PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

  • 226 views
Uploaded on

they might kill your band, via …

they might kill your band, via http://www.depkes.go.id/downloads/PP/PP%20109%20tahun%202012%20tentang%20PENGAMANAN%20BAHAN%20YANG%20MENGANDUNG%20ZAT%20ADIKTIF%20BERUPA%20PRODUK%20TEMBAKAU%20BAGI%20KESEHATAN.pdf

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
226
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
10
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 109 TAHUN 2012TENTANGPENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIFBERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung ZatAdiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANANBAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPAPRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN.BAB I . . .
  • 2. - 2 -BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksiatau ketergantungan yang membahayakankesehatan dengan ditandai perubahan perilaku,kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuatuntuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitandalam mengendalikan penggunaannya, memberiprioritas pada penggunaan bahan tersebut daripadakegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapatmenyebabkan keadaan gejala putus zat.2. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secarakeseluruhan atau sebagian terbuat dari dauntembakau sebagai bahan bakunya yang diolahuntuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dandihirup atau dikunyah.3. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yangdimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ataudihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokokputih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkandari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica,dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnyamengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpabahan tambahan.4. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidineyang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotianarustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yangbersifat adiktif dapat mengakibatkanketergantungan.5. Tar . . .
  • 3. - 3 -5. Tar adalah kondensat asap yang merupakan totalresidu dihasilkan saat Rokok dibakar setelahdikurangi Nikotin dan air, yang bersifatkarsinogenik.6. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnyadisebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklankomersial dengan tujuan memperkenalkan dan/ataumemasyarakatkan barang kepada khalayak sasaranuntuk mempengaruhi konsumen agar menggunakanProduk Tembakau yang ditawarkan.7. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatanpengenalan atau penyebarluasan informasi suatuProduk Tembakau untuk menarik minat belikonsumen terhadap Produk Tembakau yang akandan sedang diperdagangkan.8. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentukkontribusi langsung atau tidak langsung, dalambentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatanyang dilakukan oleh lembaga atau perorangandengan tujuan mempengaruhi melalui PromosiProduk Tembakau atau penggunaan ProdukTembakau.9. Label adalah setiap keterangan mengenai ProdukTembakau yang berbentuk gambar, tulisan,kombinasi keduanya, atau bentuk lain yangdisertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan kedalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagianKemasan Produk Tembakau.10. Kemasan adalah bahan yang digunakan untukmewadahi dan/atau membungkus ProdukTembakau baik yang bersentuhan langsung denganProduk Tembakau maupun tidak.11. Kawasan . . .
  • 4. - 4 -11. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau areayang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokokatau kegiatan memproduksi, menjual,mengiklankan, dan/atau mempromosikan ProdukTembakau.12. Setiap Orang adalah orang perseorangan ataubadan, baik yang berbentuk badan hukum maupuntidak berbadan hukum.13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebutPemerintah adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan Pemerintah NegaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kesehatan.16. Kepala Badan adalah kepala badan yang tugas dantanggung jawabnya di bidang pengawasan obat danmakanan.Pasal 2(1) Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahanyang mengandung Zat Adiktif berupa ProdukTembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidakmengganggu dan membahayakan kesehatanperseorangan, keluarga, masyarakat, danlingkungan.(2) Penyelenggaraan . . .
  • 5. - 5 -(2) Penyelenggaraan pengamanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga,masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahanyang mengandung karsinogen dan Zat Adiktifdalam Produk Tembakau yang dapatmenyebabkan penyakit, kematian, danmenurunkan kualitas hidup;b. melindungi penduduk usia produktif, anak,remaja, dan perempuan hamil dari doronganlingkungan dan pengaruh iklan dan promosiuntuk inisiasi penggunaan dan ketergantunganterhadap bahan yang mengandung Zat Adiktifberupa Produk Tembakau;c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaanmasyarakat terhadap bahaya merokok danmanfaat hidup tanpa merokok; dand. melindungi kesehatan masyarakat dari asapRokok orang lain.Pasal 3Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:a. Produk Tembakau;b. tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;c. penyelenggaraan;d. peran serta masyarakat; dane. pembinaan dan pengawasan.BAB II . . .
  • 6. - 6 -BAB IIPRODUK TEMBAKAUPasal 4Produk Tembakau yang diatur dalam PeraturanPemerintah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakaulainnya yang penggunaannya terutama dengan caradibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yangmengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yangberbahaya bagi kesehatan.Pasal 5(1) Selain Produk Tembakau sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4, Produk Tembakau yang mengandungnicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesieslainnya dan/atau hasil olahannya termasukpembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya samaatau serupa dengan yang dihasilkan oleh nicotianaspesies dan penggunaannya dengan cara dibakardan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasukdalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Tembakausebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.BAB III . . .
