Pajak Bumi Dan Bangunan

Dasar Hukum UU No.12/1985 jo. UU No.12/1994 PP No.25/2002 jo. PP No.48/1997 KMK NO.201/KMK/2000 KMK NO.273/KMK.04/95 KEP-11/PJ.6/1993 SE-40/PJ.6/1995 SE-36/PJ.6/1997

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Kebendaan atas bumi dan/atau bangunan Dikenakan terhadap Subyek Pajak

Orang Pribadi atau Badan

secara nyata :

Mempunyai hak dan/atau

memperoleh manfaat atas

bumi dan atau ;

Memiliki, menguasai dan/

atau memperoleh manfaat

atas bangunan

Obyek Pajak Pasal 2 ayat (1) 1. BUMI BANGUNAN Adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya PASAL 1 ANGKA 1 Adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekat- kan secara tetap pada tanah dan/atau perairan PASAL 1 ANGKA 2 1.

Obyek Pajak Pasal 2 ayat (1) Bangunan :

TERMASUK DALAM PENGERTIAN BANGUNAN

ADALAH :

Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu

kompleks bangunan seperti hotel, pabrik

dan emplasemennya dan lain-lain yang me-

rupakan satu kesatuan dengan kompleks

bangunan tersebut ;

Jalan tol ;

Kolam renang ;

Pagar mewah ;

Tempat olahraga ;

Galangan kapal, dermaga ;

Taman mewah ;

Tempat penampungan/kilang minyak, air

Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Faktor Klasifikasi Obyek Pajak Pasal 2 ayat (1) 1. BUMI BANGUNAN Letak 2. Peruntukan Pemanfaatan Kondisi lingkungan Bahan bangunan Rekayasa Letak Kondisi lingkungan

OP yang tidak dikenakan PBB Pasal 3 ayat (1) ADALAH OBYEK PAJAK YANG : Digunakan semata-mata untuk melayani ke- pentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh ke- untungan ; Digunakan untuk kuburan, peninggalan purba- kala atau yang sejenis dengan itu ; Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman sosial, tanah penggem- balaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak ; Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik ; Digunakan oleh badan atau perwakilan organi- sasi internasional yang ditentukan oleh Menkeu

OP yang digunakan untuk pemerintahan Pasal 3 ayat (2) PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Pasal 3 ayat (3) NJOPTKP Rp. 12.000.000,- UNTUK SETIAP WAJIB PAJAK

Per Wajib Pajak

Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan

Apabila WP mempunyai beberapa

obyek pajak yang diberikan NJOPTKP hanya

salah satu obyek pajak yang nilainya terbesar

NJOPTKP PBB untuk : NO KAB/KOTA NOMOR SURAT BUPATI/WALIKOTA NOMOR SURAT KEPUTUSAN MENKEU R.I. NJOPTKP (RP.) 1 Kt. Palembang 973/02343/Penda Tgl. 9 Nopember 2005 Kep-292/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 12 Desember 2005 8.000.000 2 Kb. OKI 973/1257/D.Penda Tgl. 29 Oktober 2005 Kep-293/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 12 Desember 2005 8.000.000 3 Kb. Banyuasin 973/1367/Penda Tgl. 14 Nopember 2005 Kep-294/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 12 Desember 2005 8.000.000 4 Kb. OI 970/1252/Penda Tgl. 29 Oktober 2005 Kep-294/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 12 Desember 2005 7.000.000 5 Kb. MUBA 973/807/BPKD/2005 Tgl. 28 Oktober 2005 Kep-297/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 12 Desember 2005 8.000.000 6 Kb. Lahat 973/73/V/Penda/ 2005 Tgl. 13 Desember 2005 Kep-310/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 19 Desember 2005 2.000.000 7 Kt. Pagaralam 1066/252/KPA/2005 5 Desember 2005 Kep-313/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 19 Desember 2005 2.000.000

