PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA

17,819 views
17,435 views

Published on

Published in: Technology, Business
7 Comments
18 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
7
Likes
18
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA

  1. 1. PENGEMBANGAN POTENSI PEMBANGUNAN DI KOTA TANGERANG MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA ( KPS ) ( Public-Private Partnership ) Anton Riyanto I. LATAR BELAKANG Pesatnya peningkatan pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia yang mencapai 4% pertahun atau dua kali lipat pertumbuhan penduduk Indonesia secara keseluruhan, menimbulkan permasalahan tidak seimbangnya ketersediaan sarana prasarana dasar dan pelayanan publik dengan jumlah penduduk ( Andrew W Hammer, 1999). Permasalahan yang muncul hampir diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Tangerang, terjadi karena keterbatasan kemampuan pemerintah, baik berupa keterbatasan sumber daya keuangan1 , sumber daya manusia maupun manajemen pemerintahan. Implikasi dari keterbatasan kemampuan pemerintah ini mengakibatkan tidak seimbangnya ketersediaan sarana prasarana kota dengan kebutuhan masyarakat, sehingga beberapa kebutuhan dasar masyarakat di Kota Tangerang, baik berupa ketersediaan air bersih, pengelolaan persampahan, ataupun penyediaan rumah, menjadi tidak memadai. Kondisi ini apabila tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menjadi faktor pemicu munculnya berbagai permasalahan perkotaaan lainnya, seperti berkembangnya slum area, konflik sosial, penurunan kualitas lingkungan, tingginya angka kriminalitas dll, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan kota Tangerang. Berkenaan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya mencari berbagai solusi untuk meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perkotaan sekaligus pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, melalui pengenaan pajak maupun retribusi. Akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut masih belum memadai, seperti yang diharapkan. Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, maka sudah sewajarnya apabila pemerintah Kota Tangerang lebih mengembangkan pendekatan Kerjasama Pemerintah-Swasta (public-private partnership), untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.. Pendekatan ini diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan perkotaan akibat keterbatasan pemerintah, sehingga perkembangan kota tidak terhambat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut maka diperlukan peran aktif pemerintah untuk memfasilitasi terwujudnya kerjasama pemerintah-swasta dan tidak menghambat partisipasi sector swasta. Diharapkan, melalui kerjasama pemerintah-swasta, dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. 1 Diestimasikan Pemerintah Indonesia harus menginvestasikan sekurang-kurangnya 1,4 milyar dolar AS per tahun untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sarana prasarana kota kota atau sekitar seperlima (20%) dari anggaran pembangunan (Nurmandi Achmad, MSc; 1999) 1
  2. 2. MEGA URBAN JABODETABEK PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK DAN AKTIFITASNYA PENINGKATAN KEBUTUHAN DAN PELAYANAN SARANA PRASARANA PERKEMBANGAN KOTA TANGERANG YANG PESAT TERBATASNYA KETERSEDIAAN DAN PELAYANAN SARANA PRASARANA BAGAIMANA UPAYA MELIBATKAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KOTA, SEHINGGA PERKEMBANGAN KOTA TIDAK TERHAMBAT TIDAK MEMADAINYA KETERSEDIAAN DAN PELAYANAN SARANA PRASARANA DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT • TIMBULNYA PERMASALAHAN PERKOTAAN (SLUM AREA, KUALITAS KEHIDUPAN MENURUN DLL) • PERKEMBANGAN KOTA TERHAMBAT PERLUNYA PELIBATAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KOTA URBANISASI KETERBATASAN KEMAMPUAN PEMERINTAH • KEUANGAN • MANAJEMEN • SUMBER DAYA MANUSIA ANALISA KONDISI SARANA PRASARANA KOTA DAN KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA (KPS) Skema Kerangka Pikir 2 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
  3. 3. II. KONSEP DASAR KERJASAMA PEMERINTAH - SWASTA Pada prinsipnya, kerjasama pemerintah-swasta untuk pelayanan publik, dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan pendanaan maupun rendahnya kualitas pelayanan (inefisien dan inefektif) dari pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Oleh karena itu, konsep kerjasama pemerintah-swasta, dapat dipandang sebagai upaya pengaturan kembali, tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, dengan menghemat pengeluaran tanpa harus melalaikan kewajiban pemerintah sebagai provider fasilitas publik Pada hakekatnya, pelibatan sektor swasta dalam pengembangan sarana prasarana, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, pemerintah maupun swasta. Bagi sektor swasta keuntungan yang didapat dengan mekanisme ini adalah profit sedangkan bagi masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang memadai. Adapun keuntungan bagi pemerintah, adalah mempermudah proses, waktu penyediaan serta meringankan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana perkotaan. Keuntungan lainnya yang diperoleh pemerintah, adalah terciptanya transfer teknologi dan efesiensi managerial dari pihak swasta, yang dikombinasikan dengan rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan dan pengetahuan local serta dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 2. 1. Dasar Pemikiran Perlunya Pelibatan Peran Serta Sektor Swasta Secara umum, alasan mengapa peran serta sektor swasta perlu dilibatkan dalam pengembangan sarana prasarana kota, adalah: 1. Keterbatasan kemampuan pemerintah ( sumber daya keuangan, sumber daya manusia maupun manajemen pemerintahan) 2. Banyaknya bidang pelayanan perkotaan yang belum sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang belum tertangani oleh pemerintah, sektor swasta dapat berperan tanpa harus mengambil alih tanggung jawab pemerintah. 