  • 7. - 7 -BAB IIITANGGUNG JAWABPEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAHPasal 6(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuaikewenangannya bertanggung jawab mengatur,menyelenggarakan, membina, dan mengawasipengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktifberupa Produk Tembakau bagi kesehatan.(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan akses terhadap informasidan edukasi atas pengamanan bahan yangmengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakaubagi kesehatan.Pasal 7(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorongkegiatan penelitian dan pengembangan dalamrangka pengamanan bahan yang mengandung ZatAdiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorongpelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau.BAB IV . . .
  • 8. - 8 -BAB IVPENYELENGGARAANBagian KesatuUmumPasal 8Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandungZat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatanmeliputi:a. produksi dan impor;b. peredaran;c. perlindungan khusus bagi anak dan perempuanhamil; dand. Kawasan Tanpa Rokok.Bagian KeduaProduksi dan ImporPasal 9Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimporProduk Tembakau wajib memiliki izin sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 10(1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakauberupa Rokok harus melakukan pengujiankandungan kadar Nikotin dan Tar per batang untuksetiap varian yang diproduksi.(2) Ketentuan . . .
  • 9. - 9 -(2) Ketentuan mengenai pengujian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadapRokok klobot, Rokok klembak menyan, cerutu, dantembakau iris.(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak berlaku apabila perkembangan teknologi telahmampu melakukan pengujian kandungan kadarNikotin dan Tar terhadap Rokok klobot, Rokokklembak menyan, cerutu, dan tembakau iris.Pasal 11(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkankepada Kepala Badan.Pasal 12(1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakaudilarang menggunakan bahan tambahan kecualitelah dapat dibuktikan secara ilmiah bahantambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan.(2) Bahan tambahan yang dapat digunakan padaproduksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.(3) Setiap . . .
  • 10. - 10 -(3) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakauyang menggunakan bahan tambahan yangberbahaya bagi kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikenakan sanksi administratif olehMenteri berupa penarikan produk atas biayaprodusen.Pasal 13(1) Setiap orang yang memproduksi dan/ataumengimpor Produk Tembakau berupa Rokok putihmesin dilarang mengemas kurang dari 20 (duapuluh) batang dalam setiap Kemasan.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku bagi Produk Tembakau selain Rokokputih mesin.(3) Setiap orang yang memproduksi dan/ataumengimpor Produk Tembakau berupa Rokok putihmesin dengan Kemasan kurang dari 20 (dua puluh)batang dalam setiap Kemasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksiadministratif sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 14(1) Setiap orang yang memproduksi dan/ataumengimpor Produk Tembakau ke wilayah Indonesiawajib mencantumkan peringatan kesehatan.(2) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) berbentuk gambar dan tulisan yang harusmempunyai satu makna.(3) Peringatan . . .
  • 11. - 11 -(3) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) tercetak menjadi satu dengan KemasanProduk Tembakau.Pasal 15(1) Setiap 1 (satu) varian Produk Tembakau wajibdicantumkan gambar dan tulisan peringatankesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yangberbeda, dengan porsi masing-masing 20% (duapuluh persen) dari jumlah setiap varian ProdukTembakaunya.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tidak berlaku bagi industri Produk TembakaunonPengusaha Kena Pajak yang total jumlahproduksinya tidak lebih dari 24.000.000 (dua puluhempat juta) batang per tahun.(3) Industri Produk Tembakau sebagaimana dimaksudpada ayat (2) wajib mencantumkan paling sedikit 2(dua) jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatanyang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.Pasal 16Ketentuan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisanperingatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menterisetelah berkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan.Pasal 17 . . .
  • 12. - 12 -Pasal 17(1) Gambar dan tulisan peringatan kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15dicantumkan pada setiap Kemasan terkecil danKemasan lebih besar Produk Tembakau.(2) Setiap Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencantumkan 1 (satu) jenis gambar dan tulisanperingatan kesehatan.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku bagi Rokok klobot, Rokok klembakmenyan, dan cerutu Kemasan batangan.(4) Pencantuman gambar dan tulisan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. dicantumkan pada bagian atas Kemasan sisilebar bagian depan dan belakang masing-masingseluas 40% (empat puluh persen), diawali dengankata “Peringatan” dengan menggunakan hurufberwarna putih dengan dasar hitam, harusdicetak dengan jelas dan mencolok, baiksebagian atau seluruhnya;b. gambar sebagaimana dimaksud pada huruf aharus dicetak berwarna; danc. jenis huruf harus menggunakan huruf arial bolddan font 10 (sepuluh) atau proporsional denganKemasan, tulisan warna putih di atas latarbelakang hitam.(5) Gambar dan tulisan peringatan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bolehtertutup oleh apapun sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 18 . . .
