• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perpajakan
 

Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perpajakan

on

  • 11,365 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,365
Views on SlideShare
11,363
Embed Views
2

Actions

Likes
1
Downloads
308
Comments
1

2 Embeds 2

http://www.slideshare.net 1
https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • thx for sharing this file ^^
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perpajakan Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perpajakan Document Transcript

    • PENGARUH SISTEM MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP KINERJA KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN(KPP) (STUDI KASUS KPP BANJARBARU) Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Proposal Skripsi Oleh : ROY LEONARD HUTASOIT D1A206014 Program Studi:Administrasi Niaga FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN AJARAN 2010
    • BAB I PENDAHULUAN1.1.Latar Belakang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajibrakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk menjalankantugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan seperti pembangunan jalanraya,belanja pegawai,pemeliharaan,gaji pegawai negeri,polisi,dan lain sebagainya. Pajak terbagi atas 2: 1. Pajak Negara: - Pajak Penghasilan, - Pajak pertambahan Nilai, - Pajak Penjualan Barang Mewah, - Pajak Bumi dan Bangunan, - Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, - Pajak Bea Masuk dan Cukai. 2. Pajak Daerah: - Pajak Kendaraan Bermotor, - Pajak Radio, - Pajak Reklame
    • Beberapa tahun belakang ini negara kita sedang gencar-gencarnya melakukansuatu terobosan dalam upaya lebih meningkatkan lagi penerimaan negara dari sektorpajak. Demi terealisasinya hal tersebut maka negara kita melakukan modernisasiperpajakan dibidang perpajakan. Modernisasi perpajakan yang dilakukan olehDirektorat Jenderal Pajak merupakan wujud dari reformasi perpajakan yang telahdilakukan sejak tahun 2002. Penerapan sistem perpajakan modern dilakukan untukmengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek perubahan strukturorganisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak, perubahan implementasipelayanan kepada Wajib Pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologiinformasi dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yangbersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.Reformasi kebijakan perpajakan dimulai tahun 1983 dengan diterbitkannyaseperangkat peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang menggantikanperundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda sepertiOrdonansi Pajak Pendapatan 1944 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Produk hasilreformasi ini bersifat lebih sederhana (simplicitiy), netral (neutral), adil (equity), danmemberikan kepastian legal (legal certaity). Reformasi yang dilakukan ialah penerapan sistem self assesmentmenggantikan sistem official assesment. Sistem self assesment memberikan WajibPajak kepercayaan untuk menghitungkan, menghitung sendiri, melaporkan, danmelunasi kewajibannya. Sistem ini diterapkan melalui reformasi seperangkat undang-
    • undang perpajakan seperti Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan, dan Undang-undang No 8 Tahun 1983 tentang PPN. Reformasiselanjutnya dalam bidang perpajakan dilakukan kembali dengan melakukanperubahan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 yang dilanjutkan denganreformasi ketiga pada tahun 2000. Selain melakukan reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajakmenetapkan sasaran yang akan diwujudkan dalam waktu 10 tahun yang tercantumpada cetak biru (blue print) Direktorat Jenderal Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya,Direktorat Jenderal Pajak berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang baik yaitu :keadilan (equity), kemudahan (simple and understandable), dan biaya yang efisienbagi institusi maupun Wajib Pajak, distribusi beban pajak yang lebih adil dan logis,serta struktur pajak yang dapat mendukung stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasibirokrasi yang didasari empat pilar yaitu modernisasi administrasi perpajakan,amandemen Undang-undang perpajakan, intensifikasi, dan ekstensifikasi pajak. Sistem Moderniasasi administrasi perpajakan ditandai dengan pengoranisasianKantor Pajak berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak seperti pada KantorPajak Paripurna. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan dankekuasaan. Selain itu, sistem administrasi pada kantor modern menggunakanteknologi informasi sehingga meningkatkan keefisienan. Untuk memudahkan