3. Swasta dapat memberikan berbagai alternatif pilihan pelayanan yang lebih luwes kepada konsumen 4. Menciptakan persaingan dan mendorong pendekatan yang bersifat kewiraswastaan dalam pembangunan nasional 5. Peran serta swasta akan mendorong terciptanya efisiensi operasional 6. Semakin berkurangnya peran pemerintah dimasa datang ( fasilitator dan regulator) sementara peran masyarakat dan swasta akan semakin besar 2. 2. Bentuk Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) Terdapat beberapa bentuk kerjasama Pemerintah-Swasta, yang berkembang di Indonesia, antara lain: 1. Built , Operate dan Transfer (BOT) 2. Konsesi 3. Joint Ventures 4. Community based provision 5. Service contrak Setiap bentuk kerjasama tersebut memiliki karakterisitik tersendiri, baik dari segi : • Kepemilikan Aset, • Intensitas Regulatoritas, • Sumber Investasi (Keuangan), • Tenaga Kerja • Waktu Persiapan Kontrak. 3
  4. 4. Pengenalan karakteristik dari setiap bentuk kerjasama pemerintah-swasta, yang dikombinasikan dengan penilaian kondisi kemampuan pemerintah, akan sangat membantu untuk menentukan bentuk kerjasama yang akan dikembangkan. Karakteristik Bentuk kerjasama Pemerintah – Swasta SERVICE BOT KONSESI JOINT VENTURE COMMUNITY- BASED KEPEMILIKAN ASET Pemerintah Pemerintah Pemerintah Bersama Komunitas ITENSITAS REGULATORITAS Moderat Tinggi Tinggi Moderat Moderat SUMBER INVESTASI Pemerintah Swasta Swasta Bersama NGO, Swasta, atau Pemerintah TENAGA KERJA Moderat Tinggi Tinggi Rendah Rendah WAKTU PERSIAPAN KONTRAK Moderat Tinggi Tinggi Tinggi Rendah III. PERMASALAHAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DI KOTA TANGERANG Kota Tangerang sebagai bagian dari wilayah Mega Urban Jabodetabek, dan merupakan wilayah penyangga DKI Jakarta, mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kegiatan perumahan, industri, perdagangan dan jasa yang berkembang di Kota Tangerang, secara tidak langsung telah menjadi faktor penarik (pull factor) bagi tinggginya arus urbanisasi ke Kota Tangerang, sehingga berdampak pada tingginya pertumbuhan penduduk Kota Tangerang (disamping proses pertumbuhan / kelahiran alamiah ) Kondisi tersebut tercermin dari kecenderungan pertumbuhan penduduk Kota Tangerang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah penduduk yang cukup significant, yaitu dari 1.416.842 penduduk pada tahun 2002, menjadi 1.466.577 pada tahun.2003, dengan rata-rata laju pertumbuhan 3,51%. ( Tangerang dalam angka 2003). Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, maka terjadi pula peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana. Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan sarana prasarana kota, akan tetapi keterbatasan sumber daya keuangan, sumber daya manusia maupun manajemen pemerintahan, menyulitkan pemerintah Kota Tangerang meningkatkan ketersediaan dan pelayanan saran prasarana kota. Keterbatasan kemampuan pemerintah Kota Tangerang yang sangat terlihat jelas, adalah pada sumber daya keuangan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang periode 2001 - 2003, dapat diindikasikan bahwa meskipun dari tahun ketahun terjadi kenaikan anggaran, baik dari jumlah penerimaan maupun alokasi untuk anggaran pembangunan ( anggaran publik), namun jumlah anggaran tersebut masih kurang, untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sarana prasarana perkotaan yang memadai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang periode 2001-2003(dalam juta rupiah) No URAIAN 2001 2002 2003 1 Penerimaan 347.842 470.762 522.843 2 Belanja 292.788 408.313 541.144 • Rutin 169.056 217.145 • Pembangunan 123.732 191.168 • Aparatur 161.593 • Publik 357.991 4
  5. 5. Sebagai contoh terbatasnya sumber daya keuangan yang tersedia dengan kebutuhan pengembangan sarana prasarana, dapat di lihat dari perbandingan antara total penerimaan Kota Tangerang ataupun alokasi untuk anggaran publik (pembangunan) dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan sarana prasarana air minum ataupun pelayanan persampahan. Untuk pengembangan pelayanan air minum Kota Tangerang yang memadai pada tahun 2004, setidaknya diperlukan dana sebesar Rp. 200 milyar. Apabila kebutuhan dana ini tidak dapat dipenuhi, maka dana yang dibutuhkan akan semakin membesar pada tahun mendatang, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani. (Sumber:PDAM Kota Tangerang 2004) Adapun untuk pelayanan persampahan, Dinas Kebersihan Umum Kota Tangerang sebagai pengelola pelayanan persampahan, akan membutuhkan tambahan anggaran, rata-rata sebesar 17.244 milyar/tahun untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah hingga mencapai tahapan ideal dari tahun 2004 –2010, (Sumber Dinas PU Kota Tangerang 2004 ). Tingkat Pelayanan Sampah Dan Kebutuhan Anggaran / tahun Uraian 2004 2005 206 2007 2008 2009 2010 Tingkat pelayanan ( % ) 64,39 69.83 74.56 79.59 84.16 88.29 92.66 Anggaran yang dibutuhkan (Dalam Jutaan Rupiah) 13.647 11.896 14.685 16.807 18.772 20.949 23.954 Rata-rata anggaran/tahun 17..244 Sumber: Dinas PU Kota Tangerang 2004 Berdasarkan contoh tersebut diatas, maka dapat prediksikan bahwa hanya untuk pengembangan air minum dan pelengelolaan sampah saja, beban belanja Pemerintah Kota Tangerang akan meningkat sebesar ± Rp. 218 milyar, dari Rp. 541 milyar menjadi ± Rp. 759 milyar atau naik 41%. Kenaikan beban belanja ini, jauh lebih kecil dari rata-rata kenaikan penerimaan sebesar 23%. dari tahun 2001 – 2003. Beban belanja