Pendidikan kewarganegaraan kuliah

19,516 views

Published on

materi pak Arief

Published in: Education
1 Comment
22 Likes
Statistics
Notes
  • SAYA SEBAGAI RAKYAT KECIL MEMOHON KEPADA PRESIDEN RI (NKRI) TUAN JOKO WIDODO UNTUK MEMBUKA LOWONGAN KERJA ABDI NEGARA SECARA UMUM SETIAP TAHUN UNTUK WARGA NEGARA ASLI RI (NKRI), SAYA SEBAGAI RAKYAT KECIL MEMOHON PADA PRESIDEN RI (NKRI) TUAN JOKO WIDODO LEBIH SERIUS LAGI DAN LEBIH BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMPERHATIKAN NASIB WARGA NEGARA ASLI RI (NKRI) DI PROVINSI PAPUA SAMPAI KE POLOSOK DESA/ KEPOLOSOK PERKAMPUNGAN, DI PROVINSI MALUKU DAN SAMPAI PELOSOK DESA, DI PROVINSI NTT SAMPAI DI PELOSOK DESA. SAYA SEBAGAI RAKYAT KECIL MELIHAT DIDAERAH ENREKANG (PROVINSI SULAWESI SELATAN) BELUM ADA LAMPU PENERANG JALAN, DI JALAN ENREKANG SANGAT GELAP KEMUDIAN DI DAERAH ENREKANG (PROVINSI SULAWESI SELATAN) BELUM ADA GEDUNG-GEDUNG SEKOLAH DI MULAI DARI SD HINGGA SMU ( BAGAIMANA WARGA MASYARAKAT MAU JADI PINTAR, GEDUNG GEDUNG SEKOLAH AJA BELUM ADA YANG DI BANGUN), BELUM ADA DI DAERAH ENREKANG BESI PEMBATAS PEMBATAS JALAN KARENA SEBELAH KIRI ADALAH JURANG ( DIDAERAH ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN SERING TERJADINYA KECELAKAAN: MOBIL MASUK JURANG) DAN KHUSUSNYA DIDAERAH ENREKANG (PROVINSI SULAWESI SELATAN) SEPERTINYA WARGA MASYARAKAT BELUM SUNGGUH SUNGGUH DIPERHATIKAN DENGAN BAIK OLEH PIHAK PEMERINTAH DAERAH YAITU PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PEMERINTAH PUSAT RI (NKRI) . MUDAH MUDAHAN SUARA SAYA DI DENGAR OLEH PRESIDEN RI (NKRI) TUAN Ir. JOKO WIDODO dan WAKIL PRESIDEN RI (NKRI) TUAN JUSUF KALLA.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
19,516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
22
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pendidikan kewarganegaraan kuliah

  1. 1. MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( MPK ) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) PD SELURUH PERGURUAN TINGGI INDONESIA. KBK MENEKANKAN KEJELASAN HASIL DIDIK SESEORANG YG KOMPETEN DALAM HAL :1. PENGUASAI ILMU PENGETAHUAN2. MENGUASAI PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM BENTUK KEKARYAAN.3. MENGUASAI SIKAP BERKARYA4. MENGUASAI SIKAP DAN KEMAMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA DENGAN PILIHAN KEKARYAAN.
  2. 2. • UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS MENETAPKAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT: a. PENDIDIKAN AGAMA. b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN c. BAHASA.• SECARA KUALITAS VISI PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL 2010: 1. MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL UTK JADI WARGANEGARA YG BAIK DAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI KEMAMPUAN BERSAING BANGSA MENCAPAI KEHIDUPAN YG BERMAKNA. 2. MEMBANGUN SUATU SISTEM PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKONTRIBUSI DLM PEMBANGUNAN MASYARAKAT YG DEMOKRATIS, BERKEADABAN, INKLUSIF, MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL.
  3. 3. VISI & MISI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANVISI MPK DI PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN SUMBER NILAI DAN PEDOMAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI GUNA MENGANTAR KAN MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPERIBADIANNYA SEBAGAI MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA.MISI MPK DI PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN MEMBANTU MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPERIBADIANNYA AGAR SECARA KONSISTEN MAMPU MEWUJUDKAN NILAI-NILAI DASAR PANCASILA, RASA KEBANGSAAN, DAN CINTA TERHADAP TANAH AIR SEPANJANG HAYAT DALAM MENGUASAI, MENERAPKAN DAN MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI DENGAN RASA TANGGUNG JAWAB.
  4. 4. POKOK2 BAHASAN DAN MATERI MATA KILUAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( MPK ),1. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRATIS DAN BRKEADABAN DALAM TINJAUAN FILOSOFIS DAN PEDAGOGIS.2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI3. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT4. PANCASILA SBG FILSAFAT BANGSA DAN NEGARA IND.5. IDENTITAS NASIONAL AKTUALISASI PENGEMBANGANNYA MELALUI REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA6. NEGARA DAN KONSTITUSI7. DEMOKRASI INDONESIA8. RULE OF LOW DAN HAK ASASI MANUSIA.9. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA10. GEOPOLITIK INDONESIA11. GEOSTRATEGI INDONESIA
  5. 5. TUJUAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:1. PEKA TERHADAP BERBAGAI MASALAH YG ADA DI LINGKUNGANNYA YG TERKAIT LGSG PD KEBIJAKAN PUBLIK.2. TANGGAP TERHADAP BERBAGAI IMPLIKASI DR PERMASALA HAN DR BERBAGAI DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK.3. MAMPU MEMECAHKAN SALAH SATU MASALAH YG PALING KRUSIAL DILINGKUNGANNYA SECARA SISTEMATIS DAN KOLEKTIF DGN CARA PANDANG SBG WNI YG DEMOKRATIS4. MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN KOLEKTIF SBG REKOMENDASI TERKAIT KEBIJAKAN PULIK YG RELEVAN5. MAMPU MENSOSIALISASIKAN USULAN KEBIJAKAN YANG DIREKOMENDASIKAN MELALUI KORIDOR DAN INSTRUMEN DEMOKRASI YG ADA DI LINGKUNGANNYA.
  6. 6. A. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRASI DAN BERKEADABAN DALAM TINJAUAN FILOSOFIS DAN PEDAGOGIS SECARA KONSTITUSIONAL SESUNGGUHNYA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM SUDAH ADA SEJAK SEBELUM KEMERDEKAAN DAN AWAL KEMERDEKAAN (1945) YG TUJUAN NYA “mencerdaskan kehidupan bangsa”. SBG MANA TRSURAT DLM PEMBUKAAN UUD 1945 DIWUJUDKAN DLM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. NAMUN DLM PERJALANAN IMPLEMENTASI DAN PRAKTISNYA SANGAT FLUKTUATIF SESUAI DGN IRAMA DAN IKLIM SOSIAL- POLITIK TERKAIT DGN KEBIJAKAN POLITIK KENEGARAAN SETIAP KURUN WAKTU KEPEMIMPINAN MULAI DARI PRESIDEN YG PERTAMA SAMPAI KE VI, BHW PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM BELUM MEMBERIKAN HASIL YG MENGGEMBIRAKAN. SPT KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT YG CENDRUNG ANARKIS, MELANGGAR HAM, HUKUM TERKALAHKAN OLEH POLITIK, SERTA TERDEGRADASINYA KEWIBAWAAN PARA PEJABAT NEGARA.
  7. 7. OLEH SEBAB ITU PERLUNYA REKONSEPTUALISASI PENDIDIKAN DEMOKRASI & HAM DI INDONESIA, AGAR NANTINYA DAPAT DIPEROLEH PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM, YG BUKAN HANYA SECARA KONSTITUSIONAL ADA TETAPI SECARA INSTRUMENTAL DAN PRAKTIS BENAR2 TERJADI DAN MEMBERIKAN DAMPAK PEDAGOGIS DAN SOSIAL KULTURAL SECARA KUMULATIF TERHADAP SEMAKIN MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN ber- HAM DI INDONESIA INI BENAR2 DILAKSANAKAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.STELAH REFORMASI BERKUMANDANG SAAT INI MEMANG SUDAH NAMPAK BAHWA JALAN UNTUK TERLAKSANANYA DEMOKRASI DAN HAM SUDAH ADA WALAU BELUM SECARA MAKSIMAL DILAKSANAKAN.
  8. 8. BEBERAPA UPAYA/ASUMSI MELAKUKAN REKONSEPTUALISASIPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. ASUMSI2 TERSEBUTADALAH:1. KOMETMEN NASIONAL UTK MEMFUNGSIKAN PENDIDIKAN SBG WAHANA UTK “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yg bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 3 UU No. 20/2003)”. MEMERLUKAN WAHANA PSIKO-PEDAGOGIS (Pengembangan Potensi Peserta Didik di Sekolah) dan SOSIO-ANDRAGOGIS (Fasilitasi Pemberdayaan Pemuda dan Orang Dewasa dlm Masyarakat). YG MEMUNGKINKAN TERJADINYA PROSES BELAJAR BERDEMOKRASI SEPANJANG HAYAT MELALUI PENDIDIKAN DEMOKRASI.2. TRANSFORMASI DEMOKRASI DLM MASYARAKAT INDONESIA MEMERLUKAN KONSEPSI YG DIYAKINI BENAR DAN BERMAKNA YG DIDUKUNG DGN SARANA PENDIDIKAN YG TEPAT SASARAN, TEPAT STRATEGI, DAN TEPAT KONTEKS, AGAR SETIAP INDIVIDU WNI MAMPU MEMERANKAN DIRINYA SBG WNI YG CERDAS, DEMOKRATIS, BERWATAK SERTA BERKEADABAN.
  9. 9. 3. PENDIDIKAN DEMOKRASI YG DILAKUKAN DLM KONTEKS PENDIDIKAN FORMAL, NONFORMAL DAN INFORMAL SELAMA INI BELUM MENCAPAI SASARAN OPTIMAL DLM MENGEMBANGKAN MASYARAKAT YG CERDAS, BAIK DAN BERWATAK SERTA BERKEADABAN. UTK ITU PERLU UPAYA SISTEMATIS DAN SISTEMIK UTK MENGEMBANGKAN MODEL PENDIDIKAN DEMOKRASI YG SECARA TEORITIS DAN EMPIRIS, DAN SECARA KONTESTUAL HANDAL SERTA AKSEPTABEL.4. SECARA PSIKO-PEDAGOGIS DAN SOSIO-ANDRAGOGIS, PENDIDIKAN DEMOKRASI YG PALING TEPAT ADALAH PENDIDIKAN UTK MENGEMBANGKAN KEWARGANEGARAAN YG DEMOKRATIS.5. UTK MENDAPATKAN MODEL PENDIDIKAN KEWARGA NEGARAAN YG SECARA PSIKO-PEDAGOGIS DAN SOSIO- ANDRAGOGIS DAN HANDAL DIPERLUKAN UPAYA UTK MENGKAJI KEKUATAN KONTEKS, KEHANDALAN INPUT DAN PROSES, GUNA MENGHASILKAN PRODUK PENDIDIKAN YG MEMADAI SESUAI DGN VISI DAN MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UTK MASYARAKAT MADANI INDONESIA.
  10. 10. SECARA INSTRUMENTAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YG DIGARISKAN DLM PERATURAN PER-UNDANG2AN :1. … UTK MENDIDIK WNI YG SEJATI YG BERSEDIA MENYUMBANGKAN TENAGA DAN PIKIRAN UTK NEGARA DAN MASYARAKAT(BP KNIP 1945)2. … UTK MEMBENTUK MANUSIA SUSILA YG CAKAP DAN WNI YG DEMOKRATIS, SERTA BERTANGGUNGJAWAB TENTANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN TANAH AIR (DJOJONEGORO, 1996:76).3. … UTK MELAHIRKAN WNI YG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TERSELENGGARANYA MASYARAKAT INDONESIA, ADIL DAN MAKMUR BAIK SPRITUIL MAUPUN METERIIL DAN BERJIWA PANCASILA (UU. NO.2/1989 TTG SISDIKNAS)4. UTK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN MENGEM BANGKAN MANUSIA INDONESIA SUTUHNYA5. ;;; BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME DAN BERBUDI PEKERTI LUHUR, MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN, KESEHATAN JASMANI/ROHANI, KEPRIBADIAN YG MANTAP DAN MANDIRI, SERTA RASA BERTANGGUNGJAWAB KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN.6. … BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME, BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WNI YG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNGJAWAB (UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS)
  11. 11. IDENTIFIKASI FAKTOR YG BERPENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI SUATU NEGARA.1. The Degree of Economic Development (Tingkat Perkembangan Ekonomi)2. A sense of National Identity (Kesadaran Identitas Nasional)3. Historical Experience (Pengalaman Sejarah)4. Element of Civic Culture (Budaya Warganegara juga merupakan Faktor yg Mempengaruhi Perkembangan Demokrasi Suatu Negara).SALAH SATU UNSUR YG PENTING DLM BUDAYA WARGANEGARA ADALAH “CIVIC VIRTUE” ATAU KEBIJAKAN ATAU AKHLAK KEWARGWNEGARAAN YG MENCAKUP KETERLIBATAN AKTIF WN DIYAKINI AKAN MEMUPUK DLM KEHIDUPAN “CIVIC COMMUNITY” DAN “CIVIL SOCIETY”. ATAU MASYARAKAT MADANI UNTUK INDONESIA. DGN KATA LAIN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA MASYARAKAT MADANI BERSIFAT INTERAKTIF DGN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA AKHLAK KEWARGANEGARAAN (CIVIL VIRTUE) DAN MERUPAKAN UNSUR UTAMA DLM BUDAYA KEWARGANEGARAAN, SEHINGGA MAMPU MEMBERI KONTRIBUSI TERHADAP PERKEMBANGAN AKHLAK KEWARGANEGARAAN YG MENJADI INTI DR MASYARAKAT INDONESIA YG MADANI. INILAH TANTANGAN KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL BAGI PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM DI INDONESIA.
  12. 12. • CIVIL CULTURE DLM PENDIDIKAN DEMOKRASI, KONSEP INI TERKAIT ERAT DGN PERKEMBANGAN “democratic civil society” ATAU MASYARAKAT MADANI YG MEMPERSYARAT KAN WARGANYA UTK MELAKUKAN PROSES INDIVIDUALISASI, DIMANA SETIAP ORANG BELAJAR BGMN MELIHAT DIRINYA DAN ORANG LAIN SBG INDIVIDU YG SAMA HAK DAN KEWAJIBANNYA DAN TDK LAGI TERIKAT OLEH ATRIBUT2 KHUSUS DLM KONTEKS SUKU, AGAMA, RAS, ANTAR GOLONGAN, ATAU KELAS2 DLM MASYARAKAT.• MSYARAKAT SIPIL YG DEMOKRATIS TIDAK MUNGKIN BERKEMBANG TANPA PERANGKAT BUDAYA YG DIPERLUKAN DLM MASYARAKAT. OLEH KRN ITU CIVIL CULTURE MERUPA KAN SALAH SATU SUMBER YG SANGAT BERMAKNA BAGI PENGEMBANGAN CIVIC EDUCATION ATAU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. SEDANGKAN POLITICAL CULTURE ADALAH PEMIKIRAN YG KHAS DAN TERPOLAKAN TENTANG BGMN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI SEHARUSNYA DISELENGGARAKAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT.
  13. 13. • ANTARA CIVIC CULTURE DENGAN POLITICAL CULTURE SATU SAMA LAIN MEMILIKI SALING KETERGANTUNGAN (INTERDEPENDENCE). SATU SISI CIVIC CULTURE MEMBERI KONTRIBUSI DLM MEMBANGUN IDENTITAS KEWARGANEGA RAAN atau KE-INDONESIA-AN KPD SETIAP WNI TERMASUK KPD PELAKU POLITIK, SEMENTARA ITU PARA PELAKU POLITIK SECARA SUBSTANSI DAN PRAKTIS MENGGAMBAR KAN KARAKTER KE-INDONESIA-AN, BUKAN KARAKTER KOMUNITARIAN (KOMUNITAS) BAIK SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN SERTA PARTAI POLITIK.• OLEH KARENA ITU IDENTITAS PRIBADI WNI YG BERSUMBER DR CIVIC CULTURE PERLU DIKEMBANGKAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DLM BERBAGAI BENTUK. JADI “CIVIC VIRTUE” ADALAH KEMAUAN SETIAP WARGANEGARA UTK MENEMPATKAN KEPENTINGAN UMUM DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.
  14. 14. * SISTEM DEMOKRASI MENURUT UUD 1945 HASIL AMANDEMEN 1 S/D 4, NILAI2 FUNDAMENTAL YG SECARA IDEAL MENJADI TUMPUAN DEMOKRASI ALA/MODEL INDONESIA DAN MERUPAKAN INTI DR KOMITMEN WNI ADALAH KEMERDEKAAN, KEIMANAN DAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YME, KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, KESATUAN DAN PERSATUAN, KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH KEBIJAKSANAAN, MUSYAWARAH, KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN, KEBINET PRESIDENSIL, PEMILU YG LUBER, JUJUR DAN ADIL, KESEJAJARAN DPR DGN PEMERINTAH, OTONOMI DAERAH, KEHAKIMAN YG MERDEKA, HAK ASASI MANUSIA (POLEKSOSBUD, PENDIDIKAN DAN AGAMA), SERTA KESEJAHTERAAN RAKYAT YG BERKEADILAN. * UTK MEWUJUDKAN NILAI2 FUNDAMENTAL DEMOKRASI TSB DLM KEHIDUPAN MASYA. SE-HARI2 DIPERLUKAN CIVIC CULTURE INDONESIA, BUKAN PARTICULARISTIC CULTURE SUKU, AGAMA, KOMUNITAS, GOLONGAN DAN PARTAI POLITIK * NAMUN DLM PEMBANGUNAN CIVIC CULTURE INDONESIA TDK DIARTI KAN MELEBURNYA BUDAYA KOMUNITARIAN MENJADI SUATU BUDAYA BARU DI INDONESIA.
  15. 15. • PENGEMBANGAN CIVIC VIRTUE, MERUPAKAN LANDASAN UTK PENGEMBANGAN CIVIC PARTICIPATION YG MEMANG MERUPAKAN TUJUAN AKHIR DR CIVIC EDUCATION.• CIVIC PARTICIPATION DIKEMBANGKAN DGN TUJUAN MEMBERIKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN YG DIPERLUKAN UTK PERANSERTA SECARA AKTIF MASYARAKAT.• KITA KETAHUI MENGAPA BANGSA INDONESIA DLM BERBAGAI LAPISAN SOSIAL TERKESAN BELUM BISA MENJALANKAN CITA2, NILAI2 DAN PRINSIP DEMOKRASI, DGN DEMIKIAN MELALUI PENGEMBANGAN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, YG NOTABENNYA MENCAKUP PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM DIDALAMNYA.• SECARA KONSEPTUAL ILNIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGA RAAN MERUPAKAN SUATU WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI YG MENGANDUNG 3 DIMENSI, YAITU: KAJIAN ILMIAH KEWARGANEGARAAN, PROGRAM KURIKULER KEWARGANE GARAAN, DAN AKTIFITAS SOSIAL KULTURAL KEWARGANEGA RAAN (WINATAPUTRA, 2001). KEWARGANEGARAAN SBG PENDIDIKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL IND. YG RELIGIUS DAN MENCERDASKAN (UUD 1945) DAN BERSIFAT MULTI DIMENSIONAL DAN DITANGANI SECARA PROFESIONAL.
