Panduan keselamatan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Panduan keselamatan

on

  • 1,417 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,417
Views on SlideShare
1,417
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
81
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Panduan keselamatan Presentation Transcript

  • 1. 54
  • 2. Panduan Keselamatan dan Kode Perilaku bagi Petugas PMI KATA PENGANTAR Assalamulaikum Wr. Wb Dengan rahmat Tuhan YME kami panjatkan kehadirat-Nya, karena pada akhirnya PMI dapat menyusun buku saku yang berisi serangkaian Panduan Keselamatan bagi petugas PMI. Panduan ini merupakan aplikasi dari konsep Safer Access yang dibuat oleh ICRC. Tujuannya adalah agar pada saat melakukan tugasnya, seluruh petugas kemanusiaan yang berada dibawah koordinasi Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dapat bekerja denganJudul bukuPanduan Keselamatan dan Kode Perilaku aman dan selamat.Pedoman bagi Petugas PMI dalam Operasi BantuanPenyusun Ada tujuh konsep Safer Access yang sudah diaplikasikanPalang Merah Indonesia dalam rangkaian Panduan Keselamatan yang harusPenerbit dilaksanakan oleh seluruh anggota PMI. Ketujuh panduanPalang Merah Indonesia ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalamDidukung pengaplikasiannya.International Committe of the Red Cross (ICRC)Ilustrasi/desain grafis Selain Panduan Keselamatan, disertakan pula Kode Perilaku yang merupakan pedoman pada saat melakukanIndrayukiPercetakan: operasi bantuan bencana. Pedoman ini tidak hanya berlakuCV. Amisindo Pranawa, Bandung bagi anggota komponen Gerakan Palang Merah dan BulanAllright ReservedCopyright@PMI-2008 Sabit Merah Internasional namun juga telah disepakati bersama NGO internasional lainnya.Cetakan Pertama: November 2008ISBN: 978-979-3575-50-6 i
  • 3. Panduan Keselamatan dan Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI Keamanan bagi Petugas PMI Demikian buku saku ini dibuat, diharapkan dengan DAFTAR ISI diaplikasikannya Panduan Keselamatan dan penerapan Kode Perilaku sesuai dengan Prinsip Dasar Gerakan, Kata Pengantar i keamanan dan keselamatan petugas PMI dalam melakukan Daftar Isi iii operasi bantuan dapat semakin terjaga. A. Pendahuluan 1 Jakarta, November 2008 B. Pengertian Umum 2 C. Tujuan 4 D. Sasaran 4 E. Rujukan 4 II. Panduan Keselamatan dalam Penanggula-ngan Iyang D. Sukandar 5 Bencana Sekretaris Jenderal 1. Penerimaan Terhadap Organisasi 7 2. Penerimaan Terhadap Individu 9 3. Identifikasi 13 4. Komunikasi Internal 15 5. Komunikasi Eksternal 19 6. Aturan Keselamatan dan Keamanan 21 7. Tindakan Perlindungan 25 Kode Perilaku 27 I. Tujuan 28 II. Definisi 29 III. Pedoman Tingkah Laku 30 1. Kemanusiaan adalah prioritas utama 30 2. Bantuan diberikan tanpa memper- timbangkan ras, kepercayaan ataupun kebangsaan penerima bantuan dan tanpa pembeda-bedaan yang merugikan dalam bentuk apapun. Prioritas bantuan ditentukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. 32ii iii
  • 4. Panduan Keselamatan dan Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI Keamanan bagi Petugas PMI A. PENDAHULUAN P 3. Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik ataupun agama 33 4. Kita hendaknya berusaha untuk tidak menjadi alat kebijakan luar negeri pemerintah 34 5. Kita harus menghormati budaya dan adat istiadat alang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi setempat 36 perhimpunan nasional yang disahkan oleh 6. Kita harus berusaha meningkatkan respons bencana dengan kapasitas setempat 37 pemerintah melalui keputusan presiden, untuk 7. Perlu dicari cara untuk melibatkan para menjalankan tugas-tugas kepalangmerahan di Indonesia. penerima bantuan dalam proses manajemen Sebagai perhimpunan nasional, PMI menjalankan tugas bantuan 38 dengan semangat kenetralan dan tidak memihak 8. Pemberian bantuan harus bertujuan untuk berdasarkan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah mengurangi kerentanan terhadap bencana di kemudian hari, selain untuk memenuhi dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu Kemanusiaan, kebutuhan pokok 38 Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, 9. Kita bertanggung jawab kepada pihak yang Kesatuan dan Kesemestaan. kita bantu maupun kepada pihak yang memberi kita sumber daya 40 Banyaknya bencana dan potensi konflik di beberapa wilayah 10. Dalam kegiatan informasi, publisitas, dan di Indonesia, membuat PMI dituntut untuk berperan aktif promosi yang kita lakukan, kita harus memandang korban bencana sebagai manusia memberikan bantuan kemanusiaan. Bertugas di daerah yang bermartabat, bukan sebagai objek belas bencana dan rawan konflik menuntut semua anggota PMI kasihan 41 diharuskan mengetahui bagaimana caranya mendapatkan akses yang lebih aman dalam memberikan bantuan IV. Lingkungan Kerja 43 kemanusiaan kepada para penerima bantuan. Lampiran I : Rekomendasi bagi pemerintah negara yang terkena bencana 44 48 Berdasarkan hal tersebut, maka Markas Pusat PMI telah Lampiran II : Rekomendasi bagi pemerintah donor Lampiran III : R e k o m e n d a s i b a g i o r g a n i s a s i mengadopsi serangkaian Panduan Keselamatan sebagai antarpemerintah 50 pedoman anggota PMI dalam melaksanakan tugas agar memiliki akses yang lebih baik2 1