  • 13. - 13 -Pasal 18Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimporProduk Tembakau tanpa mencantumkan peringatankesehatan berupa gambar dan tulisan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 19Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimporProduk Tembakau berupa Rokok wajib mencantumkaninformasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sesuai hasilpengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 padaLabel setiap Kemasan dengan penempatan yang jelas danmudah dibaca.Pasal 20Pencantuman informasi tentang kandungan kadarNikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19wajib ditempatkan pada sisi samping setiap KemasanProduk Tembakau, dibuat kotak dengan garis pinggir1 mm (satu milimeter), warna kontras antara warnadasar dan tulisan, ukuran tulisan paling sedikit 3 mm(tiga milimeter), sehingga dapat terlihat dengan jelas danmudah dibaca.Pasal 21Selain pencantuman informasi tentang kadar Nikotin danTar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada sisisamping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau wajibdicantumkan:a. pernyataan . . .
  • 14. - 14 -a. pernyataan, “dilarang menjual atau memberi kepadaanak berusia di bawah 18 tahun dan perempuanhamil”; danb. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi,serta nama dan alamat produsen.Pasal 22Pada sisi samping lainnya dari Kemasan ProdukTembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapatdicantumkan pernyataan, “tidak ada batas aman” dan“mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya sertalebih dari 43 zat penyebab kanker”.Pasal 23Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimporProduk Tembakau tanpa mencantumkan informasikandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 24(1) Setiap produsen dilarang untuk mencantumkanketerangan atau tanda apapun yang menyesatkanatau kata-kata yang bersifat promotif.(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud padaayat (1), setiap produsen dilarang mencantumkankata “Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra Mild”, “LowTar”, “Slim”, “Special”, “Full Flavour”, “Premium” ataukata lain yang mengindikasikan kualitas,superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian,ataupun kata-kata dengan arti yang sama.(3) Ketentuan . . .
  • 15. - 15 -(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak berlaku bagi Produk Tembakau yang sudahmendapatkan sertifikat merek sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Setiap orang yang memproduksi dan/ataumengimpor Produk Tembakau yang mencantumkanketerangan atau tanda apapun yang menyesatkanatau kata-kata yang bersifat promotif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bagian KetigaPeredaranPasal 25Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau:a. menggunakan mesin layan diri;b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;danc. kepada perempuan hamil.Pasal 26(1) Pemerintah melakukan pengendalian Iklan ProdukTembakau.(2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media cetak,media penyiaran, media teknologi informasi,dan/atau media luar ruang.Pasal 27 . . .
  • 16. - 16 -Pasal 27Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26, antara lain dilakukan sebagaiberikut:a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentukgambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10%(sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15%(lima belas persen) dari total luas iklan;b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam IklanProduk Tembakau;c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/ataumenampilkan wujud atau bentuk Rokok atausebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merekProduk Tembakau;d. tidak mencantumkan nama produk yangbersangkutan adalah Rokok;e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwamerokok memberikan manfaat bagi kesehatan;f. tidak menggunakan kata atau kalimat yangmenyesatkan;g. tidak merangsang atau menyarankan orang untukmerokok;h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanitahamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atauwanita hamil;j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai modeliklan; dank. tidak bertentangan dengan norma yang berlakudalam masyarakat.Pasal 28 . . .
  • 17. - 17 -Pasal 28Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27, Iklan Produk Tembakau di media cetakwajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. tidak diletakkan di sampul depan dan/atau belakangmedia cetak, atau halaman depan surat kabar;b. tidak diletakkan berdekatan dengan iklan makanandan minuman;c. luas kolom iklan tidak memenuhi seluruh halaman;dand. tidak dimuat di media cetak untuk anak, remaja, danperempuan.Pasal 29Selain pengendalian Iklan Produk Tembakausebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di mediapenyiaran hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.Pasal 30Selain pengendalian Iklan Produk Tembakausebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di mediateknologi informasi harus memenuhi ketentuan situsmerek dagang Produk Tembakau yang menerapkanverifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepadaorang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas.Pasal 31 . . .
  • 18. - 18 -Pasal 31Selain pengendalian Iklan Produk Tembakausebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di medialuar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidakboleh memotong jalan atau melintang; dand. tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh duameter persegi).Pasal 32Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasidan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah danPemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layananmasyarakat mengenai bahaya menggunakan ProdukTembakau.Pasal 33Ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Produk Tembakaudiatur dengan peraturan instansi yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang penyiaran.Pasal 34Ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Produk Tembakaudi media luar ruang diatur oleh Pemerintah Daerah.Pasal 35 . . .
  • 19. - 19 -Pasal 35(1) Pemerintah melakukan pengendalian PromosiProduk Tembakau.(2) Ketentuan pengendalian Promosi Produk Tembakausebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansebagai berikut:a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potonganharga, hadiah Produk Tembakau, atau produklainnya yang dikaitkan dengan ProdukTembakau;b. tidak menggunakan logo dan/atau merek ProdukTembakau pada produk atau barang bukanProduk Tembakau; danc. tidak menggunakan logo dan/atau merek ProdukTembakau pada suatu kegiatan lembagadan/atau perorangan.Pasal 36(1) Setiap orang yang memproduksi dan/ataumengimpor Produk Tembakau yang mensponsorisuatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanyadapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a. tidak menggunakan nama merek dagang danlogo Produk Tembakau termasuk brand imageProduk Tembakau; danb. tidak bertujuan untuk mempromosikan ProdukTembakau.(2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atauperorangan yang diliput media.Pasal 37 . . .