  16. 16. B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI• PKn MULAI TAHUN 1990 WAJIB MASUK KURIKULUM PERGURUAN TINGGI YAITU PENDIDIKAN KEWIRAAN (PASAL 39 AYAT (2) UU NO. 2/1989 TTG SISDIKNAS.• PKn SBG USAHA UTK MEMBEKALI PESERTA DIDIK DGN PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN DASAR BERKENAAN DGN HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA DGN NEGARA, SERTA PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA (PPBN) AGAR MENJADI WARGA NEGARA YG DPT DIANDALKAN OLEH BANGSA DAN NEGARA (UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS).• OLEH SEBAB ITU DISETIAP PERGURUAN TINGGI NEGERI MAUPUN SWASTA, DIMASUKKAN KEDALAM KURIKULUM WAJIB DIIKUTI OLEH SETIAP MAHASISWA, DAN HARUS MENDAPAT NILAI MINIMAL C.
  17. 17. KONFERENSI 9 MENTERI PENDIDIKAN DR NEGARA2 TERBESAR PENDUDUKNYA DI NEW DELHI PD TAHUN 1996, NEBYEPAKATI SUATU PANDANGAN DAN BERPENDAPAT BAHWA PENDIDIKAN ABAB XXI, HRS BERPERAN EFEKTIF, SBB:1. MEMPERSIAPKAN PRIBADI SBG WARGA NEGARA DAN ANGGOTA MASYARAKAT YG BERTANGGUNG JAWAB.2. MENANAMKAN DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) BAGI KESEJAHTERAAN MANUSIA DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.3. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN YG BERORIENTASI PD PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENYEBARAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI DEMI KEPENTINGAN KEMANUSIAAN.
  18. 18. PANDANGAN PENDIDIKAN ABAD XXI KONFERENSI PENDIDIKAN TINGGI DI PARIS TAHUN 1998 SEBANYAK 140 NEGARA (INDONESIA) MENYEPAKATI TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN TINGGI, ANTARA LAIN :1. TDK HANYA MENERUSKAN NILAI2, MENTRANSFER ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI, TTAPI JG MLAHIRKAN WARGA NEGARA YG BERKESADARAN TINGGI TTG BANGSA DAN KEMANUSIAAN.2. MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA MASA DEPAN YANG PRODUKTIF DLM KONTEKS DINAMIS.3. MENGUBAH CARA BERPIKIR, SIKAP HIDUP DAN PRILAKU BERKARYA INDIVIDU MAUPUN KELOMPOK MASYARAKAT DLM RANGKA MEMPERAKARSAI PERUBAHAN SOSIAL YG DIPERLUKAN SERTA MENDORONG PERUBAHAN KEARAH KEMAJUAN YG ADIL DAN BEBAS. SEARAH DGN PERUBAHAN PENDIDIKAN KE MASA DEPAN SBG KESEPAKATAN DUNIA.
  19. 19. SESUAI DGN VISI PENDIDIKAN TINGGI 2010, MUATAN SUBSTANSI KAJIAN DAN MATERI INSTRUKSIONAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIHARAPKAN DPT MENCAPAI INDIKATOR KEBERHASILAN PERWUJUDAN MASY. INDONESIA 2020 YG RELEVAN, SBB:1. TUMBUHNYA PENGHORMATAN TERHADAP MARTABAT MANUSIA.2. BERKEMBANGNYA BUDAYA DAN PRILAKU SPORTIF SERTA MENGHARGAI DAN MENERIMA PERBEDAAN DALAM KEMAJUMUKAN.3. MENINGKATNYA: SEMANGAT PERSATUAN DAN KERUKUNAN BANGSA, SERTA TOLERANSI, KEPEDULIAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL.4. MENGUATNYA PARTISIPASI POLITIK SBG PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT DAN KONTROL SOSIAL MASYARAKAT5. BERKEMBANGNYA ORGANISASI SOSIAL KEMAYARAKATAN DAN POLITIK YG BERSIFAT TERBUKA DAN BERMARTABAT.6. MEMILIKI KEMAMPUAN DAN KETANGGUHAN DLM MENYELENGGARA KAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI-TENGAH2 PERGAULAN ANTAR BANGSA, DGN MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA AGAR SEJAJAR DENGAN BANGSA2 LAIN DI DUNIA.
  20. 20. MASYARAKAT INDONESIA SPT WUJUD VISI INDONESIS 2020,SBG “MASYARAKAT MADANI”, YAITU MASYARAKAT YG MEMILIKI“KEADABAN DEMOKRASI” , ADALAH SBB:1. BERIMAN DAN BERTAQWA TERHADAP TUHAN YME DAN PANCASILA.2. DEMOKRATIK, BERKEADABAN, MENGHARGAI PERBEDAAN, KERAGAMAN, PENDAPAT DAN PANDANGAN.3. MENGAKUI DAN MENJUNJUNG TINGGI HAM, KESETARAAN DAN TDK DISKRIMINATIF.4. SABAR, TUNDUK PD HUKUM DAN KETERTIBAN MASYA.5. MAMPU BERPARTISIPASI DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK, MEMILIKI KEAHLIAN, KETRAMPILAN KOMPETITIF DGN SOLIDARITAS UNIVERSAL.6. MENJUNJUNG TINGGI NILAI2 LUHUR YG MENGAKAR PD MASYARAKAT BERADAB DAN DEMOKRATIS.7. BELAJAR DAN BERLANGSUNG SPANJANG HAYAT, MEMBANGUN WNI YG BERADAB DAN DEMOKRATIS8. BELAJAR SPANJANG HAYAT MEMBANGUN WNI YG BERKEADABAN
  21. 21. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI BERTUJUAN MEMBANTU MAHASISWA:1. MENGEMBANGKAN POTENSINYA UTK MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP KWARGANEGA RAAN SERTA NILAI2 YG DIPERLUKAN DLM RANGKA PENERA PAN ILMU, PROFESI DAN KEAHLIAN SERTA BERPARTISIPASI DLM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DARI KOMUNITI STEMPAT BANGSA DAN DUNIA.2. MENJADI WARGA NEGARA YG CERDAS, DEMOKRATIK BERKEADABAN DAN BERTANGGUNGJAWAB, MENGGALANG KEMAMPUAN KOMPETITIF BANGSA DI ERA GLOBALISASI (AZYUMARDI AZRA, 2002).
  22. 22. “CIVIC EDUCATION”, YG EFEKTIF (AZYUMARDI AZRA) YAITU:a. PEMAHAMAN DASAR TTG CARA KERJA DEMOKRASI DAN LEMBAGA2NYA.b. PEMAHAMAN TTG “RULE OF LOW” DAN HAK ASASI MANUSIA SPT TERCERMIN DLM RUMUSAN2 PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL DAN LOKAL (UNDANG2).c. PENGUATAN KETERAMPILAN PARTISIPATIF YG AKAN MEMPERDAYAKAN PESERTA DIDIK UTK MERESPONS DAN MEMECAHKAN MASALAH2 MASYARAKAT SECARA DEMOKRATIS.d. PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PADA LEMBAGA2 PENDIDIKAN DAN SELURUH ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT
  23. 23. SUBSTANSI KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIPERGURUAN TINGGI.PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN SBG UNSUR MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN, UTK MENGEMBANGKAN POTENSI MAHASISWA AGAR MAMPU:1. BERPARTISIPASI AKTIF DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA SECARA DEMOKRATIK DAN BERTANGGUNGJAWAB.2. BERPARTISIPASI AKTIF DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG MASALAH2 SOSIAL KENEGARAAN.3. MENGUASAI NILAI2 YG MENJADI DASAR DAN PEDOMAN BERKARYA BAGI MAHASISWA GUNA MEMOTIVASI DIRI MENCINTAI TANAH AIRNYA DAN MENGOKOHKAN RASA KEBANGSAAN DEMI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSANYA.
  24. 24. C. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT1. PENGERTIAN FILSAFAT. * FILSAFAT BHS INDONESIA “FALSAFAH”. * FILSAFAT BHS INGGRIS “PHILOSOPHY” * FILSAFAT BHS BELANDA “PHILOSOPHI” * FILSAFAT BHS JERMAN “PHILOSOPHIER” * FILSAFAT BHS PERANCIS “PHILOSOPHIE” ISTILAH FALSAFAH BERASAL DR BHS YUNANI “PHILEIN” BERARTI “CINTA”, SEDANGKAN KATA “SOPHOS” ARTINYA “HIKMAH” (NASUTION, 1973). “FILSAFAT” SBG KATA MAJEMUK DARI “PHILEIN” DAN “SOPHOS” ARTINYA MENCINTAI HAL2 YG SIFATNYA BIJAKSANA, SEDANGKAN SBG BENTUK MAJEMUK “PHILOS” DAN “SHOPIA” ARTINYA KEBIJAKSANAAN.
  25. 25. BIDANG2 LINGKUP DLM PENGERTIAN FILSAFAT, YAITU :1. FILSAFAT SBG SUATU KEBIJAKSANAAN YG RASIONAL DR SEGALA SESUATU TERTENTU DLM KAITANNYA DGN HIDUP MANUSIA. MANUSIA DLM HIDUPNYA SENANTIASA MENGHADAPI BERBAGAI MACAM PROBLEM HIDUP (SOSIAL, EKONOMI, POLITIK DLL). OLEH SEBAB ITU UTK MEMECAHKAN MASALAH MASNUSIA MENENTUKAN SUATU KEBIJAKSANAAN YG HAKIKI DAN RASIONAL DAN BERSUMBER PD AGAMA DAN PANDANGAN HIDUP.2. FILSAFAT SBG SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP. MANUSIA DLM MENGHADAPI SGL MACAM PROBLEMA DLM HIDUPNYA DISELESAIKAN PRINSIP2 BERDASARKAN SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP AGAR DIDALAM HIDUPNYA TDK TEROMBANG-AMBING. DGN DEMIKIAN AKAN MENUMBUHKAN KESEIMBANGAN PRIBADI, KETENANGAN, DAN PENUH DGN PENGENDALIAN DIRI (HAROLD TITUS, dkk)
  26. 26. 3. FILSAFAT SBG SUATU KELOMPOK PERSOALAN. MANUSIA DLM HIDUPNYA SENANTIASA MENGHADAPI PERSOALAN YG MEMERLUKAN SUATU JAWABAN. TDK SEMUA PERSOALAN MANUSIA DIKATAKAN FILSAFAT MISALNYA: KEBUTUHAN HIDUP, BERAPA KENDARAAN MILIK ORG LAIN, HL INI BUKAN LINGKUP FILSAFAT. SEDANGKAN LINGKUP FILSAFAT SPT: BERSIFAT FUNDAMEN, MENDALAM, HAKIKI DAN MEMERLUKAN JAWABAN, MISALNYA: HAKIKAT HIDUP MANUSIA.4. FILSAFAT SBG SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM PEMIKIRAN. FILSAFAT DLM PENGERTIAN INI MENGACU KPD SUATU HASIL ATAU TEORI YG DIHASILKAN. DGN DEMIKIAN TERHADAP BERBAGAI MACAM WUJUD HASIL PEMIKIRAN DAN DLM BERBAGAI BIDANG, DAN BAHKAN KADANGKALA TERDAPAT PEMIKIRAN2 YG MERUPAKAN REAKSI PEMIKIRAN PARA FILSUF LAINNYA. (TITUS, dkk, 1984).
  27. 27. 5. FILSAFAT SBG SUATU PROSES KRITIS DAN SISTEMATIS DR SEGALA PENGETAHUAN MANUSIA. FILSAFAT BERUSAHA MENINJAU SECARA KRITIS SEGALA PENGETAHUAN MANUSIA TERUTAMA ILMU PENGETAHUAN YG BERKEMBANG DEWASA INI. APAKAH METODE YG TELAH DIGUNAKAN DLM SUATU ILMU DPT BENAR2 MENCAPAI KEBENARAN OBYEKTIF. APAKAH AKIBAT OBJEK ILMU PENGETAHUAN MANUSIA ITU DPT DIAMATI DGN INDERA MANUSIA, ATAU DPT DIPAHAMI DGN AKAL BUDI MANUSIA. MAKA FILSAFAT MEMBERIKAN TINJAUAN KRITIS PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN.6. FILSAFAT SBG USAHA UTK MEMPEROLEH PANDANGAN YG KOMPREHENSIF. TUJUAN FILSAFAT ADALAH BERUPAYA MENYATU-PADUKAN HASIL2 PENGALAMAN MANUSIA DLM BIDANG KEAGAMAAN, ETIKA, SERTA ILMU PENGETAHUAN YG DILAKUKAN SECARA MENYELURUH. SEHINGGA DPT KESIMPULAN PEMAHAMAN SECARA UMUM TTG MANUSIA, MASYARAKAT, ALAM DAN HUBUNGANNYA DGN MANUSIA DAN MAKHLUK HIDUP LAINNYA SERTA PANDANGAN KEARAH MASA DEPAN.
  28. 28. CIRI-CIRI BERPIKIR FILSAFAT. SETIAP MANUSIA HIDUP YG NORMAL SENANTIASA DITANDAIDGN KEGIATAN2NYA YG SANGAT KHAS YAITU KEGIATANBERPIKIR”. MAKA BERPIKIR INILAH YG MEMBEDAKANMAKHLUK MANUSIA DGN MAKHLUK YG LAINNYA. NAMUN TDKSEMUA KEGIATAN BERPIKIR DISEBUT KEGIATANBERFILSAFAT. DEMIKIAN JUGA KEGIATAN BERPIKIR SECARAKEFILSAFATAN BUKAN HANYA MERENUNG BELAKA YG TDKADA SANGKUT-PAUTNYA DGN REALITAS. NAMUN BERPIKIRSECARA KEFILSAFATAN SENANTIASA BERKAITAN DGNMASALAH2 MANUSIA YG BERSIFAT AKTUAL DAN HAKIKI.MISALNYA: MASALAH TEKNOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN,KRN MANUSIA DIHADAPKAN PD DAMPAK LGSG MAUPUN TDKLGSG, YG MENGANCAM KEHIDUPAN KELANGSUNGAN HIDUP,KESEJAHTERAAN DAN KEDAMAIAN MANUSIA, HAL INI HRSDISELESAIKAN MELALUI FILSAFAT. MAKA DPT DIPAHAMI BHW SUATU KEGIATAN BERPIKIRSECARA KEFILSAFATAN MEMILIKI CIRI-CIRI SBB:
  29. 29. 1. BERSIFAT KRITIS. BERPIKIR KEFILSAFATAN BERSIFAT KRITIS, YAITU SENANTIASA MEMPERTANYAKAN SEGALA SESUATU, PROBLEMA2, ATAU AHAL2 LAIN YG SEDANG DIHADAPI OLEH MANUSIA. OLEH KARENA ITU CIRI BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN SENANTIASA BERSIFAT DINAMIS. SIFAT KRITIS INI PULA MENGAWALI PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN MODERN. SUATU CIRI BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN YG SANGAT MENDASARI PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ADALAH SIFATNYA KRITIS DAN DINAMIS2. BERSIFAT TERDALAM. BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN ADALAH BERSIFAT MENDALAM, BUKAN HANYA SAMPAI PADA FAKTA2 YG SIFAT NYA SANGAT KHUSUS DAN EMPIRIS BELAKA NAMUN SAMPAI PD INTINYA YG TERDALAM YAITU SUBSTANSINYA YG BERSIFAT UNIVERSAL. OLEH KARENA ITU SIFAT BERPIKIR KEFILSAFATAN HRS SAMPAI PD SUATU KESIMPULAN YG TERDALAM, TETAP DAN TDK BERUBAH YAITU SAMPAI PADA HAKIKATNYA.
  30. 30. 3. BERSIFAT KONSEPTUAL. BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN BUKAN HANYA SAMPAI PD PERSEPSI BELAKA NAMUN SAMPAI PD PENGERTIAN2 YG BERSIFAT KONSEPTUAL. PERENUNGAN KEFILSAFATAN ADALAH MERUPAKAN KEGIATAN AKAL BUDI DAN MENTAL MANUSIA YG BERUSAHA UTK MENYUSUN SUATU BAGAN YG BERSIFAT KONSEPTUAL YG MERUPAKAN SUATU HASIL GENERALISASI SERTA ABSTRAKSI DR PENGALAMAN TTG HAL2 YG SIFATNYA KHUSUS DAN INDIVIDUAL. OLEH KRN ITU BERPIKIR KEFILSAFATAN BUKAN HANYA BERPIKIR MENGAWAN, NAMUN BERKAITAN DGN MASALAH2 YG KONKRIT YG DIHADAPI MANUSIA. DGN GENERALISASI DAN ABSTRAKSI MAKA SAMPAI PADA SUATU KESIMPULAN2 YG BERSIFAT KONSEPTUAL.4. KOHEREN (RUNTUT) PEMIKIRAN KEFILSAFATAN BERUSAHA MENYUSUN SUATU BAGAN YG KONSEPTUAL YG KOHEREN (RUNTUT) SPT.A.B.C. JADI BAGAN PEMIKIRAN KEFILSAFATAN HRS BERSIFAT KOHEREN/RUNTUT, TDK TERDAPAT SUATU PERTENTANGAN DAN TERDAPAT SUATU HUBUNGAN SATU SAMA LAINNYA.
  31. 31. 5. BERSIFAT RASIONAL. PEMIKIRAN KEFILSAFATAN BAGIAN2NYA SENANTIASA MEMILIKI HUB. YG BERSIFAT LOGIS. BUKAN KRS MEMBAHAS MASALAH YG SAMA, NAMUN KRN BAGIAN2NYA BERHUBUNG AN SECARA RUNTUT DAN SESUAI DGN PRINSIP2 LOGIKA. DLM PEMIKIRAN KEFILSAFATAN, SIFAT RASIONALNYA TDK LAH SAMA DGN SIFAT LOGIKA ILMU PASTI, SIFAT RASIONAL DLM FILSAFAT TERBUKA BAGI KRITIK.6. BERSIFAT MENYELURUH (KOMPREHENSIF). PEMIKIRAN FILSAFAT MENYUSUN BAGAN YG KONSEPTUAL, RASIONAL, LOGIS, DAN MENYELURUH. ARTINYA PEMIKIRAN FILSAFAT TDK HANYA BERDASARKAN PD FAKTA YG KHUSUS, NAMUN HRS SAMPAI KPD SUATU KESIMPULAN YG SIFATNYA PALING UMUM. MISALNYA PEMBAHASAN TTG MANUSIA, JK DILIHAT FISIKNYA SAJA, BERARTI TDK MENYELURUH, NAMUN HRS SAMPAI PD PSIKHISNYA JUGA SECARA MENYELURUH/KOMPREHENSIF YG MERUPAKAN HASIL GENERALISASI DAN ABSTRAKSI.
