MATERI SEMILOKA DPRD KABUPATEN BATANGHARI, RABU 9 JANUARI 2013
PROGRAM

Serangkaian kegiatan yang merupakan
implementasi suatu sistem perencanaan

ASIONAL

Ruang lingkup wilayah pelaksa...
Konsep PEMBERDAYAAN dalam wacana pembangunan masyarakat
selalu berkaitan dengan pendekatan KEMANDIRIAN, PARTISIPATIF
dan J...
PNPM-MP;

Ruang

Bagi

Pembangunan

Partisipatif

POSISI PEMERINTAHAN DESA
Secara historis desa adalah komunitas lokal yan...
TONGGAK SEJARAH PERUBAHAN POSISI
PEMERINTAHAN DESA
Sejak UU No. 22/1999 diberlakukan
1. Masyarakat desa mulai kritis, tran...
POSISI DESA DALAM SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(UU NO. 25 TAHUN 2004)
Amanat : Pemda hendaknya menciptakan bott...
ARAH PEMBANGUNAN PERDESAAN
(UU No. 26 Tahun 2007)
UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 48 (1) tentang Penataan Ruang khususnya kawas...
HAKEKAT PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
Model pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yang melibatkan semua pihak (pelaku...
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF
Pembangunan partisipatif diawali dengan apa yang biasa disebut dengan PERENCANAAN
PEM...
KENAPA PERLU PARTISIPASI
MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, artin...
ALASAN PERLUNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasil...
PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF
1.

SALING PERCAYA: semua pihak terlibat dalam penyusunan perencanaan harus saling ...
LEVEL PARTISIPATIF
Partisipasi Teknis (technical participation) adalah keterlibatan masyarakat
dalam pengidentifikasian ma...
SEMU (pseudo ) VS SESUNGUHNYA
(genuine )

GENUINE

PSEUDO

Pola hubungan kekuasaan antara pihak luar dengan masyarakat

Pe...
PROSES PEMBANGUNAN PARTISIPATIF YANG
UTUH?
PERENCANAAN (PRA-IMPLEMENTASI)
PENGGALIAAN GAGASAN

PENYUSUNAN RENCANA

PENGANG...
Rankin
g
USULA
N
PRIORI
TAS
1
2
3

RT/DUS
UN
KELOMP
OK

MMD
D

MUSRENBAN
GDES
MKP

INFORM
AL

PEREMP
UAN

POKTAN

YASINA
N...
SEKILAS PNPMP2SPP BATANGHARI

N
o

Bidang kegiatan

1

Prasarana dan
Prasarana

2

Operasional

Kegiatan

Jumlah

TPK

OPK...
Pengarahan dan Lobby Khusus Menjelang Voting Musrenbang
Kecamatan
Bentuk Tanggung Jawab dan Kepedulaian Pada Pembangunan
D...
KEUNGGULAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
“REALITAS”
KASUS SURVEY PSF-SPS BATANGHARI
 Kualitas proyek pembangunan lebih baik de...
 Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan selalu akan terjadi

surplus dana yang dapat digunakan un...
 Perencanaan

secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka dampak
pembangunan lebih dirasakan manfaatnya da...
 Perencanaan secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat juga mampu meningkatkan

kepedulian masyarakat desa ter...
KENDALA IMPLEMENTASI SISTEM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
Keterbatasan anggaran selalu menjadi alasan klasik bagi pemerintah da...
APA YANG DAPAT KITA LAKUKAN
BERJUANG BERSAMA UNTUK IMPLEMENTASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
YANG SESUNGGUHNYA DALAM KE...
PNPM-MP dari perspektif akademisi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

PNPM-MP dari perspektif akademisi

846

Published on

Best practice dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan konsep perencanaan pembangunan partisipatif secara utuh. Butuh bimbingan dengan orientasi pada mengarahkan dan bukan memaksakan apa yang birokrasi inginkan
needed more information
Contact me on 085377385454 or email ardnov@yahoo.com