    • pelaksanaan pekerjaan, disusun SOP (Standard Operating Procedure) untuk masing-masing pekerjaan. Amandemen undang-undang perpajakan dilakukan untuk menyeimbangkanhak dan kewajiban Wajib Pajak dan aparat pajak untuk meningkatkan kualitas kerjadan mendorong pelaksanaan kewajiban membayar pajak. Intensifikasi pajak dimulai dengan mapping dan profiling wajib pajak olehmasing-masing Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan indikator kewajaranmasing-masing bidang industri. Hal ini dijadikan dasar pemerikasaan SPT yangdiserahkan oleh masing-masing wajib pajak. Jika informasi yang terkandung dalamSPT tidak sesuai dengan indikator kewajiban yang dimulai masing-masing industri,maka wajib pajak tersebut akan diminta untuk memberikan penjelasan untukmenghindari kesalahan penulisan SPT. Jika wajib pajak menolak untuk memberikanpenjelasan dan membetulkan SPTnya maka akan dilakukan pemeriksaan yang dapatdilanjutkan dengan penyidikan. Reformasi perpajakan dimulai dengan dibangunnya Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (LTO/Large Taxpayer Office) dan KPPWajib Pajak Besar berdasarkan case management pada tahun 2002. Pola dan sistemyang diterapkan pada LTO akan direplikasi dan digunakan pada KPP Madya (MTO/Medium Taxpayer Office) dan KPP khusus (BUMN, PMA, dan Perusahaan MasukBursa) yang dibangun pada tahun 2003-2004. Selanjutnya dibangun pula KPPPratama (STO/Small Taxpayer Office) pada tahun 2005. Disamping pembentukankantor dan penerapan sistem modern, modernisasi lebih lanjut ditandai dengan
    • penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan seperti online payment,e-SPT, e-Registration, dan sistem informasi DJP. Kantor Ditjen Pajak yang berencana untuk mengimplementasikan programmodernisasi perpajakan yang komprehensif disemua lini operasi organisasi secararasional. Program ini bertujuan untuk mencapai optimalisasi peneriamaan yangberkeadilan (perluasan tax base, minimalisasi tax gap dan stimulus fiskal),peningkatan kepatuhan sukarela melalui pemberian layanan prima dan penegakanhukum yang konsisten, serta efisiensi administrasi. Pengorganisasian Kantor Pajak modern didasarkan pada fungsi sehinggadapat memberikan pelayanan yang lebih responsif. Pengorganisasian ini jugamenganut prinsip pemisahan fungsi (segregation of function) yaitu pemeriksaan dankeberatan diterapkan didalam organisasi KPP Wajib Pajak. Fungsi pemeriksaandilakukan oleh KPP sedangkan fungsi keberatan oleh kantor wilayah. Keberadaankantor pajak modern mengubah paradigma pihak yang berkepentingan yaitu wajibpajak, konsultan pajak, akuntan pajak, penilai dan fiskus menuju kekondisi yang lebihbaik. Dijelaskan oleh Hadi Purnomo bahwa program dan kegiatan dalam kerangkareformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspekperangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Reformasi perangkatlunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaandan penyederhanaan sistem operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasiperpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan
    • agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi danditunjang kerjasama operasi dengan instansi lain. Revisi Undang-undang perpajakandan peraturan terkait lainnya, juga penerapan praktik tata pemerintahan yang bersihdan berwibawa (good governance) dilaksanakan dalam konteks penegakan hukumdan keadilan yang memayungi semua lini dan tahapan operasional. Reformasiperangkat keras diupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhipersyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan diseluruh Indonesia. Penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas danprofesional merupakan program reformasi aspek sumber daya manusia, antara lainmelalui pelaksanaan fit and proper test secara ketat, penempatan pegawai sesuaikapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan pogrampengembangan self capacity. (2004:218) Sistem modernisasi administrasi perpajakan dilakukan karena penerimaanpajak pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983), penerimaan negara masihdibawah 20% setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat melalui APBN. Tetapidengan adanya modernisasi perpajakan penerimaan negara meningkat secarasignifikan dan dari 20% menjadi 75% setiap tahunnya walaupun hal tersebut masihjauh dari apa yang sudah dianggarkan oleh negara melalui APBN. (Libertipandiangan, 2007:18) Sistem modernisasi perpajakan yang sedang berjalan menunjukan kinerjapositif yang ditandai dengan realisasi penerimaan per 30 April 2006 mencapai Rp105,6 triliun atau 29% dari target APBN yang diterapkan Rp 362, 80 triliun. Selain