  32. 32. 7. BERSIFAT UNIVERSAL. DLM BAGAN YG BERSIFAT KONSEPSIONAL, RASIONAL DAN KOMPREHENSIF, PEMIKIRAN KEFILSAFATAN BERUSAHA MENEMUKAN KENYATAAN KEBENARAN DGN BERUSAHA UTK SAMPAI PD KESIMPULAN YG BERSIFAT UNIVERSAL. SIFAT UNIVERSAL BERARTI SAMPAI PD SUATU KESIMPULAN YG BERSIFAT UMUM BAGI SELURUH UMAT MANUSIA DIMANAPUN KAPANPUN, DLM KEADAAN APAPUN.8. BERSIFAT SPEKULATIF SIFAT YG SPEKULATIF (PEREKAAN) ADALAH PENGAJUAN DUGAAN2 YG MASUK AKAL (RASIONAL) YG MELAMPAUI BATAS2 FAKTA, MERUPAKAN KEGIATAN AKAL BUDI MANUSIA. TUJUAN PEREKAAN ADALAH PENYATUPADUAN DR SEMUA PENGETAHUAN, PEMIKIRAN DAN PENGALAMAN MANUSIA MENJADI SUATU PANDANGAN YG KOMPREHENSIF. DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN BEBERAPA KESIMPULAN UMUM MENGENAI SIFAT DASAR ALAM SEMESTA, KEDUDUKAN DAN PROSPEK MANUSIA DPT DICAPAI. MAKA PERAKAAN BERUSAHA MENYATUKAN SEMUA TAHAP2 DR PENGALAMAN MANUSIA KE DLM SUATU KESATUAN KESELURUHAN YG KOMPREHENSIF DAN BERMAKNA.
  33. 33. 9. BERSIFAT SISTEMATIS. BERPIKIR FILSAFAT PD HAKEKATNYA TDK FRAGMENTARIS DAN ACAK. PERENUNGAN KEFILSAFATAN YG DICIRIKAN SECARA KOMPREHENSIF, UNIVERSAL, SERTA RUNTUT SENANTIASA MERUPAKAN SUATU KESELURUHAN YG BERSISTEM. BERPIKIR KEFILSAFATAN MEMILIKI BAGIAN2 DAN DIANTARA BAGIAN2 SENANTIAN BERHUBUNGAN. HUB TSB TERJALIN DLM SUATU KERJASAMA YG SALING KETERGANTUNGAN. SERTA TERDAPAT FUNGSI2 BAGIAN, BERSIFAT KOMPLEKS SERTA EMPIRIS. JOHN LOCKE, MEMBAGI PENGALAMAN MENJADI DUA MACAM ALIRAN, YAITU : PENGALAMAN LAHIRIAH (SENSATION) DAN PENGALAMAN BATINIAH (REFLEXION).10. BERSIFAT BEBAS. SUATU BENTUK PENGEKANGAN ADALAH PENIADAAN KEBEBASAN ATAS BERPIKIR. BERPIKIR KEFILSAFATAN ADALAH BERPIKIR SECARA BEBAS UTK SAMPAI PD HAKIKAT YG TERDALAM DAN UNIVERSAL. OLEH KRN ITU CIRI KRETIVITAS SENANTIASA ADA DLM CARA BERPIKIR KEFILSAFATAN.
  34. 34. CABANG2 FILSAFAT DAN ALIRAN2NYA. FILSAFAT TIMBUL KRN ADANYA PERSOALAN2 YG DIHADAPI MANUSIA. PERSOALAN TSB DIUPAYAKAN PEMECAHANNYA SECARA SISTEMATIS DAN RASIONAL, MAKA MUNCULLAH CABANG2 FILSAFAT, YAITU :1. METAFISIKA: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN TTG HAKIKAT YG ADA (SEGALA SESUATU YG ADA).2. EPISTEMOLOGI: YG BERKAITAN DGN HAKIKAT PENGETAHUAN.3. METODELOGI: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN HAKIKAT METODE ILMIAH.4. LOGIKA: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN PENYIMPULAN5. ETIKA: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN MORALITAS6. ESTETIKA: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN KEINDAHAN.
  35. 35. D. PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM PANCASILA YG TERDIRI DR LIMA SILA PD HAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU SISTEM FILSAFAT. SISTEM ADALAH SATU KESATUAN GABIAN2 YG SALING BERHUBUNGAN, SALING KERJASAMA UTK SATU TUJUAN TERTENTU DAN SECARA KESELURUHAN MERUPAKAN SUATU KESATUAN YG UTUH. SISTEM LAZIMNYA MEMILIKI CIRI2, SBB:1. SUATU KESATUAN BAGIAN-BAGIAN2. BAGIAN2 TERSEBUT MEMPUNYAI FUNGSI SENDIRI23. SALING BERHUBUNGAN, SALING KETERGANTUNGAN.4. KESEMUANYA DIMAKSUDKAN UTK MENCAPAI SUATU TUJUAN BERSAMA (TUJUAN SISTEM)5. TERJADI DLM SUATU LINGKUNGAN YG KOMPLEKS.
  36. 36. SILA-SILA PANCASILA YG MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT PADAHAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU KESATUAN ORGANIK. ANTARASILA2 PANCASILA SALING BERKAITAN, SALING BER HUBUNGANBAHKAN SALING MENGKUALIFIKASI. SILA YG SATU SENANTIASADIKUALIFIKASIKAN OLEH SILA2 LAINNYA. MAKA PANCASILA PDHAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU SISTEM, DLM PENGERTIANBHW BAGIAN2, SILA2NYA SALING BERHUBUNGAN SECARA ERATSEHINGGA MEMBENTUK SUATU STRUKTUR YG MENYELURUH.SILA2 YG TERKANDUNG DLM PANCASILA YAITU PEMIKIRAN TTGMANUSIA DLM HUBUNGANNYA DGN TUHAN YME, DGN DIRINYASENDIRI, DGN SESAMA MANUSIA, DGN MASYARAKAT BANGSADAN BERPIKIR BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.OLEH KRN ITU PANCASILA SBG SUATU SISTEM FILSAFAT AKANMEMBERIKAN CIRI2 YG KHAS, YG KHUSUS YG TDK TERDAPATPD SISTEM FILSAFAT LAINNYA.
  37. 37. E. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA.1. SUSUNAN PANCASILA YG BERSIFAT HIRARKHIS DAN BERBENTUK PIRAMIDAL. PENGERTIAN PIRAMIDAL DIGUNAKAN UTK MEGGAMBARKAN HUB HIRARKHI SILA2 DR PANCASILA DLM URUT2AN LUAS (KUANTITAS) DAN JG DLM HAL SIFAT2NYA (KUALITAS). DILIHAT DR INTINYA URUT2AN DR LIMA SILA MENUNJUKKAN SUATU RANGKAIAN DLM LUAS DAN ISI SERTA SIFATNYA, MERUPAKAN PENGKHUSUSAN DR SILA2 YG DIMUKANYA. MAKA DR LIMA SILA ADA HUB YG MENGIKAT YG SATU KPD YG LAIN SEHINGGA PANCASILA MERUPAKAN SUATU KESATUAN KESELURUHAN YG BULAT. SECARA HIRARKHIS, MAKA KETUHANAN YME MENJADI BASIS KEMANUSIAAN, PERSATUAN INDONESIA, KERAKYAT DAN KEADILAN SOSIAL. SEBALIKNYA KETUHANAN YME ADALAH KETUHANAN YG BERKEMANUSIAAN, YG MEMBANGUN, MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN PERSATUAN INDONESIA, YG BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN SOSIAL, DEMIKIAN SELANJUTNYA SEHINGGA TIAP2 SILA DIDALAMNYA MENGANDUNG SILA2 LAINNYA.
  38. 38. A. RUMUSAN PANCASILA YG BERSIFAT HIRARKHIS DAN BERBENTUK PIRAMIDAL.1. SILA PERTAMA: KETUHANAN YME ADALAH MELIPUTI DAN MENJIWAI SILA-SILA II, III, IV, DAN V.2. SILA KEDUA: KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, ADALAH DILIPUTI DAN DIJIWAI SILA PERTAMA, ADALAH MENJIWAI SILA2 III, IV, DAN V.3. SILA KETIGA: PERSATUAN INDONESIA, ADALAH DILIPUTI DAN DIJAWAI SILA PERTAMA DAN KEDUA, ADALAH MELIPUTI DAN MENJIWAI SILA KEEMPAT DAN KELIMA.4. SILA KEEMPAT: KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, ADALAH DILIPUTI DAN DIJIWAI OLEH SILA PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA, ADALAH MELIPUTI DAN MENJIWAI SILA KELIMA.5. SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, ADALAH DILIPUTI DAN DIJIWAI OLEH SILA PERTAMA, KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT.
  39. 39. SECARA ONTOLOGIS KESATUAN SILA2 PANCASILA SBG SUATUSISTEM DAN BERSIFAT HIRARKHIS, ADALAH KRN HAKIKAT ADANYA TUHAN ADALAH KRN DIRINYA SENDIRI. OLEH KRN ITUSEGALA SESUATU YG ADA TERMASUK MANUSIA ADA KRNDICIPTAKAN TUHAN ATAU MANUSIA ADA SBG AKIBAT ADANYATUHAN (SILA I).ADAPUN MANUSIA ADALAH SUBJEK PENDUKUNG POKOKNEGARA, KRN NEGARA ADALAH LEMBAGA KEMANUSIAAN.NEGARA ADALAH PERSEKUTUAN HIDUP BERSAMA YGANGGOTANYA ADALAH MANUSIA (SILA II).NEGARA SBG AKIBAT ADANYA MANUSIA YG BERSATU/KELOMPOK (SILA III). SEHINGGA TERBENTUKLAH PERSEKUTUAN HIDUP BERSAMA YG DISEBUT RAKYAT.RAKYAT PD HAKIKATNYA MERUPAKAN UNSUR NEGARADISAMPING WILAYAH DAN PEMERINTAH. RAKYAT ADALAH SBGTOTALITAS INDIVIDU DLM NEGARA YG BERSATU (SILA IV)KEADILAN PD HAKIKATNYA MERUPAKAN TUJUAN KEADILAN DLMHIDUP BERSAMA ATAU DGN KATA LAIN PERKATAAN KEADILANSOSIAL (SILA V). PD HAKIKATNYA SBG TUJUAN DR LEMBAGAHIDUP BERSAMA YG DISEBUT NEGARA.
  40. 40. B. RUMUSAN HUBUNGAN SILA2 PANCASILA YG SALING MENGISI DAN SALING MENGKUALIFIKASI. 1. SILA PERTAMA, KETUHANAN YME ADALAH KETUHANAN YG BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, YG BERPERSATUAN INDONESIA, YG BERKERAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWA RATAN/PERWAKILAN, YG BERKEADILAN SOSIAL BAGI RAKYAT INDONESIA. 2. SILA KEDUA: KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB ADALAH KEMANUSIAAN YG BERKETUHANAN YME, YG BER PERSATUAN INDONESIA, YG BERKERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYA WARATAN/PERWAKILAN. 3. SILA KETIGA: PERSATUAN INDONESIA ADALAH PERSATUAN YG BERKETUHANAN YME, BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, YG BERKEWAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, YG BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
  41. 41. 4. SILA KEEMPAT: KERAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, ADALAH KERAKYATAN YG BERKETUHANAN YME, BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, YG BERPERSATUAN INDONESIA, DAN YG BERKEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.5. SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, ADALAH KEADILAN YANG BEEKETUHANAN YME, BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN BEERADAB, YG BERKERAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIMTA KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN. (NOTONEGORO, 1975).
  42. 42. F. KESATUAN SILA2 PANCASILA SBG SUATU SISTEM FILSAFAT.KESATUAN SILA2 PANCASILA PD HAKIKATNYA BUKAN HANYA KESATUAN YG BERSIFAT FORMAL, NAMUN MELIPUTI KESATUAN DASAR ONTOLOGIS, EPISTIMOLOGIS, SERTA DASAR AKSIOLOGIS.ONTOLOGIS, PANCASILA SBG SATU KESATUAN SISTEM TDK HANYA MENYANGKUT SUSUNAN SILA2NYA SAJA MELAINKAN MELIPUTI HAKIKAT DASAR DR SILA2 PANCASILA.EPISTIMOLOGI, PD HAKIKATNYA PANCASILA MERUPAKAN SUATU ILMU PENGETAHUAN. DLM KEHIDUPAN SE-HARI2 PANCASILA SBG PEDOMAN DASAR BAGI BANGSA INDONESIA DLM MEMANDANG REALITAS ALAM SEMESTA, MANUSIA, MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA TTG MAKNA HIDUP SERTA SBG DASAR BAGI MANUSIA DLM MENYELESAIKAN MASALAH DLM HIDUP DAN KEHIDUPAN.AKSIOLOGIS, NILAI2 YG TERGANDUNG DLM PANCASILA PD HAKIKATNYA MERUPAKAN SATU KESATUAN. SESUATU BERNILAI KRN BERKAITAN DGN SUBJEK EMBERI NILAI YAITU MANUSIA, BERSIFAT SUBJEKTIF TERDAPAT PANDANGAN BHW HAKIKATNYA SESUATU ITU MMG PD DIRINYA SENDIRI YG BERNILAI
  43. 43. PENGERTIAN NILAINILAI (VALUE) SALAH SATU CABANG FILSAFAT. PD HAKIKATNYA NILAI ADALAH SIFAT ATAU KUALITAS YG MELEKAT PADA SUATU OBYEK, BUKAN OBJEK ITU SENDIRI. BICARA TTG NILAI BERARTI BICARA TTG DAS SOLLEN DAN DAN SEIN SEHINGGA MENJADI SUATU PENILAIAN.MENILAI BERARTI MENIMBANG, ADALAH SUATU KEGIATAN MANUSIA UTK MENGHUBUNGKAN SESUATU DGN SESUATU YG LAIN, KEMUDIAN UTK SELANJUTNYA DIAMBIL KEPUTUSAN. KEPUTUSAN MERUPAKAN NILAI YG DPT MENYATAKAN BERGUNA ATAU TIDAK BERGUNA, BENAR ATAU TDK BENAR. KEPUTUSAN NILAI YG DILAKUKAN OLEH SUBJEK PENILAIAN TENTU BERHUBUNGAN DGN UNSUR2 YG ADA PD MANUSIA SBG SUBJEK PENILAI, YAITU UNSUR JASMANI, AKAL, RASA, KARSA (KEHENDAK) DAN KEPERCSYAAN. SESUATU ITU DIKATAKAN BERNILAI APABILA SESUATU ITU BERHARGA, BERGUNA, BENAR, INDAH, BAIK DLL SEBAGAINYA. DAS SOLLEN HRS MENJELMA MENJADI DAS SEIN (MENJADI REAL), YG BERMAKNA NORMATIF HARS DIRESLISASIKAN DLM PERBUATAN SE-HARI2 YG MERUPAKAN FAKTA (KODHI, 1994:21).
  44. 44. NILAI DPT DIKELOMPOKKAN DLM 4 TINGKATAN.1. NILAI KENIKMATAN, ADALAH NILAI YG MENGENAKAN DAN TIDAK MENGENAKKAN, HAL INI MENYEBABKAN ORANG SENANG ATAU TDK SENANG (MENDERITA TDK ENAK).2. NILAI KEHIDUPAN, ADALAH NILAI PENTING DLM KEHIDUPAN MISALNYA KESEHATAN, PENDIDIKAN, DLL.3. NILAI KEJIWAAN, ADALAH NILAI YG SAMA SEKALI TDK TERGANTUNG DR KEADAAN JASMANI MAUPUN LINGKUNGAN. NILAI SEMACAM INI ADALAH KEINDAHAN, KEBENARAN, DAN PENGETAHUAN MURNI YG DICAPAI DLM FILSAFAT.4. NILAI KEROKHANIAN, ADALAH MERUPAKAN MODALITAS NILAI DARI YG SUCI DAN YG TAK SUCI, NILAI SEMACAM INI TERUTAMA TERDIRI DARI NILAI2 PRIBADI. (FRONDIZI, 1978).
  45. 45. WALTER G. EVERET, MENGELOMPOKKAN NILAI2 MANUSIAWI KE DALAM 8 KELOMPOK.1. NILAI EKONOMIS, YAITU HARGA PASAR DAN MELIPUTI SEMUA BENDA YG DAPAT DIBELI.2. NILAI KEJASMANIAN, YAITU NILAI KESEHATAN, EFISIENSI DAN KEINDAHAN DR KEHIDUPAN BADAN.3. NILAI HIBURAN, YAITU NILAI PERMAINAN DLM WAKTU SENGGANG YG DPT MENYUMBANGKAN PD KEHIDUPAN.4. NILAI SOSIAL, YAITU NILAI YG BERAWAL DRPELBAGAI BENTUK PERSERIKATAN MANUSIA.5. NILAI WATAK, YAITU KESELURUHAN DR KEUTUHAN KEPRIBADIAN DAN SOSIAL YG DIINGINKAN.6. NILAI ESTITIS, YAITU NILAI2 KEINDAHAN DLM ALAM DAN KARYA SENI.7. NILAI INTELEKTUAL, YAITU YAITU NILAI2 PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN KEBENARAN.8. NILAI KEAGAMAAN, YAITU NILAI2 YAG ADA DLM AJARAN AGAMA SESUAI DENGAN KEYAKINAN.
  46. 46. NOTONAGORO MEMBAGI NILAI MENJADI TIGA, YAITU :1. NILAI MATERIAL, YAITU SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI MANUSIA UTK DAPAT MENGADAKAN KEGIATAN ATAU AKTIVITAS.2. NILAI VITAL, YAITU SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI MANUSIA UTK DPT MENGADAKAN KEGIATAN ATAU AKTIVITAS.3. NILAI KEROKHANIAN, YAITU SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI ROHANI. NILAI KEROKHANIAN DPT DIBEDAKAN : a. NILAI KEBENARAN, YG BERSUMBER PD AKAL (RATIO, BUDI, CIPTA) MANUSIA. b. NILAI KEINDAHAN (ESTETIS), YG BERSUMBER PD UNSUR PERASAAN (RASA) MANUSIA. c. NILAI KEBAIKAN (MORAL/ETIKA), YG BERSUMBER PD UNSUR KEHENDAK (KARSA) MANUSIA. d. NILAI RELIGIUS, YG MERUPAKAN NILAI KEROKHANIAN TERTINGGI DAN MUTLAK. NILAI RILIGIUS INI BERSUMBER KEPADA KEPERCAYAAN ATAU KEYAKINAN MANUSIA.