  • 5. Panduan Keselamatan dan Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI Keamanan bagi Petugas PMI B. PENGERTIAN UMUM * Bencana Konflik (bencana sosial) adalah peristiwa atau P rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat yang menimbulkan penderitaan, gangguan hubungan sosial, anduan Keselamatan adalah elemen-elemen penting tidak berfungsinya pranata sosial, kerugian harta benda untuk Perhimpunan Nasional dalam melakukan dan korban jiwa manusia. tindakan dimana mereka bisa meningkatkan keselamatan dan membuka akses untuk bekerja guna Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek memberi bantuan kemanusiaan kepada penerima bantuan perencanaan kebijakan pembangunan yang beresiko sesuai dengan mandat yang telah diberikan. bencana, kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kondisi disebabkan oleh alam (faktor alam) dan non alam (faktor akibat dampak bencana. manusia) yang mengakibatkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan Kegiatan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian prasarana serta fasilitas umum. upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. yang disebabkan oleh alam yang meliputi bencana gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor dan Tanggap Darurat Bencana adalah rangkaian kegiatan yang lain lain, yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, lingkungan menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi hidup dan fasilitas umum. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda serta pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, Konflik Sosial adalah pertentangan fisik antar dua pihak pengurusan pengungsi, pemulihan sarana dan prasarana. atau lebih yang mengakibatkan hilangnya hak dan aset kelompok masyarakat, timbulnya rasa takut, terancamnya keamanan, ketentraman, keselamatan dan atau terganggunya martabat dan keseimbangan kehidupan * Dikutip dari Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana, Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, 2007 sosial masyarakat.2 3
  • 6. Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI C. TUJUAN Tujuan dari panduan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa yang mengancam keselamatan anggota PMI, khususnya ketika bertugas di lapangan. Namun, apabila peristiwa tersebut telah terjadi, diharapkan panduan ini akan membantu untuk mengurangi dampak yang lebih buruk. D. SASARAN Semua anggota PMI yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dalam operasi tanggap darurat bencana.. D. RUJUKAN a. UU No.59 tahun 1958 tentang keikutsertaan Negara Republik Indonesia dalam konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 b. UU Penanggulangan Bencana No.24 Tahun 2007 c. Keppres RI no.25 tahun 1950 tentang pengesahan dan PANDUAN KESELAMATAN pengakuan Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia d. Keppres RI no.246 tahun 1963 tentang tugas pokok dan DALAM PENANGGULANGAN BENCANA* kegiatan PMI e. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No 1 tahun 1962 tentang Pemakaian/penggunaan Tanda dan Kata-Kata Palang Merah f. AD/ART Palang Merah Indonesia g. Pokok-Pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI * Mengacu pada 7 pilar keamanan dalam safer access ICRC4
  • 7. Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI 1. PENERIMAAN TERHADAP P ORGANISASI enerimaan terhadap organisasi adalah situasi awal yang paling menentukan. Tujuannya adalah agar PMI memiliki akses yang terbuka luas, sehingga PMI dapat bekerja di seluruh wilayah dalam berbagai situasi dan kondisi. Agar PMI dapat dikenal dan diterima keberadaannya, maka segenap anggota PMI, baik secara individu maupun organisasi, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut : < Sosialisasi & diseminasi tentang Gerakan Palang Merah & Bulan Sabit Merah Internasional. Sosialisasi & diseminasi harus dilakukan secara terus menerus secara simultan pada saat sebelum, saat terjadi dan setelah kegiatan penanggulangan bencana dilakukan. Sosialisasi dan diseminasi dilakukan secara mandiri atau terintegrasi dengan kegiatan PMI lainnya. Semua anggota PMI harus bisa memberikan diseminasi tentang PMI dan Gerakan. < Koordinasi dengan pihak terkait (Pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI/POLRI, media massa, LSM lokal maupun internasional dan lain-lain). PMI dapat bekerja sama dengan unsur lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana. < Menjaga Prinsip Dasar Gerakan. PMI berpedoman pada Ketujuh Prinsip Dasar Gerakan dalam melakukan setiap kegiatan.6 7
  • 8. Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI 2. PENERIMAAN TERHADAP T INDIVIDU elah dikenalnya organisasi PMI di kalangan masyarakat luas, membuat PMI memiliki akses yang mudah dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Namun demikian, anggota PMI tidak boleh mengabaikan perilaku pribadinya. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya menerima PMI sebagai sebuah organisasi kemanusiaan namun juga menerima keberadaan anggota PMI sebagai seorang individu. Penerimaan terhadap anggota PMI juga mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Beberapa hal yang perlu dipahami oleh setiap anggota PMI antara lain yaitu: < Setiap anggota PMI harus mampu mengenali kemampuan diri sendiri. Jangan memaksakan diri, sabar dan tidak ceroboh dalam mengambil tindakan. Berlatihlah untuk meningkatkan kemampuan diri agar dapat meminimalkan kesalahan yang dapat berakibat fatal pada saat memberikan bantuan kemanusiaan. < Setiap anggota PMI mampu beradaptasi terhadap lingkungan, adat istiadat dan budaya yang ada dimanapun dia bertugas. < Setiap anggota PMI mematuhi aturan hukum setempat. Misalnya hukum adat atau peraturan pemerintah daerah setempat.8 9