    • itu peningkatan kinerja juga ditunjukan oleh pertumbuhan penerimaan pajak LTOsebesar 40% per tahun dibandingkan dengan KPP nasional yang tingkatpertumbuhannya hanya 18-20% per tahun. (Bisnis Indonesia, 23 Mei 2006) Dengan mempertimbangkan bahwa target penerimaan pajak setiap tahunnyameningkat, sementara kondisi makro perekonomian Indonesia saat ini belumsepenuhnya pulih dan adanya desakan dari masyarakat untuk menaikan PenghasilanTidak Kena Pajak (PTKP), menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh), mempercepatrestitusi, menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas barangtertentu, serta memberikan fasilitas perpajakan maka Direktorat Jenderal Pajakmemandang perlu untuk menetapkan suatu kebijakan yang terdapat dalam KeputusanDirektorat Jenderal Pajak No. KEP-178/PJ/2004, tentang cetak biru (blue print)kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001-2010 kebijakan tersebut adalahdengan reformasi perpajakan, yang diantaranya terdapat strategi sebagai berikut :Dalam perkembangan penerimaan pajak dan peranannya bagi penerimaan dalamnegeri di APBN sejak tahun 2000 dapat dilihat dalam tabel berikut : (1) Reformasi moral, etika dan integritas; (2) Reformasi kebijakan perpajakan; (3) Reformasi pelayanan terhadap wajib pajak; (4) Reformasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Tabel 1.2
    • Penerimaan Pajak dan Total Penerimaan Pajak Selama pariode 2000-2008Tahun Anggaran PenerimaanPerpajakan Penerimaan Dalam Negeri % TAHUN PAJAK PENERIMAAN DALAM PENERIMAAN NEGERI PERPAJAKAN 2005 331.792,0 347.031,1 2006 395.971,5 409.203,0 2007 470.051,8 490.988,6 2008 622.358,7 658.700,8 2009 697.347,0 725.843,0 2010(RAPBN) 702.03 729.165,2(dalam milyaran rupiah)493,9 636,2 706,1 979,3 847,1 990,5347,0 409,2 491,0 658,7 619,9 743,3331,8 396,0 470,1 622,4 601,3 720,8Sumber : Nota Keuangan RAPBN 2010Penerimaan perpajakan selama periode 2005-2008 mengalami peningkatan secarasignifikan dari Rp347,0 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp658,7 triliun pada tahun2008, atau rata-rata tumbuh sebesar 23,8 persen. Peningkatan tersebut terjadi padaseluruh pos penerimaan,terutama pos penerimaan PPh, PPN dan PPnBM, dan cukai. Secara rata-rata dari tahun 2005-2008, PPh tumbuh sebesar 23,1 persen, PPNdan PPnBM tumbuh sebesar 27,4 persen, dan cukai tumbuh 15,5 persen. Faktor
    • utama yang berpengaruh pada meningkatnya penerimaan perpajakan adalahperbaikan sistem administrasi perpajakan sebagai hasil dari kegiatan modernisasiadministrasi di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Pada tahun 2009, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp652,1triliun atau 12,0 persen terhadap PDB, terdiri dari pajak dalam negeri Rp632,1 triliundan pajak perdagangan internasional Rp20,0 triliun. Perkiraan realisasi penerimaanperpajakan tahun 2009 tersebut 1,0 persen lebih rendah dibandingkan dengan realisasitahun 2008. Penurunan penerimaan perpajakan terutama terjadi pada pajakperdagangan internasional yaitu 44,9 persen. Faktor utama yang mendorong turunnyapenerimaan perpajakan, khususnya bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangkaimpor (PDRI), adalah terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan merosotnya nilaidan volume transaksi perdagangan internasional. Penurunan diperkirakan juga terjadipada penerimaan pajak dalam negeri, khususnya penerimaan PPN dan PPnBM.Faktor utama yang menyebabkan penurunan penerimaan PPN dan PPnBM adalahmelemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada berkurangnya konsumsidalam negeri dan impor. Oleh karena itu, dalam rangka merealisasikan modernisasi perpajakan, DJPharus berusaha agar kinerja KPP lebih ditingkatkan lagi. Penilaian kinerja kerjakaryawan adalah masalah penting bagi seluruh pengusaha. Namun demikian, kinerjayang memuaskan tidak terjadi secara otomatis, dimana hal ini cenderung akan makinterjadi dengan menggunakan sistem penilaian manajemen yang baik. Sistemmanajemen kinerja (performance management system) terdiri dari proses-proses
    • untuk mengidentifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi, meningkatkan, danmemberi penghargaan terhadap kinerja para karyawan yang dipekerjakan. Kinerjapada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerjakaryawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusikepada organisasi yang antara lain termasuk : kuantitas output, kualitas output, jangkawaktu output, kehadiran ditempat kerja, sikap kooperatif. (Robert L. Mathis and JohnH. Jackson, 2002:77) Kinerja KPP dalam mewujudkan penerapan sistem modernisasi perpajakanditunjukan dengan adanya struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikanpelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dancompliant center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu, sistemadministrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) denganpendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yangdikendalikan oleh case management system dalam workflow system dengan berbagaimodul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT,e-Filing, e-Payment, e-Registration, dan e-Counceling yang diharapkanmeningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapanKode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalammelaksanakan tugas.