  • 20. - 20 -Pasal 37Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimporProduk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuktanggung jawab sosial perusahaan hanya dapatdilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logoProduk Tembakau termasuk brand image ProdukTembakau; danb. tidak bertujuan untuk mempromosikan ProdukTembakau.Pasal 38Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalianSponsor Produk Tembakau sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur oleh PemerintahDaerah.Pasal 39Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkandalam bentuk gambar atau foto, menayangkan,menampilkan atau menampakkan orang sedangmerokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok,bungkus Rokok atau yang berhubungan dengan ProdukTembakau serta segala bentuk informasi ProdukTembakau di media cetak, media penyiaran, dan mediateknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatankomersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.Pasal 40 . . .
  • 21. - 21 -Pasal 40Setiap orang yang mengiklankan dan/ataumempromosikan Produk Tembakau tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal37, dan Pasal 39, dikenakan sanksi administratif olehMenteri dan/atau menteri terkait berupa:a. penarikan dan/atau perbaikan iklan;b. peringatan tertulis; dan/atauc. pelarangan sementara mengiklankan ProdukTembakau yang bersangkutan pada pelanggaranberulang atau pelanggaran berat.Bagian KeempatPerlindungan Khusus Bagi Anak Dan Perempuan HamilPasal 41Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuanhamil terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktifberupa Produk Tembakau, dilaksanakan secara terpadudan komprehensif melalui kegiatan pencegahan,pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihansosial.Pasal 42Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 dilakukan dalam rangka memberi pemahamankepada anak dan perempuan hamil mengenai dampakburuk penggunaan Produk Tembakau.Pasal 43 . . .
  • 22. - 22 -Pasal 43(1) Kegiatan pemulihan kesehatan fisik dan mentalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukanuntuk memulihkan kesehatan baik fisik maupunmental anak dan ibu hamil akibat penggunaanbahan yang mengandung Zat Adiktif berupa ProdukTembakau.(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui kegiatan antara lain:a. pemeriksaan fisik dan mental;b. pengobatan;c. pemberian terapi psikososial;d. pemberian terapi mental; dan/ataue. melakukan rujukan.(3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten.Pasal 44(1) Kegiatan pemulihan sosial sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 ditujukan untuk memulihkan danmengembangkan kemampuan anak yang mengalamidisfungsi sosial akibat penggunaan bahan yangmengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakauagar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.(2) Kegiatan pemulihan sosial sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi sosialdalam bentuk antara lain:a. motivasi dan diagnosis psikososial;b. perawatan dan pengasuhan;c. pelatihan . . .
  • 23. - 23 -c. pelatihan vokasional dan pembinaankewirausahaan;d. bimbingan mental spiritual;e. bimbingan fisik;f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;g. pelayanan aksesibilitas;h. bantuan dan asistensi sosial;i. bimbingan resosialisasi;j. bimbingan lanjut; dan/atauk. melakukan rujukan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganperaturan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang sosial.Pasal 45Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimporProduk Tembakau dilarang memberikan ProdukTembakau dan/atau barang yang menyerupai ProdukTembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, danperempuan hamil.Pasal 46Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18(depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, ataumengonsumsi Produk Tembakau.Pasal 47 . . .
  • 24. - 24 -Pasal 47(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsorioleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untukmempromosikan Produk Tembakau dilarangmengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapanbelas) tahun.(2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan yangdisponsori Produk Tembakau sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang mengikutsertakananak di bawah usia 18 (delapan belas) tahundikenakan sanksi oleh pejabat Pemerintah Daerahsesuai dengan kewenangannya.Pasal 48(1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepadaanak terhadap bahaya bahan yang mengandung ZatAdiktif berupa Produk Tembakau, Pemerintah danPemerintah Daerah wajib menyediakan poskopelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam.(2) Posko pelayanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa hotline service atau call center.Bagian KelimaKawasan Tanpa RokokPasal 49Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yangmengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagikesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajibmewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.Pasal 50 . . .
  • 25. - 25 -Pasal 50(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49 antara lain:a. fasilitas pelayanan kesehatan;b. tempat proses belajar mengajar;c. tempat anak bermain;d. tempat ibadah;e. angkutan umum;f. tempat kerja; dang. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.(2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, danmempromosikan Produk Tembakau tidak berlakubagi tempat yang digunakan untuk kegiatanpenjualan Produk Tembakau di lingkungan KawasanTanpa Rokok.(3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakautidak berlaku bagi tempat yang digunakan untukkegiatan produksi Produk Tembakau di lingkunganKawasan Tanpa Rokok.(4) Pimpinan atau penanggung jawab tempatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmenerapkan Kawasan Tanpa Rokok.Pasal 51(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 huruf f dan huruf g menyediakantempat khusus untuk merokok.(2) Tempat . . .