  • 9. Panduan Keselamatan dan Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI Keamanan bagi Petugas PMI < Setiap anggota PMI selalu menerapkan 7 Prinsip Dasar Gerakan dalam tingkah laku pribadinya. < Setiap anggota PMI selalu menerapkan 7 Prinsip Dasar Gerakan dalam tingkah laku pribadinya. < Setiap anggota PMI mengedepankan etika dan moral, menjaga gaya hidup sehat. Tidak meminum minuman keras, narkoba, asusila dan dapat mengendalikan stress. < Setiap anggota PMI memiliki tanggung-jawab dan solidaritas sosial.10 11
  • 10. Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI 3. IDENTIFIKASI Logo atau lambang identik dengan organisasi. Identitas organisasi tercermin melalui logo atau lambang yang digunakan. Demikian juga dengan sarana dan prasarana, dapat diidentifikasikan sebagai sesuatu yang terkait dengan organisasi, jika terdapat logo atau lambang yang digunakan tersebut. Sama halnya dengan PMI. Orang, sarana dan prasarana dapat dikenali sebagai milik atau terkait dengan PMI jika terdapat logo PMI. Untuk itu agar penyertaan sarana dan prasarana organisasi juga dapat diterima keberadaannya, maka logo atau lambang yang digunakan pun harus dikenal luas. Untuk itu: < Setiap anggota PMI harus memahami dan harus dapat melakukan sosialisasi atau diseminasi mengenai penggunaan lambang yang benar. < Semua barang bantuan, kendaraan dan kantor PMI harus mempunyai identitas PMI. < Setiap anggota PMI yang bertugas harus menggunakan atribut PMI dan membawa kartu identitas (KTA/KTP/SIM) serta surat tugas. < Setelah bertugas, atribut PMI yang digunakan pada saat memberikan bantuan kemanusiaan, harus dikembalikan ke markas/penanggung jawab operasi (kecuali jika milik pribadi maka harus dapat menggunakannya secara tepat dan benar).12 13
  • 11. Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI 4. KOMUNIKASI INTERNAL C epat dan tepatnya sebuah operasi bantuan dilaksanakan, antara lain ditentukan dari cepat dan tepatnya sebuah keputusan diambil. Keputusan itu ditentukan berdasarkan pada informasi yang didapat. Oleh sebab itu, arus informasi antar anggota PMI yang sedang bertugas harus berjalan lancar. Terutama pada kondisi darurat, komunikasi antar anggota harus simultan dilakukan timbal balik secara vertikal (dari anggota ke pengurus/pimpinan operasi dan sebaliknya) maupun horizontal (antar anggota) melalui : < Pengarahan mengenai situasi lokasi kejadian untuk menjamin keselamatan dan keamanan anggota PMI yang akan bertugas oleh penanggung jawab operasi. < Penyelenggaraan rapat koordinasi rutin sesuai dengan kebutuhan oleh penanggung jawab operasi. < Pelaporan setiap insiden bencana yang dinilai dapat mempengaruhi keselamatan dan keamanan yang terjadi saat bertugas kepada penanggung jawab operasi. Laporan diberikan secara akurat dengan melakukan cek ulang dan penilaian (assessment), bukan berdasarkan informasi semata (untuk mencegah beredarnya isu). < Menjaga komunikasi timbal balik antar tim dan posko.14 15
  • 12. Panduan Keselamatan dan Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI Keamanan bagi Petugas PMI < Menjaga kerahasiaan informasi (siapa perlu tahu tentang apa untuk mencegah kepanikan) < Membuat laporan sesuai dengan lingkup dan jenjang penugasan. < Menggunakan alat komunikasi sesuai dengan standar komunikasi PMI, sesuai dengan kebutuhan tugas dan menjaga alat komunikasi yang digunakan dengan baik. < Setelah bertugas, alat komunikasi PMI harus dikembalikan ke markas/penanggung jawab operasi.16 17
  • 13. Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI 5. KOMUNIKASI EKSTERNAL M asyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang perkembangan kejadian atau bencana yang ada. Mereka pun berhak untuk tahu apa yang telah dilakukan pihak-pihak yang telah membantu terhadap pihak yang dibantu (korban bencana). Pemberian informasi ini merupakan salah satu bentuk tanggung-jawab moral terhadap korban sehingga mereka tidak dijadikan objek semata. Namun demikian, pemberian informasi juga memiliki aturan agar informasi yang tersebar tidak justru menjadi alat provokasi pihak tertentu dan menimbulkan kepanikan. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah : < Informasi yang dapat disampaikan kepada media/publik hanya fakta yang bersifat umum (apa yang kita kerjakan dan bukan yang disaksikan, didengar atau dirasakan). < Pembagian informasi yang bersifat kebijakan dilakukan oleh pengurus. Sedangkan pembagian informasi yang bersifat operasional dapat dilakukan oleh humas atau unit pelaksana yang ditunjuk oleh pengurus. Untuk itu perlu disepakati sebelumnya, siapakah pihak yang ditunjuk menjadi juru bicara di lapangan. (Detail mengenai ketentuan akan dicakup dalam Pedoman Komunikasi). < Rapat koordinasi antar lintas sektoral dilakukan atas sepengetahuan pengurus/penanggung-jawab operasi yang ditunjuk.18 19