    • Konsepnya menuju full automation, administrasi internal paperless, customeroriented dan fungsi pengawasan internal melalui builtin control system untukmengurangi kontak langsung dengan WP. Good governance Konsep modernisasi itu sendiri meliputi pelayanan primadan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance untuk meningkatkankepatuhan dan kepercayaan terhadap perpajakan, serta memacu produktivitaspegawai pajak yang tinggi. Berubahkah pelayanan kantor pajak ke arah lebih baik? Itulah di antarapertanyaan masyarakat, utamanya Wajib Pajak (WP) yang berhubungan dengankantor pajak modem. Konsep modernisasi pajak adalah pelayanan prima dan pengawasan intensifdengan pelaksanaan good governance. Tujuannya, meningkatkan kepatuhan pajak.Juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, sertaproduktivitas pegawai pajak yang tinggi. Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahanparadigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak, sehingga terkesan adadikotomi, menjadi berbasis fungsi. Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepadamasyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupunpenagihan pajak. Paradigma berbasis fungsi dalam kerangka good governance, ruang lingkupmodernisasi meliputi tiga hal. Pertama, restrukturisasi organisasi. Kantor pusat, tidak
    • melaksanakan kegiatan operasional, sehingga fungsi pengawasan kepada unit vertikaldan pegawai lebih fokus. Kedua, perbaikan business process. Yakni, adanya builtincontrol system dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini.Juga mengembangkan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerjayang sekaligus berfungsi sebagai internal check. Maupun menyempurnakanmanajemen arsip dan pelaporan. Dan ketiga, penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia.Dilakukanmapping terhadap seluruh pegawai, untuk mengetahui karakteristik daritiap pegawai. Sehingga dapat diterapkan "the right man on the right place". Jugaadanya Kode Etik Pegawai sebagai acuan perilaku melaksanakan tugas. Pelaksanaan Kode Etik Pegawai diawasi berbagai badan independen. Seperti,Komite Kode Etik Pegawai yang diketuai oleh Sekjen Departemen Keuangan, KomisiOmbudsman Nasional dengan desk pajak, maupun Tim Khusus Inspektorat Jenderal.Sehingga, KKN dapat dihilangkan. Kemudahan dan kenyamanan, itulah yang ditawarkan modernisasi pajak. Halini guna mengontradiksikan adanya pandangan miring masyarakat terhadap pajakselama ini. Untuk itu, pelayanan dilakukan melalui sistem satu pintu (one stopservice). Bila hanya melaporkan pajak, cukup ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)yang ada di front office, dengan dukungan help desk sebagai sumber informasi.
    • Jika memerlukan layanan lanjutan yang lebih teknis, ada AccountRepresentative(AR) yang secara khusus ditunjuk pimpinan kantor melayani tiap WP.Pelayanan ini lebih personal, hingga tuntas. Dengan adanya AR, bila permohonanWP sudah lengkap, tidak perlu bolak-balik. Cukup satu kali datang menyampaikanpermohonannya ke kantor pajak. Selanjutnya, akan diproses AR secara otomatis. WPhanya menunggu di kantor atau rumahnya, dalam kurun waktu tertentu yangditetapkan. Hasilnya, akan dikirim melalui jasa pos. Juga, banyak fasilitas yang memanfaatkan teknologi terkini, seperti internet,yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.Sehingga tidak perlu harus datang ke kantor pajak. Modernisasi pajak juga menyediakan eRegistration untuk mendaftarkan dirisebagai WP. Adanya eSPT untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi paperless.Penyampaian laporan pajak melalui eFiling. Maupun pembayaran pajak (sementaraini baru hanya untuk PBB) melalui ePayment, yakni ATM. Semua pelayananperpajakan tersebut adalah gratis. Puaskah WP atas modernisasi pajak tersebut? Survei yang dilakukan ACNielsen, sebuah lembaga survei internasional yang independen, merilis hasilnya.Bahwa indeks kepuasan WP (eQ Index) adalah 81. Artinya, makin tinggi indeksnya,makin baik. Berada di atas pelayanan umum instansi pemerintah lainnya di Indonesia75. Juga di atas beberapa negara sekitar, seperti, Australia 74, Hong Kong 71, India78, dan Singapura 76.
