Prinsip syari’ah pada pasar modal,pre
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Prinsip syari’ah pada pasar modal,pre

on

  • 4,308 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,308
Views on SlideShare
4,308
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
254
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Prinsip syari’ah pada pasar modal,pre Prinsip syari’ah pada pasar modal,pre Presentation Transcript

    • PRINSIP SYARI’AH PADA PASAR MODAL
    • Prinsip dasar pasar modal syari’ah
      • Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
      • Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam-LK maupun tidaksepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Bapepam-LK.
      • Setiap Pihak yg menerbitkan Efek Syariah wajib memenuhi kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.
      • Kegiatan usaha serta cara pengelolaan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal meliputi 1) pernyataan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK); 2) jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan perusahaan; dan 3) memiliki Direksi, komisaris, Wakil Manajer Investasi, yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
      • Obligasi adalah surat pengakuan hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu Pihak atas pinjaman uang dari masyarakat dengan imbalan bunga tertentu dan pembayaran secara berkala;
      • Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:1) kepemilikan aset berwujud tertentu; 2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau 3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu
      • Surat Utang Negara (SUN) adalah surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia; dan
      • Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti penyertaan dalam Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
    • Kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari’ah,misalnya:
      • Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan terlarang
      • Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
      • Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram
      • Usaha yang memproduksi dan atau menyediakan barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat
    • Dewan Syari’ah nasional,bertugas
      • Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari’ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya
      • Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
      • Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari’ah
      • Mengamati penerapan fatwa yang telah diterbitkan
    • DSN, wewenang
      • Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing lembaga keuangan syari’ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
      • Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,seperti departemen keuangan dan BI
      • Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah
      • Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter /lembaga keuanangan dalam dan luar negeri
      • Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan DSN
    • Pembiayaan DSN
      • DSN memperoleh dana operasional dari bantuan pemerintah (DepKeu), BI, dan sumbangan masyarakat
      • DSN memperoleh dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syari’ah yang ada
      • DSN mempertanggungjawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada MUI
    • Fatwa DSN-MUI, diantaranya:
      • Fatwa no.05/DSN-MUI/2000 tentang jual beli saham
      • Fatwa no 20/DSN-MUI/2000 tentang pedoman pelaksanaaninvestasi untuk Reksa dana syari’ah
      • Fatwa no.32/DSN-MUI/2002 tentang obligasi syariah
      • Fatwa no.33/DSN-MUI/2002 tentangobligasi syari’ah mudharabah
      • Fatwa no.40/DSN-MUI/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syari’ah dibidang pasar modal
      • Fatwa no.41/DSN-MUI/2004 tentang obligasi syai’ah ijarah
    • Saham syariah,diantaranya
      • Indosat
      • Indofood sukses makmur
      • Unilever Indonesia
      • Bakrie & brothers
      • Aneka Tambang (persero)
      • Kalbe farma
      • Semen cibinong
      • Semen Gresik (persero)
      • Perusahaan Gas Negara (persero)
      • Telekomunikasi Indonesia
      • Barito pasific Timber
      • dll
    • Prinsip Dasar Bermuamalah
      • Tidak mencari rizki pada hal-hal yang haram,baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram pula
      • Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
      • Keadilan pendistribusian kemakmuran
      • Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha
      • Tidak ada unsur riba (tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil/sesuai syari’ah)
      • Tidak ada unsur maysir (perjudian)
      • Tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan/samar-samar)
    • Reksa Dana Syari’ah
      • Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi
      • Portofolio efek,adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama(kolektif) oleh para pemodal dalam reksa dana
      • Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah
      • Mudharabah/qiradh adalah suatu akad atau sistem dimana seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan keuntungan dibagi antara dua pihak sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh shahibul mal,sepanjang tidak ada kelalaian mudharib.
    • Landasan Hukum Islam Reksa Dana Syari’ah
      • Firman Allah, QS.Al baqarah 198,275,279, QS.Al maidah, 1, QS.An Nisa 29
      • Kaidah fiqh, “pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”.
    • Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syari’ah
      • Mekanisme Operasional,
      • 1) antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah.
      • 2) Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah
    • Karakteristik Sistem mudharabah
      • Pembagian keuntungan antara pemodal (shahibul mal) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati, dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu
      • Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan
      • Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya
    • Jenis dan instrumen investasi
      • Instrumen saham,yang sudah melalui penawaran umum, dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha
      • Instrumen deposito, ditempatkan pada bank syari’ah
      • Instrumen surat utang,baik jangka pendek maupun jangka panjang,yang sesuai dengan prinsip syari’ah
    • Jenis usaha Emiten
      • Bukan usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
      • Bukan lembaga keuangan konvensional
      • Bukan usaha yang memproduksi, mendistribusi,serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram
      • Bukan usaha yang memproduksi,mendistribusikan dan atau menyediakan barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
    • Jenis transaksi yang dilarang
      • Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu
      • Bai’ al ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling)
      • Insider trading,yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan
      • Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat utangnyalebih dominan dari modalnya
    • Penentuan dan Pembagian hasil investasi
      • Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksa dana syari’ah dibagikan secara proporsional
      • Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal
      • Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syari’ah:
      • Dari saham:
      • 1) dividen , yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten,baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
      • 2) Rights , yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
      • 3) Capital gain , merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal
      • Dari obligasi yang sesuai syari’ah: bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten
      • Dari Deposito: bagi hasil yang diterima dari bank-bank syari’ah