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
846
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PNPM-MP dari perspektif akademisi

  1. 1. MATERI SEMILOKA DPRD KABUPATEN BATANGHARI, RABU 9 JANUARI 2013
  2. 2. PROGRAM Serangkaian kegiatan yang merupakan implementasi suatu sistem perencanaan ASIONAL Ruang lingkup wilayah pelaksanaan EMBERDAYAAN “BERDAYA” kata kerja: penguatan kapasitas sasaran ASYARAKAT Objek atau sasaran dari suatu program atau kegiatan ANDIRI Fokus kegiatan atau program ditujukan untuk kemandirian masyarakat desa ERDESAAN
  3. 3. Konsep PEMBERDAYAAN dalam wacana pembangunan masyarakat selalu berkaitan dengan pendekatan KEMANDIRIAN, PARTISIPATIF dan JARINGAN KERJA. PEMBERDAYAAN • tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai dan budaya setempat. • sebagai konsep sosial budaya yang impelementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuh-kembangkan added value ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosial budaya.
  4. 4. PNPM-MP; Ruang Bagi Pembangunan Partisipatif POSISI PEMERINTAHAN DESA Secara historis desa adalah komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan sendiri (selfgoverning community), berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam kontek ini seharusnya desa diatur dalam ketentuan UU tersendiri sebagai satuan pemerintah otonom yang hidup dan berkembang berdasarkan asal-usulnya jauh sebelum republik ini lahir. Pasang surut perundang-undangan yang mengatur mengenai desa  UU. No. 5/1974 dan UU No. 5/1979 meneguhkan sentralisasi, otoritarianisme, regimentasi (penyeragaman), birokratisasi, depolitisasi dan korporatisasi.  UU No 32/2004 (revisi UU No 22/1999) memberi kontribusi luar biasa dan pengalaman berharga bagi desentralisasi, demokratisasi, keragaman, partisipasi dan pemberdayaan.
  5. 5. TONGGAK SEJARAH PERUBAHAN POSISI PEMERINTAHAN DESA Sejak UU No. 22/1999 diberlakukan 1. Masyarakat desa mulai kritis, transparan dan ada keberanian untuk menyampaikan aspirasinya. 2. Partisipasi dalam program-program pemerintah seperti pelestarian lingkungan, pengairan, pertanian dan forum-forum mulai dari skala RT sampai Nasional mulai meningkat, termasuk desa-desa yang dikenal umum sangat tertutup, militan dan didiskreditkan sebagai komunitas yang sulit menerima perubahan. SEBELUMNYA 1. Pola pengaturan desa diskriminatif membawa konskuensi keberadaan desa yang kurang terhormat dan sekedar Jadi bagian (sub-sistem) pemerintahan daerah. 2. Eksistensi desa tidak ditempatkan sebagai entitas otonom dan dihormati, melainkan berada di wilayah yurisdiksi atau merupakan substansi pemerintah kabupaten.
  6. 6. POSISI DESA DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU NO. 25 TAHUN 2004) Amanat : Pemda hendaknya menciptakan bottom-up planning TUJUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1. Mendukung koordinasai pembangunan, antar pelaku 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan 5. Menjamin penggunaan sumberdaya alam efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2007 tentang PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, Prosedur kerja operasional Surat MENDAGRI No. 414.2/1408/PMD tgl 31 Maret 2010 perihal PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.
  7. 7. ARAH PEMBANGUNAN PERDESAAN (UU No. 26 Tahun 2007) UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 48 (1) tentang Penataan Ruang khususnya kawasan perdesaan diarahkan untuk 1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan, 2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, 3. Konservasi sumber daya alam, 4. Pelestarian warisan budaya lokal, 5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan 6. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.