  • 14. Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI 6. ATURAN KESELAMATAN P DAN KEAMANAN MI memiliki mandat untuk memberikan bantuan pada korban bencana alam maupun konflik bersenjata. Untuk itu resiko yang dihadapi oleh anggota PMI terdapat pada kedua kondisi tersebut. Resiko terhadap keselamatan tugas di lapangan tentunya menjadi resiko yang dihadapi oleh masing-masing anggota PMI secara individu. Agar setiap anggota PMI dapat bekerja dengan selamat dan aman dalam setiap kondisi, maka setiap anggota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pelaksanaan operasi < Pengurus/penanggung-jawab operasional memastikan situasi keselamatan & keamanan di lapangan < Buatlah rencana keamanan dalam beberapa alternatif resiko sesuai dengan kondisi lapangan (jika ... maka ...) < Pembatasan waktu kerja di lapangan dibuat sesuai dengan kondisi lapangan (misalnya jam malam, pembatasan aktifitas malam hari, dsb) < Apabila melalui Pos Pemeriksaan kurangi kecepatan. Lampu dalam mobil dinyalakan dan kontrol emosi. < Dilarang menggunakan pengawalan bersenjata, kecuali pada situasi khusus tertentu dan harus mendapatkan izin dari Pengurus PMI.20 21
  • 15. Panduan Keselamatan dan Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI Keamanan bagi Petugas PMI < Apabila terjadi pemberhentian paksa/ancaman c. Sarana dan prasarana bersenjata, maka patuhilah instruksi dari pihak yang < Kendaraan yang digunakan harus dilengkapi dengan memberhentikan/mengancam, bersikap tenang dan dokumen kendaraan (STNK, BPKB), Lambang PMI dan berusaha untuk bernegosiasi. Tekankan sikap dan perlengkapan Pertolongan Pertama serta Peralatan posisi anda pada netralitas. emergensi kendaraan). Pengemudi harus memiliki SIM < Apabila terjadi penculikan, maka ikuti instruksi dari dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. pihak yang memberhentikan/mengancam, bersikap < Sebelum menggunakan kendaraan PMI pastikan tenang dan berusaha untuk bernegosiasi, serta tidak melakukan tindakan yang mengancam keselamatan pemeriksaan penting seperti kondisi bahan bakar, oli, diri. Mengamankan pelepasan seorang tawanan adalah kondisi dan tekanan ban telah dilakukan. Pastikan tanggung jawab pihak luar, bukan tawanan. penyimpanan kunci kendaraan yang mudah diakses. < Kendaraan PMI hanya dapat digunakan oleh Anggota b. Personil PMI dan hanya untuk kepentingan PMI. < Anggota PMI harus mengetahui standar pelaksanaan < Tim yang bertugas harus membawa kebutuhan operasi tanggap darurat bencana dan prosedur operasi operasional dan logistik tim (makanan, minuman, lainnya terkait dengan bidang penugasan masing- peralatan pendukung lain) sesuai dengan yang masing. dibutuhkan. < Anggota PMI harus mengetahui dan mengikuti aturan- < Apabila terjadi perampokan barang, jangan pernah aturan yang dibuat oleh otoritas setempat (satkorlak atau penguasa perang pada saat konflik bersenjata). mengambil resiko untuk membela barang atau uang, nyawa Anda lebih penting dibandingkan barang atau < Anggota PMI dilarang membawa senjata tajam/api. Senjata tajam dikecualikan untuk mendukung uang. Berusahalah untuk bernegosiasi dan tekankan penugasan (sebagai pelengkap peralatan tanggap bahwa barang yang anda bawa adalah untuk darurat). kepentingan kemanusiaan. Setelah terjadi perampokan < Anggota PMI dilarang mengangkut siapapun yang barang, tim melaporkan secara resmi kepada petugas bersenjata termasuk personil keamanan. keamanan (membuat Berita Acara).22 23
  • 16. Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI 7. TINDAKAN PERLINDUNGAN S ituasi darurat sangat mungkin dihadapi oleh setiap anggota PMI saat bertugas di lapangan. Untuk itu setiap anggota harus selalu mempersiapkan diri menghadapi segala resiko yang mungkin terjadi. Apabila menghadapi situasi darurat tersebut, maka : < Anggota PMI wajib mengenakan perlengkapan keamanan standar sesuai dengan kebutuhan. < Setiap Anggota PMI memiliki rencana perlindungan diri pribadi atau tim (misalnya rencana A, B, C... ). < Anggota PMI selalu menjaga keamanan barang-barang pribadi dan barang-barang operasional. < Anggota PMI wajib diberikan jaminan asuransi saat bertugas. Premi asuransi dibayarkan oleh PMI. < Pada keadaan darurat bencana alam, Anggota PMI memilih tempat berlindung yang tidak beresiko. < Pada keadaan darurat konflik (misalnya konflik sosial atau bencana konflik lainnya), Anggota PMI memilih tempat berlindung yang bersifat netral (tidak memilih tempat yang identik dengan salah satu pihak).. Perlu dipahami bahwa ketujuh panduan keselamatan ini hanyalah merupakan pedoman agar setiap anggota PMI20 25
  • 17. Panduan Keselamatan dan Keamanan bagi Petugas PMI dapat selamat dan aman pada saat melakukan tugasnya. Namun demikian, resiko tidak dapat dihindari namun jika terjadi, setidaknya dapat diminimalisir terjadinya dampak yang lebih buruk. Kode Perilaku Bagi GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL dan LEMBAGA-LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) Dalam Operasi Bantuan Bencana26
  • 18. Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana PEDOMAN PERILAKU dan oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Pedoman ini adalah pedoman suka rela, yang bagi berarti bahwa pedoman ini dijalankan atas dasar keinginan GERAKAN PALANG MERAH DAN organisasi yang menerimanya dengan maksud mempertahankan standar-standar yang tercantum dalam BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL pedoman ini. Dalam kasus konflik bersenjata, Pedoman dan Perilaku ini perlu ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan LEMBAGA-LEMBAGA SWADAYA Hukum Humaniter Internasional. MASYARAKAT (LSM) Pedoman Perilaku ini akan disajikan terlebih dulu. Setelah dalam itu ada tiga lampiran yang menggambarkan lingkungan kerja yang kita inginkan akan diciptakan oleh Pemerintah Operasi Bantuan Bencana Tuan Rumah, Pemerintah Donor, dan organisasi antarpemerintah dalam rangka memfasilitasi