NO KAB/KOTA NOMOR SURAT BUPATI/WALIKOTA NOMOR SURAT KEPUTUSAN MENKEU R.I. NJOPTKP (RP.) 8 Kb. Musi Rawas 973/410/Dipenda Tgl. 7 Desember 2005 Kep-311/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 19 Desember 2005 3.000.000 9 Kt. Lubuk Linngau 973/4367/Penda/2005 Tgl. 30 Nopember 2005 Kep-312/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 19 Desember 2005 1.000.000 10 Kb. OKU 973/448/XVIII/2005 Tgl. 30 Nopember 2005 Kep-324/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 21 Desember 2005 6.000.000 11 Kb. OKU Timur 529/911/2005 Tgl. 30 Nopember 2005 Kep-325/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 21 Desember 2005 6.000.000 12 Kb. OKU Selatan 973/126/Penda/2005 Tgl. 1 Desember 2005 Kep-326/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 21 Desember 2005 6.000.000 13 Kt. Prabumulih 974/698/Penda/2005 Tgl. 29 Nopember 2005 Kep-323/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 21 Desember 2005 7.500.000 14 Kb. Muara Enim 973/1163/ Penda-4 Tgl. 22 Desember 2003 Kep-3277/WPJ.03/BD. 05/2005 Tgl. 30 Desember 2005 7.500.000

Subyek Pajak Pasal 4 ayat (1) ORANG ATAU BADAN Memperoleh manfaat atas bangunan Memperoleh manfaat atas bumi Memiliki menguasai bangunan Mempunyai suatu hak atas bumi SUBYEK PAJAK Dikenakan Kewajiban Membayar pajak WAJIB PAJAK

Subyek Pajak Pasal 4 ayat (3) DIRJEN PAJAK MENETAPKAN SUBYEK PAJAK OBYEK PAJAK YANG BELUM JELAS WAJIB PAJAKNYA

T a r i f Pasal 5 TARIF TUNGGAL 0,5 %

Dasar Pengenaan Pasal 6 ayat (1), (2) N J O P Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar

Bilamana tidak terdapat transaksi jual

beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan

melalui :

Perbandingan harga dengan obyek

lain yang sejenis, atau

Nilai perolehan baru, atau

Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti

NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya

Dasar Pengenaan PENILAIAN OBYEK PBB

Pendekatan Data Pasar

(Market Data Approach)

Pendekatan Biaya

(Cost Approach)

Pendekatan Pendapatan

(Income Approach)

PENDEKATAN PENILAIAN

Penilaian Massal

Penilaian Individual

CARA PENILAIAN

Pendekatan Penilaian 1 Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)

NJOP dihitung dengan cara membandingkan

obyek pajak yang sejenis dengan obyek lain

yang telah diketahui harga pasarnya.

Pendekatan ini pada umumnya digunakan

untuk menentukan NJOP tanah, namun

dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP

bangunan.

2 Pendekatan Biaya (Cost Approach)

Pendekatan ini terutama digunakan untuk

menentukan NJOP bangunan dengan meng-

hitung seluruh biaya yang dikeluarkan

untuk membuat bangunan baru yang sejenis

dikurangi dengan penyusutannya.

Pada saat ini, pendekatan biaya dipakai

untuk menentukan NJOP bangunan dalam

program komputer.

3 Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

NJOP dihitung dengan cara mengkapitalisa-

sikan pendapatan satu tahun dari obyek

pajak yang bersangkutan.

Pada umumnya pendekatan ini diterapkan

untuk obyek pajak yang dibangun untuk

menghasilkan pendapatan, seperti hotel,

gedung perkantoran yang disewakan dsb.

Pendekatan ini dipakai juga sebagai alat

penguji terhadap nilai yang dihasilkan pen-

dekatan lainnya.

Cara Penilaian 1 Penilaian Massal (Mass Appraissal)

NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai

Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat

pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).

NJOP bangunan dihitung berdasarkan

Daftar Biaya Komponen Bangunan

(DBKB).

Perhitungan penilaian massal dilakukan

dengan menggunakan program kompu-

ter (Computer Assisted Valution/CAV).

2 Penilaian Individual (Individual Appraissal)

Obyek pajak bumi yang nilainya di atas

Rp. 3.200.000/m2.

Obyek pajak bangunan yang nilainya di-

atas Rp. 1.366.000/m2.