    • Juga survei The World Group yang dirilis September lalu, terjadi peningkatanperingkat pajak Indonesia dari 135 naik jadi 123. Terlihat bahwa terjadi kemudahandan kenyamanan WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.Mestinya, inilah hakikat modernisasi perpajakan yang sedang dirintis.1.2.Rumusan Masalah.Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas,maka dapat dirumuskanpermasalahan sebagai berikut:1.Apakah ada Pengaruh Sistem Modernisasi PerpajakanTerhadap Kinerja KPP?2.Seberapa besar Pengaruh Sistem Modernisasi PerpajakanTerhadap Kinerja KPP?1.3.Tujuan Penelitian. Berdasarkan pokok perumusan masalah tersebut,maka tujuan penulisan iniadalah:1. Untuk membuktikan apakah ada Pengaruh Sistem ModernisasiPerpajakanTerhadap Kinerja KPP.2. Untuk lebih mengetahui Seberapa besar Pengaruh Sistem ModernisasiPerpajakanTerhadap Kinerja KPP.I.4.Manfaat PenelitianAdapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:
    • 1. Akademis: - Sebagai Wahana Aplikasi Teori yang telah diperoleh diperguruan tinggi. - Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang system modernisasi perpajakan - Sebagai Acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis diharapkan dapat memberikan input tentang Dunia perpajakan dan hal-hal yang berkaitan dengan Pajak. - Memperoleh pengetahuan tentang usaha peningkatan pajak khususnya system modernisasi perpajakan di Kota Banjarbaru. 2. Praktis: Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak,khususnya Kantor Pelayanan Pajak(KPP) BAB II TINJAUAN PUSTAKAII.1. Tinjauan Teoritis.II.1.1 Definisi Modernisasi
    • Kata modenisasi secara etimologi berasal dari kata modern, kata modern dalamkamus umum bahasa Indonesia adalah yang berarti: baru, terbaru, cara baru ataumutakhir, sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntunan zaman,dapat juga diartikan maju, baik. Kata modernisasi merupakan kata benda dari bahasalatin “modernus” (modo:baru saja) atau model baru, dalam bahasa Perancis disebutModerne. Modernisasi ialah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai wargamasyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup masa kini.Adapun modernisasi secara terminologi terdapat banyak arti dari berbagai sudutpandang yang berbeda dari banyak ahli.1.Menurut Daniel Lerner, modernisasi adalah istilah baru untuk satu proses panjang –proses perubahan social, dimana masyarakat yang kurang berkembang memperolehciri-ciri yang biasa bagi masyarakat yang lebih berkembang.2. Definisi C.C. Black, mengemukakan bahwa kata modernisasi berasal dari bahasalatin, iaitu kata modern, kemudian digunakan dalam bahasa Inggeris pada dekad ke17 untuk menjelaskan perubahan di Eropah pada masa itu terutama revolusi Perancis.Dalam bidang ilmu pengetahuan modernisasi merupakan istilah umum untukmenjelaskan proses perubahan pada manusia sejak revolusi ilmu pengetahuan. Istilahmodernisasi kemudian menjadi modernitas (digunakan pertama sekali di AmerikaLatin) dan modernizer (1966: 5). Black mendefinisikan modernisasi sebagai suatuproses adaptasi kelembagaan kepada perubahan fungsi yang sesuai dengan
    • perkembangan pengetahuan manusia, perlindungan terhadap lingkungan yangmerupakan implikasi dari revolusi ilmu pengetahuan . (1966:7)3. Danile Lerner sebagaimana yang dikutip oleh Paresh Chattopadhyay (1971: 184)mengemukakan bahwa modernisiasi adalah proses perubahan sosial melaluipembangunan dalam bidang ekonomi. Ini bermakna proses modernisasi berawal darikepentingan untuk membangun ekonomi. Pembangunan yang mengabaikan aspekekonomi tidak akan mewujudkan modernisasi.4.S.N. Eisentadt pula mendefinisikan lebih luas dari pembangunan dalam prosesmodernisasi. Secara historikal Eisentadt, merumuskan modernisasi sebagai prosesperubahan menuju ke type masyarakat modern, ekonomi dan politik sebagaimanayang dilakukan di barat pada dari abad ke 17, (1966:1). Konsep tersebut diluaskannyalagi dengan meletakkan konsep modernsasi yang sejajar dengan konseppembangunan. Ini disebabkan pada masyarakat modern proses perubahan sosialmelalui pembangunan merupakan bahagian yang terpenting. Lagipun, modernisasibukanlah suatu konsep yang sangat abstrak, ia mejadi lebih nyata melalui prosespembangunan, dimana pembangunan membuat masyarakat menjadi semakinkompleks terutamanya dibidang ekonomi5.James O’Connell, mendefinasikan modernisasi (1976:13) sebagai proses darimasyarakat tradisional atau pre-teknologi ditransformasikan ke masyarakat yang
    • menggunakan teknologi mesin, rasional, sikap sekuler, dan defferensiasi yang tinggipada struktur masyarakat.II.1.2 Proses Modernisasi1.Szyimon Chodak (dalam Vago, 1989 : 130) mengemukakan bahwa modernisasidimulai dari tiga cara, iaitua) modernisasi merupakan hasil dari industrialisasi pada sebuah negara, yangmembawa perubahan sistem nilai, tingkah laku, adat, orientasi baru pada produksi,dengan motivasi untuk mendukung terealisasnya industrialisasi.b) modernisai merupakan hasil spontan yang merupakan bentuk kontak antarakebudayaan produk pembangunan dengan masyarakat yang kurang membangun.c) merupakan akibat perencanaan ekonomi pemerintah. Dengan demikian prosesmodernisasi memerlukan waktu yang lama, yang mengikuti proses pembangunanekonomi dan industri. Pencapaian tingkat ekonomi dan stabilitas ekonomi negara danproses industrialisasi merupakan prasyarat untuk menuju masyarakat yang modernChodak, yang mengambil pengalaman modernisasi sub-Sahara Afrika,mengidentifikasi tiga sebab dan bentuk modernisasi, iaitu industri, akulturasi danmodernisasi itu sendiri. Industri menyebabkan berkembangnya kebutuhan materialbaru, sikap dan orientasi nilai baru dan pembahagian kerja. Semuanya itu akanmenimbulkan aturan baru, organisasi dan sistem aktivitas yang lebih terdiffrensiasi.
