Pkn
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pkn

on

  • 1,224 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,224
Views on SlideShare
1,224
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pkn Pkn Document Transcript

  • 1. Pengertian perjanjian internasional1) Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian internasional adalah perjanjian yangdiadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.2) Oppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yangmenimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.3) G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjekhukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukuminternasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.4) Konvensi Wina 1969 Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh duaNegara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.5). UU No. 24 tahun 2000, Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan namatertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkanhak dan kewajiban di bidang hukum publik.Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa perjanjian internasional akanmenimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing negara agar tujuandiadakannya perjanjian internasional dapat dicapai dengan baik.Perjanjian Internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional olehbeberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuatoleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuatantara dua negara. Sedangkan, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari duanegara.Hubungan internasionalHubungan internasional adalah proses interaksi manusia yang terjadi antar bangsa untuk mencapaisuatu tujuan tertentu. Hubungan ini bisa berupa interaksi antarindividu (misalnya turis, mahasiswa, danpekerja asing); antarkelompok (misalnya lembaga-lembaga sosial, dan perdagangan); atau hubunganantarnegara (misalnya negara-negara yang menjalin hubungan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,keamanan, atau negara-negara yang membentuk organisasi internasional seperti Sejarah PBB atauASEAN).2. PembatalanHal-hal yang menyebabkan dibatalkannya suatu perjanjian antara lain:Terjadinya pelanggaran.Adanya kecuranganAda pihak yang dirugikan.
  • Adanya ancaman dari sebelah pihak3. Sarana-Sarana Hubungan InternasionalSuatu hubungan internasional antar negara dapat berlangsung dengan baik jika melalui pedoman-pedoman dan tatacara tertentu yang disepakati bersama baik secara tertulis maupun tidak tertulis.1. DiplomasiDiplomasi dapat diartikan sebagai proses komunukasi antarpelaku hubunganinternasional untuk mencapai tujuan bersama atau kesepakatan tertentu. Diplomasisendiri biasanya dilakukan oleh instrumen-instrumen hubungan internasional yaitukementrian luar negeri dan perwakilan diplomatik.kementrian luar negeri mempunyai pusat kegiatan di ibukota negara pengirim, sedangkanperwakilan diplomatik mempunyai pusat kegiatan di ibukota negara penerima. Seorangwakil diplomatik (diplomat) yang dikirim ke luar negeri mempunyai tiga fungsi utama,yaitu sebagai lambang negara pengirim, sebagai wakil yuridis yang sah menurut hukumdan hubungan internasional, dan sebagai wakil diplomatik di negara penerima.2. NegosiasiNegosiasi disebut juga dengan perundingan. Negosiasi (perundingan) dalam hubunganinternasional dapat diartikan sebagai proses interaksi antar pelaku hubungan internasionaluntuk untuk berusaha menyelesaikan tujuan masing-masing yang berbeda dan salingbertentangan.3. LobbyLobby adalah kegiatan politik internasional yang dilakukan untuk mempengaruhi negaralain agar sesuai dengan kepentingan negara yang melakukan lobby.4. pentingnya hubungan internasionalHubungan internasional sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam era globalisasi yangsangat kompleks ini tidak ada suatu Negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanyahubungan internasional, pencapaian tujuan Negara akan lebih mudah dilakukan danperdamaian dunia akan mudah diciptakan.Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara adalah sebagai berikut.1. Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsalain.2. Mencegah & menyelesaikan konflik / persengketaan yang mengancam perdamaian dunia.