Obyek pajak tertentu seperti rumah

mewah, pompa bensin, jalan tol, la-

pangan golf, obyek rekreasi, usaha per-

kebunan, perhutanan dan pertambang-

an

NILAI JUAL KENA PAJAK : serendah-rendahnya 20 % dan setinggi-tingginya 100 % Persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan pemerintah Dasar Penghitungan Pasal 6 ayat (3), (4)

Penetapan Besarnya NJKP PP No.25 Tahun 2002 NILAI JUAL KENA PAJAK OBYEK PAJAK YANG NILAI JUAL OBJEK PAJAKNYA >/= Rp 1.000.000.000,- (NJOP) > Rp. 1 milyar OBYEK PAJAK LAINNYA YANG NJOP nya < Rp 1 M 40 % X NJOP Obyek pajak perumahan dengan NJOP 1 (satu) milyar yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh PNS, anggota ABRI & pensiunan termasuk janda dan duda yang penghasilannya semata-mata dari gaji/uang pensiun 20 % X NJOP

Cara Menghitung PBB = TARIF X NJKP

0,5 % x 20 % x NJOP

0,5 % x 40 % x NJOP

NJOP = (NJOP BUMI + NJOP BANGUNAN) - NJOPTKP

1 Tahun Pajak Adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2 Saat Yang Menentukan Pajak Terutang Adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari 3 Tempat Pajak Terutang

Untuk daerah Jakarta, di wilayah DKI

Jakarta ;

Untuk daerah lainnya, di wilayah Kab.

Dati II atau Kotamadya Dati II ;

Yang meliputi letak obyek pajak

Tahun Pajak, Saat dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terutang Pasal 8 ayat (1), (2), (3)

Pendataan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) WAJIB PAJAK MENGISI SPOP Jelas Benar Lengkap Ditandatangani

Penerbitan Ketetapan Pasal 10 S P O P tidak disampaikan dalam waktu 30 hari disampaikan dalam waktu 30 hari setelah ditegor secara tertulis S P P T S K P berdasarkan pemeriksaan /data lain SPOP tidak benar

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pasal 11, 12, 13 dan 14 DASAR PENAGIHAN SPPT S K P S T P SEJAK D I T E R I M A

TEMPAT

PEMBAYARAN

Bank

Kantor Pos

Tempat lain

yg ditunjuk

6 bulan 1 bulan 1 bulan

MENTERI KEUANGAN DAPAT MELIMPAHKAN

KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK KEPADA :

Gubernur Kdh. Tk.I dan/atau

Bupati/Walikotamadya Kdh. Tk.II

Keberatan dan Banding Pasal 15 dan 16

Keberatan diajukan atas :

Surat Pemberitahuan Pajak Ter-

utang (SPPT).

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan setelah SPPT atau SKP diterima oleh WP kecuali WP dalam keadaan di luar ke- kuasaannya Direktur Jenderal Pajak harus mem- berikan keputusan atas keberatan WP paling lama 12 bulan sejak tgl surat keberatan diterima Atas keberatan yang diajukan Direktur Jenderal Pajak dapat me- nerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah jumlah pajak terutang Keberatan dapat diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan Fiskus

Wajib Pajak dapat mengajukan banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan kepada Pengadilan Pajak Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan pasal 27 UU No.6 tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 1994 Pengajuan keberatan atau banding tidak menunda pembayaran pajak Lanjutan :

Pembagian Hasil Penerimaan PBB Pasal 18 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/1994 tanggal 19 Maret 1994, 10 % bagian Pemerintah Pusat dibagikan secara merata kepada seluruh Kota/Kab. Se Indonesia

Alur Penerimaan PBB Pembayaran WAJIB PAJAK Pembayaran TEMPAT PEMBAYARAN BANK PERSEPSI/ KANTOR POS PETUGAS PEMUNGUT Pelimpahan Pelimpahan BANK/ OPERASIONAL V Pembagian 10 % 9 % 16,2% 64,8% PEM. PUSAT BIAYA PEMUNGUTAN DATI I DATI II

1 PAJAK TERUTANG 2 Pengurangan Pasal 19 dan 20

MENTERI KEUANGAN

dalam hal :

Kondisi tertentu obyek

pajak yang ada hubung-

annya dengan subyek

pajak/sebab-sebab ter-

tentu lainnya.