    • Adapun akulturasi merupakan dasar bertemunya dua kebudayaan yang berbeda dan iatermanifes melalui tingkah laku, gaya hidup dan pendidikan praktis dari kebudayaanyang berbeda itu. Akhirnya terjadi transformasi yang selektif yang akan menujukepada suatu budaya yang baru. Sedangkan sumber penyebab dari modernisasi itusendiri, bermula dari proses modernisasi yang membentuk model organisasi, institusi,dan orientasi nilai ke negara barat. Masing-masing dari bentuk modernisasi tersebutmembentuk defferensiasi aturan, stabilitas dari spesialisasi institusi dan generasi yangspesifik yang diantaranya saling berhubungan.2.Menurut More, (1963:91) kondisi sistem sosial turut meransang ke situasi menujumodernisasi, yang dimulai melalui struktur sosial yang didukung oleh beberaparangsangan yang terus menerus. Pembangunan ekonomi merupakan stimulan yangtertinggi kepada proses modernisasi, walaupun bukan absolut tetapi ia merupakan alatyang terpenting untuk reformasi sosial. Kemudian baru didukung oleh administrasiyang efesien, pemeliharaan sistem politik. Stimulan yang baik juga adalah pendidikanyang dapat mempengaruhi agar rezim bertindak demokrasi. Setelah itu baru diikutitindakan land reform yang dapat membawa kepada keadilan sosial. Dalam suatumasyarakat yang menuju modern, selalunya diawali proses modernisasi darikelembagaan (institusional), setelah itu diikuti proses modernisasi individu, walaupunproses modernisasi dapat juga dimulai dari individu sebagai agen perubah. Padaakhirnya bahwa proses modernisasi selalu berjalan menuju keperbaikan kualitasnya
    • dari masa ke masa. Oleh sebab itu, modernisasi menurut Vago, tidak akan pernahberakhir3. Modernisasi Ekonomi & Politik Salah satu aspek modernisasi adalah ekonomi.Namun demikian belum dijumpai teori secara khusus yang mengkaji tentangmodernisasi ekonomi. Modernisasi ekonomi bermakna pembangunan aspek ekonomiuntuk tujuan pertumbuhan ekonomi. Aspek terpenting dari ekonomi adalah sistemproduksi. Pada sistem produksi tersebut melibatkan dua aspek sebagaimana yangdikemukan oleh Marx, adalah kekuatan dari produksi berupa peralatan teknologiuntuk aktivitas ekonomi, dan kedua hubungan sosial dari produksi. Prosesmodernisasi ekonomi berawal dari perubahan model produksi dari subsiten kepadamodel produksi yang menghasilkan barang secara massal (banyak) untuk kepentinganpasar. Oleh sebab itu, dari aspek fisikal dan teknologi adalah perubahan penggunaanalat produksi dari tenaga manusia dan hewan kepada peralatan yang menggunakanmesin yang terbaru. Perubahan model produksi dan pengunaan teknologi melibatkanperubahan jumlah modal (finance). Orientasi produksi adalah adanya keuntunganyang sebanyak-banyaknya dengan sedikit-dikitnya modal. Agar produksi dapatdilakukan secara massal dengan modal yang sedikit, maka diperlukan peralatanteknologi yang canggih, alat transporasi yang cepat. Proses penemuan peralatanteknologi yang canggih ini, akan melahirkan perkembangan ilmu dan teknologi.Sedangkan dalam hubungan sosial akan muncul persaingan yang kompettitif dansehat, dimana pasar dan kualitas sebagai penentu keberhasilannya. Produksi yang
    • berorientasi pasar ini akan memerlukan perubahan pada pola perdagangan(pemasaran). Pasar tradisional yang sederhana akan berkembangan menjadi pasaryang semaking kompleks disebabkan semakin bertambahanya beraneka raagam danjumlah produksi yang dijual dipasar. Proses jual beli pula berkembang dari tukar-menukar barang kepada pengunaan uang dan menggunakan check saja. Harga sangatditentukan oleh keperluan barangan tersebut dipasaran dengan perhitungan jumlahbiaya produksi dan keuntungan yang akan diperoleh. Modernisasi politik melalui tigaaspek iaitu institusi politik yang adil, sivilisasi, dan hukum (law) yang adil. Padamasyarakat tradisional tidak wujud institusi politik yang jelas dan terbuka.Rekrukmen politik berdasarkan keturunan, pemimpin politik bukan keranadikehendaki rakyat tetapi kerana hak istimewa yang dimiliki secara turun temurun.Patisipasi politik tidak ada sebab tidak tersedianya lembaga politik yang bebas untukmenyalurkan kepentingan rakyat. Partai politik, media massa, pemerintah yang bersihdan hukum tidak mewujudkan fungsi yang sebenarnya. Oleh sebab itu, modernisasipolitik adalah proses transformasi politik kepada berfungsi lembaga politik secarabenar untuk membela kepentingan rakyatnya. Kepemimpinan politik lahir dari rakyatkerana kemampuannya membela kepentingan rakyat, media massa yang bebas, danlembaga hukum yang adil. Umumnya modernisasi politik adalah terjadinya prosesdemokratisasi dalam semua aspek demi wujudnya keadilan sosial.II.1.3. Karaterisitik Modernisasi
