Your SlideShare is downloading. ×
Model-model Pengembangan Komunitas dalam Interaksi antara Korporasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Masyarakat Lokal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Model-model Pengembangan Komunitas dalam Interaksi antara Korporasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Masyarakat Lokal

426

Published on

Menggunakan kacamata kelembagaan (institution), mencoba menguraikan akar sesungguhnya dari konflik antara korporasi berbasis SDA dan masyarakat lokal

Menggunakan kacamata kelembagaan (institution), mencoba menguraikan akar sesungguhnya dari konflik antara korporasi berbasis SDA dan masyarakat lokal

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
426
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Model-model Pengembangan Komunitas dalam Interaksi antara Korporasi berbasis Sumber Daya Alam dan Masyarakat Lokal oleh Arief Rahman1)1) Divisi Perencanaan dan Pengembangan Komunitas, P4W-LPPM IPB
  • 2. Latar Belakang Pertanian, Peternakan, ✓ Jasa-jasa Kehutanan dan 10.1 Perikanan 14.2 Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 7.7 Pertambangan dan Penggalian ✓ Pengangkutan dan 10.7 KomunikasiSeperempat PDB 6.5bergantung pada SDAmelalui sektor primer Perdagangan, Hotel dan Restoran 14.5 Industri Pengolahan 27.3 Konstruksi 8.2 Listrik, Gas dan Air Bersih 0.9 Gambar 1. Rata-rata distribusi PDB menurut lapangan usaha 2004-2009 Sumber: diolah dari BPS
  • 3. Pengangkutan dan Komunikasi 15 Listrik, Gas dan Air Bersih 10Sektor primer terus Konstruksitumbuh meskipun Jasa-jasatidak setinggi sektor- 5 Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan Pertambangan dan Penggaliansektor lain ✓ Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel & Restoran 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -5 ✓
  • 4. • Dari kontribusi sektor pertanian sebesar 13,7% terhadap PDB (pada triwulan I 2007), hampir 12,5% diantaranya disumbangkan sektor swasta. • Pada triwulan yang sama, kontribusi sektorDi dalam sektor pertambangan dan penggalian sebesarprimer tersebut, 10,7% terhadap PDB, dan kontribusikorporasi (baik swasta pemerintah didalamnya diperkirakan kurangmaupun BUMN, baik dari 4% sedangkan selebihnyaPMA maupun PMDN) disumbangkan utamanya oleh sektor swastamenjadi aktor (http://kadin.kadin-indonesia.or.id, diaksesutamanya 25 November 2012). • Persetujuan investasi swasta pada tahun 2006 (hingga 31 Agustus 2006) di sektor pertanian (tanpa kehutanan dan perikanan) tumbuh 103% melalui PMDN dan 105% melalui PMA (Syafa’at et al. Tanpa tahun).
  • 5. Permasalahan Biaya sosial yang tinggiAktivitas korporasi di Konflik dengansektor primer masyarakat lokal ? menggunakan Penurunan sektor primer kinerja pendekatan kelembagaan (institution)
  • 6. Akar Permasalahan yang Sesungguhnya Memunculkan Masyarakat Senantiasa berubah ketidakpastian (uncertainty)• Tidak pernah berada dalam keadaan tetap• Memiliki dinamikanya yang tanpa henti.• Sebagai dinamika tanpa henti, maka masyarakat haruslah dibayangkan sebagai sebuah proses yang:• bukanlah organisasi melainkan proses pengorganisasian,• bukanlah struktur melainkan proses strukturisasi, dan• bukanlah bentuk melainkan proses pembentukan (Sztompka 1993)
  • 7. Perubahan yangKetidakpastian Diminimumkan terkelola (planned change)• Kelembagaan (institution) mengurangi ketidakpastian (North 1995), bahkan menjadi peran utama dari kelembagaan (Poel 2005)• Ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum) dinyatakan oleh Cicero sejak 20 abad yang lalu• Melalui aturan, maka perilaku orang lain menjadi dapat diprediksi
  • 8. Kelembagaan informal vs Kelembagaan formal Tidak harus dipahami dalam konteks pertentangan karena bisa juga conform satu sama lain