  47. 47. SESUATU YG MENGANDUNG NILAI BUKAN HANYA SESUATU YG BERWUJUD MATERIAL SAJA, AKAN TETAPI SESUATU YG BERWUJUD NON MATERIAL ATAU IMMATERIAL.SESUATU YG IMMATERIAL DPT MENGANDUNG NILAI YG SANGAT TINGGI DAN MUTLAK BAGI MANUSIA.NILAI2 MATERIAL LEBIH MUDAH DIUKUR, YAITU DGN MENGGUNAKAN ALAT INDERA ATAU ALAT PENGUKUR, SPT: BERAT, PANJANG, LUAS DLSBG.SEDANGKAN NILAI KEROKHANIAN/SPRITUAL LEBIH SULIT MENGUKURNYA. DALAM MENILAI HLA2 KEROKHANIAN ATAU SPRITUAL, YG MENJADI ALAT UKUR ADALAH HATI NURANI MANUSIA YG DIBANTU OLEH ALAT INDERA, CIPTA, RASA, KARSA DAN KEYAKINAN MANUSIA.
  48. 48. NOTONAGORO BERPENDAPAT BHW NILAI2 PANCASILA TERGOLONG NILAI2 KEROKHANIAN, TETAPI NILAI-NILAI KEROKHANIAN YG MENGAKUI ADANYA NILAI MATERIAL DAN NILAI VITAL.NILAI2 PANCASILA YG TERGOLONG NILAI KEROKHANIAN ITU JUG MENGANDUNG NILAI2 LAIN SECARA LENGKAP DAN HARMONIS, BAIK NILAI MATERIAL, NILAI VITAL, DAN NILAI KEROKHANIAN, NILAI INDAHAN, ATAU NILAI ESTETIS, NILAI KEBAIKAN ATAU MORAL, MAUPUN NILAI KESUCIAN YG SISTEMATIS-HIERARKHIS, YG DIMULAI DR SILA KETUHANAN YME SBG DASAR, SAMPAI DENGAN SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA SEBAGAI TUJUAN DARI PALSAFAT PANCASILA TERSEBUT. (DARMODIHARJO, 1978)
  49. 49. C. NILAI2 PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM. ARTI SILA2 PANCASILA PD HAKIKATNYA DPT DIBEDAKAN ATAS, HAKIKAT PANCASILA YG UNIVERSAL MERUPAKAN SUBSTANSI DR SILA2 PANCASILA. SBG PEDOMAN PELKASA NAAN DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YAITU SBG SUATU DASAR NEGARA YAITU BERSIFAT UMUM KOLEKTIF SERTA AKTUALISASI YG BERSIFAT KHUSUS DAN KONKRIT DLM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN SUBSTANSI PANCASILA DGN KELIMA SILANYA YD TRDAPAT PD KETUHANAN, KEMANUSIAAN, PERSATUAN, KERAKYAT DAN KEADILAN. YAITU MENGANDUNG KUALITAS TERTENTU DAN MERUPAKAN CITA2 DAN HARAPAT BANGSA DAN NEGARA INDONESIA YG AKAN DIWUJUDKAN MENJADI KENYATAAN REAL DLM KEHIDUPANNYA. PRINSIP TSB TELAH MENJELMA DLM TERTIB SOSIAL, TERTIB MASYRAKAT, DAN TERTIB KEHIDUPAN KEAGAMAAN BANGSA INDONESIA. TIGA MASALAH POKOK KEHIDUPAN MANUSIA INDONESIA, YAITU BGMN SEHARUSNYA TERHADAP “TUHAN, DAN DIRINYA SENDIRI”, DAN SEGALA SESUATU DILUAR DIRINYA.
  50. 50. BANGSA INDONESIA MERUPAKAN PENDUKUNG NILAI2PANCASILA, DIMNA BANGSA INDONESIA YG BERKETUHANAN,BERKEMANUSIAAN, BERPERSATUAN, BERKERAKYATAN DANBERKEADILAN, SBG PENDUKUNG NILAI2 PANCASILA BANGSAINDONESIA HRS MENGHARGAI, MENGAKUI, MENERIMAPANCASILA SBG SESUATU YG BERNILAI, SHGG AKAN NAMPAKMENGGEJALA DLM SIKAP, TINGKAH LAKU DAN PERBUATANBANGSA INDONESIA TSB.NILAI2 YG TERKANDUNG DLM PANCASILA MEMPUNYAI TINGKATAN DAN BOBOT YG BERBEDA, NAMUN NILAI2 TSB TDKBERTENTANGAN, AKAN TETAPI NILAI2 TSB SALING MELENGKAPIINILAH YG DISEBUT SUBSTANSI DLM SUATU SISTEM YGMERUPAKAN KESATUAN YG BULAN, UTUH MENYELURUH ATAUKESATUAN ORGANIK.KESATUAN ORGANIK DIMANA ANTARA SILA2 SALING BERKAITAN,SALING BERHUBUNGAN ERAT, BAHKAN SALINGMENGKUALIFIKASI. OLEH KRN ITU PANCASILA SBG SUATUSISTEM DLM PENGERTIAN UMUM, BHW BAGIAN2NYA (SILA2NYA)SALING BERHUBUNGAN SECARA ERAT SEHINGGA MEMBENTUKSUATU STRUKTUR YG MENYELURUH.
  51. 51. NILA2 YG TERMUAT DLM PANCASILA TERMASUK DLMTINGKATAN NILAI YG TINGGI, DGN URUTAN SILA KETUHAN YMEMENDUDUKI TINGKATAN DAN BOBOT NILAI TERTINGGI, KRNJELAS MENGANDUNG NILAI RELIGIUS.PD TINGKAT KEEMPAT DIBAHWANYA ADALAH NILAI MANUSIAWIDASAR. YAITU NILAI KEMANUSIAAN MEMILIKI TINGKAT DANBOBOTNYA DIBAWAH NILAI KETUHANAN.NILAI KEADILAN SBG SALAH SATU NILAI MANUSIAWI DASAR,OLEH KRN ITU DILETAKKAN DIBAWAH NILAI KEMANUSIAAN.SESUAI DGN SIFAT DASAR BANGSA INDONESIA YG SANGATMENEKANKAN KERUKUNAN, MAKA NILAI PERSATUANMEMPUNYAI TINGKATAN DAN BOBOT NILAINYA YG LEBIH TINGGIDR NILAI KERAKYATAN, KRN NILAI KERAKYATAN LEBIHMERUPAKAN SARANA YG PERLU UNTUK MENCAPAI PERSATUAN.OLEH KRN ITU SBG TUJUAN NEGARA UTK MENCAPAI KEADILANMAKA MUSYAWARAH DALAM PERSATUAN DAN KESATUANMANUSIA INDONESIA SANGAT DIPERLUKAN DAN DIDASARKANPADA TINGKAT KETUHANAN DAN KEYAKINAN BANGSA DANNEGARA INDONESIA.
  52. 52. D. PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.PERKEMBANGAN MASYARAKAT DUNIA YG SEMAKIN CEPATSECARA LANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG MENGAKIBATKANSUATU PERUBAHAN PD BERBAGAI BANGSA DI BERBAGAINEGARA DI DUNIA TERMASUK INDONESIA. DLM HUB SPERTICITA, IDEOLOGI, BUSAYA SERTA JATI DIRI SUATU BANGSAMENDAPATKAN SUATU TANTANGAN YG LUAR BIASA PESATNYA.PARADOKS ANTARA KEKUASAAN GLONSL DGN KEKUASAANNASIONAL DIBERBAGAI NEGARA TERMASUK INDONESIA,MENGAKIBATKAN SUATU TARIK MENARIK YAG LAZIMNYADIKEMBALIKAN PADA DOMINASI KEKUATAN EKONOMI HALINILAH YG DIHADAPI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA DIMANATERJADI TARIK MENARIK KEPENTINGAN BAHKAN SERING KALINAMPAK ADANYA PEMAKSAAN TERHADAP KEKUATANNASIONAL.
  53. 53. A. PANCASILA SBG DASAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. BANGSA INDONESIA TERBENTUK MELALUI PROSES PENJAJA HAN BANGSA ASING, NAMUN TATKALA AKAN MENDIRIKAN SUATU NEGARA TELAH MEMILIKI SUATU LANDASAN FILISOFIS YG MERUPAKAN SUATU ESENSI KULTURAL RELIGIUS DR BANGSA INDONESIA SENDIRI, YAITU : BERKETUHANAN, BERKEMANUSIAAN, BERPERSATUAN, BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN. HAL INILAH DISEBUT SBG KAUSA MATERIALIS PANCASILA. BHW TEKAD UTK MENENTUKAN FILSAFAT PANCASILA SBG DASAR FILOSOFIS DLM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA TELAH MENDAPAT LEGITIMASI YURIDIS TATKALA “THE FOUNDING FATHERS” (BAPAK PEJUANG BANGSA) KITA MENGESAHKAN DLM KONSTITUSI UUD 1945 PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945.
  54. 54. KONSEKUENSI KEMERDEKAAN, SELAMA BANGSA INDONESIAMEMILIKI KEHENDAK BERSAMA UTK MEMBANGUN BANGSADIATAS DASAR FILOSOFIS NILAI2 PANCASILA, SEHARUSNYASEGALA KEBIJAKAN DLM NEGARA TERUTAMA DLM MELAKUKANSUATU PEMBAHARUAN2 DALAM NEGARA PADA MASAREFORMASI DEWASA INI, NILAI2 PANCASILA MERUPAKAN SUATUPANGKAL TOLAK DERIVASI BAIK DALAM BIDANG POLITIK,EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, HUKUM SERTA KEBIJAKANHUBUNGAN INTERNASIONAL DEWASA INI. HAL INILAH DLMWACANA ILMIAH DEWASA INI DIISTILAHKAN BHW “PancasilaSebagai Paradigma Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.PARADIGMA, ARTINYA SUATU ASUMSI DASAR DAN ASUMSITEORITIS YG UMUM MERUPAKAN SUATU SUMBER NILAI.KONSEKUENSINYA HAL INI MERUPAKAN SUMBER HUKUM,METODE, SERTA PENERAPAN DLM ILMU PENGETAHUANSEHINGGA SANGAT MENENTUKAN SIFAT, CIRI SERTA KARAKTERSBG ILMU PENGETAHUAN.
  55. 55. PARADIGMA BERKEMBANG MENJADI SUATU TERMENOLOGI YGMENGANDUNG KONOTASI PENGERTIAN: SUMBER NILAI,KERANGKA PIKIR, ORIENTASI DASAR, SUMBER ASAS ARAH, DANTUJUAN DR SUATU PERKEMBANGAN, PERUBAHAN SERTAPROSES DLM SUATU BIDANG TERTENTU TERMASUK BIDANGKEHIDUPAN KENEGARAAN, SEPERTI : IDEOLOGI, POLITIK,EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, SERTA PERTAHANAN DANKEAMANAN, YAG AKAN MENCAPAI SUATU KESEJAHTERAAN DANKEAMANAN MASYARAKAT.SECARA FISLOSOFIS KEDUDUKAN PANCASILA SBG PARADIGMAKEHIDUPAN KENEGARAAN DAN KEBANGSAAN MENGANDUNGKONSEKUENSI BHW DLM SEGALA ASPEK KEHIDUPANKENEGARAAN DAN KEBANGSAAN MENDASARKAN PD NILAI2 YGTERKANDUNG DI DLM PANCASILANEGARA ADALAH SBG PERWUJUDAN SIFAT KODRAT MANUSIASECARA INDIVIDU ATAU MAKHLUK SOSIAL YG SENANTIASA TDKDPT DILEPASKAN DGN LINGKUNGAN GEOGRAFIS SBG RUANGTEMPAT BANGSA / RAKYAT / MANUSIA TSB HIDUP.(NOTONAGORO, 1975)
  56. 56. KONSEKUENSI ANTARA DAN SOLLEN DAN DAS SEIN.DLM PERUBAHAN GLOBAL DEWASA INI, BANGSA INDONESIAMENGHADAPI BERBAGAI DILEMA DLM KEHIDUPAN KNEGARAANDAN KEBANGSAAN. TEKANAN DAN KEKUASAANTRANSNASIONAL YG DIDUKUNG DGN KEKUATAN KAPITALISMESENANTIASA MEMEGANG SKENARIO.INDONESIA DIHADAPKAN PD TANTANGAN PELAKSANAANKENEGARAAN, DIMANA NEGARA2 KAPITAL MEMAKSAKANKEHENDAKNYA DGN MENGEMBANGKAN WACANA POLITIKMELALUI PENEGAKAN HAM, DEMOKRASI, LIBRALISASI DAN YGTERAKHIR PEMBERANTASAN TERORISME.INTERVENSI KEKUATAN NEGARA TRANSNASIONAL TDK HANYAPD KEBIJAKAN EKONOMI, NAMUN PD BIDANG POLITIK DLL NYA.KEBEBASAN MELALUI “DEMOKRASI” BERAKIBAT RUNTUHNYANASIONALISME, SPT: KASUS AMBON (RMS), KONFLIK ETNIS,SAPARATIS GAM, PAPUA, SERTA KONFLIK SOSIAL LAINNYA YGMENGAKIBATKAN RAKYAT TAK BERDOSA MENJADI KORBAN.
  57. 57. NILAI2 PANCASILA MERUPAKAN PARADIGMA PERUBAHAN DLMKEHIDUPAN POLITIK, PD PRAKTEKNYA ANTARA DAS SOLLEN(PRAKTEK / KENYATAAN0) DAN DAS SEIN (SEHARUSNYA) TDKBERJALAN DGN YG DIHARAPKANDISADARI BHW PELAKSANAAN KENEGARAAN SUATU PIRANTI YGHRS DIPENUHI DEMI TERCAPAINYA HAK DAN KEWAJIBANWARGA NEGARA MAUPUN NEGARA, ADALAH PERANGKATHUKUM.SUMBER HUKUM MELIPUTI 2 PENGERTIAN, YAITU SUMBERHUKUM FORMAL, YAITU SUMBER HUKUM DITINJAU DR BENTUKDAN TATA CARA PENYUSUNAN HUKUM YG MENGIKAT KEPADAKOMUNITASNYA. SPR: UU, PP, PERPRES, DLL. SEDANGKANSUMBER HUKUM MATERIIL, YAITU SUMBER HUKUM YGMENENTUKAN MATERI ATAU ISI SUATU NORMA HUKUM.(DARMODIHARDJO, 1996, 206).PANCASILA YG MENGANDUNG NILAI2 RELIGIUS, NILAI KODRAT,NILAI HUKUM MORAL PD HAKEKATNYA MERUPAKAN SUMBERHUKUM METERIIL DR HUKUM POSITIF DI INDONESIA.PERUBAHAN SERTA PENGEMBANGAN SECARA ILMIAH HRSMEMPERTIMBANGKAN 3 UNSUR, YAITU : NILAI, NORMA, DANFAKTA ATAU REALITAS EMPIRIS (GALTUNG, 1980, 30).
  58. 58. PANCASILA SBG PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DANBERNEGARA DLM IMPLEMENTASINYA TERLIHAT TDKKONSISTEN ANTARA DAS SOLLEN DAN DAS SEIN. AKIBATNYABANGSA DAN NEGARA INDONESIA SENANTIASA MENDAPATTEKANAN DR KEKUASAAN NEGARA2 YG BEROTIENTASI KEPADAKAPITAL. KEBIJAKAN YG DILAKSANAKAN DLM PELAKSANAANDAN PENYELENGGARAAN NEGARA TDK LAGI BERBASIS PDFILOSOFI BANGSA, NAMUN LEBIH MENDASARKAN PDKEPENTINGAN KEKUATAN NEGARA2 TRANSNASIONAL.AKIBATNYA DEWASA INI BANGSA INDONESIA KEHILANGANKEPERCAYAAN DIRI, BAHKAN PROSES REFORMASI SAMPAISAAT INI BELUM MENUNJUKAN KEARAH TANDA2 PERBAIKANRAKYAT INDONESIA.NAMPAK BANGSA INDONESIA DEWASA INI MENGALAMI KRISISMULTIDIMENSI BHAKAN KRISIS IDEOLOGI, OLEH KRN ITU HARUSKEMBALI PD ESINSI VITAL BANGSA INDONESIA YG MERUPAKANSUMBER MOTIVASI BANGSA, AGAR MENGGAPAI CITA2KESEJAHTERAAN RAKYAT YG BERMARTABAT KEMANUSIAAN.
  59. 59. E. IDENTITAS NASIONAL AKTUALISASI PENGEM BANGANNYA MELALUI REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILAIDENTITAS NASIONAL PD HAKEKATNYA MERUPAKANMANIFESTASI NILAI2 BUDAYA YG TUMBUH DAN BERKEMBANGDLM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN SUATU NATION (BANGSA)DGN CIRI2 KHAS SUATU BANGSA YG BERBEDA DGN BANGSALAIN DLM HIDUP DAN KEHIDUPANNYA.IDENTITAS NASIONAL INDONESIA MELALUI BUDAYA TUMBUH DANBERKENBANG SEBELUM MASUKNYA AGAMA2 BESAR DINUSANTARA INI DLM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN DR RATUSANSUKU YANG DIHIMPUN DLM SATU KESATUAN INDONESIAMENJADI KEBUDAYAAN NASIONAL DGN ACUAN PANCASILA DAN“ROHNYA” BHINNEKA TUNGGAL IKA, SBG DASAR DAN ARAHPERKEMBANGANNYA DLM KEHIDUPAN BERBANGSA DANBERNEGARA.HAL INI TERBUKTI FAHAM KEBANGSAAN DGN PERGERAKAN BUDIUTOMO (1908), SAREKAT DAGANG ISLAM (1911), MUHAMMADIYAH(1912), NU (1924), INDISCHE PARTY (1912) DLL.
