Badan usaha milik desa (bum des) ok

13,469 views

Published on

0 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,469
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
1,631
Comments
0
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Badan usaha milik desa (bum des) ok

  1. 1. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA APA DAN BAGAIMANA ???
  2. 2. “BUMDES” ?? Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelolah oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomi desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  3. 3. Kenapa perlu BUMDes ? Sebagai penyediaan pelayanan publik. Mendorong pembangunan ekonomi desa Peningkatan kapasitas pemerintah desa menuju kemandirian. STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  4. 4. • Memungkinkan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa • Penciptaan peluang usaha desa untuk peningkatan PAD • Penciptaan lapangan pekerjaan • Mengatasi kemiskinan dan pengangguran di tingkat lokal Mengapa Perlu KELEMBAGAAN BUMDes ? STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  5. 5. PERANAN BUMDES • Sebagai INSTRUMEN PENGUATAN OTONOMI DESA • Sebagai INSTRUMEN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENDORONG PRAKARSA MASYARAKAT DESA UTK MENGEMBANGKAN POTENSI DESANYA SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAN KEWENANGAN DESA MENDORONG KESEMPATAN BERUSAHA DI DESA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  6. 6. CIRI UTAMA BUMDES SEBAGAI BERIKUT : • Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelolah bersama • Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil) • Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal • Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar • Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejaktraan anggota (Penyetara Modal ) dan masyarakat melalui kebijakan desa • Difasilitasi oleh Pemerintah Propinisi,Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahaan Desa. • Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD,Pemerintah Desa dan Anggota) STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  7. 7. TUJUAN PENDIRIAN BUMDES ? tujuan pendirian BUMDes, diantaranya sebagai berikut : 1. Meningkatkan Perekonomian Desa 3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat 2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa 4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  8. 8. BUMDES DAPAT DIDIRIKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN POTENSI DESA. Apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan pote nsi desa” adalah: 1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; 2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar; 3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; 4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomiSTISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  9. 9. 1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; 2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; 3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; 4. Industri dan kerajinan rakyat. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  10. 10. LANDASAN DASAR HUKUM BUMDES Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah: 1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuaidengan kebutuhan dan potensi desa” 2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa: Pasal 78 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum. STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  11. 11. • Pasal 79 1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. 2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari: a. Pemerintah Desa; b. Tabungan masyarakat; c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; d. Pinjaman; dan/atau e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. 4. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat. STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  12. 12. PASAL 80 1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  13. 13. 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan 2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan 3. Daerah Kabupaten/Kota 4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat > bentuk badan hukum; > Kepengurusan; > Hak dan kewajiban; > Permodalan; > Bagi hasil usaha atau keuntungan; > Kerjasama dengan pihak ketiga; • Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban. Pasal 81 STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  14. 14. PERENCANAAN DAN PENDIRIAN BUMDES BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, („user-owned, user-benefited, and user-controlled‟), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandir STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  15. 15. ORGANISASI DAN TATA KEPENGURUSAN KOMISARIS Penasehat DIREKSI Pelaks. Operasional Manejer [Kepala Unit USaha] Manejer [Kepala Unit USaha] Manejer [Kepala Unit Usaha] Anggota Masyarakat Pengawas BPD sekretaris bendahara STISIP BINA PUTERA BANJAR KULIAH KERJA NYATA DESA KALI JAYA
  16. 16. BUMDES INSPIRATION

×