  8. 8. HAKEKAT PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Model pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yang melibatkan semua pihak (pelaku) dalam proses pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi mereka yang terkena pembangunan. Artinya pembangunan melibatkan semua pemainnya dalam posisi setara untuk rumusan kebutuhan, tujuan dan sasaran, langkah-langkah dan peran serta tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan. Pelibatan masyarakat, merupakan wujud dari 1) Penghargaan terhadap keberadaan manusia merdeka yang berhak untuk menetapkan sendiri nasibnya tanpa ditentukan oleh pihak lain 2) Kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab sosial sesuai fitrahnya sebagai manusia 3) Kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama.
  9. 9. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Pembangunan partisipatif diawali dengan apa yang biasa disebut dengan PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF. Perencanaan adalah suatu proses yang bersifat sistematis, terkoordinir dan berkesinambungan, sangat terkait dengan kegiatan pengalokasian sumberdaya, usaha pencapaian tujuan dan tindakan-tindakan di masa depan. Pembangunan adalah proses perubahan struktural dalam masyarakat yang terjadi dalam masyarakat dan tidak hanya menyangkut pada pertumbuhan ekonomi tetapi mencakup 3 nilai pokok yaitu: 1. Berkembangnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup pokok (basic needs). 2. Meningkatnya rasa harga diri (self esteem) masyarakat sebagai manusia dan 3. Meningkatnya kemampuan memilih (freedom from servitude) sebagai bagian dari HAM Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung).
  10. 10. KENAPA PERLU PARTISIPASI MASYARAKAT Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, artinya sehebat apapun hasil pembangunan tetapi mengabaikan aspirasi dan peran serta masyarakat maka tetap dinyatakan sebagai pembangunan yang gagal. Sedikitnya terdapat 3 alasan mengapa dalam pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat (Conyer, 1991); 1. Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program/proyek pembangunan akan gagal. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai program/proyek pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka lebih mengetahui keberadaan proyek 3. Adalah suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri
  11. 11. ALASAN PERLUNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, artinya sehebat apapun pembangunan tetapi mengabaikan aspirasi dan peran serta masyarakat maka tetap dinyatakan sebagai suatu kegagalan pembangunan. Sedikitnya terdapat 3 alasan mengapa dalam pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat (Conyer, 1991); 1. Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program atau proyek pembangunan akan gagal. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka lebih mengetahui keberadaan proyek 3. Adalah suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri
  12. 12. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 1. SALING PERCAYA: semua pihak terlibat dalam penyusunan perencanaan harus saling percaya, saling mengenal dan bekerjasama SEHINGGA dituntut kejujuran dan keterbukaan. 2. KESETARAAN: semua pihak terlibat dalam penyusunan perencanaan dapat berbicara dan mengemukakan pendapatnya, tanpa adanya perasaan tertekan (rikuh atau ewuh-pekewuh). 3. DEMOKRATIS: menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang merupakan kesepakatan bersama, bukan rekayasa kelompok tertentu. 4. NYATA: didasarkan pada segala sesuatu masalah atau kebutuhan yang nyata, bukan berdasarkan sesuatu yang belum jelas keberadaanya atau kepalsuan (fiktif). 5. TAAT ASAS DALAM BERPIKIR: menghendaki dalam penyusunan perencanaan harus menggunakan cara berpikir obyektif, runtut dan mantap. 6. TERFOKUS PADA KEPENTINGAN WARGA MASYARAKAT: disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dekat dengan kehidupan masyarakat (masalah dan kebutuhan nyata masyarakat).
  13. 13. LEVEL PARTISIPATIF Partisipasi Teknis (technical participation) adalah keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, pengumpulan dan analisis data, dan pelaksanaan kegiatan. Pengembangan partisipasi dalam hal ini adalah sebuah taktik untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan praktis dalam konteks pengembangan. Partisipasi Sesungguhnya (genuine participation) adalah keterlibatan masyarakat di dalam proses perubahan dengan melakukan refleksi kritis dan aksi yang meliputi dimensi politis, ekonomis, ilmiah, dan ideologis, secara bersamaan. Pengembangan partisipasi dalam ini adalah pengembangan kekuasaan dan kontrol lebih besar terhadap suatu situasi melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pilihan kegiatan dan berotonomi. Partisipasi Semu (pseudo participation) yaitu partisipasi politis yang digunakan orang luar atau kelompok dominan (elite masyarakat) untuk kepentingannya sendiri, sedangkan masyarakat hanya sekedar obyek.
  14. 14. SEMU (pseudo ) VS SESUNGUHNYA (genuine ) GENUINE PSEUDO Pola hubungan kekuasaan antara pihak luar dengan masyarakat Perlakuan terhadap masyarakat Penindasan (domestikasi) • Manipulasi Kontrol sepenuhnya oleh „orang luar‟ dan kelompok dominan (elite • Pemberian terapi masyarakat) untuk kepentingan mereka, bisa saja prosesnya • Pemberian informasi partisipatif atau menggunakan partisipasi teknis Asistensi (paternalisme) Esensi sama dengan di atas • Konsultasi • Menenangkan Kerjasama • Kemitraan Masyarakat terlibat dalam keseluruhan proses program yang • Kekuasaan (kontrol) diwakilkan bersifat bottom-up; kontrol dibagi antara pihak eksternal dengan (partisipasi belum menjadi masyarakat; manfaat program untuk masyarakat. budaya tingkat komunitas) Pemberdayaan Masyarakat sebagai pengelola program sepenuhnya; muncul • Kontrol diberikan kepada kesadaran kritis; demokratisasi; solidaritas dan kepemimpinan masyarakat masyarakat; partisipasi komunitas berkembang
  15. 15. PROSES PEMBANGUNAN PARTISIPATIF YANG UTUH? PERENCANAAN (PRA-IMPLEMENTASI) PENGGALIAAN GAGASAN PENYUSUNAN RENCANA PENGANGGARAN Kendala utama dan menjadi faktor penting yang perlu diperjuangkan saat ini oleh desa PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI) PROSES PEMBANGUNAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PASCA IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
  16. 16. Rankin g USULA N PRIORI TAS 1 2 3 RT/DUS UN KELOMP OK MMD D MUSRENBAN GDES MKP INFORM AL PEREMP UAN POKTAN YASINA N Macet SPP dan tidak ada RPJMDes Tidak lolos verifikasi Ranking di bawah P2SPP Ranking di bawah 10 besar APBD TPU Desa 4 Verifikasi Usulan MUSRENBANG KECAMATAN (MAD) 2 1 PNPM/P2SPP 5 usulan P2SPP Kecamatan Tim 6 Kecamatan INTEGRASI MUSRENBANG MUSRENBANG FORUM P2SPP SKPD Usulan yang Tidak Terdanai P2SPP Usulan Tidak Masuk Renja SKPD Usulan Tidak Masuk Tidak Usulan RKPD Masuk APBD Usulan APBD Tidak Terealisasi ADD Tim 6 Desa APBD Usulan Ranking yang Terdanai PNPM Usulan Kecamatan yang Terdanai P2SPP 5 MK CAMPU P RAN SPP kecamatan Tahapan Keputusan Pembiayaa n Usulan Partisipatif RPJMD es 10 Usulan ranking teratas APBD Usulan Masuk Renja SKPD Tahun Berikutnya MUSRENBANG KABUPATEN (RKPD) Tahun Anggaran Berikutnya Usulan Masuk RKPD RAPAT ANGGARAN (APBD) REALISASI ANGGARAN (LKPD)