  • 26. - 26 -(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruangterbuka yang berhubungan langsung dengan udaraluar.Pasal 52Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan TanpaRokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.BAB VPERAN SERTA MASYARAKATPasal 53(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangkapengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktifberupa Produk Tembakau bagi kesehatan untukmewujudkan derajat kesehatan yang optimal.(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badanhukum atau badan usaha, dan lembaga atauorganisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.Pasal 54Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 53 dilaksanakan melalui:a. pemikiran dan masukan berkenaan denganpenentuan kebijakan dan/atau pelaksanaanprogram pengamanan bahan yang mengandung ZatAdiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;b. penyelenggaraan . . .
  • 27. - 27 -b. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/ataukerjasama dalam kegiatan penelitian danpengembangan pengamanan bahan yangmengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakaubagi kesehatan;c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana danprasarana bagi penyelenggaraan pengamanan bahanyang mengandung Zat Adiktif berupa ProdukTembakau bagi kesehatan;d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan danpenyuluhan serta penyebarluasan informasi kepadamasyarakat berkenaan dengan penyelenggaraanpengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktifberupa Produk Tembakau bagi kesehatan; dane. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaranyang ditemukan dalam rangka penyelenggaraanpengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktifberupa Produk Tembakau bagi kesehatan.Pasal 55Peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraanupaya pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktifberupa Produk Tembakau bagi kesehatan dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 56Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat,Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama denganlembaga terkait lainnya untuk menyebarluaskaninformasi dan edukasi penyelenggaraan pengamananbahan yang mengandung Zat Adiktif berupa ProdukTembakau bagi kesehatan.BAB VI . . .
  • 28. - 28 -BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASANBagian KesatuPembinaanPasal 57Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya melakukanpembinaan atas penyelenggaraan pengamanan ProdukTembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan dengan:a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;b. mencegah perokok pemula dan melakukan konselingberhenti merokok;c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangankemampuan masyarakat untuk berperilaku hidupsehat;d. bekerja sama dengan badan/atau lembagainternasional atau organisasi kemasyarakatan untukmenyelenggarakan pengamanan Produk Tembakausebagai Zat Adiktif bagi kesehatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; dane. memberikan penghargaan kepada orang atau badanyang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraanpengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktifbagi kesehatan.Pasal 58(1) Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, danPemerintah Daerah melakukan upayapengembangan dalam rangka diversifikasi ProdukTembakau yang penggunaannya akan membawamanfaat bagi kesehatan.(2) Diversifikasi . . .
  • 29. - 29 -(2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan dengan melibatkan peran sertamasyarakat sebagai upaya melindungi kelestariantanaman tembakau.Bagian KeduaPengawasanPasal 59(1) Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, danPemerintah Daerah melakukan pengawasan ataspelaksanaan upaya pengamanan bahan yangmengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakaubagi kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing.(2) Dalam rangka pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri terkait,Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah dapatmengambil tindakan administratif terhadappelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintahini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 60(1) Pengawasan terhadap Produk Tembakau yangberedar, promosi, dan pencantuman peringatankesehatan dalam iklan dan Kemasan ProdukTembakau dilaksanakan oleh Kepala Badan.(2) Pengawasan . . .
  • 30. - 30 -(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Kepala Badan dan berkoordinasidengan instansi terkait.(3) Dalam melakukan pengawasan Produk Tembakauyang beredar, iklan, dan promosi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapatmengenai sanksi administratif berupa:a. teguran lisan;b. teguran tertulis;c. penarikan produk;d. rekomendasi penghentian sementara kegiatan;dan/ataue. rekomendasi penindakan kepada instansi terkaitsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf d dan huruf e harus dilaksanakan olehinstansi penerima rekomendasi dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanpengawasan Produk Tembakau yang beredar,pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan danKemasan Produk Tembakau, dan promosi diaturoleh Kepala Badan.BAB VIIKETENTUAN PERALIHANPasal 61Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimporProduk Tembakau harus menyesuaikan denganketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 paling lambat18 (delapan belas) bulan terhitung sejak PeraturanPemerintah ini diundangkan.Pasal 62 . . .
  • 31. - 31 -Pasal 62(1) Setiap orang yang mempromosikan dan/ataumengiklankan Produk Tembakau harusmenyesuaikan dengan ketentuan Pasal 27, Pasal 28,Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 35 palinglambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejakPeraturan Pemerintah ini diundangkan.(2) Setiap orang memproduksi, mengimpor, dan/ataumengedarkan Produk Tembakau yang menjadisponsor suatu kegiatan harus menyesuaikan denganketentuan Pasal 36, dan Pasal 37 paling lambat 12(dua belas) bulan terhitung sejak PeraturanPemerintah ini diundangkan.BAB VIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 63Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok BagiKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor4276) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini.Pasal 64Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, makaPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentangPengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, TambahanLembaran Negara Nomor 4276), dicabut dan dinyatakantidak berlaku.Pasal 65Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . .
  • 32. - 32 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 24 Desember 2012PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 24 Desember 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 278Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RIAsisten Deputi Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,Wisnu Setiawan
  • 33. PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 109 TAHUN 2012TENTANGPENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPAPRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATANI. UMUMPembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunannasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dankemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapatmewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagimasyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan di manasalah satu upaya dimaksud adalah pengamanan Zat Adiktif yang diaturdalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 199 Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 113 ayat (2)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakanbahwa Produk Tembakau merupakan Zat Adiktif.Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, konsumsi ProdukTembakau terutama Rokok, menjadi masalah tersendiri, karenasebenarnya di dalam Produk Tembakau yang dibakar terdapat lebih dari4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain Nikotin yang bersifat adiktif danTar yang bersifat karsinogenik.Dampak negatif penggunaan tembakau pada kesehatan telah lamadiketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satudi dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi,penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yangsebenarnya dapat dicegah.Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupunorang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). PerokokMerokok . . .
  • 34. - 2 -mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koronerdan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.Gencarnya iklan, promosi, dan sponsor Rokok berdampak padasemakin meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak. Berbagaipenelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor Rokokmenimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendoronganak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yangtelah berhenti merokok untuk kembali merokok.Pengaturan iklan sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan belumoptimal untuk mencegah meningkatnya perokok pemula dan mengingatbahwa Produk Tembakau telah dinyatakan sebagai Zat Adiktifberdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, makaPemerintah perlu melakukan pengendalian terhadap iklan, promosi, dansponsorship Produk Tembakau.Perlindungan terhadap bahaya paparan asap Rokok orang lain(perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kankerbagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkandengan yang tidak terpapar asap Rokok. Perokok pasif juga terkenapenyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemikyang disebabkan oleh asap Rokok.Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan peringatan yangjelas dan benar atas dampak yang ditimbulkan akibat merokok.Walaupun lebih dari 90% (sembilan puluh persen) masyarakat pernahmembaca peringatan kesehatan berbentuk tulisan di bungkus Rokok,hampir separuhnya tidak percaya dan 26% (dua puluh enam persen) tidaktermotivasi berhenti merokok. Studi di berbagai negara membuktikanperingatan tertulis yang disertai gambar lebih efektif daripada hanyaberbentuk tulisan saja. Oleh karena itu, pesan kesehatan pada KemasanRokok wajib dicantumkan dalam bentuk gambar dan tulisan untukmeningkatkan kesadaran perokok dan bukan perokok akan bahayanyamerokok bagi kesehatan. Agar efektif, peringatan kesehatan harus mudahdilihat, relevan dan mudah diingat serta menggambarkan aspek yangperlu diketahui oleh Setiap Orang.Pengamanan . . .
  • 35. - 3 -Pengamanan Produk Tembakau bagi kesehatan perlu dilaksanakandengan pemberian informasi tentang kandungan kadar Nikotin, Tar yangada pada setiap batang Rokok, walaupun kadar berapa pun tidak amandikonsumsi, pencantuman peringatan kesehatan pada Kemasan ProdukTembakau berupa gambar dan tulisan, pengaturan produksi danpenjualan Produk Tembakau, persyaratan periklanan, promosi danSponsor Produk Tembakau serta prinsip penerapan Kawasan TanpaRokok.Peran masyarakat dalam upaya pengamanan Produk Tembakau bagikesehatan perlu ditingkatkan agar tujuan dari Peraturan Pemerintah initercapai dengan optimal.Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Kesehatan, menteri terkait,dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atas pelaksanaanupaya pengamanan Produk Tembakau bagi kesehatan dilaksanakan diberbagai bidang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Pembinaandan pengawasan diarahkan untuk menjamin kelestarian tanamantembakau dengan tetap mengupayakan pengembangan mutu tanamantembakau agar dapat bersaing dengan mutu tembakau impor dan mampumemenuhi kebutuhan tembakau bagi industri Rokok dalam negeri.Pengamanan Produk Tembakau bagi kesehatan ini juga perludilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait danmemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4 . . .
  • 36. - 4 -Pasal 4Yang dimaksud dengan “bahan lainnya” antara lain karbonmonoksida dan Tar yang di dalamnya terkandung 4000 (empat ribu)senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan.Pasal 5Ayat (1)Produk Tembakau lain yang termasuk dalam ketentuan iniditujukan bagi varian Produk Tembakau lain yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi yang penggunaannya juga akan membahayakanbagi kesehatan.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 6Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Bentuk informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yangmengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagikesehatan termasuk iklan layanan masyarakat.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Huruf aPengaturan produksi meliputi uji kandungan kadar Nikotin danTar, penggunaan bahan tambahan, Kemasan dan Label,peringatan kesehatan.Huruf b . . .
