),Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA),Roudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (Kober), Pos PAUD, dapatmenghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan, sehinggaanak usia dini memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar;(2) Program layanan pada kelembagaan PAUD Terpadu berbasiskeunggulan memiliki kemampuan untuk bersaing pada tingkatinternasional.b. Pendidikan Dasar Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirianmasyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melaluipeningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan dasar;Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan daya saingseluruh penyelenggaraan Pendidikan Dasar, agar dapatmenanamkan dan menguatkan dasar-dasar pengetahuan, sikapdan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikanke jenjang pendidikan tingkat menengah, maupun sebagai bekalhidup di masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhprogram pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah MenengahPertama (SMP), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan MadrasahTsanawiyah (MTs) Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) danMadrasah Diniyah Wusto (MDW), Pendidikan Kesetaraan Paket A(setara SD) dan Paket B (setara SMP); Sekolah Dasar Luar Biasa(SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dansekolah bagi anak korban narkoba dan anak berkebutuhan khusus,sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehinggalulusannya memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan, baikuntuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikantingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup di masyarakat; (2)Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 168
  • 64. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahSeluruh kelembagaan satuan pendidikan dasar berbasiskeunggulan memiliki kemampuan untuk dapat bersaing padatingkat internasional, sehingga lulusannya dapat melanjutkanpendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan bertarafinternasional.c. Pendidikan Menengah Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirianmasyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melaluipeningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan menengah;Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan daya saingseluruh penyelenggaraan Pendidikan Menengah agar dapatmenumbuh-kembangkan dan menguatkan pengetahuan, sikapdan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikanke jenjang pendidikan tingkat tinggi, maupun sebagai bekal untukmendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhprogram yang diselenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA)dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA),Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Madrasah Diniyah Ulya(MDU), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), danPendidikan kesetaraan Paket C sangat selevan dengan kebutuhanmasyarakat, sehingga lulusannya memiliki pengetahuan, sikap danketerampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaanyang layak di lingkungan masyarakat; (2) Seluruh kelembagaanpendidikan menengah berbasis keunggulan memiliki kemampuanuntuk bersaing pada tingkat internasional, sehingga lulusannyabanyak melanjutkan ke pendidikan tinggi bertaraf internasional,dan banyak bekerja pada lembaga-lembaga perusahaan bertarafinternasional.d. Pendidikan Tinggi Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirianmasyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melaluipeningkatan mutu, relvansi dan daya saing tingkat pendidikanmasyarakat; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dandaya saing seluruh penyeleggaraan Pendidikan Tinggi yangberdomisili di Kabupaten Bandung agar dapat memberikanmanfaat yang berarti dalam meningkatkan mutu tingkatpendidikan tinggi masyarakat.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 169
  • 65. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialahkelembagaan pendidikan tinggi yang ada di wilayah KabupatenBandung memberikan sumbangan yang signifikan dalammeningkatkan mutu tingkat pendidikan masyarakat.e. Pendidikan Berkelanjutan Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirianmasyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melaluipeningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikanberkelanjutan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dandaya saing penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan agardapat nguatkan sikap dan keterampilan sebagai bekal untukmendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhprogram Pendidikan Berkelanjutan pada Kelompok Belajar Usaha(Kejar Usaha/KBU), Magang, dan Kursus-kursus/pelatihan sangatrelevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannyadapat bekerja baik pada sektor formal maupun informal; (2) Seluruhprogram pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan memilikikemampuan untuk bersaing pada tingkat internasional, sehinggalulusannya dapat bekerja pada perusahaan-perusahaanmultinasional.f. Pendidikan Keaksaraan Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,keterampilan, kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan danketaqwaan melalui peningkatan mutu dan relvansi pendidikankeaksaraan; Tujuannya ialah membebaskan seluruh masyarakatdari buta huruf latin agar dapat membaca dan menulis, sehinggamendapat kesempatan untuk mengikuti perkembangan iptek yangfungsional bagi kehidupannya. Target pada tahun 2025 ialah seluruh program pendidikankeaksaraan fungsional bagi kelompok masyarakat usia dewasasangat relevan dengan kebutuhan, sehingga lulusannya memilikipengetahuan dan keterampilan fungsional dalam meningkatkanpenghasilan keluarganya (income generating).g. Pendidikan Kepemudaan Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirianmasyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melaluipeningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikankepemudaan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi danBab VI : Agenda dan Prioritas Program 170
  • 66. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdaya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Kepemudaanagar seluruh masyarakat golongan pemuda dapat menumbuh-kembangkan bakat dan minat sebagai bekal kehidupan sosial,ekonomi dan politik di masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruhprogram Pendidikan kepemudaan (OSIS, PMR, Kepramukaan,keprajuritan, kelompok-kelompok pemuda sebaya, pertukaranremaja/pemuda, karang taruna/taruna karya, ikatanremaja/pemuda mesjid, dan kader pemuda penggerak/fasilitatorpembangunan), sangat relevan dengan kebutuhan, sehinggalulusannya memiliki kemampuan untuk berkiprah dalam duniasosial, ekonomi dan politik lokal, regional, nasional maupuninternasional.h. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirianmasyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melaluipeningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan kewanitaandan kesetaraan jender; Tujuannya ialah meningkatkan mutu,relevansi dan daya saing penyelenggaraan seluruh PendidikanKewanitaan agar dapat memberdayakan potensi, bakat danminat kaum wanita/perempuan memiliki kesetaraan dengan kaumlaki-laki dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruhprogram Pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender(kelompok-kelompok pemberdayaan wanita, kelompok wanitausaha, kelompok wanita kader pembangunan, dan pendidikankewanitaan lainnya yang sejenis) sangat relevan dengankebutuhan, sehingga lulusannya memiliki kesetaraan dengan kaumpria dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik lokal, regional,nasional, maupun internasional.i. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, masyarakat berdasarkan keimanan danketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing TBMdan Perpustakaan Masyarakat; Tujuannya ialah meningkatkanmutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan seluruh TamanBacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakat agardapat menumbuh-kembangkan kebiasan membaca danmengikuti perkembangan iptek dan informasi lainnya dalamkehidupan.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 171
  • 67. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruhTaman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakatsangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehinggakeberadaannya betul-betul dapat meningkatkan minat baca,pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat.j. Pendidikan Keluarga Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas dan kemandirian masyarakat melalui peningkatanmutu, relvansi dan daya saing pendidikan keluarga; Tujuannyaialah Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan informalagar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilanyang sederajat dengan hasil persekolahan; Dan target pada tahun2025 ialah seluruh masyarakat dapat memahami tentang eksistensipendidikan keluarga, sehingga keluarga-keluarga penyelenggarahomeschooling dapat menghasilkan lulusan yang setara denganpendidikan formal.k. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pengem-bangan mutu seni-budaya daerah dan nasional; Tujuannya ialah memperdalamwawasan dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai keseniandan kebudayaan daerah dan nasional, sehingga dapatmenumbuh-kembangkan rasa kebanggaan sebagai anggotamasyarakat dan bangsanya. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruhpadepokan seni budaya, musium, taman-taman budaya daerahdan nasional dapat berfungsi sebagai lembaga penggali, pelestaridan pengembang kesenian dan kebudayaan, sehingga seluruhnilai-nilai kebudayaan daera dapat diapresiasi dan dikembangkandalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan diakui duniainternasional sebagai kekayaan kesenian dan kebudayaan milikmasyarakat dan Bangsa Indonesia. 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek ini berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, danproduktivitas administrasi dan manajemen pembangunanpendidikan, yang didukung oleh perangkat sistem yang memadai.Perangkat sistem administrasi dan manajemen tersebut berkenaandengan ketersediaan: (1) perundang-undangan sebagaiperangkat kendali organisasi dan penyelenggaraan pendidikan; (2)Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 172
  • 68. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahprosedur operasional standar (POS) sebagai perangkat operasionalpenyelenggaraan pendidikan; (3) sumber-sumber material dan nonmaterial sebagai perangkat pendukung penyelenggaraanpendidikan. Oleh karena itu, misi, tujuan dan target yang harus dicapaipada tahun 2025 dalam upaya meningkatkan mutu tata-kelola,akuntabilitas dan pencitraan publik pembangunan pendidikan dankebudayaan di Kabupaten Bandung ialah sebagai berikut:a. Perencanaan dan Program Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistemperencanaan pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialahmeningkatkan mutu sistem perencanaan pendidikan agarpelaksanaan pendidikan memiliki pedoman dan arah yang jelas,baik bagi para pengelola dan pelaksana, maupun bagimasyarakat pengguna pendidikan dan kebudayaan dalampencapaiannya. Sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah bahwatata kelola perencanaan dan program-program pembangunanpendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung dapatdilaksanakan dengan efektif berdasarkan prinsip, struktur, bidanggarapan, pendekatan dan metodologi, prosedur dan mediakomunikasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan pendidikandan kebudayaan, sehingga fungsi dan peran sistem perencanaanpembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat lebih aspiratif,partisipatif, transparan dan akuntabel.b. Kinerja Organisasi Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik kinerjakelembagaan pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialahmeningkatkan mutu kinerja seluruh lembaga satuan programpendidikan dan kebudayaan agar dapat melaksanakanpembangunan pendidikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi,wewenang, tanggungjawab, dan target-target pencapaianhasilnya, baik secara individu maupun kelompok. Target sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025 ialahbahwa tatakelola organisasi pendidikan dan kebudayaan diKabupaten Bandung didasarkan pada standar dan spesifikasikinerja yang jelas dan kualifikasi tugas pokok dan fungsi setiapBab VI : Agenda dan Prioritas Program 173
  • 69. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkelembagaan satuan organisasi dan program pendidikan dankebudayaan.c. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistempengawasan pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialahmeningkatkan mutu sistem pengawasan pendidikan agar seluruhpelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tidakterdapat penyimpangan dan penyalahgunaan, sehinggamendapat kepercayaan dan citra yang baik di hadapanmasyarakat. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelolapengawasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan diKabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen, danprosedur pengawasan administratif dan pengawasan fungsional,pengawasan internal dan pengawasan eksternal, sehingga peranpara pengawas, supervisor dan auditor dapat lebih produktif danbermutu, transparan dan akuntabel.d. Sistem Penilaian Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistempenilaian pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialahmeningkatkan mutu sistem penilaian pendidikan agar seluruhtujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaandapat dicapai dengan efektif, efisien dan lebih produktif. Target sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025 ialahbahwa tatakelola evaluasi pembangunan pendidikan diKabupaten Bandung didasarkan pada evaluasi input, proses,produk dan dampak program pendidikan dan kebudayaansecara menyeluruh, sehingga peran dan fungsi para penilai danasesor pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif transparandan akuntabel;e. Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistempelaporan dan pertanggung-jawaban pendidikan dankebudayaan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu laporan danpertanggung-jawaban, agar setiap penyelenggaraan programBab VI : Agenda dan Prioritas Program 174