    • 1.Frank X Sutton (1976: 28) mengemukakan lima karateristik, iaitu 1) bersifatuniversal, spesifik, dan mempunyai nilai motivasi, 2) mempunyai mobiliti tinggidalam hubungan vertikal, 3) bersifat egaliterian, 4) kelas ditentukan berdasarkankepakaran yang dimiliki, dan 5) umumnya memilki asosasi.2. Robert A Ward dan Rustow, mengemukakan tujuh karateristik, dapat disimpulkansebagai berikut; mempunyai differensiasi yang tinggi dan memiliki fungsi sistemyang spesifik pada organisasi pemerintahan, mempunyai integritas yang tinggi padastruktur pemerintahan, umumnya bersifat rasional, prosedur yang sekuler dalamproses politik. Dengan volume yang besar, ruang yang luas dan efesiensi tinggi dalamproses politik dan administrasi. Pelaksanaan pemerintah berdasarkan hukum danmengutamakan kepentingan masyarakat dalam proses politik.3. S.N. Aisentadt, (1966) menemukakan tujuh karaterisitik umum daripadamodernisasi, iaitu mobilisasi sosial dan differensiasi; lanjutan differensiasi danperubahan struktural; organisational dan status sistem; politik field; tendensi massakonsensual; pendidika field; dan aspek antara bangsa. Yang mana disetiap karateristiktersebut mempunyai ciri-ciri berbeda atau disebutnya karateristik pula4. Joseph A. Kahl, (1970: 4-5) menemukakan tujuh karateristik modernisasi yangsekaligus dapat membedakannya dengan tradisional, iaitu 1) pembagian kerja(division of labor). 2) Penggunaan teknologi terbaru. 3) Tingginya urbanisasi. 4)Ekonomi dengan menggunakan pasar komersial yang kompleks. 5) Sistem stratifikasi
    • sosial berdasarkan kepakaran, pendapatan, dengan kekuasan diperoleh melalui prosesyang demokratis. 6) Pendidikan dan komunikasi yang maju dan berkembang. 7)Sistem nilai masyarakat bersifat rasional, skuler, banyak pilihan dan selalumengadakan percobaan, efesiensi dan selalu berubah, dan lebih menekankan kepadarespon individualDari karateristik diatas dapat disimpulkan bahwa karateristik dari modernisasi adalahadanya industrialisasi, defferensiasi, profesonal, rasionalisasi, demokratisasi,mobilitas, cendrung sekuler, egaliter, dan jaminan hukum atas semua masyarakat,dimana negara diatur berdasarkan aturan hukum yang adil.II.1.4.Definisi Kinerja.Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yangmenterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja.Pengertian Kinerja Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atautidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer seringtidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah.Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosotsehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan burukorganisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda peringatanadanya kinerja yang merosot.
    • A.Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) “Kinerja ( prestasi kerja )adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai olehseseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabyang diberikan kepadanya”.B.Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223) “Kinerja seseorang merupakankombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasilkerjanya”. Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja)adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yangdibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dankesungguhan serta waktu”.C.Menurut John Whitmore (1997 : 104) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsiyang dituntut dari seseorang,kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatupameran umum ketrampikan”.D.Menurut Barry Cushway (2002 : 1998) “Kinerja adalah menilai bagaimanaseseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan”.E.Menurut Veizal Rivai ( 2004 : 309) mengemukakan kinerja adalah : “ merupakanperilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yangdihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.F.Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson Terjamahaan Jimmy Sadeli danBayu Prawira (2001 : 78), “menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yangdilakukan atau tidak dilakukan karyawan”.