Kota Tangerang ini masih akan bertambah dengan adanya kebijakan di bidang pendidikan, dimana Pemerintah berencana membangun 214 sekolah selama 3 tahun (Tahun 2005 – 2007) dengan perkiraan biaya sebesar 213,5 milyar (belum termasuk bunga bank) Bertolak dari hal tersebut, maka pemerintah kota Tangerang harus mensiasati ketimpangan keterbatasan sumber daya keuangan dengan kebutuhan pengembangan sarana prasarana perkotaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan lebih mengembangkan konsep Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau Public Private Partnership. Pengembangan konsep ini, secara legalitas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah terakomodir pada Perda No.17 tahun 2000 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta. Diharapkan melalui kerjasama pemerintah-swasta, ketersediaan sarana prasarana serta pelayanannya, akan meningkat tanpa terlalu membebani anggaran dan melalaikan kewajiban pemerintah sebagai provider dan regulator pelayanan publik. Secara tidak langsung, hal ini akan menciptakan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi yang cukup signifikant, bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai langkah awal untuk mengembangkan konsep KPS, maka Pemerintah Kota Tangerang harus menganalisa kondisi sarana prasarana yang ada, untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan pelayanan untuk setiap jenis sarana prasarana. Berdasarkan hasil analisa tersebut, yang dikombinasikan dengan analisis kemampuan pemerintah (dana, manajemen dan SDM), maka akan didapat strategi (kebijakan ) Pemerintah Kota Tangerang, baik berupa sarana prasarana yang hendak dikerjasamakan, bentuk kerjasama yang diinginkan, skala prioritas, maupun tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama. 5
  6. 6. 3.1. Potensi Sarana Prasarana Yang Dapat Dikembangkan Melalui Kerjasama Pemerintah- Swasta (KPS ) Seperti yang telah uraikan sebelumnya, bahwa untuk mengembangkan konsep KPS, Pemerintah Kota Tangerang harus jeli untuk menilai kondisi sarana prasarana yang kurang memadai, tetapi memiliki potensi untuk dikerjasamakan. Hasil “analisa awa”l mengindikasikan bahwa sarana prasarana kota di Kota Tangerang yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui konsep KPS, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) katagori, yaitu: A. Sarana prasarana kota yang “sudah dikelola” B. Sarana prasarana kota yang “belum” dikelola 3.1.1. Sarana Prasarana Kota Yang Sudah Dikelola Terdapat beberapa sarana prasarana di Kota Tangerang, yang saat ini dikelola oleh pemerintah, namun pengelolaannya masih belum optimal, sehingga masih diperlukan pengembangan. Sarana prasarana tersebut adalah 1. Air Bersih Pelayanan air bersih melalui perpipaan di Kota Tangerang dikelola oleh PDAM Kabupaten Tangerang, PDAM Kota Tangerang dan sebagian kecil swasta dengan cakupan layanan mencapai 30% dari seluruh penduduk ( 26% oleh PDAM Kabupaten Tangerang dengan kapasitas 740 l/det, 42.546 sambungan dan 4% oleh PDAM Kota Tangerang dengan kapasitas 235 l/det; 8.807 sambungan). Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, ketersediaan air bersih di Kota Tangerang masih kurang memadai sehingga memerlukan investasi untuk memperluas cakupan pelayanan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan: a. Komitmen Pemerintah Indonesia, pada Millenium Development Goal (MDG), melalui program Indonesia Sehat, yang berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih sebesar 91,2% dari seluruh penduduk perkotaan pada tahun 2015 b. Terbatasnya cakupan pelayanan air bersih melalui perpipaan (PDAM) yang saat ini, hanya mencapai 30% dari total penduduk di Kota Tangerang, dibandingkan dengan dengan standard cakupan pelayanan air bersih penduduk perkotaan sebesar 80% • Wilayah yang belum terlayani oleh PDAM, antara lain sebagian besar wilayah kecamatan Ciledug, Larangan dan Karang Tengah.. c. Masih terbatasnya kapasitas PDAM (kota dan Kabupaten) sebesar 975 liter/detik, dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan air Kota Tangerang untuk domestik (rumah tangga) pada tahun 2010, sebesar 4.166 liter/detik (Sumber: RTRW Kota Tangerang 1994-2010). Hal lainnya yang sangat mendukung bagi peningkatan pelayanan air bersih adalah: • Arah kebijakan pengembangan kota Tangerang sebagai kota Industri, perdagangan / jasa serta permukiman, sehingga diperlukan dukungan pelayanan air bersih yang optimal. • Sektor Industri merupakan “Pasar potensial“ bagi produk air bersih, dikarenakan tingginya penggunaan air bersih. • Mengurangi pengambilan “airtanah dalam” yang berlebihan oleh sektor industri, yang dapat menurunkan kualitas lingkungan • Retribusi air bersih dari sektor industri yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga, dapat digunakan untuk subsidi silang, bagi masyarakat yang tidak mampu. 2. Sampah Pelayanan sampah di Kota Tangerang, dilakukan oleh sub dinas Kebersihan Pekerjaan Umum. Saat ini, pelayanan sampah masih kurang memadai, sehingga masih diperlukan investasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kurang optimalnya pelayanan sampah di Kota Tangerang, didasarkan atas fakta: 6
