MUNGKINKAH INFRASTRUKTUR DASAR DIDAERAH TERBANGUN

Keterbatasan      Kemampuan         anggaran      pemerintah     untuk ...
infrastruktur, dimana fokus utama bukan lagi jumlah melainkan manfaat dan

kuwalitas infarstruktur.



       Namun dampak...
harus melunasi sebelum berakhir masa jabatannya (UU 33/2004, tenor pinjaman

selama masa jabatan kepala daerah) Berarti se...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Mungkinkah infrastruktur dasar terbagun

618

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
618
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mungkinkah infrastruktur dasar terbagun

  1. 1. MUNGKINKAH INFRASTRUKTUR DASAR DIDAERAH TERBANGUN Keterbatasan Kemampuan anggaran pemerintah untuk membiayai INFRASTRUKTUR DASAR menjadi salah satu kendala utama yang perlu segera dicari solusinya. Luasnya wilayah kabuputen terutama yang berada diluar Pulau Jawa dengan sebaran penduduk tidak merata membuat infrastruktur menjadi mahal dan secara ekonomi sangat tidak menguntungkan untuk dibangun. Namun dalam pertimbangan politik, hukum dan keamanan pembangunan infrastruktur dasar seperti Sarana pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja adalah kewajiban pemerintah daerah diseluruh wilayah di NKRI untuk mengadakannya. Kewenangan pengelolaaan dan pembiayaannya yang dibatasi oleh batas wilayah, dengan keluarnya PP 50/2007 tentang Tatacara Kerjasama Antar Dearah dan Permendagri 22/2009, seharusnya batas wiayah sudah bukan lagi menjadi penghambat pembangunan tapi merupakan potensi yang harus segera dimanfaatkan untuk bersama membangun infrastruktur disetiap kabupaten/kota sesuai kebutuhan dan potensi ekonomi masing-masing. Kalau anggaran belanja pembangunan masih berkisar 25 – 35 % dari total APBD, pasti sulit bagi kabupaten/kota untuk dapat menyelesaikan infrastruktur dasarnya, terbukti dari 489 kabupaten/kota, belum satupun yang mengklaim pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah dasarnya telah selesai. Kalau ditelisik lebih dalam, Pemerintah Daerah melalui UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah sudah menangkap sinyal dari Pemerintah Pusat akan adanya perubahan sekema pembiayaan pembangunan
  2. 2. infrastruktur, dimana fokus utama bukan lagi jumlah melainkan manfaat dan kuwalitas infarstruktur. Namun dampak regulasi dirasakan akan menjadi ”buah simalakama’ bagi bupati/walikota bila mengambil berani mengambil sikap, terutama bagi kabupaten/kota yang mempunyai APBD dibawah Rp.500 Miliar, contohnya Kabupaten Pandeglang, Banten. Hampir semua daerah mengeluh dan menyatakan tidak sanggup menyediakan anggaran untuk memperbaiki apalagi dan membangunan infrastruktur baru, walaupun dengan cara meminjam. Kabupaten/kota yang berada dipulau Jawa memerlukan Rp.100 miliar hanya untuk memperbaiki kerusakan 60% ruang kelas SDnya. Dengan APBD sebesar Rp.500 Milyar, ternyata hanya tersedia anggaran sebesar Rp.125 miliar yang dapat digunakan untuk Belanja Pembangunan (Profil Kabupaten/kota, Kompas Gramedia) yang selanjutnya dibagi ke 14 Dinas serta Badan yang ada dilingkungan pemda. Terasa semakin sulit bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah Indonesia Timur yang termasuk dalam 199 atau 45 % kabupaten/kota berkategori tertinggal dengan APBD kurang dari Rp.360 milyar. Sebagai ilustrasi Kabupaten tertinggal dengan anggaran belanja pembangunan sebesar Rp. 90 – 100 milyar,bila meminjam Rp.100 milyar dari pihak ketiga dengan bunga pinjaman setara LPS 10 % atau layaknya suku bunga komersial tidak mungkin dapat melakukannya, sebab cicilan pinjaman beserta bunga saja mencapai lebih Rp.40 milyar/tahun atau hampir 50% dari anggaran belanja pembangunannya. Berdasarkan UU 33/2004 tadi, dalam pelaksanaannya pihak ketiga hanya mempunyai 4 tahun anggaran, karena Bupati paling cepat baru dapat meminjam ditahun ke 2 dan
  3. 3. harus melunasi sebelum berakhir masa jabatannya (UU 33/2004, tenor pinjaman selama masa jabatan kepala daerah) Berarti sebagian besar anggaran belanja pembangunan pada tahun berikut habis untuk membayar pokok dan bunga pinjaman yang akan berdampak langsung pada kegiatan pelayanan masyarakat didinas lainnya. Inilah yang disebut ”buah simalakama”, dengan regulasi yang ada saat ini dipastikan TIDAK ADA Bupati/Walikota yang mau serius memperbaiki atau membangun infrastruktur dasar dengan cara meminjam dari pihak ketiga, karena isu sekecil apapun akan menyulitkan dan belum menjamin kemenangan dalam pilkada selanjutnya. Dapat disimpulkan PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR yang menjadi kewajiban 489 kabupaten/ kota pada era Otonomi Daerah sangat sulit untuk diharapkan, PINJAMAN dari pihak ketiga termasuk Obligasi Daerah tidak mungkin menjadi pilihan Bupati/Walikota. Tanpa kerjasama Antar Daerah adalah hal yang mustahil bila ada kabupaten dapat menyelesaikan infrastruktur dasarnya, bahkan untuk Kabupaten dengan SDA yang kaya sebagai sumber penghasilan seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan , Sulawesi dan Irian Jaya. Apalagi kalau mengharapkan daerah dengan status tertinggal yang APBDnya < Rp. 360 miliar dapat membiayai pembangunan infrastruktur dasarnya.

×