Prinsip syari’ah pada pasar modal,pre

PRINSIP SYARI’AH PADA PASAR MODAL

Prinsip dasar pasar modal syari’ah
Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam-LK maupun tidaksepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Bapepam-LK.
Setiap Pihak yg menerbitkan Efek Syariah wajib memenuhi kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.
Kegiatan usaha serta cara pengelolaan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal meliputi 1) pernyataan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK); 2) jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan perusahaan; dan 3) memiliki Direksi, komisaris, Wakil Manajer Investasi, yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Obligasi adalah surat pengakuan hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu Pihak atas pinjaman uang dari masyarakat dengan imbalan bunga tertentu dan pembayaran secara berkala;
Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:1) kepemilikan aset berwujud tertentu; 2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau 3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia; dan
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti penyertaan dalam Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari’ah,misalnya:
Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan terlarang
Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram
Usaha yang memproduksi dan atau menyediakan barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat

Dewan Syari’ah nasional,bertugas
Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari’ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya
Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari’ah
Mengamati penerapan fatwa yang telah diterbitkan

DSN, wewenang
Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing lembaga keuangan syari’ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,seperti departemen keuangan dan BI
Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah
Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter /lembaga keuanangan dalam dan luar negeri
Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan DSN

Pembiayaan DSN
DSN memperoleh dana operasional dari bantuan pemerintah (DepKeu), BI, dan sumbangan masyarakat
DSN memperoleh dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syari’ah yang ada
DSN mempertanggungjawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada MUI

Fatwa DSN-MUI, diantaranya:
Fatwa no.05/DSN-MUI/2000 tentang jual beli saham
Fatwa no 20/DSN-MUI/2000 tentang pedoman pelaksanaaninvestasi untuk Reksa dana syari’ah
Fatwa no.32/DSN-MUI/2002 tentang obligasi syariah
Fatwa no.33/DSN-MUI/2002 tentangobligasi syari’ah mudharabah
Fatwa no.40/DSN-MUI/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syari’ah dibidang pasar modal
Fatwa no.41/DSN-MUI/2004 tentang obligasi syai’ah ijarah

Saham syariah,diantaranya
Indosat
Indofood sukses makmur
Unilever Indonesia
Bakrie & brothers
Aneka Tambang (persero)
Kalbe farma
Semen cibinong
Semen Gresik (persero)
Perusahaan Gas Negara (persero)
Telekomunikasi Indonesia
Barito pasific Timber
dll

Prinsip Dasar Bermuamalah
Tidak mencari rizki pada hal-hal yang haram,baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram pula
Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
Keadilan pendistribusian kemakmuran
Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha
Tidak ada unsur riba (tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil/sesuai syari’ah)
Tidak ada unsur maysir (perjudian)
Tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan/samar-samar)

Reksa Dana Syari’ah
Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi
Portofolio efek,adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama(kolektif) oleh para pemodal dalam reksa dana
Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah
Mudharabah/qiradh adalah suatu akad atau sistem dimana seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan keuntungan dibagi antara dua pihak sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh shahibul mal,sepanjang tidak ada kelalaian mudharib.

Landasan Hukum Islam Reksa Dana Syari’ah
Firman Allah, QS.Al baqarah 198,275,279, QS.Al maidah, 1, QS.An Nisa 29
Kaidah fiqh, “pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”.

Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syari’ah
Mekanisme Operasional,
1) antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah.
2) Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah

Karakteristik Sistem mudharabah
Pembagian keuntungan antara pemodal (shahibul mal) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati, dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu
Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan
Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya

Jenis dan instrumen investasi
Instrumen saham,yang sudah melalui penawaran umum, dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha
Instrumen deposito, ditempatkan pada bank syari’ah
Instrumen surat utang,baik jangka pendek maupun jangka panjang,yang sesuai dengan prinsip syari’ah

Jenis usaha Emiten
Bukan usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
Bukan lembaga keuangan konvensional
Bukan usaha yang memproduksi, mendistribusi,serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram
Bukan usaha yang memproduksi,mendistribusikan dan atau menyediakan barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Jenis transaksi yang dilarang
Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu
Bai’ al ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling)
Insider trading,yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan
Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat utangnyalebih dominan dari modalnya

Penentuan dan Pembagian hasil investasi
Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksa dana syari’ah dibagikan secara proporsional
Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal
Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syari’ah:

Dari saham:
1) dividen , yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten,baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
2) Rights , yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
3) Capital gain , merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal

Dari obligasi yang sesuai syari’ah: bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten
Dari Deposito: bagi hasil yang diterima dari bank-bank syari’ah

Prinsip syari’ah pada pasar modal,pre

by Aan Annisya

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

Statistics

Prinsip syari’ah pada pasar modal,pre Presentation Transcript