Your SlideShare is downloading. ×
0
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Peradilan dalam hukum pajak ppt new

1,682

Published on

peradilan pajak akan menunjang perkembangan infrasruktual baik internal maupun eksternal

peradilan pajak akan menunjang perkembangan infrasruktual baik internal maupun eksternal

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,682
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ANGGOTA : - INDRIANI AMALIA C1C111023 - RINI NURUL CHOTIMAH C1C111028 - MEGA BANJARSARI PUTRI C1C111o34 - RAHMATTAUFAN HUSAINI C1C111108
  • 2. 1. Hukum Administrasi : Umumnya berupa sanksi administratif berupa: bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh Fiskus.  Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah- masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban.  Contoh: Tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap yang dikarenakan alpa, dll
  • 3. 2. Hukum Pidana : Berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh Hakim.  Hukum Pidana berkaitan dengan perbuatan2 yang dapat dikategorikan kejahatan.  Misalnya: Sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen2 lain yang palsu atau dipalsukan seolah2 benar, dll
  • 4. Peradilan Administrasi Pajak  PeradilanAdministrasi Pajak umumnya melibatkan 2 pihak, yaitu: 1. PihakWajib Pajak 2. Aparat Pajak (Fiskus)
  • 5.  PeradilanAdministrasi Pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Peradilan AdministrasiTidak Murni Disebut PeradilanTidak Murni karena hanya melibatkan 2 pihak, yaitu: PihakWajib Pajak dan Pihak Fiskus. 2. Peradilan Administrasi murni Peradilan yang melibatkan 3 pihak, yaitu: PihakWajib Pajak, Fiskus dan Hakim yang mengadili.
  • 6.  Keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu: 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
  • 7.  Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Surat keberatan wajib memenuhi beberapa syarat. Tahapan selanjutnya dalam mengajukan keberatan adalah:  penyampaian surat keberatan  saat diterimanya surat keberatan  proses penyelesaian keberatan
  • 8.  Banding Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan olehWP atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan per UUan perpajakan yang berlaku.
  • 9.  Syarat Pengajuan Surat Banding  Pemprosesan Surat Banding  Siapa yang mengajukan Banding  Hak-hak Pemohon Banding  Pencabutan Banding Dasar Hukum Pasal 1, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45 Undang- Undang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
  • 10.  Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibu kota negara. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas : Pimpinan, hakim anggota, sekretaris dan Panitera.  Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri atas: seorang Ketua dan paling banyak(lima) orang Wakil Ketua.
  • 11. Hakim & Panitera tidak boleh merangkap menjadi: 1. Pelaksana keputusan pengadilan pajak 2. Wakil, pengampun, atau pejabat yang berkaitan dg suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya. 3. Penasihat hukum 4. Konsultan pajak 5. Akuntan publik 6. Pengusaha
  • 12. 1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. 2. Pengadilan Pajak dalam hal banding, hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan per UUan yang berlaku.
  • 13. 3. Pengadilan Pajak dalam hal gugatan, memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan dan keputusan lainnya. GugatanWajib Pajak atau penanggung pajak terhadap: a. Pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang. b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. c. Keputusan pembetulan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. 4. Pengadilan Pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak.
  • 14.  Menolak;  Mengabulkan sebagian atau seIuruhnya;  Menambah Pajak yang harus dibayar;  Tidak dapat diterima;  Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau  Membatalkan.  Terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi
  • 15. REFORMASI PAJAK
  • 16. Tujuan utama pembaruan perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Dengan reformasi pajak diharapkan beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong Wajib Pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup peluang – peluang yang selama ini masih terbuka bagi Wajib Pajak untuk menghindari pajak.
  • 17. Sejak zaman penjajahan Belanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak undang – undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut : 1. Staatsblad Nomor 13 Tahun 1908 tentang Ordonansi Rumah Tangga 2. Staatsblad Nomor 498 Tahun 1921 tentang Aturan Bea Materai 3. Staatsblad Nomor 291 Tahun 1924 tentang Ordonansi Bea Balik Nama 4. Staatsblad Nomor 405 Tahun 1932 tentang Ordonansi Pajak Kekayaan 5. Staatsblad Nomor 718 Tahun 1934 tentang Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 6. Staatsbald Nomor 611 Tahun 1934 tentang Ordonansi Pajak Upah 7. Staatsblad Nomor 671 Tahun 1936 tentang Ordonansi Pajak Potong 8. Staatsblad Nomor 17 Tahun 1944 tentang Ordonansi Pajak Pendapatan