  60. 60. DR KEANEKARAGAMAN SUB-KULTUR TERKRISTALISASI CORRCULTURE, YG KEMUDIAN MENJADI BASIS EKSISTENSI DRNATION STATE INDONESIA, YAITU “NASIONALISME”, APAPUNSUB-KULTURNYA, MEREKA MERASA BERNUSA SATU,BERBANGSA SATU DAN BERBAHASA SATU, YAITU INDONESIA.ITULAH “IDENTITAS NASIONAL” KITA.HAKEKAT IDENTITAS NASIONAL SBG BANGSA DLM HIDUP DANKEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, ADALAH PANCASILAYG AKTUALISASINYA TERCERMIN DLM BERBAGAI PENATAANKEHIDUPAN BANGSA DLM ARTI LUAS, MISALNYA PEMBUKAANDAN UUD 1945, SISTEM PEMERINTAH YG DITERAPKAN, NILAI2ETIKA, ESTETIKA, MORAL, TRADISI, MITOS SERTA IDEOLOGI YGSECARA NORMATIF DPT DITERAPKAN DLM PERGAULAN PDTATARAN NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL.IDENTITAS NASIONAL ADALAH SESUATU YG TERBUKA, DINAMISDAN DIALEKTIS UTK DITAFSIR DGN DIBERI MAKNA BARU TATAPRELEVAN DAN FUNGSIONAL DLM KONDISI AKTUAL YGBERKEMBANG DLM MASYARAKAT.
  61. 61. PASAL 32 UUD 1945 MENYATAKAN :(1) NEGARA MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL DITENGAH PERADABAN DUNIA DGN MENJAMIN KEBEBASAN MASY. DLM MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN NILAI2 BUDAYA.(2) NEGARA MENGHORMATI DAN MEMELIHARA BAHASA DAERAH SBG KEKAYAAN BUDAYA NASIONAL.PENJELASANNYA.KEBUDAYAAN BANGSA ADALAH KEBUDAYAAN YG TIMBUL SBG BUAH USAHA BUDAYA RAKYAT INDONESIA. KEBUDAYAAN LAMA DAN ASLI TERDAPAT SBG PUNCAK2 KEBUDAYAAN DI DAERAH2 DI SELURUH INDONESIA, TERHITUNG SBG KEBU DAYAAN BANGSA. USAHA KEBUDAYAAN HRS MENUJU KE ARAH KEMAJUAN ADAB, BUDAYA, DAN PERSATUAN DGN TDK MENOLAK BAHAN2 BARU DR KEBUDAYAAN ASING YG DPT MEMPERKEMBANGKAN ATAU MEMPERKAYA KEBUDAYAAN BANGSA SENDIRI SERTA MEMPERTINGGI DERAJAT KEMANUSIAAN BANGSA INDONESIA. JD IDENTITAS NASIONAL HRS DIIKAT OLEH KEBUDAYAAN NASIONAL
  62. 62. ADA 2 TANTANGAN IDENTITAS NASIONAL:1. TANTANGAN EKSTERNAL YG BERSUMBER PD PROSES GLOBALISASI YG MELAHIRKAN NEOLIBRALISME DAN KAPITALISME YG MENGEJAWANTAHKAN DLM ADAGIUM borderless world atau one world development, MELALUI BRBAGAI KESEPAKATAN INTERNASIONAL SPT: GATT, WTO, APEC, AFTA, DLL. SHG TUMBUH TATA SOSIAL BARU.2. TANTANGAN INTERNAL MERUPAKAN KONSEKUENSI LOGIS RUNTUHNYA KEKUASAAN ORDE BARU YG TELAH MENEGAK KAN PERSTUAN DAN KESATUAN BANGSA MELALUI PENDEKA TAN SCURITY YG MEMASUNG HAK2 KONSTITUSIONAL (HAM) RAKAYT MELALUI BERBAGAI KEBIJAKAN YG BERTENTANGAN DGN KONSTITUSI.NASIONALISME PD HAKEKATNYA DALAH LE DESIRE VIVRE ENSEMBLE (KEINGINAN UTK HIDUP BERSAMA) BERTUMPU PD KESADARAN AKAN ADANYA JIWA DAN PRINSIP SPRITUAL YG BERAKAR PD KEPAHLAWANAN MASA LALU YG TUMBUH KRN KESAMAAN PENDERIATAAN DAN KEMULIAAN MASA LALU. (ERNEST RENAN)
  63. 63. PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL.APA DAN BGMN IDENTITAS NASIONAL ITU DIPAHAMI OLEHGENERASI MUDA PENERUS BANGSA DAN TRADISI NILAI2 YG DIWARISKAN SBG AJARAN OLEH NENEK-MOYANG KITA, MAKAPEMBERDAYAAN WARISAN NILAI2 HRS TETAP BERMAKNA DLMARTI RELEVAN DAN FUNGSIONAL BG KONDISI AKTUAL YGSEDANG BERKEMBANG DLM MASYARAKAT.NILAI2 BUDAYA KITA TDK HANYA KITA WARISI SBG BARANG YGSUDAH JADI YG MANDEK DLM KEBEKUAN NORMATIF DANNOSTALGIK, MELAINKAN HRS DIPERJUANGKAN DAN KITATUMBUHKEMBANGKAN DLM DIMENSI RUANG DAN WAKTU YGTERUS BERKEMBANG DAN BERUBAH.KONSEKUENSI DAN IMPLIKASINYA BHW SBG UPAYA PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL PERLU DITEMPUH REVITALISASINILAI2 YG TERKANDUNG DLM PANCASILA. REVITALISASI NILAI2PANCASILA SBG MANIFESTASI IDENTITAS NASIONALMENGANDUNG MAKNA BHW PANCASILA HRS DITELAKKAN DLMSATU KEUTUHAN TAFSIR DGN PEMBUKAAN UUD 45 SBGSTAATSFUNDAMENTAL NORM.
  64. 64. ADA 3 DIMENSI YG MELEKAT PD PANCASILA:1. DIMENSI REALITAS: BHW NILAI2 YG TERKANDUNG DI DLM NYA DIKONKRITISASIKAN DLM HIDUP KESERASIAN SBG CERMINAN KONDISI OBYEKTIF YG TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM MASYARAKAT KAMPUS UTAMANYA, SBG SUATU RANGKAIAN NILAI2 YG BERSIFAT SEIN IM SOLLEN ATAU SOLLEN IM SEIN.2. BHW IDEALISME YG TERKANDUNG DI DLM NYA BUKANLAH SEKEDAR UTOPI TANPA MAKNA, MELAINKAN DIOBJEKTIVASI KAN UTK MEMBANGKITKAN GAIRAH DAN OPTIMISME PARA WARGA MASYARAKAT GUNA MELIHAT HARI DEPAN SECARA PROSPEKTIF, MENUJU HARI ESOK YG LEBIH BAIK, MISALNYA MELALUI SEMINAR2 ATAU DIALOG2 ATAU “GERAKAN MORAL” DGN SEMANGAT “REVITALISASI PANCASILA”3. DIMENSI FLEKSIBELITAS, BHW PANCASILA BUKANLAH BARANG JADI YG SUDAH SELESAI DAN TERTUTUP MENJADI YG SAKRAL, MELAINKAN TERBUKA BAGI TAFSIR2 BARU UTK MEMENUHI KEBUTUHAN ZAMAN YG TERUS MENERUS BERKEMBANG. TANPA KEHILANGAN NILAI HAKIKINYA NILAI2 PANCASILA TETAP AKTUAL, RELEVAN, SERTA FUNGSIONAL SBG TIANG PENYANGGA KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA DGN JIWA DAN SEMANGAT “BHINNEKA TUNGGAL IKA”
  65. 65. OLEH SEBAB ITU ANTARA MORALITAS DAN HUKUM MEMANGTERDAPAT KORELASI YG SANGAT ERAT, DLM ARTI BHWMORALITAS YG TDK DIDUKUNG OLEH KEHIDUPAN HUKUM YGKONDUSIF AKAN MENJADI SUBJEKTIVITAS YG SATU SAMA LAINAKAN SALING BERBENTURAN; SEBALIKNYA KETENTUAN HUKUMYG DISUSUN TANPA DISERTAI DASAR DAN ALASAN MORAL AKANMELAHIRKAN SUATU LEGALISME YG REPRESIF, KONTRAPRODUKTIF DAN BERTENTANGAN DGN NILAI2 PANCASILA.DLM MEREVITALISASI PANCASILA SBG MANIFESTASI IDENTITASNASIONAL, PENYELENGGARAAN MATA KULIAH PENGEM BANGANKEPRIBADIAN (MPK) DIKAITKAN DGN WAWASAN:1. SPRITUAL, UTK MELETAKAN LANDASAN ETIK, ESTETIK, MORAL, SBG DASAR DAN ARAH PENGEMBANGAN SUATU PROFESI.2. AKADEMIS, UTK MENUNJUKAN BHW MPK MERUPAKAN ASPEK PENTING, YG TDK KALAH PENTINGNYA BAHKAN LEBIH PENTING DLM KERANGKAN PENYIPAPAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YG BUKAN SEKEDAR INSTRUMEN MELAINKAN ADALAH SUBJEK PEMBAHARUAN DAN PENCERAHAN DLM PEMBANGUNAN NASIONAL.
  66. 66. 3. KEBANGSAAN, UTK MENUMBUHKAN KESADARAN NASIONALIS MENYA, AGAR DLM PERGAULAN ANTAR BANGSA TETAP SETIA KEPADA KEPENTINGAN BANGSANYA, BANGSA DAN RESPEK KEPADA JATI DIRI BANGSANYA YG MEMILIKI IDEOLOGI SENDIRI.4. MONDIAL, UTK MENYADARKAN BHW MANUSIA DAN BANGSA DI MASA KINI HRS SIAP MENGHADAPI DIALEKTIKANYA PERKEMBANGAN DLM MASYARAKAT DUNIA YG “TERBUKA”, MAMPU UTK BERADAPTASI DGN PERUBAHAN YG TERUS MENERUS TERJADI DGN CEPAT, DAN MAMPU PULA MENCARI JALAN KELUARNYA SENDIRI DLM MENGATASI SETIAP TANTANGAN YG DIHADAPI, SEBAB DAMPAK DAN PENGARUH IMTEK, BUKAN LAGI HANYA SEKEDAR SARANA, MELAINKAN TELAH MENJADI SESUATU YG SUBSTANTIF DLM KEHIDUPAN UMAT MANUSIA MENYENTUH SEMUA SEGI DAN SENDI KEHIDUPAN SECARA EKSTENSIF DAN MERUBAH BUDAYA SECARA INTENSIF.
  67. 67. DLM KONDISI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DANBERNEGARA YG SEDANG DILANDA OLEH KRISIS DANDISINTEGRASI, MAKA PANCASILA TDK TERHINDAR DRBERBAGAI MACAM GUGATAN, SINISME, SERTA PELECEHANTERHADAP KREDIBILITAS DIRINYA SBG DASAR NEGARAATAUPUN SBG MANIFESTASINYA SEBAGAI IDENTITASNASIONAL.MELALUI REVITALISASI PANCASILA, IDENTITAS NASIONAL DLMJALUR RASIONAL-AKADEMIK TDK SAJA DLM SEGI TEKSTUALMELAINKAN JUGA DLM SEGI KONTEKSTUALNYA.DI EKSPLORASIKAN SBG REFRENSI KRITIK SOSIAL TERHADAPBERBAGAI PENYIMPANGAN YG MELANDA MASYARAKAT KITADEWASA INI. DGN SEMBOYAN “CINTAILAH BANGSA DANNEGARA KITA YG SEDANG DIRUNDUNG OLEH BERBAGAIPERMASALAHAN”.
  68. 68. F. NEGARA DAN KONSTITUSI.1. PENERTIAN BANGSA PENGERTIAN BANGSA MAUPUN NEGARA MASIH MENGANDUNG PERBEDAAN, BAIK PARA AHLI ILMU NEGARA, HK. TATA NEGARA MAUPUN ILMUAN SOSIOLOGIS. KHUSUSNYA MASALAH KELAHIRAN SUATU BANGSA YG TDK SAMA DI DUNIA INI.• BANGSA TERBENTUK KRN ADANYA KEINGINAN UTK HIDUP BERSMA (HASRAT BERSATU) DGN PERASAAN SETIA KAWAN YG AGUNG (ERNEST RENAN / PRANCIS)• BANGSA ADALAH KELOMPOK MANUSIA YG MEMPUNYAI PERSA MAAN KARAKTER. KARAKTERISTIK TUMBUH KRN ADANYA PERSAMAAN (OTTO BAUER / JERMAN.• BANGSA TERBENTUK KRN ADANYA HASRAT BERSATU. HASRAT ITU TIMBUL KRN ADANYA RASA KESATUAN ANTAR MANUSIA KRN TEMPAT TINGGALNYA (F. RATZEL / JERMAN).• BANGSA ADALAH HSIL HIDUP MANUSIA DLM SEJARAH. SUATU BANGSA MERUPAKAN GOLONGAN YG BERANEKARAGAM DAN TDK BISA DIRUMUSKAN SECARA EKSAK. BANGSA MEMILIKI FAKTOR2 OBYEKTIF TERTENTU, SPT: KETURUNAN, WILAYAH, BAHASA, ADAT ISTIADAT, KESAMAAN POLITIK, DAN AGAMA (HANS KOHN / JERMAN).
  69. 69. ADA 4 UNSUR TERBENTUKNYA SUATU BANGSA :• KEINGINAN UTK MENCAPAI KESATUAN NASIONAL YG TERDIRI ATAS KESATUAN SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, AGAMA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI DAN SOLIDARITAS.• KEINGINAN UTK MENCAPAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN NASIONAL SEPENUHNYA, YAITU BEBAS DR DOMINASI DAN CAMPUR TANGAN BANGSA ASING TERHADAP URUSAN DLM NEGERINYA.• KEINGINAN DLM KEMANDIRIAN, KEUNGGULAN, INDIVIDUALITAS, KEASLIAN/KEKHASAN. SPT: BAHASA NASIONAL.• KEINGNAN UTK MENONJOL/UNGGUL DIANTARA BANGSA2 DI DUNIA DLM MENGEJAR, MARTABAT, KEHORMATAN, PENGARUH DAN PRISTISE.
  70. 70. 2. PENGERTIAN NEGARA.• NEGARA ADALAH ORGANISASI KEKUASAAN DR SKELOMPOK MANUSIA YG TELAH BERDIAM DI WILAYAH TERTENTU (GEORGE JELENIK)..• NEGARA MERUPAKAN ORGANISASI KESUSILAAN YG MUNCUL SBG SINTESA DR KEMERDEKAAN INDIVIDUAL DAN KEMERDEKA AN UNIVERSAL ( GWF. HEGEL).• NEGARA ADALAH SUATU ORGANISASI YG TIMBUL KRN KEHENDAK DR SUATU GOLONGAN ATAU BANGSANYA SENDIRI (KRANENBURG).• NEGARA ADALAH ALAT (AGENCY) ATAU WEWENANG (AUTHORITY) YG MENGATUR ATAU MENGENDALIKAN PERSOALAN BERSAMA ATAS NAMA MASYARAKAT (ROGER F. SOLTAU).• NEGARA ADALAH SUATU ORGANISASI MANUSIA/KELOMPOK YG BERADA DI BAWAH SUATU PEMERINTAHAN YG SAMA (R.DJOKOSUTONO).• NEGARA IADALAH ORGANISASI MASYARAKAT YG MEMPUNYAI DAERAH TERTENTU DIMANA KEKUASAAN NEGARA BERLAKU SEPENUHNYA SBG KEDAULATAN (SOUVEREIGN) (SOENARKO).
  71. 71. MENGENAI TERJADINYA SUATU NEGARA TERDAPAT BEBERAPA TEORI, YAITU:1. TEORI KENYATAAN, TIMBULNYA SUATU NEGARA ADALAH SOAL KENYATAAN. APABILA SUATU KETIKA TELAH TERPENUHI UNSUR2 NEGARA (WILAYAH, RAKYAT, PEMERINTAH YG BERDAULAT) MAKA PD SAAT ITU PULA NEGARA SUDAH MENJADI SUATU KENYATAAN.2. TOERI KETUHANAN, TIMBULNYA SUATU NEGARA ADALAH ATAS KEHENDAK TUHAN. SEGALA SESUATU TDK AKAN TERJADI APABILA TUHAN TDK MENHENDAKINYA.3. TEORI PERJANJIAN, NEGARA ITU LAHIR KRN PERJANJIAN YG DIBUAT ANTARA ORANG YG TADINYA HIDUP BEBAS. PERJANJIAN DIADAKAN AGAR KEPENTINGAN BERSAMA DPT TERPELIHARA DAN TERJAMIN, “SUPAYA” ORG YG SATU TDK MERUPAKAN BINATANG BUAS BAGI ORG LAIN. PERJANJIAN INI DISEBUT PERJANJIAN MASYARAKAT (JJ. ROUSSEAU)4. TEORI PENAKLUKAN, NEGARA TIMBUL KRN PENAKLUKAN. DAERAH DPT DIKUASAI DAN DIBENTUK SUATU ORGANISASI NEGARA. - PEMBERONTAKAN TERHADAP NEGARA LAIN YG MENJAJAH. SPT; NEGARA RI. - PELEBURAN (FUSI) ANTARA BEBERAPA NEGARA MENJADI SUATU NEGARA BARU. SPT: JERMAN BERSATU (1871) SKRG
  72. 72. SUATU NEGARA HRS MEMENUHI PERSYARATAN SBB:• RAKYAT YG BERSATU• DAERAH ATAU WILAYAH• PEMERINTAH YG BERDAULAT DAN MEMILIKI ATURAN/ KONSTITUSI.• MENDAPAT PENGAKUAN DR NEGARA LAIN (BUDIYANTO,1997)DR BEBERAPA UNSUR DIATAS, RAKYAT, WILAYAH DAN PEMERINTAH YG BERDAULAT MERUPAKAN UNSUR KONSTITUTIF KRN KEBERADAANNYA HRS ADA.SEDANGKAN PENGAKUAN DR NEGARA LAIN MERUPAKAN UNSUR DEKLARATIF YG BERSIFAT FORMALITAS, KRN DIPERLUKAN DLM RANGKA MEMENUHI UNSUR TATA URUTAN PERGAULAN INTERNASIONAL.
  73. 73. BENTUK2 NEGARA :1. NEGARA KESATUAN, SUATU NEGARA YG MERDEKA DAN BERDAULAT DIMANA YG BERKUASA HANYA PEMERINTAH PUSAT YG MENGATUR SELURUH DAERAH. DLM NEGARA KESATUAN PEMERINTAH PUSAT MEMPUNYAI WEWENANG MENGATUR SELURUH WILAYAH MELALUI PEMBENTUKAN DAERAH2 DAN WILAYAH NEGARA. NEGARA KESATUAN DPT DILAKSANAKAN PEMERINTAHANNYA MELALUI SISTEM SENTRALISAI DAN DESENTRALISAI, SENTRALISASI, ADALAH SEGALA SESUATU DLM NEGERA LGSG DIATUR DAN DIURUS OLEH PEMERINTAH PUSAT, SEDANGKAN DAERAH TINGGAL MELAKSANAKANNYA. DESETRALISASI, ADALAH DAERAH DIBERIKAN KESEMPATAN DAN WEWENANG UTK MENGURUS URUSAN RUMAH TANGGA NYA SENDIRI (OTONOMI DAERAH) YG DINAMAKAN DAERAH OTONOM
  74. 74. BENTUK NEGARA KESATUAN PD UMUMNYA MEMPUNYAI SIFAT2:a. KEDAULATAN NEGARA MENCAKUP KE DALAM DAN KE LUAR YG DITANGANI PEMERINTAH PUSAT.b. NEGARA HANYA MEMPUNYAI SATU UNDANG-UNDANG DASAR, SATU KEPALA NEGARA, SATU DEWAN MENTERI, DAN SATU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.c. HANYA ADA SATU KEBIJAKAN YG MENYANGKUT PERSOALAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, SERTA PERTAHANAN DAN KEAMANAN.