  • 9. Tabel 1. Perbandingan delapan Undang-Undang terkait sumber daya alam Tolak Ukur OrientasiNo UU (Eksploitasi Keberpihakan (Pro-rakyat Pengelolaan (Sentralistik/Desentralistik, Sikap Pengakuan MHA Hubungan Negara dan SDA atau atau Pro-kapital) terhadap Pluralisme Hukum) Konservasi) UU No. 5/1960 tentang Pro rakyat, berfungsi Konservasi, Sentralitik, mengakomodasi HMN, Tanah Negara, Tanah Ulayat, 1 Peraturan Dasar sosial, anti monopoli Pengakuan MHA Nasionalisme pluralisme hukum Tanah Hak Pokok-pokok Agraria swasta, Pembatasan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan- Sentralistik, pluralisme hukum (tidak Dikuasai dan dipergunakan oleh 2 Eksploitasi Pro-kapital Tidak diatur ketentuan Pokok diatur) negara Pertambangan Pengakuan MHA 3 UU No. 41/1999 Eksploitasi dan Pro-rakyat di konsideran, Sentralistik, pluralisme hukum (tidak (Hanya Dikuasai oleh negara (HMN), tentang Kehutanan konservasi pro-kapital dalam substansi diatur) memperhatikan hak Hutan Negara, Hutan Hak MHA) Didukung oleh negara (HMN) yang UU No. 22/2001 Ada perhatian diselenggarakan oleh pemerintah Sentralistik, pluralisme hukum (tidak 4 tentang Minyak dan Ekspoitasi Pro-kapital terhadap tanah sebagai pemegang kekuasaan diatur) Gas MHA pertambangan. Ada juga "Kepemilikan oleh Pemerintah" Ada perhatian UU No. 27/2003 Desentralistik, Pluralisme hukum 5 tentang Panas Bumi Eksploitasi Pro-kapital (tidak diatur) terhadap tanah milik Dikuasai oleh negara masyarakat adat UU No. 7/2004 tentang Konservasi dan Desentralistik, Pluralisme hukum Pengakuan hak 6 Sumberdaya Air eksplotasi Pro-rakyat (tidak diatur) ulayat MHA Dikuasai oleh negara Pro-kapital. Ada perhatian Ada perhatian UU No. 31/2004 terhadap nelayan kecil Umumnya sentralistik, pluralisme 7 Eksploitasi terhadap hukum Tidak disebut tentang Perikanan yaitu tidak perlu izin dan hukum (tidak diatur) adat kemudahan lainnya Pro-rakyat. Tetapi dunia UU No. 27/2007 Konservasi, usaha (kapital) diutamakan tentang Pengelolaan Pengakuan hak 8 tersirat juga untuk memperoleh hak Desentralistik, Pluralisme hukum Dikuasai oleh negara Wilayah Pesisir aan MHA eksploitasi pengusahaan perairan Pulau-pulau Kecil pesisirSumber: Sumardjono et. al. 2011Pluralisme hukum = ko-eksistensi antara berbagai sistem hukum dalam lapangan sosial tertentu yang dikaji(Irianto 2007)
  • 10. Kelembagaan informal vs Kelembagaan formal • Konformitas utamanya dilihat dari sikap terhadap pluralisme hukum • Dari 8 UU terkait SDA, 6 diantaranya tidak mengatur tentang pluralisme hukum • Ditambah lagi keberpihakannya yang lebih pro-kapital ketimbang pro-rakyat
  • 11. • Resistensi • Distrust • Perilaku memuaskan kepentingan Perubahan yang tidak pribadi (utility Ketidakpastian terkelola (unplanned change) maximization) ketimbangTidak dapat dikelola oleh kelembagan informal mencapaikarena dinegasikan oleh kelembagaan formal kesejahteraan bersama (welfare optimization)
  • 12. Coping Strategies oleh KorporasiBerbasis CSR• By-request/by-events, tidak by-design• Kegiatan sampingan, dan bukan kegiatan inti• Penggunaan jasa pihak ketiga dalam melaksanakan program CSR• Kegiatan eksklusif yang enggan untuk disinergikan• Mengandalkan pendekatan struktural, kelompok elit atau minoritas aktifNon-CSR• Komunikasi yang tereduksi• Pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja
  • 13. Kesimpulan• Coping strategies yang dikembangkan oleh korporasi pada umumnya belum menyentuh akar permasalahan sesungguhnya dari konflik, yaitu soal kelembagaan (institution).• Menggunakan pendekatan kelembagaan, maka konflik tidak cukup dilihat sebagai konflik antara dua pihak saja (yaitu antara perusahaan dan masyarakat lokal), melainkan terdapat pihak lain yang memiliki pengaruh signifikan yaitu negara sebagai kelembagaan formal.
  • 14. Sekian &Terima Kasih

×