  • 18. 9. Undang – Undang Nomor 12Tahun 1947 tentang Pajak Radio 10. Undang – Undang No. 14Thn 1947 tentang Pajak Pembangunan I 11. Undang – Undang No. 12Thn 1952 tentang Pajak Peredaran 12. Undang – UndangThn 1951 tentang Pajak penjualan yang diubah dengan Undang – Undang No.2Thn 1968 13. Undang – Undang No. 21Thn 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan Undang – Undang No. 2Thn 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti 14. Undang – Undang No. 19Thn 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 15. Undang – Undang No. 74Thn 1958 tentang Pajak Bunga Asing 16. Undang – Undang No. 8Thn 1967 tentangTata CaraPemungutan PPd, PKK dan/ PPs atauTata Cara MPS-MPO
  • 19. Reformasi pajak (tax reform) atau pembauran perpajakan, telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984. bersamaan dengan dikeluarkannya serangkaian undang – undang, adalah sebagai berikut : 1. Undang – undang No. 6Thn 1983 tentang ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan 2. Undang – Undang No. 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Kedua undang – undang di atas berlaku sejak 1 januari 1984 3. Undang – Undang No. 8Thn 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, direncanakan diberlakukan tahun 1984 juga tetapi karena masih ada sesuatu yang harus dipersiapkan lebih matang maka undang – undang tersebut diberlakukan mulai 1 April 1985 4. Undang – Undang No. 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 5. Undang – Undang No. 13 tentang Bea Materai Undang – Undang No.12Thn 1985 dan Undang – Undang No.13Thn 1985 mulai diberlakukan tahun 1995. Pada tahun 1991 dikeluarkan Undang – Undang no. 7Thn 1983 tentang Pajak Pengahasilan diubah dengan Undang – Undang Nomor 7Thn 1991.
  • 20. Undang – Undang pajak yang dikeluarkan adalah sebagai berikut : 1. Undang – Undang No. 9Thn 1994 tentang Undang – Undang No. 6Thn 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan 2. Undang – Undang No. 10Thn 1994 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7Thn 1983 tentang Pajak Penghasilan 3. Undang – Undang No. 11Thn 1994 tentang Undang – Undang no. 8Thn 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 4. Undang – Undang No. 12Thn 1994 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
  • 21. Selanjutnya pada tahun 1997 dikeluarkan lagi serangkaian undang – undang baru , untuk melengkapi undang – undang yang telah ada, adalah sebagi berikut : 1. Undang – Undang No. 17Thn 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 2. Undang – Undang No. 18Thn 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Undang – Undang No. 19Thn 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 4. Undang – Undang No. 20Thn 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 5. Undang – Undang No. 21Thn 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan
  • 22. Pemerintah kembali meengluarkan serangkaian undang – undang untuk mengubah undang – undang yang telah ada, adalah sebagai berikut : 1. Undang – Undang No. 16Thn 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 6Thn 1983 tentang ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan 2. Undang – Undang No. 17Thn 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No. 7Thn 1983 tentang Pajak Pengahasilan 3. Undang – Undang No. 18THn 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang No. 8Thn 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 4. Undang – Undang No. 19Thn 2000 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa 5. Undang – Undang No. 20Thn 2000 tentang Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan 6. Undang – Undang No. 34Thn 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 18Thn 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
  • 23. Pada tahun 2002 untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menggantikan Undang – Undang No. 17 Thn 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini dirasakan kurang berpihak kepadaWajib Pajak. Setelah lama ditunggu pada tanggal 27 Juli 2007 akhirnya pemerintah mengesahkan Undang – Undang No. 28 Thn 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang – Undang No. 6 Thn 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini diharapkan lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak. Kemudian berturut – turut pada tahun2008 Pajak Penghasilan diubah dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Undang – Undang No. 42Tahun 2009

×