  • 70. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat diketahui dandipercaya sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga mendapatkepercayaan dan citra yang baik di masyarakat. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelolapelaporan dan pertanggungjawaban pendidikan dankebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma,instrumen, prosedur, media pelaporan dan pertanggungjawabansetiap aktivitas penyelenggaraan program pendidikan dankebudayaan pada setiap jenjang kelembagaan satuan organisasidan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga setiap sistempelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan programpendidikan dan kebudayaan senantiasa dapat diterima tanpasyarat.f. Sistem Penganggaran Biaya Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistempenganggaran pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialahmeningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaanpenyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, agar sesuaidengan tingkat kebutuhan dan karakteristik satuan program danperuntukkannya. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelolapenganggaran pendidikan dan kebudayaan di KabupatenBandung didasarkan pada standar komponen dan aktivitas biayamodal dan biaya operasional administrasi dan manajemen padasetiap jenis, jalur dan jenjang kelembagaan satuan organisasi danprogram pendidikan dan kebudayaan, sehingga pembiayaanprogram-program pendidikan dan kebudayaan dapat lebih efektifdan efisien.g. Kerjasama Kemitraan dengan Masyarakat Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistemkerjasama dengan masyarakat pendidikan dan kebudayaan;Tujuannya ialah meningkatkan peranserta masyarakat, duniaperusahaan, dan stakeholders pendidikan lainnya sehingga seluruhmasyarakat memiliki rasa kebersamaan dalam memikultanggungjawab sebagai bagian dari subjek pembangunanpendidikan dan kebudayaan.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 175
  • 71. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelolakerjasama kemitraan dengan masyarakat dalam pembangunanpendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkanpada norma, instrumen dan prosedur operasional proses kerjasamakelembagaan antar satuan pendidikan dan kebudayaan,kerjasama kelembagaan satuan pendidikan dan kebudayaandengan dunia usaha, kerjasama kelembagaan satuan pendidikandan kebudayaan dengan perguruan tinggi, kerjasamakelembagaan satuan pendidikan dan kebudayaan denganmasyarakat lainnya, sehingga terjalin sistem kerjasamakelembagaan pendidikan dan kebudayaan dengan stakeholderyang lebih erat dan harmonis.h. Sistem Informasi Manajemen Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sisteminformasi manajemen pendidikan dan kebudayaan; Tujuannyaialah meningkatkan fungsi dan peran TIK dalam penyediaan danpemrosesan data yang cepat, akurat sehingga setiap perumusankeputusan, kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaanlebih fektif, efisien dan produktif. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelolainfromasi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandungdidasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasionalproses pengelolaan data dan informasi dari seluruh bidanggarapan pembangunan pendidikan dan kebudayaan secarakomprehensif dan integratif, sehingga fungsi dan peran sisteminformasi manajemen (SIM) pendidikan dan kebudayaan dapatlebih cepat, akurat dalam mendukung keputusan-keputusanstrategis.i. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistemmanajemen SDM pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialahmeningkatkan mutu tata-kelola SDM kependidikan dankebudayaan serta kepegawaian daerah agar memiliki pedomanyang terarah, sehingga dapat melaksanakan tugasnya denganaman dan nyaman.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 176
  • 72. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Target sasaran tahun 2025 ialah bahwa tatakelolaketenagaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandungdidasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasionalproses pengelolaan seluruh bidang garapan kepegawaianpendidikan dan kebudayaan, baik dalam jabatan strukturalmaupun jabatan fungsional, sehingga fungsi dan peran sistemmanajemen pengembangan sumber daya manusia (PSDM)pendidikan dan kebudayaan dapat lebih efektif, transparan,akuntabel dan berkeadilan.j. Sistem Administrasi Sarana Perlengkapan Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistempengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;Tujuannya ialah meningkatkan mutu tata-kelola sarana, prasarana,perlengkapan, barang, dan aset-aset pendidikan miliknegara/daerah agar dapat digali, digunakan dan dimanfaatkanlebih efektif dan efisien untuk kepentingan pembangunanpendidikan dan kebudayaan di daerah. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelolasarana perlengkapan pendidikan dan kebudayaan di KabupatenBandung didasarkan pada norma, instrumen dan proseduroperasional proses pengelolaan seluruh sarana perlengkapan danbarang-barang milik negara/daerah dalam pembangunanpendidikan dan kebudayaan, sehingga fungsi dan peran sistemmanajemen sarana prasarana administrasi dan manajemenpendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah dapat lebihefektif dan efisien.B. Kebijakan dan Program Tahun 2008-2010 Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2010pada tingkat nasional ialah peningkatan kapasitas danmodernisasi. Namun demikian, di Kabupaten Bandung masihdihadapkan kepada prioritas penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun.Oleh karena itu, mulai Tahun 2008 sampai Tahun 2010,pembangunan pendidikan dan kebudayaan di KabupatenBandung, di samping harus menuntaskan target pencapaian WajarDikdas, juga harus pula memprioritaskan pada peningkatankapasitas dan modernisasi pendidikan dan kebudayaan, terutama:(1) Peningkatan kapasitas, daya tampung dan modernisasilembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan;(2) Peningkatan kapasitas dan modernisasi kurikulum, ketenagaan,Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 177
  • 73. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahsarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan serta saranapenunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dankebudayaan; (3) Peningkatan kapasitas dan modernisasi proses-proses administrasi dan manajemen pembanguan pendidikan dankebudayaan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunanpendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikandan kebudayaan. 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada aspek pemerataan, harus diprioritaskan padapeningkatan dan perluasan kapasitas daya tampung bagi anakusia dini, penuntasan wajar dikdas 9 tahun, dan pendidikanmenengah pada setiap jenis kelembagaan satuan programpendidikan dan kebudayaan, yang dapat diakses oleh seluruhlapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam pendidikan prasekolah/PAUD, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan PAUD sampai ke tingkat RW di seluruh pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perluasan daya tampung kelembagaan PAUD nonformal dan berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD); 2) Peningkatan jumlah gedung/ kelas, dan sarana perlengkapan bermain pada TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, dan Pesantren penyelenggara TPA/Kober/Pos PAUD; 3) Peningkatan jumlah alat peraga edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD; 4) Peningkatan jumah guru/pengasuh/pembimbing pada kelembagaan PAUD; 5) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD;b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung dalam rangka percepatan penuntasan wajar dikdas 9 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah dan daya tampung SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, atau MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka sampai ke tingkat pedesaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 178
  • 74. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Perluasan program pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar; 3) Peningkatan jumlah UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah-sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar; 4) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih, serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar; 5) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam penuntasan wajar dasar; 7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam melayani pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perintisan dan mengembangkan jumlah sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK/MAK) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu berbasis keunggulan; 2) Pembangunan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah); 3) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah; 4) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 179
  • 75. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 5) Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar pendidikan menengah; 6) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan layanan pendidikan menengah.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, diprioritaskan pada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Bandung, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Memfasilitasi aspirasi masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur; 2) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan layanan pendidikan tinggi.e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam program pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung program pendidikan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan; 2) Peningkatan jumlah peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan; 3) Peningkatan jumlah tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah.f. Pendidikan Keaksaraan Kebijakan dalam pendidikan keaksaraan, diprioritaskan pada percepatan penuntasan program keaksaraan bagi kelompok masyarakat golongan dewasa, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok sasaran program keaksaraan fungsional sampai ke pelosok pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan pada satuan program pendidikan keaksaraan fungsional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 180
  • 76. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 3) Peningkatan jumlah tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada program keaksaraan fungsional.g. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan pada pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan perluasan program pendidikan kepemudaan sampai ke tingkat RW pada setiap pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok kepemudaan sampai ke tingkat pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada satuan program kepemudaan; 3) Peningkatan jumlah pembina/pelatih/fasilitator pada program kepemudaan.h. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan pada pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender sampai ke tingkat RW pada setiap pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender sampai ke tingkat pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan, sumber belajar/ berlatih, media dan saluran komunikasi antar kelompok kewanitaan; 3) Peningkatan jumlah pembina/fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan.i. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan pada Taman bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan perluasan TBM dan Perpustakaan Masyarakat sampai ke tingkat pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah TBM dan perpustakaan masyarakat sampai ke tingkat pedesaan; 2) Peningkatan jumlah buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat; 3) Peningkatan jumlah pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat;j. Pendidikan InformalBab VI : Agenda dan Prioritas Program 181
  • 77. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan pada pendidikan informal, diprioritaskan pada penataan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan pendidikan informal.k. Kesenian dan Kebudayaan Kebijakan dalam bidang kesenian dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi program pengembangan seni budaya sampai ke tingkat pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah lembaga pelestasi, pemelihara dan pengembang seni budaya daerah sampai ke tingkat kecamatan dan pedesaan; 2) Peningkatan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas seni-budaya daerah dan nasional; 3) Peningkatan jumlah pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,harus diprioritaskan pada penguatan pendalaman, perluasan danpengembangan seluruh komponen dan bidang garapankelembagaan satuan program pendidikan, sehingga memilikikeunggulan komparatif dan kompetitif serta memiliki relevansidengan tuntutan kebutuhan masyarakat.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dala PAUD, diprioritaskan pada modernisasi penerapan kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan kedalaman muatan kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan kebangsaan; 2) Modernisasi mutu alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/ bermain PAUD; 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan PAUD; 4) Meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kapasitas kemampuan ketenagaan PAUD yang sesuai dengan tuntutan kurikulum; 5) Penerapan TIK dalam proses pembelajaran PAUD;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 182