  7. 7. a. Masih Banyaknya Sampah Yang Belum Terangkut • Jumlah sampah padat yang dihasilkan Kota Tangerang (sampah domestik dan non domestik) pada tahun 2004, diestimasikan sebesar 3.299 m3 /hari, dengan volume sampah yang dapat diangkut sebesar 2.124 m3 /hari (64,39%), sehinggga masih terdapat 1.175 m3 /hari, sampah yang tidak terangkut (Sumber : Dinas PU Kota Tangerang 2004) b. Kecenderungan Peningkatan Volume Sampah Yang Dihasilkan Dan Tidak Terangkut Pada Masa Yang Akan Datang • Kecenderungan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kota Tangerang dari tahun ke tahun, secara tidak langsung berdampak pada semakin meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. • Volume sampah yang dihasilkan akan mencapai 4.079 m3/hari, pada tahun 2010, dengan estimasi setiap penduduk menghasilkan sampah sebesar 2 liter/org/hari. (Sumber : Dinas PU Kota Tangerang, 2004) • Volume sampah yang tidak terangkut pada tahun 2010 akan mencapai 1.955 m3/hari, apabila tidak ada investasi peningkatan pelayanan sampah yang signifikant (Sumber : Dinas PU Kota Tangerang, 2004) PROYEKSI PENINGKATAN SAMPAH DI KOTA TANGERANG 0 1000 2000 3000 4000 5000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TAHUN VOLUMESAMPAH (M3/HARI) VOLUME SAMPAH (M3/HARI) TIDAK TERANGKUT (M3/HARI) c. Tidak Tercapainya Target Retribusi Sampah • Adanya kecenderungan ( trend) penurunan realisasi peneriman dari tahun ke tahun TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI SAMPAH TAHUN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) SELISIH (Rp) 1999/2000 510.972.000 436.588.500 -74.383.500 2000/2001 400.000.000 306.346.000 -93.654.000 2001/2002 1.000.000.000 344.840.000 -655.160.000 2002/2003 864.000.000 322.680.000 -541.320.000 2003/2004 900.000.000 73.408.500 - 826.591.500 7
  8. 8. • Pada prinsipnya, realisasi pendapatan retribusi sampah haruslah meningkat setiap tahun, mengingat kecenderungan kenaikan jumlah penduduk, akan berdampak pada meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan 3. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Tempat pembuangan sampah resmi di Kota Tangerang terletak di sebelah selatan Desa Kedaung Wetan, Rawa Kucing, Neglasari, seluas 8 Ha (2 Ha milik Pemda dan 6 Ha swasta), dengan lahan yang masih tersedia sebesar 0,25 Ha. Saat ini telah direncanakan lokasi TPA baru seluas 10 Ha di desa Jatiwaringin, Kab Tangerang, namun hingga kini, belum dioperasikan. Pola pengelolaan sampah yang digunakan di TPA, adalah berupa open dumping dan compositing, namun secara operasional, pola open dumping (pembuangan secara terbuka) lebih sering dilakukan, sehingga kurang baik bagi kondisi lingkungan sekaligus rentan akan keterjadian konflik ( Contoh Kasus: TPA Bantar Gebang, Bojong, Leuwigajah) Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi / kemitraan swasta dalam pengelolaan TPA terutama dalam hal pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di Kota Tangerang, memiliki prospek untuk dikembangkan. 4. Pengelolaan Air limbah ( IPAL dan IPLT ) Sistem pengelolaan air limbah yang beroperasi di Kota Tangerang saat ini berupa sistem setempat (on site) dan sistem terpusat (of site). Adapun sistem terpusat yang dilengkapi dengan instalansi pengolahan, memiliki kondisi sebagai berikut: NO IPAL / IPLT Cakupan Layanan Sistem Pengolahan Keterangan 1 IPAL Tanah Tinggi kelurahan Sukasari – Babakan Ujung sebanyak 2750 rumah (11.7000 jiwa) • oxidation ditch • Kapasitas 2,30 m3/jam (55,2 m3/hari 2 IPAL Karawaci kelurahan Karawaci sebanyak 7043 rumah oksidation dengan 7 unit kolam oksidasi Penurunan kinerja kolam oksidasi,akibat perubahan fungsi rumah menjadi home industri ( salon atau bengkel) yg mempengaruhi kualitas limbah 3 IPLT Kelurahan Bawang karawaci Kelurahan Karawaci sebanyak 20.000 rumah kapasitas 70m3/hari kerjasama pemerintah-swasta (pola inti Konsultama; 17-4- 2002, untuk jangka 5 tahun Berdasarkan kondisi seperti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pengelolaan air limbah saat ini masih kurang optimal, dikarenakan: • Terbatasnya truk pengangkut tinja 8 TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI SAMPAH 0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 TAHUN PENDAPATAN REALISASI (Rp) TARGET (Rp)
  9. 9. • Terbatasnya IPLT, menyebabkan pembuangan lumpur septik dari sistem setempat (on site) dan sistem terpusat (of site) di pusat kota disatukan pada IPAL Tanah Tinggi • Kondisi instalasi pengolahan kolam biologis, mengalami pendangkalan, sehingga pengolahan / reduksi kualitas air limbah tidak optimal 5. Parkir Sistem pengelolaan parkir yang terdapat di Kota Tangerang, terdiri dari 2 jenis, yaitu parkir on street (sepanjang jalan) dan Of street ( pertokoan mal ). Pengelolaan parkir (parkir on street) di Kota Tangerang saat ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dan belum dikelola secara khusus melalui ”pembentukan badan perparkiran”. Kondisi pengelolaan parkir on street pada saat ini, masih kurang memadai. Kondisi ini tercerminkan dari : a. Timbulnya kemacetan lalulintas pada lokasi parkir on street. b. Tidak tercapainya target pendapatan yang ditetapkan, padahal besaran target yang ditetapkan cukup rendah. • Berdasarkan target pendapatan tahun 2003, sebesar Rp.375.500.000/tahun, maka dengan asumsi tarif parkir sebesar Rp.1000, jumlah kendaraan yang diparkir sepanjang jalan umum di Kota Tangerang hanya sebesar 1028 kendaraan/hari. • Hasil analisa studi transportasi Kota Tangerang 2000, menunjukan jumlah rata-rata kendaraan parkir dapat mencapai 116 kendaraan/hari, hanya untuk ruas Jl. Kisamaun. TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PARKIR KOTA TANGERANG 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 TAHUN PENDAPATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) c. Adanya Penurunan realisasi pendapatan pada tahun 2002/2003 dibandingkan tahun 2001/2002, dengan besaran target pendapatan yang ditetapkan sama. • Pada prinsipnya realisasi pendapatan retribusi parkir harus dari tahun ketahun harus meningkat, mengingat pesatnya perkembangan Kota Tangerang 6. Rumah Susun Sewa (Rusunawa) RETRIBUSI PARKIR TAHUN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) SELISIH (Rp) KETERANGAN 2000/2001 283.500.000 146.916.100 -136.583.900 Parkir jalan umum 2001/2002 375.000.000 186.554.700 -188.445.300 Parkir jalan umum 2002/2003 375.500.000 179.297.000 -196.203.000 Parkir jalan umum 9