  • 37. - 5 -Huruf bPengaturan peredaran meliputi penjualan, iklan, promosi, dansponsor.Huruf cPengaturan perlindungan ditujukan bagi anak, remaja dan ibuhamil agar tidak memberikan kemudahan untuk memperolehProduk Tembakau.Huruf dPengaturan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untukmelindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahayaasap Rokok orang lain.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Ayat (1)Keharusan melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin danTar dimaksudkan untuk memberikan informasi kepadakonsumen mengenai bahaya merokok.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 11Ayat (1)Yang dimaksud dengan “laboratorium yang terakreditasi” adalahlaboratorium yang telah memenuhi standar akreditasi yangditetapkan oleh lembaga yang berwenang.Ayat (2) . . .
  • 38. - 6 -Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 12Ayat (1)Yang dimaksud dengan “bahan tambahan” antara lainpenambah rasa, penambah aroma, dan pewarna.Cengkeh, klembak, atau kemenyan tidak termasuk bahantambahan, melainkan sebagai bahan baku.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 13Ayat (1)Maksud dari pelarangan membuat Kemasan Rokok kurang dari20 (dua puluh) batang bertujuan agar harga Rokok tidak mudahterjangkau oleh konsumen.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “Produk Tembakau selain Rokok putihmesin” antara lain Rokok kretek tangan, Rokok kretek mesin,Rokok klobot, Rokok klembak menyan, cerutu, dan tembakauiris dikemas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 14 . . .
  • 39. - 7 -Pasal 14Ayat (1)Pencantuman peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dantulisan dalam Kemasan Produk Tembakau dimaksudkan untukmengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakattentang bahaya akibat penggunaan Produk Tembakau secaralebih efektif.Ayat (2)Gambar dan tulisan peringatan kesehatan dalam setiapKemasan Produk Tembakau mempunyai pengertian yang sama.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “tercetak menjadi satu dengan Kemasan”adalah bahwa peringatan kesehatan tersebut bukan merupakanstiker yang ditempelkan pada Kemasan Produk Tembakau.Pasal 15Ayat (1)Yang dimaksud dengan “porsi masing-masing” adalah untuksetiap jenis atau merek dagang yang diproduksi harusmenggunakan kelima peringatan kesehatan.Misal :Merek produk A yang akan diproduksi untuk tahun X adalah1000 (seribu) bungkus, maka:- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisanperingatan kesehatan jenis kesatu;- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisanperingatan kesehatan jenis kedua;- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisanperingatan kesehatan jenis ketiga;- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisanperingatan kesehatan jenis keempat; dan- 200 . . .
  • 40. - 8 -- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisanperingatan kesehatan jenis kelima.Hal ini dimaksudkan agar tiap jenis atau merek dagang tidakhanya memilih satu diantara lima tetapi menggunakankelimanya untuk setiap merek, 1 (satu) peringatan untuk setiapKemasan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 16Koordinasi dilakukan dalam hal penggantian jenis gambar peringatankesehatan.Pasal 17Ayat (1)Yang dimaksud dengan “Kemasan terkecil” adalah bungkusRokok yang berhubungan langsung dengan Produk Tembakau,sedangkan Kemasan yang lebih besar antara lain slop.Adanya pencantuman gambar dan tulisan peringatan kesehatanpada Kemasan baik kecil maupun besar, merupakan saranaedukasi yang paling efektif untuk masyarakat.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4) . . .
  • 41. - 9 -Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Kewajiban mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin danTar bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumententang bahaya Tar dan Nikotin bagi kesehatan. Selain menyebabkanketergantungan (adiksi), Nikotin dapat juga menyebabkanpenyempitan pembuluh darah termasuk pembuluh darah koroneryang memberi oksigen pada jantung dan penggumpalan sel darah.Karena penyempitan pembuluh darah, maka jantung akan memompaatau bekerja lebih keras, sehingga terjadi kenaikan tekanan darah,karbondioksida akan mengikat hemoglobin menggantikan oksigen.Tidak adanya aliran oksigen ke otot jantung ditambah penyempitandan penyumbatan arteri koroner yang mengakibatkan seranganjantung. Sedangkan Tar yang bersifat karsinogenik dapatmenyebabkan penyakit kanker.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21Cukup jelas.Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24 . . .
  • 42. - 10 -Pasal 24Ayat (1)Yang dimaksud dengan “menyesatkan atau kata-kata yangbersifat promotif” antara lain memperdayakan atau cenderungbermaksud menciptakan kesan keliru tentang dampakkesehatan dari Produk Tembakau atau seolah-olah produktembakau memberi manfaat untuk kesehatan pada LabelProduk Tembakau.Ayat (2)Kata“Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra Mild”, “Low Tar”, “Slim”,“Special”, “Full Flavour”, dan “Premium” dapat menyesatkankarena Rokok bersifat adiktif sehingga perokok akan menghisaplebih banyak untuk memenuhi kebutuhan adiksi Nikotinnya.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 25Huruf aPelarangan ini dimaksudkan untuk mempersempit jangkauananak untuk memperoleh Produk Tembakau.Huruf bPelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari penjualankepada anak di bawah umur.Huruf cCukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27 . . .