penyaluran Disponsori oleh Caritas Internasionalis, Catholic Relief Services, Federasi Internasional Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Aliansi Save the bantuan kemanusiaan secara efektif. Children Internasional, Federasi Dunia Lutheran, Oxfam, dan Dewan Gereja Sedunia II. Definisi (yang kesemuanya merupakan anggota the Steering Committee for Humanitarian Response/Panitia Pengarah Respons Kemanusiaan), bersama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Ornop atau LSM : Ornop atau LSM (Organisasi Non- I. Tujuan pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat) di sini mengacu pada organisasi, baik nasional maupun internasional, yang dibentuk terpisah dari pemerintah Pedoman Perilaku ini bermaksud menjaga standar perilaku negara tempat organisasi itu didirikan. kita. Pedoman ini bukan menyangkut teknis operasi, misalnya bagaimana cara menghitung persediaan makanan NGHA (Non-Governmental Humanitarian Agencies): atau cara mendirikan kamp pengungsi. Namun, pedoman Dalam teks ini, istilah Non-Governmental Humanitarian ini berusaha mempertahankan standar yang tinggi Agencies (Organisasi Kemanusiaan Non-pemerintah) menyangkut kemandirian, efektififitas, dan hasil yang ingin mengacu pada komponen-komponen Gerakan Palang dicapai oleh LSM yang bergerak di bidang respons bencana Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yaitu: Komite28 29
  • 19. Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana Internasional Palang Merah (ICRC), Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), dan Perhimpunan-perhimpunan Nasional serta LSM-LSM seperti dimaksud di atas. Pedoman Perilaku ini mengacu khusus pada NGHA yang bergerak di bidang respons bencana. IGO : IGO (Inter-Governmental Organization/Organisasi Antarpemerintah) ialah organisasi yang terdiri dari dua pemerintah atau lebih. Dengan demikian, termasuk di dalamnya adalah badan-badan PBB dan organisasi- organisasi regional. Hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan dan untuk memberikan bantuan semacam itu merupakan prinsip Bencana : Bencana adalah kejadian buruk yang kemanusiaan dasar yang dimiliki semua warga negara di menyebabkan kematian, penderitaan manusia yang berat, semua negara. Sebagai bagian dari masyarakat dan kerugian materi dalam skala besar. internasional, kita mengakui kewajiban kita untuk memberikan bantuan kemanusiaan di manapun diperlukan. Karena itulah kita memerlukan akses tanpa hambatan III. Pedoman Tingkah Laku terhadap populasi yang terkena bencana, yang merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk dapat Prinsip-prinsip Perilaku bagi Gerakan Palang Merah dan melaksanakan kewajiban tersebut. Bulan Sabit Merah Internasional dan LSM-LSM dalam Program Respons Bencana Motivasi utama dari tindakan kita memberikan respons terhadap bencana adalah untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh kelompok-kelompok yang paling tidak 1. Kewajiban kemanusiaan adalah mampu mengatasi dampak bencana. Bilamana kita memberikan bantuan kemanusiaan, hal itu prioritas utama bukanlah suatu tindakan partisan atau tindakan politis sehingga tidak boleh dipandang sebagai tindakan semacam itu.30 31
  • 20. Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana Keseluruhan program kita perlu mencerminkan 2.Bantuan diberikan tanpa pertimbangan asas proporsionalitas. Penderitaan manusia mempertimbangkan ras, kepercayaan di manapun juga harus dikurangi; jiwa adalah hal yang ataupun kebangsaan penerima sangat berharga di manapun juga. Oleh karenanya, bantuan yang kita berikan perlu mencerminkan tingkat bantuan dan tanpa pembeda-bedaan penderitaan yang akan diatasi. yang merugikan dalam bentuk Dalam melaksanakan pendekatan tersebut, kita mengakui apapun. Prioritas bantuan sangat pentingnya peran kaum perempuan di masyarakat- ditentukan semata-mata berdasarkan masyarakat yang rawan bencana, dan kita perlu kebutuhan. memastikan agar peran ini didukung, tidak dihilangkan, oleh program bantuan kita. Pelaksanaan kebijakan yang bersifat semesta (universal), tidak memihak (impartial), dan mandiri (independent) seperti itu hanya dapat berjalan efektif apabila kita dan mitra kita mempunyai akses terhadap sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan yang pantas serta mempunyai akses yang sama terhadap semua korban bencana. 3. Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik maupun agama. Bilamana mungkin, bentuk bantuan perlu kita tentukan berdasarkan hasil asesmen yang komprehensif atas Bantuan kemanusiaan harus diberikan berdasarkan kebutuhan yang dihadapi korban bencana dan atas kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat. Walaupun kemampuan yang sudah ada pada masyarakat setempat NGHA mempunyai hak untuk memegang suatu opini untuk memenuhi kebutuhan tersebut. keagamaan atau politik tertentu, kita menegaskan bahwa32 33