  10. 10. Perkembangan industri dan perdagangan yang pesat di Kota Tangerang, berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk, dan mengakibatkan munculnya permasalahan kebutuhan tempat tinggal (rumah). Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya kota, ketersediaan lahan untuk pemukiman akan semakin terbatas, akan tetapi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, permintaan rumah akan semakin meningkat. Konsekuensi dari kondisi tersebut mengakibatkan harga lahan menjadi tinggi, dan secara tidak langsung memicu mahalnya harga rumah. Akibatnya, sebagian masyarakat yang tidak mampu, menempati lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ataupun tidak layak huni. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang, mengembangkan rumah susun sewa (rusunawa) di Kecamatan Karawaci yaitu Rusunawa Alam jaya, Manis Jaya, Manis (I,II,II, IV ) dan Manis (V,VI,VII). Total unit kamar yang tersedia dari keseluruhan rusunawa adalah sebesar 560 unit dan telah terjual (tersewa) seluruhnya.(Sumber: Dinas Perkim) Rumah susun tersebut dikelola oleh pemerintah kota, Perumnas dan kerjasama pemerintah-swasta, Ketersediaan rusunawa di Kota Tangerang, masih dirasakan belum mencukupi kebutuhan tempat tinggal, sehingga memerlukan pengembangan (penambahan) rusunawa. Hal ini didasarkan atas pertimbangan : a. Perkembangan kota Tangerang sebagai kota industri, perdagangan dan jasa • Kegiatan industri di Kota Tangerang saat ini sekitar 1000 perusahaan, dengan 31,4% penduduk, bekerja di sektor industri, yang pada umumnya merupakan pendatang dan merupakan kelas pekerja (buruh) yang tidak mampu membeli rumah. • Perusahaan industri tidak menyediakan fasilitas perumahan bagi karyawannya, sehingga karyawan menempati rumah tidak layak huni ( kontrakan/ bedeng) dan mengakibatkan kekumuhan (kualitas lingkungan menurun) b. Tingginya minat masyarakat untuk mendiami rumah susun sewa yang ditunjukan dari jumlah pemohon yang melebihi kapasitas unit rusunawa yang tersedia c. Terbatasnya kemampuan daya beli masyarakat ( masyarakat miskin) . • Setiap tahun kota Tangerang membutuhkan 12.600 unit rumah2 . 22% dari total rumah tangga yang ada di Kota Tangerang adalah keluarga miskin3 , yang tidak mampu membeli rumah, sehingga menempati rumah tidak layak huni ( slum area ) atau pemukiman ilegal4 (skuater area) • Untuk itu dibutuhkan 2.6005 unit rumah bagi masyarakat tidak mampu 7. Terminal 2 Pertumbuhan penduduk Kota Tangerang 48.000 jiwa pertahun. Dengan asumsi 1 keluarga terdiri dari 4 orang , maka kebutuhan rumah baru di Kota Tangerang sebesar 12.600 rumah/tahun (sumber: SPAR Kota Tangerang 2000) 3 Keluarga miskin diketemukan disemua penjuru kota di Indonesia dengan kisaran 20-40% dari total rumah tangga yang ada disetiap kelurahan. Pada Kota Tangerang, diperkirakan 22% dari total rumah tangga yang ada, merupakan keluarga miskin. ( Sumber: SPAR Kota Tangerang 2000) 4 Terdapat 71 lokasi kampung kumuh dan 1674 KK atau 7081 jiwa yang menenmpati wilayah squater (Sumber: Strategi penanganan squater Kota Tangerang, 2004; Dinas Perkim) 5 Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dari keluarga miskin di Kota Tangerang , maka 22% dari 12.600 rumah baru/tahun atau 2.600 unit rumah baru yang murah harus tersedia, agar terjangkau oleh keluarga miskin (sumber SPAR Kota Tangerang 2000) 10
  11. 11. Terdapat 5 buah terminal di Kota Tangerang yaitu 1 Terminal Tipe A yaitu Terminal Poris Plawad dan 4 terminal Tipe C yang terdiri dari Terminal Ciledug, Terminal Cimone, Terminal Cibodas sertaTerminal Pasar Baru. Terminal ini melayani Angkutan Dalam Kota, Angkutan Kota Kabupaten (KOKAB), Angkutan Tangerang-DKI Jakarta, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) Terminal angkutan umum merupakan titik simpul dalam jaringan transportasi jalan, yang berfungsi sebagai pelayanan umum sekaligus tempat pengendalian pengawasan dan pengaturan lalulintas. Oleh karena itu, terminal memiliki berbagai fungsi, baik untuk penumpang, pemerintah maupun operator/pengusaha. Terkait dengan fungsi terminal bagi pemerintah, maka terminal berfungsi untuk menata lalulintas, sumber pemungutan retribusi dan pengendali kendaraan umum. Fungsi ini tidak sepenuhnya dilaksanakan, berdasarkan kondisi: a. Munculnya terminal-terminal bayangan, yang berdampak pada kesemrawutan / kemacetan lalulintas serta banyaknya angkutan umum ilegal yang beroperasi b. Tidak berfungsinya terminal, sebagai tempat menaikan dan menurunkan penumpang, tetapi hanya dilintasi oleh angkutan umum c. Adanya penarikan retribusi terminal dilakukan diluar terminal (dijalan raya) d. Tidak tercapainya taget retribusi terminal yang telah ditetapkan. • Adanya kecenderungan tidak tercapainya target penerimaan retribusi terminal dari tahun ketahun TAHUN TARGET REALISASI 2000 825.000.000 326.873.700 2001 600.000.000 589.657.600 2002 650.000.000 531.434.800 2003 850.000.000 839.904.600 • Hasil analisa studi transportasi Kota Tangerang tahun 2000, menunjukan bahwa retribusi terminal dapat mencapai Rp. 1.377.729.000,- hanya untuk Angkutan Dalam Kota ( Angkutan yang terdapat di Kota Tangerang adalah Angkutan Dalam Kota, KOKAB, Angkutan Tangerang-DKI Jakarta, AKDP dan AKAP) 8. Agribisnis pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Keberadaan Bandara Soekarno Hatta Di Kota Tangerang, berimplikasi pada terdapatnya kawasan khusus untuk keamanan bandara berupa kawasan keselamatan operasi penerbangan. Kawasan ini dikembangkan secara terbatas, sehingga sebagian dari wilayah ini diperuntukan bagi pengembangan pertanian (Agribisnis). Pengembangan agribisnis pada kawasan ini memiliki prospek yang cukup baik, mengingat : 11 TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI TERMINAL 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000 900.000.000 2000 2001 2002 2003 Tahun Pendapatan TARGET REALISASI