  • 3. Mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dandiplomasi.4. Membangun solidaritas dan sikap menghormati antar bangsa.5. Membantu bangsa lain yang terancam kemerdekaannya.6. Berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia,berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial.7. Menjamin kelangsungan hidup bangsa & negara, kelangsungan dan keberadaannya ditengah-tengah bangsa lain.5. Pengakuan de factoPengertian pengakuan de facto- Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhiunsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat dan wilayahnya.Berdasarkan sifatnya, pengakuan de facto bersifat tetap, yakni pengakuan dari negara lain dapatmenimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi untuk tingkat diplomatikbelum dapat dilaksanakan. Dan pengakuan de fakto yang bersifat sementara, yakni pengakuanyang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksisatau tidak, apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan maka pengakuan terhadapnegara tersebut ditarik kembali.Pengakuan de facto ini berkaitan dengan pengakuan kedaulatan de facto suatu negara, menunjukpada adanya pelaksanaan kekuasaan secara nyata dalam masyarakat yang dinyatakan merdekaatau telah memiliki independensi. Kekuasaan yang nyata dalam masyarakat yaitu dimanamasyarakat telah tunduk pada kekuatan penguasa secara nyata yang di sebut de facto.Penguasa yang secara nyata di kuasai oleh suatu masyarakat dianggap memiliki pengakuansecara de facto. Penguasaan dalam memperoleh kekuasaan mungkin syah dan tidak syah. Tapipenguasa tetap berstatus sebagai orang yang ditaati oleh masyarakat. Untuk itu perolehankekuasaan bukan merupakan suatu ukuran untuk dapat menjastifikasi keabsahan kedaulatansecara de facto.Kedaulatan de facto yang tidak syahDisebabkan oleh adanya penguasa yang berkuasa terhadap suatu kelompok masyarakat tidakdidasarkan atas persetujuan masyarakat dan keinginan masyarakat. Tapi kekuasaan yangdiperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak moral seperti cara membujuk, menteror,mengancam, dan pada tingkat yang tertinggi melakukan kegiatan pembunuhan. Kekuasaandengan melakukan hal-hal seperti itu dapat dibenarkan atau diakui ( ini pernah terjadi pada masapemerintahan Hitler di Eropa dan Asia, juga pada masa pendudukan belanda dan Jepang diindonesia ) tapi ketaatan rakyat terhadap panguasa disebabkan karena ketakutan akan ancamandan berbagai teror sehingga rakyat tidak tenang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itumasyarakat di paksa untuk mengakui penguasa, dan pada saat itu, penguasa memperolehpengakuan kedaulatan de facto yang tidak syah.Kedaulatan de facto yang syahKekuasaan yang diperoleh penguasa secara murni dari masyarakat atau kehendak masyarakat (hal ini pernah terjadi pada kasus Timor-Timur pada tahun 1975, pada saat itu sebagian besarrakyat Timor-timur secara sadar memilih penguasa pemerintah Indonesia berkuasa atasnya, dandinyatakan pemerintah Indonesia mempunyai pengakuan kedaulatan de facto atas Timor Timursecara syah.
  • II. Pengakuan de jure- Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkanhukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasionalBerdasarkan sifatnya pengakuan de jure dibagi menjadi dua, yakni :1. Tetap, ini berlaku untuk selama-lamanya sampai waktu yang tidak terbatas2. Penuh, ini mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat diplomatik danKonsul, sehingga masing-masing negara akan menempatkan perwakilannya di negaratersebut yang biasanya di pimpin oleh seorang duta besar yang berkuasa penuh.Pengakuan ini juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan de jure suatu negara. Kedaulata dejure suatu negara adalah pengakuan suatu wilayah atau suatu situasi menurut hukum yangberlaku yang ditandai dengan adanya pengakuan dunia internasional secara hukum, sudahdicapai ketika para pendahulu kita memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus1945.Secara teoritis kedaulatan de jure menjalankan kekuasaan, dan tidak perlu ditaati secara nyata.Oleh karena itu, kedaulatan de jure hanya membutuhkan pengakuan dari rakyat dan ketaatanrakyat pada penguasa secara hukum. Dalam pengakuan kedaulatan de jure yang dibutuhkanyaitu berbagai norma negara dan aturan negara dapat ditaati dan dapat berfungsi untuk mengaturkehidupan bernegara.Penguasa menggunakan kedaulatan de jure adalah untuk semata-mata mengatur tingkah lakumasyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah atau penguasa, mengatur