  • 21. Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana Bantuan Korban Gempa Bantuan Korban Gempa pemberian bantuan sama sekali tidak boleh tergantung menjalankan kebijakan pemerintah manapun juga, kecuali pada apakah si penerima bantuan juga memegang opini sejauh kebijakan pemerintah yang bersangkutan sejalan keagamaan atau politik yang sama. dengan kebijakan kita sendiri. Kita tidak boleh mengaitkan janji, penyerahan, ataupun distribusi bantuan kita dengan apakah si penerima bantuan Kita sekali-kali tidak boleh dengan sengaja ataupun karena menganut atau menerima suatu keyakinan politik atau kelalaian membiarkan diri kita atau staf kita dimanfaatkan keagamaan tertentu. sebagai alat untuk mengumpulkan informasi yang sensitif dari segi politik, militer ataupun ekonomi bagi pemerintah 4. Kita hendaknya berusaha untuk tidak ataupun lembaga lain yang mungkin mempunyai tujuan di menjadi alat kebijakan luar negeri luar kepentingan kemanusiaan. Demikian pula, kita tidak boleh bertindak sebagai alat kebijakan luar negeri dari pemerintah. pemerintah donor. NGHA adalah lembaga yang bekerja secara mandiri dari Bantuan yang kita terima harus kita pergunakan untuk pemerintah. Karena itulah kita merumuskan kebijakan kita menanggapi kebutuhan korban, dan bantuan yang kita sendiri beserta strategi pelaksanaannya, dan kita tidak terima itu tidak boleh diberikan kepada kita karena pihak donor perlu membuang kelebihan komoditasnya atau34 35
  • 22. Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana karena pihak donor mempunyai kepentingan politik 6. Kita harus berusaha meningkatkan tertentu. respons bencana dengan kapasitas Kita menghargai dan mendorong pemberian bantuan tenaga setempat dan keuangan secara sukarela oleh perorangan demi mendukung kerja kita, dan kita mengakui kemandirian tindakan yang didorong oleh motivasi suka rela semacam itu. Demi menjaga kemandirian kita, kita harus menghindari ketergantungan terhadap satu sumber dana saja. 5. Kita harus menghormati budaya dan adat istiadat setempat Semua orang dan masyarakat memiliki kemampuan maupun Kita harus berusaha menghargai budaya, tatanan, dan adat kerentanan, pun pada saat bencana. Bilamana mungkin, istiadat yang berlaku di masyarakat dan negara tempat kita kita harus memperkuat kemampuan ini dengan cara bekerja. mempekerjakan staf lokal, membeli barang lokal, dan berhubungan bisnis dengan perusahaan setempat. Bilamana mungkin, kita harus bekerja melalui NGHA lokal sebagai mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan, dan bekerja sama dengan badan-badan pemerintah lokal bilamana sesuai. Koordinasi yang tepat atas respons bencana perlu kita beri prioritas yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan sebaik- baiknya di negara yang bersangkutan oleh pihak-pihak yang paling terlibat dalam operasi bantuan itu, dan seyogyanya wakil dari badan-badan PBB yang relevan perlu dilibatkan.36 37
  • 23. Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana 7. Perlu dicari cara untuk melibatkan 8. Pemberian bantuan harus bertujuan para penerima bantuan dalam proses untuk mengurangi kerentanan manajemen bantuan terhadap bencana di kemudian hari, selain untuk memenuhi kebutuhan pokok PMI Semua kegiatan bantuan berpengaruh terhadap prospek Bantuan bencana jangan sekali-kali dipaksakan pada pembangunan jangka panjang, dan pengaruh ini bisa positif penerima bantuan. Pemberian bantuan secara efektif dan atau negatif. Karena itu, kita perlu berusaha untuk proses rehabilitasi yang berkesinambungan dapat dicapai menjalankan program bantuan yang dapat secara aktif dengan sebaik-baiknya apabila penerima bantuan turut mengurangi kerentanan para penerima bantuan terhadap dilibatkan dalam perancangan, manajemen, dan bencana di kemudian hari sehingga membantu pelaksanaan program bantuan yang bersangkutan. Kita menciptakan gaya hidup yang sifatnya berkelanjutan. harus berusaha agar masyarakat berpartisipasi sepenuhnya Perlu kita berikan perhatian secara khusus terhadap dalam program-program bantuan dan rehabilitasi yang kita masalah-masalah lingkungan dalam proses perencanaan jalankan. dan manajemen program bantuan. Kita juga harus38 39
  • 24. Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana berusaha untuk memperkecil dampak negatif dari bantuan Kita mengakui perlunya membuat laporan kegiatan, baik kemanusiaan yang kita berikan, yaitu dengan berupaya dari segi keuangan maupun dari segi keefektifan. menghindari terciptanya ketergantungan jangka panjang para penerima bantuan pada bantuan dari luar. Kita mengakui kewajiban untuk melakukan pemantauan secara semestinya atas pelaksanaan distribusi bantuan dan untuk melakukan asesmen secara reguler atas dampak 9. Kita bertanggung jawab kepada pihak bantuan bencana. yang kita bantu maupun kepada pihak yang memberi kita sumber daya Kita juga harus berusaha melaporkan, secara terbuka, dampak dari kegiatan kita dan faktor-faktor apa yang memperkecil ataupun yang memperbesar dampak tersebut. Program-program kita perlu didasarkan pada standar profesionalisme dan keahlian yang tinggi, dengan tujuan memperkecil kemungkinan terbuangnya sumber daya yang berharga secara sia-sia. 10. Dalam kegiatan informasi, publisitas, dan promosi yang kita lakukan, kita Kita sering bertindak sebagai institusi penghubung dalam harus memandang korban bencana kemitraan antara pihak yang ingin membantu dan pihak sebagai manusia yang bermartabat, yang membutuhkan bantuan di kala bencana. Karena itulah kita harus bertanggung jawab kepada kedua belah bukan sebagai objek belas kasihan pihak. Respek terhadap korban bencana sebagai mitra sejajar Semua transaksi kita dengan donor dan penerima bantuan dalam bekerja tidak boleh hilang dari diri kita. Dalam harus mencerminkan sikap keterbukaan dan transparansi.40 41