  12. 12. • Perkembangan kota Tangerang yang cukup pesat dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, sudah merupakan potensi ”pasar lokal ” bagi produk pertanian • Kedudukan Kota Tangerang dalam skala regional (Jabodetabek), dapat menjadi potensi ”pasar regional” bagi produk pertanian • Tangerang sebagai Kota Industri dan adanya rencana pengembangan ”Bandara City”, dapat memperbesar ”pasar” bagi produk pertanian. 9. Rumah Potong Hewan ( RPH ) Di Kota Tangerang terdapat 3 (tiga) RPH yaitu RPH Karawaci, RPH Gondrong dan RPH Bayur serta satu TPH (Tempat Pemotongan Hewan) sapi/kerbau., yaitu TPH Sumur Pacing. Dari ketiga RPH tersebut, RPH Bayur (klasifikasi type B) dengan daya tampung 300-400 ekor sapi/kerbau dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang Adapun kondisi dari RPH dan TPH yang terdapat di Kota Tangerang adalah sebagai berikut: NO RPH Jumlah Pemotongan / hari Aset Keterangan 2002 2003 2004 1 Bayur 20 28 37 Pemerintah 2 Karawaci 83 98 90 Swasta SNI 3 Gondrong 25 26 27 Swasta 4 TPH Sumur Pacing 14 19 5 Swasta Ilegal Rata-rata 142 171 159 Berdasarkan kondisi RPH seperti tersebut diatas, maka keberadaan RPH Bayur yang merupakan milik pemerintah, masih belum optimal dikarenakan: • Jumlah hewan yang dipotong relatif lebih sedikit dibandingkan dengan RPH karawaci milik swasta sedangkan pada sisi lainnya permintaan pasar terhadap daging sapi di Kota Tangerang (tahun 2004 sekitar 300 ekor/hari, dan baru terpenuhi 159 ekor/hari.) • Standard pelayanan yang belum memenuhi syarat (RPH karawaci memilki standar nasioanl Indonesia / SNI) • Cenderung tidak tercapainya target penerimaan retribusi yang sudah ditetapkan • Masih adanya tempat pemotongan hewan yang ilegal Bertolak dari hal tersebut, maka sudah selayaknya dipertimbangkan kerjasama pemerintah- swasta untuk peningkatan kondisi pelayanan RPH Bayur. 3.1.2. Sarana Prasarana Kota Perkotaaan Yang Belum Dikelola Perkembangan Kota Tangerang tidak terlepas dari kebijakan regional (Jabodetabek), mengingat kedudukan Kota Tangerang sebagai bagian dari metropolitan Jabodetabek. Salah satu implikasi dari cepatnya perkembangan kota, adalah munculnya kebutuhan pengembangan sarana prasarana perkotaan, untuk mengimbangi akselerasi perkembangan kota yang berjalan dengan cepat. Sarana dan prasarana perkotaaan tersebut, sampai saat ini belum dikembangkan / dikelola, dikarenakan untuk mengembangkannnya dibutuhkannya investasi yang sangat besar. Sarana prasarana kota tersebut adalah: 1. Sarana Prasarana Jalan a. Frontage tol, sepanjang jalan tol Jakarta-Merak  Jalan sejajar tol (frontage tol) ruas Jl. Thamrin – Jl. Gatot Subroto  Jalan sejajar tol (frontage tol) ruas Jl. Thamrin – Jl. Hasyim Asyhari – Puri Kembangan; b. STA 11 c. STA 15.400 Rencana pengembangan sarana prasarana kota jalan ini, telah terakomodir pada kebijakan sistem transportasi Kota Tangerang, dengan tujuan umum: 12
  13. 13. • Menyeimbangkan pesatnya pertumbuhan yang terjadi di poros utara – selatan (Serpong- Bandara), • Pemecahan beban lalulintas kearah bandara Soekarno-Hatta, yang selama ini hanya dilayani oleh jalan Tol Soedyatmo. • Pemisahan pergerakan penumpang dan barang yang berasal dari Jl. Daan Mogot. • Pengembangan terminal terpadu Realisasi pengembangan jalan penghubung ini, pada masa depan akan semakin penting, mengingat adanya rencana peningkatan kapasitas pelayanan bandara dan pembangunan Bandara City, yang berimplikasi pada meningkatnya arus lalulintas dari dan ke Bandara Soekarno–Hatta. 2. Pembangunan Pusat Kota Baru ( CBD ) Secara legalitas, rencana pembangunan ”pusat kota baru” sudah tertuang didalam RTRW Kota Tangerang ( Perda No.23 tahun 2000). Salah satu potensi penunjang rencana ini adalah : • Kawasan Pusat Kota Baru Tangerang berada pada lokasi strategis dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi ke/dari Bandara Soekarno – Hatta, dilayani dengan jaringan kereta api, jalan Negara dan jalan tol. • Terdapatnya lahan seluas ± 240 Ha, yang merupakan aset pemerintah pusat ( Departemen Hukum dan HAM), yang sebagian besar masih berupa lahan tidak terbangun (lahan pertanian). Saat ini, pengembangan ”Pusat Kota Baru” sudah dimulai dengan pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem), sedangkan sarana prasarana kota penunjang lainnya belum dilaksanakan/ terealisasi. 3. Pengembangan Dry Port ( Peti Kemas ) Secara legalitas rencana pengembangan Dry Port (Peti kemas) sudah tertuang didalam RTRW Kota Tangerang. Potensi pengembangan dyr port memiliki prospek yang cukup baik, dengan pertimbangan: • Kota Tangerang merupakan kota industri, perdagangan / jasa, sehingga dengan adanya dry port, dapat menjadi penunjang kegiatan industri • Keberadaan Bandara Soekarno-Hatta dan rencana pengembangan Bandara (Airportt City), sehingga ketersediaan dry port dapat berfungsi sebagai kelengkapan fasilitas / penunjang Bandara. • Rencana pengembangan Pelabuhan Banjarnegara 4. Pengembangan Pusat Kota Lama ( Revitalisasi) Revitalisasi adalah upaya untuk mengembalikan serta menghidupkan kembali vitalitas kawasan kota yang dulunya pernah vital/hidup akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi, melalui intervensi fisik dan non fisik (rehabilitasi ekonomi, rekayasa sosial-budaya serta pengembangan