  • 78. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 6) Peningkatan kreativitas dan inovasi anak dan guru/pembimbing pada satuan program PAUD; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan PAUD.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada modernisasi penerapan kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui program-program yang berkenaan dengan: 1) Pendalaman muatan kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan; 2) Modernisasi mutu sarana pelaksanaan kurkulum pendidikan dasar; 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar; 5) Penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar; 6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/ustadz/tutor/TLD/pustakawan/laboran pada satuan program pendidikan dasar; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar.c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah, melalui pengembangan program- program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan kapasitas dan relevansi muatan kurikulum sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK/MAK) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 183
  • 79. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Modernisasi sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah); 3) Moderniasi peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah; 4) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah; 5) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan menengah; 6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan menengah; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menengah; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah;d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, diprioritaskan pada fasilitasi terhadap kelembagaan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, melalui pengembangan program school-sisters, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Fasilitasi dalam memberikan payung hukum dalam mengembangkan pola school-sisters dengan perguruan tinggi sejenis; 2) Bantuan operasional manajemen peningkatan mutu SDM;e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas muatan kurikulum program pendidikan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan, melalui pengembangan program-program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevasi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 184
  • 80. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Moderniasi peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan; 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkelanjutan; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/ pamong belajar, TLD, tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan; 5) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar warga belajar dan pelatih/tutor/TLD pada satuan program pendidikan berkelanjutan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan berkelanjutan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan.f. Pendidikan Keaksaraan Kebijakan dalam pendidikan keaksaraan, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan relevansi program keaksaraan fungsional dengan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat, melalui pengembangan program-program yang berkaitan dengan: 1) Peningkatan relevansi muatan kurikulum keaksaraan fungsional; 2) Peningkatan mutu sarana sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan keaksaraan fungsional; 3) Fasilitasi dan pendampingan penerapan keterampilan fungsional; 4) Penyediaan biaya operasional mutu penuntasan pendidikan keaksaraan; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan keaksaraan.g. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, melalui: 1) Peningkatan relevasi muatan kurikulum program kepemudaan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat; 2) Moderniasi peralatan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan kepemudaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 185
  • 81. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan kepemudaan; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan; 5) Peningkatan kreativitas/inovasi pemuda dan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kepemudaan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan.h. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada peningkatan evektivitas dan relevansi program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender, melalui pengembangan program-program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevasi muatan kurikulum program pendidikan kewanitaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; 2) Moderniasi peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan; 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kewanitaan; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan; 5) Peningkatan kreativitas/inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kewanitaan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan.i. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan eksistensi dan relevansi TBM dan Perpustakaan Masyarakat dalam kehidupan masyarakat, melalui pengembangan program-proram yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan mutu layanan TBM dan perpustakaan masyarakat bagi masyarakat pedesaan; 2) Modernisasi buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat; 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 186
  • 82. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 4) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat; 5) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat.j. Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada intensitas monitoring penyelenggaraan pendidikan informal.k. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam kesenian dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan wawasan dan apresiasi tentang nilai-nilai seni budaya daerah di lingkungan daerah setempat, melalui pengembangan program-program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan mutu gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya daerah; 2) Peningkatan regulasi media pentas dan pameran seni- budaya daerah; 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan; 4) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pengembang seni-budaya daerah; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang seni-budaya daerah. 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik padadasarnya berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitasadministrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, yangdidukung oleh perangkat sistem yang memadai. Dalam periodetahun 2008-2010, harus diprioritaskan pada program-program yangbersifat fundamental, yaitu ketersediaanya perangkat sistem yangdijadikan pedoman untuk meningkatkan mutu tatakelola,akuntabilitas dan pencitraan publik penyelenggaraanpembangunan pendidikan.a. Perencanaan dan ProgramBab VI : Agenda dan Prioritas Program 187
  • 83. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam perencanaan dan penyusunan program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan dan kebudayaan; 2) Pengembangan Master Plan Pendidikan ke sejumlah rencana-rencana strategis pada setiap bidang garapan pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan perencana program pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit program perencana program pendidikan dan kebudayaan.b. Organisasi Pelaksanaan Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan, diarahkan pada peningkatan kapasitas kinerja dan produktivitas organisasi pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Standar Kinerja pelayanan publik kelembagaan setiap jenis satuan dan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penyusunan Standar Kinerja individu setiap jenis tenaga kependidikan dan kebudayaan; 3) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan pendidikan dan kebudayaan.c. Pengawasan dan Pengendalian Program Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modersinasi sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program-program pendidikan dan kebudayaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 188
  • 84. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program-program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pengawas program pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan.d. Evaluasi Program Kebijakan dalam evaluasi program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modersinasi sistem penilaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program-program pendidikan dan kebudayaan; 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi dan kemampuan aparatur penilaian program-program pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan.e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modersinasi sistem pelaporan dan pertanggungjawaban, melalui: 1) Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) pelaporan dan pertanggung-jawaban program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga penyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggung-jawaban.f. Anggaran Biaya ProgramBab VI : Agenda dan Prioritas Program 189
  • 85. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam penganggaran biaya program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pendayagunaan anggaran biaya pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program: 1) Penyusunan Pemetaan Alokasi Anggaran Biaya Pendidikan (Budget Mapping Allocation) pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan.g. Peranserta Masyarakat Kebijakan dalam peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas peranserta masyarakat, dunia perusahaan, dan stakeholders pendidikan pembangunan pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) kerjasama kelembagaan dengan stakeholders pendidikan dan kebudayaan; 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan tenaga hubungan masyarakat; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat.h. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan dalam sistem informasi manajemen pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan (SIMPK) yang terintegrasi, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) tentang Disain SIM Pendidikan dan kebudayaan berbasisk TIK; 2) Modernisasi sarana prasarana perlengkapan TIK Pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga bidang SIM dan TIK; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pemrosesan data.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 190
  • 86. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahi. Manajemen Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan dalam manajemen ketenagaan pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) Rekrutmen Tenaga Kependidikan dan kebudayaan; 2) Penyusunan Pedoman POS Pendayagunaan, Promosi dan Pola Karier Tenaga Pendidikan dan kebudayaan; 3) Penyusunan POS Kesejahteraan (penggajian, remunerasi, advokasi dan penghargaan) Tenaga Pendidikan dan kebudayaan; 4) Penyusunan POS Pemberhentian dan Pemensiunan Tenaga Kependidikan dan kebudayaan.; 5) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Grand Design Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 6) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola kepegawaian.j. Administrasi Sarana Perlengkapan Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan dalam administrasi sarana perlengkapan pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi sarana prasarana pendukung operasional administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan POS pengadaan sarana prasarana administrasi dan manajemen pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah; 2) Penyusunan POS pendayagunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah; 3) Penyusunan POS penghapusan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah; 4) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang POS tentang manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; 5) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga administrasi dan manajemen sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 191
  • 87. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.C. Kebijakan dan Program Tahun 2011-2015 Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2011-2015pada tingkat nasional ialah penguatan pelayanan kelembagaan.Oleh karena itu, mulai Tahun 2011 sampai Tahun 2015,pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung, diarahkanpada penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikanpelayanan pendidikan, di samping harus sudah berani merintiswajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen 12 tahun).Penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikanpelayanan, diharapkan akan menjadi modal dalam menyiapkanpendidikan yang bermakna bagi masyarakat, sehingga memilikikeunggulan kompetitif pada tingkat lokal dan regional, terutamadalam: (1) Penguatan pelayanan lembaga-lembaga satuanprogram pendidikan dan kebudayaan; (2) Penguatan pelayanankurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan sertasarana penunjang lainnya, pada setiap satuan programpendidikan dan kebudayaan; (3) Penguatan pelayananadministrasi dan manajemen pembanguan pendidikan, baik padatingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupunpada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan. 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada aspek pemerataan, harus diprioritaskan padapenguatan pelayanan bagi anak usia dini, perintisan wajar dikmen12 tahun, dan pendidikan menengah pada setiap jeniskelembagaan satuan program pendidikan, yang dapat diaksesoleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan kelembagaan PAUD pada tingkat RW, melalui program: 1) Pemerataan pelayanan kelembagaan PAUD nonformal dan berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD) berbasis keunggulan dalam budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan; 2) Pemerataan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, Pesantren penyelenggara TPA/Kober/ Pos PAUD berbasis keunggulan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 192