  75. 75. 2. NEGARA SERIKAT. ADALAH NEGARA YG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA NEGARA, YG MENJADI NEGARA2 BAGIAN DAN NEGARA SERIKAT ITU SENDIRI. NEGARA BAGIAN TSB SEMULA MERU PAKAN SUATU NEGARA YG MERDEKA YG BERDAULAT SERTA BERDIRI SENDIRI. DGN MENGGABUNGKAN DIRI DLM SUATU NEGARA SERIKAT, MAKA NEGARA YG TADINYA BERDIRI SENDIRI KEMUDIAN MENJADI NEGARA BAGIAN, MELEPASKAN SEBAGIAN KEKUASAANNYA DAN MENYERAHKANNYA KEPADA NEGARA SERIKAT. KEKUASAAN DR NEGARA SERIKAT ADALAH KEKUASAAN YG DITERIMANYA DR NEGARA2 BAGIAN. BIASANYA YG DISERAHKAN OLEH NEGARA BAGIAN KEPADA NEGARA SERIKAT ADALAH HAL2 YG BERKAITAN DGN HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN NEGARA, KEUANGAN DAN URUSAN POS DAN TELEKOMUNIKASI.
  76. 76. 3. PENGERTIAN KONSTITUSI. KONSTITUSI BERASAL DR KATA CONSTITUER (PRANCIS), YG BERARTI MEMBENTUK. YAITU MEMBENTUK NEGARA. OLEH SEBAB ITU SECARA UMUM ISTILAH KONSTITUSI MENGGAMBARKAN KESELURUHAN SISTEM KETATANEGARA AN SUATU NEGARA, YAITU BERUPA KUMPULAN PERATURAN2 YG MEMBENTUK, MEMNGATUR, ATAU MEMERINTAH NEGARA. PERATURAN TSB ADA YG BERUPA TERTULIS DAN YG TDK TERTULIS. DUA PENGERTIAN DLM ISTILAH KONSTITUSI, YAITU: a. PENGERTIAN YG LUAS, BERARTI KESELURUHAN KETENTUAN DASAR, BAIK YG TERTULIS MAUPUN YG TDK TERTULIS. b. PENGERTIAN YG SEMPIT, KONSTITUSI BERARTI PIAGAM DASAR ATAU UUD, YAITU SUATU DOKUMEN LENGKAP MENGENAI PERATURAN2 DASAR NEGARA.
  77. 77. KONSENSUS YG MENJAMIN TEGAKNYA KONSTITUSIONALISME DI ZAMAN MODERN PD UMUMNYA BERSANDAR PD 3 ELEMEN KESEPAKATAN (CONCENSUS):1. KESEPAKATAN TTG TUJUAN ATAU CITA2 BERSAMA.2. KESEPAKATAN TTG RULE OF LAW SBG LANDASAN PEMERINTAHAN ATAU PENYELENGGARAAN NEGARA.3. KESEPAKATAN TTG BENTUK2 INSTITUSI2 DAN PROSEDUR2 KETATANEGARAAN.KESEPAKATAN (KONSENSUS) YG PERTAMA, BERKENAAN DGN CIATA2 BERSAMA SANGAT MENENTUKAN TEGAKNYA KONSTITUSI PD SUATU NEGARA. KRN CITA2 BERSAMA ITULAH YG PD PUNCAKNYA PALING MUNGKIN MENCERMIN KAN KEBERSAMAAN DI ANTARA SESAMA WARGA MASY. YG DLM KENYATAANNYA HRS HIDUP DI-TENGAH2 PLURALISME ATAU KEMAJEMUKAN.UTK MENJAMIN KEBERSAMAAN DLM RANGKA KEHIDUPAN KENEGARAAN, DIPERLUKAN PERUMUSAN TTG TUJUAN ATAU CITA2 BERSAMA YG BIASA DISEBUT FILSAFAT KENEGARAAN ATAU CITA NEGARA (STAATS IDEE).
  78. 78. KESEPAKATAN KEDUA, BASIS PEMERINTAHAN DIDASARKANATAS ATURAN HUKUM DAN KONSTITUSI. KESEPAKATAN INISANGAT PRINSIP, KRN SETIAP NEGARA HRS ADA KEYAKINANBERSAMA BHW APAPUN YG HENDAK DILAKUKAN DLM KONTEKSPENYELENGGARAAN NEGARA HARUS DIDASARKAN PD RULE OFLAW GAME YG DITENTUKAN BERSAMA.AV.DECEY, MENGATAKAN “The Rule Of Law, and Not For Man”,BHW HUKUMLAH YG SESUNGGUHNYA MEMERINTAH ATAUMEMIMPIN DLM SUATU NEGARA, BUKAN MANUSIA ATAU ORANG.BUKAN “The Rule by Law”, yaitu HUKUM HANYA BERSIFATINSTRUMENTAL ATAU ALAT.HUKUM HRS DIPANDANG SBG SATU KESATUAN SISTEM YG DIPUNCAKNYA TERDAPAT PENGERTIAN HUKUM DASAR YG TDKLAIN ADALAH “KONSTITUSI”.OLEH SEBAB ITU ADA ISTILAH “CONSTITUTIONAL STATE”, YGMERUPAKAN CIRI DLM NEGARA DEMOKRASI MODERN. OLEHKRN ITU SEGALA SESUATU KEPUTUSAN HRS DIDASARKAN PDATURAN / HUKUM ATAU KONSTITUSI.
  79. 79. KESEPAKATAN KETIGA, ADALAH BERKENAAN DGN:a. BANGUNAN ORGAN NEGARA DAN PROSEDUR2 YG MENGATUR PELAKSANAANNYA.b. HUBUNGAN2 ANTAR ORGAN NEGARA ITU SATU DGN YG LAINNYA.c. HUBUNGAN2 ANTAR ORGAN NEGARA ITU DGN WARGA NEGARA.DGN ADANYA KESEPAKATAN MAKA KONSTITUSI DPT DGN MUDAH DIRUMUSKAN, KRN BENAR2 MENCERMINKAN KEINGINAN BERSAMA TTG INSTITUSI DAN MEKANISME KATATANEGARAAN YG HENDAK DIKEMBANGKAN DALAM KERANGKA KEHIDUPAN NEGARA BERKONSTITUSI. (CONSTITUTIONAL STATE).KESEPAKATAN TSB DIRUMUSKAN DLM DOKUMEN KONSTITUSI YG DIJADIKAN PEGANGAN BERSAMA UTK KURUN WAKTU YG LAMA, SEHINGG PARA PERANCANG DAN PERUMUS KONSTITUSI SEHARUSNYA MEMBAYANGKAN, BHW NASKAH KONSTITUSI ITU TDK AKAN SERING DIUBAH. KONSTITUSI TDK SAMA DGN UNDANG2 YG DPT LEBIH MUDAH DIUBAH-UBAH, WALAU KONSTITUSI BUKANLAH SUATU BARANG YG DISAKRALKAN.
  80. 80. PRINSIP KESELURUHAN KESEPAKATAN INTINYA MENYANGKUTPENGATURAN DAN PEMBATASAN KEKUASAAN.PRINSIP KONSTITUSIONALISME MODERN SEBENARNYA MMGSEBENARNYA MENYANGKUT PRINSIP PEMBATASAN KEKUASAANYG LAZIM DISEBUT SBG PRINSIP LIMITED GOVERNMENT.KONSTITUSIONAL MENGATUR DUA HUBUNGAN YG BERKAITANSATU SAMA LAINNYA, YAITU:PERTAMA, HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN DGN WARGANEGARA.KEDUA, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHAN.OLEH SEBAB ITU ISI KONSTITUSI UTK MENGATUR TIGA HALPENTING:a. MENENTUKAN PEMBATASAN KEKUASAAN ORGAN2 NEGARAb. MENGATUR HUB ANTAR LEMBAGA2 NEGARAc. MENGATUR HUB KEKUASAAN ANTARA LEMBAGA2 NEGARA DGN WARGA NEGARA.
  81. 81. BEBERAPA FUNGSI KONSTITUSI SECARA AKADEMIS MAUPUN PRAKTIS (JIMLY ASSHIDDIQUE, 2006), YAITU :a. MENENTUKAN PEMBATASAN TERHADAP KEKUASAAN SBG SATU FUNGSI KONSTITUSIONALISME, TTP DIPIHAK LAIN,b. MEMBERIKAN LEGITIMASI TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN.c. BERFUNGSI SBG INSTRUMEN UTK MENGALIHKAN KEWENANGAN DR PEMEGANG KEKUASAAN ASAL (BAIK RAKYAT DLM SISTEM DEMOKRASI ATAU RAJA DLM SISTEM MONARKI), KPD ORGAN2 KEKUASAAN NEGARA.d. BERFUNGSI SBG KEPALA NEGARA SECARA SIMBOLIK.e. BERFUNGSI SBG KITAB SUCI SIMBOLIK DR SUATU AGAMA CIVIL, ATAU SYARI’AT NEGARA.
  82. 82. SBG KEPALA NEGARA SIMBOLIK, KONSTITUSI BERFUNGSI:• SBG SIMBOL PERSATUAN (SYMBOL OF UNITY).• SBG LAMBANG IDENTITAS DAN KEAGUNGAN NASIONAL SUATU BANGSA (MAJESTY OF THE NATIONS)• SBG PUNCAK ATAU KEHIDMATAN UPACARA (CENTER OF CEREMONY).FUNGSINYA SBG DOKUMEN KITAB SUCI SIMBOLIK, ADALAH:• SBG DOKUMEN PENGENDALI (TOOL OF PILITICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC CONTROL).• SBG DOKUMEN PEREKAYASAAN DAN BAHKAN PEMBARUAN KEARAH MASA DEPAN (TOOL OF POLITICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC ENGINEERING AND REFORM)
  83. 83. SECARA UMUM, KONSTITUSI MEMILIKI SIFAT, YAITU: FORMIL, MATERIIL, TERTULIS, DAN TDK TERTULIS SERTA FLEXIBLE.1. FORMIL DAN METERIIL. FORMIL BERARTI KONSTITUSI YG TERTULIS DLM SUATU KETATANEGARAAN SUATU NEGARA. SUATU KONSTITUSI BARU BERMAKNA APABILA KONSTITUSI TSB TELAH BERBENTUK NASKAH TERTULIS DAN DIUNDANGKAN, SPT: UUD 1945. MATERIIL, ADALAH SUATU KONSTITUSI JIKA ORANG MELIHAT NYA DR SEGI ISINYA, ISI DR KONSTITUSI PD DASARNYA MENYANGKUT HAL2 YG BERSIFAT DASAR ATAU POKOK BAGI RAKYAT DAN NEGARA. KRN ITU UTK MEMBUAT KONSTITUSI DIPERLUKAN WAKTU YG KHUSUS.2. FLEXIBEL, KONSTITUSI DIKATAKAN FLEXIBEL APABILA MEMILIKI CIRI2: * ELASTIS KRN DPT MENYESUAIKAN DIRINYA DGN MUDAH. * DIUMUMKAN DAN DIUBAH DGN CARA YG SAMA SPT UDANG2.
  84. 84. 3. TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS, MEMBEDAKAN SECARA PRINSIPIL KONSTITUSI TERTULIS DAN TDK TERTULIS ADALAH TDK TEPAT. SEBUTAN KONSTITUSI TDK TERTULIS HANYA DIPAKAI UTK DILAWANKAN DGN KONSTITUSI MODERN YG LAZIMNYA DITULIS DLM SUATU NASKAH. TIMBULNYA KONSTITUSI TERTULIS DISEBABKAN KRN PENGARUH ALIRAN KODIFIKASI. SATU2NYA NEGARA YG PUNYAI KONSTITUSI TDK TERTULIS HANYA NEGARA INGGRIS. NAMUN PRINSIP YG DICANTUMKAN DLM KONSTITUSI DI INGGRIS DICANTUMKAN DLM UNDANG2 BIASA, SPT, BILL OF RIGHTS. DGN DEMIKIAN SUATU KONSTITUSI TERTULIS APABILA DICANTUMKAN DLM SUATU NASKAH ATAU BEBERAPA NASKAH, SEDANGKAN YG TDK TERTULIS DLM SUATU NASKAH TERTENTU, MELAINKAN DLM BANYAK HAL YG DIATURKAN DLM KONVENSI ATAU UNDANG2 BIASA.
  85. 85. MENURUT C.F. STRONG (DLM H.T.N. DAN ILMU POLITIK) PERUBAHAN KONSTITUSI DPT DILAKUKAN DGN 4 CARA:1. OLEH KEKUASAAN LEGISLATIF: a. UTK DAPAT MENGUBAH KONSTITUSI, DLM SIDANG HRS DIHADIRI PALING SEDIKIT 2/3 DR SELURUH JUMLAH ANGGOTA (FIXED QUORUM OF MEMBERS), KEPUTUSAN PERUBAHAN BARU SAH APABILA DIUSULKAN DAN DISETUJUI OLEH SUARA TERBANYAK (2/3 ANGGOTA YG HADIR). b. SEBELUM PERUBAHAN DILAKUKAN, LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DIBUBARKAN DN DIADAKAN PEMILU BARU, LEMBAGA MPR YG BARULAH MELAKUKAN PERUBAHAN TERHADAP KONSTITUSI TSB. c. UTK MENGUBAH KONSTITUSI, DUA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT (BICAMERAL SISTEM: DPR-MPR) MELAKUKAN SIDANG GABUNGAN SBG SUATU BADAN. KEPUTUSAN KONSTITUSI DINYAKAN SAH APABILA DISETUJUI DGN SUARA TERBANYAK DR ANGGOTA2NYA.
  86. 86. 2. OLEH RAKYAT MELALUI REFRENDUM, PENGUBAHAN KONSTITUSI MEMERLUKAN ADANYA PENDAPAT LGSG DR RAKYAT. PENDAPAT RAKYAT DPT DILAKUKAN MELALUI REFRENDUM, PLEBISIT, ATAU VOTE. MISALNYA: SUATU LEMBAGA DIBERIKAN WEWENANG UTK MENGUBAH KONSTITUSI, MEMBUAT RANCANGAN KEMUDIAN DISAMPAIKAN KPD RAKYAT.3. OLEH SEJUMLAH NEGARA BAGIAN (FEDERAL STATE) CARA INI HANYA TERJADI PD NEGARA LIBERAL, KRN PENENTUAN NEGARA FIDERAL DIBENTUK OLEH NEGARA2 YG MEMBENTUKNYA DAN KONSTITUSINYA MERUPAKAN BENTUK PERJANJIAN (TRAKTAT) ANTAR NEGARA2 BAGIAN TADI.MAKA PENGUBAHAN KONSTITUSI MEMERLUKAN ADANYA PERSETUJUAN NEGARA2 ANGGOTANYA (NEGARA2 BAGIAN) SPT: AS. SWISS DAN USTRALIA.
  87. 87. 4. DGN KONVENSI KETATANEGARAAN (BY SPECIAL CONCENTIONS). CARA INI TERJADI APABILA MENGUBAH KONSTITUSI MENG HARUSKAN DIBENTUKNYA SUATU BADAN KHUSUS.(SPT: UTK MENGUBAH UUDS 1950 DIBENTUK BADAN KHUSUS YG DINAMAKAN MAJELIS PERUBAHAN UUD. CARA MENGUBAH KONSTITUSI DPT DILAKUKAN DGN 4 CARA: a. SOME PRIMARY FORCES. ADALAH CARA PENGUBAHAN KONSTITUSI YG DILAKUKAN ATAU TERJADI OLEH SBGIAN BESAR RAKYAT SUATU NEGARA YG MERUPAKAN KEKUATAN YG BERPENGARUH ATAU DOMINAN DLM KEHIDUPAN NEGARA YBS, ATAU GOLONGAN2 YG KUAT DLM MASYARAKAT. b. FORMAL AMANDMENT, ADALAH CARA PENGUBAHAN KONSTITUSI SUATU NEGARA APABILA PENGUBAHAN ITU DILAKUKAN SESUAI DGN ATAU MELALUI KETENTUAN2 YG TELAH TERCERMIN DI DLM PERATUAN PER-UNDANG2AN YG BERLAKU.
  88. 88. c. JUDICIAL INTERPRETATIONS. YAITU PENGUBAHAN KONSTITUSI YG DILAKUKAN ATAU MELALUI PENAFSIRAN BERDASARKAN HUKUM. MISALNYA TAFSIRAN PASAL 37 UUD 1945 TTG PERUBAHAN UUD DPT DITAFSIRKAN BHW PERUBAHAN UUD 1945 BUKAN HANYA BATANG TUBUH SAJA, MELAINKAN DPT DILAKUKAN BAIK PD BATANG TUBUH, PENJELASAN MAUPUN PEMBUKAANNYA.d. USAGES AND CUSTOMS, MENURUT KC. WHEARE, PERUBAHAN KONSTITUSI DPT DILAKUKAN BERDASARKAN KEBIASAAN (USAGE) DAN ADAT ISTIADAT (CUSTOM) KETATANEGARAAN. MISALNYA PIDATO PRESIDEN SETIAP TGL 16 AGUSTUS DI DEPAN SIDANG PLENO DPR-MPR.