batas wilayahnegara, mengatur gerak dan langkah aparat dalam melayani masyarakat.Dalam suatu sistem politik secara yuridis formal kedaulatan de jure haruslah memiliki unsurwarga negara dan wilayah negara sebagai tempat berpijak warga negara serta unsur pemerintahyang berfungsi menjalankan kekuasaan negara.Dalam praktek ketatanegaraan antara pengakuan de facto dan de jure harus bersamaan.Secara Defacto Indonesia diakui mempunyai batas-batas wilayah yang terbentang dari sabangsampai merauke. Negara butuh di akui kedaulatannya bila menggunakan batas-batas wilayahsebagai tempat eksistensinya. Secara De Jure berarti negara itu diakui secara hukuminternasional kalau bentuk negaranya ada dan mempunyai pemerintahan yang bisa menjalan rodapemerintahan. Ada wilayah yang secara defacto dikuasai oleh suatu kelompok tapi secara de Juretidak. biasanya itu bila ada pemberontakan , pemberontak menguasai wilayah tersebut tapi tidakdapat pengakuan dari dunia internasional. Dengan pengakuan secara defacto dan de jure makaNegara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) adalah negara yang sah yang diakui oleh duniaInternasioanal yang mempunyai kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri.6. 2 macam- Kasus Sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste.Klaim wilayah Indonesia, ternyata bukan hanya dilakukan oleh Malaysia, tetapi juga olehTimor Leste, negara yang baru berdiri sejak lepas dari Negara KesatuanRepublikIndonesia pada tahun 1999. Klaim wilayah Indonesia ini dilakukan oleh sebagian wargaTimor Leste tepatnya di perbatasan wilayah Timor Leste dengan wilayah Indonesia, yaituperbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (RI) dengan Timor Leste.
  • - Kasus Sengketa Internasional Indonesia dengan Malaysia- Indonesia pernah mengalami kasus persengketaan internasional. Kasus persengketaanyang terjadi antara Malaysia dan Indonesia adalah masalah Pulau Sipadan dan LIgitanyang luasnya sekitar 50.000 meter persegi. Indonesia pada awalnya mengambil langkahuntuk membawa kasus persengketaan ini lewat Dewan Tinggi Asean. Tapi, sepakatanyang terakhir kasus sengketa internasional antara Indonesia dan Malaysia ini diselesaikanlewat jalur hukum melalui Mahkamah Internasional.Kronologi Kasus Sengketa Internasional antara Indonesia dan MalaysiaPada sekitar tahun 1967, mulai bergulir kasus persengketaan antara Malaysia denganIndonesia yang dilakukan pada saat pertemuan secara teknis antara kedua negaramengenai hukum laut. Dalam kenyataannya, baik negara Malaysia maupun negaraIndonesia memasukkan Pulau Ligitan serta Pulau Sipadan ke dalam batas-bataswilayahnya.Malaysia memasukkan Pulau Ligitan serta Pulau Sipadan ke dalam peta. Padahal ituadalah sebagian dari wilayah Republik Indonesia. Perpu No. 4 Tahun 1960 dipakaisebagai pedoman peta karena tidak sesuai dengan peta yang dibuat malaysia berdasarkanpengamatan yang dilakukan tim teknis di Indonesia.Karena adanya hal tersebut, maka negara Indonesia mempunyai dasar yang kuat untukmeresmikan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ke dalam negara Indonesia. Untukmemperkuat posisi Indonesia, maka dicarilah berbagai fakta yang secara historis dasarhukumnya sehingga dapat mendukung kepemilikan Indonesia atas Pulau Ligitan danPulau Sipadan.Namun, ketika itu ternyata Malaysia juga mengumpulkan berbagai dalil hukum fakta danberbagai macam alasan yang digunakan untuk memperkuat posisinya memiliki PulauLigitan dan Pulau Sipadan.Pada saat itu, status quo adalah keputusan yang diambil oleh negara Malaysia dengannegara Indonesia. Namun setelah berjalannya waktu selama kurang lebih 20 tahun,PM.Mahathir Muhamad serta Presiden Soeharto kembali membicarakan sengketa ini.TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) atau Traktak Persahabatandan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara sekitar tahun 1976 dalam KTT pertamaASEAN diselenggarakan di Pulau Bali. Tujuannya untuk membuat perencanaan untukmendirikan Dewan Tinggi.ASEAN membangun ini dengan tujuan penyelesaian atas kasus yang ada di antarasesama anggota yang ada di ASEAN. Namun hal ini mendapat respons kurang baik daripihak Malaysia. Negara Malaysia bukan hanya mempunyai kasus sengketa denganIndonesia, melainkan dengan negara lainnya. Contohnya antara lain adalah kasus klaimPulau Batu Puteh dengan negara Singapura, dengan Filipina mengenai kepemilikanSabah, dengan Brunei Darussalam di Laut Cina Selatan yaitu kasus sengketa mengenaikepulauan Spratley, Vietnam, dan bahkan dengan negara Taiwan.