  • 88. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 3) Pemenerataan peralatan edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD berbasis keunggulan; 4) Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan PAUD berbasis keunggulan; 5) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan kelembagaan pendidikan dasar dalam rangka merintis wajib belajar 12 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan pelayanan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka menjadi lembaga pendidikan dasar terpadu berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi dasar; 2) Pemerataan pelayanan pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu; 3) Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan; 4) Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan; 5) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; 7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 193
  • 89. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1) Pemerataan pelayanan SMK/MAK, dan atau satuan SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu yang berbasis keunggulan; 2) Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi menengah; 3) Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan; 4) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan; 5) Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa/kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; 6) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan menengah berbasis keunggulan.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan pelayanan kelembagaan pendidikan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Memfasilitasi masyarakat dalam pendirian kelembagaan satuan pendidikan tinggi ke arah pengembangan pendidikan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur; 2) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan layanan pendidikan tinggi.e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan program pendidikan berkelanjutan, bagi masyarakat, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 194
  • 90. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar/menengah; 2) Pemerataan peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; 3) Pemerataan tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan.f. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan program pendidikan kepemudaan yang komprehensif, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok kepemudaan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar, serta nilai-nilai kebangsaan; 2) Pemerataan sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada satuan program kepemudaan berbasis keunggulan; 3) Pemerataan pembina/pelatih/fasilitator pada program kepemudaanl berbasis keunggulan.g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender sampai ke tingkat RW pada setiap pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender secara terpadu pada satuan pendidikan formal maupun nonformal berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta nilai-nilai kebangsaan; 2) Pemerataan sarana peralatan, sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi antar kelompok kewanitaan berbasis keunggulan; 3) Pemerataan pembina/fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan berbasis keunggulan.h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat 1) Kebijakan dalam Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan TBM dan Perpustakaan Masyarakat pada tingkatBab VI : Agenda dan Prioritas Program 195
  • 91. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 2) Pemerataan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 3) Pemerataan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 4) Pemerataan pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan.i. Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal diprioritaskan pada fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pendidikan informal.j. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan program pengembangan kesenian dan kebudayaan sampai ke tingkat pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan daerah berbasis keunggulan; 2) Peningkatan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas seni-budaya daerah berbasis keunggulan; 3) Peningkatan jumlah pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang seni-budaya dan kebudayaan berbasis keunggulan. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,harus diprioritaskan pada penguatan pelayanan dalam prosespembelajaran dan pelatihan pada setiap kelembagaan satuanprogram pendidikan dan kebudayaan, sehingga memiliki lebihbanyak keunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yang tinggidengan tuntutan kebutuhan masyarakat.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada penguatan relevansi kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 196
  • 92. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Penguatan intensitas pendayagunaan alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/bermain PAUD berbasis keunggulan; 3) Peningkatan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan PAUD; 4) Penguatan kompetensi ketenagaan PAUD berbasis keunggulan; 5) Penguatan mutu proses pembelajaran PAUD berbasis TIK; 6) Penguatan kreativitas dan inovasi peserta didik dan guru/pembimbing pada satuan PAUD berbasis keunggulan; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD berbasis keunggulan; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan PAUD.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan padapenguatan relevansi kurikulum pada setiap satuan programpendidikan dasar, melalui program: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar; 4) Penguatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; 5) Penguatan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan; 6) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/ustadz/tuto/TLD/laboran/pustakawan pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar.c. Pendidikan MenengahBab VI : Agenda dan Prioritas Program 197
  • 93. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan dan pendalaman muatan kurikulum SMK/MAK, dan atau satuan SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu unggulan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah- sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan; 3) Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran berbasis keunggulan; 4) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah; 5) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada pendidikan menengah berbasis keunggulan; 6) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menengah berbasis keunggulan; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih diprioritaskan pada fasilitasi untuk meningkatkan program school-sisters dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, melalui: 1) Bantuan operasional manajemen pengembangan pendidikan; 2) Penyediaan beasiswa peningkatan mutu SDM.e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada penguatan relevansi muatan kurikulum program pendidikanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 198
  • 94. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah berkelanjutan berbasis keunggulan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkenajutan; 4) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/ pamong belajar, TLD, dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; 5) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar warga belajar dan tuto/pelatih/TLD pada satuan program pendidikan berkelanjutan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan berkenaljutan berbasis keunggulan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan.f. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan dan kepemudaan, diprioritaskan pada penguatan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum program kepemudaan berbasis keunggulan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kepemudaan unggulan; 4) Penguatan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan; 5) Penguatan kreativitas/inovasi pemuda dan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 199
  • 95. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan.g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada penguatan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum program kewanitaan dan kesetaraan jender berbasis keunggulan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemelihara-an sarana perlengkapan pendidikan kewanitaan; 4) Penguatan kompetensi fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; 5) Penguatan kreativitas/inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan.h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam aspek ini, diprioritaskan pada penguatan pelayanan TBM dan Perpustakaan Masyarakat bagi aktivitas kehidupan masyarakat pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan intensitas pemeliharaan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan; 3) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 4) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat.i. Pendidikan InformalBab VI : Agenda dan Prioritas Program 200
  • 96. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada pengembangan sistem evaluasi efektivitas penyelenggaraan pendidikan informal.j. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada penguatan wawasan dan apresiasi tentang nilai-nilai seni budaya unggulan daerahnya, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan aktivitas pemberdayaan kesenian dan kebudayaan daerah berbasis keunggulan; 2) Penguatan mutu gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya daerah berbasis keunggulan; 3) Penguatan regulasi media pentas seni-budaya unggulan daerah; 4) Penguatan kompetensi dan kemampuan pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan berbasis keunggulan; 5) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pengembang seni-budaya daerah berbasis keunggulan; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang seni-budaya daerah. 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek ini masih berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, danproduktivitas administrasi dan manajemen pembangunanpendidikan, yang diharapkan telah memiliki perangkat sistem yangmemadai. Dalam periode tahun 2011-2015, harus sudahdiprioritaskan pada program-program yang bersifatpengembangan dan peningkatan mutu tata-kelola, akuntabilitasdan pencitraan publik penyelenggaraan pembangunanpendidikan dan kebudayaan.a. Perencanaan dan Program Kebijakan dalam perencanaan dan program, diprioritaskan pada penguatan pelayanan sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang lebih aspiratif dan partisipatif, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 201
  • 97. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan rencana-rencana strategis pada setiap bidang garapan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dan kebudayaan; 3) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan perencana pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan dan kebudayaan.b. Organisasi Pelaksanaan Program Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan program, diprioritaskan pada peningkatan kinerja dan produktivitas pelayanan organisasi pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan pendidikan dan kebudayaan.c. Pengawasan dan Pengendalian Program Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pengawas program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan.d. Evaluasi Program Kebijakan dalam evaluasi program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas sistem penilaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 202
  • 98. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur penilaian program-program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan.e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program, diprioritaskan pada peningkatan pelayanan sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kualifikasi, kompetensi tenaga penyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggung-jawaban.f. Penganggaran Biaya Program Kebijakan dalam penganggaran biaya program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pendayaguna-an anggaran biaya pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan.g. Partisipasi Masyarakat Kebijakan dalam partisipasi masyarakat dalam pendidikan, diprioritaskan pada peningkatan peranserta masyarakat, dunia usaha, dan stakeholders pendidikan pembangunan pendidikanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 203
  • 99. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders; 2) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan tenaga hubungan masyarakat; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat.h. Sistem Informasi Manajemen Kebijakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan fungsi dan peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasisk TIK; 2) Penguatan intensitas pemeliharaan sarana TIK Pendidikan dan kebudayaan; 3) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit SIM dan pemrosesan data.i. Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan dalam manajemen SDM, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Grand Design Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola kepegawaian.j. Administrasi Sarana Perlengkapan Kebijakan dalam administrasi sarana perlengkapan, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung operasional administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 204