Obyek pajak terkena

bencana alam atau se-

bab lain yang luar biasa

DENDA A D M DIRJEN PAJAK atas permintaan WAJIB PAJAK karena hal-hal tertentu

Kewajiban Pejabat Yang Dalam Pasal 21 dan 22 Jabatan/Tugas Pekerjaannya Berkaitan Langsung Dengan Obyek Pajak

Menyampaikan laporan bulanan mengenai

semua mutasi dan perubahan obyek pajak

kepada DJP ;

Memberikan keterangan yang diperlukan

atas permintaan DJP.

Kewajiban tersebut berlaku juga bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan obyek pajak Kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan se- panjang menyangkut pelaksanaan Undang- undang Pajak Bumi dan Bangunan Tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal-hal Yang Tidak Diatur Secara Khusus Dalam UU PBB Pasal 23 TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Berlaku Ketentuan :

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Per-

pajakan.

Perundang-undangan lainnya.

Ketentuan Pidana Pasal 24 KARENA ALFA Karena Mengembalikan SPOP Kepada Ditjen Pajak SPOP Tidak Benar/Tidak Lengkap dan/atau Melampirkan Keterangan Yang Tidak Benar MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA

Pidana kurungan selama-lamanya

6 (enam) bulan, atau

Denda setinggi-tingginya 2 (dua)

kali pajak terutang

Ketentuan Pidana Pasal 25 ayat (1) D E N G A N S E N G A J A Tidak mengem balikan/ menyam paikan SPOP kepada Ditjen Pajak SPOP tidak benar/ tidak lengkap dan/atau melampir kan ketera ngan yang tidak benar Memper lihatkan surat/ dokumen palsu atau dipalsu kan Tidak memper lihatkan/ memin jamkan surat/ dokumen Tidak menun jukkan/ menyam paikan data/ ketera ngan yang diperlu kan MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA

Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun, atau

Denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang

Ketentuan Pidana Pasal 25 ayat (2), (3) dan Pasal 26

Terhadap bukan WP yang bersangkutan,

yang DENGAN SENGAJA melakukan tin-

dakan :

tidak memperlihatkan atau tidak me-

minjamkan surat atau dokumen lain-

nya ;

tidak menunjukkan data atau tidak

menyampaikan keterangan yang di-

perlukan.

Dipidana dengan pidana kurungan se-

lama-lamanya 1 (satu) tahun atau den-

da setinggi-tingginya Rp. 2 juta.

Ancaman pidana dilipatkan dua, apabila se- seorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara/sejak dibayarnya denda Tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersankutan

TERIMA KASIH

PENGENAAN PBB TERHADAP OBYEK PAJAK YANG DINILAI SECARA INDIVIDUAL KMK NO.174/KMK.04/1993 Jo. KMK NO.273/KMK.04/1995 NJOP TERTENTU YANG BERNILAI TINGGI DAPAT DITENTUKAN BERDASARKAN PENILAIAN SECARA INDIVIDUAL

Obyek pajak yang dinilai secara individual adalah

yang memenuhi syarat sebagai berikut :

Nilai jual per m2-nya lebih besar dari ketentuan

NJOP yang tertinggi, yaitu :

- untuk bumi Rp. 3.200.000,00

- untuk bangunan Rp. 1.366.000,00

Nilai jualnya Rp. 500.000.000,00 atau lebih

Obyek pajak yang diperuntukkan/digunakan

untuk perumahan mewah, usaha komersil, indus-

tri atau keberadaannya mempunyai sifat khusus.

TATA CARA PENGHITUNGAN PBB TERHADAP OBYEK PAJAK YANG DINILAI SECARA INDIVIDUAL KMK NO.174/KMK.04/1993

OP bumi yang nilai jual per m2 untuk bumi lebih besar

dari Rp. 3.200.000,00 dan untuk bangunan lebih besar

dari Rp. 1.366.000,00

OP yang nilai jual per m2 untuk bumi tidak lebih dari

Rp. 3.200.000,00 dan untuk bangunan tidak lebih dari

Rp. 1.366.000,00

OP yang mempunyai kondisi fisik tanah yang beragam

dan mempunyai beberapa unit bangunan yang masing-

masing berbeda nilainya.