  • 25. Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana pada situasi di mana liputan media bisa merugikan pelayanan yang kita berikan kepada penerima bantuan atau merugikan keamanan staf kita sendiri atau merugikan keamanan para penerima bantuan. IV. Lingkungan Kerja Setelah secara unilateral setuju untuk berusaha mematuhi Pedoman Perilaku sebagaimana diuraikan di atas, di bawah ini kami sajikan sejumlah petunjuk umum (rekomendasi) mengenai lingkungan kerja seperti apa yang kita inginkan agar diciptakan oleh pemerintah donor, pemerintah tuan rumah, dan organisasi-organisasi antarpemerintah memberikan informasi kepada publik, kita harus khususnya badan-badan PBB dalam rangka memfasilitasi menyajikan gambaran yang objektif tentang situasi partisipasi yang efektif dari NGHA dalam kegiatan respons bencana yang bersangkutan, yaitu dengan menjelaskan bencana. pula kemampuan dan aspirasi yang dimiliki para korban, bukan hanya kerentanan dan kekhawatiran yang ada pada mereka. Petunjuk-petunjuk umum ini disajikan di sini sebagai pedoman. Petunjuk-petunjuk ini tidaklah mengikat secara hukum, dan kami juga tidak mengharapkan agar Walaupun kita perlu bekerja sama dengan media demi pemerintah dan lembaga antarpemerintah menyatakan meningkatkan respons masyarakat, kita tidak boleh persetujuan mereka atas pedoman ini dengan membiarkan keinginan pihak-pihak luar ataupun pihak- menandatangani suatu dokumen tertentu, meskipun pihak dalam akan publisitas menjadi hal yang lebih penting penandatanganan dokumen semacam itu mungkin bisa daripada prinsip memaksimalkan keseluruhan bantuan diupayakan di masa mendatang. Petunjuk-petunjuk ini bencana itu sendiri. disajikan di sini dalam semangat keterbukaan dan kerja sama, dengan tujuan agar para mitra kita mengetahui Kita perlu menghindari kompetisi memperoleh liputan hubungan ideal seperti apakah yang ingin kita jalin dengan media dengan lembaga-lembaga bantuan bencana lainnya mereka.42 43
  • 26. Lampiran I: Lampiran I: Rekomendasi bagi pemerintah Rekomendasi bagi pemerintah negara yang terkena bencana negara yang terkena bencana Lampiran I: rumah, sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung Rekomendasi bagi pemerintah jawabnya secara berdaulat, untuk tidak menghalangi pemberian bantuan kemanusiaan dan untuk negara yang terkena bencana menyetujui tindakan tidak memihak serta tidak bersifat politis yang dilakukan oleh NGHA. Pemerintah tuan rumah perlu memfasilitasi agar staf 1. P e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h p e r l u bantuan dapat masuk secara cepat, terutama dengan mengakui dan menghormati kegiatan- mengecualikan mereka dari keharusan memperoleh visa jalan, visa masuk, dan visa keluar atau dengan kegiatan kemanusiaan yang mandiri memberikan visa-visa tersebut secara cepat. dan tidak memihak yang dilakukan Pemerintah-pemerintah perlu memberikan izin lintas oleh NGHA udara dan izin mendarat bagi pesawat terbang yang mengangkut pasokan dan personil bantuan internasional selama tahap darurat bencana. NGHA adalah organisasi yang mandiri (independen). Kemandirian dan ketidakmemihakan ini perlu dihormati oleh pemerintah tuan rumah. 3. P e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h p e r l u memfasilitasi agar barang-barang dan 2. Pemerintah tuan rumah perlu informasi bantuan dapat masuk memfasilitasi akses cepat terhadap secara tepat waktu pada masa korban bencana bagi NGHA bencana Supaya organisasi-organisasi kemanusiaan non- Pasokan dan perlengkapan bantuan dibawa masuk ke pemerintah (NGHA) dapat bertindak secara sebuah negara semata-mata untuk tujuan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip meringankan penderitaan manusia, bukan untuk kemanusiaan mereka, mereka perlu memperoleh memperoleh keuntungan komersial. Pasokan akses yang cepat dan tidak memihak terhadap korban semacam itu lazimnya perlu diberi izin untuk bencana dengan tujuan memberikan bantuan melakukan perjalanan secara bebas dan tanpa kemanusiaan. Adalah kewajiban pemerintah tuan44 45
  • 27. Lampiran I: Lampiran I: Rekomendasi bagi pemerintah Rekomendasi bagi pemerintah negara yang terkena bencana negara yang terkena bencana hambatan dan tidak boleh dikenai persyaratan mengenai dokumen asal-usul atau faktur dari 4. P e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h p e r l u konsulat, persyaratan mengenai izin impor dan/atau berupaya menyediakan pelayanan ekspor, atau persyaratan-persyaratan lainnya ataupun dikenai pajak impor, biaya mendarat, atau biaya informasi dan perencanaan bencana pelabuhan. (disaster information and planning Masuknya untuk sementara waktu perlengkapan- service) secara terkoordinasi perlengkapan yang diperlukan bagi pemberian Pada akhirnya, tanggung jawab atas keseluruhan bantuan, termasuk kendaraan, pesawat terbang perencanaan dan koordinasi terhadap kegiatan ringan, dan peralatan telekomunikasi, perlu bantuan terletak di tangan pemerintah tuan rumah. difasilitasi oleh pemerintah tuan rumah yang Perencanaan dan koordinasi tersebut akan berjalan menerima bantuan tersebut, yaitu dengan cara untuk dengan jauh lebih baik jika NGHA diberi informasi sementara waktu tidak memberlakukan persyaratan mengenai bantuan yang dibutuhkan, mengenai menyangkut perijinan ataupun pendaftaran terhadap instansi-instansi yang melakukan perencanaan dan perlengkapan-perlengkapan tersebut. Demikian pelaksanaan kegiatan bantuan, dan mengenai risiko pula, pemerintah-pemerintah hendaknya tidak keamanan yang mungkin dihadapi oleh NGHA. memberlakukan pembatasan mengenai pengeluaran Pemerintah-pemerintah didorong untuk memberikan (re-ekspor) perlengkapan-perlengkapan