  89. 89. 3. KONSTITUSI INDONSIA DR MASA KE MASA (1945 – SEKARANG) (1) UUD 1945: 18 AGUSTUS 1945 – 27 DESEMBER 1949. (2) KONSTITUSI RIS 1949: 27 DES. 1949 – 17 AGUSTUS 1950. (3) UUD SEMENTARA 1950: 17 AGUSTUS 1959 – 5 JULI 1959. (4) UUD 1945: 5 JULI 2002. (5) UUD NEGARA RI 1945: (AMANDEMEN I – IV ) 2002 – SKRG.UUD NEGARA RI 1945 SBG MANA TERAKHIR DIUBAH PD TAHUN 1999, 2000, 2001 DAN 2002 MERUPAKAN SATU KESATUAN RANGKAIAN PERUMUSAN HUKUM DASAR INDONESIA DIMASA DEPAN. ISINYA MENCAKUP DASAR NORMATIF YG BERFUNGSI SBG SARANA PENGENDALI (TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL CONTROL) TERHADAP PENYIMPANGAN DAN PENYELEWENGAN DLM DINAMIKA PERKEMBANGAN ZAMAN DAN SEKALIGUS SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT (TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL REFORM) SERTA SARANA PEREKAYASAAN (TOOL SOCIAL AND POLITICAL ENGINEERING). KEARAH CITA2 KOLEKTIF BANGSA
  90. 90. SBG HUKUM DASAR, PERUMUSAN ISINYA DISUSUN SECARASISTEMATIS MULAI DR PRINSIP2 YG BERSIFAT UMUM DANMENDASAR. DILANJUTKAN DGN PRINSIP2 KEKUASAAN DLMSETIAP CABANGNYA YG DISUSUN SECARA BERURUTAN.PASAL2 DAN AYAT2NYA DIRUMUSKAN DLM TINGKAT ABSTRAKSIYG SESUAI DGN HAKEKATNYA SBG HUKUM DASAR, DGNKESADARAN BHW PENGATURAN YG BERSIFAT RINCI AKANDITENTUKAN LEBIH LANJUT DLM UNDANG2.MAKIN ELASTIS SUATU ATURAN, MAKIN TERBUKA KMUNGKINANUTK MENAMPUNG DINAMIKA PERKEMBANGAN ZAMAN,SEHINGGA UUD TDK LEKAS KETINGGALAN ZAMAN.OLEH KRN ITU YG TERPENTING ADALAH SEMANGAT DANKEMAUAN POLITIK (POLITICAL WILL) PARA PENYELENGGARANEGARA.MESKIPUN DIRUMUSKAN DGN JELAS UUD DAN MENGANUT ASASKEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRATISASI, JIKAPENYELENGGARA NEGARA TDK BERJIWA DEMOKRASI DLMKENYATAAN, HANYA MENGANGGAP DEMOKRASI SBG RETORIKASEMATA, MAKA TDK AKAN TERWUJUD DLM PRAKTEKNYA.
  91. 91. 1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (I). UUD 1945 PERTAMA KALI DISAHKAN OLEH PPKI PD TANGGAL 18 AGUSTUS 1945, SEHARI SETELAH KEMERDEKAAN RI YG DIPROKLAMASIKAN OLEH SOEKARNO – HATTA. (17-81945). NASKAH UUD 45 DISIAPKAN OLEH SUATU BADAN BENTUKAN PEMERINTAH BALA TENTARA JEPANG (DUKURITZU ZYUMBI TYOOSAKAI) BAHASA INDONESIANYA : “BADAN PENYELIDIK USAHA2 PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI)”, DILANTIK PD TANGGAL 28 MEI 1945. PD SAAT ITU JUGA DIPERSIAPKAN NASKAH UUD UTK DIDEBATKAN DLM PANITIA. BPUPKI BERANGGOTAKAN 62 ORANG, DIKETUAI OLEH K.R.T. RADJIMAN WEDYODININGRAT, SERTA ITIBANGASE YOSIO DAN RADEN PANDJI SUROSO SBG WAKIL KETUA.. SIDANG PERTAMA TANGGAL 19 MEI S/D 1 JUNI 1945. SIDANG KEDUA TGL 10 JULI S/D 17 JULI 1945. SIDANG TERFOKUS KPD PERSIAPAN KEMERDEKAAN. PEMBICARAAN JG TERFOKUS KPD (PHILOSOFISCHE GRONDSLAG) YAITU DASAR FILSAFAT YG HRS DIPERSIAPKAN DLM RANGKA INDONESIA MERDEKA.
  92. 92. PD SIDANG KEDUA JG DIBENTUK PANITIA HUKUM DASAR YGANGGOTANYA 19 ORANG, DIKETUAI OLEH IR. SOEKARNOPANITIA INI MEMBENTUK PANITIA KECIL (PANITIA 9) YAITUKETUANYA: Prof Dr. SOEPOMO, ANGGOTANYA: SOEKARNO,HATTA, WONGSONEGORO, R. SOEKARDJO, AA. MARAMIS, PANJISINGGIH, H. AGUS SALIM, DAN SUKIMAN.PANITIA KECIL BERHASIL MENYELESAIKAN TUGASNYA, DANBPUPKI MENYETUJUI RANCANGAN UNDANG2 DASAR.SETELAH BPUPKI BERHASIL MENYELESAIKAN TUGASNYA,PEMERINTAH BALA TENTARA JEPANG MEMBENTUK “PANITIAPERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI)”, SEBANYAK 21ORG ANGGOTANYA DAN DEKETUAI OLEH “SOEKARNO DANWAKILNYA MUHAMMAD HATTA”.SETELAH INDONESIA MERDEKA TGL 18 AGUSTUS 1945BERSIDANG DI GEDUNG KOONFU PEJAMBON, DGN ACARAMENETAPKAN UUD 1945 DAN MEMILIH PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN, DLL.
  93. 93. PD SIDANG TGL 18 AGUSTUS 1945 BEBERAPA ANGGOTA MASIHMENGAJUKAN USUL PERBAIKAN UUD, TTP AKHIRNYA SECARAAKLAMASI RANCANGAN UUD 1945 SECARA RESMI DISAHKANMENJADI UUD RI. STELAH ISTIRAHAT DAN SIDANG DIBUKAKEMBALI, SOEKARNO SELAKU KETUA, BERKATA:“Menurut acara, tuan2 skalian, maka kita akan membicarakanaturan2 peralihan, ttp krn pers menunggu suatu hal yaitu siapa ygdipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, maka terlebihdahulu dr pd aturan peralihan akan saya bicarakan Pasal 3, yaitu :“sekarang utk memenuhi permintaan pers lebih dahulu sy hendakmasuk ke dalam acara Pemilihan Kepala Negara dan Wakilnya, ttpterlebih dahulu sy minta disahkan Pasal III dlm aturan Peralihan,yg tuan2 skalian memegangnya: Utk pertama kali Presiden danWakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan KemerdekaanIndonesia, yaitu kita ini. Bagaimana tuan2 setuju ?, kalau setuju,maka sekarang saya masuk acara pemilihan Presiden. Saya mintaZimukyoku membagikan stembiljet.
  94. 94. NAMUN BELUM SEMPAT DIBAGIKAN STEMBILJET DIBAGIKAN,ATAS USUL DR OTTO ISKANDARDINATA SUPAYA BUNG KARNODAN BUNG HATTA DISEPAKATI MENJADI PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN, LGSG MENDAPAT TANGGAPAN POSITIF DR SELURUHHADIRIN SAMBIL MENERIAKAN YEL2. SETELAH DITETAPKANPRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERTAMA, SIDANGDILANJUTKAN MENGENAI MATERI UUD 1945 SAMPAI SELESAIDAN KEMUDIAN DISAHKAN SECARA RESMI MENJADI UNDANG 2DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.NAMUN DEMIKIAN SETELAH DISAHKAN TDK LGSG DIJADIKANREFRENSI DLM SETIAP PENGAMBILAN KEPUTUSANKENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN RI.JD UUD 45 HANYADIJADIKAN ALAT UTK MEMBENTUK NEGARA MERDEKA. KRN UUD45 DIMAKSUD SBG UUD SEMENTARA, MENURUT BUNG KARNOSENDIRI MERUPAKAN REVOLUTIE-GROUNDWET UUD KILAT, YGMMG HRS DIGANTI DGN UUD YG BARU APABILA NEGARAMERDEKA SUDAH BERDIRI DAN KEADAAN SUDAHMEMUNGKINKAN, HAL INI DICANTUMKAN DGN TEGAS DLMKETENTUAN ASLI “ATURAN TAMBAHAN PASAL III.
  95. 95. DI DUNIA AKADEMIS Prof. HARUS ALRASYID UUD 45 BUKANLAHBARANG BARU. AKAN TETAPI YG PENTING, BHW KEBERADAANUUD 45 SESUNGGUHNYA MMG BERSIFAT SEMENTARA WAKTUSAJA (JOENIARTO, 1966). SEMANGAT DEMIKIAN DIPANDANGSBG NEGARA YG BARU MERDEKA, MASIH HRS MELAKUKANBANYAK HAL YG TDK SEPENUHNYA DPT DIIKAT OLEH ATURAN2KONSTITUSIONAL YG KETAT, MAKA UUD TDK SELALUDIJADIKAN REFRENSI.MENURUT UUD 45 SISTEM PEMERINTAHAN ADALAH SISTEMPRESIDENSIIL, MAKA PD TGL 2 SEPTEMBER 1945 DIBENTUKLAHSUSUNAN KABINET PERTAMA DIBAWAH PRESIDEN SOEKARNO.AKAN TETAPI 2 BULAN STELAH ITU TGL 14 NOVEMBER 1945PEMERINTAH MENGELUARKAN MAKLUMAT YG BERISIPERUBAHAN SISTEM KABINET DR PRESIDENSIIL KE SISTEMPARLEMENTER. SEHINGGA PERDANA MENTERI PERTAMAKABINET PARLEMENTER DITETAPKAN SYAHRIR. PD HAL UUD 45TDK MENETAPKAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER.SEHINGGA SAMPAI THN 1945 DIBENTUK UU REPUBLIKINDONESIA SERIKAT. DGN KONSTITUSI RIS 1949.
  96. 96. 2. KONSTITUSI RIS 1949. SETELAH INDONESIA MERDEKAN DR JEPANG, DMANFAATKAN OLEH PEMERINTAH BELANDA UTK KEMBALI MENJAJAH INDONESIA. NAMUN MENDAPAT PERLAWANAN DR PEJUANG KEMERDEKAAN INDONESIA. NAMUN BELANDA TETAP MENERAPKAN POLITIK ADU DOMBA DGN MENDIRIKAN NEGARA2 KECIL DI NUSANTARA INI, SPT: NEGARA SUMATRA, NEGARA INDO. TIMUR, PASUNDAN. NEGARA JAWA TIMUR, DLL. SELAIN ITU BELANDA MENGADAKAN AGRESI I THN 1947, DAN AGRESI KE II THN 1948. DGN DESAKAN PBB TGL 1949 S/D TGL 2 NOVEMBER 1949 DIADAKAN KONFRENSI MEJA BUNDAR DI DEN HAAG. 3 HAL HASIL DR KESEPAKATAN MEJA BUNDAR: 1. MENDIRIKAN NEGARA INDONESIA SERIKAT. 2. PENYERAHANAN KEDAULATAN KEPADA RIS, YAITU: (a) PIAGAM PENYERAHAN KEDAULATAN DR BELANDA KE PEMERINTAHAN RIS, (b) STATUS UNI, (c) PERSETUJUAN PERPINDAHAN. 3. MENDIRIKAN UNI ANTARA RIS DGN KERAJAAN BELANDA
  97. 97. DLM PERUNDINGAN RI DIPIMPIN OLEH Mr.MUHAMAD ROEM,JUGA ADA SOEPOMO DLM MEMPERSIAPKAN NASKAN UNDANG 2DAN DISEPAKATI BERSAMA KEDUA BELAH PIHAK UTKDIBERLAKUKAN SBG UUD RIS. NASKAH UUD RIS KEMUDIANDIKENAL DGN KONSTITUSI RIS DAN LGSG DISAMPAIKAN KEPADAKOMITE NASIONAL PUSAT SBG LEMBAGA PERWAKILANRAKYAT.DAN MENDAPAT PERSETUJUAN, KEMUDIAN KONSTITUSIRIS BERLAKU SEJAK TGL 27 DESEMBER 1949.DGN BERDIRINYA NEGARA RIS, WILAYAH R.I. SENDIRI TETAPADA DISAMPING NEGARA FIDERAL RIS. SESUAI KETENTUANPASAL 2 RIS NERAGA INDONESIA DIAKUI SBG SALAH SATUNEGARA BAGIAN, DLM WILAYAH RIS.DLM WILAYAH FEDERAL BERLAKU KONSTITUSI RIS 1949, DLMWILAYAH RI SBG SALAH SATU NEGARA BAGIAN TETAP BERLAKUUUD 45.BERLAKUNYA UUD 45 DLM KETATANEGARAAN INDONESIA BARUBERAKHIR BERSAMAAN MASA BERLAKU KONSTITUSI RIS, YAITUTGL27 AGUSTUS 1950, KETIKA UUDS 1950 RESMIDIBERLAKUKAN.
  98. 98. 3. UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950 BENTUK NEGARA RIS TDK BERTAHAN LAMA, MULA2 TIGA WILAYAH NEGARA BAGIAN, SPT: NEGARA REPUBLIK INDONESIA, NEGARA INDONESIA TIMUR, DAN NEGARA SUMATRA TIMUR MENGGABUNGKAN DIRI MENJADI SATU WILAYAH REPUBLIK INDONESIA. SEJAK ITU WIBAWA PEMERINTAH NEGARA RIS BERKURANG, AKHIRNYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA UTK KEMBALI BERSATU MENDIRIKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) PD TANGAL 19 MEI 1950. SETELAH BERGABUNG DIBENTUK PANITIA BERSAMA MENYUSUN RANCANGAN UUD DAN DISAHKAN OLEH BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT PD TGL 12 AGUSTUS 1950 DISETUJUI OLEH DPR DAN SENAT RIS PD TGL 14 AGUSTUS 1950. SELANJUTNYA DIBERLAKUKAN SECARA RESMI MULAI TGL 17 AGUSTUS 1950, YAITU DGN DITETAPKANNYA UU NOMOR: 7 TAHUN 1950. UUDS 1950 INI BERSIFAT MENGGANTI SEHINGGA ISINYA TDK HANYA MENCERMINKAN PERUBAHAN TERHADAP KONSTITUSI RIS 1949, TETAPI MENGGANTIKAN NASKAH KONSTITUSI RIS DGN NASKAH BARU DGN NAMA UNDANG 2 DASAR SEMENTARA (UUDS 1950)
  99. 99. KONSTITUSI RIS, UUDS 1945 JUGA BERSIFAT SEMENTARA, KRNDLM PASAL 134 UUDS 950, MENGHRUSKAN KONSTITUANTEBER-SAMA2 UTK MENYUSUN UUD RI YG AKAN MENGGANTIKANUUDS 1950. SDG KAN KONSTITUSI RIS TDK MENGAMANATKANKPD KONSTITUANTE UTK MERUBAH KONSTITUSI RIS TSB.SEHINGGA PD PEMILU PERTAMA TAHUN 1955 MENGGUNAKANUUDS 1950. PEMILU TSB DILAKSANAKAN BERDASARKAN UU.NO. 7 TAHUN 1953.KONSTITUANTE TDK ATAU BELUM BERHASIL MENYELESAIKANTUGASNYA MENYUSUN UUD YG BARU, PRESIDEN SOEKARNOMENYIMPULKAN BHW KONSTITUANTE GAGAL, ATAS DASAR ITUDIKELUARKAN “DEKRIT PRESIDEN TGL 5 JULI 1959MEMBERLAKU KAN KEMBALI UUD 1945 SBG UUD NEGARA RI”.JADI SAMPAI SEKARANG BERLAKU UUD 1945 DAN TELAH DIAMANDEMEN SEBANYAK 4 KALI, DR THN 200, 2001, DAN 2002.
  100. 100. 4. UNDANG2 DASAR 1945 (II). DEKRIT 5 JULI 1959 MERUPAKAN SEJARAH DAN KEKUATAN BANGSA DAN NEGARA RI, YG MAMPU MENGEMBALIKAN KEADAAN BANGSA DAN NEGARA DAN SAMPAI SKRG. DGN DEKRIT PRESIDEN TSB DIJADIKAN LANDASAN PD MASA ORBA MERUPAKAN LANDASAN HUKUM DGN PRINSIP KEADAAN DARURAT (STAATSNOODRECHT) UTK MENETAP KAN TAP MPRS. NO. XX/MPRS/1966 TTG TATA URUTAN PER- UNDAG2AN, DIMANA MPRS MENILAI MASA ORLA TDK MENCER MINKAN PELAKSANAAN UUD 1945. DGN DEMIKIAN DEKRIT 5 JULI 1959 SAMPAI SEKARANG, UUD 1945 TERUS BERLAKU DAN DIBERLAKUKAN SEBAGAI HUKUM DASAR. SIFATNYA JUGA MASIH TETAP SEBAGAI UUD SEMENTARA.
  101. 101. 5. UNDANG2 DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 (III). DLM SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA, TELAH TER CATAT BEBERAPA UPAYA: a. PEMBENTUKAN UUD . b. PENGGANTIAN UUD c. PERUBAHAN DLM ARTI PEMBARUAN UUD. PD THN 1945, UUD 1945 DIBENTUK ATAU DISUSUN OLEH BPUPKI DAN PPKI SBG HUKUM DASAR BAGI NKRI YG KEMERDEKAANNYA DIPROKLAMIRKAN PD TGL 17-8-1945. PD THN 1949 KETIKA BENTUK NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA SERIKAT(FEDERASI), DGN KONSTITUSI RIS 1949. PD THN 1950, KETIKA BENTUK NEGARA DIRUBAH LAGI MENJADI NEGARA KESATUAN, DIGANTI KONSTITUSI RIS DGN UUDS 1950. NAMUN DGN KEADAAN DARURAT MAKA PD TGL 5 JULI 1959 KEMBALI KE UUD 1945
  102. 102. DLM SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA BELUM PERNAHADA PEMBARUAN UUD, NAMUN SETELAH ERE REFORMASI BARUDIKENAL ADANYA PEMBARUAN UUD, KRN SELAMA INI DIKENALPENYUSUNAN, PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN UUD.-PERUBAHAN PERTAMA SIDANG MPR 1999.-PERUBAHAN KEDUA PD SIDANG MPR TAHUN 2000-PERUBAHAN KETIGA PD SIDANG MPR TAHUN 2001-PERUBAHAN KEEMPAT PD SIDANG MPR TAHUN 2002.PD SIDANG KEEMPAT YG MELENGKAPI NASKAH2 PERUBAHANSEBELUMNYA, SEHINGGA KESELURUHAN MATERI PERUBAHANDPT DISUSUN KEMBALI SECARA LEBIH UTUH DAN MENYELURUHDLM SATU NASKAH UUD YG MENCAKUPI KESELURUHAN HUKUMDASAR YG SISTEMATIS DAN TERPADU.SECARA SUBSTANTIF PERUBAHAN UUD 1945 TELAHMENJADIKAN KONSTITUSI PROKLAMASI TSB MENJADIKONSTITUSI YG BARU SAMA SEKALI, MESKIPUN TETAPDINAMAKAN SBG UUD 1945.