Nilai jual tersebut langsung dipergunakan untuk menghitung NJOP NJOP dihitung dengan mengkonversikan hasil penilaian tersebut ke dalam klasifikasi bumi dan bangunan yang berlaku Konversi dilakukan keseluruhan bumi dan keseluruhan bangunan dibagi dengan luasnya. KONVERSI adalah penentuan nilai jual bumi atau bangunan berdasarkan klasifikasi dan penggolongan nilai jual bumi atau bangunan

STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) PERKEBUNAN KEP DJP NO.KEP-16/PJ.6/1998

SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk

satu jenis tanaman budidaya per hektar yang dihitung

berdasarkan :

Komponen tenaga kerja ;

Bahan dan alat ;

Mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman meng-

hasilkan.

USAHA BIDANG PERKEBUNAN adalah usaha

budidaya yang meliputi :

Kegiatan pengusahaan benih ;

Penanaman baru ;

Perluasan ;

Perubahan jenis tanaman ;

Penganekaragaman jenis tanaman ;

termasuk sarana penunjangnya

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP USAHA BIDANG PERKEBUNAN KMK NO.523/KMK.04/1985

Areal Kebun

Areal yg tlh diolah dan ditanami dg komoditi perkebunan

Areal Emlasemen dan Areal lainnya

Tanah yang diatasnya terdapat bangunan dan per-

karangan

Bangunan

Bangunan yg berdiri diatas areal emplasemen

NJOP = NJOP tanah sekitar/sekeliling yang sejenis+ Standar Investasi Tanaman NJOP = NJOP tanah sekitar/sekeliling yang sejenis NJOP Bangunan berdasarkan metode penilaian Pendekatan biaya

II. BANGUNAN

Pengertian Bangunan meliputi :

Pabrik

Kantor/Bangunan yang digunakan untuk

kegiatan manajemen

Gudang

Perumahan

Sarana Olahraga dan Rekreasi

Poliklinik/Balai Kesehatan/Pusat Kesehatan

Bangunan Lain-lain seperti : Jalan Lingkungan,

Jaringan Rel Tetap, Bengkel, Instalasi Listrik,

Instalasi Air, Silo, Pipa, Kilang, Anjungan Lepas

Pantai, dan lain-lain.

Bangunan Sosial, seperti : Gedung Sekolah,

Rumah Penitipan Bayi, Rumah Jompo, Rumah

Peribadatan, Puskesmas

NJOP Bangunan No. 1 s/d 7 ditentukan berdasarkan klasifikasi Kakanwil Ditjen Pajak, sedang No.8 tidak dikenakan PBB

BANGUNAN, TERMASUK JALAN LINGKUNGAN YANG DIPERGUNAKAN OLEH PERSEORANGAN DAN/ATAU BADAN NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi nilai jual bangunan OP bangunan yang nilai jual per m2 lebih besar dari Rp. 1.366.000,00 Nilai jual tersebut langsung dipergunakan untuk menghitung NJOP

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP USAHA BIDANG PERHUTANAN KMK NO.523/KMK.04/1998

Areal Produktif

Areal hutan blok tebangan

2. Areal belum/tdk produktif

Areal hutan non blok tebangan

NJOP ditentukan :

8,5% X Hasil bersih setahun sblm thn pajak

berjalan

NJOP ditentukan Kakanwil DJP serendah- rendahnya kelas 46 I. B U M I

II. BANGUNAN

Pabrik

kegiatan manajemen

Gudang

Perumahan

TANAH BELUM PRODUKTIF

Tanah yang dapat menghasilkan dan sewaktu-

waktu akan menghasilkan

A. Tanah Hutan Non Blok Tebangan

Areal di luar areal Rencana Karya Tahunan

(RKT)

B. Tanah Hutan Non Blok Tebangan yang di-

dibudidayakan dengan tanaman sonokeling,

jati, kayu manis

C. Tanah Hutan Non Blok Tebangan yang di-

tanami tanaman industri (Hutan Tanaman

Industri)

NJOP ditentukan serendah-rendahnya kelas 47 NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar, serendah-rendahnya kelas 48 NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar, serendah-rendahnya kelas 49

Perhitungan Luas Kena Pajak (LKP) atas tanah

belum produktif areal hutan non blok tebangan

pada butir A, B dan C adalah :

Tanah hutan lainnya yang hasilnya belum di-

kenakan IHH

Areal di luar HPH, misalnya Hutan Adat, Hutan

Marga

LKP = 70 % {Luas areal SK HPH – (Luas areal yang digunakan pihak ke-III secara sah + RKT + Tanah tidak Produktif + Tanah Emplasemen)} NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar

Tanah Tidak Produktif

Areal yang tidak ada tegakannya, seperti : rawa,

payau, areal yang digunakan pihak ketiga secara

tidak sah, waduk/danau.