bantuan informasi semacam itu kepada NGHA. tersebut ketika operasi pemberian bantuan telah selesai. Agar kegiatan bantuan dapat terkoordinasi secara efektif dan terlaksana secara efisien, pemerintah tuan Untuk memfasilitasi komunikasi di masa bencana, rumah didorong untuk menunjuk sebuah pihak pemerintah tuan rumah perlu mengalokasikan tertentu sebagai penghubung tunggal antara NGHA- frekuensi radio tertentu yang boleh digunakan oleh NGHA yang datang dan pihak berwenang nasional. organisasi-organisasi bantuan untuk melakukan komunikasi di dalam wilayah negaranya maupun 5. Bantuan bencana di masa konflik komunikasi internasional dalam rangka komuniksi bersenjata bencana dan perlu mengumumkan frekuensi radio tersebut kepada komunitas respons bencana sebelum Di masa konflik bersenjata, kegiatan bantuan diatur terjadinya bencana. oleh ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang relevan.46 47
  • 28. Lampiran II : Lampiran II : Rekomendasi bagi Rekomendasi bagi pemerintah donor pemerintah donor Lampiran II : yaitu semangat kemanusiaan dan semangat kemandirian bertindak. Pelaksanaan kegiatan Rekomendasi bagi bantuan pada akhirnya merupakan tanggung jawab pemerintah donor NGHA sehingga perlu berjalan sesuai dengan kebijakan NGHA. 1. P e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h p e r l u 3. Pemerintah donor perlu mengguna- mengakui dan menghormati kegiatan- kan jasa baiknya untuk membantu kegiatan kemanusiaan yang mandiri NGHA memperoleh akses terhadap dan tidak memihak yang dilakukan korban bencana oleh NGHA Pemerintah donor perlu mengakui pentingnya NGHA adalah organisasi mandiri yang kemandirian menerima tanggung jawab sampai tingkat tertentu serta ketidakmemihakannya perlu dihormati oleh untuk mengupayakan agar staf NGHA memperoleh pemerintah donor. Pemerintah donor tidak boleh akses yang aman dan bebas ke lokasi bencana. memanfaatkan NGHA untuk mencapai tujuan politis Pemerintah donor hendaknya siap untuk melakukan atau ideologis apapun. diplomasi dengan pemerintah tuan rumah mengenai permasalahan akses tersebut bilamana diperlukan. 2. Pemerintah donor perlu memberikan bantuan dengan jaminan kemandirian operasi NGHA menerima bantuan dana dan materi dari pemerintah donor dengan semangat yang sama seperti ketika memberikan bantuan kepada korban bencana:48 49
  • 29. Lampiran III : Lampiran III : Rekomendasi bagi organisasi Rekomendasi bagi organisasi antarpemerintah antarpemerintah Lampiran III : NGHA pada umumnya tidak mempunyai mandat untuk Rekomendasi bagi organisasi menyediakan kerangka koordinasi yang menyeluruh bagi bencana yang memerlukan respons internasional. antarpemerintah Tanggung jawab tersebut jatuh ke tangan pemerintah tuan rumah dan badan-badan PBB yang relevan. Karena itu, pemerintah tuan rumah dan badan-badan 1. Organisasi antarpemerintah perlu PBB yang relevan didorong untuk menyediakan kerangka koordinasi semacam itu secara tepat waktu mengakui NGHA, baik yang nasional dan efektif dalam rangka melayani negara yang maupun yang internasional, sebagai terkena bencana dan masyarakat respons bencana nasional maupun internasional. Akan tetapi, NGHA mitra yang berharga bagaimanapun juga perlu melakukan segala upaya untuk memastikan koordinasi yang efektif atas NGHA bersedia bekerja dengan badan-badan PBB dan kegiatan-kegiatan mereka sendiri. organisasi-organisasi antarpemerintah lainnya demi meningkatkan respons bencana. NGHA melakukan hal 3. Organisasi antarpemerintah perlu itu dengan semangat kemitraan yang menghormati integritas serta kemandirian semua mitra. Organisasi memberikan perlindungan keamanan antarpemerintah harus menghormati kemandirian dan kepada NGHA sesuai dengan ketidakmemihakan NGHA. NGHA perlu diajak bicara ketentuan yang telah ditetapkan bagi oleh badan-badan PBB dalam penyusunan rencana bantuan. badan-badan PBB. 2. Organisasi antarpemerintah perlu Bilamana pelayanan keamanan perlu disediakan oleh membantu pemerintah tuan rumah organisasi antarpemerintah sesuai ketentuan yang ada, maka pelayanan tersebut perlu diberikan kepada dalam menyediakan sebuah kerangka NGHA sebagai mitra operasional mereka bilamana koordinasi yang menyeluruh bagi NGHA memintanya operasi bantuan bencana 4. Organisasi antarpemerintah perlu internasional maupun nasional memberi NGHA akses yang sama50 51
  • 30. Lampiran III : Rekomendasi bagi organisasi Formulir Registrasi antarpemerintah terhadap informasi yang relevan Formulir Registrasi seperti yang diberikan kepada badan- Organisasi-organisasi antarpemerintah yang ingin mendaftarkan badan PBB dukungan atas Pedoman Perilaku ini serta kesediaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dari Pedoman Perilaku ini ke Organisasi antarpemerintah didorong untuk dalam kegiatan mereka perlu mengisi formulir di bawah ini dan memberikan kepada NGHA yang menjadi mitra mengirimkannya kepada: operasional mereka seluruh informasi yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan bantuan Disaster Policy Management, bencana yang efektif. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, PO. Box 372 1211 Geneva 19 Switzerland. Tel +41 (022) 7304222 Fax +41 (022) 7330395 Kami ingin mendaftarkan dukungan atas Pedoman Perilaku ini dan akan berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip dari Pedoman Perilaku ini ke dalam kegiatan kami. Nama organisasi Alamat Telepon Fax Tanda tangan Posisi dalam organisasi Tanggal52 53