  • 100. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang POS manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga administrasi dan manajemen sarana pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.D. Kebijakan dan Program Tahun 2016-2020 Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2016-2020pada tingkat nasional ialah pencapaian hasil-hasil pendidikan yangmampu bersaing pada tingkat regional. Oleh karena itu, mulaiTahun 2016 sampai Tahun 2020, pembangunan pendidikan dankebudayaan di Kabupaten Bandung, harus diarahkan padakeunggulan-keunggulan kompetitif pada tingkat regional, disamping harus konsisten dalam meningkatkan pelayanan dalampelaksanaan wajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen).Pencapaian target pendidikan dan kebudayaan yang memilikidaya saing regional ini diharapkan akan menjadi modal dalammenyiapkan pendidikan dan kebudayaan yang bermakna bagimasyarakat, sehingga memiliki keunggulan kompetitif, baik secararegional maupun internasional, terutama dalam: (1) Daya sainglembaga-lembaga satuan program pendidikan pada setiap satuanprogram pendidikan dan kebudayaan; (2) Daya saing pelayanankurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan sertasarana penunjang lainnya, pada setiap satuan programpendidikan dan kebudayaan; (3) Daya saing pelayananadministrasi dan manajemen pembanguan pendidikan, baik padatingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupunpada tingkatan satuan program pendidikan pada setiap satuanprogram pendidikan dan kebudayaan. 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada aspek pemerataan, harus tetap diprioritaskan padapeningkatan pelayanan bagi anak usia dini, percepatan wajardikmen 12 tahun, dan pendidikan menengah yang dapat diaksesoleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pemeratan dan perluasan kelembagaan PAUD di tingkat RW yang mampuBab VI : Agenda dan Prioritas Program 205
  • 101. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah bersaing pada tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan pelayanan TK/TKA, TPA, RA, Kober dan Pos PAUD berbasis keunggulan dalam budi- pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, Pesantren penyeleng-gara TPA/Kober/Pos PAUD berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan dan perluasan peralatan edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD standar nasional; 4) Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan PAUD standar nasional; 5) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD unggul standar nasional.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan pendidikan dasar yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan pelayanan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan dan rehabilitasi anak korban narkoba, atau MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka serta lembaga pendidikan dasar terpadu dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi dasar standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan pelayanan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu standar nasional; 3) Perluasan UGB/RKB dan perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 4) Perluasan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 5) Pemerataan guru/pelatih/ ustadz/tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 206
  • 102. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam pelaksanaan wajar dikmen; 7) Pemerataan fasilitas dan beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional;c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan satuan pendidikan menengah yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan SMK/MAK, dan atau SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu yang berbasis keunggulan standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah- sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi menengah standar nasional; 3) Perluasan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan; 4) Pemerataan guru/pelatih/ ustadz/tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional; 5) Peningkatan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam pelaksanaan wajar dikmen; 6) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan tinggi yang mampu bersaing bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 207
  • 103. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1) Memfasilitasi kelembagaan satuan pendidikan tinggi ke arah pengembangan pendidikan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur standar nasional; 2) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan pendidikan tinggi standar nasional.e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar/menengah standar nasional; 2) Perluasan peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional.f. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok kepemudaan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar, serta nilai-nilai kebangsaan standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada program kepemudaan berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan pembina/pelatih/fasilitator pada program kepemudaan berbasis keunggulan standar nasional.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 208
  • 104. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahg. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender secara terpadu pada satuan pendidikan formal maupun nonformal berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta nilai-nilai kebangsaan standar nasional; 2) Pemerataan sarana peralatan, sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi antar kelompok kewanitaan berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan pembina/fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan berbasis keunggulan standar nasional.h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam pengembangan Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang mampu bersaing pada tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat unggul standar nasional.i. Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal, masih diprioritaskan pada fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pendidikan informal, agar memiliki kesetaraan dengan pendidikan formal.j. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing kesenian dan kebudayaan yang mampu bersaing keBab VI : Agenda dan Prioritas Program 209
  • 105. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan berbasis keunggulan standar nasional; 2) Pemerataan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas seni-budaya daerah unggulan standar nasional; 3) Pemerataan pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan unggulan standar nasional. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,masih tetap diprioritaskan pada penguatan dan peningkatanpelayanan dalam proses pembelajaran pada setiap kelembagaansatuan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga memilikilebih banyak keunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yangtinggi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pada tingkatregional.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pengembangan daya saing regional kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan relevansi kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan; 2) Pengembangan mutu alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/ bermain PAUD unggul standar nasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan PAUD standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi, kompetensi dan kapasitas kemampuan ketenagaan PAUD berbasis keunggulan standar nasional; 5) Pengembangan mutu proses pembelajaran PAUD berbasis TIK standar nasional; 6) Pengembangan kreativitas dan inovasi anak dan guru/pembimbing pada satuan PAUD berbasis keunggulan standar nasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD berbasis keunggulan standar nasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 210
  • 106. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada PAUD.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pengembangan daya saing regional kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan relevansi kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan standar nasional; 2) Pengembangan mutu sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 5) Pengembangan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 6) Pengembangan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/tutor/ustadz/TLD/laboran/pustakawan pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar.c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pengembangan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan dan perluasan muatan kurikulum SMK/MAK, dan atau SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu unggulan standar nasional; 2) Pengembangan dan perluasan pendayagunaan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah- sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB danBab VI : Agenda dan Prioritas Program 211
  • 107. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) unggulan standar nasional; 3) Pengembangan dan perluasan pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan; 4) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah standar nasional; 5) Pengembangan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional; 6) Pengembangan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih diprioritaskan pada peningkatan intensitas fasilitasi dan pendampingan terhadap kelembagaan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan program school-sisters dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, sehingga memiliki kemandirian manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, melalui: 1) Pengembangan program studi yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan berdaya saing regional; 2) Bantuan operasional peningkatan mutu SDM.e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam program pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pengembangan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan standar nasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 212
  • 108. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Pengembangan dan perluasan pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkelanjutan standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/pamong belajar, TLD dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan unggulan standar nasional; 5) Pengembangan kreativitas, inovasi dan daya nalar warga belajar tutor/pelatih/TLD pada satuan program pendidikan berkelanjutan standar nasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan berkelanjutan unggulan standar nasional; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan.f. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan dan kepemudaan, diprioritaskan pada pengembangan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan nggulan standar nasional; 2) Pengembangan dan perluasan pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kepemudaan unggulan standar nasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kepemudaan unggulan standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi dan kompetensi fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan unggulan standar nasional; 5) Pengembangan kreativitas/inovasi pemuda dan fasilitator program pendidikan kepemudaan standar nasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kepemudaan unggulan standar nasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 213
  • 109. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan.g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pengembangan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender unggulan standar nasional; 2) Pengembangan pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan unggulan standar nasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan perlengkapan pendidikan kewanitaan unggulan standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi, dan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan unggulan standar nasional; 5) Pengembangan kreativitas/inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan standar nasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen pendidikan kewanitaan unggulan standar nasional; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan.h. Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal, masih tetap diprioritaskan pada pengembangan sistem evaluasi penyelenggaraan pendidikan informal, sehingga setiap penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan keluarga-keluarga memiliki kemampuan dalam meningkatkan mutu hasil pendidikannya.i. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam pengembangan Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pengembangan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang memiliki keunggulan ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat unggul standar nasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 214
  • 110. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Pengembangan intensitas pemeliharaan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat unggulan standar nasional; 3) Pengembangan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan standar nasional; 4) Pengembangan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat standar nasional; 5) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan standar nasional; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat.j. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada pengembangan apresiasi tentang nilai-nilai seni budaya unggulan daerah ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan mutu gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya daerah unggulan standar nasional; 2) Pengembangan regulasi media pentas seni-budaya unggulan standar nasional; 3) Pengembangan kompetensi dan kemampuan pembina/pelatih/ fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan unggulan standar nasional; 4) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pengembang seni-budaya daerah unggulan standar nasional; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang seni-budaya daerah. 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek ini masih berkenaan dengan peningkatan efektivitas,efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemenpembangunan pendidikan, yang diharapkan bahwa perangkatsistem tatakelola telah kokoh. Dalam periode tahun 2016-2020,harus sudah diprioritaskan pada program-program yang bersifatevaluasi dan pengembangan dalam mendukung pencapaianpendidikan yang memiliki daya saing regional.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 215