institusional). Gejala kemunduran suatu kawasan di Kota Tangerang, mulai terlihat di Kawasan Kota Lama (Pasar Lama - Jl . Kisamaun). Kondisi ini tercermin dari preferensi masyarakat yang lebih memilih pergi ke kawasan lainnya yang lebih menarik, dibandingkan ke ‘Pusat kota lama’. Apalagi, “pusat kota lama” ini memiliki persoalan dengan lalu lintas yang padat. Kondisi ini dikhawatirkan lambat laun akan menjadikan “pusat kota lama” menjadi area yang “mati” pada masa yang akan datang. Potensi revitalisasi “kawasan kota lama”, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, mengingat sarana prasarana kota yang sudah tersedia serta masih bergeraknya kegiatan perekonomian, pada wilayah ini. 5. Pengembangan Sungai Cisadane ( Water Front City ) Era otonomi dan Globalisasi berimplikasi pada tingginya tingkat kompetisi antar kota untuk menarik investor, agar perkembangan kota dapat terus berkembang. Secara tidak langsung, kondisi ini 13
  14. 14. mengharuskan pemerintah kota untuk lebih jeli menggali berbagai potensi yang ada, sehingga dinamika perkembangan kota dapat terus berjalan. Salah satu potensi yang terdapat di Kota Tangerang, dan belum dikelola dengan baik adalah keberadaan sungai Cisadane. Saat ini, potensi Sungai Cisadane, hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku air bersih bagi PDAM, bahkan kondisinya cenderung semakin berkurang, dengan adanya pembuangan limbah, pemukiman kumuh dll. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi sungai adalah dengan penataan sungai (water front cities). Melalui rencana penataan sungai ini diharapkan kelestarian sungai akan terjaga, sekaligus dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan wilayah (munculnya pusat pertumbuhan/ kegiatan ekonomi bagi peningkatan PAD), IV. UPAYA PENGEMBANGAN MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang sudah seharusnya lebih menekankan upaya pelibatan sector swasta didalam mengembangkan sarana prasarana, mengingat pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan, terutama keterbatasan sumber daya keuangan. Keberhasilan kerjasama pemerintah- swasta hanya dapat diraih dengan adanya pengertian antara pihak swasta dan Pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, maka upaya awal yang harus dilakukan pemerintah, adalah dengan menarik perhatian (minat) sektor swasta untuk berperanserta mengembangkan sarana prasarana kota. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1. Pemerintah mempromosikan sarana prasarana kota yang hendak dikerjasamakan (Pemerintah berinisiatif mengajukan usulan kegiatan) • Upaya promosi dapat dilakukan dengan lebih menfungsikan badan / kantor yang memiliki akses dengan pihak swasta seperti Dinas Indagkopar, KPMP atau KPDE • Memanfaatkan event berskala local, regional atau nasional, seperti Hut Kota Tangerang, Musrenbang, event promosi dll. 2. Pemerintah merespon sector swasta yang berinisiatif mengajukan usulan kerjasama pengembangan sarana prasarana kota Kedua upaya tersebut perlu didukung dengan terlebih dahulu menyiapkan Prosedur (Panduan) Dasar, bagi pelaksanaan kerjasama pemerintah - swasta. 4.1. Prosedur (Panduan) Dasar Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah-Swasta Secara garis besar terdapat empat (4) tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk tercapainya kesepakatan kerja sama antara pemerintah dan swasta, yaitu: 1. Persiapan proyek 2. Analisa pemilihan bentuk kerja sama pemerintah-swasta 3. Proses pelibatan partisipasi pihak swasta 4. Membuat hubungan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan A. Persiapan Proyek Merupakan tahapan awal dari rencana pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta. Materi yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah: 1. Identifikasi pelayanan sarana prasarana kota: Apakah cukup baik atau buruk, dengan analisisnya terdiri dari : • Kepemilikan aset yang ada termasuk sarana prasarana kota, modal dan tarif • Cakupan pelayanan yang ada ; • Keadaan kepuasan konsumen secara menyeluruh ; • Perbandingan pendapatan dan biaya yang ada. 2. Penentuan Tujuan; Adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai apakah perbaikan pelayanan, perluasan cakupan ataupun peningkatan standar pelayanan 3. Pembentukan Tim Pengkaji; Apabila hasil indentifikasi pelayanan dan penentuan tujuan, merekomendasikan perlunya keterlibatan pihak swasta, maka pemerintah perlu membentuk tim pengkaji multidisiplin ilmu. 14
  15. 15. Tugas tim pengkaji adalah menilai kelayakan usulan/ proposal kerjasama yang diajukan pihak swasta, baik dari segi teknologi yang akan digunakan, struktur pembiayaan, aspek sosial, politik, maupun hukum dan perundangan (Aspek Teknis, non teknis maupun keuangan) B. Analisa Pemilihan Bentuk Kerjasama Pemerintah-swasta Pada tahapan ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah: 1. Menilai kelayakan usulan / proposal kerjasama yang diajukan oleh pihak swasta, berupa: • Penentuan Model kerjasama pemerintah-swasta • Jangka waktu kerjasama • Keuntungan dan kerugian • tarif dan kontribusi • Tantangan dan hambatan dalam kerjasama pemerintah-swasta • Aspek kelembagaan dan dasar hukum Pemerintah sebagai provider harus cermat memilih sistem kerjasama apa yang akan digunakan dengan segala pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah ketersediaan dana yang ada pada pemerintah, artinya dengan dana yang ada, fasilitas apa yang dapat disediakan dan seberapa besar jangkauan pelayanannya. Selain itu, pemerintah harus menetapkan pula standar- standar performances yang harus disiapkan oleh swasta dalam penyediannya 2. Membuka dialog dengan beberapa partner swasta yang berminat bekerjasama serta mengevaluasi setiap partner berdasarkan transparansy maupun efektifitas kerja. 