  17. 17. SEKILAS PNPMP2SPP BATANGHARI N o Bidang kegiatan 1 Prasarana dan Prasarana 2 Operasional Kegiatan Jumlah TPK OPK 35.71 1.13 0.75 37.59 Pendidikan 30.35 0.96 0.64 31.95 3 Kesehatan 11.73 0.37 0.25 12.35 4 Ekonomi 17.30 0.54 0.36 18.21 Jumlah 95.10 3.00 2.00 100.10 Mersam 14.99% Pemayung 222.82 Maro Sebo Ilir Maro Sebo Ulu 12.35% 25.39 30.80 Bajubang Muara Bulian 23.41 Muara Tembesi 23.46 Batin XXIV 14.92 Maro Sebo Ulu 97.17 Mersam 100.00 Muara Tembesi 13.22% 50.00 Muara Bulian 8.99% Batin XXIV 14.40% 74.93 0.00 Bajubang 11.47% 200.00 Maro Sebo Ilir 9.88% 150.00 Pemayung 14.70% Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Fisik 250.00 Alokasi Pembiayaan untuk Setiap Kecamatan
  18. 18. Pengarahan dan Lobby Khusus Menjelang Voting Musrenbang Kecamatan Bentuk Tanggung Jawab dan Kepedulaian Pada Pembangunan Desa “Kepekan” Khusus, Merancang Pilihan agar Tak Khilaf Saat Voting Berharap Usulan Desa Menang Bertanding
  19. 19. KEUNGGULAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF “REALITAS” KASUS SURVEY PSF-SPS BATANGHARI  Kualitas proyek pembangunan lebih baik dengan anggaran yang sama dengan proyek lain dan bahkan dana proyek lain yang lebih besar. BLOCK GRAND PARTISIPATIF Contoh kasus: Pembangunan 3 gedung kelas MADIN di Desa Teluk Kecamatan Pemayung, Batanghari yang dibangun dengan pendekatan berbeda. Gedung kelas yang dibangun dengan dana Block Grand Depag tahun 2006 menghabiskan dana sekitar Rp 350 juta saat observasi kondisinya sudah mulai rusak sehingga jarang digunakan. Pada lokasi yang sama (sebelah) pada tahun yang sama dan bahkan lebih dulu 6 bulan masih berdiri kokoh gedung kelas yang dibangun secara partisipatif melalui dana P2SPP sebesar Rp. 170 juta, serta ada tambahan pagar dan kamar kecil lengap dengan sumur.
  20. 20.  Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan selalu akan terjadi surplus dana yang dapat digunakan untuk tambahan fasilitas. Contoh kasus: • Pembangunan jalan baru di Desa Teluk Ketapang yang direncanakan 2800 meter maka dengan partisipasi masyarakat (gotong royong dan tanah) maka tanpa tambahan dana panjang jalan berhasil dibangun mencapai 3.500 meter atau lebih panjang 700 meter. • Pembangunan gedung kelas Madin di Dusun Sungai Anak Desa Selat dimana awalnya direncanakan atap gedung adalah seng maka dengan kelebihan dana maka disamping atap dapat diganti dengan Genteng Seng juga ada tambahan pembatas kelas yang bisa di buka tutup (untuk kegiatan pertemuan atau perayaan). Kelebihan dana karena ada partisipasi gotong royong dan sumbangan pengadaan pasir oleh kelompok ibu-ibu.  Penggunaan anggaran pembangunan lebih efisien dan transparan karena diumumkan secara terbuka dan masyarakat dapat melakukan komplain jika terjadi penyimpangan.  Membuka ruang partisipasi bagi masyarakat baik dalam perencanaan, proses dan pemeliharaan hasil pembangunan  Pelaksanaan langsung oleh kelompok masyarakat setempat berdasarkan hasil musyawarah mendorong peningkatan peredaran uang di desa dan akan menjadi penggerak ekonomi desa.  Partisipasi masyarakat menyebabkan rasa memiliki hasil pembangunan yang lebih besar dan akan mendorong pemeliharaan secara partisipatif.