  • 111. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daeraha. Perencanaan dan Program Kebijakan dalam perencanaan dan program, diprioritaskan pada pengembangan sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang lebih aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi implementasi Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Pendidikan dan kebudayaan; 3) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan perencana pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan dan kebudayaan.b. Organisasi Pelaksanaan Program Kebijakan dalam pelaksanaan program, diprioritaskan pada pengembangan dan pencapaian standar kinerja pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif dan bermutu, melalui pengembangan program: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan satuan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan dan kebudayaan.c. Pengawasan dan Pengendalian Program Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program, diprioritaskan pada pengembangan sistem pengawasan pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif dan bermutu, transparan dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kompetensi dan kemampuan pengawas program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan.d. Evaluasi ProgramBab VI : Agenda dan Prioritas Program 216
  • 112. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam evaluasi program, diprioritaskan pada pengembangan sistem penilaian pendidikan yang lebih terukur dengan efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan aparatur penilaian program-program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan.e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program, diprioritaskan pada pengembangan sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan program pendidikan yang lebih cepat, akurat dan diterima tanpa syarat, melalui pengembangan program: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang POS pelaporan dan pertanggung-jawaban program pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kompetensi tenaga penyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggung-jawaban.f. Penganggaran Biaya Program Kebijakan dalam penganggaran biaya program, diprioritaskan pada pengembangan sistem pengganggaran pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif dan efisien, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan.g. Partisipasi MasyarakatBab VI : Agenda dan Prioritas Program 217
  • 113. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam partisipasi masyarakat, diprioritaskan pada pengembangan sistem kerjasama kelembagaan pendidikan dengan stakeholder yang lebih erat dan harmonis, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga hubungan masyarakat; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat.h. Sistem Informasi Manajemen Kebijakan dalam sistem informasi manajemen, diprioritaskan pada pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) pendidikan dan kebudayaan yang lebih cepat, akurat dalam mendukung keputusan-keputusan strategis, melalui pengembangan program: 1) Evaluasi dan strategi pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasisk TIK; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan sarana TIK Pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK; 3) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit SIM dan pemrosesan data.i. Manajemen SDM Kebijakan dalam manajemen SDM, diprioritaskan pada pengembangan sistem manajemen pengembangan sumber daya manusia (PSDM) pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Grand Design Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola kepegawaian.j. Administrasi Sarana Perlengkapan Kebijakan dalam admnistrasi sarana perlengkapan, diprioritaskan pada pengembangan sistem manajemen sarana prasarana administrasi dan manajemen pendidikan danBab VI : Agenda dan Prioritas Program 218
  • 114. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah kebudayaan milik negara dan daerah yang lebih efektif dan efisien, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang POS manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga administrasi dan manajemen sarana pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.E. Kebijakan dan Program Tahun 2021-2025 Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2021-2025pada tingkat nasional ialah pencapaian hasil-hasil pendidikan yangmemiliki daya saing internasional. Oleh karena itu, mulai Tahun 2021sampai Tahun 2025, pembangunan pendidikan dan kebudayaan diKabupaten Bandung, harus diarahkan pada keunggulan-keunggulan kompetitif pada tingkat internasional, di samping harusmampu menuntaskan Wajar 12 tahun. Pencapaian target dayasaing internasional ini akan menjadi modal dalam meningkatkanharkat dan martabat bangsa dan negara pada tingkatinternasional. 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada aspek pemerataan, harus tetap diprioritaskan padapeningkatan pelayanan bagi anak usia dini, penuntasan wajardikmen 12 tahun, dan pendidikan menengah yang dapat diaksesoleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan PAUD di tingkat RW yang mampu bersaing pada tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan TK/TKA, TPA, RA, Kober dan Pos PAUD berbasis keunggulan dalam budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, Pesantren penyeleng-garaBab VI : Agenda dan Prioritas Program 219
  • 115. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah TPA/Kober/Pos PAUD berbasis keunggulan standar internasional; 3) Pemerataan dan perluasan peraalatan edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD bertaraf internasional; 4) Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan PAUD bertaraf internasional; 5) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD unggul bertaraf internasional.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan pendidikan dasar yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan dan rehabilitasi anak korban narkoba, atau MI- MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka serta pendidikan dasar terpadu dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi dasar bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan pelayanan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu bertaraf internasional; 3) Perluasan UGB/RKB dan perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 4) Perluasan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 5) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; 7) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional.c. Pendidikan MenengahBab VI : Agenda dan Prioritas Program 220
  • 116. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan pendidikan menengah yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan SMK/MAK, dan atau SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu yang berbasis keunggulan bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah- sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi menengah bertaraf internasional; 3) Peningkatan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional; 4) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional; 5) Peningkatan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam pelaksanaan wajar dikmen; 6) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak mampu untuk medapatkan pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan tinggi yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Memfasilitasi kelembagaan satuan pendidikan tinggi ke arah pengembangan pendidikan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur standar internasional; 2) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan pendidikan tinggi bertaraf internasional.e. Pendidikan BerkelanjutanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 221
  • 117. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus keterampilan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, teknologi bertaraf internasional; 2) Perluasan peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Pemerataan tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional.f. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam kepemudaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok kepemudaan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar, serta nilai-nilai kebangsaan bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada satuan program kepemudaan berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Pemerataan pembina/pelatih/fasilitator pada program kepemudaan berbasis keunggulan bertaraf internasional.g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender secara terpadu pada satuan pendidikan formal maupun nonformalBab VI : Agenda dan Prioritas Program 222
  • 118. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta nilai-nilai kebangsaan bertaraf internasional; 2) Pemerataan sarana peralatan, sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar kelompok kewanitaan berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Pemerataan pembina/fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan berbasis keunggulan bertaraf internasional.h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam pengembangan TBM dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang mampu bersaing pada tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Pemerataan pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat unggul bertaraf internasional.i. Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pendidikan informal.j. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada Pemerataan dan perluasan daya saing kesenian dan kebudayaan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan bertaraf internasional; 2) Peningkatan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas seni-budaya unggul- an bertaraf internasional; 3) Peningkatan pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan bertaraf internasional. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing PendidikanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 223
  • 119. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,masih tetap diprioritaskan pada penguatan dan peningkatanpelayanan dalam proses pembelajaran pada setiap kelembagaansatuan program pendidikan, sehingga memiliki lebih banyakkeunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yang tinggi dengantuntutan kebutuhan masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional,nasional maupun pada tingkat internasional.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada peningkatan daya saing internasional kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevansi kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan; 2) Peningkatan mutu alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/ bermain PAUD unggul bertaraf internasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana PAUD bertaraf internasional; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kapasitas kemampuan ketenagaan PAUD berbasis keunggulan bertaraf inter nasional; 5) Peningkatan mutu proses pembelajaran PAUD berbasis TIK bertaraf internasional; 6) Peningkatan kreativitas dan anak dan guru/pembibing pada satuan PAUD berbasis keunggulan bertaraf internasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD berbasis keunggulan bertaraf nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan PAUD.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada peningkatan daya saing internasional kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan bertaraf internasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 224
  • 120. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Peningkatan mutu sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar bertaraf internasional; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 5) Peningkatan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/tutor/ustadz/laboran/pustakawan pada satuan program pendiidkan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar.c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevansi muatan kurikulum SMK/MAK, dan atau SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu unggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan intensitas pendayagunaan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah- sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah bertaraf internasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 225
  • 121. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 5) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan standar internasional; 6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendiidkan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menenga berbasis keunggulan bertaraf nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih tetap diprioritaskan pada peningkatan intensitas fasilitasi dan pendampingan terhadap kelembagaan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan program school-sisters dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, sehingga memiliki kemandirian manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat, melalui: 1) Pembinaan program studi yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan berdaya saing internasional; 2) Bantuan operasional peningkatan mutu SDM.e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada peningkatan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan bertaraf internasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 226