  • Pada 1991, pihak Malaysia membawa polisi hutan untuk melaksanakan pengusiranterhadap seluruh negara warga Indonesia yang berada di Pulau Sipadan maupun Ligitan.Malaysia menyuruh pihak dari negara Indonesia untuk mencabut klaim tersebut.7. Menurut Konvensi Wina 1969Perundingan (Negotiation). Perundingan merupakan janji tahap pertama antar pihak/antar Negara tentang objek tertentu. Jika belum pernah ada perjanjian yang dibuat olehsubjek yang akan membuat perjanjian, maka terlebih dahulu diadakan penjajakan(survey) atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.Dalam melakukan negosiasi, suatu Negara dapat diwakili oleh pejabat Negara dengansurat kuasa penuh (full powers). Negosiasi dapat juga dilakukan oleh kepala Negara,kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau duta besar. Jika penjajakan menghasilkansebuah kesepakatan dan rasa saling percaya, maka proses pembuatan perjanjianinternasional memasuki tahap berikutnya, yaitu penandatanganan.Pendatanganan (Signature). Untuk perjanjian yang bersifat bilateral, penandatangananbiasanya dilakukan oleh pera menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untukperjanjian yang bersifat multilateral, penandatanganan perjanjian sudah dianggap sah jika2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Namundemikian, perjanjian belum dapat diberlakukan setiap Negara, sebelum diratifikasi olehNegara-negara tersebut.Pengesahan (Ratification). Pengesahan adalah penandatanganan atas perjanjian yanghanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan.Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga dalam kegiatan perjanjianinternasional. Adanya ratifikasi memberi keyakinan pada lembaga-lembaga perwakilanrakyat bahwa wakil yang menandatangani perjanjian tidak melakukan hal-hal yangbertentangan dengan kepentingan hukum dan tidak merugikan rakyat. Suatu Negaramengikatkan diri pada suatu perjanjian apabila perjanjian tersebut telah disahkan olehbadan yang berwenang di negaranya.8. Penyebab sengketaSengketa Internasional disebut dengan perselisihan yang terjadi antara Negara danNegara, Negara dengan individu atau Negara dengan badan-badan / lembaga yangmenjadi subjek internasional. Sengketa tersebut terjadi karena berbagai sebab, antara lain:1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Internasional.2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional.3. Perebutan sumber-sumber ekonomi4. Perebutan pengaruh ekonomi5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain
  • 6. Perluasan pengaruh politik& ideologi terhadap negara lain7. Adanya perbedaan kepentingan8. Penghina terhadap harga diri bangsa9. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatas-an antar negara yang banyak yang belumtersele-saikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan ).10. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yangada di kawa-san ini, maupun dari luar kawasan.11. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapatmengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.Cara penyelesaian sengketaa. Metode KekerasanMetode kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional terdiri atas cara-cara sepertiberikut.1) Pertikaian BersenjataPertikaian bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatanbersenjata tiap-tiap pihak dengan tujuan menundukkan lawan, dan menetapkan persyaratanperdamaian secara sepihak.2) RetorsiRetorsi adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantasdari negara lain. Perbuatan retorsi adalah perbuatan sah, tetapi tidak bersahabat. Contoh retorsiantara lain retorsi mengenai pengetatan hubungandiplomatik, penghapusan hak istimewa diplomatik, dan penarikan kembali konsensi pajak atautarif.3) ReprasialReprasial adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yangmelanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprasial dapat dilakukan pada masadamai maupun di antara pihak yang bersengketa. Reprasial pada masa damai antara lainpemboikotan barang, embargo, dan unjuk kekuatan (show of force). Reprasial yang tidakseimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan, tidak dapat dibenarkan. Reprasial padaumumnya adalah perbuatan yang ilegal, kecualiapabila dimaksudkan untuk mempertahankan diri melawan serangan bersenjata.4) Blokade DamaiBlokade adalah suatu pengepungan wilayah, misalnya pengepungan suatu kota atau pelabuhandengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macamblokade, yaitu blokade pada masa perang dan damai.Blokade pelabuhan pada masa perang merupakan operasi Angkatan Laut yang biasa dilakukan.