3. Menentukan perlu atau tidaknya, keikutsertaan pihak ketiga sebagai katalis atau fasilitator proyek pembangunan. Dimana peranan pihak ketiga adalah meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan antara pemerintah dan swasta, sehingga dapat menyelesaikan kemungkinan permasalahan yang timbul. C. Proses Pengikutsertaan Pihak Swasta Secara umum, terdapat dua prosedur pengikutsertaan pihak swasta yaitu : • Tender terbuka secara kompetitif • Negosiasi langsung. Apapun bentuk prosedur yang dipilih, proses ini harus dapat menjamin bahwa keikutsertaan swasta dapat meningkatkan kondisi sarana prasarana kota dan pelayanannya, menghasikan suatu inovasi dan kreatifitas yang berharga serta terlepas dari korupsi. Salah satu cara untuk mencapai inovasi dan kreatifitas yaitu dengan meminimasi persyaratan yang spesifik dalam dokumen tender, dan lebih menekankan pada tujuan utama dari suatu proyek, dengan melibatkan ide pihak swasta. D. Mendirikan kerjasama yang kuat dan berkelanjutan Kerjasama pemerintah-swasta yang kuat dan berkelanjutan, merupakan kunci bagi pembangunan yang yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan kesiapan berupa: • Komitmen sumber daya dari semua pihak • Pasrtisipasi dan Transparansi : Terakomodirnya kepentingan dari hampir semua stakeholder khususnya untuk kaum miskin, dan harus dituangkan dalam proyek pembangunan yang akan dilaksanakan,. • Capacity Building : Kesiapan setiap stakeholder. (a) konsumen akan dikenakan biaya seusia dengan biaya yang disepakati bersama (b) sektor privat meningkatkan kemampuan usaha (c) pemerintah dengan menggunakan kerangka kerjanya meningkatkan pemantauan untuk tingkat pelayanan yang telah disepakati. • Kesabaran : Panjangnya proses negosiasi dan penyiapan proyek. • Fleksiblitas; Adanya sistem prosedur yang “bersih” untuk mengakomodir (mereduksi), terkjadinya perubahan yang berdampak negatif, ketika kerjasama telah berjalan . 15
  16. 16. • Tanggung jawab sosial; Peningkatan pelayanan sarana prasarana kota ini memiliki tujuan untuk membuat tingkat kehidupan penduduk akan lebih baik, khususnya peningkatan tingkat kehidupan pada kaum miskin. • Tanggung jawab terhadap lingkungan; mekanisme investasi yang akan dilakukan, harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan pemerintah. Untuk itu diperlukan jaminan yang tercantum dalam seluruh perjanjian kontrak kerjasama, berupa penggunanan sistem teknologi yang "eco-efisien". V. KESIMPULAN Pemerintah Kota Tangerang sudah selayaknya lebih mengembangkan konsep kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS) untuk meningkatkan potensi pembangunan, dikarenakan : 1. Keterbatasan kemampuan pemerintah kota Tangerang, khususnya keterbatasan sumber daya keuangan, untuk dapat mengelola dengan optimal seluruh sarana prasarana perkotaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat 2. Masih banyaknya sarana prasarana perkotaan baik yang sudah dikelola maupun belum dikelola, yang ketersediaan maupun tingkat pelayanan belum optimal. 3. Pengembangan Konsep kerjasama Pemerintah-Swasta telah memiliki dasar hukum yang kuat ( Perda No.17 tahun 2000 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta) 4. Pengembangan Konsep Kerjasama Pemerintah-Swasta akan menguntungkan baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat. VI. SARAN / REKOMENDASI Sebagai langkah awal ( persiapan ) untuk mengembangkan konsep Kerjasama Pemerintah – swasta, maka perlu dilakukan kajian detail, untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya dari potensi, peluang dan hambatan dari setiap upaya pelibatan sektor swasta dalam pengembangan sarana prasarana perkotaan. Berdasarkan hasil kajianl, diharapkan diperoleh profil investasi, sebagai masukan / bahan pertimbangan Pemerintah Kota Tangerang berupa: 1. Evaluasi kondisi sarana prasarana yang ada di Kota Tangerang 2. Merumuskan kebijakan Kerjasama Pemerintah – swasta ( Lihat Skema Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Kota melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS ) berupa: • Penentuan sarana prasarana perkotaaan atau pelayanan publik, yang hendak dikembangkan melalui kemitraan dengan pihak swasta. • Penentuan Skala prioritas pengembangan sarana prasarana perkotaan melalui kerjasama pemerintah – swasta 16
  17. 17. • Strategi ( kebijakan ) serta upaya yang harus dilakukan pemerintah, untuk menarik minat investor swsata 17
  18. 18. Pembentukan Tim Pengkaji Analisa / Identifikasi Kondisi Sarana Prasarana Kota • Cakupan Pelayanan dan kepuasan konsumen • Kepemilikan aset , modal dan tariff • Kemampuan pemerintah (dana, Manajemen, SDM) • Perbandingan pendapatan dan biaya • Penentuan tujuan kerjasama yang akan dicapai Promosi dan Dialog dengan Swasta Usulan / proposal kerjasama dari pihak swasta Usulan kerjasama tidak layakUsulan kerjasama layak Ditolak Skema Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Kota melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) 18 Sarana prasarana Kota Tangerang Analisa Proposal kerjasama pemerintah –swasta • Penentuan bentuk kerjasama Pemerintah-swasta • Jangka waktu kerjasama • Penentuan Standard performance (standard pelayanan) • Strategi dan kebijakan pemerintah (Capacity building) Proses Pengikutsertaan Pihak Swasta • Tender terbuka • Negosiasi langsung KERJASAMA PEMERINTAH - SWASTA Ketersediaan dan pelayanan Tidak Memadai Pemerintah Kota Tangerang Cost recovery Bernilai ekonomis Dapat Dikerjasamakan Non Cost recovery Tidak Bernilai ekonomis Tidak Dapat Dikerjasamakan Ketersediaan dan pelayanan Memadai Negosiasi Tanggun g jawab Pemkot

×