  • 43. - 11 -Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Huruf aYang dimaksud dengan “sampul depan dan/atau belakangmedia cetak” termasuk halaman/cover tempelan yang dilekatkanbaik pada bagian depan ataupun bagian belakang sampul mediacetak.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Pasal 29Yang dimaksud dengan “media penyiaran” adalah media elektronikyang meliputi televisi dan radio.Pasal 30Yang dimaksud dengan “media teknologi informasi” adalah semuamedia online yang menggunakan fasilitas internet.Pasal 31Yang dimaksud dengan “media luar ruang” adalah segala benda yangdiletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alatpenunjang aktivitas proses produksi dan peredaran ProdukTembakau.Media luar ruang tersebut antara lain papan reklame, billboard,display, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul,neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah,gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.Pasal 32 . . .
  • 44. - 12 -Pasal 32Cukup jelas.Pasal 33Cukup jelas.Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan “produk lainnya” antara lainbarang-barang selain Produk Tembakau yangmenggunakan merek dagang, atau yang dapatmenimbulkan persepsi baik langsung maupun tidaklangsung dengan Produk Tembakau.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Huruf aYang dimaksud dengan “brand image” termasuk diantaranyasemboyan yang digunakan oleh Produk Tembakau dan warnayang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas Produk Tembakauyang bersangkutan.Huruf b . . .
  • 45. - 13 -Huruf bCukup jelas.Pasal 38Cukup jelas.Pasal 39Ketentuan larangan menyiarkan dan menggambarkan ProdukTembakau antara lain dalam film, sinetron, dan acara televisi lainnyakecuali tayangan/liputan berita.Pasal 40Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43Cukup jelas.Pasal 44Cukup jelas.Pasal 45Yang dimaksud dengan “barang yang menyerupai Produk Tembakau”antara lain makanan dan minuman termasuk permen yangberbentuk seperti Produk Tembakau.Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47. . .
  • 46. - 14 -Pasal 47Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kegiatan” antara lain konser musik.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 48Cukup jelas.Pasal 49Cukup jelas.Pasal 50Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eYang dimaksud dengan “angkutan umum” adalah alatangkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraandarat, air, dan udara.Huruf fYang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah tiap ruanganatau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetapdimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasukitenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimanaterdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.Huruf g . . .
  • 47. - 15 -Huruf gYang dimaksud dengan “tempat umum” adalah semuatempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umumdan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-samauntuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah,swasta, dan masyarakat.Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempatterbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untukkegiatan masyarakat.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 51Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “ruang terbuka” adalah ruangan yangsalah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehinggaasap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.Pasal 52Cukup jelas.Pasal 53Cukup jelas.Pasal 54 . . .
  • 48. - 16 -Pasal 54Cukup jelas.Pasal 55Cukup jelas.Pasal 56Yang dimaksud dengan “lembaga terkait” antara lain meliputi fasilitaspelayanan kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasiprofesi, lembaga pendidikan, dan perkumpulan kepemudaan.Pasal 57Cukup jelas.Pasal 58Ayat (1)Diversifikasi dimaksudkan agar penggunaan Produk Tembakautidak membahayakan bagi kesehatan. Diversifikasi ProdukTembakau dapat dilakukan antara lain dengan mengolah dauntembakau sehingga diperoleh bahan kimia dasar yang dapatdigunakan sebagai pestisida, obat bius, produk kosmetik(pengencang kulit), industri farmasi, dan lain-lain.Dengan demikian daun tembakau tidak hanya dimanfaatkansebagai bahan baku pembuatan Rokok tetapi dapat puladigunakan sebagai bahan baku berbagai macam produk hasildiversifikasi.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 59Cukup jelas.Pasal 60 . . .
  • 49. - 17 -Pasal 60Ayat (1)Pengawasan oleh Kepala Badan terhadap peredaran ProdukTembakau terkait dengan kebenaran kandungan kadar Nikotindan Tar dan persyaratan Label yang telah ditentukan dalamPeraturan Pemerintah ini.Pengawasan oleh Kepala Badan terhadap peredaran iklan danpromosi terkait dengan pencantuman peringatan kesehatanberupa gambar dan tulisan serta persyaratan yang telahditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yangterkait dengan periklanan, promosi, dan sponsorship, antaralain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi PenyiaranIndonesia, Lembaga Sensor Film, Dewan Pers, KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda danOlahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Daerah provinsi danPemerintah Daerah kabupaten/kota.Ayat (3)Penarikan produk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Beadan Cukai Kementerian Keuangan dan/atau Badan PengawasObat dan Makanan sesuai kewenangan masing-masingberdasarkan ketentuan perundang-undangan.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 61Cukup jelas.Pasal 62 . . .
  • 50. - 18 -Pasal 62Cukup jelas.Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.Pasal 65Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5380