  • Blokade pada masa damai kadang-kadang dianggap sebagai pembalasan dengan maksud untukmemaksa negara yang diblokade memenuhi tuntutannegara yang memblokade.b. Metode DamaiMetode damai dalam menyelesaikan sengketa internasional dapat dikelompokkan menjadi tigabagian, yaitu penyelesaian sengketa secara politik/diplomatik, pengawasan di bawah PBB, dansecara hukum. Kedua metode penyelesaian sengketa secara damai tersebut dapat Anda pahamidalam uraian berikut.1) Penyelesaian Sengketa Secara Politik atau DiplomatikPenyelesaian sengketa secara diplomatik meliputi beberapa hal seperti negosiasi, enquiry,mediasi, dan konsiliasi, serta jasajasabaik (good offices). Kelima cara penyelesaian sengketa secara diplomatik tersebut memiliki cirikhas, kelebihan, dan kekuranganmasing-masing. Agar lebih jelas, pahami satu per satu.a) NegosiasiNegosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihakyang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaannegosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinantercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi dapat berbentuk bilateral danmultilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensiinternasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.b) Enquiry atau PenyelidikanEnquiry atau penyelidikan adalah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yangnetral. Prosedur ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaanpendapat mengenai fakta, bukan untukpermasalahan yang bersifat hukum murni. Hal ini karena fakta yang mendasari suatu sengketasering dipermasalahkan.c) MediasiMediasi adalah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatusengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas kearah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasipihak sengketa tersebut. Pelaksana mediasi disebut mediator. Mediator dapat dilakukan olehpemerintah maupun individu.d) Konsiliasi
  • Seperti cara mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensipihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara. Namun, bisajuga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai upayapenyelesaian sengketa secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yangnetral atau tidak memihak, atau dengan bantuan Komite Penasihat.e) Good Offices (Jasa Baik)Good offices (jasa baik) adalah tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranyanegosiasi, tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yangbersangkutan. Good offices akan terjadi apabila pihakketiga mencoba membujuk para pihak sengketa untuk melakukan negosiasi sendiri.2) Penyelesaian Sengketa di Bawah Pengawasan PBBMajelis Umum PBB menangani sengketa dengan jalan memberikan rekomendasi kepada negarayang bersengketa mengenai tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan secaradamai demi terwujudnya kesejahteraan dan persahabatan. Sengketa yang ditangani DewanKeamanan PBB dapat digolongkan menjadi dua macam sebagai berikut.a) Sengketa yang Membahayakan Perdamaian dan Keamanan InternasionalDewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan cara yang tepat di antara cara negosiasi,mediasi, penyelidikan, dan sebagainya.b) Peristiwa Ancaman Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian, atau AgresiDewan Keamanan PBB berwenang merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untukmempertahankan atau memulihkanperdamaian dan keamanan internasional atau meminta pihak-pihak yang bersengketa untukmemenuhi aturan atau tindakan yang ditetapkan.3) Penyelesaian Sengketa Secara HukumPenyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan melalui arbitrase dan pengadilaninternasional seperti berikut.a) Arbitrase InternasionalPenyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketainternasional kepada arbitrator (wasit) yang dipilih secara bebas oleh para pihak, untuk memberikeputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum.b) Pengadilan Internasional (Mahkamah Internasional)
  • Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa atau kasusinternasional melalui pengadilan adalah mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional(International Court of Justice).Manfaat Kerja sama dan Perjanjian InternasionalDalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera, negara kitaharus tetap melakukan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dengan melakukan kerja samainternasional maka akan lebih menjamin persahabatan antar bangsa. Manfaat yang diperoleh darikerja sama antar bangsa di antaranya sebagai berikut:1. Bidang Ideologi, akan saling menghormati meskipun terjadi perbedaan landasan atau falsafahnegara.2. Bidang Politik, sama-sama berorientasi pada kepentingan nasional.3. Bidang Ekonomi, adanya kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain untukmeningkatkan kesejahteraan, terjadi hubungan perdagangan ekspor impor.4. Bidang Sosial Budaya, saling melengkapi namun tetap berpedoman pada kepribadian bangsamasing-masing5. Bidang pertahanan dan keamanan, adanya latihan perang bersama untuk meningkatkankemampuan pertahanan dan keamanan.Bangsa Indonesia menjalin hubungan antar bangsa, Indonesia melakukan kebijaksanaantersebut dalam bentuk hubungan luar negeri. Pelaksanaan hubungan luar negeri oleh bangsaIndonesia didasarkan pada asas keamanan derajat, saling menghormati, saling menguntungkandan tidak saling mencampuri hubungan dalam negeri masing-masing.(Buku Ajar PendidikanKewarganegaraan,34-40)
  • klasifikasi Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai, antara lain :1. Negosiasi.Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakanoleh umat manusia. 40 Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting.Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarikperhatian publik. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasiprosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatanatau konsensus para pihak.2. Pencarian FaktaSuatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipunsuatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermulapada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajibantersebut. Penyelesaian sengketa demikian karenanya bergantung kepada penguraian fakta-faktayang para pihak tidak sepakati. Oleh sebab itu dengan memastikan kedudukan fakta yangsebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengandemikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikannya melaluisuatu Pencarian Fakta mengenai fakta-fakta yang menimbulkan persengketaan.3. Jasa-jasa BaikJasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga.Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadifungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga merekamau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatupenyelesaian sengketadapat dua macam: atas permintaan para pihak atau atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasabaiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara ini, syarat mutlak yang harus adaadalah kesepakatan para pihakAda dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melaluiMahkamah internasional, yaitu mekanisme normal dan khusus.· Mekanisme Normal :
  • 1. Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan sengketa.2. Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan atas faktayang disebutkan dan berisi dokumen pendukung.3. Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak sengketa.4. Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan. Kasus internasional dianggap selesai apa bila :Para pihak mencapai kesepakatanPara pihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional.Mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan telahdilakukan ssuai proses hukum internasional yang berlaku.· Mekanisme Khusus :1. Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasionaldianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut.2. Ketidak hadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara tergugatatau respondent karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional.3. Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya pihaksengketa tidak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan Mahkamahinternasional.4. Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama karena materisama terhadap lawan yang sama.lain yang tidak terlibat dalam sengketa untuk melakukan intervensi atas sengketa yangsedangdisidangkan bahwa dengan keputusan Mahkamah internasional ada kemungkinan Negaratersebut dirugikan.digolongkan dalam dua kategori, yaitu sebagai berikut.a. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untukmenemukan suatu solusi yang bersahabat.b. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakaiatau dikenakan adalah melalui kekerasan.