Tanah Emplasemen

Tanah yang di atasnya terdapat bangunan dan

perkarangan yang dimanfaatkan untuk usaha

perhutanan.

Log Ponds

Tempat penimbunan kayu di perairan untuk me-

nunggu proses lebih lanjut.

NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekeliling NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi Kakanwil Ditjen Pajak NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi Kakanwil Ditjen Pajak

II. BANGUNAN

Pabrik

kegiatan manajemen

Gudang

Perumahan

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP USAHA BIDANG PERTAMBANGAN SE-24/PJ.6/1999 I. B U M I

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

A. Bumi Produktif

Bumi (daratan/perairan) di dalam WKP yang

berada dalam tahap eksploitasi/penambangan

B. Bumi Belum Produktif

(1) Daratan (on shore)/perairan (off shore)

untuk penyelidikan umum dan eksploitasi

NJOP = 9,5 x hasil bruto dalam satu tahun sebelum tahun pajak yang bersangkutan NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar, serendah-rendahnya kelas 46

(2) Bumi Non Producing Open (areal daratan yang telah dieksplorasi dan sewaktu-waktu siap ditambang (3) Bumi Non Producing Plug/Abandon (areal daratan yang telah selesai ditambang dan untuk sementara ditinggalkan atau ditutup) (4) Perairan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang sama dengan butir (2) dan (3) C. Tanah Kosong Areal tanah kosong di luar WKP yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, tanah pengamanan dan tanah emplasemen. NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekeliling NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekeliling NJOP ditentukan serendah-rendahnya kelas 45 NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekeliling

Tanah Pengamanan

- Tanah yang berfungsi untuk pengamanan

- Terletak di dalam maupun di luar WKP

Tanah Emplasemen

Tanah yang di atasnya terdapat bangunan

dan perkarangan

NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekeliling NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi Kakanwil Ditjen Pajak

Pertambangan Panas Bumi (SE-36/PJ.6/1997)

A. Bumi Produktif

Bumi dalam WKP sumber daya panas bumi

yang dimanfaatkan pada tahap eksploitasi/

produksi penambangan dan menghasilkan

uap yang merupakan sumber energi.

Produksi hitung dengan cara mengkonversi

1 ton uap setara dengan 0,246356 BOE

(Barrel of Oil Equivalent)

B. Bumi Belum Produktif

(1) Bumi Penyelidikan Umum

(2) Bumi Eksplorasi

NJOP =10 x harga jual dalam satu tahun sebelum tahun pajak yang bersangkutan NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar serendah-rendahnya kelas 46 NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar serendah-rendahnya kelas 46

(3) Bumi Cadangan Produksi C. Tanah Kosong D. Tanah Pengamanan E. Tanah Emplasemen Tanah yang di atasnya terdapat bangunan dan pekarangan NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi Kakanwil Ditjen Pajak NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar serendah-rendahnya kelas 45 NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekeliling NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekeliling

Pertambangan Bukan Minyak, Gas dan Panas Bumi

(SE-26/PJ.6/1999)

A.1. Bumi Produktif

- Bumi di dalam WKP yang dimanfaatkan pd

tahap eksploitasi/penambangan

- Harga jual hasil tambang di mulut tambang

ditetapkan berdasarkan persentase terten-

tu menurut Free on Board (FOB) atau Free

on Rail (FOR) ditambah biaya-biaya di atas

A.2. Bumi Belum Produktif

(1) Daratan/perairan untuk penyelidikan

umum di dalam WKP

(2) Daratan/perairan untuk eksplorasi di

dalam WKP

Tahun ke satu s.d. kelima

NJOP = 9,5 x harga jual hasil tambang di mu- lut tambang (ROM) dalam satu tahun sebelum tahun pajak yang bersankutan NJOP = 5 % x NJOP tanah sekitar serendah-rendahnya kelas 49 NJOP = 20 % x NJOP tanah sekitar serendah-rendahnya kelas 49