  • 122. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkelanjutan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/ pamong belajar, TLD dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan unggulan standar internasional; 5) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar warga belajar dan tutor/ TLD/pelatih pada satuan program pendiidkan berkelanjutan bertaraf internasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan berkelanjutan unggulan bertaraf nasional; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan.f. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada peningkatan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan unggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pembelajaran pendidikan kepemudaan unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kepemudaan unggulan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan unggulan standar internasional; 5) Peningkatan kreativitas/inovasi pemuda dan fasilitator program pendiidkan kepemudaan bertaraf internasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kepemudaan unggulan bertaraf nasional; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan.g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam kewanitaan, diprioritaskan pada peningkatan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 227
  • 123. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah program pendidikan kewanitaan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: Peningkatan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kewanitaan unggulan bertaraf internasional; 1) Peningkatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan eunggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan kemandirian pemeliharaan perlengkapan pendidikan kewanitaan unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan unggulan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kreativitas/inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan bertaraf internasional; 5) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen pendidikan kewanitaan unggulan bertaraf nasional; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan.h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam pengembangan TBM dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang memiliki keunggulan ke tingkat internasional, melalui: 1) Peningkatan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat unggul bertaraf internasional; 2) Peningkatan intensitas pemeliharaan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat bertaraf internasional; 5) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan bertaraf nasional; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat;i. Pendidikan InformalBab VI : Agenda dan Prioritas Program 228
  • 124. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada pengembangan sistem evaluasi penyelenggaraan pendidikan informal yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel.j. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada peningkatan apresiasi tentang nilai-nilai seni budaya unggulan daerah ke tingkat internasional, melalui: 1) Peningkatan mutu aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan berbasis keunggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan mutu gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya daerah unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan regulasi pentas seni-budaya unggul bertaraf internasional; 4) Peningkatan kualifikasi dan kemampuan pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan unggulan bertaraf internasional; 5) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen lembaga pengembang seni-budaya daerah unggulan bertaraf nasional; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang seni-budaya daerah. 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek ini masih tetap berkenaan dengan peningkatanefektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemenpembangunan pendidikan, yang diharapkan telah memilikiperangkat sistem yang sangat stabil dan solid. Dalam periodetahun 2021-2025, harus sudah diprioritaskan pada program-program yang bersifat akselerasi dan peningkatan mutu tata-kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam mendukungpencapaian pendidikan yang memiliki daya saing internasional.a. Perencanaan dan Program Kebijakan dalam perencanaan program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang lebih aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 229
  • 125. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1) Peningkatan peran dan fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan fungsi dan peran rencana-rencana strategis pada setiap organisasi satuan pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kemampuan aparatur perencana program pendidikan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan dan kebudayaan.b. Organisasi Pelaksanaan Program Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan program, diprioritaskan pada peningkatan peran standar kinerja pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif dan bermutu, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan dan kebudayaan.c. Pengawasan dan Pengendalian Program Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem pengawasan pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif, transparan dan akuntabel, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan kemampuan aparatur pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan.d. Evaluasi Program Kebijakan dalam evaluasi program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem penilaian pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif transparan dan akuntabel, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program- program pembangunan pendidikan dan kebudayaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 230
  • 126. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Peningkatan kemampuan aparatur penilaian program- program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan.e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan yang diterima tanpa syarat, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggungjawaban.f. Penganggaran Biaya Program Kebijakan dalam penganggaran biaya program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem pengganggaran pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif dan efisien, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan.g. Partisipasi Masyarakat Kebijakan dalam partisipasi masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem kerjasama kelembagaan pendidikan dan kebudayaan dengan stakeholder yang lebih erat dan harmonis, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders 2) Peningkatan kemampuan tenaga hubungan masyarakat. 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 231
  • 127. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahh. Sistem Informasi Manajemen Kebijakan dalam sistem informasi manajemen, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem informasi manajemen (SIM) pendidikan yang lebih cepat, akurat dalam mendukung keputusan-keputusan strategis, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasisk TIK; 2) Peningkatan fungsi perlengkapan modern TIK Pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK; 3) Peningkatan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK; 4) Peningkatan kesejahteraan pada unit SIM dan pemrosesan data.i. Manajemen SDM Kebijakan dalam manajemen SDM, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem manajemen pengembangan sumber daya manusia (PSDM) pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Grand Design Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan. 2) Peningkatan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola kepegawaian.j. Administrasi Sarana Perlengkapan Kebijakan dalam administrasi sarana perlengkapan, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem manajemen sarana prasarana administrasi dan manajemen pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah yang lebih efektif dan efisien, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang POS manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; 2) Peningkatan kemampuan tenaga administrasi dan manajemen sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 232
  • 128. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pengembangan strategi dan program tahunan secara lebihrinci dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan 6.2 di halaman berikut. Komponen-komponen kebijakan dan program sebagaimanadiuraikan di atas, merupakan bidang garapan yang perludilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaandi Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya akan banyakdipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagiankekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintahProvinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Adabidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintahprovinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadiurusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagimasyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkanbidang garapan yang menjadi kewenangan untukmelaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidanggarapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai denganperuntukannya.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 233
  • 129. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah BAB VII CATATAN PENUTUP (Rekomendasi) “Kefakiran terbesar adalah kebodohan, dan karenanyatantangan terbesar dalam pembangunan pendidikan diKabupaten Bandung ialah, bagaimana pemerintah danmasyarakat Kabupaten Bandung dapat mencegahmasyarakatnya tidak menjadi kufur”. Itulah sederet kalimat yang harus disadari sepenuhnya olehsegenap elemen pemerintahan dan masyarakat KabupatenBandung, bahwa sesungguhnya kekayaan yang paling berhargabagi manusia adalah budi-akal, karenanya, setiap kebijakan yangmenyangkut pembaharuan pendidikan di Kabupaten Bandungharus dapat mencegah terjadinya musibah besar bagimasyarakatnya, yaitu keputusasaan. Kebijakan tentangpembaharuan yang dirancang Pemerintah Daerah KabupatenBandung sebetulnya tidak akan menjadi persoalan bagimasyarakat, sepanjang kebijakan tersebut memberikan solusi danmanfaat nyata bagi perbaikan dan peningkatan kualitas SDMKabupaten Bandung. Oleh karena itu tidak ada pilihan,pembangunan manusia di Kabupaten Bandung harusdititikberatkan pada aspek-aspek yang menjadi sumber kekuatanmasyarakat dan bangsa, yaitu SDM yang memiliki ilmupengetahuan dan teknologi, beriman dan beramal shaleh, dandilandasi pedoman hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan TME,serta diwujudkan dalam perilaku kehidupan berkeluarga,bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Bab VII : Catatan Penutup 273
  • 130. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Bagian penghujung naskah ini, Tim Perumus inginmenegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa yang haruskita upayakan, pada hakekatnya harus merujuk pada prosesrekontruksi strutur kehidupan yang memberikan pengaruh timbalbalik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif menuju kehidupanmansyarakat yang lebih baik. Pembangunan yang baik ialahpembangunan yang dapat membatu individu atau masyarakatdalam memecahkan setiap problema kebutuhan, keinginan danharapan masyarakat yang lebih besar dan menyeluruh. Karena itu,pembangunan manusia seyogyanya diupayakan dalam rangkaproses-proses penyesuaian diri setiap anggota masyarakatterhadap lingkungan sosial masyarakat pada umumnya. Tantangan mengerikan yang dihadapi bangsa dewasa ini,seperti ancaman disintegrasi bangsa, krisis kepercayaan yangdiperparah lagi dengan musibah di mana-mana, seperti gempabumi, gunung meletus, sapuan ombak tsunami, belum lagikriminalitas dan teror-teror yang membuat hidup ini tidak nyaman,telah mengakibatkan ‘lunturnya’ jatidiri sebagai bangsa yangbesar, bermartabat, dan berbudi luhur. Mengapa Bandung yangindah dan subur ini mengalami krisis seperti itu? Kita sering berbangga hati dengan bangsa yang besar, danmampu membangun negara kesatuan dengan tebusan tetesandarah dan nyawa para pejuang kemerdekaan; serta mampumengalahkan para penjajah dengan revolusi heroik yang tidakditemukan bandingannya dengan proses kemerdekaan negara-negara lain, dan kemerdekaan itu merupakan perwujudankeberanian bangsa serta merupakan karunia dari Tuhan YME.Namun kita pun sering melupakan, bahwa sesuatu yang paling kejiadalah sikap ujub, riya dan takabur, serta selalu membanggakanBab VII : Catatan Penutup 274
  • 131. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdiri sendiri. Padahal kalau kita dapat menyadari bahwa karuniayang terbesar adalah keshalehan anak-anak bangsa, sertakeberanian terbesar adalah kesabaran anak-anak bangsa dalammemperjuangkan kemerdekaan; Masyarakat Kabupaten Bandungpun terkadang selalu berbangga hati dengan potensi kekayaanalam yang subur, dan potensi sumber daya insani yang begitupluralistik, yang dapat dijadikan modal utama untuk kesejahteraanmasyarakatnya. Namun sering melupakan, bahwa kekayaan yangpaling berharga dan mulia bagi masyarakat dan bangsa adalahbudi-akal dan akhlaq dari anak-anak masyarakat KabupatenBandung sendiri, dan modal terbesar adalah kemandirianmasyarakat sendiri; Di samping itu, kita sering merasa berbanggahati, karena masyarakat Kabupaten Bandung merupakanmasyarakat yang mempunyai martabat dan kehormatan dihadapan masyarakat lain di lingkungan Provinsi Jawa Barat danBangsa Indonesia, bahkan di mata masyarakat dunia internasional,sehingga terkadang sering menerima berbagai tekanan bangsalain demi pergaulan internasional. Padahal sesungguhnya,kehormatan terbesar dan paling berharga bagi masyarakat adalahkesetiaan terhadap masyarakatnya Kabupaten Bandung sendiri. Masyarakat Kabupaten Bandung patut bersyukur padaTuhan YME karena telah memberikan karunia, keberanian,kekayaan, kemuliaan, modal, dan kehormatan yang terbesar-Nya,yaitu keshalehan, kesabaran, akal dan akhlaq, kemandirian, dankesetiaan anak-anak bangsa; Namun, semua yang diberikan TuhanYME tersebut tidak akan berarti apa-apa, bila tidak dikelola dandimanfaatkan untuk pembangunan masyarakatnya sendiri, bahkanpotensi-potensi yang diberikan Tuhan YME tersebut akan menjadi‘petaka’ bila masyarakat Kabupaten Bandung masih terbelengguBab VII : Catatan Penutup 275