  103. 103. BATANG TUBUH UUD 1945UUD 1945 (LAMA) UUD 1945 (BARU)-BAB I BENTUK & KEDAULATAN BAB 1 BENTUK&KEDAULATAN PASAL 1 DAN 2 AYAT PASAL 1, 3 AYAT-BAB II MPR (PASAL 2, 3 AYAT) BAB II MPR (PASAL 2, 3 AYAT) (PASAL 3, 1 AYAT) (PASAL 3, 3 AYAT)*** ****-BAB III KEKUASAAN PEM. NEG. BAB III KEKUASAAN PEM.NEG (PASAL 4, 2 AYAT) (PASAL 4, 2 AYAT) (PASAL 5, 2 AYAT) (PASAL 5, 2 AYAT)* (PASAL 6, 1 AYAT) (PASAL 6, 2 AYAT)*** (PASAL 6A, 5 AYAT)*** (PASAL 7, ) (PAAL 7, 7A )*** (PASAL 7B, 7 AYAT)*** (PASAL 7C )*** (PASAL 8, ) (PASAL 8, 3 AYAT )***
  104. 104. (PASAL 9, ) (PASAL 9, 2 AYAT)* (PASAL 10 SAMA ) (PASAL 10, SAMA) (PASAL 11, ) (PASAL 11, 3 AYAT)*** (PASAL 12, SAMA ) (PASAL 12, SAMA ) (PASAL 13, 2 AYAT ) (PASAL 13, 3 AYAT)* (PASAL 14, ) (PASAL 14, 2 AYAT)* (PASAL 15, ) (PASAL 15, UU. )*-BAB IV DPA. (PASAL 16, 2 AYAT ) ( DIHAPUS )****-BAB V KEMENTERIAN NEGARA (PASAL 17, 3 AYAT ) (PASAL 17, 4 AYAT)* ***-BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH (PASAL 18, ) (PASAL 18, 7 AYAT)** (PASAL 18A, 2 AYAT)** (PASAL 18B, 2 AYAT)**-BAB VII D P R (PASAL 19, 2 AYAT ) (PASAL 19, 3 AYAT )** (PASAL 20, 2 AYAT ) (PASAL 20, 5 AYAT )* ** (PASAL 20A, 4 AYAT)**
  105. 105. (PASAL 21, 2 AYAT ) (PASAL 21, )* (PASAL 22, 3 AYAT ) (PASAL 22, 3 AYAT ) (PASAL 22A, 22B )**- BAB VIIA DPD ( ) (PASAL 22C, 4 AYAT)***-BAB VIII BPK (PASAL 23 ) (PASAL 23, 2 AYAT )***-BAB IX KEKUASAAN KEHAKEHAKIMAN (PASAL 24, 2 AYAT ) (PASAL 24, 3 AYAT )*** (PASAL 24A, 5 AYAT)*** (PASAL 24B, 4 AYAT)*** (PASAL 24C, 6 AYAT)*** (PASAL 25, ) (PASAL 25, SAMA ) (PASAL 25A, )****-BAB X WARGA NEGARA WARGA NEGARA & PENDUDUK (PASAL 26, 2 AYAT ) (PASAL 26, 3 AYAT )** (PASAL 27, 2 AYAT ) (PASAL 27, 3 AYAT )** (PASAL 28, ) (PASAL 28, SAMA )
  106. 106. -BAB XA HAK ASASI MANUSIA (PASAL 28A,B,C S/D J)**-BAB XI AGAMA (PASAL 29, ) (PASAL 29, SAMA )-BAB XII PERTAHANAN NEGARA HANKAM NEGARA (PASAL 30, 2 AYAT ) (PASAL 30, 5 AYAT )**-BAB XIII PENDIDIKAN PENDDK & KEBUDAYAAN (PASAL 31, 2 AYAT ) (PASAL 31, 4 AYAT )**** (PASAL 32, ) (PASAL 32, 2 AYAT )****-BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL PREKOMIAN NAS&JAHSOS (PASAL 33, 3 AYAT ) (PASAL 33, 5 AYAT )**** (PASAL 34, ) (PASAL 34, 4 AYAT )****-BAB XV NEGARA & BAHASA BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN (PASAL 35, 36 ) (PASAL 35, 36, SAMA) (PASAL 36A, 36B, 36C)**
  107. 107. -BAB XVI PERUBAHAN UUD (PASAL 37, 2 AYAT ) (PASAL 37, 4 AYAT)****-ATURAN PERALIHAN (4 PASAL ) (3 PASAL )****-ATURAN TAMBAHAN (2 AYAT ) (2 PASAL )****
  108. 108. DR BBRAPA PERUBAHAN UUD 45, SECARA KUANTITATIF SUDAH DPTDISIMPULKAN BHW SESUNGGUHNYA UUD 45 STELAH MENGALAMI 4XPERUBAHAN, MENJADI BERUBAH SEMUA SE-OLAH2 MENJADIKONSTITUSI YG BARU, HANYA SAJA NAMA YG TDK BERUBAH.SEDANGKAN ISINYA BERUBAH SECARA BESAR2AN. PARADIGMA ATAUPOKOK2 PIKIRAN BENAR2 BERUBAH DAN BERBEDA DGN NASKAHASLINYA.SEDANGKAN PENJELASAN UUD SEMULA TERLAMPIR DAN TDKTERPISAHKAN DGN UUD, SETELAH PERUBAHAN TDK DIAKUI LAGI SBGBAGIAN DR NASKAH UUD.ADAPUN LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 45 SETELAH DIAMANDEMEN MEMPUNYAI KEDUDUKAN YG SEDERAJAT DAN SECARALANGSUNG MENERIMA KEWENANGAN DR UUD 45 SBG KONSTITUSINEGARA.SPT: DPR, DPD, MPR, BPK, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MA, MK,DAN MY.DISAMPING ITU TERDAPAT PULA INSTITUSI YG DIATUR DLM UUD 45,SPT: TNI, POLRI, PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PARTAI POLITIK.JUGA ADA LEMBAGA YG TDK DISEBUT NAMANYA TTP DISEBUTFUNGSINYA, SPT: BANK SENTRAL TTP TDK DISEBUT BANK INDONESIA,KPU YG JUGA BUKAN NAMA KRN DITULIS DGN HURUF KECIL.
  109. 109. PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP MPR:1. SUSUNAN KEANGGOTAAN MPR TDK ADA UTUSAN GOLONGAN ATAU PRINSIP PERWAKILAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REPRESENTATION).2. FUNGSI MPR BERUBAH TDK LAGI MEMILIKI KEWENANGAN TERTINGGI (MENETAPKAN APBN, MEMILIH PRESIDEN/WAKIL)3. PRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN SECARA TEGAS ANTARA FUNGSI LEGISLATIF DGN EKSKUTIF4. PRESIDEN DIPILIH OLEH RAKYAT SECARA LANGSUNG (PASAL 6A AYAT (1) UUD45).5. PERTANGGUNGAN JAWAB PRESIDEN TDK LAGI KEPADA MPR TTP KEPADA RAKYAT.JD PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP MPR DLM PASAL 3 UUD:a. MPR BERWENANG MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUDb. MPR MELANTIK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENc. MPR HANYA DPT MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DLM MASA JABATANNYA MENURUT UUD.
  110. 110. PERUBAHAN YG MENDASAR DLM UUD 45 JUG TERJADI PADA PASAL 37 YG MENGATUR MEKANISME PERUBAHAN UUD:1. USUL PERUBAHAN PASAL2 UUD DIAGENDAKAN DLM SIDANG MPR, APABILA DIAJUKAN SE-KURANG2NYA 1/3 JUMLAH ANGGOTA MPR.2. SETIAP USULAN PERUBAHAN UUD DIAJUKAN SECARA TERTULIS DAN DITUNJUKAN SECARA JELAS BAGIAN YG DIUSULKAN UTK DIUBAH.3. UTK MENGUBAH PASAL2 UUD SIDANG MPR DIHADIRI SE- KURANG2NYA 2/3 DR JUMLAH ANGGOTA MPR.4. PUTUSAN UTK MENGUBAH PASAL2 UUD DILAKUKAN DGN PERSETUJUAN SE-KURANG2NYA 50% + 1 ANGGOTA DR SELURUH ANGGOTA MPR.5. KHUSUS MENGENAI BENTUK NKRI TDK DPT DILAKUKAN PERUBAHAN.
  111. 111. PERUBAHAN MENDASAR (PASAL 5 UUD LAMA) KEKUASAAN PRESIDEN MEMBENTUK UU, BERUBAH (PASAL 20 UUD BARU) YAITU: PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RANCANGAN UU. DAN DPR MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UU.PERUBAHAN PASAL INI MENITIKBERATKAN KEKUASAAN LEGISLASI DITANGAN DPR:a. DPR MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UU.b. SETIAP RANCANGAN UU DIBAHAS OLEH DPR DAN PRESIDEN UTK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA.c. JIKA UU ITU TDK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA, RANCANGAN UU TSB TDK BOLEH DIAJUKAN DLM PERSIDANGAN DPR PD MASA ITU.d. PRESIDEN MENGESAHKAN RANCANGAN UU YG TELAH DISETUJUI UTK MENJADI UU.e. DLM RANCANGAN UU YG TELAH DISETUJUI BERSAMA DAN TDK DI SAHKAN OLEH PRESIDEN DLM WAKTU 30 HARI SEMENJAK UU TSB DISETUJUI, RANCANGAN UU TSB SAH MENJADI UU DAN WAJIB DI UNDANGKAN.
  112. 112. PERUBAHAN LAIN, MASYARAKAT MEMAHAMI FUNGSI DPR ADALAH LEGISLASI, PENGAWASAN DAN FUNGSI BUDGET. PERUBAHANNYA FUNGSI DAN HAK LEMBAGA DPR SERTA HAK ANGGOTA DPR YG DIATUR DLM PASAL 20A, YAITU:1. DPR MEMILIKI FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN.2. DLM MELAKSANAKAN FUNGSINYA, SELAIN HAK YG DIATUR DLM PASAL LAIN DLM UUD, DPR MEMPUNYAI HAK INTERPLASI, HAK ANGKET, DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT.3. SELAIN YG DIATUR DLM PASAL UUD, SETIAP ANGGOTA DPR MEMPUNYAI HAK MENGAJUKAN PERTANYAAN, MENYAMPAIKAN USUL DAN PENDAPAT SERTA IMUNITAS.4. KETENTUAN LEBIH LANJUT TTG HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR DIATUR DLM UNDANG2.
  113. 113. TTG KEKUASAAN DPR DGN PERUBAHAN UUD 45 SPT DIATAS:• DPR DIBERIKAN KEKUASAAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPD PRESIDEN DLM MENGANGKAT DUTA BESAR (Ps. 13).• PERTIMBANGAN MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABOLISI (Ps. 14)• MEMBERIKAN PERSETUJUAN JK PRESIDEN HENDAK MELAKUKAN PERJANJIAN DGN NEGARA LAIN, SPT; PERJANJIAN PEREKONOMIAN, PERANG/DAMAI, ATAU PERJANJIAN INTERNASIONAL LAINNYA.• PERSETUJUAN MEMILIH ANGGOTA BPK,• MEMBERIKAN PERSETUJUAN MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN ANGGOTA KOMISI YUDICIAL, DAN MAHKAMAH KONSTITUSI.• MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PANGLIMA TNI DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA.• MEMILIH DAN MENYELEKSI ANGGOTA2 KPK, GUBERNUR BANK INDONESIA, KOMNAS HAM, DLL• SECARA PRAKTIS SELURUH BIDANG KEKUASAAN PRESIDEN DIMASUKI OLEH DPR.
  114. 114. MELALUI PERUBAHAN UUD 45 YAITU DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) TERDAPAT DLM PASAL 22 (C,D,E)a. ANGGOTA DPD DIPILIH DR SETIAP PROPINSI MELALUI PEMILUb. ANGGOTA DPD SETIAP PROPINSI SAMA JUMLAHNYA DAN TDK LEBIH DR 1/3 JUMLAH ANGGOTA DPR.c. DPD BERSIDANG SEDIKITNYA SEKALI DLM SETAHUNd. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPD DIATUR DGN UU.WEWENANG DPD DIATUR DLM PASAL 22D UUD 45.1. DPD DPT MENGAJUKAN KPD DPR RANCANGAN UNDANG2 YG BERKAITAN DGN OTONOMI DAERAH, HUB PUSAT DGN DAERAH, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH.2. DPT IKUT MEMBAHASAN RANCANGAN UU YG BERKAITAN DGN OTONOMI DAERAH, HUB PUSAT-DAERAH, PEMEKARAN/ PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SDA, SERTA MEMBERI PERTIMBANGAN TTG APBN3. DPD MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG2 TTG OTONOMI DAERAH, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN DAERAH, DAN MENYAMPAIKAN HASIL PENGAWASAN KPD DPR.
  115. 115. BASIS CALON ANGGOTA DPD TERDIRI DR 4 UNSUR:1. BASIS KOMUNITAS SPATIAL, YG BERSUMBER DR ETNIK ATAU DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA TERTENTU DAN MEMILIKI SEMANGAT UTK KEPENTINGAN DAERAH.2. KOMUNITAS DR BASIS ORGANISASI TERTENTU YG MEMILIKI DUKUNGAN MASSA YG KUAT DITINGKAT LOKAL (PROP/KAB/KOTA) SPT DR GOLONGAN AGAMA/CENDIKIAWAN3. BASIS PUBLIK PGUR YG DIKENAL ATAU KEPOPULERANNYA, DR KALANGAN KAMPUS, AKTIVIS, ARTIS, LSM, DLL.4. DR BASIS ELIT EKONOMI, YAITU MEREKA YG MEMILIKI KEKUATAN EKONOMI DLM ARTIAN METERI SEHINGGA DIKENAL MASYARAKAT DAN APALAGI DLM PROSES KAMPANYE.
  116. 116. PERUBAHAN MENDASAR JUGA TERJADI PD PEMILIHANPRESIDEN/WAKIL, SEBELUMNYA DIPILIH OLEH MPR. DIUBAHMENJADI: “PRESIDEN/WAKIL DIPILIH DLM SUATU PASANGANSECARA LGSG OLEH RAKYAT” (Ps. 6A AYAT 1). SDG KAN AYAT(3) “PASANGAN CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN YGMENDAPAT SUARA LEBIH DR 50% DR JUMLAH SUARA DLMPEMILU DGN SEDIKITNYA 20% SUARA DI SETIAP PROPINSI DIINDONESIA, DILANTIK MENJADI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN”.DLM PASAL 6A AYAT 4, TTG PEMILIHAN PUTARAN KEDUA, “DLMHAL TDK ADA PASANGAN CALON MEMPEROLEH SUARATERBANYAK PERTAMA DAN KEDUA DLM PEMILIHAN UMUMDIPILIH OLEH RAKYAT SECARA LANGSUNG DAN PASANGAN YGMEMPEROLEH SUARA TERBANYAK DILANTIK SEBAGAIPRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN”.
  117. 117. PERUBAHAN DLM KEKUASAAN KEHAKIMAN DIKEMBANGKAN SBGSATU KESATUAN SISTEM YG BERPUNCAK PD MAHKAMAHAGUNG (MA) DAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK). SESUAI DGNPRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN, FUNGSI LEGISLATIF,EKSKUTIF DAN YUDIKATIF DIKEMBANGKAN SBG CABANG2KEKUASAAN YG TERPISAH SATU SAMA LAINNYA. CABANGLEGISLATIF BERPUNCAK PD MPR YG TERDIRI ATAS 2 KAMARYAITU: DPR dan DPD, SEDANGKAN CABANG KEKUASAANYUDIKATIF BERPUNCAK PD KEKUASAAN KEHAKIMAN YG JUGAMEMPUNYAI 2 PINTU YAITU : MAHKAMAH AGUNG (MA) danMAHKAMAH KONSTITUSI (MK).JD SISTEM KETATANEGARAAN TERBAGI DLM 3 CABANGKEKUASAAN: PRESIDEN/WAKIL SBG SATU INSTITUSIKEPEMIMPINAN NEGARA, MPR TERDIRI ATAS DPR dan DPD,KEKUASAAN KEHAKIMAN TERDIRI DR: MA dan MK.KETIGANYA TUNDUK DLM PENGATURAN KONSTITUSI YAITU UUD1945 DGN SEGALA PERUBAHANNYA.DGN DEMIKIAN MPR MERUPAKAN PUNCAK DR SISTEMKEDAULATAN RAKYAT, SEDANGKAN MA dan MK SBG PUNCAKSISTEM KEDAULATAN HUKUM.
  118. 118. TUGAS DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI (PASAL 24C)BAHWA: “MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MENGADILI PDTINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR YG PUTUSANNYA BERSIFATFINAL UTK MENGUJI UNDANG2 TERHADAP UUD 1945, MEMUTUSSENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YGKEWENANGANNYA DIBERI OLEH UUD 1945, MEMUTUSPEMBUBARAN PARTAI POLITIK, DAN MEMUTUS PERSELISIHANTTG HASIL PEMILIHAN UMUM.DISAMPING ITU MAHKAMAH KONSTUTUSI WAJIB MEMBERIKANPUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAANPELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDENMENURUT UUD DAN PUTUSAN INI TDK BERSIFAT FINAL KRNTUNDUK PD PUTUSAN MPR SBG LEMBAGA POLITIK YGBERWENANG MEMBERHENTIKAN PRESIDEN/WAKIL (PASAL 7A)JD BERBEDA MK DI AMERIKA SERIKAT YG MENDAHULUKANPROSES POLITIK DR PADA PROSES HUKUM.
  119. 119. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DLM PERUBAHAN UUD 1945 PASAL 23 (5) “UTK MEMERIKSA TANGGUNGJAWAB TTG KEUANGAN NEGARA DIADAKAN SUATU BPK, YG PERATURANNYA DITETAPKAN DGN UNDANG2.FUNGSI PEMERIKSAAN, TUGAS BPK MENJADI SEMAKIN LUAS:1. PERLUASAN DR PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN APBN MENJADI PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN APBN DAN APBD SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN NEGARA DLM ARTI LUAS.2. PERLUASAN DLM ARTI HASIL PEMERIKSAAN YG DILAKUKAN TDK SAJA DLAPORKAN PD DPR TETAPI JUGA KPD DPR DAN DPRD PROPINSI/KAB/KOT SESUAI DGN TINGKAT KEWENANGANNNYA MASING2.3. PERLUASAN TERJADI TERHADAP LEMBAGA ATAU BADAN HUKUM YG MENJADI OBYEK PEMERIKSAAN BPK, YG SEMUA PD LEMBAGA2 NEGARA, SKRG MELUAS TERHADAP BUMN, BUMD SERTA PERUSAHAAN SWASTA DIMANA DIDALAMNYA TERDAPAT KEKAYAAN NEGARA.

×