  • Piagam Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justce ) Pasal 38 ayat 1menegaskan bahwa Mahkamah Internasional mengakui bahwa dalam menimbang danmemutuskan suatu perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman[3], antara lain sebagaiberikut ;a. Perjanjian Internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus;b. Kebiasaan Internasional (international custom);c. Asas-asas hukum (general principles of law) yang diakui oleh bangsa-bangsa atau negara-negaraberadab;d. Keputusan Hakim (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya,yang merupakan sumber hukum internasional tambahan.e. Pendapat-pendapatProsedur penyelsaian sengketa internasional diajukan oleh negara-negara yang bersengketamelalui pewakilannya di PBB, kemudian diajukan ke Mahkamah Internasional. KemudianMahkamah Internasional yang menyelesaikan secara hukum internasional.1. Melaksanakan “Contentious Jurisdiction”, yaitu yurisdiksi atas perkara biasa, yang didasarkanpada persetujuan para pihak yang bersengketa;2. Memberikan “Advisory Opinion”, yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasehat. AdvisoryOpinion tidaklah memiliki sifat mengikat bagi yang meminta, namun biasanya diberlakukansebagai “Compulsory Ruling”, yaitu keputusan wajib yang mempunyai kuasa persuasive kuat(Burhan Tsani, 1990; 217)3. Pengadilan arbitrase dilaksanakan oleh suatu “panel hakim” atau arbitrator yang dibentukatas dasar persetujuan khusus para pihak, atau dengan perjanjian arbitrase yang telah ada.Persetujuan arbitrase tersebut dikenal dengan compromis (kompromi) yang memuat; (a)persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan arbitrase, (b) metode pemilihan panelarbitrase, (c) waktu dan tempat hearing (dengar pendapat), (d) batas-batas fakta yang harus
  • dipertimbangkan, dan (e) prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untukmencapai suatu kesepakatan. (Burhan Tsani, 1990, 214)Keputusan Mahkamah Internasional antara Bosnia vs. SerbiaKeputusan bersejarah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (International Court ofJustice/ICJ) terhadap genosida atau pembunuhan secara massal dalam perkara Bosnia-Herzegovinamelawan Serbia-Montenegro merupakan suatu contoh bahwa keputusan yang bijaksana tidak selalumenjadi putusan yang baik.Inilah pertama kalinya negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mencoba untuk mengajukanperkara genosida kepada ICJ. Namun ICJ nampaknya telah menghilangkan satu-satunya kesempatanyang masih tersisa bagi pemegang kekuasaan yang sah, sejak kematian Slobodan Milosevic yang secaratidak langsung berakibat dengan dihapuskannya Mahkamah Kejahatan Perang di Yugoslavia(International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia/ICTY) yang berkemungkinan untuk memintapertanggungjawaban terhadap dirinya.Keputusan mahkamah yang menjelaskan bahwa meskipun apa yang terjadi pada tahun 1995 diSrebenica memang merupakan tindakan dari genosida namun negara Serbia tidaklah secara langsungmempunyai keterlibatan terhadap tindakan tersebut, merupkan keputusan yang diharapkan dapatditerima oleh masing-masing pihak. Putusan yang seakan-akan bersifat kompromi ini tidaklah mampuberbuat banyak, akan tetapi justru menyalakan api lama di tengah-tengah etnik Balkan yang rentan akankonflik.Keputusan tersebut menimbulkan berbagai isu besar. Genosida dikenal secara luas sebagaikejahatan internasional luar biasa dan seiring dengan meningkatnya perkembangan dunia, setiap usahaterjadinya hal tersebut sangatlah penting untuk dijadikan perhatian. Berbagai pengamat berpendapatbahwa pemerintah Serbia pada saat ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kejahatanyang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Terdapat juga pendapat yang mencoba untukmenggambarkan perbedaan antara pemerintah dan negara. Bagaimanapun juga, sifat yang luas biasadan kejam dari genosida membawa perintah secara moril kepada masyarakat internasional maupunnasional untuk membawa pelaku kejahatan pada posisinya. Tetapi, kesulitan untuk menjalankan maksudutama guna meniadakan kelompok yang dilindungi secara khusus berarti bahwa keputusan sepertihalnya dikeluarkan oleh ICJ masihlah jauh dari harapan.