    • G.John Witmore dalam Coaching for Perfomance (1997 : 104) “kinerja adalahpelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatuprestasi, suatu pameran umum keterampilan”. Kinerja merupakan suatu kondisi yangharus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkatpencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatuorganisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negative dari suatukebijakan operasional. Mink (1993 : 76) mengemukakan pendapatnya bahwa individuyang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya:(a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berperngendalian diri, (d)kompetensi.II.1.5.Faktor yang mempengaruhi kinerja.A.Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001 : 82) faktor-faktor yangmempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: 1.Kemampuan mereka,2.Motivasi, 3.Dukungan yang diterima, 4.Keberadaan pekerjaan yang merekalakukan, dan 5.Hubungan mereka dengan organisasi. Berdasarkaan pengertian di atas,penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas darisuatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentuyang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari prosesbelajar serta keinginan untuk berprestasi.
    • B.Menurut Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhikinerja antara lain :a. Faktor kemampuan Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri darikemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itupegawai perlu dtempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlihannya.b. Faktor motivasi Motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai dalammenghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yangmenggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mentalmerupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapaipotensi kerja secara maksimal.C.Menurut David C. Mc Cleland (1997) seperti dikutip Mangkunegara (2001 : 68),berpendapat bahwa “Ada hubungan yang positif antara motif berprestasi denganpencapaian kerja”. Motif berprestasi dengan pencapaian kerja. Motif berprestasiadalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atautugas dengan sebaik baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) denganpredikat terpuji. Selanjutnya Mc. Clelland, mengemukakan 6 karakteristik dariseseorang yang memiliki motif yang tinggi yaitu :1) Memiliki tanggung jawab yang tinggi2) Berani mengambil risiko
    • 3) Memiliki tujuan yang realistis4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuan.5) Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja yangdilakukan6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogamkanD.Menurut Gibson (1987) ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja :1)Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalamankerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.2)Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja3)Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistempenghargaan (reward system)II.1.6.Penilaian Kinerja Penilaian kinerja ( performance appraisal ) pada dasarnya merupakan faktorkunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karenaadanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang adadalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamikapertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapatdiketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan.
    • Menurut Bernardin dan Russel ( 1993 : 379 ) “ A way of measuring thecontribution of individuals to their organization “. Penilaian kinerja adalah caramengukur konstribusi individu ( karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Cascio ( 1992 : 267 ) “penilaian kinerja adalah sebuah gambaranatau deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dariseseorang atau suatu kelompok”. Menurut Bambang Wahyudi ( 2002 : 101 ) “penilaian kinerja adalah suatuevaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja / jabatanseorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”. Menurut Henry Simamora ( 338 : 2004 ) “ penilaian kinerja adalah prosesyang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individukaryawan”.II.2. Tinjauan Empirik. - Persepsi Masyarakat Surakarta Terhadap Perbankan Syariah(Rochana Kusumajati,2009) Memiliki kesamaan pada variable yang diteliti yaitu Persepsi masyarakat - Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Uppd Dipenda Propinsi Jateng Kabupaten Sragen(Kiswanto,M. Wahyuddin,2009)
    • Dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian saya karena kesamaan Uji yang digunakan yaitu Uji t - Model Hubungan Kausal Kesadaran,Pelayanan,Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak(Suryadi,2006) Dari penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dalam meneliti persepsi masyarakat banjarbaru karena memiliki kesamaan meneliti kinerja pelayanan kantor pajak - Loyalitas penumpang PT. Adam Air sebelum dan setelah kecelakaan pesawat Boeing 737-400 Adam Air ( Sri Kartika Dewi : D1A204001 ) Kesamaan adalah pada kesamaan penggunaan metode penelitian,tipe penelitian ,instrument penelitian,skala pengukuran,uji validitas,dan uji reliabilitas.II.3.Kerangka Pemikiran. Direktorat Jendral Pajak Kasus Mafia Pajak Ada Perbedaan
    • Persepsi Masyarakat Uji Beda(t) Kesimpulan Tidak ada PerbedaanII.4.Hipotesis:Ho: Tidak Ada Perbedaan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak SebelumDan Sesudah Kasus Mafia Pajak Di Kota BanjarbaruHa: Ada Perbedaan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Sebelum DanSesudah Kasus Mafia Pajak Di Kota Banjarbaru.