  • 132. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdengan ‘kebodohan’ alias tidak tahu bagaimana cara bersyukurkepada Tuhan YME. Pengalaman sejarah menunjukkan, banyakbangsa besar di dunia terpuruk karena ‘kebodohan’ atauketidaktahuan dalam bersyukur kepada Tuhannya. Masih tidakcukupkah Tuhan YME memberikan potensi-potensi yang berlimpahkepada masyarakat kita? Ataukah masyarakat kita tidak cukupilmu dan keimanan dalam mengelola dan memanfaatkansejumlah potensi yang diberikan Tuhan YME? Tim Perumus berkeyakinan, bahwa kunci permasalahansemua yang kita hadapi karena masyarakat dan bangsa kita tidakcukup ilmu, alias ‘bodoh’ alias ‘fakir’ dan masih berada dalamkeimanan yang rendah, sehingga menyebabkan proses-prosespembangunan dilaksanakan dengan salah dan keliru, karenabukan merupakan suatu proses rekontruksi struktur kehidupan yangmemberikan pengaruh timbal balik, baik secara kuantitatif maupunkualitatif menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat yang bertambah ilmunya, harus senantiasadapat meningkatkan keimanannya, dan kemudian diwujudkandalam bentuk perilaku amal shaleh sehari-hari, baik shalehterhadap diri, keluarga, masyarakat, alam dan Tuhannya. Ilmudalam pandangan Islam diperoleh dari hasil ‘belajar membaca’tentang alam dan dari Al-Qur’an sebagai pedoman hidupnya.Motivasi dan semangat masyarakat dalam mencari ilmu, hanyadapat diperoleh apabila masyarakat itu mempunyai kesempatan,kemauan dan selalu berusaha meningkatkan keimanannya. Begitupula sebaliknya, masyarakat yang mempunyai keimanan, bukanhanya karena mendapat hidayah dan karunia secara tiba-tiba,tetapi dihasilkan dari sebuah proses ‘ikhtiar’ dan ‘ijtihad’ yangmustahil tidak mendapatkan suatu hidayah dan karunia dari TuhanBab VII : Catatan Penutup 276
  • 133. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahYME. Ketiga unsur ini, yaitu ilmu, iman dan amaliah, menurutpandangan Tim Perumus merupakan aspek-aspek yang patutdiupayakan dalam mencapai insan-insan yang berkualitas danmempunyai daya saing tinggi. Dan upaya tersebut sesungguhnyaharus ada wujudnya serta tergambar dengan jelas dalam wujudMaster Plan Pendidikan untuk jangka pendek, jangka menengahdan jangka panjang. Ahirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa, Master Plan inihanyalah gambaran dari suatu keinginan, cita-cita dan harapanyang dikemas dalam bentuk rencana jangka panjang. Master Planini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi parapengelola pendidikan dalam melaksanakan pembangunanpendidikan di Kabupaten Bandung, baik pengelola pada tingkatsatuan pendidikan, maupun pengelola pada tingkat Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnyayang terkait dalam Pembangunan Pendidikan di KabupatenBandung. Namun sebaliknya, Master Plan Pendidikan ini akanmenjadi sebuah dokumen yang tidak akan memberikan maknaapa-apa, jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya. Kebijakan dan program sebagaimana diuraikan di muka,merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalampembangunan pendidikan dan kebudayaan di KabupatenBandung. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi olehtarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dankewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi JawaBarat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Ada bidang garapanyang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidanggarapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan adabidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan PemerintahBab VII : Catatan Penutup 277
  • 134. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahKabupaten Bandung. Namun demikian, bagi masyarakatKabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapanyang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang palingpenting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapatdilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam kesempatan ini Tim Perumus memandang perlumemberikan rekomendasi, bahwa agar supaya Master PlanPendidikan ini memberikan makna yang optimal, diperlukanperangkat pendukung seperti berikut:1. Kebijakan dan program sebagaimana diuraikan di muka, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.2. Diperlukan keputusan dan keberanian politik dari Pemerintah Daerah untuk menjadikan Marter Plan Pendidikan ini sebagai produk kebijakan yang mempunyai ketetapan hukum yang mengikat bagi seluruh aparatur pengelola, pelaksana,Bab VII : Catatan Penutup 278
  • 135. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah masyarakat dan stakeholder pendidikan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Master Plan Pendidikan ini semestinya segera ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah atau serendah-rendahnya ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.3. Namun demikian, sebagaimana pernyataan pada butir pertama di atas, konfigurasi politik pemerintahan akan berpengaruh pada adanya sejumlah bidang garapan, terutama dengan masuknya bidang kesenian dan kebudayaan ke dalam satu naung pengelolaan di bawah SKPD Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan langkah maju dalam pembaharuan pembangunan pendidikan. Kesenian dan kebudayaan daerah akan semakin maju dan berkembang, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bersatunya kembali bidang kesenian dan kebudayaan, akan mencegah aset kesenian dan kebudayaan milik masyarakat dan bangsa diakui negara lain. Oleh karena itu, Bapeda (sebagai pihak perencana), SKPD Pengelola Pendidikan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(sebagai pengelola), dan Dewan Pendidikan (sebagai representasi masyarakat dan stakeholders), agar segera berkoordinasi dengan ‘duduk satu meja’ untuk membahas berbagai penyesuaian, dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), yang kemudian dibahas bersama DPRD; Siapa pun yang menjadi pimpinan perencana di Bapeda, siapa pun yang menjadi pimpinan di SKPD pengelola pendidikan, dan siapa pun yang menjadi pimpinan Dewan Pendidikan, senantiasa mempunyai gerakan yang sama terhadap misi yang tertuang dalam Master Plan Pendidikan; Dengan demikian, tidak ada lagi istilah ‘gantiBab VII : Catatan Penutup 279
  • 136. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah pimpinan’ ganti kebijakan, atau sistem dan kebijakan sudah ditata dan dilaksanakan dengan baik malah berantakan kembali akibat berubahnya kebijakan pimpinan baru.4. Setelah Master Plan ini mempunyai ketetapan hukum, pihak SKPD Pengelola Pendidikan berkoordinasi kembali dengan pihak Bapeda dan Dewan Pendidikan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap rencana strategis yang telah dibuatnya dengan merujuk pada Master Plan Pendidikan yang telah mempunyai ketetapan hukum;5. Setelah melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis pada SKPD pengelola pendidikan, kemudian harus segera pula disosialisasikan dan dipublikasikan kepada seluruh pengelola satuan pendidikan (baik formal maupun nonformal, lembaga- lembaga keswadayaan masyarakat pengelola kelembagaan satuan pendidikan, dan komunitas-komunitas stakeholders pendidikan di Kabupaten Bandung;6. Pihak Bapeda sebagai instansi perencana masih mempunyai kewajiban untuk pengamanan dan pengendalian Master Plan Pendidikan, melalui penyusunan dan penyiapan perangkat sistem pendukung. Oleh karena itu, pihak Bapeda seharusnya menyiapkan pula Prosedur Operasional Standar (norma, instrument, dan prosedur) pengendalian dan evaluasi setiap butir-butir program yang termaktub dalam rumusan Master Plan Pendidikan tersebut, dan dalam pelaksanaanya didampingi oleh tenaga ahli atau konsultan dalam bidang administrasi dan manajemen kependidikan.7. Komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bandung untuk menumbuhkan kekuatan kolektif (collective power) dengan senantiasa menjadikan Master PlanBab VII : Catatan Penutup 280
  • 137. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pendidikan sebagai rujukan utama dalam merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program- program strategis pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan posisi, peran dan kewenangannya. Demikian sebuah refleksi yang dapat Tim Penulis sampaikan,mudah-mudahan sekecil apa pun naskah ini kami buat,merupakan sumbangan terbesar sebagai salah satu perwujudanpartisipasi kami dalam membangun pendidikan di KabupatenBandung.Bab VII : Catatan Penutup 281
  • 138. BadanPerencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Daerah REFERENSIAce Suryadi, 2002, Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi, Jakarta: Balai Pustaka.Alfred, Richard L. & Patricia Carter, 1995, Building the Future: Comprehensive Educational Master Planning Report 1995-2005, University of Alabama & Community College Consortium.BPKB Jayagiri, 2002, Kumpulan Makalah Vocational Educational, Bandung: BPKB Jayagiri.Cresswell, J.W., 1994, Research Design: Qualitative and Quantitative Approach, London: SAGE Publication, International Educational and Professional.Davey, K.J., 1988, Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Praktek dan Relevansi bagi Dunia Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia.Departemen Pendidikan Nasional, 2006, Rencana Strategis Pendidikan Nasional: Konferensi Nasional Revitalisasi Pendidikan, Jakarta: Sesjen Depdiknas.Fasli Jalal, 2003, “Problematik Pendidikan Luar Sekolah/Dikmas di Indonesia”, Makalah, Pertemuan V Sentra Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat (SPPM), Lembang-Jawa Barat, 27-31 Januari 2003.Grindle, Merilee S., 1990, Politics and Policy Implementation in the Third World, NJ: Priceton Press.Gubbels, Peter & Chateryn Koss, 2001, Dari Akar Rumput: Buku Panduan Pengembangan Kapasitas (Memperkuat Kapasitas Organisasi Melalui Proses Penilaian Diri Terpadu), Bandung: Studio Driya Media.Ibtisam Abu-Duhou, 2003, School-Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah), Terjem: Noryamin Aini, Suparto & Abas Al- Jauhari, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran.Maswood, Javed, 2000, International Political Economy and Globalization, London: World Scientific Publishing Co.Nataatmadja, Hidajat, 1982, Krisis Global Ilmu Pengetahuan dan Penyebuhannya (Al-Furqon), Bandung: Penerbit Iqro.Obsborne, David and Ted Gaebler, 1992, Reinventing Government: How The Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Mass: Addison-Wesley Publishing.Referensi 280
  • 139. BadanPerencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-DaerahPatton, Carl V. & Sawicki, David S., 1986, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs.Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2007, Perencanaan Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Jawa Barat, Bandung: Bapeda Provinsi Jawa Barat.Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, 2006, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010), Bandung: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung.--------, 2007, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Bandung: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.--------, 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007-2026, Bandung: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung.--------, 2007, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Tahun 2007, Bandung: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Kurikulum untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003, Jakarta: CV. Ekajaya.Sepandji, Kosasih Taruna, 2000, Manajemen Pemerintahan Daerah: Era Reformasi Menuju Pembangunan Otonomi Daerah, Bandung: Penerbit Universal.Solihin Abu Izzudin, 2006, Zero to Hero, Yogyakarta: Pro U-Media.SPPM, 2003, Membangun Masyarakat Pembelajar: Panduan Metodologi Pendidikan Non-Formal untuk Fasilitator Lapang, Bandung: Studio Driya Media.Stewart, M. Aileen, 1994, Empowering People, Singapore: Pitman Publishing.Referensi 281
  • 140. BadanPerencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-DaerahSweeney, Paul D., & Dean B. McFarlin, 2002, Organizational Behavior: Solution for Management, International Edition, Boston: McGraw-Hill Higher Education.Tim BBE Depdiknas, 2001, Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education), Buku I, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.UNESCO, 2001, EFA Planing Guide: Southeast and East Asia, Bangkok: Unesco.Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Wolf Greinert, D., 1992, The Dual System of Vocational Training in The Federal Republic of Germany, Eschborn: Holland-Josenhouse, GT2.World Bank. 2002, Globalization, Growth and Poverty: Building and Inclusive World Economy, New York: A Publication of the World Bank and Oxford University Press.Yin Cheong CHENG, 2003, “New Principalship for Globalization, Localization and Individualization: Paradigm Shift”, The International Conference on Principalship and School Management Practice in the Era of Globalization: Issues and Challenges, The University of Malaya City Campus, Kuala Lumpur, 22-24 April 2003, http://www.ied.edu.hk/cric/Yoyon Bahtiar Irianto, 2000, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Percontohan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Manajemen Pendidikan: Studi Deskriptif-Analitik di Kabupaten Bandung”, Tesis, Bandung: PPS UPI.--------, 2006, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.---------, 2006, Otonomi dan Desentralisasi Pembangunan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.Yoyon Bahtiar Irianto & Uyu Wahyudin, 2003, “Pendekatan dan Metodologi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat”, Visi: Media kajian Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Nomor: 14/TH.XI/2003.Referensi 282