  21. 21.  Perencanaan secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka dampak pembangunan lebih dirasakan manfaatnya dan mampu memecahkan masalah utama masyarakat desa Contoh kasus: • Pembangunan pagar humo di Desa Sungai Baung guna menghindari masuknya Ternak Kerbau ke lahan sawah masyarakat. Pasca pembangunan pagar produksi padi masyarakat desa dapat meningkat. • Program Pompanisasi Kelompok Tani Desa Senaning guna menjaga kontinuitas supplai air sawah. Pasca pengadaan pompanisasi lahan sawah payo sudah dapat ditanami 5 kali dalam 2 tahun yang jauh meningkat dari sebelumnya yang hanya sekali dalam 1 tahun. Desa Senaning yang dulunya kekurangan pangan (beras) dan termasuk desa IDT sekarang menjadi wilayah surplus produksi Padi dan bahkan sentra penangkaran benih. Jenis padi Impari mampu mencapai produktivitas 8 ton/Ha/Tahun
  22. 22.  Perencanaan secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat juga mampu meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap kelompok masyarakat miskin. Contoh kasus: • Pencetakan 21 Ha lahan sawah milik masyarakat di Desa Pasar Terusan. Spesifik program pada wilayah desa ini adalah dari 21 Ha lahan sawah sebesar 60% menjadi hak pemilik lahan awal dan sisanya 40% diserahkan kepada masyarakat miskin di desa tersebut melalui PTK. • Pencetakan lahan milik desa untuk diserahkan atau dibagikan kepada kelompok rumah tangga miskin desa tersebut. Sawah yang dicetak dan dibagikan ini diintegrasikan dengan pengembangan usaha ikan budidaya oleh masyarakat miskin dengan modal awal berasal dari dana SPP (melalui pinjaman isteri).
  23. 23. KENDALA IMPLEMENTASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Keterbatasan anggaran selalu menjadi alasan klasik bagi pemerintah daerah (sebagian besar Kabupaten/Kota masih terbebani biaya tidak langsung guna membiayai gaji, perjalanan dinas dan lainlain sehingga biaya langsung untuk pembangunan terbatas).  Pelimpahan wewenang kepada desa masih rendah dan bahkan bisa disebut setengah hati (kurang rela) akibat dipeliharanya paradigma lama dengan persepsi bahwa orang desa “belum mampu”.  Belum adanya pemisahan antara pembangunan yang dapat diserahkan pengelolaanya kepada desa atau level pemerintahan lebih tinggi.  Pembangunan partisipatif secara penuh oleh masyarakat desa bagi sebagian kelompok masyarakat dianggap sebagai gangguan kelangsungan usaha.  Pada sisi lain, desa belum mampu melakukan lobby-lobby anggaran meskipun secara legal formal dan politis memiliki potensi.  Sebagian besar desa masih belum memiliki dokumen perencanaa (RPJMDes dan RKT) yang terstruktur dengan baik (PERDES)  Aparat dan masyarakat desa masih belum memiliki persepsi yang sama sehingga perjuangan memperoleh alokasi anggaran desa (APBDes) lebih besar belum dapat diwujudkan 
  24. 24. APA YANG DAPAT KITA LAKUKAN BERJUANG BERSAMA UNTUK IMPLEMENTASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF YANG SESUNGGUHNYA DALAM KERANGKA OTONOMI DESA LANGKAH STRATEGIS  Samakan persepsi dan perkuat koordinasi antar desa dengan lebih mengoptimalkan fungsi BKAD  Belajar dari Kabupaten Sumedang Jawa Barat dibawah koordinasi BKAD dapat dibentuk FORUM PEMANTAU ANGGARAN  Tingkatkan kesadaran sosio politis dalam berdemokrasi pada masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang punya komitmen pada sistem pembangunan partisipatif.  Lengkapi dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDes dan RKT) sebagai materi untuk alokasi dana desa (ADD) yang mengarah pada terbentuknya APBDes.  Optimalkan fungsi aspirasi angota dewan wilayah pemilihan untuk perjuangkan alokasi anggaran pembangunan partispatif sesungguhnya dan terbentuknya PERDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PARTISIPATIF
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×