  • Struktur Organisasi PBB - Konferensi San Francisco menghasilkan suatu piagam yang didalam Bab III Pasal 17 menyebutkan bahwa organ utama PBB sebagai berikut.Struktur Organisasi PBB1) Majelis Umum (General Assembly)Majelis Umum terdiri atas semua negara anggota PBB yang mengadakan sidang umum tiap satutahun mulai hari Selasa minggu ketiga bulan September. Dalam sidang tersebut tiap negaramengirimkan lima wakil, tetapi hanya membawa satu suara (Pasal 5 dan 18 Piagam PBB).Sidang istimewa diadakan jika dikehendaki oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggotaPBB.Tugas Majelis Umum meliputi hal-hal berikut.a) Menimbang dan membuat rekomendasi tentang asas-asas kerja sama internasional dalampemeliharaan perdamaian dan keamanan.b) Membahas setiap persoalan yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan.c) Memelopori penelitian dan membuat rekomendasi guna memajukan kerja sama politikinternasional. Hubungan kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan,dan kesehatan.d) Menerima atau menolak keanggotaan negara baru.e) Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, dan Dewan Perwalian.f) Memilih sekretaris jenderal.
  • g) Menetapkan anggaran belanja PBB.2) Dewan Keamanan (Security Council)Dewan Keamanan terdiri atas lima belas anggota, lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidaktetap. Anggota tetap meliputi Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Kelima anggotatersebut memiliki hak veto, yaitu hak untuk menolak ataumembatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Sementara anggota tidak tetap dipilih setiapdua tahun sekali oleh MajelisUmum.Tugas umum Dewan Keamanan PBB seperti berikut.a) Memelihara keamanan dan perdamaian internasional.b) Menyelidiki setiap persengketaan serta mengusulkan cara penyelesaiannya.c) Mengirim pasukan perdamaian ke daerah sengketa.d) Mengusulkan anggota baru untuk masuk, dengan syarat yang telah ditentukan MahkamahInternasional.3) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih dalam sidang umum untuk masa tiga tahun dan bersidangsedikitnya tiga kali dalam setahun, jumlah anggotanya 54 negara berdasarkan amendemen tahun1971 yang berlaku tahun 1975.Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial seperti berikut.a) Melaksanakan kegiatan ekonomi dan sosial di bawah kewenangan PBB.b) Memelopori penelitian-penelitian dalam bidang ekonomi internasional, sosial, kebudayaan,pendidikan, kesehatan, danlain-lain.c) Memajukan rasa hormat-menghormati pada hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi.d) Menyelenggarakan konferensi-konferensi tentang masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, danlain-lain.4) Dewan Perwalian (Trusteeship Council)Dewan Perwalian terdiri atas anggota yang menguasai daerah perwalian, anggota tetap DewanKeamanan dan sejumlah anggota yang dipilih selama tiga tahun dalam sidang umum.
  • Tugas Dewan Perwalian antara lain sebagai berikut.a) Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapaikemerdekaan sendiri.b) Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia.c) Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB.5) Mahkamah Internasional (International Court of Justice)Anggota Mahkamah Internasional dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Masatugasnya adalah sembilan tahun dan berkedudukan di Den Haag (Belanda).Tugas Mahkamah Internasional seperti berikut.a) Menerima perkara-perkara dari negara anggota yang membutuhkan dengan syarat-syarat yangtelah ditentukan.b) Menerima persengketaan hubungan kerja sama internasional dari Dewan Keamanan PBB.c) Memberi nasihat tentang persoalan hubungan kerja sama pada Majelis Umum dan DewanKeamanan.6) Sekretariat (Secretariat)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal diangkat oleh MajelisUmum atas usul dari Dewan Keamanan.Tugas sekretaris jenderal seperti berikut.a) Sebagai kepala administrasi PBB.b) Membawa setiap permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasionalkepada DewanKeamanan.c) Membuat laporan tahunan tentang pekerjaan PBB.