Perpanjangan I dan II (3) Daratan/perairan persiapan eksploitasi (konstruksi) Tahun kesatu s.d. ketiga (4) Bumi cadangan tambang (bumi selesai dieksplorasi dan sewaktu-waktu siap ditambang) A.3. Tanah Kosong Areal tanah kosong di luar WKP yang tidak dimanfaatkan untuk penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, tanah pengamanan dan tanah emplasemen NJOP = 50 % x NJOP tanah sekitar serendah-rendahnya kelas 49 NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar, serendah-rendahnya kelas 49 NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar, serendah-rendahnya kelas 45 NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekelilingnya

A.4. Tanah Pengamanan

Tanah yang berfungsi untuk pengamanan

A.5. Tanah Emplasemen

Tanah yang di atasnya terdapat bangun-

an dan pekarangan

Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kon-

trak Karya (KK) (SE-40/PJ.6/1995)

C. Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak

Kerjasama Batubara (KKS) (se-40/PJ.6/1995

NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar, serendah-rendahnya kelas 49 NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi Kakanwil Ditjen Pajak Penentuan NJOP dan pengenaan PBB bidang usaha pertambangan yang terikat dengan kontrak Karya adalah berdasarkan ketentuan yg diatur dalam setiap Kontrak Karya (Lex Specialis) Penentuan NJOP dan pengenaan PBB bidang usaha pertambangan yang terikat dengan kontrak Kerja Sama Batubara adalah berdasarkan ketentuan yg diatur dalam setiap Kontrak Kerja sama Batubara

B. Pertambangan Galian C (SE-27/PJ.6/1999) (1) Bumi Produktif (bumi yang dimanfaatkan pada tahap penambangan) (2) Bumi Belum Produktif 2.1. Bumi Cadangan Tambang 2.2. Bumi Lainnya (3) Tanah emplasemen (tanah yang di atasnya terdapat bangunan dan pekarangan NJOP = sebesar angka kapitalisasi tertentu Dikalikan hasil bersih galian tambang Dlm satu thn pajak berjalan NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekelilingnya, serendah- rendahnya kelas 45 NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekelilingnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi Kakanwil Ditjen Pajak

II. BANGUNAN

Pabrik

kegiatan manajemen

Gudang

Perumahan

KONTRAK KARYA SE-20/PJ.6/1993 Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya (KK) Penentuan NJOP dan pengenaan PBB bidang usaha pertambangan yang terikat dengan Kontrak Karya adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam setiap Kon- trak Karya (Lex Specialis)

KONTRAK KERJASAMA BATUBARA Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Kerjasama Batubara (KKS) Penentuan NJOP dan pengenaan PBB bidang usaha pertambangan yang terikat dengan Kontrak Kerja sama Batubara adl berdasarkan ketentuan yang diatur dalam setiap Kontrak Kerjasama Batubara

PERTAMBANGAN GALIAN C (1) Bumi Produktif (bumi yang dimanfaatkan pada tahap penambangan) (2) Bumi Belum Produktif 2.1. Bumi Cadangan Tambang 2.2. Bumi Lainnya (3) Tanah Emplasemen (tanah yang di atasnya terdapat bangunan dan pekarangan) NJOP = sebesar angka kapitalisasi ttu dikalikan hasil bersih tambangdalam satu tahun pajak berjalan NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekelilingnya, serendah rendahnya kelas 45 NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekelilingnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi Kakanwil Ditjen Pajak

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP USAHA BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN KMK NO.273/KMK.04/1995 I. B U M I

Bumi adalah tanah/perairan yang dipergunakan

untuk usaha bidang perikanan.

Perikanan Laut

Tanah/perairan yang dipergunakan bidang per-

ikanan laut seperti bagan, jermal dang tangkul

Perikanan Darat

Tambak

NJOP ditentukan serendah-rendahnya kelas 45 NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekeliling NJOP = NJOP tanah sekitar + Biaya In- vestasi Tambak

Budidaya Mutiara

Peternakan

Tanah Emplasemen

Tanah yang di atasnya terdapat bangunan dan

pekarangan

NJOP ditentukan serendah-rendahnya kelas 45 NJOP ditentukan berdasarkan NJOP tanah sekitar/sekeliling NJOP ditentukan berdasarkan NJOP menurut Kakanwil DJP

II. BANGUNAN